[Tajuk] Memilih Pemimpin Pariaman "Zaman Now"

Sekitar dua bulan lagi kota Pariaman punya pemimpin baru. Satu di antara tiga pasang calon (paslon) akan memimpin Pariaman lima tahun ke depan. Mahyuddin-Ridwan nomor urut 1, Dewi-Pabrisal nomor urut 2 dan Genius-Mardison nomor urut 3.

Siapapun pemimpin Pariaman periode 2018-2023, akan dihadapkan sejumlah pekerjaan berat. Bukan perkara enteng memajukan daerah yang nyatanya memilik sumber daya alam sangat minim. Kenyataan selalu jauh lebih berat dari pada sekedar ucapan dan janji-janji politik saat kampanye.

Dengan PAD yang sangat minim, pemimpin Pariaman dituntut lincah, karena kita tahu semua pembangunan di Pariaman selalu "menyusu" ke pemerintah pusat. Hanya mengandalkan pada sumber dana APBD, DAK dan DAU.

Dalam membangun Pariaman juga dibutuhkan segenap sumber daya manusia yang ada. Kita menyadari daerah kita bukan Kabupaten Siak, Riau, yang membukukan PDB per kapita Rp156,35 juta. Daerahnya berada di wilayah segi tiga pertumbuhan ekonomi "Sijori" Singapura-Johor-Riau dan IMG-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle).

Pariaman bukan pula Kota Bontang, Kalimantan Timur. Daerah kaya tambang itu mencatatkan PDB per kapita Rp368,5 juta. Karena PAD besarnya, Kaltim merupakan propinsi yang memberikan gaji atau upah tertinggi kedua secara nasional kepada karyawan atau buruh.

Daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah macam Bontang dan Siak, tentu saja punya banyak amunisi untuk membangun daerahnya dengan dukungan dana yang besar. Berbeda dengan Pariaman, dengan APBD Rp754 miliar per tahun, dipotong belanja pegawai sekitar 50 persen, sisa itulah yang bisa dibelanjakan untuk membangun. Maka, tak heran pembangunan di Pariaman dilakukan secara bertahap atau multi-year.

Minim di sumber daya alam, untungnya Pariaman memiliki sumber daya manusia terbilang bagus. Banyak sekali tokoh-tokoh di sumbu kekuasan RI punya darah Pariaman yang masih peduli kampung halamannya. Di samping hal tersebut, Pariaman juga dianugerahi Tuhan bentang alam yang memukau. Pariwisata nyatanya menjual. Dari sektor pariwisata diyakini pula akan mengungkit sektor-sektor lainnya seperti ekonomi kreatif, jika digarap secara serius dan profesional.

Pemimpin Pariaman yang diharapkan masyarakat, tentu saja bukan hanya yang sekedar menjalankan roda pemerintahan secara formil. Harapan masyarakat akan pemimpin Pariaman ke depan, khususnya dalam peningkatan ekonomi, jaminan lapangan pekerjaan, jaminan pendidikan dan kesehatan, tidak akan tertutupi dengan dana APBD dari pemerintah pusat.

Jadi, tidak heran masyarakat Pariaman "zaman now" terlihat lebih selektif dalam memilih pemimpinnya. Mereka kadang tampak agresif, sebagaimana yang bisa kita lihat saat ini: saat kelompok-kelompok kalangan terdidik mulai bersuara, saat kalangan muda tak lagi diam sebagaimana Pilkada sebelumnya. (OLP)
[Tajuk] Gas Airmata Polisi Tak Akan Terpakai di Konflik Pilkada Pariaman
Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal pantau kesiapan dan suport 10 tabung gas airmata beserta alat pelontarnya bagi Polres Pariaman dalam mengamankan Pilkada Pariaman. Foto/Phaik
Kedatangan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal untuk mengecek kesiapan Polres Pariaman dalam mengamankan Pilkada Pariaman 2018, menyiratkan bahwa Pariaman sebagai zonasi penting tindakan antisipatif. Kapolda beserta jajaran teras berkunjung resmi Rabu kemaren (21/3).

