Mukhlis Serahkan Memori Jabatan Walikota Pariaman ke Genius

Pariaman - Usai dilantik menjadi walikota dan wakil walikota Pariaman periode 2018-2023 oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno di Padang pada Selasa (9/10), pada hari ini Rabu, (10/10), DPRD Kota Pariaman menggelar Parpurna Sertijab Walikota dan Wakil Walikota Pariaman periode 2013-2018 ke periode 2018-2023 Genius Umar-Mardison Mahyuddin, tepat pada pukul 11.00 WIB.

Dalam pantauan wartawan, ribuan orang menghadiri acara tersebut. Di aula utama dan tribun atas gedung DPRD, semua kursi terisi penuh. Pun juga di tenda samping gedung yang disediakan panitia pelantikan. Masih banyak pula hadirin yang terpaksa berdiri.

Walikota Pariaman periode 2013-2018 Mukhlis Rahman, pada kesempatan itu memberikan langsung memori jabatan walikota kepada Genius Umar.

Genius Umar dalam sambutannya memuji kinerja Mukhlis Rahman yang telah berhasil memimpin Pariaman selama 10 tahun.

"Pemilu adalah masa lalu, pembangunan adalah masa depan. Kita bangun Pariaman bersama-sama," kata Genius.

Genius mengatakan bahwa pariwisata, kesehatan dan pendidikan adalah prioritas utamanya dalam lima tahun ke depan.

Genius menyikapi pendidikan gratis Pariaman 12 tahun karena kewenangan pendidikan tingkat SLTA telah berpindah ke tangan pemerintah provinsi.

"Pemko Pariaman menjamin sekolah gratis hingga SMP karena tingkat SMA saat ini jadi kewenangan provinsi. Meski demikian, wajib belajar 12 tahun tetap akan kami realisasikan untuk warga kota Pariaman dengan membayarkan biaya sekolah tingkat SLTA ke pemerintah provinsi dengan APBD Kota Pariaman," kata Genius. (OLP)

Atas Nama Mendagri Gubernur Irwan Prayitno Lantik Genius-Mardison
Genius-Mardison dilantik bersamaan dengan walikota/wakil walikota Padangpanjang oleh Gubernur Sumbar. Foto: Nanda
Pariaman - Genius Umar dan Mardison Mahyuddin resmi dilantik menjadi Walikota dan Wakil Walikota Pariaman, Selasa (9/10). Pelantikan dilaksanakan di Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 51 Kota Padang.

Genius Umar dan Mardison Mahyuddin dilantik bersamaan dengan walikota dan wakil walikota Padangpanjang terpilih Fadhly Amran dan Asrul.

Genius Umar dan Mardison Mahyuddin tiba di Kantor Gubernur Sumatera Barat pada pukul 09.30 WIB. Keduanya didampingi keluarga besar, pejabat daerah Kota Pariaman dan tim sukses. Pelantikan keduanya dilaksanakan lebih cepat 4 jam dari jadwal yang ditetapkan Pemprov Sumatera Barat sebelumnya, yakni pada pukul 15.40 WIB.

Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman didasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.13-7822 tahun 2018 tentang Pengangkatan Walikota dan Wakil Walikota Pariaman.

Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno mengatakan, pelantikan walikota dan wakil walikota Pariaman bersamaan dengan berakhirnya periode kepemimpinan Mukhlis Rahman dan Genius Umar sebagai walikota dan wakil walikota Pariaman periode 2013-2018.

"Kepemimpinan Walikota Wakil Walikota Pariaman dan Kota Padangpanjang tanpa ada kekosongan pasca Pilkada. Tidak adanya kekosongan disebabkan pelantikan dilaksanakan bersamaaan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah periode sebelumnya," ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar kepala daerah segera membuat Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman agar pembangunan daerah terarah sesuai dengan visi dan misi walikota dan wakil walikota Pariaman yang baru.

