Padangpariaman Anggarkan Rp350 M Untuk Infrastruktur 2018
Bupati Ali Mukhni sedang diskusi di halaman kantor bupati di IKK Paritmalintang beberapa waktu lalu. Foto/istimewa
Paritmalintang --- Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengajak seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk bersinergi dalam menjalankan program. Berkolaborasi antar program dan kegiatan, kata Ali Mukhni, tentunya akan lebih menyenangkan dan tujuan bisa tercapai dengan cepat dan tepat.

"Ayo berkolaborasi, bukan berkompetisi. Hilangkan ego sektoral, mari saling menguatkan," ujar Ali Mukhni, Senin (4/12).

Ia menilai kinerja sebagian OPD sudah baik dan juga masih ada yang belum maksimal. Namun imbuh dia, masih ada waktu untuk memperbaiki kinerja dan membuat inovasi yang lebih baik lagi oleh masing-masing OPD.

Orang nomor satu di Padangpariaman itu juga apresiasi kepada OPD yang telah berbuat dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Tanpa disuruh dan tanpa dipaksa namun mampu berinovasi memanfaatkan teknologi.

"Menyangkut pelayanan publik, kita sudah lebih baik. Contohnya disdukcapil, perizinan, kesehatan, infrastruktur jalan dan jembatan sudah diapresiasi masyarakat," ujarnya.

Sekaitan pembahasan RAPBD tahun 2018, Bupati Ali Mukhni tetap memprioritaskan dana infrastruktur. Bahkan porsi anggarannya meningkat dari tahun sebelumnnya. Adapun usulannya sebesar Rp350 miliar yang saat ini masih sedang dalam pembahasan.

"Peningkatan jalan dan jembatan masih menjadi prioritas. Begitu juga pembangunan masjid raya kita usul 20 miliar lagi," ujar peraih Satya Lencana Pembangunan ini. (HA)
Disdukcapil dan DPMPTP Padangpariaman Akan Luncurkan "Pedang Saber" Versi 3
Kadisdukcapil M. Fadhly didampingi Sekretaris Martoni saat berkunjung dan bersikaturahmi ke DPMPTP di Pariaman, baru-baru ini. Foto/istimewa
Pariaman --- Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil akan berkolaborasi dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Padangpariaman dalam program "Pedang Saber" versi tiga. Program ini akan diluncurkan pada awal tahun depan/2018.

"Alhamdulillah, Pedang Saber versi 3 kita akan dilengkapi mobil keliling yang sudah dianggarkan pada APBD 2018. Begitu kepedulian Bapak Bupati dan DPRD," kata Kadisdukcapil M Fadhly dan Kepala Dinas DPMPTP Hendra Aswara di Pariaman, Senin (4/12).

Program ini, ujar Fadhly, sudah lama direncanakan namun baru terealisasi pada tahun 2018. Tujuannya untuk mendekatkan pelayanan serta memudahkan masyarakat. Saat mengurus dokumen kependudukan, masyarakat juga bisa langsung mengurus terkait perizinan.

"Kita punya motto membahagiakan masyarakat, saatnya rakyat menikmati," kata Jebolan STPDN angkatan VI itu.

Sementara itu Kadis PMPTP Hendra Aswara menbenarkan bahwa keikutsertaanya pada program Pedang Saber versi 3 yang digagas oleh Disdukcapil. Setelah membenahi sistim aplikasi dan mempercantik ruang layanan, maka DPMPTP untuk tahun depan akan turun ke lapangan.

"Atas arahan Bapak Bupati, agar Disdukcapil dan DPMPTP untuk berkolaborasi dalam pelayanan. Tidak tertutup kemungkinan juga jika ada OPD yang lain yang ingin bergabung," kata Alumni STPDN Angkatan XI itu.

