Satpol PP Kota Pariaman Amankan 8 Orang Anak Punk

Pariaman --- Delapan anak punk diamankankan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pariaman saat mengamen di perempatan jalan By Pass Jati Pariaman, Senin (13/11) siang.

Kasat Pol PP Kota Pariaman Handrizal Fitri mengatakan, delapan anak punk diamankan setelah mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar yang resah dengan aktivitas kelompok tersebut.

Anak punk yang diamankan itu, kata dia, merupakan warga luar Pariaman. Dari keterangan kedelapan anak punk tersebut, mereka baru pulang dari Pekanbaru mengikuti acara komunitas, namun mampir di Pariaman menemui seseorang yang juga komunitas punk.

Kedelapannya, sebut dia, tiba di Kota Pariaman dari Kota Pekanbaru dengan cara menumpang truk secara estafet. Setiba di Pariaman, delapan anak punk tersebut menginap di pos ronda Jati.

"Tiga orang dari Bengkulu, satu dari Palembang, dua orang dari Bukittinggi, satu dari Lubuk Linggau dan dua orang dari Jambi," ujarnya.

Usai didata, kedelapan anak punk tersebut langsung diantar menaiki bus dengan tujuan kampung masing-masing.

"Kita naikkan bus di terminal untuk diantar ke kampung mereka masing-masing," pungkasnya. (Nanda)
KAHMI HMI dan KOHATI Kota dan Kabupaten Dilantik Bersamaan

Pariaman --- Majelis Daerah Koordinator Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Pariaman periode 2016-2021, pengurus HMI dan Korps HMI Wati (Kohati) cabang Pariaman periode 2017-2018, resmi dilantik, Jum'at (10/11) di Pariaman.

Pelantikan Majelis Daerah KAHMI, HMI dan Kohati Pariaman merupakan sejarah baru bagi HMI Pariaman. Pelantikan tersebut bersamaan dengan ditetapkannya pendiri HMI, Lafran Pane sebagai pahlawan nasional oleh Presiden RI Joko Widodo.

Dengan mengangkat tema KAHMI, HMI menjawab tantangan perubahan ekonomi dan politik global menuju masyarakat Piaman yang berdaya, berbudaya dan agamais, dalam pelantikan tersebut KAHMI, HMI dan KOHATI, mempertegas posisi HMI sebagai gerakan yang tidak terpisahkan dari semangat ke Islaman.

Wakil bupati Padangpariaman Suhatri Bur, dalam sambutannya mengajak kader HMI Pariaman untuk meneladani pahlawan nasional Lafran Pane. Menurutnya, sosok Lafran Pane bersama HMI terus berkomitmen berjuang untuk keutuhan NKRI yang dimulai sejak pergerakan kemerdekaan Indonesia.

"HMI memiliki idiologi Pancasila dan berkontribusi dalam perjuangan kemerdekaan RI. Tidak adanya sekat/eksklusifitas kelompak aliran Islam antara aliran Islam ditubuh HMI dan KAHMI membuat HMI tumbuh menjadi organisasi yang besar di Indonesia," sebutnya.

Ia mengatakan, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman aktif dalam pembinaan terhadap ormas dan OKP di daerah itu. Sebagai ormas dalam konsep sosial society, HMI Pariaman diharapkan menjadi mitra bagi pemerintah Padangpariaman. Tidak hanya memberikan masukan, ide namun juga melakukan kontrol terhadap pemerintahan.

"Dalam konsep civil society, organisasi terus berkembang, tidak hanya menjadi mitra pemerintah, namun tumbuh menjadi kelompok yang mengontrol pemerintah agar tetap mengelola daerah sesuai dengan tujuan dan aturan. Kita berharap HMI akan berkembang menjadi konsep ini," katanya.

Sementara itu, Majelis Wilayah Kahmi Sumatera Barat, Basrizal Dt Panghulu Basa mempertegas bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan.

"Politik dan agama harus seiring dengan peran agama sebagai kontrol terhadap politik, jika politik tanpa agama, apa jadinya negara ini," ujarnya.

Katanya, HMI lahir sebagai gerakan kemerdekaan dalam mewujudkan Indonesia merdeka, hingga saat inipun HMI tetap berkomitmen menjaga NKRI.

