Ketua BPK Sebut Ali Mukhni Salah Satu Bupati Terbaik Indonesia
Ketua BPK RI DR. Harry Azhar Azis, MA memberikan kuliah umum dalam rangka program  BPK Goes To Campus di STIT Syekh Burhanuddin, Pariaman, Kamis (16/3).


Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Azis, memuji keberhasilan Bupati Ali Mukhni dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Padangpariaman.

 

Ada empat hal yang menjadi perhatian Harry, yaitu pertama, realisasi APBD tahun 2016 Padangpariaman sebesar 95,52%-- adalah yang tertinggi di Sumatera Barat. Menurutnya berarti, Sistim Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Keuangan Daerah telah berjalan dengan baik.




Kedua, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan dapat terealisasi sebesar 98,17%. Ketiga, Penyusunan APBD 2017 di mana belanja modal sebesar 54% dan belanja pegawai hanya 46%. Keempat, Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD 2016.

Apresiasi  tersebut ia sampaikan ketika menghadiri acara BPK Goes To Campus di STIT Syekh Burhanuddin, Pariaman, Kamis (16/3/2017).  Turut hadir Anggota DPR RI Refrizal, Kepala Perwakilan BPK RI Sumbar, Eliza, Sekda Jonpriadi, Sekdako Pariaman Indra Sakti dan Kepala BPKD, Hanibal.

"Saya kira Pak Ali Mukhni, salah satu bupati terbaik di Indonesia," ungkap Harry.

Selanjutnya, mantan Anggota DPR RI itu juga memuji kegigihan Ali Mukhni yang berhasil menggaet triyunan dana pusat dalam membangun mega proyek di Sumatera Barat. Contohnya, Pembangunan Balai Diklat Pelayaran di Tiram seluas 50 hektar yang akan menelan dana Rp1,3 trilyun. Ia tahu untuk mendapatkan program nasional, seorang kepala daerah harus "nyinyir" dan harus lihai dalam pembebasan lahan.

"Kita bangga, karena kelak Balai Diklat Pelayaran menjadi yang termegah di Indonesia. Jadi, pelaut kita bisa bersaing di dunia internasional," ujar Pria Kampung Dalam kelahiran Tanjung Pinang itu.

Sementara itu Bupati Ali Mukhni mengatakan pujian yang dilontarkan Ketua BPK RI tersebut suatu motivasi untuk bekerja lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Keberhasilan-keberhasilan yang dicapainya merupakan buah kerja keras seluruh stakeholders dan dukungan masyarakat ranah dan rantau. Melayani masyarakat merupakan komitmennya dalam memimpin derah yang dikenal penghasil cokelat itu.

"Sering saya sampaikan bahwa tidak ada istilah Penjabat di Padangpariaman, yang ada adalah pelayanan masyarakat. Dan kita punya motto 'dengan kebersamaan kita bangun Padangpariaman'," kata Alumni Harvard Keneddy School di Amerika Serikat itu.

Ia menyatakan bahwa banyak bupati dan walikota yang bertanya kepada dia apa saja kiat dalam menggaet dana pusat dan merealisasikan anggaran secara maksimal itu. Ali Mukhni memberikan tips, agar setiap kepala daerah harus rajin turun ke lapangan, tinjau pekerjaan secara langsung dan jangan percaya dengan laporan anak buah semata.

Kemudian, lanjutnya, seluruh pekerjaan fisik melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik harus dilaksanakan awal tahun. Menurut laporan, Padangpariaman adalah daerah yang pertama mengumumkan tender sebanyak 33 paket pada bulan Januari lalu. Ia optimis bisa mendorong sebanyak 110 paket lelang pada akhir Maret ini.

"Jadi seluruh pekerjaan fisik telah selesai bulan Oktober," sambungnya.

Atas kerja keras keras itu, masih kata bupati, Padangpariaman diapresiasi positif oleh pemerintah pusat dengan mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebanyak Rp51 milyar. Dana tersebut akan digunakan untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.