Sementara Neti, warga Aur Malintang, mengatakan program Pedang Saber sangat ditunggu-tunggu masyarakat. Ia senang sekali adanya pelayanan langsung jadi di tempat yang dilakukan Disdukcapil. Bahkan melayani masyarakat hingga pelosok nagari di perbatasan Kabupaten Agam.

"Saya lihat petugas melayani hingga larut malam. Artinya motto saatnya rakyat menikmati sudah sangat tepat sekali," ujar ibu rumah tangga itu. (HA)
Pariaman Triathlon 2017, Atlet Pelajar Pariaman Dulang Prestasi
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Wawako Genius Umar, Kapolres Pariaman, Kepala OPD dan para juara duathlon kelas pelajar Pariaman Triathlon 2017 foto bersama usai penyerahan hadiah. Foto/Juned
Pariaman --- Rangkaian perhelatan Pariaman Triathlon 2017 yang dilaksanakan dari Sabtu (2/12) resmi ditutup oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman setelah menyelesaikan kelas Duathlon Pelajar di Pantai Kata, Talauk, Minggu (3/12).
52 atlet pelajar duathlon dari berbagai daerah di Indonesia saling mendahului saat lepas start di Pantai Kata Pariaman. Foto/Juned


Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengungkapkan bahwa Pariaman Triathlon sebuah iven untuk memobilisasi massa, baik peserta yang datang dari berbagai provinsi dan mancanegara, maupun pengunjung yang khusus untuk datang menyaksikan Pariaman Triathlon.

"Selain Pariaman Triathlon, di bulan Desember ini kita juga akan menggelar sebuah pertandingan nasional Tinju Pasir, yang mungkin pertama dilaksanakan di Sumbar di minggu kedua nanti. Di minggu terakhir Desember kembali digelar Pariaman Batagak Gala II," ujarnya.

Kesemua acara tersebut, kata Mukhlis, bertujuan supaya orang datang ke Pariaman. Dengan ramainya orang yang datang nantinya, akan berimbas pada perputaran ekonomi masyarakat Pariaman, mulai dari tingkat hunian hotel, usaha kuliner dan makanan ringan, serta cendramata.

Khusus untuk Pariaman Triathlon tahun ini, sambung Mukhlis, kota Pariaman telah mempunyai 8 atlet yang berlaga di ajang triathlon maupun duathlon.

"Alhamdulillah mereka telah menunjukan prestasi. Ke depan kita akan bina mereka lebih intensif lagi, dan akan kita kirim mengikuti iven Triathlon di daerah lainnya yang ada di Indonesia," tuturnya.

Dalam kategori duathlon kelas pelajar, para peserta mendaftar sebanyak 52 orang. Lomba tingkatan junior itu akan berlari sepanjang 2.500 meter, dilanjutkan bersepeda 10 kilometer dan kembali lari sejauh 2.500 meter lagi memasuki garis finish.

Dalam duathlon pelajar putra, Fauzi Fannyla dari SMA Pembangunan Bukittinggi menjadi yang tercepat dengan mencatatkan waktu 38 menit 29 detik, disusul oleh Al Ali Riando Putra, atlet Pariaman Triathlon Team dari SMKN 3 Pariaman dengan catatan waktu 39 menit 59 detik.

Untuk peringkat ketiga diraih Jeklin Wilson dari SMA swasta Katolik Sibolga yang mencatat waktu 40 menit 49 detik.

Untuk kelas duathlon putri yang menjadi tercepat Lutfillah Reindra Madjid dari SMAN 1 Jepara dengan catatan waktu 51 menit 40 detik, peringkat kedua Shilsy Rinki Ramadhani dari SMPN 3 Pariaman yang mencatat waktu 54 menit 42 detik dan peringkat ketiga oleh Intan Yulianti Putri dari SMKN 3 Pariaman dengan waktu 59 menit 49 detik.