"Visi dan misi harus ditetapkan sebagai RPJMD Kota Pariaman paling lambat 6 bulan setelah resmi dilantik. Agar arah pembagunan sesuai dengan visi dan misi," ulasnya.
Irwan menyebut adaptasi kepemimpinan di Kota Pariaman tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini dikarenakan pengalaman Genius Umar yang sebelumnya menjabat sebagai wakil walikota Pariaman. 

Begitu pula dengan Mardison Mahyuddin, pengalaman sebagai anggota DPRD Kota Pariaman tiga periode akan menjadi faktor mudahnya adaptasi.

"Tidak perlu adaptasi karena sudah berpengalaman. Yang jelas masa transisi penting disikapi dengan bijak. Jika ada perbedaan politik, semuanya harus diakhiri. Rangkul semua yang memiliki potensi untuk memajukan Kota Pariaman," pungkasnya.

Usai dilantik, esok Rabu (10/10) walikota dan wakil walikota Pariaman akan menjalani serah terima jabatan dengan walikota Pariaman periode sebelumnya di Gedung DPRD Kota Pariaman. Genius - Mardison akan menjabat hingga 9 Oktober 2023. (Nanda)
Jejak Gajah Raja Aceh di Pariaman
Oleh: Sadri Chaniago (Dosen jurusan Ilmu Politik Unand/Anak nagari IV Angkek Padusunan)


Gajah merupakan hewan yang sangat familiar dan banyak terdapat di kerajaan Aceh, sehingga Valentijn pernah mengatakan bahwa kerajaan Aceh pernah memiliki 1000 ekor gajah yang dapat digunakan dalam peperangan (M. Junus Djamil, 1958:61).
 
Dan, di antara berbagai jenis gajah yang dimiliki oleh raja Aceh tersebut, salah satunya adalah Gajah putih “Biram Sattany”, gajah yang menjadi tradisi dan simbol kebesaran bagi raja Aceh Darussalam, yang sering digambarkan sebagai gajah sakti (M. Junus Djamil, 1958:52). 

Di antara raja Aceh yang pernah menjadikan Gajah putih “Biram Sattany” ini sebagai kendaraan “dinas” kebesarannya adalah: Sulthan Alauddin Ri'ayat Syah Al-Qahhar (M. Junus Djamil, 1958:85-86), raja ke-3 yang memerintah pada tahun 1537-1571 M (Rusdi Sufi, 1995:12).
Sulthan Alauddin Ri'ayat Syah Al-Qahhar merupakan ayah dari Sultan Mughal (dikenal juga dengan nama  Moghul/Abangta Abdul Jalil/Abangta Pariaman Syah/ Sri Alam), raja muda Aceh di Pariaman yang jabatannya berakhir tahun 1579 Masehi (Amirul Hadi, 2010:50; Zakaria Ahmad, 1972: 93 ; M. Junus Djamil, 1958: 104-105).

Ia kemudian ditabalkan menjadi Raja Aceh Darussalam yang ke-6, dengan gelar “Sri Alam” (Mohammad Said, 1981:205).  Sultan Mughal digambarkan berperangai amat kejam dan jahat, sehingga mengakibatkan para pembesar kerajaan dan rakyat Aceh melakukan huru hara dan pemberontakan terhadap kekuasaannya (M. Junus Djamil, 1958:106). Sultah Mughal akhirnya mati dibunuh pada tahun 1579 M, setelah berkuasa sebagai raja Aceh Darusssalam hanya dalam waktu 2 bulan saja (Raden Hoesein Djajadiningrat, 1983:27-28).
Dalam huru hara dan pemberontakan tersebut, Gajah Putih dan beberapa gajah lainnya menjadi tidak terurus, sehingga hilang melarikan diri ke hutan rimba (M. Junus Djamil, 1958:106)

Kemudian, Darma Wangsa Perkasa (Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam, berkuasa 1607 M - 1636 M) yang gilang gemilang membawa kerajaan Aceh Darussalam kepada masa keemasannya (Mohammad Said, 1981:244) berhasil menemukan kembali gajah putih “Biram Sattany” yang telah hilang lepas ke hutan rimba, dalam satu perburuan di lembah Seulawah di Reubée, Aceh.

