JPN Kejari Dampingi KPU di Pilwako Pariaman
KPU Pariaman beserta jajaran foto bersama dengan jajaran Kejari Pariaman usai menandatangani kerjasama. FOTO/Nanda
Pariaman ---- Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pariaman Efrianto, menyatakan jika pihaknya bersama kantor pengacara negara telah mempersiapkan dan menunjuk tim untuk memberikan bantuan dan pendampingan kepada KPU kota Pariaman menghadapi kemungkinan sangketa hukum pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

Ia mengatakan, potensi sangketa pilkada bisa saja terjadi pada setiap tahapannya. Namun, pada penetapan pasangan calon, penetapan calon terpilih merupakan dua tahapan paling rawan terjadi sangketa.

Selain memberikan bantuan hukum bidang perdata dan tata usaha negara, Kejari Pariaman dan Jaksa Pengacara Negara sekaligus mitra bagi KPU Kota Pariaman ihwal konsultasi, pertimbangan dan tindakan hukum lainnya.

“Kita telah membentuk tim pengacara negara untuk mendampingi KPU Kota Pariaman jika nanti seandainya ada gugatan dari pihak peserta ataupun pemilih pada pilkada terhadap keputusan dan ketetapan yang diterbitkan oleh KPU Kota Pariaman. Makanya kami juga mendampingi dan memberikan konsultasi hukum bagi KPU,” ujarnya usai penandatanganan kerjasama KPU Kota Pariaman dengan Kejari Pariaman pada pilkada 2018 di kantor Kejari Pariaman, Selasa (9/1) siang.

Usai penandatanganan, pihaknya dengan KPU Kota Pariaman akan menjalin komunikasi intensif membahas aspek bidang hukum perdata dan tata usaha terkait ketetapan dan keputusan yang diterbitkan oleh KPU Kota Pariaman.

Pihaknya menyambut positif kepercayaan KPU yang meimpercayai Kejari Pariaman melalui Jaksa Pengacara Negara (JPN) untuk mendampingi KPU Kota Pariaman dalam momentum pilkada tahun ini. Meskipun tanpa anggaran, pihaknya memastikan jika upaya bantuan hukum yang diberikan kepada KPU Kota Pariaman semaksimal mungkin.

“Kita berharap pelaksanaan ini berjalan dengan sebagaimana mestinya dan legitimasi sesuai dengan aturan yang berlaku,” imbuhnya.

Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria mengatakan Jaksa Pengacara Negara pada pilkada 2018 berperan sebagai kuasa hukum lembaga pemerintah KPU Kota Pariaman saat terjadinya sangeta pilkada. 

“Kerjasama ini sangat penting agar pelaksanaan pilkada bisa berjalan dengan hukum, tentu kita perlu konsultasi untuk setiap produk hukum yang kita terbitkan dan apabila terjadi sangketa hukum nantinya, kita akan memberikan kuasa kepada Jaksa Pengara Negara untuk mendapingi,” kata Boedi.

KPU sendiri, kata dia, sangat hati-hati dan teliti sebelum mengeluarkan keputusan dan ketetapan pada setiap tahapan. Dengan adanya kerjasama dengan JPN, kata dia, dapat memberikan masukan dan pertimbangan hukum kepada pihaknya.

“Undang-Undang memberikan hak untuk itu. Jika ada nantinya pihak yang ingin mempersoalkan atau menggugat keputusan, kita siap. Namun sebelum itu terjadi perlu kehati-hatian dan konsultasi hukum pada setiap produk hukum yang akan kami keluarkan,” pungkasnya.

