Baznas Pariaman Salurkan Zakat bagi Pengurus Masjid

Pariaman ----- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pariaman salurkan zakat kepada 326 orang Imam, Khatib, Bilal, Garin masjid dan surau se Kecamatan Pariaman Tengah di Balairung Rumah Dinas Walikota Pariaman, Kamis (7/6).
    
Ketua Baznas Kota Pariaman, Humahyun Akbar mengatakan, hasil verifikasi yang dilakukan pengurus Baznas Kota Pariaman, tercatat
1.260 orang pengurus masjid yang menjadi penerima manfaat zakat yang dikelola oleh Baznas Kota Pariaman.
    
"Total
1.260 orang yang akan menerima zakat ini, dengan total zakat yang disalurkan sebanyak 378.000.000. Hari ini baru kita salurkan untuk Kecamatan Pariaman Tengah, tiga hari lagi kita akan salurkan kepada penerima di tiga kecamatan lainnya," jelasnya.
    
Ia meminta agar masyarakat mendukung langkah peningkatan pengelolaan dan penyaluran zakat bagi kesejahteraan masyarakat Kota Pariaman. Saat ini, sekitar 90 persen lebih dana zakat yang disalurkan oleh Baznas Kota Pariaman masih dominan bersumber dari zakat profesi ASN Pariaman. Sisanya dana zakat berasal dari perorangan ataupun swasta.
     
"Kami sudah sampaikan penawaran kepada perusahaan untuk menyalurkan zakatnya melalui Baznas Kota Pariaman. Namun, belum banyak yang menyalurkan," ulasnya.
     
Ia menyebut, saat ini Baznas Kota Pariaman sedang melakukan pembangunan kantor baru yang terletak di Kelurahan Kampung Perak Kota Pariaman. Diharapkan pembangunan ini mendapatkan dukungan dari masyarakat agar pengelolaan zakat di Kota Pariaman lebih mandiri.
     
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pariaman, Indra Sakti mengatakan, penerapan kewajiban zakat bagi ASN di lingkungan Pemko Pariaman, awalnya memiliki rintangan. Pro dan kontrapun sempat terjadi, kala itu. Namun dengan kewenangan yang ada, Walikota Pariaman mengambil sikap tegas, atas penerapan wajib zakat bagi ASN.
      
"Berbagai hal menjadi alasan bagi ASN, untuk tidak menbayar zakat. Namun dengan kekuasaan yang ada, kewajiban zakat bagi ASN di Kota Pariaman dapat diterapkan," ujarnya.
      
Ia mengatakan, Pemko Pariaman telah banyak membuat program keagamaan, salah satunya mengupayakan gerakan meramaikan masjid. Beberapa program seperti magrib mengaji, subuh mubarakoh telah dilakukan.
      
"Namun belum direspon baik oleh masyarakat dengan meramaikan masjid. Bahkan, peserta program tersebut berasal dari ASN Kota Pariaman," kata dia. (Nanda)
Mukhlis Tinjau Perkembangan Sarana Pertanian dan Hewan
Mukhlis meninjau peternakan hewan. Foto/Phaik
Pariaman ----- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman tinjau fasilitas dan sarana pertanian termasuk fasilitas kesehatan hewan ternak yang dikelola oleh kelompok tani yang tersebar di Kota Pariaman, Kamis (7/6).

Di antara daerah yang dikunjungi meliputi embung di Desa Sungai Rambai, petani melon dan solar cell di Desa Pauh Timur, meninjau sapi bantuan dan toko tani di Desa Cimparuah, lumbung pangan di Desa Batang Tajongkek. Kemudian Solar cell di Desa Padang Cakur dan monitoring LKMA di Desa Marabau.

Mukhlis menyebut walau Pariaman mempunyai lahan yang sedikit, tetapi berupaya memaksimalkan hasil pertanian.

"Hal ini telah dibuktikan dengan menjadi salah satu daerah penyangga padi Sumatera Barat," kata dia.

Untuk menciptakan kemandirian pangan yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian RI, kata dia, pihaknya bertekad mewujudkan swasembada pangan di sektor pertanian dan peternakan di mana Pariaman telah melebihi target provinsi dari segi hasil panen beras.

Pada 2014 lalu, beber dia, hasil padi petani Pariaman sebanyak 32.093 ton, dan pada 2018 telah mencapai 41.834 ton. Hal tersebut mengalami kenaikan 23,28 %, dengan penambahan 9.741 ton.

