.jpg)
Menteri Kesehatan RI Nila Moeloek memukul gong menandai pencanagan
Progran Padang Pariaman Sehat yang digagas Bupati Ali Mukhni di Aula
Kantor Bupati, di Parit Malintang, Jumat (20/2).
Pencanangan Program Padangpariaman Sehat (PPS) Oleh Ibu Menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila F. Moeloek, SpM (K) di Aula Kantor Bupati di Parit Malintang, Jumat (20/2) berlangsung sukses dan tepat sasaran.
PPS adalah paradigma baru dalam pelayanan kesehatan dimana sebelumnya bidan desa dan semua petugas kesehatan lainnya hanya menunggu masyarakat di puskesmas, sekarang menjemput bola dengan mengunjungi rumah warga setiap harinya, dengan tujuan menanyakan apakah ada keluarga yang yang bermasalah kesehatannya. Jika ada, langsung diobati apabila perlu dirujuk ke rumah sakit. Seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah.
Menurut juru bicara Pemkab Padangpariaman, Kabag Humas Hendra Aswara, PPS melibatkan seluruh pihak supaya masyarakat miskin yang berobat agar bisa “dikeroyok bersama” untuk memberikan pelayanan kesehatan.
Dia mencontohkan seperti wali korong, wali nagari, camat berperan dalam pengurusan BPJS dan bantaun Badan Amil Zakat (BAZ).
"Jadi si pasien tidak perlu untuk mengurus segala bentuk proses administrasi. PPS merupakan inovasi pelayanan kesehatan yang pertama di indonesia," kata Hendra dalam pers rilisnya, Minggu (22/2)
Menurutnya, Padangparaiman terdiri dari 17 kecamatan, 444 korong/desa dengan jumlah personil bidan di puskesmas sebanyak 295 orang dan jumlah bidan desa di korong/desa sebanyak 317 orang.
"Jadi total ada 612 bidan. Artinya, jumlah bidan desa hampir dua kali lipat jumlah desa/korong di Padangpariaman. PPS sangat logis diterapkan di kab. Padangpariaman," lanjut pria lulusan STPDN berusia 34 Tahun ini.
Setiap bidan desa yang mengunjungi rumah masyarakat tersebut, tutur Hendra, dibekali dengan buku kendali yang ditandatangi oleh pemilik rumah. Setiap bulan buku kendali tersebut direkap sebagai bahan evaluasi oleh dinas kesehatan
"Dengan PPS ini banyak ditemukan kasus permasalahan kesehatan masyarakat. Jumlahnya bisa mencapai ribuan yang sebelumnya tak pernah terungkap. Seperti tumor, kanker, kelainan bahkan orang gila yang dipasung oleh keluarganya," ungkap Hendra.
Sementara itu, Bupati Ali Mukhni mengungkapkan untuk mendukung PPS ini pihaknya telah menyediakan anggaran sebesar 40 milyar pada Dinas Kesehatan dalam APBD 2015. Disamping itu, sebutnya, juga ada dukungan dana dari BAZNAS.
"Kepada yang sakit diberikan bantuan gratis berobat hingga sembuh bahkan anggota keluarga yang mendampingi si pasien juga diberikan bantuan transportasi. Bagi tenaga kesehatan juga disediakan dana kapitasi sebesar 13 milyar per tahun. Artinya setiap bidan akan mendapatkan sekitar 1,5 – 2 juta rupiah atau 50 ribu per hari," kata Ali Mukhni.
Ali Mukhni juga mengajak masyarakat dan pers untuk mengontrol jalannya program PPS ini agar bisa dilakukan evaluasi untuk arah yang lebih baik.Untuk mempertegas program PPS ini, Ali Mukhni mengaku telah merancang Peraturan Bupati yang akan dikeluarkan bulan Februari ini.
"Pemda Padangpariaman memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin," sebut Ali Mukhni.
Oleh sebab itu, terang bupati, PPS menjadi pilot project tingkat nasional dalam bidang pelayanan kesehatan. PPS telah disosialisasikan dan dilaksanakan sejak bulan juli tahun 2014 yang lalu.
Dari data di atas, urai bupati, dapat ditarik kesimpulannya :
1. Dengan PPS diharapkan bisa menurunkan angka kematian ibu, angka kematian bayi, gizi buruk, penyakit menular dan masalah kesehatan lainnya.
2. Tidak ada masyarakat miskin yang tidak berobat karena tidak mempunyai biaya.
Sebagaimana dikatakan Hendra Aswara, pada pertemuan dengan Menkes RI, Bupati Ali Mukhni juga memohon bantuan kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah yang terletak di Parit Malintang.