Kedudukan Jaksa Pengacara Negara sendiri diatur dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksanaan RI dalam mewakili lembaga negara atau pemerintah sebagai Jaksa Pengacara Negara Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Hal itu diperjelas dalam ketentuan pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2010 Tentang Organisasasi yang menegaskan bahwa JPN bertindak sebagai kuasa hukum negara atau pemerintah, salah satunya KPU. (Nanda)
RRI Pariaman Akan Naikan Standar Penyiaran Layaknya RRI Padang
Rombongan Kepala Dinas Kominfo Pariaman disambut oleh Kepala Stasiun (Kepsta) RRI Padang, Enderiman Butar-Butar beserta jajarannya. FOTO/istimewa
Padang ----- Pemerintah Kota Pariaman melalui Diskominfo akan melakukan pembenahan terhadap RRI Studio Produksi Pariaman. Hal tersebut terungkap dalam kunjungan kerja Kepala Diskominfo Kota Pariaman Nazifah yang didampingi oleh Kabid IKP Evi Irma ke RRI Padang, Senin (8/1).

Kunjungan tersebut disambut oleh Kepala Stasiun (Kepsta) RRI Padang, Enderiman Butar-Butar beserta jajarannya. Pembicaraan membahas tentang prospek dan konten siaran RRI SP Pariaman akan disesuaikan dengan Standar Operating Prosedure (SOP) RRI Padang dan RRI pusat.

Untuk membenahi hal tersebut salah satu upaya akan dilakukan oleh RRI Padang dengan menempatkan seorang koordinator pada RRI SP Pariaman .

“Kami mendukung adanya RRI di Kota Pariaman, namun perlu ditinjau kembali standar penyiaran dan konten siaran yang harus disesuaikan dengan RRI Padang. Kami akan mengutus seorang koordinator dari RRI Padang untuk melakukan pemantauan," kata Enderiman.

Kepala Diskominfo Kota Pariaman Nazifah berharap penyiaran RRI SP Pariaman tetap berjalan sebagaimana mestinya. “Kita ikuti semua prosedur yang berlaku supaya RRI SP Pariaman tetap mengudara  dan masyarakat tetap menikmati siaran RRI Pariaman,” ujarnya.

Radio dengan frekuensi 97,1 FM ini berdiri bulan Desember 2009 merupakan relai dari radio RRI Padang. Kemudian pada tahun 2010 menjadi radio Studio Produksi Pariaman atau lebih dikenal dengan RRI SP Pariaman.

"Tujuan didirikannya RRI SP Pariaman untuk menginformasikan berita-berita daerah, mampu menjembatani informasi Kota Pariaman untuk disampaikan ke seluruhan masyarakat," Nazifah mengakhiri. (Tim)
Ali Mukhni Mudahkan Perizinan Investasi, Hasilnya Terjadi Kenaikan 397 Persen
Bupati Ali Mukhni terima laporan perizinan dari Kadis DPMPTP Hendra Aswara di Tarok City, Kapalo Hilalang, Kec. 2x11 Kayu Tanam
Pariaman ---- Pemerintah Kabupaten Padangpariaman memproyeksikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada 2018 bisa mencapai Rp1,5 miliar.

Target tersebut seiring dengan pertumbuhan ekonomi terutama sektor properti yang selama ini berkontribusi besar dalam perolehan pendapatan di daerah tersebut.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman Hendra Aswara mengatakan, target tahun 2017 lebih tinggi dari capaian PAD tahun lalu. Adapun target 2017 sebesar Rp500 juta dan telah tercapai melebihi target yaitu Rp900 juta lebih.

“Target retribusi IMB sebesar Rp1,5 miliar kami rasa sangat realistis terhadap geliat pembangunan di Padangpariaman. Pak Bupati mendorong kami tentu (bisa) mencapainya dan kalau bisa melebihi,” kata Hendra, Selasa (9/1). Hendra mengatakan telah melaporkan capaian 2017 kepada Bupati Ali Mukhni di Tarok City, Kapalo Hilalang, Kec. 2x11 Kayu Tanam, baru-baru ini.