Selain di bidang pangan, lanjut dia, UPT Puskeswan juga telah meraih prestasi sampai tingkat nasional. Hal ini dibuktikan dengan diterimanya ISO 9001-2015 oleh Dinas Pertanian Kota Pariaman dari Dirkeswan Kementerian Pertanian RI.

"Paramedis Puskesmas dan Inseminasi Buatan Syaiful Ahmad, menjuarai lomba paramedis puskeswan tingkat nasional," nyatanya.

Ia berharap, kedepan, Pariaman terus berupaya mempertahankan swasembada pangan dan menjadi sentral pengembangan bibit padi selain pengembangan hasil peternakan yang ada. (Tim)
Ngambil Uang di Bank? Polisi Pariaman Tawarkan Pengawalan Gratis
Foto/Nanda
Pariaman ----- Polres Pariaman tawarkan pengawalan kepada masyarakat yang mengambil atau membawa uang dalam jumlah banyak. Hal itu guna mengantisipasi agar tidak menjadi korban perampokan atau penjambretan.
         
Selain menempatkan personil penjagaan di kantor bank yang tersebar di Kota Pariaman, pihaknya siap memberikan pengawalan gratis kepada masyarakat yang ada di wilayah hukumnya. Begitu juga bagi pegawai pemerintah yang membawa uang dalam jumlah banyak, bisa meminta pengawalan dari kepolisian.
        
"Ada masyarakat mengambil uang di bank ataupun membawa uang dalam jumlah banyak, mungkin untuk pembayaran gaji karyawan atau lainnya, bisa menggunakan pengawalan dari personil kami. Pengawalannya gratis," ujar Kapolres Pariaman, AKBP Andry Kurniawan, Rabu (6/6).
         
Menurut dia, dengan dilakukan pengawalan oleh personil kepolisian bersenjata lengkap, dapat membuat pelaku kejahatan berfikir ulang untuk melakukan aksinya.
         
"Unsurnya pencegahannya juga ada. Minimal dengan adanya personil bersenjata lengkap melakukan pengawalan, niat pelaku yang akan melakukan aksi kejahatan berkurang,” kata dia.
   
Ia juga mengimbau agar masyarakat tidak meninggalkan uang ataupun barang berharga lainnya di dalam kendaraan yang tengah terparkir.

"Hal itu untuk menghindari agar tidak terjadi pencurian dengan modus pecah kaca," katanya.

Kasus penjambretan sendiri dan pecah kaca, pernah terjadi pada awal 2018 silam. Dalam dua kasus tersebut, jelas Kapolres, pelaku diduga mengintai calon korbannya usai melakukan transaksi di bank. (Nanda)
Lucy Genius Terus Upayakan Peningkatan Insentif Guru PAUD
Ketua HIMPAUDI Pariaman dr. Lucy Genius buka bersama dengan tenaga pengajar PAUD
Pariaman ----- Ketua Himpunan Pendidik dan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (HIMPAUDI) Kota Pariaman, Lucy Genius Umar mengatakan, peningkatan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini harus menjadi perhatian serius dari pemerintah.

Tidak hanya bagi pemerintahan daerah, namun juga mendapat perhatian dari seluruh pihak. Hal itu ia ungkapkan saat acara berbuka puasa bersama pengelola, tenaga pendidik dan pemerhati Pendidikan Usia Dini (PAUD) se Kota Pariaman di Aula Gedung Saiyo Sakato Pariaman, Rabu (6/6).
  
“Pendidikan usia dini itu penting untuk memastikan anak pra sekolah siap untuk belajar di pendidikan selanjutnya. Secara perkembangan fisik, kognitif dan sosio-emosional, anak yang mendapatkan layanan pendidikan pada usia dini jauh lebih besar,” jelasnya.
  
Melalui komunitas HIMPAUDI, yang menampung aspirasi pihak terkait di bidang pendidikan usia dini, pihaknya akan berupaya mengusulkan kepada pemerintah daerah agar dapat mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pengajar pengelola PAUD yang ada di Kota Pariaman.

Ia menguraikan dari sisi pendidikan, tenaga pengajar PAUD yang ada di Kota Pariaman masih membutuhkan pengembangan kompetensi keilmuan khusus pendidikan usia dini. Sementara, dari sisi kesejahteraan, jelas perlu ditingkatkan.
  