Pilkada Pariaman memang telah dipetakan pihak kepolisian potensi rawan kategori tiga. Artinya, keruncingan dan pertikaian lebih banyak bersifat masif di jejaring sosial media. Hal demikian, dengan analisa intel secara umum, tidak tertutup kemungkinan pertikaian di media sosial bisa saja berujung ke konflik dunia nyata.

Langkah antisipasi oleh Polda Sumbar dirasa juga tidak berlebihan dengan mensuport Polres Pariaman 10 tabung gas air mata lengkap dengan alat pelontarnya. Gas airmata biasanya digunakan oleh kepolisian untuk membubarkan konsentrasi massa yang sudah berbuat anarkis yang tidak bisa ditangani dengan pendekatan persuasif. 


Penggunaan gas airmata dikenal langganan pembubaran demo penolakan kenaikan BBM di ibukota dan sesekali tawuran mahasiswa di Kota Makassar. Penggunaan gas airmata di Indonesia mulai dikenal sejak demo besar-besaran Indonesia 1998 seiring tumbangnya rezim Orde Baru.

Jika kita surut ke belakang dalam dua Pilkada Pariaman sebelumnya--2008 dan 2013--suasana hangat selalu mewarnai kontes demokrasi lima tahunan tersebut. Dalam Pilkada Pariaman 2008, masyarakat terkelompok dalam lima faksi. Ada lima pasangan calon berlaga kala itu. Di 2013 lebih banyak lagi menjadi tujuh faksi dukungan. Tujuh pasangan calon dengan basis massanya saat itu, saling perang opini. Media sosial di 2013 juga cukup berkembang. Jika mengacu kepada pemetaan konflik, Pilkada 2013 merupakan Pilkada Pariaman paling potensial memicu konflik horisontal.

Tapi. Hal yang dicemaskan tersebut tidak terjadi. Pertanyaan ini, bagi orang Pariaman sangat mudah menjawabnya. Bagi warga Pariaman faham betul artinya dialetika. Perang opini adalah gagasan intelektual yang tidak menyeret fisik.

Kematangan demokrasi di Pariaman tidak datang secara tiba-tiba. Kedewasaan dalam menyikapi perbedaan merupakan budaya tersendiri bagi warga Pariaman. Lihat saja betapa serunya perang pantun yang menyiratkan tradisi dialetika. Hal itu masih bisa kita saksikan saat ritus "maantaan tando" dan "macari ari alek" pranikah di mana dua kubu niniak mamak berdialetika tingkat tinggi dalam sastra pantun.

Tradisi yang lebih kolosal lagi dalam menyikapi pertikaian, adalah saat budaya Batabuik Piaman. Dua kubu anak Tabuik--Pasa dan Subarang---saling bersitegang selama prosesi Tabuik sepuluh hari. Saling sindir bahkan hingga bentrok fisik. Namun setelah Tabuik dibuang ke laut sirna pulalah konflik emosional dua kubu tadi bak ditelan ombak. Dua kubu kembali seperti biasa seakan tidak pernah terjadi apapun. Biduak lalu kiambang batauik. Tak ada dendam, tak ada lagi ungkit mengungkit. Semua perkara Tabuik telah habis. Tidak ada lagi yang membahas Tabuik hingga tibanya 1 Muharam berikutnya.

Kebudayaan Piaman yang eksotik ini, memang jarang di temui di daerah lain. Berdialetika tinggi, hidup bersosialisasi, memegang teguh kekerabatan, cukup sudah membentengi tatanan sosial masyarakat yang aman dan damai tanpa kehilangan kualitas demokrasinya. (OLP)
[Tajuk] Menggergaji Persatuan di Media Sosial
Sumber foto/konfrontasi.com/istimewa
Pergeseran nilai-nilai sosial tak hanya terjadi di dunia nyata. Di dunia maya atau media sosial pun demikian. Apalagi di tahun-tahun politik. Kian rawan dan butuh pengawasan tentunya.