Penutupan Pariaman Triathlon juga dihadiri utusan Kementerian Pariwisata RI, Wakil Walikota Pariaman Genius Umar, Kepala Divre II PT KAI, Lantamal II Padang, Dikpora Sumbar, Kapolres Pariaman AKBP Bagus Oktobrianto. (*)
Leonardy Hadiri Dialog Kerukunan Umat Beragama oleh MDI Padangpariaman
Dialog kerukunan umat beraga Padangpariaman berlangsung sukses, dihadiri oleh tokoh nasional dari Sumbar Leonardy Harmainy, Wabup Suhatri Bur dan Kakankesbangpol Yusmanda serta Rahmat. Foto/Nanda
Lubukalung --- Majelis Dakwah Indonesia (MDI) Kabupate Padangpariaman menggelar dialog kerukukan umat beragama untuk keutuhan negeri di Ponpes Bustanul Yaqin, Punggung Kasiak, Lubuk Alung, Padangpariaman, Sabtu (2/12) siang.

Sejumlah tokoh Sumatera Barat seperti anggota DPD RI Utusan Sumatera Barat, Leonardy Harmainy hingga Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menghadiri kegiatan tersebut.

Ketua MDI Padangpariaman Rahmat mengatakan, ruh dari kegiatan itu adalah kerinduan untuk silaturahmi antar anak bangsa Indonesia, khususnya di kabupaten Padangpariaman. Silaturahmi yang lancar dan berjalan antar umat beragama merupakan modal bagi kerukunan antar umat beragama.

"Dialog yang dilaksanakan untuk menyamakan persepsi atau konsep kerukunan dan keberagaman, sehingga dengan kesamaan persepsi akan terbentuk kerukunan antar umat beragama di kabupaten Padangpariaman," katanya.

Menurut Rahmat, sejauh ini kerukunan antar umat beragama di Kabupaten Padangpariaman sangat kondusif. Namun hal ini perlu dipelihara agar toleransi dan kerukunan antar umat beragama terus tercipta.

Melalui momentum peringatan maulid nabi Muhammad SAW tahun 2017, ia juga mengajak umat Islam menauladani sikap kerukunan antar ummat beragama yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW.

"Bagi tokoh umat beragama lain diajak mengedepankan kepentingan bersama dan menghapuskan eksklusifitas kelompok," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengatakan, Pemkab Padangpariaman mendukung penuh kegiatan untuk menjaga kerukunan antar umat beragama di kabupaten Padangpariaman.

"Kondusifitas Padangpariaman yang memiliki keberagamaan ini terwujud berkat kerjasama seluruh pihak," sebutnya.

Anggota DPD RI Utusan Sumatera Barat Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, menyebut, kerukunan antar umat beragama dapat dimulai dari internal keluarga. Penguatan toleransi dimulai sedini mungkin dari keluarga.

"Ditanamkan dari keluarga dulu, baru ditetapkan diluar," katanya.

Secara konkrit, Kakan Kesbangpol Kota Pariaman Yusmanda menyebut jika Pemda Padangpariaman telah membentuk forum pembauran kabupaten Padangpariaman.

"Pembentukan forum tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya intoleransi antar SARA di kabupaten Padangpariaman," sebutnya.

Kedepan, kata dia, Kantor Kesbangpol Kabupaten Padangpariaman akan melaksanakan kegiatan yang dikemas dengan melibatkan seluruh kelompok agama, suku dan ormas di Kabupaten Padangpariaman.

"Dengan adanya wadah forum tersebut, diharapkan tercipta pembauran elemen masyarakat dan menghindari terjadinya intoleransi di kabupaten Padangpariaman," harapnya.

Dialog kerukunan antar umat beragama tersebut juga dihadiri oleh perwakilan ormas dan perwakilan nagari di Padangpariaman. (Nanda)
[Gagalnya Pengesahan APBD] Seluruh Anggota DPRD Pariaman Siap tak Terima Gaji
APBD/Ilustrasi/istimewa
Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin merasa keputusan dewan menangguhkan empat kegiatan yang diajukan pihak eksekutif dalam APBD tahun 2018 sudah tepat dan melalui proses yang panjang.