Dari ratusan lembaga pendidikan usia dini yang ada di Kota Pariaman, sebagian kecil ada yang dikelola oleh pemerintah daerah dan pemerintah desa. Bagi yang dikelola oleh pemerintah daerah yang berada di bawah naungan DIKMAS PAUD dan PUAD yang dikelola oleh pemerintah desa mendapatkan gaji atau intensif setiap bulannya. Berbeda dengan PUAD swasta atapun yayasan, insentif dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan.
  
“Saat ini tenaga pendidik PAUD di Kota Pariaman, khususnya PUAD yang dikelola swasta dan yayasan, kesejahteraannya masih minim dan ada juga yang mendidik tanpa digaji. Jika ada honorium yang diterima, itupun masih relatif kecil. Jadi, ini salah satu upaya kita agar ditingkatkan kedepan. Melalui wadah ini (HIMPAUDI), kita akan perjuangkan,” lanjut istri Genius Umar ini.
  
Sebagai langkah awal, organisasi yang terbentuk satu tahun silam ini, telah melakukan pertemuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman. Isu dan dorongan agar pemerintah mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan pendidikan dan pengelola PAUD Kota Pariaman.
  
Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Pariaman, Jefriki mengatakan, Disdikpora Kota Pariaman akui berikan insentif atau honorium yang diterima oleh tenaga pengajar PAUD swasta masih relatif kecil, sekitar Rp300.000 hingga Rp400.000. Pembayaran honorium tersebut, sangat kecil.
  
“Kita dorong agar pemerintah desa mengalokasikan insentif untuk pengelolaan PAUD ini. Bagi yang belum dialokasikan oleh desa, kami akan coba upayakan dari pemerintah daerah,” ujarnya.
     
Sementara itu, terkait dengan status tenaga pendidik lembaga PAUD yang berstatus honor, pihaknya tidak bisa memastikan pengangkatan tenaga honor PAUD untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
  
“Terkait dengan kesejahteraan, pemerintah tidak bisa memastikan apakah tenaga pengajar PUAD ini bisa diangkat menjadi ASN. Namun, yang jelas pemerintah akan tetap memberikan perhatian khusus,” pungkasnya.
       
Lebih 300 orang pengelola, pengajar dan pemerhati pendidikan anak usia dini hadir dalam acara berbuka bersama itu. Selain berbuka puasa, tenaga pendidik dan pengelola PAUD se Kota Pariaman juga mendapatkan paket sembako dari HIMPAUDI Kota Pariaman. (Nanda)

Mulai Besok Padangpariaman Gelar I'tikaf
Dokumentasi I'tikaf pada tahun sebelumnya. Foto/istimewa
Padangpariaman ----- Besok malam tepat jam 00.00 WIB, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman kembali menggelar I'tikaf di Masjid Agung Syekh Burahnuddin.

Hal ini disampaikan Bupati Padangpariaman Ali Mukhni pada kesempatan berbuka bersama di rumah dinas Bupati Padangpariaman, Karan Aur, Pariaman, Selasa (5/6).

Menurut Bupati Ali Mukhni, I'tikaf 2018 merupakan pelaksanaan tahun ketiga setelah dimulai sejak 2016 yang lalu.

Hari pelaksanaan I'tikaf lima hari berturut-turut mulai hari Kamis 7 Juni hingga 11 Juni. Pelaksanaan tahun ini ditambah dua hari dari dua tahun sebelumnya yang hanya tiga hari. I'tikaf dimulai tepat pukul 00.00 dan berakhir pada pukul 05.00 WIB.

"Saat I'tikaf, yang dilakukan adalah memperbanyak ibadah zikir, membaca kitab suci Alquran, bermunajat kepada Allah," jelas Ali Mukhni didampingi Kadis Kominfo Zahirman, Kabag Humas dan Protokol Andri Satria Masri dan Kabag Kesra Irsyaf Bujang.

Setelah I'tikaf dan beribadah, akan dilanjutkan dengan sahur bersama dan ditutup salat subuh berjemaah. Bupati mengingatkan penyelenggara I'tikaf untuk memberitahukan kepada peserta agar tidak melakukan kegiatan lain selain kegiatan yang dibolehkan saat I'tikaf.

"Saat I'tikaf, kita lakukan komunikasi dengan Sang Pencipta. Jika ada kegiatan lain seperti berkomunikasi dengan peserta lainnya harap lakukan di luar masjid supaya peserta lain tidak terganggu," katanya.