Pada kesempatan itu, Staf Ahli Walikota Pariaman Yanri Leza, menyampaikan ucapan selamat kepada Mejelis Daerah KAHMI Kabupaten Padang Pariaman/Kota Pariaman, Pengurus HMI Cabang Pariaman dan KOHATI HMI Cabang Pariaman yang baru saja dilantik.

"Diharapkan saudara yang sudah menerima amanah dan tanggung jawab organisasi ini dapat bekerja secara maksimal," harapnya.

Selain dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah setempat, pelantikan tersebut juga dihadiri Wasekjen Bidang Kemaritiman dan Agraria PB HMI, Isma Saparni dan perwakilan HMI cabang se Sumatera Barat.

Presidium KAHMI Kabupaten Padang Pariaman/Kota Pariaman yang dilantik adalah Zahirman, Safrial Ramli, Hasan Basri, Zarmis dan Andri Satria Masri.

Sementara Ketua Umum HMI Cabang Pariaman Rezky Yulia Wendra dan Ketua Umum Kohati Ferawati Amran. (Tim)
Revisi Perda, Ali Mukhni Ingin Gaet Investor Sebanyak Mungkin
Gubernur Irwan Prayitno dan Bupati Ali Mukhni berdiskusi mengenai peluang investasi di Sumatera Barat sebelum pembukaan GPTI di Batam, baru-baru ini.

Batam --- Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno apresiasi Bupati Padangpariaman Ali Mukhni yang gencar dalam promosi peluang investasi di Padangpariaman di berbagai iven nasional dan internasional.

Promosi tersebut kata gubernur, juga didukung dengan kemudahan berusaha terkait kecepatan pengurusan perizinan dan ketersediaan lahan.

"Berinvestasi di Padangpariaman sangat menjanjikan. Daerahnya punya bandara, dekat dari ibukota dan masih banyak lahan kosong. Jadi posisinya sangat strategis dan bupatinya sangat inovatit," ujar Irwan Paryitno sebelum pembukaan Gelar Potensi dan Temu Usaha (GPTU) di Hotel Harris, Kota Batam, Kepulauan Riau, Kamis lalu.

Ali Mukhni dalam dua bulan terakhir, sebut Irwan, selalu menjadi narasumber Regional Invesment Forum di Padang dan Indofest di Kanada. Kemudian pada acara GPTU di Kota Batam yang dihadiri investor dalam dan luar negeri.

Pemprov Sumbar, kata Irwan, mendukung penuh kabupaten dan kota dalam promosi investasi yang tujuannya agar para pengusaha nasional dan internasional melirik Sumbar untuk berinvestasi.

"Investasi akan menghidupkan ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan meningkatkan pertumbihan ekonomi," sambungnya.

Sementara itu, Bupati Ali Mukhni mengaku mendapat dukungan penuh dari Pemprov Sumbar dalam menggaet para investor. Artinya, sinergitas antara Pemprov dan Pemda telah berjalan dengan baik yang bertujuan untuk kepentingan umat dan kemajuan daerah.

Guna mendukung investasi, Bupati Ali Mukhni mengatakan telah merevisi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah. Hal ini untuk memberikan kepastian kepada investor untuk berinvestasi.

"Kita sedang revisi RTRW, mulai dari kawasan Bandara, Kawasan Marina, Kawasan Tiram dan Kawasan Kayu Tanam," kata Ali Mukhni.

Terkait percepatan perizinan, tambah Ali Mukhni, telah diterbitkan Perbup Nomor 4 Tahin 2017 tentang Pelimpahan Seluruh Perizinan dan Non Perizinan kepada Pelayanan Terpatu Satu Pintu (PTSP). Jadi tidak ada lagi izin yang ditekan oleh bupati dan wakil bupati.

"Semua perizinan sudah ditangani PTSP dan dioperasionalkan secara online. Semuanya untuk kenyamanan investor," kata bupati yang juga Ketua DPW PAN Sumbar itu.

Ia menjelaskan bahwa di tahun 2017 investasi yang sudah masuk di Padangpariaman sebanyak Rp158 miliar. Terdiri dari pembukaan usaha baru, dan perluasan usaha yang sudah ada.