Pembangunan fisik tahun 2017, tandas Ali Mukhni, antara lain Lanjutan Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Parit Malintang sebesar Rp30 milyar, Jembatan Guguk Kayu Tanam sebesar Rp5 milyar.

"Kemudian Lanjutan  Pembangunan Mesjid Agung Syekh Burhanuddin sebesar Rp4 milyar, Lanjutan Pembangunan Mesjid Raya Padangpariaman sebesar 10 Milyar dan Lanjutan Pembangunan Perkantoran Kawasan Ibukota," pungkasnya.

TIM
BPK Goes to Campus STIT SB, Ketua BPK: IPM Indonesia Peringkat Rendah Dunia



Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Harry Azhar Aziz, berikan kuliah umum di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Syekh Burhanudin (SB), Pariaman, dalam program bertajuk BPK Goes to Campus, Kamis (16/3/2017).

Turut hadir dalam kesempatan itu Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, Sekdako Pariaman Indra Sakti, Anggota DPR RI Refrizal, Kapolres Pariaman AKBP Ricko Junaldy dan Ketua STIT Syekh Burhanudin, Rasyidah.

Harry Azhar Aziz, putra Kampung Dalam itu, meminta mahasiswa STIT SB Pariaman meningkatkan kualitas agar bisa bersaing di tingkat nasional. Mahasiswa Pariaman kata dia harus bermimpi besar dan menempuh pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sampai ke luar negeri.

Dengan banyaknya generasi muda Indonesia yang terpelajar, maka indonesia akan semakin maju dan berkembang ke arah yang lebih baik. Ia juga berjanji akan merekomendasikan mahasiswa Pariaman mendapat program beasiswa, namun harus memenuhi kriteria tertentu.

Dalam kuliah umumnya, ia menyatakan pentingnya komitmen bersama termasuk dari perguruan tinggi untuk menciptakan tata kelola keuangan negara yang bersih dan akuntable, transparan serta bebas dari korupsi.

"Pemerintah telah menetapkan 9 program prioritas dalam RPJMN 2015-2019 yang dikenal dengan Nawacita. Dari 9 program itu, pendidikan mendapatkan prioritas oleh pemerintah dengan dukungan 20 persen dana dari APBN," ujarnya.

Berdasarkan data yang dirilis UNDP 2015 terkait nilai Human Development Index (HDI) tahun 2014 atau indek pembangunan manusia (IPM), sebut dia, Indonesia menempati peringkat 110 dari 188 negara yang disurvei. Kondisi IPM tersebut menunjukkan tingkat daya saing sumber daya manusia Indonesia yang masih rendah.

"Salah satu peran strategis perguruan tinggi saat ini adalah membangun daya saing sumber daya manusia Indonesia. Pada umumnya dunia pendidikan Indonesia telah tertinggal. Kondisi itu menuntut agar perguruan tinggi memulihkan perannya untuk terlibat langsung sebagai agen perubahan masyarakat," sebutnya.

Ia juga menyatakan peran BPK dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Pemeriksaan BPK merupakan upaya untuk mendorong akuntabilitas, transparansi  dan perwujudan kesejahteraan rakyat.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni pada kesempatan itu menyatakan pihaknya sangat peduli dunia pendidikan dalam bentuk penyaluran beasiswa sebesar Rp2 milyar per tahun bagi pelajar Padangpariaman.

Selain itu, terkait rencana pembangunan Institut Negeri Syekh Burhanuddin di kawasan terpadu pendidikan dan perkantoran di Korong Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, telah diserahkan hibah tanah lokasi kampus-- langsung kepada Menristek RI.

Pihaknya mengaku telah menyediakan lahan di lokasi itu dan akan membangun tiga kampus, antara lain, PNP, ISI Padang Panjang dan STIT SB Pariaman. STIT SB saat ini menurutnya masih menempati aset milik Pemko Pariaman.

"Ada beberapa aset Pemkab Padangpariaman terletak di Kota Pariaman yang tidak dapat diserahkan kepada Pemko Pariaman, salah satunya Kantor Bupati Padangpariaman di dekat lapangan merdeka, karena sangat bersejarah," sambungnya.

Ketua STIT SB Rasyidah menambahkan, seiring perpindahan kampus STIT SB ke kawasan Tarok Kapalo Hilalang, status STIT SB berubah menjadi Institut Syekh Burhanuddin.


TIM
Temuan LKS Konten Dewasa, Fitri Nora Imbau Pihak Sekolah Rapat dengan Walimurid
Isi soal LKS yang tak layak bagi anak (foto istimewa walimurid)



DPRD Kota Pariaman menyayangkan beredarnya buku agama lembar kerja siswa (LKS) kepada murid kelas dua SD di SD 01 Pauah, Kuraitaji, Pariaman Selatan, yang diduga berisi konten dewasa.

"Mungkin ini akibat kelalaian (oknum) guru, karena tidak mungkin guru bermaksud buruk kepada siswanya," ujar anggota DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora, Kamis (16/3/2017), melalui wawancara telepon dewan wartawan.

Agar kejadian serupa tidak terulang, ujar anggota dewan dari daerah pemilihan Pariaman Selatan itu, pihak sekolah hendaknya mengadakan rapat bersama dengan para walimurid dengan menyertakan pihak dinas dan komite sekolah untuk membahas hal tersebut.

"Dengan adanya rapat bersama itu tentu akan ada keputusan yang dibuat secara bersama pula, agar kejadian serupa tidak terulang kembali," sambungnya.

Ia menyampaikan pendidikan konten dewasa memang ada diajarkan ke murid-murid sekolah, tapi tidak layak bagi anak yang masih usia kelas dua SD karena akan membuat anak-anak menjadi bingung dan bertanya kepada orangtuanya.

"Bagi walimurid bahkan guru sendiri jika ditanya, pasti bingung juga kan menerangkannya. Jadi buku tersebut harus ditarik," sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kota Pariaman, Jafreki, menyatakan pihaknya telah meminta guru dan kepala sekolah setempat untuk segera menarik LKS tersebut dari siswa.

"Hari ini sedang dilaksanakan oleh sekolah bersangkutan dan akan diserahkan ke Disdikpora," sebutnya.

Pihak dinas sendiri, imbuh Jafreki, juga telah membuat surat edaran ke SD dan SMP untuk melarang pihak sekolah menjual LKS kepada murid. Karena menurutnya LKS yang dibagikan kepada murid bersifat gratis yang didanai dari dana BOS.

Jafreki menceritakan, awal mula beredarnya buku agama Islam LKS di SD tersebut, bermula dari datangnya agen buku itu ke sekolah menemui guru.

Buku berjudul As-Salam terbitan Usaha Makmur, Solo, sebanyak 42 eksemplar itu akhirnya dibeli oleh guru dan dicicil oleh murid kepada guru bersangkutan.

"Semoga ini jadi pembelajaran berharga bagi guru bersangkutan dan guru lainnya," pungkasnya.

OLP
Disdikpora Pariaman Tarik Buku LKS Agama SD Konten Dewasa



Pemerintah Kota Pariaman melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) menarik peredaran buku Lembar Kerja Siswa (LKS) Agama Islam kelas dua SD yang diduga mengandung materi dewasa.

Pihak dinas, kata Sekretaris Disdikpora Pariaman, Jafreki, Rabu (15/3/2017), kepada wartawan menyampaikan bahwa pihaknya telah menginstrusikan kepala sekolah agar menarik buku LKS tersebut dari sekolah mereka.