Menurut Ali Mukhni, I'tikaf bertujuan untuk mengajak dan memotivasi PNS di Pemkab Padangpariaman untuk melipatgandakan pahala dan berkah Ramadhan.

"Kita manfaatkan waktu yang tinggal sembilan hari ini dengan memperbanyak ibadah, zikir dan bermunajat. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar," katanya.

Bupati Ali Mukhni juga menghimbau camat se Kabupaten Padangpariaman melaksanakan hal serupa di kecamatan masing-masing. (ASM)
120 Personel Polres Amankan Lebaran di Pariaman
Foto/Nanda Eko Putra
Pariaman ----- 120 orang personil Polres Pariaman dikerahkan untuk amankan libur lebaran Idul Fitri 1439 Hijriyah. Tiga perempat kekuatan personil Polres Pariaman itu, akan menempati beberapa pos pengamanan dan pelayanan yang tersebar di wilayah Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman.
      
Operasi ketupat resmi dimulai pada esok hari, Kamis (7/6) pagi. Seluruh personil mulai menempati pos dan titik masing-masing.
     
"Ada tiga pos pengamanan, masing-masing di Pantai Gondariah, Pulau Angso Duo dan Pantai Arta Permai. Sedangkan dua pos pelayanan tersebar di Pasar Pariaman dan Pasar Sunga Limau," terang Kapolres Pariaman, AKBP Andry Kurniawan usai Apel Gelar Pasukan Operasi Ketupat Singgalang 2018 di Halaman Balaikota Pariaman, Rabu (6/6) pagi.
        
Selain menempatkan personil secara statis pada pos pengamanan dan pelayanan, pihaknya juga menugasi personil reaksi cepat. Personil khusus tersebut, ditempatkan pada titik rawan tindak kejatan jalanan seperti pencurian dengan kekerasan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kendaraan bermotor dan peredaran narkoba.
       
Pihaknya juga telah menyiapkan rekayasa arus lalulintas di sejumlah ruas untuk mencegah padatnya arus kendaraan. Kota Pariaman yang menjadi salah satu tujuan wisata, diprediksi akan menjadi salah satu pusat kunjungan wisatawan selama libur Idul Fitri.
       
"Kunjungan ke Kota Pariaman, khusunya di titik lokasi objek wisata kita prediksi akan padat. Kami sudah mempersiapkan rekayasa arus lalulintasnya dengan memberlakukan jalur satu arah pada titik tertentu. Sejauh ini, penguraian kemacetan melalui rekayasa arus lalulintas yang telah kami lakukan di titik objek wisata sangat efektif mengurai kemacetan," ulasnya.
      
Untuk menekan angka kecelakaan lalulintas selama operasi Ketupat Singgalang, pihaknya telah memasang spanduk sosialisasi ketertiban dan keselamatan berlalulintas, seperti batas kecepatan dan rambu lainnya.


Padatnya kegiatan pengamanan, Kapolres Pariaman ingatkan anggota jaga kesehatan.

Kapolres Pariaman AKBP Andry Kurniawan ingatkan personil Polres Pariaman, tetap menjaga kesehatan selama melakukan operasi Ketupat Singgalang Tahun 2018.

Pasalnya, operasi yang akan berakhir pada 24 Juni 2018 ini, bersamaan dengan puncak tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman, kampanye rapat umum terbuka dan pemungutan dan penghitungan suara.
     
Sebelum berakhir pengamanan liburan lebaran pada 24 Juni 2018 mendatang, Polres Pariaman juga melakukan pengamanan kegiatan kampanye rapat umum terbuka pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman.
     
"Kami ingatkan personil untuk tetap menjaga kondisi kesehatan, makan yang dan istirahat yang cukup. Karena memang pengamanannya sangat padat," ulasnya.
     
Dikatakannya, bersamaan dengan operasi ketupat ini, personil juga akan mengamankan kampanye paslon. Personil akan dibagi dan ditempatkan pengamanan," pungkasnya (Nanda)
SE Mendagri Bebankan THR dan Gaji ke-13 ke Pemda Turbulensi bagi APBD
Oleh Asrul Khairi
Seperti dilansir banyak media, Presiden Joko Widodo baru-baru ini telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2018 Tentang Pembayaran Penuh Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunan.

Jumlah kalkulasi anggaran yang harus dibayarkan sebesar Rp35,7 triliun, jauh melambung naik 68,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp17,9 triliun.