"Semua anggota DPRD yang 20 orang itu semuanya menyepakati, semua fraksi menyetujui. Jadi penundaan empat kegiatan tersebut murni dan bulat keputusan DPRD Kota Pariaman," ujar Mardison Mahyuddin di Jakarta saat dihubungi wartawan dari Pariaman, Sabtu (2/12).

Mardison menambahkan, terkait tidak maunya Walikota Pariaman menandatangani pengesahan APBD tahun 2018 pada Kamis malam (30/11) tengat terakhir pengesahan APBD, penilaian sepenuhnya kewenangan gubernur dan kementerian dalam negeri.

"Kita kan punya hierarki pemerintahan. Nanti kan ada tim penilai dari gubernuran, apakah ini kesalahan DPRD atau bukan, biarkan mereka yang memutuskan," sambung Mardison.

Yang jelas, kata Mardison, DPRD berasumsi penangguhan empat kegiatan yang diajukan pihak eksekutif tersebut demi menyelamatkan uang negara dan pejabat daerah dari jeratan hukum.

"Sebelumnya kan sudah kita bilang, untuk pembangunan mesti mempertimbangkan aspek lain, seperti ancaman dampak lingkungan (amdal) untuk pembangunan masjid terapung dan konsep tata ruang untuk pembangunan gedung olahraga bertaraf internasional. Kami tidak mau semua pejabat di Pariaman nantinya terseret hukum di kemudian hari," ungkapnya.

Ia menilai apa yang dilakukan DPRD sudah tepat sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan dan penganggaran terhadap eksekutif.

"Tanpa pengawasan oleh DPRD, pemerintahan akan berjalan seperti kerajaan," sebutnya.

Mardison bahkan mengatakan semua anggota DPRD sudah kompak akan tetap bekerja sebagaimana mestinya meskipun jika pada akhirnya dijatuhkan sanksi tidak menerima hak-hak keuangannya selama enam bulan.

"Ini amanah rakyat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan gaji. Kita di dewan akan bekerja sebagaimana mestinya," lanjutnya.

Ia menyebut, selama ini apa yang diminta pihak eksekutif selalu dikabulkan dewan. Selama hal tesebut membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai ketentuan hukum, kata Mardison, pihak dewan pasti akan menganggarkannya.

"Apa jadinya nanti jika masjid terapung dibangun terbengkalai, apa jadinya jika gedung olahraga bypass juga terbengkalai sebagaimana gedung olahraga di Rawang. Tentu kami di DPRD mengkaji hal ini, mempertimbangkannya lebih jauh agar semua uang rakyat yang dibelanjakan tidak terbuang sia-sia. Kami bukan anti pembangunan masjid terapung, buktinya kan kita anggarkan tahun lalu, tapi tidak bisa dibangun karena Amdal nya entah kapan siapnya," pungkasnya.

Sebelumnya Walikota Pariaman menolak menandatangani naskah kesepahaman APBD Kota Pariaman tahun 2018 meski telah diteken dua pimpinan DPRD, Mardison Mahyuddin dan Syafinal Akbar.

Mukhlis mengatakan persetujuan terhadap empat kegiatan yang ditolak pada APBD 2018 tersebut telah masuk sebelumnya dalam KUAPPAS sebagai landasan pengesahan APBD.

Ia menilai pembangunan masjid terapung dan stadion olahraga bertaraf internasional, bukan untuk dirinya pribadi, tapi untuk seluruh warga kota Pariaman untuk menunjang sektor pariwisata yang islami dan kemajuan dunia olahraga kota Pariaman.

Ia menyebut, lebih baik dia menerima sanksi tidak menerima gaji selama enam bulan daripada menandatangani APBD yang didalamnya tidak tertumpang amanah rakyat yang berada di pundaknya dan telah tertuang pula dalam visi dan misi walikota-wakil walkota Pariaman periode 2013-2018.