"Investasi meningkat tajam, sebelumnya Rp24 miliar sekarang telah tercatat Rp158 miliar," ujar Bupati didampingi Kadis DPMPTP Hendra Aswara. (Tim)
HKN Tingkat Kota Pariaman Bertabur Hadiah

Gandoriah --- Memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-53 tahun 2017 tingkat Kota Pariaman, Dinas Kesehatan menggelar berbagai kegiatan di Pantai Gandoriah, Minggu (12/11).

Mulai dari senam bersama, jalan santai berhadiah, makan buah bersama dan pemeriksaan kesehatan gratis.

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar dalam sambutannya menyambut baik upaya Dinas Kesehatan dengan 12 pesan sehatnya---Tabuik Piaman---yang merupakan singkatan dari pesan sehat:

TABUIK

Tidak ada anggota keluarga yang merokok dalam rumah/ruangan
Asi ekslusif bayi usia 0-6 bulan
Bersalin di fasilitas kesehatan
Usahakan penderita gangguan mendapat pengobatan dan tidak ditelantarkan
Imunisasi dasar lengkap pada bayi
Konsumsi sayur dan buah serta gunakan air bersih

Sedangkan PIAMAN

Pastikan seluruh anggota keluarga punya jaminan kesehatan,
Ingatkan penderita TB berobat sampai sembuh,
Aktifitas fisik minimal 30 menit sehari dan cek tekanan darah secara berkala,
Menimbang balita setiap bulan,
Ayo keluarga ikuti KB dan
Nah … rumah harus memiliki jamban sehat ya …

Selain itu, Genius Umar menambahkan agar masyarakat membudayakan hidup bersih dan sehat, selalu menjaga kebersihan lingkungan, dan makan makanan yang sehat, cukup istirahat, olahraga teratur, makan buah dan sayur serta hindari stress.

"Kesehatan adalah harta yang paling berharga, untuk apa kekayaan yang banyak dan jabatan yang tinggi tetapi kita tidak sehat. Karena itu jagalah kesehatan kita dengan memeriksakan kesehatan secara berkala di pos kesehatan yang ada," katanya.

Ia berharap semangat untuk mewujudkan Indonesia sehat dimulai warga Pariaman dari keluarga dan lingkungan. Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat yang sudah diluncurkan pihaknya mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat.

“Sesuai dengan tema HKN kali ini---Sehat Keluargaku Sehat Indonesiaku--yang mengedepankan peran keluarga sebagai bagian penting dalam mendorong masyarakat yang mandiri hidup sehat,” tutupnya.

HKN Pariaman ditutup dengan pembagian hadiah bagi para peserta yang ikut rangkaian kegiatan di HKN ke-53 itu. Mulai dari sepeda, kipas angin, kompor gas dan hadiah lainnya, berpindah tangan dari panitia ke peserta.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar, Kakan Kemenag Kota Pariaman Muhammad Nur, Kasdim 0308 Pariaman Mayor Marjoni, Wakapolres Pariaman Kompol Nofriadi Zen, Sekdako Indra Sakti, Kepala SOPD, Kabag, Camat, BPJS Kesehatan Pariaman, jajaran panitia acara, serta masyarakat yang hadir. (Juned)
Suhatri Bur: Orgen Tunggal Hingga Larut Malam Rawan Peredaran Narkoba

Gadur --- Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur dan Kapolsek 2 x 11 Enam Lingkung, paparkan bahaya narkoba dan penyakit masyarakat kepada masyarakat Nagari Gadur di ruang kelas SD Negeri 10 Enam Lingkung, Sabtu (11/11).

Pemaparan tersebut disampaikan pada acara bertajuk Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Penyakit Masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Nagari Gadur, Kecamatan Enam Lingkung.

Suhatri Bur yang juga Ketua Badan Narkotika Kabupaten Padangpariaman itu, mengapresiasi Pemerintah Nagari Gadur menyelenggarakan kegiatan yang baru pertama kali dilaksanakan oleh pemerintah nagari di Kabupaten Padangpariaman.