Dalam laporannya, Hendra mengatakan bahwa rekapitulasi proses Perizinan dan Non Perizinan online yang diterapkan selama periode Januari sampai Desember 2017 sebanyak 1.927 izin. Dibandingkan tahun 2016 yang hanya 1.062 izin.

"Sementara nilai investasi yang ditargetkan sebesar Rp46 miliar sudah terealisasi sampai akhir September sebesar Rp183 miliar.

Sementara Bupati Padangpariaman Mukhni mengaku bahwa daerahnya telah memberikan kemudahan dalam kepastian berinvestasi. Hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Keputusan Bupati Padangpariaman tanggal 24 November 2017 Nomor 496/KEP/BPP/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Berusaha di Kabupaten Padangpariaman.

“Artinya, Padangpariaman komit dalam kemudahan pelayanan perizinan untuk pertumbuhan investasi untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Ali Mukhni apresiasi DPMPTP yang memberikan kemudahan berinvestasi dan berkomitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal, akuntabel, cepat dan transparan yang tak bisa ditawar-tawar.

“Saat ini kita fokus untuk menawarkan peluang investasi di kawasan Tarok City, khususnya untuk hotel, rest area maupun perumahan,” ujar peraih Satya Lencana Pembangunan itu. (HA)
Pol PP Pariaman Amankan 17 Pelajar Keluyuran, 3 di Antaranya Main Kartu
Pelajar diamankan sementara di Mapol PP Pariaman hingga dijemput oleh orangtuanya masing-masing. FOTO/Nanda
Pariaman ---- 17 orang pelajar terjaring razia petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP) Kota Pariaman saat berkeluyuran pada jam pelajaran, Selasa (9/1) pagi.

Pelajar itu diamankan di dua tempat terpisah. 13 orang pelajar SMK Karya Pariaman diamankan di warung saat pergantian jam sekolah.

Sedangkan 4 orang pelajar lainnya merupakan pelajas MAS YDSI Pariaman. Parahnya lagi, tiga dari empat pelajar ini diamankan saat bermain kartu remi di kantin dekat SMA Negeri 4 Pariaman. Selain mendapati sedang bermain kartu remi, petugas juga menemukan smartphone berisikan tontonan dewasa pada saat razia.

“Dari 4 orang yang kita amankan di SMA 4 Pariaman, 3 di antaranya mengaku bermain kartu remi, katanya hanya sekedar main, belum kita temukan unsur judinya,” jelas Kadis Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman, Handrizal Fitri.

Usai dimintai keterangan, pihak Pol PP langsung memanggil seluruh orang tua pelajar dan pihak sekolah untuk dilakukan pembinaan selanjutnya.

“Kita juga sudah panggil pihak sekolah dan orang tua pelajar ini. Nanti kita akan sampaikan kepada orang tua dan pihak sekolah untuk melakukan pengawasan terhadap anak.

Dalam kesempatan itu Handrizal Fitri meminta agar orangtua pelajar untuk mengawasi secara ketat konten dalam smartphone anak. Dengan ditemukannya tontonan dewasa yang diunduh oleh salah seorang pelajar yang ikut diamankan petugas, menjadi peringatan keras bagi orang tua.

“Harus kita awasi, bisa saja orangtua dapat memeriksa konten dalam smartphonenya secara periodik, kapan perlu periksa akun media sosialnya,” ulasnya. (Nanda)
Kata Leonardy Tentang Genius-Mardison
Leonardy Harmainy foto bersama di instagramania room media centre KPU Kota Pariaman saat pendaftaran Genius-Mardison. FOTO/OLP
Pariaman ---- Tokoh masyarakat Sumbar kiprah nasional H. Leonardy Harmainy, S.iP, MH Dt Bandaro Basa, menilai Genius Umar-Mardison Mahyuddin merupakan pasangan yang tepat sebagai calon walikota dan wakil walikota Pariaman.

Senator itu menilai karakter yang dimiliki Genius dan Mardison yang cemitri akan memperkuat pemerintahan ke depan jika pasangan itu terpilih menjadi pasangan kepala daerah.

