Sidak Gubernur Jokowi ke 2 kantor Kelurahan dan Kecamatan di Jakarta Pusat sebenarnya membuktikan apa yang selama ini dikeluhkan oleh publik atas pelayanan para pejabat birokrat yang ada di sebagian besar Kelurahan dan Kecamatan yang ada di DKI Jakarta dan barangkali di seluruh Indonesia. Mereka bekerja dengan digaji oleh uang rakyat,tetapi cara memberikan pelayanan kepada rakyat yang menggajinya tidak sesuai dengan norma profesionalitas sebagai pejabat publik.
Setiap kali ada keluhan terhadap pelayanan yang ada,selalu saja mereka melakukan pembelaan diri sebagaimana yang dilakukan terhadap Gubernur Jokowi. Walaupun sudah ketahuan bahwa terjadi ketidak-beresan,seperti Lurah atau Camat yang tidak datang ke kantor tepat waktu,masih saja mereka mencari 1001 alasan untuk menjelaskan ketidak-beradaan diri mereka. Demikian pula dengan alasan-2 yang diberikan “kenapa loket tidak dibuka…?” dan lain-lain. Komentar sinis dari masyarakat terhadap Lurah & Camat yang kantornya kemarin disidak oleh Gubernur Jokowi bisa dibaca dari semua situs berita online .
Hampir semua tidak ada yang positip membela Lurah dan Camat serta pegawai Kelurahan/Kecamatan tersebut.
Masyarakat sering menjumpai para pejabat atau pegawai Pemda berseragam dinas keluyuran di lapangan bukan untuk bekerja,tetapi mereka seperti orang sedang pelesiran saja ,belanja di mal atau “trade center” atau makan di restoran berlama-lama. Para pejabat dan pegawai Pemda dari mulai yang ada di Kelurahan sampai Kotamadya bukannya tidak tahu persoalan yang ada di wilayahnya masing-2. Mereka sangat tahu dan paham apa yang terjadi di wilayahnya,tetapi mereka sengaja membiarkan dan justru memelihara persoalan-2 itu untuk keuntungan dirinya sendiri. Contohnya bisa dilihat secara nyata bagaimana mereka membiarkan adanya pemukiman liar di kolong jembatan layang/jalan tol di wilayah kerjanya,bahkan malah ada listrik yang mengalir ke pemukiman liar tersebut dan bahkan ada cerita mereka mempunyai KTP pula….aneh bukan?
Pedagang liar yang berjualan di pinggir-pinggir jalan dan membuat kemacetan dipungut retribusi oleh oknum-2 Pemda (Kelurahan/Kecamatan?) . Maka tidak heran,ketika mereka ditertibkan oleh Satpol PP terjadi perlawanan dan keributan serta melawan petugas,karena mereka merasa sudah diijinkan oleh “Pemerintah Daerah” setempat.
Cerita pegawai-2 Pemda di Kelurahan / Kecamatan / Kotamadya yang nakal tentunya pasti diketahui oleh Lurah/Camat/Walikota ….Tetapi tindakan “kenakalan” mereka terus saja terjadi dan terjadi,apa sebabnya? Sebab para pejabat di Kelurahan/Kecamatan/Kotamadya yang dimulai dari pucuk pimpinannya (Lurah/Camat dan Walikotanya) tidak memberikan contoh dan teladan yang baik. Jadi,jangan heran mereka seperti pegang “kartu truf” atasannya masing-2 & membela atasannya seperti sidak Gubernur Jokowi kemarin sebenarnya juga membela dirinya sendiri (ketika nanti melakukan hal yang sama sebagaimana yang dilakukan oleh Lurah dan Camatnya)
Seorang atasan akan sungkan memberikan tindakan kepada bawahannya bila dirinya sendiri juga melakukan apa yang tidak baik di mata bawahannya…! Itulah yang terjadi pada birokrasi pemerintahan daerah sampai ke tingkat Pusat…!
Gubernur Jokowi sudah memberikan pelajaran berharga kepada kita semua,bahwa betapa bobroknya mentalitas para pejabat dan pegawai birokrasi yang ada di Kelurahan dan Kecamatan (sebagai sampel tentu Kelurahan dan Kecamatan yang kemarin di sidak). Maka tidak heran segala persoalan dan masalah yang ada di DKI Jakarta seperti rusun Marunda yang ditinggal penghuninya dan kampung-2 kumuh serta bantaran kali yang jorok dan bau itu terjadi. Rakyat bukannya tidak bisa ditertibkan, justru sebenarnya para Pejabat itulah yang mungkin perlu ditertibkan terlebih dahulu. Karena mereka sebenarnya biang keladi segala masalah itu muncul…! Tidak adanya keteladanan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat dan pegawai abdi masyarakat menyebabkan semua masalah di DKI Jakarta bertumpuk jadi satu tidak karuan.
Membereskan DKI Jakarta harus dimulai dari “pelayan” masyarakatnya dulu….! Keteladanan yang dimulai dari para pegawai dan pejabat Lurah/Camat/Walikotadi di seluruh DKI Jakarta akan membereskan sebagian besar masalah di DKI Jakarta. Tanpa keteladanan dari mereka,jangan harap rakyat bisa ditertibkan….!
Kiranya pembelajaran dari Gubernur Jokowi akan membuahkan hasil….!
catatan Mania Telo Freedom Writers Kompasianer