Dia menyarankan kepada pemerintah nagari lainnya juga mengadakan acara serupa. "Jadikan ini pilot proyek bagi nagari lain supaya dianggarkan dalam APBNagari kegiatan sosialisasi ini," katanya menyarankan.

Mantan Ketua KPU itu menjelaskan bahwa dana nagari atau desa juga bisa dimanfaatkan untuk kegiatan sosialisasi yang dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap suatu permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Menurut Kemendes, jelas dia, dana desa diprioritaskan untuk empat program yaitu program unggulan kawasan pedesaan, penguatan badan usaha milik desa/nagari (BUMNag), pembangunan embung dan pembuatan sarana olahraga.

"Namun, kegiatan yang mendukung keempat program di atas perlu juga dilakukan seperti sosialisasi bahaya narkoba dan penyakit masyarakat," sambungnya.

Dalam pemaparannya selaku narasumber, putra asli Pakandangan itu mengatakan bahwa peredaran narkoba sering terjadi pada saat digelarnya orgen tunggal pada acara pernikahan.
"Sering terjadi orgen tunggal sampai tengah malam, maka beredarlah narkoba dan minuman keras," imbuhnya.

Untuk itu, kata dia, Bupati Padangpariaman telah mengeluarkan Peraturan Bupati No 13 tahun 2016 tentang Penertiban Operasional Orgen Tunggal agar bisa meredam peredaran narkoba dan penyakit masyarakat: seperti pergaulan bebas, minuman keras, judi, dll.

Ketua OPSI Padangpariaman itu mengajak pemuda dan orangtua yang peduli dengan generasi muda untuk membuat dan menyediakan sarana dan media aktivitas remaja dan pemuda.

"Semua pihak harus bersama-sama memikirkan generasi muda kita. Tidak bisa dilepaskan kepada guru dan orang tua saja. Tokoh masyarakat, tokoh adat, Bundo Kanduang, aparat nagari, kecamatan, semuanya harus memikirkan generasi muda kita. Buatkan mereka kesibukan dengan olahraga, pengajian dan kegiatan bermanfaat lainnya," katanya.

Turut hadir dalam acara itu Kabag Humas dan Protokol Andri Satria Masri, Camat Enam Lingkung Rudy R. Rilis, Walinagari Gadur Irkhaswandi, Ketua BAMUS, Ketua KAN, pegawai KUA, guru dan masyarakat Gadur. (Andri)
Masyarakat Pariaman Belum Serius Dukung Perda Penyakit Masyarakat
Kadispol PP/Damkar Handrizal Fitri
Kampungbaru --- Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP dan Damkar) Kota Pariaman, sosialisasikan Perda Nomor 10 tahun 2013 Tentang Penyakit Masyarakat (pekat) kepada anggota majelis BKMT Kota Pariaman, Minggu (12/11) siang.

Plt Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kota Pariaman Handrizal Fitri mengatakan, sosialisasi tersebut merupakan pencegahan dini dan deteksi dini penyakit masyarakat melalui penguatan keluarga inti.

Dalam kegiatan sosialisasi pihaknya menyasar ibu rumah tangga (IRT) yang tergabung dalam BKMT Kota Pariaman didasari karena kelompok ibu yang memiliki banyak waktu bersama anak. Diharapkan dengan sasaran penyuluhan kepada keluarga inti, pencegahan dini dan deteksi dini terhadap pelanggaran pekat dapat dioptimalkan.

Ia mengatakan, salah satu pelanggaran Perda Kota Pariaman Nomor 10 tahun 2013 adalah praktik hiburan orgen tunggal yang lewat tengah malam. Menurutnya, hiburan orgen tunggal banyak dimanfaatkan lahan peredaran narkoba dan asusilla.

"Kenakalan remaja berawal dari hiburan orgen tunggal yang melewati batas kewajaran," kata Handrizal Fitri.

Ia berkata, praktiknya dalam hiburan orgen tunggal tersebut, memicu terjadinya konsumsi miras dan konsumsi narkoba. Sehingganya Pemko Pariaman melalui Satpol PP Kota Pariaman melakukan penertiban yang diatur oleh Perda Kota Pariaman Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pekat.

Di berbagai operasi, imbuh Handrizal, Satpol PP Kota Pariaman seringkali mengamankan muda-mudi yang masih berkeliaran hingga lewat tengah malam di cafe-cafe pinggiran jembatan dan muara. Penegakan Perda tidak seutuhnya mendapatkan dukungan dari masyarakat.

"Penertiban terhadap muda-mudi tersebut terkendala penolakan dari pedagang tempat kita mengamankan pelaku. Sebagai solusi dan dukungan adalah dukungan pencegahan dari orangtua mengawasi anak-anaknya," ulasnya.

Dalam kegiatan sosialisasi itu, ia mengajak anggota pengajian menwaspadai perilaku menyimpang LBGT atau hubungan sejenis yang saat ini mengancam generasi muda dan anak-anak di Kota Pariaman.

Beberapa waktu yang lalu, Satpol PP Kota Pariaman bersama masyarakat mengamankan dua orang pelaku LBGT. Meskipun kedua pelaku bukanlah warga Kota Pariaman, namun peristiwa tersebut adalah warning bagi warga Kota Pariaman agar dapat mewaspadai penyimpangan LBGT ini.

"Meskipun bukan warga kita, namun ini adalah warning kepada masyarakat bahwa perilaku LGBT telah masuk ke Kota Pariaman," jelasnya.

Sementara, penceramah agama Pariaman Ustadz Dedi Kurniadi, mengajak orang tua menjadi teladan yang baik untuk mendidik anak, bukan hanya dengan lisan, namun dengan mencontohkan perbuatan yang baik.

"Banyak masyarakat dan orang tua yang tidak mendukung Perda itu, karena faktanya banyak orang tua yang membiarkan orgen tunggal tetap berlangsung melebihi batasan waktu saat pesta pernikahan anak-anaknya," ungkapnya.

Ia mengatakan, perbuatan maksiat yang terjadi di sebuah kota, azab dan dosanya tidak hanya ditanggung oleh pelakunya saja. Namun Allah juga menghukum masyarakat sekitar yang membiarkan maksiat terjadi.

Menurutnya, agar selamat dari azab tersebut, masyarakat harus mencegah perbuatan maksiat dengan mendukung Perda Nomor 10 tahun 2013 Tentang Pekat

"Jika ada maksiat di lingkungan kita, cegahlah dengan tindakan. Dengan adanya aturan perda, kita harus dukung aturan ini dengan mengawasi keluarga masing-masing," pungkasnya. (Nanda)
Waspadai Serangan Serentak Teroris, Polres Pariaman Perketat Pengamanan
Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto, S.iK
Pariaman --- Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto instruksikan personil Polres Pariaman meningkatkan pengamanan di Mapolres, komplek Asrama Polisi dan pengamanan masing-masing personil.

Peningkatan kewaspdaan tersebut guna mencegah kemungkinan terjadinya serangan serentak oleh kelompok teroris kepada aset kepolisian, pasca terjadinya kabakaran Mapolres Dharmasraya yang diduga dilakukan oleh kelompok teroris pada hari Minggu (12/11) pukul 02.40 WIB dinihari.

"Jajaran Babinkamtibmas bersama masyarakat kita minta untuk memonitor hal-hal mencurigikan, jika ada segera dilaporkan," jelasnya.

Meskipun belum terdapat indikasi atau informasi tentang keberadaan kelompok atau jaringan teroris di wilayah hukumnya, namun untuk mengantisipasi itu, pihaknya telah menginstruksikan jajaran intelijen melakukan langkah early detection atau deteksi dini terhadap kemungkinan keberadaan kelompok teroris tersebut.

"Pengamanan kita tingkatkan, baik itu di Mako, Asrama dan juga bagi anggota. Meskipun laporan yang kita terima situasi kondusif, namun jajaran tetap harus waspada dan melakukan deteksi dan cegah dini," katanya.

Sementara itu terkait pengamanan Mapolres, dirinya menekankan personil yang bertugas khususnya yang piket, untuk tidak menyepelekan hal yang berbeda dari biasanya termasuk terhadap orang-orang yang tidak dikenal yang berada dilingkungan Mako. Meskipun peningkatan keamanan, Bagus memastikan pelayanan masyarakat tetap humanis.