"Genius orang yang cerdas, sabar namun tegas. Ia telah berpengalaman di birokrasi dengan menjabat wakil walikota selama satu periode. Sedangkan Mardison yang sudah sangat lama saya kenal, orangnya loyal, juga berpengalaman dalam mengelola pemerintahan daerah. Ia telah tiga periode menjadi anggota legislatif."

"Dua-duanya berpengalaman nih, kemampuan mereka berdua tidak diragukan lagi. Jika sudah cemitri, pasangan tidak akan pecah kongsi. Pecah kongsi tentu akan merugikan masyarakat," ujar anggota DPD RI itu di Pariaman, Senin malam (8/1).

Menantu Anas Malik itu menilai, pengalaman pasangan Genius-Mardison yang disingkat GEMA, akan menjadi referensi bagi masyarakat Kota Pariaman selaku pemilih. Karakter pemilih Pariaman akan menyigi track rekor semua kandidat sebelum menjatuhkan pilihan.

Sumando rang Piaman itu menilai, masyarakat Pariaman dikenal sebagai pemilih yang cerdas. Warga Pariaman sebut Leo, juga melek politik yang tidak mudah dipengaruhi.

Menurutnya, sebelum mencoblos ke TPS, biasanya pemilih Pariaman sudah memiliki ketetapan hati untuk memilih pasangan calon. Pilihan mereka dilandasi analisa sendiri, bukan pengaruh oranglain.

Ia juga mengimbau masyarakat Kota Pariaman tidak mudah terpengaruh dengan iming-iming pemberian uang atau pemberian yang bersifat sementara untuk memilih pasangan calon tertentu. Sebab, imbuhnya, dengan kewenangan yang dimiliki Panwaslu saat ini, pemberi dan penerima politik uang dalam kontestasi pemilu dan pilkada, dapat dikenakan sanksi pidana.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Pilwako Pariaman memasuki tahapan pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 8 hingga 10 Januari 2018.

Pilwako Pariaman diprediksi akan diikuti oleh tiga pasangan calon. Di antaranya Genius Umar-Mardison Mahyuddin, Dewi Fitri Deswati-Pabrisal dan Mahyudiin-Muhammad Ridwan.

Dari tiga bakal pasangan calon tersebut, Genius-Mardison sudah mendaftarkan diri ke KPU Kota Pariaman pada tanggal 8 Januari 2018. Sedangkan untuk dua pasangan lainnya, diperkirakan akan mendaftar pada tanggal 10 Januari. (OLP)
Postingan SARA Jelang Pilkada, Leonardy Imbau KPU dan Panwaslu Gandeng Kepolisian Menyikapinya
Anggota DPD RI Leonardy Harmainy kunjungi kantor KPU Pariaman meninjau hari pertama tahapan pendaftaran calon walikota/wakil walikota Pariaman periode 2018-2023. Foto/Ikhlas Bakri
Pariaman ---- Senator asal Sumbar H. Leonardy Harmainy, S.iP, MH Dt Bandaro Basa, mengimbau KPU daerah dan Bawaslu Sumbar/Panwaslu Daerah, bekerjasama dengan pihak berwenang memantau postingan berbau suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) yang berpotensi memecah belah masyarakat jelang Pilkada Serantak Sumbar 2018.

"Wilayah Sumbar akan ada 4 kota yang menghelat Pilkada. Ada Padang, Pariaman, Sawahlunto dan Padang Panjang. Perlu pengawasan. Postingan yang bersifat mengadu domba di medsos tidak boleh dibiarkan," ungkap sumando Rang Piaman itu di Kantor KPU Pariaman, Senin (8/1).

Leonardy menyebutkan ada dua model kampanye yang selalu marak jelang pilkada dan pemilu. Yakni kampanye negatif dan kampanye hitam. Kampanye negatif, kata Leo, merupakan kampanye mengungkap sisi gelap calon, sedangkan kampanye hitam melakukan fitnah terhadap calon.

