Jaring Pendamping Genius, PAN Pariaman Buka Pendaftaran Balon

Pariaman -- Meskipun telah menetapakan Genius Umar sebagai bakal calon (balon) walikota Pariaman yang diusung pada Pilkada Pariaman 2018 mendatang, DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pariaman tetap akan membuka pendaftaran balon.

Ketua DPD PAN Kota Pariaman, Priyaldi di Pariaman, Jumat (14/7/2017), mengatakan, pendaftaran akan dibuka pada tanggal 21 Juli hingga 28 Juli 2017 pukul 08.00 WIB hingga pukul 14.00 WIB di Kantor DPD PAN Kota Pariaman.

Ia menyebut pembukaan pendaftaran balon dilakukan setelah diinstruksikan oleh DPP PAN sesuai dengan surat tertanggal 21 Juni 2017 lalu.

"DPP sudah menginstruksikan pada bulan lalu untuk membukan pendaftaran balon walikota dan wakil walikota. Namun melalui pleno DPD, akhirnya baru akan dibuka tanggal 21 Juli mendatang," sebutnya.

Dia menegaskan, meskipun DPD PAN Kota Pariaman membuka pendaftaran balon, namun DPD PAN tetap komit mengusung Genius Umar sebagai balon walikota seperti yang telah dinyatakan selama ini.

"DPD PAN Kota Pariaman telah memplenokan mengusung Genius Umar sebagai balon walikota Pariaman, namun jika ada pada saat pendaftaran nanti mendaftar balon walikota, maka DPD PAN akan menyampaikan perihal Genius Umar yang telah diplenokan. DPD PAN sebetulnya fokus untuk menjaring balon wakil walikota untuk diusung dengan Genius Umar," ujarnya.

Selain membuka pendaftaran balon walikota dan wakil walikota, DPD PAN Kota Pariaman juga sedang membangun koalisi dengan parpol lain.

"Kita sudah mulai membangun koalisi, kita sudah ada komunikasi dengan beberapa parpol untuk kemungkinan berkoalisi," pungkasnya.

Nanda
Banjir Dukungan, Jamohor Maju Pilkada Pariaman

Pariaman -- Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Kota Pariaman, H Bagindo Jamohor, S.Sos, M.Msip nyatakan sikap resmi maju pada bursa Pilkada Pariaman 2018. Ia membidik kursi wakil walikota Pariaman sebagai target realistis.

"Atas dukungan dan dorongan dari tokoh masyarakat Pariaman dan akar rumput, saya siap maju Pilkada Pariaman 2018," ungkap Jamohor di Pariaman, Jumat (14/7/2017).

Wakil Ketua Baznas Kota Pariaman itu mengaku telah menyiapkan diri dan sejumlah program yang akan ia terapkan jika terpilih nanti. Ia menilai pembangunan yang telah ada sekarang perlu ditingkatkan, terutama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur saat ini telah berjalan dengan baik. Pariwisata menggeliat dan menjadi salah satu daerah tujuan wisata utama di Sumatera Barat. Ke depan, selain merawat dan membenahi yang telah ada, pengembangan ekonomi berbasis kelompok masyarakat ekenomi lemah harus ditingkatkan," ungkap dosen ilmu pemerintahan itu.

Jamohor yang pernah menjadi anggota DPRD termuda dan menjabat selama tiga periode berturut-turut itu, menginginkan terciptanya pemerataan ekonomi masyarakat dengan stimulasi ekonomi dari pemerintah daerah.

"Kemajuan suatu daerah bisa dilihat dari pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Hal itu perlu sebuah program untuk menstimulasinya. Jurang dalam antara si kaya dan si miskin merupakan persoalan klasik di negara kita. Ini mesti kita benahi, terutama skala Kota Pariaman," imbuh politisi senior itu.

Terkait tingkat keterpilihannya, Jamohor mengatakan dalam berbagai survey yang dilakukan khusus bakal calon wakil walikota, dirinya masih yang tertinggi hingga saat ini. Bahkan untuk tingkat keterpilihan sebagai bakal calon walikota, dirinya masih diperhitungkan.

"Namun begitu saya harus realistis. Komunikasi dengan partai politik dan bakal calon walikota juga berjalan dengan baik," sambungnya.

Karena politik itu dinamis, Jamohor belum mau mengungkap dengan siapa dia akan berpasangan nanti. Meski begitu ia menampik rumor akan berpasangan dengan salah satu calon rantau.