"Padahal KUAPPAS sudah disetujui oleh dewan. Ini tanda tidak konsistennya DPRD. Pembahasan APBD hanya meanjutkan apa yang sudah disetujui dalam KUAPPAS," ungkap Mukhlis saat hendak meninggalkan gedung DPRD Mangguang, Kamis malam itu.

Perihal tidak disetujuinya/molornya pengesahan APBD tingkat kota dan kabupaten beberapa kali pernah terjadi di beberapa daerah. Seperti di kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat yang tak kunjung mengetok palu APBD tahun 2017 lalu.

Bupati Merangin Al Haris, saat itu akhirnya menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) untuk menetapkan APBD 2017. Langkah itu diambilnya karena molornya pembahasan APBD 2017 Pemkab Merangin melebihi jadwal yang telah ditetapkan undang-undang.

Meski pihak pemerintahan di atasnya dalam hal ini provinsi dan kementerian dalam negeri tidak bisa melakukan intervensi terkait pembahasan RAPBD, namun pihak provinsi masih bisa melakukan mediasi terhadap pihak eksekutif dan legislatif.

Jika juga tidak dicapai kesepakatan bersama saat mediasi, maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan opsi pembuatan peraturan kepala daerah atau perkada untuk pengesahan APBD oleh kepala daerah. Jika APBD disahkan melalui perkada, maka nominalnya tidak boleh melebihi dari jumlah nominal APBD yang telah disahkan tahun sebelumnya dan kepala daerah beserta seluruh anggota DPRD tidak menerima hak-hak keuangannya selama enam bulan.

Untuk APBD Kota Pariaman 2018 sebelum diambil langkah pembuatan perkada oleh walikota, masih ada jalan mediasi yang nantinya dilakukan oleh gubernur setelah melakukan evaluasi. Jika mediasi dilakukan, tentu harus ada pihak-pihak yang mesti mengalah demi kepentingan yang lebih besar yakni kelangsungan pembangunan untuk masyarakat Pariaman itu sendiri. Win-win solution akan ditentukan sejauh mana matangnya pihak-pihak yang bertikai mengelola egonya masing-masing. (OLP)
Tingginya Animo Pelajar, Panitia Pariaman Triathlon Buka Pendaftaran Hingga Malam Ini
Pelajar putra dan putri yang ikut Pariaman Triathlon untuk kelas duathlon saat diwawancarai MC kepanitiaan. Foto/OLP
Pantaikata --- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman masih membuka pendaftaran peserta duathlon khusus pelajar hingga Sabtu (2/12) malam ini.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman Elfis Candra mengatakan, diperpanjangnya pendaftaran peserta dikarenakan pihaknya tetap ingin menampung tingginya animo pelajar Pariaman mengikuti duathlon tahun ini.

"Namun demikian, panitia membatasi maksimal peserta tidak lebih dari 150 orang dan kita hanya buka pendaftaran sampai malam ini," ujarnya.

Menurut Elfis, pada duathlon pelajar yang diselenggarakan esok hari Minggu (3/12), pelajar yang menjadi peserta harus mampu bersepeda dengan jarak 10 kilometer dan berlari sejauh 5 kilometer.

"Khusus pelajar beda lagi jarak tempuhnya, lebih pendek dibandingkan kelas lainnya," katanya.

Dilombakannya kelas khusus pelajar pada iven duathloan tahun 2017 ini, menjadi upaya Pemko Pariaman untuk menjaring atlet muda dan membentuk tim duathlon Pariaman.