Hari ini tempat itu dikenal dengan nama Gunung “Biram" (Glee Biram) di atas Lamtamot. Kemudian, Iskandar Muda Meukuta Alam yang merupakan cucu dari Sultan Sri Alam ini ( Sultan Mughal/ Sultan Moghul/Abangta Pariaman Syah) selalu menggunakan gajah putih sebagai kendaraannya dalam setiap pertempuran dengan musuh, dan dalam arak arakan kebesarannya (M. Junus Djamil, 1958:118). Kelak di kemudian hari, gajah putih ini juga telah dijadikan sebagai lambang dari Kodam Iskandar Muda, dan juga dalam  Panji Sanggamara  (M. Junus Djamil, 1958:5).

Sepertinya, jenis gajah putih raja Aceh yang bernama “Biram Sattany” inilah yang disebut-sebut pula dalam “tambo” pusaka sebuah kaum di Pariaman, di mana isi Tambo bertulisan Arab Melayu tersebut (ditulis pada tahun 1866 M), antara lain menjelaskan tentang asal muasal gelar datuak mereka yang berhubungan erat dengan gajah milik Raja Aceh. Gelar pusaka tersebut diberikan oleh raja Aceh kepada ninik moyang mereka, yang berkemungkinan peristiwa ini terjadi ketika raja Aceh tersebut berkuasa di Pariaman.

Kemudian, gajah milik raja Aceh itu pulalah agaknya yang disebut sebut dalam memori kolektif masyarakat Pariaman, berkaitan dengan riwayat terbentuknya daerah: Lambang, Air Santok, Kajai, Sungai Pasak, Sungai Sirah, Kampuang Sato, dan Gantiang Gajah Mati (Jati), dalam daerah kota Pariaman sekarang.

Menurut Letkol (purnawirawan) Syofyan Idris & Taheruddin (Bagindo Armaidi Tanjung, 2012:114,117), berdasarkan tutur lisan dari generasi sebelumnya, asal usul pembentukan nama daerah tersebut berasal dari peristiwa “perburuan gajah” raja Aceh/panglima Aceh. Apakah perburuan terhadap gajah itu disebabkan oleh terlepas dari ikatannya, atau kah karena peperangan, belum penulis temukan juga keterangan setentang hal ini.

Riwayat “gajah” sebagai penyebab nama-nama beberapa daerah tersebut sepertinya cukup masuk akal, karena secara fisik didukung oleh adanya beberapa situs “Kuburan Aceh”, yang dikatakan sebagai kuburan prajurit/orang Aceh di Air Santok dan Kampuang Kandang.  

Selain itu - seperti yang telah dijelaskan sebelumnya - kerajaan Aceh memang familiar dengan gajah, yang mereka gunakan sebagai kendaraan untuk berperang dan tunggangan para rajanya. Sementara itu di Minangkabau sendiri, nampaknya kurang lazim dikenal tentang keberadaan gajah ini, dan agak jarang disebut dalam berbagai berita tambo maupun kaba klasik yang ada.

Riwayat tentang “perburuan gajah” ini sepertinya memberikan satu petunjuk bahwa ketika Raja Muda Aceh /para panglima Aceh berkuasa di Pariaman, agaknya ia juga telah membawa gajah ke Pariaman sebagai kenderaan tunggangannya.

