Nunggu SIM Kelar Tak Lagi Bete! Satlantas Polres Pariaman Sediakan Ruang Ibu Menyusui dan Pustaka Mini
Kapolres Pariaman didampingi Kasatlantas resmikan ruang Ramah Ibu dan Anak. Foto/Nanda
Pariaman ----- Satlantas Polres Pariaman sediakan fasilitas ruangan khusus bagi ibu menyusui dan ruangan bermain bagi anak balita.

Ruangan berukuran 2X3 meter itu--berada di dalam ruangan pelayanan SIM Satlantas Polres Pariaman--dapat digunakan oleh ibu menyusui anak, atau ibu yang membawa serta anak balitanya saat melakukan pengurusan SIM atau pelayanan lainnya di Satlantas Polres Pariaman.

Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto didampingi Kasat Lantas Polres Pariaman Iptu Dewi Fitri Utami mengatakan, keberadaan ruangan khusus bagi ibu menyusui dan ruangan bermain anak merupakan upaya peningkatan pelayanan kepolisian kepada masyarakat.

"Ini adalah terobosan dari Polres Pariaman untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami berharap dengan tersedianya fasilitas ini masyarakat betah dan nyaman berurusan," jelasnya saat meresmikan fasilitas ibu menyusui dan ruangan bermain anak, Jumat (13/4) pagi.

Meski baru diresmikan, dua ruangan ramah anak dan ibu menyusui ini, telah digunakan sejak sepekan terakhir.

"Hari ini peresmiannya, namun beberapa waktu belakangan sudah kita fungsikan," kata dia.

Selain dua fasilitas yang ramai oleh ibu dan anak tersebut, Satlantas Polres Pariaman juga melengkapi ruangan pelayanan dengan perpusatakaan mini. Beberapa aneka buku bacaan dapat digunakan masyarakat saat menunggu beberapa waktu hingga SIM selesai dicetak.

Menurut dia, selain di Satlantas Polres Pariaman, dua fasilitas pendukung ramah ibu dan anak juga akan hadir pada ruangan pelayanan SKCK Satuan Intelkam Polres Pariaman dan pelayanan kunjungan tahanan. Dua lokasi tersebut, masih dalam "on proses" penyelesaian ruangan.

"Bagi ibu-ibu ataupun yang membawa anak mengusur SKCK pun juga ada ruangan seperti ini. Bagi ibu yang masih menyusui dan memiliki balita, mungkin keperluan tahanan ataupun ada yang keperluan sebagai saksi juga bisa menggunakan ruangan ini," pungkasnya. (Nanda)

Festival Pesona Gandoriah 2018 Lombakan 13 Item Serba-Serbi Piaman
Yandrileza pimpin rapat persiapan jelang Festival Pesona Gandoriah 2018. Foto/Phaik
Pariaman ---- Festival Pesona Gandoriah 2018 akan digelar pada 5 hingga 9 Mei 2018 di Pantai Gandoriah. Itu merupakan perhelatan keempat kalinya diadakan di Pariaman.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman Elfis Chandra menuturkan, dalam iven tersebut nantinya akan digelar 13 item lomba yang merupakan kreasi budaya Pariaman. Pihak-pihak terkait juga ikut mensukseskan festival yang telah masuk dalam iven nasional Kementerian Pariwisata RI ini.

Ke-13 lomba tersebut, kata Elfis, yakni Lomba Memasak Gulai Kepala Ikan, Lomba Barzanzi, Festival Band Gandoriah, Lomba Puisi Pariwisata Tingkat Pelajar, Lomba Video Pariwisata Pariaman, Lomba City Branding Pariwisata Kota Pariaman, Lomba Selaju Sampan, Lomba Kreativitas Pasir Anak Usia Dini, Lanjutan Lomba Barzanzi, Lomba Penulisan Sejarah Pantai Gandoriah, Lomba Lagu Pariwisata Dan Grand Final Lomba Lagu Pariwisata.

"Festival Pesona Gandoriah didukung Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Sumatera Barat, Perbankan dan stakholder terkait lainnya," ujarnya.

Asisten Perekonomian Setdako Pariaman Yandrileza mengatakan, Festival Pesona Gandoriah pertama kalinya digelar 2015 dengan nama Festival Pesisir. Nama tersebut berubah seiring kehendak masyarakat Pariaman sendiri.

"Mulai saat ini panitia muali menyiapkan segala hal berkaitan dengan iven. Seperti pengamanan, pelaksanaan perhelatan dan hal-hal yang dirasa perlu lainnya," sebutnya. (Phaik)
Kominfo Pariaman Segera Benahi Pelayanan Informasi Publik
Sekdako Pariaman Indra Sakti foto bersama dengan Wakil Ketua Komisi Informasi Arfitriati, didampingi Kadis Kominfo Nazifah. Foto/Eri Elfadri
Pariaman ----- Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pariaman akan membenahi sarana dan prasarana layanan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

"Kominfo Pariaman mesti mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik," ungkap Sekdako Pariaman Indra Sakti ketika menerima kunjungan tim monitoring dan evaluasi Komisi Informasi (KI) Sumbar, Kamis (12/4).

Indra Sakti mengatakan kunjungan KI Sumbar membawa manfaat besar bagi pihaknya guna memahami apa saja yang harus dimaksimalkan di bidang pelayanan informasi public.

"Karena pada dasarnya semua kegiatan Pemko Pariaman terus dipublikasikan baik melalui media cetak maupun website. Kota Pariaman sudah memiliki PPID sejak tahun 2010, namun memang belum berjalan maksimal,” sambungnya.

Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman mengatakan bahwa sebelum ada perubahan SOPD pada 2016 lalu, urusan PPID ditangani oleh Bagian Humas Setdako Pariaman dan setelah terbentuk SOPD baru urusannya menjadi tanggung jawab Diskominfo.

“Perubahan SOPD ini juga berdampak terhadap pelayanan informasi publik di Kota Pariaman. Selain itu kita juga baru menempati kantor baru setelah sebelumnya kantor dinas kita ada yang di Balaikota dan di Terminal Jati,” sebutnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan sebuah ruangan di Balaikota Pariaman untuk ruang pelayanan informasi publik yang lebih representatif.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat dapat kita wujudkan,” imbuhnya.

Wakil Ketua KI Sumbar, Arfitriati mengatakan pihaknya terus akan mengevaluasi semua badan publik yang ada di daerah Sumbar sebagaimana amanat undang-undang KIP, termasuk pemerintah daerah. Selain mengevaluasi, KI juga melakukan pemeringkatan terhadap pelayanan publik.

"Biasanya kita lakukan pada akhir tahun, namun pada tahun ini kita rencanakan pada bulan Juli,” jelasnya.

PPID kata dia, berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan keberadaan PPID maka masyarakat yang akan menyampaikan permohonan informasi lebih mudah dan tidak berbelit karena dilayani lewat satu pintu.

"Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi di badan publik," pungkasnya. (Eri/OLP)
Baznas Pariaman Salurkan Zakat Kepada 142 Mahasiswa
Foto/Phaik
Pariaman --- Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pariaman salurkan zakat kepada 142 mahasiswa Pariaman, Kamis (12/4) di Pariaman.

Mahasiswa penerima berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri/swasta: baik di Pariaman, sekitar Sumbar dan luar provinsi.

Ketua BAZNAS Kota Pariaman Humahyun Akbar menyebutkan, masing-masing mahasiswa menerima Rp1,5 juta dengan total jumlah yang dikeluarkan Baznas keseluruhan Rp213 juta

Keseluruhan mahasiswa penerima zakat, kata dia, telah dilakukan pengecekan. Baik data dari desa/kelurahan maupun dari perguruan tinggi tempat mereka kuliah.

"Bahkan salah seorang dari mahasiswa tersebut ada yang kuliah di Mesir," kata dia.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan, penyaluran zakat ASN Pemko Pariaman tersebut telah disalurkan kepada mahasiswa yang pantas menerimanya. Penerima atau para mustahik telah diseleksi oleh Baznas sesuai hukum syarak mustahik 8 asnaf.

Dengan diterimanya zakat itu, imbau Mukhlis, memacu semangat mahasiswa lebih giat lagi belajar dan beribadah agar dimudahkan mendapat pekerjaan usai wisuda.

"Bekerja itu tidak selalu harus di pemerintahan, tetapi banyak lowongan-lowongan lain pekerjaan di luar daerah. Jika telah berhasil nantinya jangan lupa untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS untuk membantu generasi Pariaman selanjutnya," katanya.

Kasi Penyelenggara PHU Kemenag Pariaman Syaiful Azmi, berharap mahasiswa penerima zakat meningkatkan ketaqwaan dan menimba ilmu karena pendidikan menjadi tolak ukur sebuah kemajuan dan kecerdasan daerah. (Phaik/OLP)
Smart City: Menembus Batas Teknologi Menuju Era Kota Pintar
Oleh :Asrul Khairi
(Tenaga Ahli TIK Dinas Kominfo Padangpariaman)
Dalam rentang 15 tahun terakhir 2000 hingga 2015, keberadaan era MDG’s lebih menitik beratkan target negara-negara di dunia pada pembangunan human development. sejauh ini Pemerintahan Indonesia sudah mengklaim berhasil menekan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 0.689 (Sumber Data BPS:2015).

Artinya, jika diambil persentase perbandingan semenjak 1990 hingga 2015 terjadi peningkatan signifikan pertumbuhan IPM sebesar 30.5% dengan sasaran peningkatan harapan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia Indonesia.

Sidang PBB 2 Agustus 2015 silam dihadiri oleh 193 negara anggota, termasuk salah satunya Indonesia. Milenium Development Goal’s (MDG’s) resmi berakhir. Dalam sidang besar negara dunia itu mengangkat isu perubahan platform proposal transforming our world: The 2030 agenda for Sustanable development Goal’s (SDG’s).

Lahirnya SDG’s sebagai produk baru dengan platform baru menuju kota layak huni di tahun 2030 disambut hangat oleh masyarakat dunia, karena sesungguhnya target ini sudah semestinya diwujudkan sesuai dengan kebutuhan manusia modern.

Tingginya angka kesibukan manusia modern mestilah harus beriringan dengan penyediaan layanan interaksi, komunikasi, transportasi dan aspek vital lainnya tersaji dengan akses cepat dan akurat berbasiskan digital.

Perubahan dinamika sosial yang menyeluruh ini menyebabkan pergeseran tatanan penghidupan yang luar biasa--bahwasanya semua serba berpacu dalam waktu yang berdekatan.

Era konvensional perlahan mulai ditinggalkan, masyarakat kekinian hampir tidak memiliki waktu untuk berlama-lamaan menunggu, antrian panjang di loket pengurusan administrasi menjadi letupan-letupan hangat topik utama keluh kesah mereka.

Pada akhirnya pemerintah sebagai nahkoda terdepan, mesti harus segera berbenah menyesuaikan diri untuk mengakomodir pergeseran era ini agar pencapaian target  good governance bisa terwujudkan.

Kompleknya persoalan perkotaan, manajemen kota memiliki peran penting di tengah permasalahan dan tantangan kota saat ini. Konsep Smart City merupakan konsep manajemen kota berbasis teknologi yang sedang diusahakan untuk menjawab tantangan dinamika sosial di atas.

Smart City menjadi salah satu inovasi yang kini sedang gencar-gencarnya dibangun di Indonesia sebagai salah satu langkah solusi modernisasi dan adopsi teknologi ke sektor yang lebih luas. Konsep Smart City sejatinya muncul karena pergeseran dramatis dari jumlah populasi yang ada di daerah perkotaan yang mendorong warga, perencana kota, pelaku bisnis, dan pemerintah untuk melihat sebuah visi baru, kota pintar (Priambada, 2015).

Smart City adalah kota masa depan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek.

Merujuk pada misi tersebut, beberapa kota di Indonesia telah lebih dahulu curi star menerapkan konsep Smart city, seperti kota Bandung, Jakarta, Surabaya.

Bandung Smart City merupakan salah satu program unggulan sang walikota, Ridwan Kamil. Adapun kategori Bandung Smart City yang diusung berdasarkan sepuluh prioritas area (Kamil, 2015) yaitu (1) Government (Smart Government); (2) Education (Smart Education); (3) Transportation (Smart Transportation, Smart Parking); (4) Health (Smart Health);  (5) Energy (Smart Grid/ Smart Energy); (6) Security (Smart Surveillance); (7) Environment (Smart Environment); (8) Community/ Social (Smart Society, Smart Reporting); (9) Finance (Smart Payment), dan (10) Trading (Smart Commerce).

Beberapa Program Bandung Smart City di antaranya adalah Bandung Commad Center, 10.000 Free Wifi Access Point, 300 City Apps pada tahun 2016, Open Government (City Budget Online), Open Communication (Social Media), Open Communication (Government YouTube Channel), Citizen Complaint Online, Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara, School Admission Online, Smart Healthcare Service, Smart Digital Class in 2015, Bandung Creative and SmartHub, Bandung Digital Valley (untuk bisnis start up), Bandung Digital Public Place (Movie Park), Kota Bandung mulai membeli lebih dari 100 area untuk Smart Green Space, Smart and Green Building Law tahun 2015, Smart Parking System tahun 2015, Bandung Smart Card tahun 2016, dan program-program lainnya (Kamil, 2015).

Sekarang tinggal kita di Sumatera Barat untuk merelevansikan target besar perwujudan kota pintar ini sesuai dengan kajian-kajian kebutuhan. Tidak ada kata lain, kita sudah harus mendekatkan teknologi untuk saling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya konektivitas ini harus diawali dengan melahirkan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Kita ambil contoh sederhana sebagai daerah rawan bencana, Sumatera Barat sangat perlu kiranya menyediakan aplikasi tanggap bencana, semacam Smart Rescue yang seketika sebelum, sedang dan sesudah bencana ada semacam aplikasi warning secure yang bisa dengan mudah diakses masyarakat.

Ditambah dengan penyediaan botton panic yang terakses langsung ke titik GPS sehingga ketika terjadi bencana di suatu daerah, lembaga terkait bisa langsung mendapat akses tempat kejadian peristiwa secara aktual.

Namun, sebelum kita bicara banyak tentang penerapan kolaborasi Smart City pada sektor lainya, perlu kita kaji hal-hal yang mendasar, mulai dari kesiapan regulasi, ketersediaan tenaga SDM yang mupuni, rentang infra struktur jaringan yang tersedia, penganggaran yang berpihak ditambah satu lagi pertanyaan besar, sudah siapkah ranah minang menuju era digital?
Mukhlis Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Termasuk Perihal Dubalang dan Barakai
Mukhlis berikan keterangan pers usai paripurna. Foto/Eri Elfadri
Pariaman -- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman sampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kota Pariaman pada rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung utama DPRD Kota Pariaman, Manggung, Selasa (10/4).

Mukhlis menanggapi satu persatu pandangan umum fraksi DPRD atas nota penjelasan empat ranperda yang telah dibacakan sebelumnya pada hari Senin, (9/4).

Pandangan dari Fraksi Nurani Pembangunan yang dibacakan oleh Riza Saputra dan menanyakan tentang pencabutan retribusi izin gangguan dan bagaimana izinnya.

Mukhlis menjawab bahwa berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 22 tahun 2016 tentang pedoman penetapan izin gangguan.

"Pencabutan Perda ini diberlakukan terhadap pemungutan retribusi izin gangguan, namun pemberian izin terhadap tempat usahanya tetap diberikan. Dan mengenai teknis pemberian izinnya akan diatur melalui Perwako," kata dia.

Sedangkan Fraksi PBB yang disampaikan oleh Arizal mempertanyakan tentang besaran deviden yang diperoleh dari penyertaan modal yang telah ditanamkan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu 2014-2017 yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Pariaman serta sejauh mana peran Bank Nagari dalam membangun Kota Pariaman.

Menjawab pertanyaan tersebut Mukhlis mengatakan bahwa besaran deviden yang diterima cukup meningkat selama empat tahun terakhir.

Ia mengatakan, di 2014 penyertaan modal pihaknya sebesar Rp24,7 miliar dan deviden yang diterima sebesar Rp4,2 miliar. 2015 dan 2016 Pemko menyertakan modalnya sebesar Rp32,2 miliar dengan deviden Rp4,7 miliar pada 2015 dan Rp4,8 miliar di 2016.

"Sedangkan tahun 2017 kita sertakan modal Rp43,3 miliar dengan devidennya Rp6,2 miliar. Deviden ini masuk ke dalam kas daerah dan dipergunakan untuk pembangunan Kota Pariaman melalui APBD," jelasnya.

Selanjutnya ia juga menanggapi pertanyaan tentang pengangkatan Barakai/Dubalang. Ia menjawab bahwa pengangkatan Barakai/Dubalang tidak diatur dalam Ranperda, namun  diatur dengan Perwako nomor 15 tahun 2016.

"Dalam pasal 2 ayat 3 dinyatakan bahwa Dubalang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa," ungkapnya.

Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seperti Kaur, Kasi dan Kadus serta Sekdes diatur melalui Perda.

Kemudian Mukhlis juga menjelaskan bahwa yang melakukan pembinaan terhadap kepala desa adalah camat, sedangkan pengawasan dilakukan oleh inspektorat.

Setelah semua padangan fraksi dijawab, Mukhlis Rahman berharap empat Ranperda itu dapat dibahas bersama-sama antara DPRD dengan komponen teknis untuk penyempurnaan Ranperda tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar. Ia berharap semua Ranperda tersebut dapat diproses pada tingkat selanjutnya sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman. (tim)
DPMPTP Padangpariaman Ikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sumbar 2018
Kadis DPMPTP Hendra Aswara mengekspos profil, standar pelayanan dan inovasi kepada Tim Penilai Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi 2018 di Aula Gedung Saiyo Sakato Pariaman, Selasa (11/4)
Pariaman ----- Pemerintah Kabupaten Padangpariaman mengikuti kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat provinsi 2018. Adapun kompetisi tersebut diwakili oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP). Kedatangan Tim penilai kompetisi disambut langsung oleh Bupati Ali Mukhni dan Wakil Bupati Suhatri Bur.
Bupati Ali Mukhni didampingi Wabup Suhatri Bur, Kadis DPMPTP Hnedra Aswara serahkan profil DPMPTP kepada Ketua Tim Penilai Dahnil Aswad di di Ruang Layanan DPMPTP di Pariaman,


“Alhamdulillah, kehadiran Bupati dan Wakil Bupati bentuk komitmen untuk mewujudkan pelayanan prima di Padangpariaman,” kata Bupati Ali Mukhni saat mengawali sambutannya di Ruang Rapat Bupati, Pariaman, Selasa (11/4).

Orang nomor satu di Padangpariaman itu mengatakan DPMPTP dipimpin oleh Kepala dinas yang masih sangat muda, energik dan menguasai teknologi informasi. Pelayanan perizinan mampu menjadi rujukan tingkat Sumbar dan banyak mendapat respon positif dari kalangan pelaku usaha.

“Tadi sama-sama mendengar ekspos Kadis DPMPTP lalu meninjau kantor pelayanan. Kami optimis DPMPTP menjadi yang terbaik dalam penilaian kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat provinsi 2018,” kata Bupati yang digadang-gadang sebagai calon gubernur periode 2021-2026 itu.

Adapun tim penilai yang hadir antara lain Dahnil Aswad (YLKI Sumbar) beserta anggota Sawir Pribadi (Pers), Ria Ariany (UNAND), Zikri Alhadi dan Pejabat Biro Organisasi.

Ketua Tim Dahnil Aswad mengatakan penilaian kompetisi terdiri dari kriteria penilaian antara lain: pertama, profil unit kerja pelayanan publik yang meliputi visi dan misi, motto, maklumat/janji layanan, standar operasional prosedur (SOP), sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan standar pelayanan.

Kedua, sumber daya manusia (SDM) UKPP yang terdiri dari data personil UKPP, pedoman sikap dan perilaku pegawai, upaya peningkatan disiplin pegawai dan upaya peningkatan kompetensi serta keterampilan pegawai.

Ketiga, sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini dan sarana dan prasarana yang belum dimiliki. Keempat, inovasi pelayanan publik terdiri sekilas inovasi terkait tata kelola pelayanan. Inovasi terkait teknologi dan komunikasi, inovasi terkait perbaikan kesejahteraan sosial dan inovasi terkait pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Tadi Kadis PMPTP sudah memaparkan dengan sangat baik dan sesuai dengan faktanya. Tapi nilainya masih rahasia, nanti tim akan menentukan secara paripurna,” ujar Dahnil.

Tim penilai Ria Ariany dari UNAND), mengaku ekspos Kepala DPMPTP sangat bagus dan terlihat kepemimpinan sebagai kepala dinas yang mumpuni dan mampu merangkul seluruh staf dalam mewujudkan visi dan misinya.

“Pelayanan perizinan sangat luar biasa. Saya apresiasi Bapak Bupati yang menempatkan personel yang mampu berinovasi dan merubah mindset pelayanan,” ujarnya.

Sedangkan Sawir Pribadi, anggota tim penilai, juga apresiasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi. Ia berharap seluruh staf di DPMPTP juga menguasai teknologi untuk memudahkan pelayanan. Komitmen bupati dan wakil bupati, kata dia, patut diacungi jempol dalam memacu kinerja kepala dinas.

“Saya harap bukan kadisnya saja yang menguasai teknologi informasi, juga seluruh para staf,” ucap Sawir Pribadi.

Sementara Kadis PMPTP Hendra Aswara mengatakan bahwa saat ini pelayanan perizinan sudah modern, singkat dan online. Bangunan dan ruangan didesain seperti hotel berbintang, full AC dan petugas ramah sesuai standar pelayanan.

Ada hal yang unik dan menarik di DPMPTP yang berhasil mencuri perhatian tim penilai. Seperti minibar di mana tamu dapat makan dan minum kopi, teh, cokelat dan makanan ringan. Kemudiaan ada kacamata baca sebanyak tiga buah yaitu -1, -1/2 dan -3/4.

Untuk layanan berkebutuhan khusus, DPMPTP menyediakan jalur khusus dan petugas khusus untuk tamu difabel, manula, ibu menyusui dan ibu hamil. Fasilitas kursi roda dapat digunakan setiap saat bagi yang membutuhkan.

“DPMPTP ramah kepada difabel. Ada petugas yang memandu untuk tamu difabel dan di loket khusus,” ujar jebolan STPDN Angkatan XI itu.

Untuk layanan pengaduan, tambah Hendra, telah disediakan kotak pengaduan, nomor telpon dan faximile (0751) 478539, Whatsapp 08116607788, email dpmptp.pdprm@gmail.com dan website perizinan.padangpariamankab.go.id.

“Layanan aduan melalui website terkoneksi langsung dengan inspektorat. Saya kira kami yang pertama melakukannya,” ujar peraih Peringkat Pertama Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2015 itu.

Berbagai Inovasi yang dilakukan DPMPTP sejak setahun terkahir juga sangat dirasakan oleh masyarakat. Pertama, Pelayan Sejati (Sehari Jadi Gratis). Kedua Pelayan Pintar (Pelayanan Tanpa Pungutan Liar). Ketiga AJEP PAPA (Antar Jemput Perizinan dan Aplikasi Perizinan berbasis Android).

“Jadi DPMPTP sudah ada di Google Playstore. Ketik SIMPEL DPMPTP Padangpariaman, instal lalu gunakan untuk pendaftaran online dan tracking. Inovasi ini yang pertama di Sumbar, belum ada di daerah lain” ujar kepala dinas termuda di Sumbar itu. (Tim)
Diskominfo Pariaman Sosialisasikan SPBE
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
Pariaman --- Untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dilingkup Pemerintah Kota Pariaman, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Pariaman mengadakan sosialisasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Ruang Rapat Walikota, Rabu (11/4).

Kepala Diskominfo Kota Pariaman Nazifah, mengatakan bahwa kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) akan mengevaluasi penerapan SPBE atau biasa disebut e-Government di 640 instansi pemerintahan. Baik kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah, termasuk Kota Pariaman.

“Evaluasi SPBE ini merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE yang ada di pemerintah pusat maupun daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah,” jelasnya.

Oleh karena itu, katanya, Kota Pariaman diharuskan melakukan evaluasi secara internal untuk mengetahui sejauh mana pencapaian SPBE itu sendiri.

Nazifah juga menjelaskan untuk Kota Pariaman ada delapan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pelaksana evaluasi SPBE yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika,  BAPPEDA, BKPSDM, BKD, Bagian Organisasi, Bagian Hukum dan HAM, Dinas PMTSPNAKER dan Dinas Dukcapil.

Kedelapan OPD tersebut, jelasnya, diminta untuk mengisi instrumen penilaian yang sudah diberikan oleh Kemenpan RB, sehingga akan dipetakan SPBE secara nasional.

Kementerian akan melihat sejauh mana penerapan SPBE di masing-masing daerah. Bila pelaksanaan SPBE masih jauh dari yang diharapkan maka nanti akan ditindaklanjuti.

"Bisa berupa saran, perbaikan dan bantuan dari pemerintah pusat supaya penyelenggaraan SPBE berjalan secara optimal di masing-masing instansi,” jelasnya.

Ia berharap agar OPD terkait dapat mengisi dan menjawab instrumen dengan serius sehingga didapatkan data yang valid. (Ira/OLP)
Helmi: Pernikahan Dini Rentan KDRT dan Perceraian
Kepala Kemenag Padangpariaman Dr. H. Helmi berikan materi tentang rentannya pernikahan dini menjadi korban KDRT yang berujung perceraian. Foto. Mudawar
Pariaman - Di antara akibat dari perkawianan di bawah umur (dini) adalah pelaku rentan terhadap KDRT dan perceraian.

Hal tersebut terungkap pada sosialisasi pencegahan kawin anak dan penguatan keluarga muda yang diselenggarakan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimais) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Padangpariaman di Pariaman, Selasa (10/4).

Kakankemenag Padangpariaman Helmi menyampaikan, pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah bisa terwujud apabila calon pengantin telah memiliki kesiapan. Baik dari segi materi maupun mental.

"Kesiapan materi dan mental ini tentunya dimiliki oleh mereka yang sudah mapan dari segi umur maupun pekerjaan," tutur Helmi.

Kemampuan tersebut, kata dia, jarang dimiliki oleh mereka yang masih di bawah umur. Sehingga keluarga yang bahagia dan sejahtera serta langgeng sulit terwujud dalam perkawinan di bawah umur.