Di media sosial bertebaran beragam hujatan. Tautan postingan berbau SARA oleh blog-blog yang punya niat tertentu, menyintas begitu saja di linimasa. Jika kita tidak arif, acap pula terpancing dibuatnya. Bahkan hingga menyebarkan kembali dengan tambahan kalimat bernada provokasi.

Media sosial diciptakan untuk mempermudah semua orang yang disekat oleh ruang dan waktu. Kita bisa bertemu teman lama, berinteraksi dengan keluarga di perantauan dan pelbagai hal yang dianggap penting lainnya.

Sebelum dan awal 2000-an, beragam aplikasi media sosial telah diciptakan. Dulu paling diminati Friendster, Myspace, Yahoo Messengger. Facebook kemudian menggebrak di 2004 dan sudah tidak terbendung lagi sejak 2008.

Selain Facebook adapula media sosial populer Twitter dan Instagram. Perkembangan media sosial seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Jika dahulu internet hanya bisa diakses dengan seperangkat komputer, kini sudah berada dalam genggaman. Smartphone, terbukti sebagai alat komunikasi berbasis internet paling banyak digunakan di seluruh dunia saat ini.

Perkembangan teknologi informasi juga punya banyak dampak sosial. Positifnya terciptanya pasar online di mana semua orang bisa menjadi bos bagi dirinya sendiri. Belajar beragam ilmu pengetahuan, tips dan trik. Saat ini pasar online trennya merangkul dunia. Pasar online dalam negeri saja omsetnya bahkan mampu menggeser pasar-pasar konvensional. Belum lagi bicara pasar online gurita global sekelas Amazon, Ebay, Alibaba, dll.

Sedangkan dampak negatif media sosial juga banyak terhadap kehidupan sosial. Mulai dari membentuk beragam jaringan, seumpama LGBT, terorisme, propaganda politik hingga prostitusi. Kehidupan sosial nyata tak jarang terinfeksi olehnya.

Dampak negatif yang kian besar tersebut tidak sejalan dengan pengawasan dan sumber daya manusia milik negara yang menanganinya. Jadilah media sosial bak hutan belantara yang memiliki hukumnya tersendiri.

Meski pemerintah telah membuat ragam hukum dan aturan untuk membendung hujatan kebencian, penyebar berita bohong, judi dan prostitusi online, terorisme dan radikalisme, untuk menangani pelakunya butuh upaya keras dan teknologi pula. Karena tak jarang para pelaku bersembunyi di balik keanonimannya. Posisinya sulit dilacak karena menggunakan Access Point Name (APN) negara lain.

Dalam kancah politik modern saat ini media sosial merupakan sarana potensial sosialisasi bagi pelaku politik. Beberapa agenda besar politik seperti Pilkada serentak 2018, Pemilu dan Pilpres 2019 ajang eksistensi para pendukung dan partisan.

Agenda politik di media sosial berupa agitasi, propaganda, hingga sarana melumpuhkan lawan politik. Poin terakhir itulah yang memicu perpecahan di antara pendukung dan simpatisan. Mereka saling serang tiap harinya. Tiada hari di linimasa tanpa perang opini oleh berbagai kubu politik yang saling berlawanan. Tak jarang gesekan di dunia maya berlanjut ke dunia nyata.

Fenomena tersebut bukan lagi perkara kecil. Ia merupakan ancaman terbesar bagi negara Indonesia. Bayangkan saat ini saja ada 171 daerah di Indonesia yang akan menghelat pilkada.

Hampir di semua daerah itu menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Para simpatisan terbagi dalam berbagai kubu. Siapa yang ia dukung, itulah yang dipuji. Sedangkan saingan terberatnya dijelek-jelekan secara terbuka di linimasa. Dari sanalah semua sumber pertikaian dan huru hara politik di era digitalisasi saat ini. (OLP)
[Tajuk] Naik Tensi oleh Pilwako
Naik tensi oleh politik. Foto/istimewa/ilustrasi
Tingginya tensi politik jelang Pilwako Pariaman bak tekanan darah 160/90 mm Hg yang kapan saja bisa memecahkan pembuluh darah atau stroke. Jika pada Pilwako Pariaman 2013 lampau, tensi tinggi hanya di beberapa warung "bamerek" saja, saat ini---dengan tumbuh kembangnya media sosial---suhu tak normal itu disuguhkan di depan mata sendiri melalui layar smarthpone masing-masing. Di tatap-tatap tiap hari.