Peralihan medium kampanye negatif dan kampanye hitam pun, ungkap Leo, juga sudah berubah seiring pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dengan adanya beragam media sosial.

"Jika dulu tidak ada facebook, twitter, instagram maupun media sosial lainnya, kampanye hitam dilakukan dengan terang-terangan dan selebaran-selebaran. Seiring kemajuan saat ini, beralih ke media sosial. Dampaknya lebih luarbiasa lagi. Hal ini perlu pengawasan kita bersama. Sumatera Barat harus kita yang jaga. Seluruh masyarakat mesti menggunakan media sosial secara positif," imbuh menantu Anas Malik itu.

Suami Ilya Rosa Anas Malik ini menambahkan, dengan kewenangan Bawaslu dan Panwaslu tingkat kota dan kabupaten, penindakan pelanggaran pemilu sudah menjadi kewenangan mereka. Panwaslu punya kewenangan menyidik seperti polisi, menuntut seperti jaksa dan memutuskan laksana hakim.

"Ini bisa diperluas hingga ke media sosial. Namun karena keterbatasan sumberdaya dengan tidak memiliki tim siber, Bawaslu dan Panwaslu bisa menggandeng pihak kepolisian," terangnya.

Sebelumnya, Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria akan membahas potensi kampanye hitam dan fitnah di media sosial bersama Panwaslu Pariaman dan pihak kompeten lainnya.

Sementara itu dilakukan, pihaknya akan memberi imbauan secara periodik melalui media sosial dan media massa.

"Hal ini menjadi perhatian serius kita. Untuk menangani potensi tersebut kita menggandeng Panwaslu dan lembaga lainnya. Kami mengimbau masyarakat Pariaman pergunakan media sosial dengan positif," ungkapnya. 

Pewarta: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri
Leonardy Usulkan Pencabutan Moratorium Penerimaan ASN
Senator Leonardy Harmainy beri motivasi siswa tingkat akhir SMK Negeri 2 Lubuk Basung. Foto/istimewa
Lubuk Basung ---- Dedikasi guru honor di SMK Negeri 2 Lubuk Basung, Agam, diapresiasi oleh Anggota DPD RI H. Leonardy Harmainy, S.iP, MH, Dt Bandaro Basa. Bayangkan, guru honor tetap tabah dibayar Rp30.000 per jam bulanan dan telah tiga bulan belum menerima honor mereka.

"Dedikasi mereka harus diapresiasi. Mereka tetap mau mengajar agar para siswanya lancar kegiatan pendidikannya. Sebagai anggota DPD RI, saya bakal mengusulkan ke pemerintah agar segera mencabut moratorium penerimaan aparatur sipil negara (ASN)," ungkap Anggota Komite IV DPD RI itu di SMK Negeri 2 Lubuk Basung, Senin (8/1).

Pencabutan moratorium penerimaan ASN guru, ungkap Leonardy, mendesak dilakukan mengingat rasio antara guru dan peserta didik. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan menuju Indonesia Emas 2045, kehadiran guru amat menentukan.

"Jika hal ini disetujui, kita minta utamakan pengangkatan guru honor yang berprestasi dan berdedikasi. Masih kurang? Baru tambah dengan yang baru?," sambung sumando Rang Piaman itu.

Leonardy bersikap seperti itu lantaran kasihan melihat para guru yang hanya digaji Rp600 ribuan per bulan. Itu pun sering terlambat. Dibayarkan saat sekolah punya pemasukan dari biaya operasional sekolah atau sumber lainnya.

SMK itu punya 101 guru dan 63 orang di antaranya masih honor. Hanya 38 orang yang ASN.
Ke-63 guru itu hanya 18 orang yang bisa dibiayai dari biaya operasional. Sementara lainnya, setelah adanya saber pungli sering terlambat gajinya.