"Peningkatan keamanan tentu, namun dalam hal pelayanan tetap dengan humanis dan optimal," pungkasnya.

Sebelumnya, Mapolres Dharmasraya ludes diduga dibakar oleh kelompok teroris pada Minggu dinihari. Dua orang yang diduga jaringan teroris tewas tertembak saat berupaya melawan petugas menggunakan busur dan anak panah.

Kapolda Sumatera Barat, Irjen Fakhrizal memastikan kebakaran Mapolres Darmasraya serangan teroris. Namun hingga saat ini, pihak Polda Sumatera Barat masih berkoordinasi dengan BNPT dan Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. (Nanda).
[Pileg 2019] 10 Parpol di Pariaman Desak KPU Tampah Jumlah Dapil dari 3 Menjadi 4

Pariaman --- Pengurus partai politik calon peserta pemilu 2019 di Kota Pariaman tanggapi beragam terkait penataan daerah pemilihan (dapil) pada pemilu legislatif tingkat Kota Pariaman 2019 mendatang.

10 dari 12 partai politik yakni Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Golkar, PBB, PAN, Partai Demokrat, Partai Perindro, Partai Hanura, Partai Berkarya, PKB mengingankan terjadinya penambahan dapil pada pemilu legislatif 2019 mendatang dari tiga daerah pemilihan menjadi empat pemilihan sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Pariaman.

Jika sebelumnya, kecamatan Pariaman Timur dan Pariaman Selatan digabung dalam satu dapil Pariaman II, jika terjadi penambahan akan terwakali masing-masing kecamatan.

"Usulan tersebut didasari terjadinya penambahan daerah pemilihan dari tiga daerah pemilihan menjadi empat daerah pemilihan sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Pariaman," ujar Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, Sabtu (11/11) siang.

"Selain itu,  penambahan pilihan didasari agar terjadinya pemerataan anggota dewan di setiap kecamatan yang ada di kota Pariaman dan pemerataan pembangunan di Kota Pariaman," ulasnya.

Sementara itu, 2 partai politik lainnya, yaitu PKS, PPP tetap mengusulkan daerah pemilihan tiga daerah pemilihan dengan pertimbangan penambahan daerah pemilihan terbentur belum cukupnya jumlah kursi sebanyak 12 pada daerah pemilihan Kota Pariaman II, yaitu Kecamatan Pariaman Timur dan Pariaman Selatan.

"Belum adanya penambahan kursi di DPRD Kota Pariaman karena jumlah penduduk belum mencukupi 100.000 lebih yang menjadi dasar penambahan kursi. Jika jumlah kursinya di Kota Pariaman II itu masih melebihi 12 kursi, belum bisa dipecah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria, mengatakan terkait penaatan ulang daerah pemilihan pada pemilu 2019  pihaknya telah mengundang seluruh parpol calon peserta pemilu legislatif 2019 pada rapat simulasi penghitungan kursi dan penataan dapil pemilu 2019.

Usulan parpol tentang opsi penambahan dapil atau tidak yang dilengkapi dengan argumen kelebihan dan kekurangannya akan disampaikan ke KPU RI pada rapat koordinasi di Palembang bulan depan.

"KPU Kota Pariaman hanya memfasilitasi usulan-usulan partai politik terkait penataan daerah pemilihan pemilu 2019, sedangkan keputusan ada di KPU Pusat," ujarnya.

Ia mengatakan, jumlah penduduk di Kota Pariaman mempengaruhi jumlah kursi di DPRD Kota Pariaman. Jika hingga Desember 2017 pada data DAK kependudukan yang diserahkan Kemendagri RI kepada KPU jumlah penduduk melebihi 100 ribu, maka jumlah kursi akan bertambah menjadi 25 kursi.

"Jika penambahan penduduk tidak melebihi 100 ribu lebih, tentu jumlah kursi bertambah, namun yang terpenting, usulan dari kawan-kawan partai politik terkait penataan dapil akan kita sampaikan ke KPU RI," katanya.

Ia berkata, penambahan daerah pemilihan berdasarkan kecamatan yang ada di Pariaman, akan memperkuat legitimasi anggota dewan di DPRD kota Pariaman yang mewakili kecamatannya masing-masing. (Nanda)