Siapa saja tentu punya hak bicara di medsos menganjungkan calon mereka. Lain orang, lain pula gayanya. Ada yang sekedar posting kegiatan calonnya dengan tambahan kata-kata datar, ada yang berkampanye bak ahli propaganda, bahkan hingga sudah menyentil dan mencemooh lawan dari calon yang ia dukung.

Mengemukakan pendapat di muka umum--termasuk di medsos--memang dijamin oleh undang-undang dasar negara sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab. Disebut bertanggung jawab, jika postingan yang dibuat tidak mengandung pelanggaran pidana seperti fitnah, ujaran kebencian dan mengandung unsur SARA.

Kita tentu bangga dengan tingginya animo masyarakat terhadap kontestasi politik. Animo itu bisa diasumsikan betapa tingginya alam demokrasi memperngaruhi tatanan sosial masyarakat Pariaman. 


Namun, dari sekian banyaknya, tentu ada saja yang terlalu euforia dalam menyikapi makna kompetisi dalam politik demokrasi yang berimbas pada aksi saling ejek-mengejek antara para pendukung yang bersaing di Pilwako di ranah medsos.

Fenomena jelang Pilwako saat ini tentu saja sudah sangat mencemaskan. Pilwako Pariaman berpotensi akan menimbulkan gesekan-gesekan hukum yang berujung laporan-laporan ke polisi dari kubu-kubu yang bertikai.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemangku kepentingan seperti Pemko Pariaman, Kepolisian, KPU dan Panwaslu dengan menggandeng Ormas/OKP dan LSM, mesti berupaya mendinginkannya dengan melakukan sosialisasi dan imbauan. Begitu juga dengan para calon agar memberikan pendidikan politik yang memadai kepada tim sukses dan simpatisannya.
 

Menjaga kualitas demokrasi merupakan tanggung jawab semua pihak. Beragam komponen masyarakat dalam tatanan sosial dan adat Pariaman, juga selayaknya menjadi benteng demokrasi bagi Pariaman. Jangan sampai malah sebaliknya. (OLP)
[Tajuk] Di Balik "Gagalnya" Pengesahan APBD Pariaman 2018
Foto/ilustrasi/istimewa
APBD Kota Pariaman tahun 2018 tidak ditandatangani oleh walikota Mukhlis Rahman. Meski dua pimpinan dewan meneken nota kesepahaman APBD taun 2018, tetap saja APBD tersebut dianggap tidak berlaku menjadi peraturan daerah.

Kejadian seperti ini, mula pertama terjadi di Kota Pariaman pasca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Pengesahan APBD dalam undang-undang ini memeberi batas waktu harus disahkan satu bulan jelang penutupan tahun anggaran, atau per tanggal 30 November.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai produk hukum pemerintahan daerah juga mengatur sanksi. Sanksi jika setiap daerah telat pengesahan APBD, diganjar dengan tidak membayarkan hak-hak keuangan kepala daerah--dalam hal ini juga wakilnya---dan seluruh anggota DPRD di tingkat provinsi/kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia selama enam bulan.

Lalu bagaimana kelanjutan pembangunan setelahnya. Dalam undang-undang itu juga, selain menjatuhkan sanksi juga memberi opsi lanjutan demi kelanjutan pembangunan di daerah. Jika APBD gagal disahkan oleh eksekutif dan legislatif, maka anggaran tahun selanjutnya bisa dibuatkan melalui peraturan kepala daerah disingkat perkada---kalau di Pariaman berwujud nama perwako. Perkada tersebut nantinya akan menjadi pengesah APBD Kota Pariaman tahun 2018.