"Kita lihat perkembangannya. Apa yang diinginkan masyarakat (berpasangan dengan), itulah keputusan saya nanti," pungkasnya.

OLP
Diakui Bank Dunia Kelola ADD, DPRD Banjar Kunker ke Pariaman

Manggung -- Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimatan Selatan, lakukan kunjungan kerja ke Kota Pariaman, Jumat (14/7/2017). Rombongan dewan itu diterima di ruang rapat gabungan DPRD Kota Pariaman oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman Riza Saputra didampingi Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Fitri Nora.

Rombongan berjumlah 17 orang itu dipimpin Mulkan sekaligus Ketua Komisi I di DPRD Kabupaten Banjar. Mulkan mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mempelajari pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Menurutnya Kota Pariaman dianggap berhasil dalam pengelolaan ADD sehingga mendapat penghargaan dan apresiasi dari The Work Bank (Bank Dunia). Pariaman satu-satunya daerah di Indonesi yang menerima penghargaan dari lembaga independen tersebut.

“Kami ingin studi komparatif terkait dengan pengelolaan dana desa. Kota Pariaman mendapatkan penghargaan oleh Work Bank. Tentunya lembaga independen ini tidak mungkin memberikan penghargaan sembarangan, tanpa adanya kelebihan dari yang lain,” kata Mulkan.

Pada kesempatan itu, selain membahas dana desa, Riza Saputra berkesempatan memaparakan berbagai program unggulan pembangunan Kota Pariaman. Sebagai daerah tujuan wisata, banyak iven yang dilaksanakan oleh pihaknya, baik skala nasional maupun internasional untuk meningkatkan kunjungan wisata.

“Kita mempunyai garis pantai sepanjang 12 km dan bejejer lima pulau yang indah dan cantik sebagai daya tarik wisata. Berbagai iven juga dilaksanakan di sini untuk menarik wisatawan, seperti pesta budaya tabuik, triathlon dan iven TDS (Tour de Singkarak),” kata Riza.

Dikatakan, walaupun pemerintahannya kota, pemerintahan terendah masih mempertahankan pemerintahan desa, tidak seperti kebanyakan daerah lain di Indonsia yang pemerintahan terendanya sudah menggunakan kelurahan.

“Pariaman kota yang unik, walaupun pemerintahannya kota, kita masih memakai pemerintahan desa. Hal ini membawa berkah tersendiri bagi kita, sehingga bisa memperoleh anggaran dana desa dari pusat. Makanya kita pertahankan,” tambahnya.

Terkait pengelolaan dana desa, Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMD Kota Pariaman, Yurnalis, mengatakan Kota Pariaman sudah sejak tahun 2015 mendapatkan anggaran dana desa untuk 55 desa yang ada.

Pengelolaan keungan sudah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Dalam penggunaan aplikasi tersebut pihaknya selalu didampingi oleh BPKP Provinsi Sumbar.

“BPKP Sumbar guru bagi kami, yang melatih kami dan aparatur desa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga kami hanya menuruti aturan yang sudah ada. Jadi ketika ada terjadi kendala dan permasalahan, mereka siap membantu,” ulas Yurnalis.

Doni
Nelayan Pasir Baru Terima Alat Tangkap dan Pengolahan Ikan

Pasir Baru -- Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur menyerahkan sertifikat tanah sekaligus bantuan alat tangkap dan pengolahan ikan kepada masyarakat Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau di aula lelang ikan PPI Pilubang, Kamis (13/7/2017).

Sertifikat yang diserahkan bernama Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat). Sebanyak 96 persil untuk nelayan dan 10 persil untuk pembudidaya.

Bantuan lainnya berupa mesin tempel untuk 7 orang penerima, terdiri dari kapasitas mesin 15 PK sebanyak 6 unit, dan 5 PK sebanyak 1 unit. Kemudian bantuan sarana alat tangkap ikan jaring monofilamen sebanyak 14 paket untuk 14 orang penerima.

Untuk sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan, Suhatri Bur serahkan 4 paket untuk 4 kelompok nelayan. Terdiri dari pengolahan ikan budu, pengolahan kerupuk ikan, pengolahan bakso ikan, rakik, sala lauak, nuget dan ikan kering.

Kepada nelayan yang menerima bantuan, Suhatri Bur berpesan tak lupa bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan bersyukur ada harapan akan dapat tambahan bantuan.

"Janji Allah, siapa orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Ku, akan ditambah dan siapa yang tidak pandai bersyukur, ingatlah azab-Ku lebih dahsyat,” ujar Suhatri Bur.

Dikatakan, penerima bantuan agar lebih terpacu untuk peningkatan ekonomi. Dengan bantuan tersebut para warga mendapatkan kemudahan dalam berusaha supaya lebih menghasilkan.

"Selama ini tidak pakai alat, kini telah ada alatnya. Mari kita gerakkan sektor nelayan untuk penunjang ekonomi demi tercapainya kesejahteraan," sebutnya.

Kelompok penerima bantuan terdiri dari kelompok wanita pengelola hasil tangkap ikan Sinar Laut, Wanita Sepakat dan kelompok Wanita Saiyo. Bantuan bersumber dari dana aspirasi DPRD Padangpariaman almarhum Zuardin dan Dwi Warman.

Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Perikanan Padangpariaman Alfian, Kabag Humas dan Protokol Andri Satria Masri, Kepala ATR/BPN Padangpariaman, Camat Sungai Limau Defriatos, Sekretaris Kecamatan Sungai Limau Anton Wira Tanjung dan tokoh masyarakat beserta warga setempat.

TIM
Semester Awal 2017 Padangpariaman Terbitkan 268 IMB Unit Rumah
Kadis PMPTP Hendra Aswara menandatangani penerbitan perizinan di Ruang Kerjanya di Pariaman, Jumat (14/7).
Pariaman -- Kalangan dunia usaha yang bergerak di bidang perumahan atau developer, menjadi prioritas dalam percepatan pelayanan perizinan. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Padangpariaman Hendra Aswara memastikan dalam proses penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hanya membutuhkan satu hari kerja. Tentunya sepanjang administrasi lengkap dan telah memenuhi kewajiban retribusi daerah.

“Sesuai arahan Bupati, kita dukung sektor bisnis perumahan terutama penerbitan IMB. Jadi prosesnya hanya satu hari setelah persyaratan lengkap. Ini bentuk aksi nyata kita mempermudah perizinan,” ujar Hendra di ruang kerjanya, Pariaman, Jumat (14/7/2017).

Untuk perizinan jenis SITU, SIUP dan TDP, lanjut Hendra, pemohon bisa menunggu dalam waktu tidak sampai satu jam. Sistem perizinan satu pintu akan memperlekas segala urusan di dinas itu.

Di saat yang sama Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan, Heri Sugianto, menyebut, untuk persyaratan yang harus dibawa dan dilengkapi dalam setiap kepengurusan, pemohon dapat mengakses website perizinan di wwww.padangpariaman.go.id, sedangkan untuk retribusi daerah bisa disetor melalui bank setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

“Untuk semester pertama 2017 ini kita sudah keluarkan 268 unit perumahan. Ada sekitar 200-an IMB lagi yang akan masuk,” ujar Heri.

Sebelumnya, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni meminta aparatur yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar terus berinovasi dalam melayani masyarakat. Semua pelayanan harus mudah, murah, cepat, dan transparan serta anti pungutan liar.

Setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) berlomba-lomba memberi yang terbaik. “Masyarakat harus dibuat nyaman” ujar Ali Mukhni.

TIM
LK3 Padangpariaman, "Ayah Rutiang" Harus Dihukum Berat
Ilustrasi
Sungailimau -- Kasus pencabulan yang dilakukan ayah kandung terhadap anaknya sendiri secara berulang kali, memalukan masyarakat Padangpariaman. Hal ini patut menjadi perhatian semua pihak agar tidak terulang lagi di masa mendatang.

Ketua Lembaga Konsultasi Keluarga Kesejahteraan (LK3) Padangpariaman, Rahmat Tuanku Sulaiman mengungkapkan hal itu, Jumat (14/7/2017) menangkapi kasus pencabulan ayah kandung AF (42) terhadap anaknya  DPS (18) di Nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungailimau Padangpariaman.

Kasus itu terungkap Selasa (11/7/2017) lalu oleh laporkan ibu korban ke Mapolsek Sungailimau. Hasil visum yang diperoleh kepolisian dari dokter menyatakan organ kewanitaan korban dinyatakan mengalami kerusakan. 

Menurut Rahmat, dari banyak kasus pencabulan atau kekerasan seksual, pelaku lebih dominan orang dekat sendiri dari korban. Pelakunya seharusnya merupakan orang yang melindungi korban sebagai orang dekat, termasuk anggota keluarga.