"Sekalian seleksi juga pembinaan bagi calon atlet kita," pungkasnya. (Nanda)
Ali Mukhni Pimpin Siaga Bencana Padangpariaman Hadapi Siklus Dahlia
Bupati Ali Mukhni meninjau dampak siklus tropis dahlia di beberapa titik lokasi di wilayah Padangpariaman, Sabtu (2/12)
Padangpariaman --- Menghadapi cuaca ekskrim akibat dampak siklus tropis dahlia, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengimbau semua aparatur pemerintah dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) harus siaga bencana banjir, banjir bandang, abrasi, banjir rob, tanah longsor, dan angin puting beliung. Situasi ini menurutnya terjadi hingga Februari 2018 mendatang.

Orang nomor satu di Padangpariaman itu menuturkan, dalam rangka kesiapsiagaan penanggulangan bencana, perlu dilakukan upaya-upaya pelaksanaan kesiapsiagaan terkait dengan situasi musim penghujan.

“Kita apresiasi BPBD, PUPR bergerak cepat atasi bencana. Alat berat juga disiagakan apabila terjadi longsor," ujar Bupati Ali Mukhni ketika meninjau di beberapa lokasi yang terkena musibah, Sabtu (2/12).

Bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan longsor seperti di pinggir tebing atau bukit, tambah Ali Mukhni, agar segera evakuasi diri ke tempat yang aman apabila hujan lebat dalam durasi yang lama.

"Kalau hujan lebat dalam waktu lama, sebaiknya memilih nginap di tempat yang aman," ujar peraih penghargaan terbaik dalam Manajemen Bencana itu.

Peringatan dini juga disampaikan ke para camat agar selalu memonitor wilayahnya selama 1x24 jam.

"Laporkan kejadian dan berkoordinasi dengan stakeholders terkait lainnya," pungkasnya.

Hingga saat ini, jelas Ali Mukhni, telah terjadi musibah di antaranya longsor di kecamatan Sungai Limau dan 2x11 Kayu Tanam, abrasi di Ulakan.

"Namun tidak menimbulkan korban jiwa," ungkapnya. (HA)
Mulai 2018 Padangpariaman Terapkan e-Planning dan e-Budgeting Terintegrasi
Bupati Ali Mukhni didampingi Sekda Jonpriadi tegaskan akan terapkan e-planning dan e-budgeting pada tahun 2018 di ruang kerjanya, Parit Malintang, Kamis (30/11).
Paritmalintang --- Pemerintah Kabupaten Padangpariaman dipastikan akan menerapkan e-planning dan e- budgeting yang terintegrasi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2018 mendatang. Hal itu dilakukan untuk efisiensi dan penghematan anggaran daerah.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan, penerapan e-planning dan e-budgeting merupakan amanat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam setahun terakhir, kata Ali Mukhni, KPK sudah mendampingi penerapan e-planning dan e-budgeting di Provinsi Sumbar, termasuk Padangpariaman.

“E-planning dan e-budgeting bakal diterapkan pada 2018 mendatang. Kita sudah siapkan perangkat, aturan dan melatih SDMnya,” ujar Bupati didampingi Sekda Jon Priadi di ruang kerjanya, Parit Malintang, Kamis (30/11).

Orang nomor satu di Padangpariaman itu optomis bahwa selain efisiensi anggaran, penerapan e-budgeting mampu mengoptimalkan kinerja birokrasi pemerintahan.

“Saat ini, daerah berpacu menerapkan e-budgeting hingga tingkat desa dan mendapat apresiasi dari pemerintah pusat,” ungkapnya.

Sementara itu, Indra, seorang warga sungai geringging, mengapresiasi langkah Pemkab yang akan menerapkan e-budgeting pada 2018. Di era teknologi informasi, masyarakat harus proaktif mengawasi berbagai program kegiatan yang dibiayai APBD.

Menurutnya, penerapan e-budgeting bisa menopang jalannya roda pemerintahan dari sisi pengelolaan keuangan daerah.

“Kita dukung Pak Ali Mukhni dalam penerapan e-budgeting, sebagai bukti dalam transparansi anggaran," ujar Indra. (HA)