Dalam perkada, nominal anggaran yang akan disahkan tidak boleh melebihi anggaran tahun sebelumnya. Karena gagal pengesahan adalah APBD Kota Pariaman 2018, maka nilai nominal APBD oleh perkada, tidak boleh melebihi nominal APBD Kota Pariaman tahun 2017. Dalam hal ini tidak ada peningkatan belanja daerah dari tahun sebelumnya.

Mari kita lihat fakta yang terjadi dengan menyandingkan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD. Jika kesepakatan KUA (kebijakan umum APBD) PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) diteken tanggal 23 November, bermakna tahapan tersebut sudah telat.
 

Untuk tahapan tersebut, antara eksekutif dan legislatif Pariaman telah meneken KUAPPAS sebelum tanggal batas akhir tersebut. Jadi, tidak ada persoalan dalam mekanisme tahapan APBD. APBD Kota Pariaman tidak memenuhi unsur keterlambatan, tapi tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif.

Yang menjadi persoalan mendasar dalam pengesahan APBD Kota Pariaman tahun 2018 sudah dapat diduga jauh hari sebelumnya. Adalah rencana pembangunan masjid terapung di Pantai Gandoriah. Untuk diketahui, anggaran pembangunan masjid terapung sudah dianggarkan sebelumnya pada APBD tahun 2017. Namun karena belum siapnya analisis dampak lingkungan (Amdal) pembangunan batal dilaksanakan.

Pembangunan masjid terapung merupakan visi misi dari walikota-wakil walikota Pariaman periode 2013-2018 yang tak kunjung terealisasi. Wacana pembangunan masjid terapung disambut baik oleh segenap masyarakat Pariaman. Namun untuk membangunnya, dibutuhkan berbagai dokumen karena kota Pariaman berada di kawasan zona mitigasi gempa. Dalam hal ini terlihat jelas benang merah perbedaan pendapat antara walikota dan DPRD dalam memandang suatu persoalan.

Bagi walikota Pariaman sendiri Mukhlis Rahman, tidak ada salahnya mengesahkan anggaran pembangunan masjid terapung sementara pembuatan Amdal sedang berlangsung di tahun anggaran 2017. Sedangkan pihak DPRD berargumen Amdal mesti ada dahulu, baru disahkan dengan alasan tidak ingin kena masalah hukum di kemudian hari.

Perbedaan tersebut seharusnya bisa disatukan jika eksekutif dan legislatif menempuh opsi ketiga yakni meminta pendapat pakar hukum dan pengacara negara (jaksa) tentang ketakutan dewan mengesahkan anggaran terkait persoalan hukum Amdal. Asalkan kedua belah pihak akan menerima keputusan/petunjuk para ahli hukum tersebut. Tentunya duduk semeja diperlukan dalam hal ini.

Pandangan awam, APBD tahun 2018 penuh muatan politis jelang pilkada Pariaman dan penghujung jabatan Mukhlis Rahman sebagai walikota. Banyak kalangan menilai, Mukhlis tidak perlu lagi ditakuti karena jabatannya akan berakhir beberapa bulan lagi.

Jika hal tersebut benar adanya, tentu hal tersebut sangat disayangkan. Mengesampingkan peran Mukhlis dalam membangun Pariaman dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, adalah tanda ketidakbijaksanaan dalam cara berfikir. 

Penulis: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri
[Tajuk] Memanen Puji di Arena MTQ

Pantaikata --- Target dan capaian Kota Pariaman selaku tuan rumah MTQ ke-37 Sumbar terlampaui. Sukses sebagai penyelenggara dan peserta kini dirayakan oleh segenap warga Pariaman, baik yang ada di ranah maupun perantauan. Tak lupa postingan-postingan bangga para netizen di pelbagai media sosial.

MTQ Sumbar ke-37 juga melambungkan nama Pantai Kata sebagai destinasi wisata yang benar-benar ditata berkonsep religius. Pantai Kata yang sukses memikat kafilah, ofisial dan tamu luar daerah, agaknya kembali digunakan dalam ajang MTQ Nasional 2020 yang rencananya diselenggarakan di provinsi Sumatera Barat.