"Namun kenyataannya jadi sasaran tindakan tidak bermoral tersebut. Kasus ayah mencabuli anak ini bukan yang pertama di Padangpariaman. Akhir tahun 2016 lalu, kasus serupa terjadi di Nagari Sikucur,” kata Rahmat.

Dikatakan Rahmat, ke depan setiap keluarga jangan terlalu percaya meninggalkan anak perempuan di rumah sendiri bersama laki-laki. Sekalipun laki-laki tersebut masih kerabat sendiri.

“Jika anak perempuan tersebut menunjukkan kelainan atau perubahan yang mencurigakan dari kehidupan kesehariannya, ibunya sebagai orang yang paling dekat dan merasakan psikologis perempuan, harus menyelidikinya,” imbuh Rahmat.

Sementara itu, Pekerja Sosial LK3 Padangpariaman Armaidi Tanjung mengatakan, kasus pencabulan itu harus ada shockterapy bagi pelaku. Selain hukuman  yang lebih berat diputuskan pengadilan, hukuman sosial pun harus diberikan kepada pelaku.

“Sedangkan korban  yang sudah menderita secara fisik, psikis dan sosial, harus dipulihkan dengan pendekatan yang lebih manusiawi. Jangan sampai stigma korban pencabulan yang diberikan masyarakat menyebabkan korban semakin tertekan dan menambah penderitaannya,” kata Armaidi Tanjung penulis buku Potret dan Masalah Pekerja Anak itu.

Kasus pencabulan di lingkungan keluarga, kata Armaidi Tanjung, menunjukkan semakin lemahnya ketahanan keluarga. Ayah sebagai kepala keluarga seharusnya melindungi istri dan anak dalam berbagai aspek, termasuk tindakan amoral yang dapat menghancurkan masa depannya.

“Pencabulan ayah terhadap anak tersebut, berarti si ayah tidak lagi menjadi pelindung bagi anaknya. Tapi malah menghancurkan harga diri dan kesucian anak kandung sendiri,” pungkas Armaidi.

Kapolres Pariaman, AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto di Pariaman mengatakan, perbuatan itu telah dilakukan tersangka sejak korban berumur 15 tahun. AF yang merupakan petani dan urang sumando Kuranji Hilir itu tinggal satu atap dengan korban beserta istri.

"Perbuatan itu ia lakukan sejak awal tahun 2015 dan berulang-ulang hingga tahun 2016," jelasnya.

Akibat tidak tahan lagi oleh perlakuan ayahnya, korban sempat menghilang selama dua bulan dari rumah. Saat dicari oleh ibunya, korban menceritakan semua perlakuaan ayahnya kepada sang ibu saat ia diminta kembali ke rumah.

Akibat laku tak bermoral, AF "ayah rutiang" dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Tersangka dikenai pasal 81 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.

TIM
AF "Ayah Rutiang" Cabuli Anaknya Sejak Masih Usia Bawah Umur
AF usai diamankan polisi di Mapolsek Sungailimau. Foto: Nanda
Sungailimau -- Kasus pencabulan ayah kepada anak kandungnya yang terjadi di Kuranji Hilir, Sungailimau, Padangpariaman, kini memasuki babak baru.

AF, 42 tahun, warga nagari Kuranji Hilir, Kecamatan Sungailimau akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan atas kasus pencabulan anak kandungnya sendiri, DPS (18) oleh penyidik Unit Reskrim Polsek Sungailimau.

Sebelumnya, AF diamankan, Selasa (11/7) setelah dilaporkan oleh istrinya atas dugaan pencabulan kepada DPS yang merupakan darah dagingnya sendiri.

Kapolres Pariaman, AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto di Pariaman, Kamis (13/7/2017), mengatakan, dari hasil pemeriksaan penyidiknya terhadap tersangka AF, diketahui perbuatan itu telah dilakukan tersangka sejak korban berumur 15 tahun.

"Dari pemeriksaan tersangka, diakui memang benar perbuatan yang dilaporkan tersebut benar ia lakukan sejak awal tahun 2015 dan berulang-ulang hingga tahun 2016," jelasnya.

Selain keterangan tersangka, korban dan sejumlah saksi, sangkaan kepada AF juga diperkuat dengan hasil visum korban yang mengalami kerusakan.