"Sudahlah gajinya rendah, terlambat pula beberapa bulan. Lalu mereka kita tuntut untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita. Makanya kita dukung upaya kepala sekolah untuk menyikapi hal ini," ujarnya.

Leonardy mendukung upaya Kepala SMKN 2  Lubuk Basung Zulhatman untuk meminimalkan pengeluaran dan membuat terobosan untuk upaya memperbesar pemasukan.

Dia meminta Zulhatman mempercepat rencana pembuatan aula serbaguna di sekolah itu. Aula bisa digunakan untuk futsal, bisa disewakan, para siswa pun bisa dibina berusaha katering , mengisi acara kesenian dan lainnya yang mendatangkan pemasukan untuk mendukung kegiatan sekolah.

Dari peninjauan yang dilakukan Leonardy ke ruang praktek dan lahan pertanian milik sekolah itu, terlihat banyak peluang yang mendatangkan pemasukan bagi sekolah.

Hasil pertanian yang dipraktekkan siswa pun terlihat sangat bagus. Ada kacang panjang, timun, pare dan lainnya berukuran besar. Tinggal memolesnya jadi peluang usaha.

Kepala Sekolah Zulhatman mengakui, hasil panen cukup bagus. Bisa mencapai Rp15 juta sekali panen. Setelah digunakan untuk menutupi kebutuhan praktek, uang digunakan untuk kegiatan siswa dan pembelajaran lainnya.

"Alhamdulillah dari hasil pertanian, tempat uji kompetensi dan lain-lain kegiatan pendidikan kami cukup terbantu. Keberadaan aula sangat kami harapkan dorongan Bapak Leonardy untuk ikut merealisasikannya," harapnya.

Zulhatman berhitung, untuk kegiatan futsal yang potensial di sana, mereka harus mengeluarkan biaya sewa tempat Rp100.000 per jam. Sulit bagi siswa dan guru mempertahankan prestasinya.

Selain menghemat, aula itu nantinya menjadi satu sumber pemasukan sekolah. Termasuk untuk membayar honor guru.

Senator Sumbar pada kunjungannya ke sekolah itu, juga memberikan motivasi buat 301 siswa kelas XII. Kepada para siswa yang bakal tamat lima bulan lagi, dia meminta untuk segera bersikap. Apakah akan kuliah atau bekerja.

"Segera tentukan dari sekarang. Giatlah belajar dari sekarang. Lengkapi diri dengan wawasan dan kompetensi untuk masuk dunia kerja kendati memutuskan untuk kuliah. Sebagai persiapan," ujarnya.

Dia mengarahkan para siswa untuk tidak hanya memilih jadi ASN atau karyawan perusahaan besar.

"Jadilah pengusaha jika ingin kaya. Siapkan diri dan manfaatkan pergaulan sebaik-baiknya. Bisa karena biasa, biasa karena bisa," pungkasnya. (*)
KPU Pariaman Proses Pendaftaran GEMA Hingga 6 Jam
Ketua tim sukses GEMA Mulyadi serahkan dokumen pendaftaran pasangan GEMA ke KPU Kota Pariaman. Foto/Nanda
Pariaman ---- Berkas pendaftaran bakal pasangan calon walikota/wakil walikota Genius Umar dan Mardison Mahyuddin diterima KPU Kota Pariaman, setelah melakukan beberapa perbaikan. 
Genius Mardison fose berdua di room instagramania media centre KPU Kota Pariaman. Foto/OLP


Bapaslon itu mendaftar ke KPU hari ini Senin (8/1) setelah dideklarasikan oleh partai pengusung. Verfikasi yang dilakukan sejak sore hari baru diselesaikan pada pukul 21.00 WIB.

Perbaikan berkas keduanya meliputi kesalahan nama balon wakil walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin. Namun telah diperbaiki dan dibubuhi paraf dari ketua dan sekretaris partai pengusung.