Selaras dengan itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan sigap menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018.

Terbitnya sepucuk surat sakti Kemendagri, dinilai banyak pihak berpotensi besar menimbulkan kegaduhan APBD. Penerbitan SE yang bersifat segera tersebut ditujukan kepada walikota/bupati di seluruh Indonesia dengan muatan perintah pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan langsung pada APBD masing-masing daerah.

Kontan saja dengan beban tambahan yang menunggangi APBD di tengah jalan memberikan efek kejut yang sangat luar biasa bagi rasionalisasi anggaran daerah. Seperti memotong jalur, SE Kemendagri pelak saja membuat bertumbuh-tambahnya anggaran belanja pegawai.

Viralnya SE Kemendagri ini mendapat berbagai corak tanggapan dari masyarakat, maupun netizen di jejaringan sosial. Menurut mereka, rata-rat Pemerintah Daerah sudah sangat tinggi mengakomodir belanja pegawai, hal ini bisa diintip dari post APBD anggaran belanja Pegawai berada di kisaran 60 persen-an, ditambah lagi beban baru APBD untuk THR + Gaji 13. Wallahu’alam bisawab.

Sebut saja Kabupaten Padangpariaman, di tahun 2017 APBD Kabupaten Padangpariaman Rp1,4 triliun. Kalau kita intip BPS sumber data dari Badan Kepegawaian daerah (BKD) Padangpariaman, jumlah ASN dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman mencapai 7.858 ribu orang, belum termasuk tenaga honorer ditambah anggota DPRD beserta pimpimnannya. Dengan jumlah angka sebanyak itu kita yakin dan percaya pemerintah daerah harus putar otak untuk merealisasikan pembayaran dana tersebut (THR + Gaji 13).

Sekarang bagaimana nasip kabupaten/kota yang APBD-nya rentan devisit?
 

Sesuai dengan intruksi Mendagri Tjahjo Kumolo, untuk mengupayakan perealisasian pembayaran Pemerintah Daerah diperkenankan menggeser anggaran kegiatan yang sudah fix tanpa harus menyesuaikan nomenklatur. Hal ini diyakini memicu munculnya persoalan baru di daerah.

Tentu saja imbas dari pergeseran kegiatan tersebut tercoretnya anggran kegaiatn lain yang seyogyanya dari awal sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 

Sungguh disayangkan, ketika sebuah kegiatan sudah masuk pada tahap pra-realisai harus disurutkan kembali.

Sudah lazim di negara kita, terkadang proses kegaiatan untuk sampai mendapat mata anggaran menelan waktu yang sangat panjang. Mulai dari proses identifikasi, usulan yang berjenjang dari bawah berjuang masuk daftar tunggu-hingga menuju prioritas kegiatan-setelah itu baru sampai pada realisasi mata anggaran.

Bongkar muat kegiatan APBD di tengah jalan ini tentu tidak segampang yang kita bayangkan seperti bongkar muat barang di pelabuhan kargo. Ekspektasi publik tentu saja kepala daerah dituntut konsistensinya untuk mempertaruhkan visi pembangunan kabupaten/kota.

Sekarang, tentu kepala daerah berserta jajarannya sibuk mengotak atik ulang anggaran kegiatan. Perlu diingat, kalau tidak hati-hati dalam penggeseran mata anggaran, sang kepala daerah dan pimpinan bisa dianggap sebagai aktor penyalahgunaan anggaran. Tentu bisa berdampak tragis terhadap penerapan undang-undang Tipikor KPK nomor 31 tahun 2001, pasal 3 dan 8 tentang keuangan negara.

Pada dasarnya kita sepakat, bahkan sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai melalui THR + Gaji ke-13. Namun perhatian yang berlebih ini kita harapkan tidak menjadi cinta buta.

Mesti harus mempertimbangkan dampak rasionalisasi yang tinggi. Dan terakhir tentu saja setiap rencana itu mesti ada kajian dari awal, tidak semerta-merta datang menyeruduk menjadi beban bagi yang ditumpanginya.
Padangpariaman Gelar Sertijab Enam Walinagari di Patamuan
Foto/Darwisman
Patamuan ----- Kecamatan Patamuan Kabupaten Padangpariaman, resmi memiliki enam orang walinagari baru hasil pemilihan langsung pada Pilwana Padangpariaman serentak 4 April 2018 lalu. Para walinagari terpilih resmi dilantik secara serentak 31 Mei 2018 lalu oleh Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Padangpariaman Erman, Selasa  (5/6), memimpin serahterima jabatan enam pejabat walinagari kepada walinagari terpilih di aula kantor Camat Patamuan.