"Adapun dana yang masih dibutuhkan untuk melengkapi fasilitas sebesar 158 Milyar lagi. Bapak Bupati mengatakan RSUD Parit Malintang mempunyai lokasi yang sangat strategis dimana berada pada jalan nasional Padang-Bukittinggi. Saat ini RSUD tersebut memiliki tenaga medis yang memadai seperti dokter spesialis, dokter, bidan, perawat dan tenaga kesehatan lainnya," terang Hendra.
Dikatakan Hendra, Bupati Ali Mukhni segera akan menghadap Menteri Kesehatan untuk menyerahkan proposal pembangunan RSUD dan kelengkapannya. Ia berharap proposal tersebut bisa direpon oleh pemerintah pusat dan DPR untuk kemaslahatan umat.
MENKES RI
Sementara itu, Menkes Nila Moeloek mengapresiasi program PPS yang digagas oleh Bupati Ali Mukhni.
"Dengan PPS bisa mendeteksi dini permasalahan kesehatan dalam masyarakat. Program PPS bisa diartikan mengubah mindset petugas kesehatan dan mendekatkan pelayanan langsung door to door. Jadi tidak menunggu pasien di puskesmas saja, tetapi lebih pro aktif menjemput bola ke rumah-rumah masyarakat," kata Putri Minang ini.
Nila juga mengajak petugas kesehatan untuk mengajarkan dan memberi pemahaman kepada para remaja tentang kesehatan reproduksi, akibat pergaulan dan seks bebas serta risiko tertular HIV – AIDS. Selain itu, ia juga mengajak pasangan suami-isteri usia muda untuk merencanakan kehamilan dan jumlah anak, agar disesuaikan dengan kemampuan mengasuh, memelihara dan mendidik mereka.
Menanggapi permohonan bupati mengenai permohonan bantuan pembangunan RSUD, ia mengusulkan agar RSUD Parit malintang menjadi Rumah Sakit khusus Tarumatik. Ia beralasan karena RSUD berada di jalaur utama Padang-Bukittinggi sehingga rawan kecelakaan.
"Apalagi daerah Sumbar merupakan daerah rawan bencana dan antisipasi terjadinya bencana tsunami maka RSUD Parit Malintang menjadi Rumah sakit rujukan pabila terjadi bencana tersebut.
Disaat yang sama Kepala Dinas Kesehatan Padangpariaman Dr. Aspinuddin, mengatakan bahwa PPS sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin. Banyak masyarakat yang mengapresiasi keberhasilan program PPS ini. Diceritakannya contoh kasus adalah penyakit tumor dahi yang menimpa Dodi Alfahrezi, 25 tahun, warga Korong Sibaruas, Nagari Pilubang, Kec. Sungai Limau.
"Penyakit tomur dahi tersebut sudah bertahun ia alami. Berkat laporan masyarakat, maka petugas kesehatan mendatangi rumah yang bersangkutan dan langsung diberikan tindakan. Dodi kemudian dirujuk ke rumah sakit Semen Padang untuk menjalani pengangkatan tumor yang tumbuh di dahinya itu."
“Alhamdulillah, operasi berjalan lancar, Dodi sudah sembuh total,” kata Ketua IDI Padangpariaman itu.
Adapun seluruh biaya yang dikeluarkan semuanya, kata dia, ditanggung oleh pemerintah melalui BPJS dan BAZ.
"Pengurusan BPJS dibantu melalui peran wali nagari dan camat sehingga Dodi dan kelaurga tidak perlu susah-susah lagi dalam pembiayaan," lanjutnya.
IMUNISASI DIFTERI
Mengenai imunisasi Difteri, Bupati Ali Mukni menyampaikan dikarenakan Kota Padang telah terjangkit kejadian Luar Biasa (KLB) Difteri dimana difteri adalah penyakit menular akut pada tonsil, faring dan hidung. Dimana difteri menyerang orang-orang yang tidak mempunyai kekebalan yang disebabkan oleh kuman corynebaterium dipteria yang bisa menyebabkan kematian.
"Karena itu lah kami di Padangpariaman melaksanakan Outbreak Response On Imunization (ORI) ini untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan sehingga dapat memutuskan rantai penukaran dari penyakit difteri ini," terang Ali Mukhni.
Di Padang Pariaman, tuturnya, sasaran pemberian imunisasi ORI utuk anak dua bulan sampai dengan 15 tahun adalah sebanyak 137.014 orang.
"Makanya kami akan melaksanakan ORI ini terhadap masyarakat yang mempunyai anak mulai usia dari 2 bulan sampai 15 tahun agar mendapatkan imuniasasi di sekolah PAUD, TK, SD, SMP, Posyandu dan Puskesmas terdekat," sebut bupati.
Dengan melaksanakan ORI, tandas bupati, semoga penyakit difteri di Kota Padang tidak menular ke Padang pariaman.
HA/OLP