Sedangkan, berkas persyaratan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) balon Walikota Pariaman Genius Umar baru menyertakan surat keterangan LHKPN dalam pengurusan di KPK RI.

Dalam pendaftaran verifikasi berkas itu, KPU Kota Pariaman telah memastikan jika bapaslon yang disingkat GEMA mendaftar melalui partai politik menggunakan syarat kepemilikan kursi di DPRD Kota Pariaman.

Dalam pengusungan ini, total 11 kursi gabungan partai pengusung dari lima parpol, yakni PAN, PPP, PDI Perjuangan, Golkar dan PBB. 

"Berkas pendaftarannya telah kita terima dan bapaslon pun telah kita berikan tanda terima. Namun ada catatan tersebut antara lain, LHKPN bapaslon Walikota Pariaman Genius Umar baru menyerahkan tanda bukti LHKPN sedang dalam proses. Hasil LHKPN ini harus diserahkan pada masa perbaikan, jika tidak menyerahkan LHKPN bisa dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS)," terang Ketua KPU Kota Pariaman, usai menerima berkas pendaftaran bapaslon.

Usai diterimanya berkas bapaslon tersebut, bapaslon Genius Umar dan Mardison Mahyuddin dijadwalkan mengikuti pemeriksaan kesehatan di RSUP M. Djamil Padang pada 11 Januari 2018. Setelah selesainya rangkaian pendaftaran, verifikasi dan pemeriksaan kesehatan, bapaslon baru akan ditetapkan sebagai pasangan calon pada 12 Februari 2018.

Sementara itu, dua bapaslon lainnya yakni Mahyuddin - Muhammad Ridwan dan Dewi Fitri Deswati - Pabrisal Asril telah koordinasi dengan KPU Kota Pariaman, rencananya akan mendaftar pada Rabu tanggal 10 Januari 2018.

"Dua bapaslon telah mengkoordinasi dengan kami rencananya akan mendaftar pada tanggal 10 Januari 2018. Kita akan menunggu, jika sudah ada bapaslon yang mendaftar lebih dari satu hingga tanggal 10 Januari pendaftaran akan kita tutup," ulasnya.

Sedangkan lamanya proses verifikasi persyaratan pencalonan dan calon hingga malam hari, disebabkan banyak berkas persyaratan yang harus diverifikasi, diinputkan ke SILON.

Sementara itu, bapaslon Walikota Pariaman Genius Umar mengatakan jika pihaknya telah mulai mempersiapkan berkas dan koordinasi dengan KPU Kota Pariaman hingga tadi malam.

Terkait visi dan misi, ia menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintahan saat ini. Arah pembangunan mewujudkan Pariaman sebagai kota wisata dengan akan dilakukan dengan kawasan pariwisata terpadu.

"Kita melanjutkan pembangunan pemerintah saat ini. Capaian oleh pemerintah saat ini akan kita teruskan," ujarnya.

Seiring dengan tahapan pemeriksaan kesehatan dan bebas narkoba, pihaknya telah mempersiapkan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan.

"Kita siap untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan besok ini," pungkasnya.

Sedangkan Mardison Mahyuddin optimis pihaknya akan lolos tahapan verifikasi. LHKPN, menurut Mardison bisa dilaporkan dengan dua cara yakni online dan offline dengan langsung datang ke KPK RI di Jakarta.

"Kebetulan saya langsung datang ke KPK dan bapak Genius Umar mendaftar secara online. Karena faktor jaringan mungkin, tanda terimanya belum kami terima," ujar Mardison.

Namun demikian, imbuh Mardison, pihaknya akan langsung mendaftarkan lewat jalur offline ke KPK agar tanda terima bisa diambil hari itu juga.

"Besok kita siapkan tim langsung ke KPK menyerahkan LHKPN," ungkapnya. (Nanda)