"Materi pelajaran LKS tersebut tidak tepat diajarkan kepada anak didik kelas dua SD karena dapat merusak moral. Karena itu kami tindaklanjuti persoalan ini, sebab telah meresahkan masyarakat terutama para walimurid," ujar Jafreki.

LKS berjudul As-Salam terbitan Usaha Makmur, Solo, itu diedarkan kepada anak didik tanpa izin pihak sekolah diduga oleh oknum guru bersangkutan. Penjual LKS itu menurutnya langsung saja menjualnya kepada murid padahal menjual buku langsung ke murid di sekolah itu dilarang.

"Jika ada oknum guru yang sengaja menjual LKS untuk mencari keuntungan pribadi, maka dinas akan memberinya sanksi," tegasnya.

LKS konten dewasa tersebut ditemukan di SD Negeri 01 Pauah, Kuraitaji, Pariaman Selatan, yang telah didistribusikan sebanyak 42 eksemplar kepada murid SD kelas dua.

Tomi (37), walimurid SD setempat mengaku khawatir dengan buku LKS tersebut yang sempat dibaca anaknya.

"Kami khawatir LKS ini dapat merusak moral anak karena siswa kelas dua SD belum pantas mempelajari materi dalam buku itu," katanya.

Ia mengapresiasi pemerintah daerah yang lekas menarik peredaran LKS tersebut. Ke depan ia berharap para majelis guru lebih selektif dalam membantu mencerdaskan anak bangsa.

TIM
Baru Dilantik, Pengurus KAN IV Angkek Padusunan Miliki Kantor Baru


Walikota Pariaman diwakili Asisten III Lanefi resmikan pemakaian kantor Kerapatan Adat Nagari (KAN) IV Angkek Padusunan sekaligus menyaksikan pelantikan Pati Ampalu-- pengurus KAN periode 2017-2022 di kantor yang dihuni di Desa Talago Sariak, Rabu (15/3/2017).

Menurut walikota disampaikan Lanefi, pemerintah saat ini memiliki komitmen besar dalam menghidupkan kembali roh bernagari alam Minangkabau di Kota Pariaman. Oleh sebab itu bagi setiap KAN yang telah menyerahkan tanahnya ke pemerintah, langsung dibangunkan kantor melalui dana ABPD Kota Pariaman.

Ungkap dia, saat ini saja sudah lima kantor KAN yang telah dibangun oleh Pemko Pariaman plus dana operasional tahunan sejumlah Rp12 juta per kantor KAN.

Kantor KAN yang telah dibangun, harap walikota, agar dipergunakan untuk kegiatan musyawarah nagari, pelestarian adat budaya kepada generasi muda, sehingga keminangan Pariaman benar-benar terlihat rohnya.

Ia menambahkan, keberadaan Dubalang dan Barakai di setiap desa di Pariaman dan merupakan yang pertama di Sumbar, adalah bukti nyata kembali hidupnya roh bernagari di Pariaman.

Ketua KAN IV Angkek Padusunan yang baru dilantik Amir Hosen Dt Bandaro Putiah, menyatakan, KAN IV Angkek Padusunan melingkupi 7 desa di Kecamatan Pariaman Timur, yaitu Desa Talago Sariak, Pakasai, Kampung Gadang, Kampung Baru Padusunan, Bato, Batang Kabuang dan Desa Koto Marapak

"Tanah kantor KAN ini dibeli dari swadaya masyarakat sebesar Rp70 juta, untuk pembangunannya, dibangun oleh Pemko Pariaman. Karena itu kami mengucapkan terimakasih atas perhatian Pemko Pariaman terhadap kehidupan banagari di Kota Pariaman," ujarnya.

Hadir dalam acara itu Anggota DPRD Sumbar, Zalman Zaunit, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Nurdin, Kepala Dinas Kominfo Yalviendri, Kepala Dinas Koperindag dan UKM Gusniyeti Zaunit, Camat Pariaman Timur Hendri Chaniago dan Pengurus LKAAM Pariaman.

Ikut dilantik Sekretaris KAN Syahmial dan Bendahara Syahril Sjahnuddin bersama 33 pengurus KAN IV Angkek Padusunan lainnya yang dilantik oleh Wakil Ketua LKAAM Kota Pariaman Samwir Ali.

TIM
Perluas Pemasaran Cokelat Adam, Padangpariaman Kerjasama dengan Minang Mart



Pemerintah Kabupaten Padangpariaman akan menjalin kerjasama dengan Minang Mart untuk memasarkan Cokelat Adam di Sumatera Barat bagi wisatawan.

"Kita lihat peluang keberadaan Minang Mart dapat menjadi mitra pemasaran Cokelat Adam," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Padangpariaman Hendra Aswara di Gerai Minang Mart, Parak Laweh, Padang, Senin (13/3/2017).

Ia menyatakan Cokelat Adam saat ini telah memiliki pelanggan tetap yang tersebar di Kota Padang. Melalui Lapau Cokelat di Anai Resot, Kayu Tanam, pelanggan minta dikirim paket Cokelat Adam via mobil travel dari Bukittinggi menuju Padang.

"Jadi dengan kerja sama ini pelanggan bisa mendapatkan Cokelat Adam di delapan Gerai Minang Mart Kota Padang," ujar Hendra.

Alumni STPDN Angakatan XI itu mengatakan bahwa mengkonsumsi cokelat telah menjadi gaya hidup saat ini. Cokelat Adam, imbuh dia, merupakan olahan murni petani Padangpariaman yang memiliki kandungan lemak yang tinggi. Cokelat juga berkhasiat untuk kesehatan jantung, melancarkan pembuluh darah dan meningkatkan daya tahan tubuh.

"Menurut penelitian, segelas hot coklat membuat suasana hati lebih ceria," ujar mantan Kabag Humas itu.

Ia melanjutkan, kerja sama itu nantinya tidak hanya sebatas Cokelat Adam saja, namun juga dikembangkan dengan Industri Kecil Menengah (IKM) yang ada di Kabupaten Padangpariaman.

"Kita juga himbau IKM untuk memanfaatkan Minang Mart untuk pemasaran produk. Insya Allah kita siap memfasilitasi," ujar Hendra sembari menyerahkan nomor teleponnya 081267989955.

Direktur PT. Retail Modern Minang, Syaiful Bakhri, mengatakan, sudah sejak lama ingin bekerja sama dan memasarkan produk unggulan seperti Cokelat Adam dan IKM lainnya.

Bekerja sama dengan Minang Mart menurutnya akan membawa keuntungan karena gerainya berada di lokasi startegis di wilayah kota Padang. Persyaratan kerja sama dengan IKM, imbuhnya, IKM harus melampirkan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), sertifikasi halal dan tanggal kadaluarsa produk.

"Kita apresiasi Bapak Hendra selaku Kadis PMPTP yang memfasilitasi kerja sama Minang Mart dengan Cokelat Adam," ucap Syaiful.

TIM
KPU Pariaman Tetapkan Syarat Minimal Dukungan KTP bagi Calon Independen



Genderang Pilkada Kota Pariaman mulai ditabuh. Sejumlah partai politik (parpol) mulai melakukan ancang-ancang. Pun begitu dengan bakal calon (balon), kian gencar melakukan sosialisasi di tengah masyarakat.

Aktifitas di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai pihak penyelenggara Pilkada, juga terlihat mulai sibuk. Media centre sebagai tempat pelayanan informasi di kantor itu, berbenah pula.

Menurut Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria, Selasa (14/3/2017), di ruang kerjanya di Kantor KPU Pariaman, Desa Air Santok, Pariaman Timur, pihak KPU telah menyiapkan anggaran penyelenggaraan Pilkada
Pariaman untuk delapan (8) pasang calon walikota/wakil walikota  periode 2018-2023.