Keenam jabatan walinagari yang diserahterimakan oleh pejabat walinagari tersebut diantaranya walinagari Sungai Durian dari Elpisar kepada walinagari terpilih Zulkarnedi, Kampuang Tanjuang Koto Mambang Sungai Durian dari Yoserizal kepada walinagari terpilih Khairunas.

Kemudian Nagari Tandikat dari Zahidin Bakri kepada walinagari terpilih Saharuddin, Tandikek Selatan dari Syofian kepada walinagari terpilih Maryono. Selanjutnya Tandikek Utara dari Syamsunar kepada walinagari terpilih Sabar. Sedangkan Saparijon sebelumnya walinagari Tandikek Barat diserahterimakan kepada walinagari terpilih Syafruddin.

Erman minta kepada walinagari baru untuk segera melakukan konsolidasi dengan perangkat nagari karena sudah banyak tugas yang sudah menanti yang harus dikerjakan.

“Untuk itu jalinlah kerjasama dengan seluruh elemen masyarakat nagari sehingga seluruh program pembangunan yang sudah direncanakan dapat diselesaikan tepat waktu,” ungkap mantan Camat Batang Anai tersebut.

Kepada pejabat walinagari yang telah mengabdi sebelumnya, pihaknya memberi apresiasi karena telah sukses mengemban amanah yang dipercaya Pemerintah Kabupaten Padangpariaman dalam memimpin nagari di kecamatan Patamuan. 

“Tugas bapak dan ibu sudah selesai dengan suksesnya melaksanakan program pembangunan dan sukses melaksanakan pemilihan walinagari secara badunsanak,” tambahnya.

Sementara itu tokoh masyarakat Patamuan Ali Idris, mengucapkan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Padangpariaman karena dengan adanya pemekaran nagari pelayanan kepada masyarakat sudah semakin dekat.

"Kalau dulu hanya tiga pemerintahan nagari di kecamatan Patamuan, dengan adanya pemekaran nagari, kini jumlah pemerintah nagari bertambah menjadi enam," ulasnya.

Untuk itu dia berharap kepada walinagari yang baru dilantik dan diserahterimakan untuk dapat melaksanakan amanah masyarakat ini dengan sebaik-baiknya sehingga kecamatan Patamuan kedepannya bisa dibangun sejajar dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Padang Pariaman.

Serahterima jabatan enam walinagari yang berlangsung meriah tersebut juga dihadiri Camat Patamuan Imran Rafei, Kapolsek, Danramil serta Kepala UPT di wilayah kecamatan Patamuan. (Wis/OLP)
Pariaman Jalin MoU dengan ISI Padangpanjang
Foto/Ira
Pariaman ----- Pemerintah Kota Pariaman jalin kerjasama dengan Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang tentang pengembangan seni budaya dan pemanfaatan sumber daya akademis, Selasa (5/6).

Nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) tersebut ditandatangani oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dan Rektor ISI Padangpanjang Novesar Jamarun. Kesepahaman tersebut merupakan sebuah upaya yang dilakukan Pariaman dalam rangka pembinaan kesenian daerah di Kota Pariaman.

Mukhlis berkata bahwa melestarikan seni budaya penting dilakukan karena menyangkut masalah identitas kepribadian bangsa. Upaya melestarikan produk kesenian daerah pun  semakin lama semakin sulit dilakukan.

"Mengingat berbagai aspek kehidupan yang berkembang di masyarakat telah semakin kuat menggerogoti daya tahan kesenian daerah. Salah satu pengaruh kuat datang dari perkembangan budaya populer dengan segala bentuknya," kata dia.

Kenyataan seperti itu, lanjut Mukhlis, tentu saja bukan suatu hal yang harus disikapi dengan hanya sekedar perasaan prihatin.

"Pada satu sisi kita memang nyaris tidak bisa membendung pengaruh budaya pop yang tumbuh dan berkembang seiring dengan proses globalisasi. Pada sisi lain adalah kewajiban kita bersama untuk berpikir dan bertindak kreatif, agar produk budaya seperti kesenian daerah tidak tenggelam karenanya," sambungnya.