Dari Riwayat perburuan “gajah” Aceh  ini juga, sesungguhnya memberikan sinyal bahwa daerah-daerah tersebut di atas baru dibuka ataupun terbentuk sekitar pertengahan abad 15-16 M, karena pada abad itulah Pariaman dan beberapa daerah pelabuhan di sepanjang pesisir Barat Sumatera (Singkel, Barus, Pasaman, Tiku, Pariaman, dan Padang) secara de facto dan de jure berada dalam kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam, di bawah perintah Sultan Alauddian Ri’ayat Syah Al Qahhar, (memerintah tahun 1537-1571 M) (Rusdi Sufi, 1995:12).
Ketika itu Pariaman menjelma menjadi bagian wilayah penting kekuasaan Aceh di Pantai Barat Minangkabau, dengan hasil produksi lada yang diperdagangkan ke India, Tiongkok, dan Eropa (Zakaria Ahmad, 1972:52).

Oleh karena memandang pentingnya posisi Pariaman tersebut, maka Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Al Qahhar menempatkan anak kandungnya yang bernama Sultan Mughal sebagai raja muda atau wakil Sultan Aceh Darussalam di Pariaman (Amirul Hadi, 2010:50; Zakaria Ahmad, 1972: 93 ; M. Junus Djamil, 1958:104-105). Tugas Sultan Mughal adalah melakukan kontrol terhadap roda pemerintahan, termasuk aspek politik, administrasi, dan ekonomi (Amirul Hadi, 2010:50).  

Jabatan Sultan Mughal sebagai Raja Muda di Pariaman ini berakhir pada tahun 1579 M, karena ia “mendapat promosi” ditabalkan menjadi Sultan Aceh Darussalam yang ke-6, dengan gelar “Sultan Sri Alam”, yang menggantikan kekuasaan keponakannya yang bernama Sultan Muda (Sultan ke-5, anak dari Sultan Husein Ali Ri’ayat Syah / Sultan ke-4). (Mohammad Said, 1981:205).

Namun, Sultan Sri Alam akhirnya mati dibunuh pada tahun 1579 M itu juga, setelah berkuasa hanya dalam waktu 2 bulan saja. Ia kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Zainal Abidin (Sultan ke-7, memerintah dalam waktu singkat, berakhir tahun 1579), anak dari saudaranya yang bernama Sultan Abdullah (Raja Aru) (Raden Hoesein Djajadiningrat, 1983:27-28).

Kekuasaan Aceh di Pariaman berakhir pada era pemerintahan Sulthanah (Ratu) Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675 M), di mana ketika itu hampir semua daerah di pantai barat Minangkabau terlepas dari kekuasaan kerajaan Aceh (Zakaria Ahmad, 1972: 86 : A. Hasjmy, 1977:32). Sulthanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat ini merupakan putri dari Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam dari istrinya yang bernama Puteri Sani (Putri Sendi Ratna Indra) (A. Hasjmy, 1977:33). 

Kemudian, sejak Abad 17, wilayah pantai Barat Sumatera, yaitu: Painan, Padang, Pariaman, Tiku, Air Bangis, Natal, Tapian Na Uli (Poncan/Sibolga), Nias, Barus, Tapus, Singkel, Trumon, telah berada dalam gengaman Belanda (Mohammad Said, 1981:825).

Diakui atau pun tidak, inilah salah satu di antara berbagai jejak dan tanda Aceh Darussalam ketika berkuasa di Pariaman, yang masih bisa ditelusuri bukti-buktinya,“dicaliak tampak, di awai taraso.” “Jauhnyo bisa ditunjuk an, dakeknyo dapek dikakok kan.”

Walaupun beberapa bukti fisiknya sudah susah untuk ditemukan, namun bukti “sosial dan budaya” masih banyak berserakan dan terpakaikan oleh masyarakat Pariaman hari ini. Dengan demikian, tak salah jika para pendahulu orang Minangkabau mengatakan: Jikok habih bana coreang di batu, dalam limbago talukih Juo ! Adanya jejak dan pengaruh kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam di Pariaman ini bersesuaian dan mendukung pendapat Mohammad Said (1981:349) yang menegaskan bahwa Pariaman merupakan daerah yang terlihat jelas mendapat pengaruh dari kekuasan Aceh.

Ini juga salah satu pembuktian dari pendapat Hamka (1982:107) yang menyatakan bahwa di Pariaman  pengaruh Aceh amat nyata terasa. (*)
Jadwal Pembukaan Porprov Sumbar di Padangpariaman Diundur


Padangpariaman - Jelang medekati pembukaan Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Sumbar ke-15 di Padangpariaman, jajaran Koni se-Sumbar beserta pengcab, adakan technikal meeting di aula SMP Negeri 1 Sicincin, Sabtu (6/10).

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Umum Porprov Sumbar Padangpariaman Suhatri Bur, Ketua Pelaksana Jonpriadi, Ketua Koni Aprinaldi, para Ketua Monev dan pengurus Koni Sumbar.

Suhatri Bur mengatakan, technikal meeting bertujuan untuk membicarakan gambaran dan persoalan secara umum berhubungan dengan cabang olahraga yang akan dipertandingkan di porprov November 2018 nanti.
Suhatri Bur mengungkapkan, saat ini persiapan Porprov Sumbar oleh pihaknya di Padangpariaman, sudah mencapai 80%.
"Venue-venue kita yang ada insya Allah di akhir Oktober ini selesai semua, termasuk 7 venue yang baru," kata dia.

Ia juga mengatakan, dari 35 cabor yang akan dipertandingkan di porprov, beberapa cabang akan diselenggarakan di venue-venue yang ada di kota Pariaman.

"Oleh sebab itu kami optimis porprov akan terselenggara dengan baik," lanjutnya.

Bupati Padangpariaman, imbuh Suhatri Bur, meminta agar para stakeholder di Padangpariaman ikut mensosialisasikan porprov Sumbar di Padangpariaman. Hal tersebut acapkali disampaikan bupati saat temu muka dengan pelbagai tokoh masyarakat.

"Untuk promosi kita juga akan memasang baliho dan spanduk di setiap titik strategis di Padangpariaman," pungkasnya.

Sekda Padangpariaman Jonpriadi menyampaikan, technical meeting merupakan proses penting dari tahap penyelenggaraan porprov, khususnya bagi panitia Padangpariaman.

"Meskipun suasana technikal meeting sedikit memanas, namun akhirnya semuanya berakhir dengan musyawarah dan kemufakatan," kata dia.

Ia berjanji Padangpariaman akan berusaha menjadi penyelanggara dan tuan rumah yang baik porprov.

"Kita berharap para kontingen dari 19 kota dan kabupaten di Sumbar menjadikan Padangpariaman sebagai rumahnya sendiri, dan kalau sudah demikian artinya, mereka juga akan merasa nyaman di sini," sambungnya.

Target Padangpariaman selaku tuan rumah dan penyelenggara porprov, sebut dia, sukses selaku penyelanggara dan tentunya juga sukses prestasi.

Ketua Koni Padangpariaman Aprinaldi mengatakan, penyelanggaraan porprov sedikit dimundurkan waktunya karena bertepatan dengan agenda Pemprov Sumbar

"Semula tanggal pembukaan dijadwalkan pada tanggal 16 hingga 25 November, namun karena adanya agenda kegiatan provinsi yang tak bisa digeser, maka diundur jadi 19 hingga 28 November 2018," ungkapnya. (Tim)
KNPI Patamuan Galang Dana Untuk Korban Gempa Tsunami Palu

Patamuan - Peduli dengan musibah gempa dan tsunami yang dialami masyarakat Palu dan Donggala, Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kecamatan Patamuan, Padangpariaman, lakukan penggalangan dana, Minggu (7/10).

Penggalangan dana dipimpin oleh Ketua KNPI Patamuan Eriyanto. Penggalangan dana yang dimulai hari itu akan berlangsung hingga beberapa hari ke depan.

Eriyanto menyebut pihaknya merasa terpanggil berpartisipasi memberikan bantuan bagi korban gempa dan tsunami di Palu dan Donggala. Ia berkata, berapa pun uang dan bentuk barang yang disumbangkan, akan bermanfaat bagi korban bencana.

"Kami ikut merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di Palu dan Donggala. Untuk itulah kita bersama pengurus mulai hari ini melakukan penggalangan dana," sebut Eriyanto.

Menurut Eriyanto, dana yang berhasil dikumpulkan dari masyarakat nantinya akan dihimpun oleh DPD KNPI Padangpariaman untuk diserahkan kepada korban gempa tsunami di Palu dan Donggala.

"Dana yang terkumpul akan dihimpun KNPI Padangpariaman untuk selanjutnya disalurkan ke Palu dan Donggala," imbuhnya. (Tim)
3 Anggota Panwaslu Nagari Pemekaran di Kecamatan Patamuan Dilantik
Suasana pelantikan Panwaslu Nagari Pemekaran di Kecamatan Patamuan. Foto: Wis
Patamuan - Ketua Panwaslu Kecamatan Patamuan, Padangpariaman, Darwisman, lantik tiga orang anggota Panwaslu Nagari Pemekaran di aula Kantor Camat setempat, Minggu (7/10).

Tiga anggota Panwaslu Nagari pemekaran yang dilantik adalah Nofri Aznika Putra bagi Panwaslu Nagari Tandikek Selatan, Dasriwanto untuk Panwaslu Nagari Tandikek Barat dan Mainizar pada Panwaslu Nagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian.

Usai dilantik, Darwisman meminta kepada Panwaslu Nagari agar segera berkoordinasi dengan Panwaslu Kecamatan Patamuan karena banyaknya tugas yang harus dikerjakan seperti pencermatan DPTHP-1 dan pengawasan kampanye.

"Banyak tugas menanti, dan harus bergerak cepat," kata dia.

Ia juga meminta kepada anggota Panwaslu Nagari yang baru dilantik itu agar menjaga integritas dan netralitas, karena pemilu 2019 butuh pengawasan ekstra demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil.

Sekretaris Kecamatan Patamuan Yuliar meyakini jajaran Panwaslu Kecamatan Patamuan lebih mengedepan pencegahan dalam pengawasan pemilu.

"Kemudian selalu berkoordinasi dengan jajaran kami di pemerintahan kecamatan," sebutnya.

Jajaran Panwaslu Kecamatan Patamuan, imbuh dia, diisi orang-orang yang beritegritas yang akan melaksanakan tugasnya sesuai peraturan dan perundangan berlaku.

Pelantikan dihadiri Staf Bawaslu Padangpariaman Nurul Ersya Putra, anggota Danramil VII Koto Sungai Sariak, Ketua PPK Donal Efendi, Walinagari Tandikek Barat Syafruddin, Ketua Walinagari Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian Khairunas, Ketua PPS beserta anggota. (Tim)
Sumbar Gelar Hari Kontrasepsi Sedunia di Gandoriah
Foto: Junaidi
Pariaman - Wakil Walikota Pariaman Genius Umar mengajak dokter, bidan, penyuluh KB, kader kesehatan, swasta dan jajaran birokrasi daerah, mensukseskan program KB di Pariaman.

Hal tersebut disampaikan Genius saat peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia tingkat Sumbar yang digelar di Pantai Gandoriah, Pariaman, Jumat (5/10).

Ia mengajak setiap keluarga mampu merencanakan masa depan keluarganya dengan baik. Perencanaan keluarga melalui pemanfaatan kontrasepsi, merupakan gerakan global guna meningkatkan kesejahteraan perempuan.

“Program KB bermanfaat untuk mewujudkan keluarga bahagia lahir bathin dan kesejahteraan keluarga secara ekonomi," kata dia.

Kepala BKKBN Sumatera Barat Syahrudin, mengatakan bahwa program KB telah menurunkan angka kelahiran rata-rata dari 5,6% anak per wanita usia subur, menjadi 2,4% pada tahun 2017.

Melalui kampanye perubahan perilaku penyediaan layanan kontrasepsi berbasis komunitas, kata dia, berhasil menekan angka kematian ibu yang pada akhirnya memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi keluarga.

“Angka kelahiran tetap atau Total Fertility Rate (TFR) secara nasional cenderung menurun dari 2,6% menjadi 2,4% pada tahun 2017," sebutnya.

Sedangkan untuk angka kelahiran di Sumatera Barat, dari 2,8% turun menjadi 2,5% anak per perempuan usia reproduktif. TFR di Sumbar belum mencapai sasaran 2,33%. Namun dalam rentang 2015 hingga kini menunjukan pencapaian lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan sejak 2007.

Sekretaris Utama BKKBN RI Mukhlizal, mengatakan bahwa keberhasilan program KB ditentukan oleh keikutsertaan masyarakat, terutama pasangan usia subur.

Selain itu, komitmen peserta KB aktif juga perlu dipantau agar tidak putus ber-KB. Saat ada 7 program kontrasepi modern. Di antaranya MOW, MOP, IUD, implan, suntik, pil dan kondom.

"Nanti akan muncul lagi alat kontrasepsi baru untuk pria yang disebut dengan pil pria atau gandarisa," ungkapnya. (Desi/OLP).
Desa Koto Marapak Gelar Pelatihan Komputer bagi Perangkat Desa
Foto: Desi
Pariaman - Desa Koto Marapak, Pariaman Timur, beri pelatihan komputer bagi lembaga desa. Di antaranya BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, Posyandu serta para staf desa.

Pelatihan tersebut digelar selama tiga hari dari tanggal 3 hingga 5 Oktober 2018 lalu. 30 orang peserta mengikuti pelatihan dengan antusias.

"Setiap urusan yang ada saat ini, baik di desa atau instansi lainnya, sudah berbasiskan komputer. Karena inilah pelatihan ini kami gelar," ungkap Kepala Desa Koto Marapak Yuhaldi, Jumat (5/10).

Pihak desa juga mendatangkan dua orang tenaga pengajar yang kompeten di bidangnya guna membimbing para peserta pelatihan.

Pelatihan komputer tersebut mulanya juga atas usulan masyarakat melalui musrembang tingkat dusun yang kemudian berlanjut ke musrembang tingkat desa sebagai salah satu program yang bisa dilaksanakan memakai dana desa.

Pelatihan diadakan selama satu hari penuh selama tiga hari mulai pukul 09.00 hingga selesai pukul 16.00 WIB. Sedangkan untuk perangkat komputer sendiri, sebagian dibawa oleh peserta, sebagian lagi disediakan oleh tenaga pengajar.

"Pagi peserta diberi snack dan siangnya diberi nasi bungkus. Setelah selesai pelatihan mereka juga diberikan uang transportasi, semua itu di nggarkan dari dana desa," kata dia.

Dengan pelatihan yang diberikan, ia berharap, membawa manfaat bagi peserta sehingga urusan administrasi yang ada di desanya bisa mandiri dalam hal administtrasi berbasis komputer.

Materi pelajaran yang diberikan kepada peserta adalah microsoft office dasar, word dan excel, serta power point dan photoshop.

Salah seorang peserta bernama Amril Surahman, mengaku antusias mengikuti pelatihan tersebut. Ia menyebut pelatihan itu kembali mengingatkannya pada pelajaran komputer di SMA yang sebagian materinya sudah terlupa.

"Nanti kalau saya mahir saya ingin berbagi ilmu dengan kawan-kawan yang belum memahami dan mengerti mengoperasikan komputer," sebutnya. (Desi/OLP)