Kota Pariaman yang menargetkan lima besar, tanpa disangka berhasil meraih posisi juara umum dua di bawah kota Padang yang meraih 101 poin. Pariaman dengan 52 poin di kantong, diikuti oleh kakaknya Padangpariaman di posisi ketiga yang meraih 47 poin.

Dalam acara penutupan MTQ Sumbar di Pantai Kata, Jumat malam (10/11), Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan pentingnya MTQ dalam syiar agama Islam. Perhelatan MTQ yang berbiaya miliaran rupiah, ia nilai membawa banyak manfaat bagi umat muslim Pariaman. MTQ telah membawa pengaruh positif dalam tatanan sosial masyarakat yang tengah bergejolak seiring perkembangan pesat teknologi informasi yang tidak bisa dibendung.

Kesuksesan MTQ ke-37 Sumbar di Pariaman juga tak terlepas dari kebijakan pemerintah Pariaman seperti magrib mengaji dan subuh mubarokah.

Dari data yang dirilis Ketua Pengawas MTQ Nasional tingkat Sumbar di Pariaman, Maswar, selama penyelenggaraan MTQ di Pariaman pihaknya tidak ada menerima laporan dari kontingen luar Pariaman terkait pelayanan. Baik di pemondokan, penginapan, rumah warga, hingga transportasi kafilah dan ofisial.

Pengawas MTQ Sumbar bahkan menilai MTQ di Pariaman merupakan yang terbaik dari segi penyelenggaraan. Pihaknya akan bersikeras mengusulkan Pariaman menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan MTQ tingkat nasional di Sumbar tahun 2020 yang sedang dalam pengusulan.

Dari pantauan di lapangan dan sejumlah keterangan, warga Pariaman bangga menjadi tuan rumah MTQ di banding acara lainnya: TdS dan Triathlon. Warga yang rumahnya dihuni para kafilah bahkan mengaku tidak mencari keuntungan uang semata dari sewa. Banyak dari pemilik rumah menganggap kafilah dan ofisial seperti sanak keluarga dengan perlakuan yang sama. Dengan kepulangan kafilah ke daerahnya masing-masing, warga Pariaman merasa kehilangan, namun memiliki sanak saudara baru yang patut dikunjungi suatu saat.

MTQ Sumbar di Pariaman juga memperlihatkan keompakan warga Pariaman sesungguhnya kepada publik Sumbar. Warga Pariaman di perantauan tidak hanya ikut mendukung, namun juga partisipatif.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit juga patut dipuji. Ia berhasil mewakil Gubernur Irwan Prayitno yang selalu absen karena dinas luar. Ia selalu hadir saat pembukaan dan penutupan. Orang nomor dua di Sumbar itu memuji konsep penyelenggaraan bertema wisata pada MTQ ke-37, yang satu dua kali menuai kritik. Ia bahkan menyaru daerah lain meniru inovasi Pariaman.

MTQ Sumbar di Pariaman juga menyajikan hal-hal anyar seperti penerapan aplikasi e-MTQ yang belum pernah ada.

Selain inovasi pada penyelenggaraan, MTQ ke-37 Sumbar di Pariaman kembali melambungkan nama Mukhlis-Genius sebagai pasangan kepala daerah berkinerja mumpuni. Citra kedua orang itu meninggi di tengah isu pecah kongsi.

Alamat pujian juga datang kepada Kakankemenag Pariaman Muhammad Nur. Mantan di Bukittinggi, pulang kampung ke Pariaman, ia buktikan dengan prestasi. M Nur tidak terlepas dari suksesnya penyelenggaraan MTQ di Pariaman. Mantan Ketua KNPI Pariaman itu mampu menempatkan diri dengan baik sebagai bagian dari tim kerja.

MTQ Pariaman yang sukses dalam prestasi dan penyelenggaraan, merupakan kabar baik bagi Pariaman yang akan menghelat berbagai lomba lainnya di waktu yang akan datang. Kerjasama tim, terbukti berbuah besar di banding jalan sendiri-sendiri. 

Penulis: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri