Satlantas Polres Pariaman Terbitkan 108 Tilang Pekan Pertama Razia Gabungan
Kasatlantas Polres Pariaman bersama jajaran giatkan sosialisasi keselamatan berlalulintas ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Pariaman. Foto/Nanda
Pariaman ----- Satlantas Polres Pariaman menerbitkan sebanyak 108 lembar surat tilang pada pekan pertama operasi Keselamatan Singgalang 2018.

"Selain tilang, kami juga menerbitkan teguran sebanyak 233 lembar dari tanggal 5 Maret 2018 hingga hari ini," terang Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pariaman Iptu Fitri Dewi Utami, di Pariaman, Minggu (11/3).

Ia mengatakan operasi Singgalang 2018, menyasar para pengguna jalan raya yang melakukan pelanggaran mengakibatkan fatal kecelakaan lalu lintas.

"Pelanggaran tersebut meliputi pengendara yang tidak menggunakan helm, melawan arus lalu lintas, menerobos lampu pengatur lalu lintas, dan kelebihan muatan kendaraan. Ini rawan menimbulkan kecelakaan, karenanya diberlakukan tindakan tegas," ulasnya.

Operasi Keselamatan Singgalang 2018 katanya, lebih mengedepankan langkah pencegahan, yakni 40 persen preemtif , 40 persen preventif dan 20 persen penegakan hukum.

Operasi yang melibatkan personil gabungan dilakukan secara stasioner dan hunting. Anggota Satlantas Polres Pariaman juga melakukan sosialisasi keselamatan seperti pemasangan stiker, spanduk, membagikan brosur keselamatan berlalulintas.

"Kami juga melakukan sosialisasi ke sekolah mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas sederajat untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas," kata Fitri.

Kurun waktu 2017, pihak Satlantas Polres Pariaman mencatat 26 kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia. Angka kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggal dunia ini naik 11 kasus dari 15 kasus pada 2016.

Terpisah Kepala Dinas Perhubungan Pariaman, Yota Balad mengatakan pemerintah Kota Pariaman pada 2018 mengupayakan penambahan sejumlah Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) di sejumlah titik guna mencegah dan menekan angka kecelakaan di daerah itu.

"Sejumlah titik lokasi akan kita pasang alat pemberi isyarat lalulintas guna menekan dan mencegah lakalantas," kata Yota Balad. (Nanda)
Dugaan ASN Terlibat Kampanye, M Ridwan Penuhi Panggilan Panwaslu
Sebelumnya Panwaslu Pariaman telah mintai klarifikasi penggunggah foto ke media sosial Irwan Hasan. Foto/Nanda
Pariaman ----- Calon Wakil Walikota Pariaman Muhammad Ridwan penuhi panggilan Panwaslu Pariaman. Ia berikan klarifikasi atau kesaksian terkait dugaan keterlibatan oknum ASN dalam kegiatan kampanye pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pariaman Mahyuddin-Muhammad Ridwan.

Muhammad Ridwan tiba di kantor Panwaslu Kota Pariaman di Jalan Imam Bonjol Nomor 222, Kelurahan Alai Gelombang, Pariaman Tengah, Sabtu (10/3) sekitar pukul 09.30 WIB. Ia diterima langsung Ketua Panwaslu Kota Pariman Elmahmudi dan kordiv penindakan pelanggaran Panwaslu Kota Pariaman, Riswan.

Dalam pertemuan tertutup di ruangan rapat Sentra Gakkumdu Kota Pariaman, Muhammad Ridwan diklarifikasi berkaitan dengan kehadiran salah seorang ASN Kota Pariaman di Desa Kampung Apar, Pariaman Selatan tanggal 18 Februari 2018 silam.

"Paslon MARI (Mahyuddin-Muhammad Ridwan) patuh pada aturan dan hukum. Karena ada undangan, saya hadir. Dimintai klarifikasi, kami sampaikan," sebutnya.

Menurutnya, kegiatan yang diunggah oleh akun facebook Irwan Hasan pada tanggal 18 Februari 2018 itu, merupakan silaturahmi syukuran biasa dalam rangka pelantikan DPRa PKS Kecamatan Pariaman Selatan.

Ridwan menegaskan, kehadirannya pada kegiatan itu memenuhi undangan panitia sebagai pemberi tausiyah keagamaan. Ia memastikan, jika materi tausiyah yang ia sampaikan tidak berkaitan dengan politik. Apalagi muatan pilkada.

"Itu bukan kegiatan kampanye, karena saya hanya diundang untuk memberikan tausiyah keagamaan saja. Materinyapun jelas tidak ada penyampaian program, tidak ada bicara visi dan misi ataupun ajak memililih pasangan calon tertentu," ujarnya.

Sementara itu, terkait kedatangan ASN bernama Ari Muanas dalam kegiatan itu, menurut Ridwan, hanyalah sebagai sahabat. Bukan ikut dalam kegiatan kampanye. Ia juga memastikan kedatangan Ari Muanas pada kegiatan silaturahmi tersebut merupakan inisiatif Ari Muanas sendiri. Bukan undangan dari panitia ataupun dirinya.

"Kami sahabat dari dulu, satu almamater. Tidak ada pilkada pun kami sudah bersahabat," pungkasnya.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan, klarifikasi Cawawako Muhammad Ridwan adalah upaya Panwaslu Kota Pariaman melakukan kajian atas temuan dugaan keterlibatan ASN Ari Muanas pada kegiatan kampanye.

"Klarifikasi yang dilakukan saat ini, merupakan upaya Panwaslu Kota Pariaman mendalami informasi dan bukti dan hasil keterangan terkait terlapor. Karena beliau ada di saat kegiatan tersebut, makanya kita juga klarifikasi," terangnya.

Ia menjelaskan, dalam penangangan temuan dugaan pelanggaran pilkada, termasuk dugaan keterlibatan ASN dilaksanakan paling lama selama dua hari. Pihaknya masih dapat memperpanjang waktu kajian temuan tersebut dua hari lagi jika bukti dan keterangan lain masih diperlukan.

"Terkait temuan ini sudah hari ketiga, jika masih ada keterangan yang kurang dan masih melengkapi bukti, masih bisa diperpanjang 2 hari lagi. Untuk hasil, jika ditemukan pelanggarannya kami akan menyampaikan rekomendasi ke Pemko Pariaman," pungkasnya.

Sebelumnya, Panwaslu Kota Pariaman telah melakukan klarifikasi terkait hal yang sama kepada Ari Muanas dan Irwan Hasan pada Kamis (9/3) silam. (Nanda)
OPD Padangpariaman Ramai-ramai Bikin Pelayanan di Pasar Grosir Kasang
Wakil Bupati bersama Dandim, Sekda Jonpriadi dan ASN Pemkab Padangpariaman meninjau kesiapan Pasar Grosir Kasang dioperasionalkan kembali. Foto/ASM
Batang Anai ----- Pasar Baru atau Pasar Grosir Kasang sudah lama berdiri. Sudah lebih dari 10 tahun. Namun, sekitar 800 petak toko dengan rolling door di atas lahan sekitar empat hektare itu masih belum termanfaatkan. Entah berapa puluh miliar dana investor terbenam pada pertokoan yang terdiri dari beberapa blok bangunan itu.

Padahal, kawasan pertokoan itu berada di lokasi strategis. Di sisi Jalan Raya Padang – Bukittinggi, bahkan hanya sekitar sepuluh kilometer dari Batas Kota Padang. Entah apa yang salah, masih belum diketahui.

Menyikapi kondisi tersebut, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni menghubungi pihak investor dan menyatakan kesiapan pemerintah kabupaten (pemkab) mendorong pemanfaatan kawasan pertokoan dimaksud.

Ali Mukhni pun memerintahkan seluruh jajaran pemkab supaya berpartisipasi mendorong pemanfaatan kawasan pertokoan itu. Wujudnya, jajaran pemkab sudah beberapa kali melakukan gotong-royong massal hari Sabtu untuk membersihkan kawasan tersebut dari rerumputan dan semak liar.

Tidak sekadar bergotong-royong, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terlihat membuat posko pelayanan dengan memanfaatkan petak toko pada blok belakang (barat).

Di antaranya Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disdagnakerkop UKM), Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Terkait dengan hal itu, Kepala Disdagnakerkop UKM Nurhelmi, kembali mengunjungi kawasan pertokoan itu, Kamis (8/3). Didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan El Abdes Marsyam. Kepala Dinas Perhubungan Taslim pun ada di lokasi itu.

Pada kesempatan itu, Nurhelmi menyebutkan, upaya yang dilakukan Pemkab Padangpariaman bertujuan untuk mendorong pemanfaatan kawasan pertokoan tersebut, baik oleh investor sendiri maupun oleh masyarakat yang ingin berdagang.

“Khusus bagi masyarakat yang ingin membuka usaha dagang, kami sudah mensosialisasikan kesediaan memfasilitasi dengan investor. Misalnya pedagang dapat menempati toko-toko yang ada dengan perjanjian gratis dulu untuk waktu setahun,” ujarnya.

Sedangkan keberadaan posko-posko pelayanan OPD, lanjut dia, dimaksudkan sebagai stimulan atau pancingan supaya masyarakat mengunjungi kawasan tersebut.

Disdukcapil misalnya, kata Nurhelmi, di posko itu melayani pembuatan dokumen administrasi kependudukan (adminduk) langsung jadi di tempat itu seperti KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran. Begitu pula dengan Dinas Kesehatan, melayani pengobatan atau pemeriksaan medis.

“Dengan semakin banyak masyarakat yang mengunjungi posko-posko pelayanan OPD, kita harapkan akan tercipta suasana dan pada gilirannya akan mengundang para pedagang membuka usaha di kawasan itu,” ujarnya lagi.

Meski demikian, Nurhelmi menegaskan, Pemkab Padangpariaman hanya memfasilitasi, termasuk membenahi fasilitas umum seperti listrik dan air bersih untuk musala. Pemkab tidak mungkin merehab bangunan yang rusak lantaran kawasan pertokoan itu milik pihak swasta.

Lebih jauh Nurhelmi menjelaskan bahwa upaya fasilitasi pemkab ini sebagai wujud kepedulian Bupati Ali Mukhni dan Pemkab Padangpariaman terhadap usaha UMKM dan investor di Padangpariaman. (Tim)
Panwaslu Pariaman Usut Dugaan Keterlibatan ASN Ikut Kampanye Paslon
Panwaslu Kota Pariaman minta kesaksian Irwan Hasan sebagai pengunggah foto ASN bersama pasangan calon ke media sosial. Foto/Nanda
Pariaman ----- Panwaslu Kota Pariaman klarifikasi laporan masyarakat atas dugaan keterlibatan oknum ASN Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman pemilik akun Facebook Ari Muanas pada kegiatan kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman, Mahyuddin-Muhammad Ridwan, Jumat (9/3) pagi.

Selain Ari Muanas, pada klarifikasi yang digelar tertutup itu, Panwaslu juga menghadirkan Irwan Hasan. Ia merupakan pengunggah foto kegiatan paslon Mahyuddin-Muhammad Ridwan yang di dalamnya diduga ada oknum ASN Kota Pariaman.

Dalam klarifikasi itu, Panwaslu juga mengundang calon wakil walikota Pariaman nomor urut I Muhammad Ridwan yang dijadwalkan hadir pukul 11.00 WIB untuk diklarifikasi. Namun hingga berita ini diturunkan, Muhammad Ridwan belum tampak hadir di kantor Panwaslu Kota Pariaman.

Sebelumnya, akun Facebook Irwan Hasan mengunggah foto kegiatan silaturahmi kegiatan calon wakil walikota Pariaman Muhammad Ridwan di Desa Kampung Apar Kota Pariaman pada Sabtu tanggal 18 Februari 2018 silam. Dalam unggahan foto pasangan calon tersebut diduga dihadiri oleh salah seorang oknum ASN Kota Pariaman.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan, laporan tersebut didasari adanya foto pasangan calon bersama oknum ASN di lingkungan Pemko Pariaman bernama Ari Muanas yang diunggah melalui akun facebook Irwan Hasan pada Sabtu tanggal 18 Februari 2018 silam.

“Dalam foto tersebut, yang diduga ASN itu atau terlapor ikut menunjukkan simbol nomor satu jari menirukan simbol nomor urut salah satu pasangan pasangan calon,” jelasnya usai klarifikasi.

Usai melakukan klarifikasi, pihaknya akan melakukan kajian laporan atas dugaan keterlibatan ASN pada kampanye pasangan calon. Selanjutnya, hasil kajian dan keputusan Panwaslu Kota Pariaman akan memberikan rekomendasi kepada Pemko Pariaman untuk dilakukan tindakan, jika ditemukan keterlibatan pada kampanye paslon.

Dalam kajian berkaitan dengan permasalahan keterlibatan ASN dalam kampanye ataupun netralitas ASN, Panwaslu juga akan mengkaji dugaan keterlibatan pasangan calon yang mengajak ASN untuk ikut mendukung ataupun terlibat kampanye. Jika ada keterlibatan pasangan calon yang menarik atau mengajak ASN ikut kampanye, pasangan calon akan terkena sanksi pelanggaran pemilu.

“Adapun sanksi kepada ASN yang ikut berkampanye akan dikenakan sanksi administrasi, penundaan naik pangkat hingga pemberhentian sebagai ASN. Kami hanya melakukan kajian, yang memberikan sanksi tentu instansi terkait sesuai dengan edaran Menpan RB, edaran KASN,” ulasnya.

Sementara itu, Ari Muanas, ASN Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman dalam klarifikasinya menyebut, jika foto yang diunggah melalui akun Facebook Irwan Hasan pada tanggal 18 Februari 2018 adalah memang dirinya.

Foto diambil pada saat saat kegiatan paslon walikota dan wakil walikota Pariaman Pariaman, Mahyuddin-Muhammad Ridwan di Desa Kampung Apar, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman.

Menurut dia, kedatangannya pada kegiatan itu, murni untuk menghargai Muhammad Ridwan sebagai teman satu sekolah, yang kebetulan berada di kampung halamannya, bukan ikut berkampanye.

Terkait dengan foto dirinya bersama paslon, Mahyuddin-Muhmmad Ridwan dengan menunjukkan simbol jari nomor urut I, merupakan refleks saat yang lain menunjukkan jari telunjuk. 

“Saya hanya menemui Ridwan saja, karena dia adalah kawan dan kebetulan dia bertamu ke kampung saya. Sebagai sahabat, saya satu sekolah jika dia main atau ada acara di kampung kita, tentu kita temui. Tidak pilkadapun, kami adalah sahabat,” katanya.

Sementara itu, pemilik akun facebook Irwan Hasan mengatakan, jika foto yang diunggah merupakan foto paslon MARI bersama masyarakat dengan menunjukkan simbol pasangan calon nomor urut I dengan simbol tari telunjuk.

Irwan mengaku tidak mengetahui, Ari Muanas ada bersama paslon tersebut merupakan salah seorang ASN di lingkungan Pemko Pariaman.

“Kita tidak tahu jika beliau adalah ASN, hanya memfoto dan kemudian saya ungggah,” pungkasnya. (Nanda)
Bawaslu: Pejabat Pendukung Paslon Wajib Ajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara
Anggota Bawaslu Sumbar bersama jajaran Panwaslu Kota Pariaman. Foto/istimewa
Pariaman ----- Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumatera Barat, Vifner, meminta agar kepala daerah, pejabat BUMN dan pejabat negara lainnya menyampaikan surat cuti diluar tanggungan negara jika ingin melakukan kegiatan kampanye pada Pilkada serentak 2018.

Surat cuti diluar tanggungan negara itu kata dia, harus disampaikan oleh kepala daerah, pejabat negara lainnya kepada KPU kabupaten dan kota yang ingin mengikuti kegiatan kampanye.

"Paling lambat 3 hari sebelum melakukan kampanye," jelasnya di Pariaman usai menjadi narasumber Bimtek Panwascam se Kota Pariaman, Kamis (8/3) siang.

Ia menegaskan, meskipun diperbolehkan ikut berkampanye, kepala daerah, pejabat negara ataupun BUMN dilarang keras menggunakan fasilitas negara, program dan kewenangan terkait dengan jabatannya sebagai pejabat negara.

"Inilah salah satu yang kami awasi, manakala ada kepala daerah ataupun pejabat negara lainnya terlibat kampanye. Sesuai aturan, dilarang keras menggunakan fasilitas negara yang melekat padanya, termasuk mobil dinas, bahkan ajudan juga tidak boleh," terangnya.

Ia menyebut, dukungan kepala daerah ataupun pejabat negara lainnya rawan terjadinya pelanggaran. Kewenangan dan fasilitas negara yang melekat pada pejabat negara, tanpa disadari ikut tereksploitasi, saat kegiatan kampanye paslon.

"Kadang-kadang ini yang lupa. Alat kampanye mobil dinas masih digunakan, ajudan kadang masih mendampingi, ini yang kadang lupa. Jika ada kepala daerah atau pejabat negara yang terlibat kampanye, hal tersebut tentu akan kita awasi," lanjut dia.

Sementara, Ketua Panwaslu Kota Pariaman, Elmahmudi mengatakan hingga saat ini belum ada pejabat negara, BUMD, BUMN melakukan koordinasi terkait penyampaan cuti kegiatan kampanye.

"Hingga saat ini belum ada informasi ada pejabat negara yang akan terlibat kampanye. Jika memang ada, harus disampaikan ke KPU," terangnya.

Hingga saat ini, pihaknya juga belum menerima laporan adanya pejabat negara, BUMN yang melakukan kampanye.

"Makanya kami awasi. Jika ada yang melakukan kampanye, tanpa ada surat cuti dan penggunaan fasilitas negara itu adalah sebuah pelanggaran. Namun sampai kini belum ada laporan ataupun temuan," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat II, John Kenedy Azis juga meminta agar kepala daerah tidak ikut menjadi juru kampanye pada Pilkada serentak 2018. Meskipun diakomodir oleh aturan dengan mengajukan cuti diluar tanggungan negara, secara etika menurut John tidaklah elok.

Menurut dia, kepada daerah merupakan simbol daerah. Dengan dukungan yang diberikan terhadap salah satu paslon, akan diartikan jika pemerintah daerah tidak netral dan berpihak. (Nanda)
KPU Pariaman Lantik PPK dan PPS Pemilu 2019
Ketua KPU Pariaman lantik anggota PPK dan PPS Pemilu 2019 di Balaikota Pariaman. Foto/Nanda
Pariaman ----- Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) mengalami pengurangan pada penyelenggaraan pemilu 2019. Jika penyelenggaraan pilkada 2018, PPK beranggotakan 5 orang, pada pemilu berkurang menjadi 3 orang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman melantik Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) se Kota Pariaman dalam rangka pemilu 2019.

"PPK pemilu 2019 yang dilantik saat ini merupakan PPK yang terlibat pada Pilkada Kota Pariaman 2018. 5 orang anggota PPK yang terlibat penyelenggaraan Pilkada 2018 dievaluasi dan hasilnya dirampingkan menjadi 3 orang anggota PPK penyelenggara pemilu 2019," ujar Ketua KPU Pariaman Boedi Satria usai pelantikan PPK dan PPS pemilu 2019 di Balaikota Pariaman, Kamis (8/3).

Sementara itu, PPS saat ini dilantik juga berasal dari panitia yang terlibat penyelenggaraan Pilkada 2018. Dari hasil evaluasi yang dilakukan, 22 anggota PPS yang terlibat pada Pilkada 2018 diganti.

"22 orang anggota PPS kita ganti berdasarkan hasil evaluasi yang kita lakukan. Berbagai pertimbangan, termasuk kinerja juga menjadi pertimbangan kami," sebutnya.

Ia juga meminta agar PPK dan PPS yang menjadi panitia penyelenggara pemilu 2019 di tingkat kecamatan dan desa itu, terus mempelajari aturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu 2019. Hal tersebut untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan PPK dan PPS terkait aturan penyelenggaraan pemilu.

"Anggota PPK dan PPS solid. KPU Kota Pariaman tidak ingin mendengar atau mendapatkan laporan anggota PPK atau pun PPS bertengkar," ulasnya.

Sekretaris Daerah Kota Pariaman Indra Sakti menyebut, pengurangan jumlah anggota PPK dan pergantian PPS tidak mengganggu penyelanggaraan pemilu 2019 di Kota Pariaman.

"Dua agenda pada 2019 yakni pileg dan pilpres berat. Dengan dikurangi anggota PPK, tentu  berat. Kami berharap, penyelenggara tetap profesional," kata dia.

Indra Sakti meminta agar penyelenggara tetap netral dan independen dalam menyelenggarakan Pemilu 2019 di Kota Pariaman.

"Jika panitia tidak netral tentu penyelenggaraan tidak berjalan dengan baik. Apapun itu, netralitas penyelenggara penting," pungkasnya. (Nanda)
Suhatri Bur Minta Aparatur Jaga Suhu Politik di Pilwana Serentak
Wakil Bupati beri arahan kepada peserta rapat Monev Trantib Linmas terkait Pilwana Serentak Padangpariaman 2018. Foto/Andri
Parik Malintang ----- Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengajak semua aparatur pemerintah di Kabupaten Padangpariaman---termasuk walinagari dan jajarannya---agar selalu memantau situasi dan kondisi di tengah masyarakat.

"Terlebih menjelang pelaksanaan pemilihan walinagari (pilwana) serentak 4 April mendatang," ungkap Suhatri Bur saat membuka rapat monitoring dan evaluasi ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (Monev Tramtib Linmas) di aula Kantor Bupati, Paritmalintang, Kamis (8/3).

Menurutnya, monev tramtib linmas, khususnya di nagari-nagari, aparatur harus tahu informasi dan permasalahan yang terjadi. Dengan demikian baru dapat merumuskan rencana kegiatan selanjutnya atau mencarikan solusi penyelesaian.

Saat ini, lanjut dia, sedang berlangsung tahapan proses penyelenggaraan pilwana serentak pada 74 nagari se-Kabupaten Padangpariaman. Suhu politik pada masing-masing nagari tentu akan meningkat. Sebab, setiap calon tentu ingin jadi pemenang pilwana.

"Oleh karena itu, semua aparatur, khususnya di bidang tramtib dan linmas, harus bersiaga penuh untuk mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa terjadi," katanya mengingatkan.

Namun, lanjut Suhatri Bur, hingga hari ini semua proses tahap pilwana berlangsung dengan baik dan lancar. Kalaupun ada permasalahan pada satu - dua nagari, dapat diselesaikan dengan baik.

Panitia Pelaksana Kegiatan Hanibal, mengatakan, tujuan penyelenggaraan rapat monev tramtib linmas tersebut antara lain untuk mengintensifkan aparatur pemerintah kabupaten, kecamatan dan nagari dalam urusan tramtib dan linmas dimaksud, terlebih menjelang hari H pilwana serentak 4 April mendatang.

"Rapat ini diikuti 103 walinagari, 17 camat dan kepala seksi tramtib serta organisasi perangkat daerah terkait," ujar Kepala Sub Bagian pada Bagian Pemerintahan Umum ini.

Selain Wakil Bupati Suhatri Bur dan Sekdakab Jonpriadi, menurut Hanibal, narasumber pada rapat monev tersebut adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Sumatera Barat, Zul Aliman. (ASM)
Pasca Maraknya Perampokan Nasabah, Polres Pariaman Tingkatkan Pengamanan
Polisi bersenjata laras panjang terlihat melintasi Bank Nagari Pariaman yang beberapa hari lalu salah seorang nasabahnya menjadi korban jambret. Foto/Nanda

Pariaman ----- Satuan Sabhara Polres Pariaman optimalkan patroli kota tiga kali lipat guna mengantisipasi kerawanan kejahatan curas, curat dan curanmor yang kembali marak terjadi pada awal 2018 ini.

Dua kasus kejahatan jalanan (street crime) tercatat di kota Pariaman dalam waktu berdekatan yakni penjambretan imam masjid di Kelurahan Alai Gelombang, Selasa (6/3) dan pencurian dengan modus pecah kaca di Kelurahan Jalan Baru, Rabu (7/3).

Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto didampingi Kasat Sabhara Polres Pariaman AKP Y Chan mengatakan, lebih dari 15 orang personil mengendarai sepeda motor dilibatkan pada patroli rutin. Tim yang menggunakan rompi anti peluri dan senjata api laras panjang jenis SS1, menyambangi titik rawan seperti bank, kantor pemerintahan dan SPBU.

Dalam patroli itu, lanjut dia, pihaknya juga menyampaikan imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati dan waspada menyimpan dan membawa barang-barang berharga. Selain itu, nomor kontak kepolisian juga disebar untuk menerima laporan dari masyarakat terhadap adanya hal-hal yang mencurigakan.

"Kita patroli pada titik dan waktu-waktu rawan terjadinya tindak kejahatan," jelasnya, Kamis (8/3).

Mengantisipasi terjadinya kasus penjambretan yang mengintai nasabah bank, pihaknya siap memberikan pengamanan dan pengawalan bagi masyarakat yang ingin mengambil uang dalam jumlah banyak.

Pengamanan bagi nasabah tidak dilakukan personil yang melakukan pengamanan di bank, melainkan personil yang siaga di Mapolres.

"Kita siapkan personil, bahkan pihak bank akan menawarkan kepada nasabah apabila ingin membawa uang dalam jumlah banyak, ada personil kepolisian yang siap memberikan pengamanan dan itu gratis," ujarnya.

Terakhir, ia mengimbau agar masyarakat tetap hati-hati dan waspada jika membawa ataupun menyimpan barang-barang berharga. Hal itu dilakukan untuk mencegah menjadi korban kejahatan. (Nanda)
Pecahkan Kaca Mobil, Maling Gondol Uang Sumbangan Masjid di Jalan Baru
Polisi sedang melakukan olah TKP disaksikan warga Jalan Baru. Foto/Nanda
Pariaman ----- Aksi pencurian di jalan kembali terjadi di Kota Pariaman. Uang Rp3 juta untuk sumbangan masjid dan dua unit smartphone, raib digasak maling.

Kejadian berawal saat korban, Nofrida, 58 tahun, warga Kelurahan Jalan Baru, Pariaman Tengah, memarkir mobilnya di depan rumah, Rabu (7/3) pukul 14.30 WIB. Tidak berselang lama mobil korban jenis Honda Brio Nopol B 2677 BZF yang tengah terparkir di pinggir jalan, didekati oleh dua orang tidak dikenal, yang mengendarai sepeda motor.

Dengan gerakan mencurigakan, pelaku mendekati mobil korban, lantas dengan gerakan cepat memecahkan kaca mobil.

"Saya mendengar suara pecahan kaca yang berasal dari mobil, lalu lihat keluar dari rumah dan melihat 1 orang berada di depan rumah ibu (korban) sedang mengambil sebuah tas dalam mobil. Dan 1 orang lagi menunggu di atas sepeda motor tidak jauh dari mobil," jelas salah seorang saksi, Ramdin di TKP.

Menurut Ramdin, usai melihat kejadian itu, ia sempat berteriak sambil mengejar ke 2 orang tidak dikenal menggunakan sepeda motor miliknya. Namun pelaku yang diduga profesional, berhasil kabur, Ramdin pun kehilangan jejak.

Sementara itu, korban Nofrida yang merupakan pensiunan PNS, menuturkan, uang yang dicuri pelaku merupakan titipan salah seorang keluarganya. Uang itu rencananya akan disalurkan sebagai bantuan beli keramik salah satu masjid di Kota Pariaman.

Sebelum kejadian pecurian itu, korban sempat singgah di Bank BRI Jl. Moh. Syafei Pariaman untuk mengurus pensiunan. Diduga kedua pelaku telah membuntuti korban hingga sampai di depan rumahnya.

Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto didampingi Kasat Reskrim Polres Pariaman AKP Ilham Indarmawan mengatakan, pihaknya terus berupaya mengungkap kasus pencurian yang mulai marak itu. Di lokasi, petugas telah melakukan olah TKP dan melakukan pelacakan.

Dari olah TKP yang dilakukan dan keterangan saksi, identitas dan ciri-ciri pelaku masih samar.

"Kita akan optimalkan untuk mengungkap kasus ini. Pelaku kita upayakan temukan. Namun untuk saat ini pelaku masih dalam lidik," ungkap dia.

Menyikapi maraknya kasus pencurian di jalan, ia mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak meninggalkan barang berharga di dalam mobil.
 

"Tempatkan di tempat yang aman dan mudah diawasi. Bahkan jika dibutuhkan masyarakat mengambil uang dalam jumlah banyak, kami siap tugaskan personil untuk pengamanan. Silahkan ajukan permintaan," pungkasnya.

Kasus pencurian yang terjadi di jalan yang menimpa Nofrida merupakan kejadian kedua kalinya. Sehari sebelumnya, Selasa (6/3) seorang imam masjid, Rafii, 74 tahun, menjadi korban jambret. Uang sebesar Rp61 juta yang merupakan sumbangan masjid berhasil dibawa kabur dua orang pelaku. (Nanda)
Cimi Masuk Nominasi Ketua Dasawisma Terbaik Sumbar
Rasmiwati diapit istri gubernur Sumbar dan istri walikota Pariaman. Foto/Junaidi
Pariaman --- Rasmiwati, ketua kelompok Dasawisma Mawar I, di Desa Kampung Apar, Pariaman Selatan, masuk nominasi Ketua Dasawisma Berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat. Cimi demikian Rasmiwati biasa disapa, memang dikenal aktif dalam setiap kegiatan kemasyarakatan, khususnya di kecamatan Pariaman Selatan.

Menurut Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Barat Nevi Prayitno, Dasawisma merupakan ujung tombak pemberdayaan masyarakat. Dasawisma garda terdepan pembangunan keluarga.

"Jika Dasawismanya berhasil, secara tidak langsung akan berhasil juga seluruh program pemerintah daerahnya," kata Nevi di halaman Masjid Raya Kampung Apar, Rabu (7/3).

Istri Gubernur itu mengatakan, saat ini Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Penguatan PKK sebagai organisasi yang berhak menerima dana hibah.

"Sehingga PKK setara dengan Pramuka, KONI dan PMI yang mempunyai hak sama dalam menerima dana hibah," jelas Nevi didampingi Ketua PKK Kota Pariaman Dafreni Afdal Mukhlis.

Dengan keluarnya Perpres, kata dia, maka PKK bisa lebih fokus lagi dalam menjalankan program yang ada dalam setiap kegiatan yang dibuatya.

Sekdako Pariaman Indra Sakti menambahkan, Dasawisma memiliki peran besar untuk mewujudkan keluarga sehat dan mandiri di samping peran membantu tugas pemerintah dari segala lini kemasyarakatan.

"Dasawisma merupakan kegiatan sosial kemasyarakatan yang mulia. Dasawisma menggerak pelaksanaan 10 Program Pokok PKK di lapangan," ujar Indra Sakti,

10 Program pokok PKK, sebut Indra Sakti, merupakan dasar bagi Dasawisma menjalankan kegiatan mereka seperti pencatatan data keluarga. (Juned/OLP)