"Empat pasangan calon dari partai politik dan empat pasang calon dari perseorangan atau independen," ungkap Boedi. 


Pilkada Kota Pariaman rencananya akan digelar hari Rabu ketiga bulan Juni 2018-- masuk gelombang tiga Pilkada Serentak Indonesia. Di Sumbar, Pilkada Pariaman barengan dengan Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Padangpanjang.

Bagi pasangan calon dari kalangan perseorangan, Boedi melanjutkan, syarat minimal dukungan berupa KTP adalah jumlah DPT (daftar pemilih tetap) dikalikan 10 persen. DPT Kota Pariaman saat ini mengacu pada Pilgub Sumbar adalah sebanyak 59.054. Jika dikalikan 10% maka pasangan calon independen setidaknya wajib mengantongi sekitar 5.906 dukungan sah dari masyarakat tersebut.

"Dukungan berupa KTP itu harus per desa dan per kecamatan. Tidak boleh hanya dari satu kecamatan saja. Seminimal mungkin dari tiga kecamatan dari empat kecamatan yang ada di Kota Pariaman," sambung Boedi.

Tahapan penyerahan berkas dukungan bagi paslon independen, tutur Boedi, wajib diserahkan ke KPU bulan Desember 2017. Syarat dukungan KTP oleh calon independen yang diserahkan ke KPU akan dilakukan dalam dua tahap verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
 

Verifikasi faktual dilakukan ke rumah-rumah penduduk dengan tatap muka: dengan pemilik KTP yang diberkaskan oleh paslon tersebut.

"Jika ternyata berkas yang diserahkan paslon setelah diverifikasi Tim KPU kurang dari jumlah minimal yang ditentukan, maka harus diganti dua kali lipat. Misalnya dari 5.906 syarat minimal, setelah diverikisi ternyata hasilnya 5.006 yang sah, kekurangan berkas dukungan 900 lagi wajib diganti dua kali lipat, menjadi 1800, begitu bilangannya seterusnya," Boedi menjelaskan.

Surat dukungan tidak boleh ganda. Untuk itu sebaiknya kata Boedi, bagi paslon yang berniat maju secara independen hendaknya melakukan konsultasi ke KPU Kota Pariaman terlebih dahulu.

Sedangkan bagi mantan narapidana jika ingin maju Pilkada, sebut Boedi, sesuai Undang-Undang diwajibkan mengumumkan dirinya di media masa, baik cetak, online, televisi, radio dan sarana pers lainnya kepada masyarakat sebelum mendaftar dan ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

"Yang bersangkutan waib mengumumkan di media masa, kasusnya apa dan berapa lama hukumannya," sebut Boedi.

Bagi paslon dari partai politik, pungkas Boedi, pendaftaran dimulai bulan Februari 2018. Paslon harus didukung minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kota Pariaman (20 kursi), atau 25 persen dari jumlah suara sah pada Pemilu Legislatif Kota Pariaman 2014.

OLP
Gabungan Relawan Ormas Islam Perpanjang Tanggap Darurat Banjir 50 Kota



50 Kota -- Gabungan relawan ormas Islam Sumatera Barat perpanjang masa tanggap darurat musibah banjir dan longsor Kecamatan Pangkalan, Kabupaten 50 Kota.

Banjir yang terjadi Kamis (2/3) itu, melumpuhkan aktivitas masyarakat beberapa kecamatan di kabupaten tersebut. Banjir juga sempat memutus jalur Lintas Sumbar-Riau selama beberapa hari.

Gabungan relawan berbagai ormas Islam seperti Majelis Mujahiddin Indonesia Sumatera Barat, Minangkabau Muslim Care, World Human Care, MTKAM, Asyhabul Quran, Muslim Bersaudara, Syam Organizer, Korp Relawan Mujadihidin, dan berbagai ormas Islam Sumatera Barat yang memusatkan posko di Mesjid Raya Pangkalan, akan terus tetap tanggap darurat hingga 2 minggu ke depan.

"Masa tanggap darurat banjir Pangkalan masih berlangsung hingga dua minggu ke depan. Sebelumnya kita fokus pada proses evakuasi korban banjir dan longsor, namun saat ini kita melaksanakan aksi bersih-bersih masjid dan rumah warga sembari melakukan distribusi bantuan berupa makanan dan pakaian kepada korban," ujar koordinator gabungan relawan ormas Islam, Muhammad Siddieq, Minggu (12/3) siang.

Adapun bantuan yang diterima oleh posko relawan berupa bahan makanan, pakaian obat-obatan, telah disalurkan kepada korban banjir Pangkalan dan kecamatan lain yang juga ikut berdampak parah akibat diterjang banjir terbesar dalam 25 tahun terakhir di Kabupaten 50 Kota itu.

"Saat ini jenis bantuan yang masih dibutuhkan korban berupa pakaian, kain, tikar dan obat-obatan," terangnya.

Ke depan, imbuh dia, setelah proses pembersihkan pasca banjir dan distribusi bantuan selesai, relawan gabungan juga berencana akan membangun rumah semi permanen untuk korban banjir yang rumahnya hanyut dibawa arus banjir.

"Ada beberapa rumah masyarakat korban yang hanyut, ada yang terbakar, insya Allah akan kita upayakan pembangunan kembali," sebutnya.

Tim relawan yang terbagi beberapa divisi seperti devisi dapur umum, devisi evakuasi, devisi kesehatan dan devisi distribusi, terus bekerja membantu korban banjir.

"Salah satu wilayah saat ini yang masih sulit ditembus adalah Gelugur Kecamatan Kapur IX. Relawan devisi distribusi bekerjasama dengan rekan-rekan komunitas offroad dan trabas tidak dapat mencapai titik korban karena medan yang sulit ditambah masih tingginya curah hujan," terangnya lagi.

Selain, posko gabungan ormas Islam Sumatera Barat, beberapa posko lain juga masih tersebar di beberapa titik.

Nanda
Mulyadi, PPP Kembali Siapkan Strategi Menang Pilkada Pariaman 2018


Sekdako Pariaman Indra Sakti mengatakan keberadaan partai politik (parpol) sebagai salah satu elemen masyarakat, sangat signifikan mendorong kemajuan pembangunan di Kota Pariaman.

"PPP Kota Pariaman telah banyak memberikan kontribusi positif dalam membangun-- melalui wakilnya yang ada di DPRD yang selalu mendukung kebijakan daerah," ujar Indra Sakti saat menghadiri Musyawarah Anak Cabang (MAC) IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pariaman di BPKB Rawang, Sabtu (11/3/2017).

Di samping kiprah di dewan, menurut sekda, kader PPP Pariaman turut serta dalam memberi saran masukan ke pemerintah daerah, yang kemudian menjadi landasan kebijakan pembangunan oleh pihaknya.

"Kontribusi PPP Pariaman akan terus dibutuhkan pemerintah daerah dalam membangun Pariaman," ungkapnya.

Ketua DPC PPP Kota Pariaman Mulyadi pada kesempatan itu mengimbau semua kader partai berlambang Ka'bah itu selalu solid. Karena menurutnya dalam waktu dekat menghadang dua agenda besar pesta demokrasi, yakni Pilkada Pariaman 2018 dan Pemilu 2019.

Kepada seluruh kader, imbau Ketua Baleg DPRD Kota Pariaman itu, supaya meningkatkan loyalitas dan kontribusi kepada partai-- agar PPP kembali dapat memenangkan Pilkada Pariaman dan meningkatkan perolehan kursinya di DPRD.

"Semua harapan itu harus dimulai dari sekarang. Mari rapatkan barisan dan bekerja keras untuk menggapainya," kata Mulyadi.