"Hasil visumnya sudah sama penyidik, dan keterangan dokter menyatakan ada kerusakan pada bagian organ kewanitaan korban," jelasnya.

Akibat perbuatan "ayah rutiang" tersebut, ia dijerat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak. Tersangka dikenai pasal 81 dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun.

Nanda
PPP Kubu Mana Ikut Pilkada Pariaman? Ini Jawaban Ketua KPU
Jumpa pers KPU Kota Pariaman beberapa waktu lalu. Foto: OLP
Air Santok -- KPU Kota Pariaman pastikan hanya satu kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diterima dalam pendaftaran calon kepala daerah di Pilkada Pariaman 2018.

Karena sebelumnya santer isu dualisme dalam tubuh PPP di tingkat pusat, KPU hanya menerima satu kepengurusan yang mendapatkan pengesahan dari Kemenkum HAM.

"Hal tersebut sebagaimana surat edaran KPU Pusat yang kami terima sebelum Pilkada serentak 2017. Surat edaran KPU merujuk pada SK Menkum HAM dan keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan kepengurusan PPP yang sah secara hukum ialah PPP kubu Romi," ujar Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria di kantor KPU Kota Pariaman di Desa Air Santok, Pariaman Timur, Kamis (13/7/2017).

Hal itu menurutnya mutlak dilaksanakan di setiap KPU daerah yang menghelat Pilkada serentak 2018. Selain PPP kubu Romi, dianggap tidak sah atau tidak akan diterima berkas pencalonan kepala daerahnya.

Untuk Kota Pariaman sendiri, Boedi menilai hanya ada satu kepengurusan PPP. Oleh sebab itu ia memperkirakan tidak akan ada masalah dalam hal pencalonan di kemudian hari.

Sosialisasi dan Alat Peraga Kampanye

Di lain pihak, Boedi menyatakan saat ini KPU Kota Pariaman sedang menyiapkan tahapan Pilkada Pariaman yang akan dimulai bulan September 2017 mendatang. Pihaknya fokus bagaimana meningkatkan jumlah partisipasi pemilih dengan langkah sosialisasi melibatkan lintas sektor dan segenap lapisan masyarakat.

Menyasar pemilih pemula, pihaknya akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah dan kampus-kampus dalam kegiatan bertajuk KPU Goes to School dan KPU Goes to Campus.

KPU juga akan melibatkan ustad penceramah, niniak mamak, PKK dan unsur lapisan masyarakat lainnya. Di samping itu, pihaknya juga akan menurunkan mobil keliling yang akan melakukan sosialisasi setiap harinya ke seluruh desa dan kelurahan yang ada di Kota Pariaman.

"Mobil keliling nantinya akan berhenti di desa atau kelurahan untuk melakukan sosialisasi. Kita akan kemas agar menarik perhatian masyarakat dengan undian kuis berhadiah," ungkap Boedi.

Dalam hal pencalonan kepala daerah ke KPU memiliki dua jalur, yakni jalur partai politik dan jalur independen. Untuk pasangan calon kepala daerah yang akan maju lewat independen akan mendaftar lebih dulu dibanding dari partai politik, yakni mulai tanggal 25 hingga 29 November 2017. Sedangkan pendaftaran calon dari partai politik, dimulai tanggal 8 hingga 10 Januari 2018.

Boedi mengakui hingga saat ini belum ada calon independen yang melakukan konsultasi ke KPU Kota Pariaman meski pihaknya telah lama mengimbau hal tersebut dilakukan bagi pasangan calon dari jalur perseorangan tersebut.

"Hingga saat ini belum ada satu pun bakal calon dari independen melakukan konsultasi, padahal kita telah mengimbau jauh-jauh hari," terangnya.

KPU Kota Pariaman, tambah Boedi menjamin 100 persen APK jenis baliho dan umbul-umbul. Pasangan calon yang telah mendaftar ke KPU tidak diperbolehkan memasang jenis APK yang 100 persen ditanggung oleh KPU itu.

Untuk stiker, spanduk dan brosur masing-masing pasangan peserta pilkada diperbolehkan membuat dalam jumlah tertentu. KPU sebagai penyelenggara Pilkada juga telah menyediakannya APK tersebut dalam prosentase tertentu.

"Untuk APK jenis baliho dan umbul-umbul KPU telah menyediakannya 100 persen. KPU juga menyediakan brosur, stiker dan spanduk, tapi calon diperbolehkan dalam batasan tertentu," tandasnya.

OLP