"Membangun keluarga yang kokoh akan sulit terwujud apabila calon pengantin belum memiliki kesiapan materi dan mental. Salah satu dari indikator adalah calon pengantin telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan," kata dia.

Kasi Bimas Islam Kankemenag Padangpariaman, Epi Mayardi mengatakan, menentukan batas umur dalam melangsungkan perkawinan salah satu faktor penting. Hal itu dimaksudkan agar perkawinan yang dilaksanakan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, bahagia, sehat dan kekal.

"Pada dasarnya kematangan jiwa dan fisik seseorang sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Karena perkawinan di usia muda sering kali menimbulkan masalah di belakang hari, bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan," terangnya.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh Kepala KUA dan Penyuluh Agama Fungsional se-Kabupaten Padangpariaman. Hadir empat narasumber yang terdiri dari Kabid Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Sumbar, Syamsuir, Helmi, Kasi Kesga Gizi Dinkes Padangpariaman, Eva Trisma Murni, dan tokoh adat Padangpariama, MZ Datuak Bungsu. (Mudawar)
50 Warga Pariaman Utara Terima Pelatihan Kewirausahaan
Mukhlis beri arahan kepada peserta pealtihan kewirausaan. Foto/Eri Elfadri
Pariaman --- Sebanyak 50 orang masyarakat desa mengikuti pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan, produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Peserta pelatihan terdiri dari 25 orang dari Desa Sikapak Barat dan 25 orang dari Desa Tungka Selatan, Kecamatan Pariaman Utara. Acara yang dibuka oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, itu digelar di halaman kantor Desa Sikapak Barat, Pariaman Utara, Selasa (10/4).

Muhklis mengatakan bahwa pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu poin penting yang harus diupayakan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat yang ada di Pariaman.

"Melihat perkembangan zaman saat sekarang, kewirausahaan sangat dibutuhkan oleh siapapun. Oleh karena itu pelatihan ini sangat penting bagi masyarakat Desa Sikapak Barat dan Desa Tungka Selatan karena masyarakat akan mendapatkan wawasan kewirausahaan, secara otomatis masyakarat yang mengikuti pelatihan ini akan terarah," ujarnya.

Mukhlis meninta kepada semua peserta agar mengikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya. Ia berharap agar setelah mengikuti pelatihan peserta dapat memberikan manfaat yang signifikan terhadap kesejahteraan diri dan lingkungannya.

"Ikuti pelatihan dengan sebaik-baiknya. Semoga setelah selesai pelatihan ini dapat mengembangkan usahanya. Mungkin selama ini peserta berusaha secara tradisional,  dengan mengikuti pelatihan ini dapat mengelola usahanya dengan lebih baik lagi. Karena usaha yang dikelola dengan baik, juga akan tumbuh dengan baik," pungkasnya.

Kepala Bidang Penyelenggaraan dan Pemberdayaan Balai Besar Peningkatan Produktivitas (BBPP) Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivias Kementerian Ketenagakerjaan RI, Yon Hendri, mengatakan bahwa faktor lapangan kerja ketersediaan tenaga kerja senantiasa menjadi permasalahan setiap negara. Keduanya memiliki hubungan yang signifikan dan saling ketergantungan antara satu dengan yang lainnya.

"Ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan kerja dan tenaga kerja berakibat pengangguran. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran adalah melalui pelatihan kewirausahaan ini," terangnya.

Ia berkata bahwa pelatihan itu bertujuan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Keberhasilan produktivitas, kata dia, perlu didukung dengan pelaksanaan sikap mental untuk lebih produktif.

Kepala Desa Sikapak Barat, Efrizal menyampaikan pelatihan kewirausahaan yang diberikan berupa keterampilan sablon, tataboga dan karangan bunga.

"Pelatihan akan dilaksanakan selama empat hari, 10 hingga 13 April," sebut dia. (Ira/OLP)