Acara yang turut dihadiri oleh Sekretaris DPW PPP Sumbar Syafril Huda dan Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PPP Zalman Zaunit serta Ketua KPU Pariaman Boedi Satria itu, disebutkan Mulyadi bahwa peserta MAC diikuti oleh 142 kader dari 71 desa/kelurahan ditambah panitia dan pengurus kecamatan.

"Masing-masing ranting atau setingkat desa/kelurahan mengirim utusan dua orang. Panitia dan anak cabang PPP atau setingkat kecamatan juga mengikuti kegiatan ini dengan jumlah total 60 orang," terang Mulyadi.

Dalam acara tersebut, Ketua KPU Pariaman juga memaparkan tahap demi tahap yang mesti dipersiapkan parpol dalam proses verifikasi administrasi faktual partai terkait kontestasi pemilu dan pilkada.


TIM
Seluruh Perizinan di Padangpariaman Disatupintukan Oleh Ali Mukhni



Pemerintah Kabupaten Padangpariaman telah melimpahkan seluruh penyelengaraan perizinan dan non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP).

Hal itu dituangkan dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 Tahun 2017 yang berisikan sebanyak 124 perizinan dan enam non perizinan di bawah kendali Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

"Jadi, mulai Januari 2017 semua perizinan sudah ditangani oleh PTSP. Tidak ada lagi izin yang dikeluarkan oleh Bupati maupun OPD lain," kata Bupati Ali Mukhni didampingi Sekretaris Daerah Jonpriadi, di ruang kerjanya, Parit Malintang, Senin (13/3/2017).

Orang nomor satu di Padangpariaman itu mengatakan pelimpahan kewenangan tersebut untuk menidaklanjuti Kick Off Meeting dengan KPK, serta instruksi dari Menteri Dalam Negeri  RI. Hal ini kata dia bertujuan untuk mempercepat pelayanan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat maupun calon investor.

"PTSP sebagai pintu masuk dan keluar setiap perizinan. Para investor jangan ragu lagi berinvestasi di Padangpariaman," kata Peraih Investment Award Tahun 2011 itu.

Selanjutnya, tambah Ali Mukhni, ia meminta DPMPTP segera menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk proses administasi setiap izin. Dalam SOP diberi kejelasan alur proses izin masuk hingga keluar, berapa lama prosesnya, biaya dan ketentuan lain sesuai peraturan yang berlaku.

"Saya sudah dapat laporan dari Kadis, bahwa SOP sudah proses, insya Alah akhir Maret ditargetkan selesai," pungkasnya.

Kepala Dinas PMPTP Hendra Aswara membenarkan Perbup pelimpahan wewenang terkait perizinan dan non perizinan telah ditandatangani oleh bupati.

"Nanti akan ada sosialisasi Perbup dan SOP perizinan kepada jajaran OPD," kata mantan Kabag Humas itu.

Saat ini, kata Hendra, juga telah disusun Tim Teknis yang nantinya akan bekerja sama dengan DPMPTP dalam survey lapangan, hingga pemberian rekomendasi sebelum izin dikeluarkan oleh PTSP.

"Tim teknis inilah yang akan di-BKO-kan ke PTSP agar proses perizinan bisa cepat, mudah dan efektif," ujar pria kelahiran 26 September 1981 itu.

Untuk memberimkan kenyamanan masyarakat, Hendra berencana merehab ruang pelayanan yang lebih luas, full ac seperti pelayanan di bank. Pelayanan berbasis online dengan aplikasi SIPPADU. Jika tak ada aral, pelayanan akan di launching bulan depan.

"Ruangan kepala dinas yang semula saya tempati akan dijadikan menjadi ruang pelayanan. Begitu komitmen kita untuk melayani masyarakat sesuai arahan Bapak Bupati," ujar Alumni STPDN angkatan XI mengakhiri.

TIM