Kemajuan sebuah daerah, kata dia, salah satunya juga ditentukan ketika mampu bekerja sama dengan perguruan tinggi, baik secara pemikiran, penelitian dan pengabdian. Antara Pemerintah Kota Pariaman dengan ISI Padangpanjang, pada dasarnya sejak dahulu telah terjalin hubungan yang cukup erat.

Mukhlis menjelaskan, desain lambang daerah Kota Pariaman yang dipakai hari ini tidak terlepas dari kerjasama Pemko Pariaman dengan dosen-dosen Fakultas Seni Rupa ISI Padangpanjang dalam mewujudkannya pada 2005 lalu.

Bahkan pada tahun 1984 silam, lanjut Mukhlis, ASKI Padangpanjang telah melakukan penelitian dan pengembangan terhadap kesenian Talempong Jao atau yang biasa masyarakat sebut Talempong Gandang Lasuang, yang merupakan ciri khas kesenian masyarakat Nagari Padang Kunik yang sekarang bernama Desa Sikapak Timur di Kecamatan Pariaman Utara.

"Dengan adanya nota kesepahaman ini akan semakin tumbuh dan berkembang usaha-usaha kreatif dan proaktif untuk menggali potensi seni budaya yang diharapkan akan mampu sebagai dinamisator dalam menggerakkan pembangunan," tandasnya.

Sementara itu, Rektor ISI Padangpanjang Novesar Jamarun mengatakan, nota kesepahaman merupakan sebuah payung pihaknya untuk saling bekerjasama, di mana kerjasama tersebut adalah saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

"Sebagaimana yang telah kami lakukan sewaktu kegiatan Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa ISI Padangpanjang di Kabupaten Padangpariaman, salah satunya membuat lagu mengenai bencana alam dan alhamdulillah lagu tersebut sudah dikeluarkan legalitas atau hak ciptanya dan karya tersebut sudah diambil oleh BNPB," terangnya.

Ia menambahkan, banyak hal yang bisa dilakukan untuk pengembangan seni budaya dan sumber daya akademis. Seandai pihaknya diajak berpartisipasi dalam festival budaya Pesona Hoyak Tabuik, pihaknya akan ikut membantu mensukseskan iven tersebut.

"Ini merupakan suatu pola pengabdian kami kepada masyarakat," kata dia. (Ira/OLP)
Pariaman Intervensi Kurang Gizi Stunting Pada Balita
Foto/Ira
Pariaman ----- Berdasarkan data dari World Health Organization (WHO) tercatat 7,8 Juta dari 23 juta balita penderita stunting atau sekitar 35,6% di Indonesia. Sehingga adanya warning dari WHO agar Indonesia segera memerangi stunting. 

Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi. Stunting terjadi mulai janin masih dalam kandungan dan baru nampak saat anak berusia dua tahun.

Sedangkan di Kota Pariaman tercatat 7.228 jumlah balita yang ada dan 863 balita (11.1%) menderita stunting pada 2017. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pariaman terus berusaha berupaya melakukan intervensi masalah stunting. Hal ini terungkap saat rapat koordinasi dalam rangka intervensi penurunan stunting di ruang pertemuan Hotel Safari Inn, Selasa (5/6).

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman yang membuka secara resmi acara tersebut mengatakan faktor penyebab stunting salah satunya adalah buruknya asupan gizi sejak janin masih dalam kandungan (masa hamil), baru lahir, sampai anak berusia dua tahun.

“Kekurangan gizi pada dua tahun pertama kehidupan dapat menyebabkan kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki. Sehingga investasi gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan merupakan kewajiban yang tak bisa ditawar,” terangnya.

Ia menjelaskan bahwa intervensi gizi perlu dilakukan dalam bentuk edukasi secara berkesinambungan kepada masyarakat, terutama orang tua.

“Orang tua harus paham betul kebutuhan nutrisi anak, makanan yang baik dan tidak baik, serta tidak terpengaruh gaya hidup yang serba instan serta iklan-iklan produk makanan anak yang kadang menjanjikan hal yang berlebihan,” tambahnya.

Ia mengatakan penurunan stunting merupakan tugas bagi semua pihak karena hal ini terkait dengan masa depan anak kelak yang menjadi estafet pembangunan bangsa.

“Kita aktifkan kembali kerja tim Kesehatan Ibu Peduli Anak Sehat (KIPAS) di Kota Pariaman agar upaya penurunan stunting menjadi optimal,” pungkasnya. (Ira/OLP)