[Tajuk] Batas Etika Pernyataan Kakanwil Kemenkumham Dwi Prasetyo
Para awak media saat melakukan wawancara dengan Kakanwil Kemenkumham Sumbar Dwi Prasetyo di Lapas II B Pariaman. Foto/istimewa/minangkabaunews/Warman
Ucapan dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) Sumatera Barat Dwi Prasetyo kepada awak media, menuai kecaman dari organisasi PWI Pariaman dan komunitas wartawan di Pariaman. Dwi dinilai 'kelewat batas' karena melontarkan pernyataan bernada merendahkan profesi wartawan yang sedang meliput malam itu.

Dwi yang melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Lapas Klas II B Pariaman pada Senin malam (23/7), wajar mendapat pertanyaan bertubi-tubi dari wartawan - karena memang isu longgarnya pengawasan di Lapas - sedang menjadi sorotan publik pasca OTT-nya Kepala Lapas Suka Miskin oleh KPK.

Profesi wartawan sebagaimana diketahui punya payung UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers - acap disebut pilar keempatnya demokrasi. Wartawan selain melakukan peliputan sesuai fakta yang ada, juga memiliki tanggungjawab dan keberpihakan kepada masyarakat luas. Wartawan mesti menggali sedalam mungkin sumber informasi guna disampaikan kepada publik - tanpa perlu menutup-nutupi atau memihak kepada pihak tertentu. Wartawan harus bisa menjawab rasa keingintahuan publik.

Ihwal pertanyaan wartawan tentang Lapas Pariaman yang melebihi kapasitas dari seharusnya, bukanlah pertanyaan yang luarbiasa. Pertanyaan tersebut belum masuk dalam ranah investigasi report karena datanya bersifat terbuka. Bukan data yang perlu ditambang untuk menguliknya ke permukaan. Wartawan hanya ingin mengetahui bagaimana sikap Kanwil Kemenkum HAM menyikapi over capacity dan berbagai persoalan yang ada di lembaga pemasyarakatan yang ada di Sumbar saat ini, oleh over capacity-nya Lapas-Lapas yang ada.

Pertanyaan yang sederhana tersebut rupanya mendapat jawaban 'tinggi' dari Dwi Prasetyo. Jawaban seperti  "kalau dipindahkan ke rumah mu bagaimana?" kepada wartawan, tentu jawaban/perkataan yang jauh dari kedewasaan cara berfikir. Jika seandainya ia enggan menjawab pertanyaan itu, alangkah baiknya menjawab "no comen" atau diam. Tak perlulah 'naik pitam' macam itu.

Kemudian, dari berbagai jawaban yang diberikan Dwi, tegambar seakan ia enggan ditanya tentang over capacity-nya Lapas-Lapas yang ada di Sumatera Barat. Ia tak ingin para wartawan mempermasalahkan hal tersebut karena, kata dia, over kapasitasnya Lapas merupakan tanggungjawab semua pihak. Ia bahkan menuturkan semua Lapas di seluruh Indonesia juga bernasib sama dengan Lapas yang ada di Sumatera Barat. Jawaban sampai di sana seharusnya sudah cukup, tak perlu menyambung "dari kapasitasnya 200.000 secara keseluruhan, sekarang sudah mencapai 400.000 (di seluruh Indonesia). Kalau bisa saya ceburkan ke laut, saya ceburkan ke laut." (Baca di sini)

Sikap emosional tersebut, menggambarkan longgarnya penguasaan diri Dwi Prasetyo. Siapa yang mau ia ceburkan ke laut? Tidak kah ia sadar hal itu merupakan pelanggaran HAM berat jika hal itu benar-benar ia lakukan. Tapi, para wartawan tidak menganggap serius pernyataan itu dan terus bertanya guna menggali informasi untuk disampaikan kepada publik dalam berita yang akan mereka buat.

Seorang pejabat yang digaji oleh uang negara, punya tanggungjawab besar kepada publik. Pun demikian halnya akan kebutuhan informasi. Publik memiliki hak mengetahui setiap informasi penyelenggaraan/pelayanan umum yang didanai oleh uang negara, sebagaimana juga di lembaga pemasyarakatan.

Untuk memenuhi hak publik akan pemenuhan kebutuhan informasi, negara melahirkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Atas undang-undang tersebut, jangankan wartawan, masyarakat umum pun wajib mendapatkan akses informasi sebagaimana yang ditanyakan wartawan kepada Dwi Prasetyo.

Wartawan dari berbagai media yang meliput Sidak di Lapas II B Pariaman juga melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana longgarnya pengawasan di Lapas tersebut. Dalam sidak itu ditemukan puluhan paket narkoba, senjata tajam jenis parang, benda-benda tajam, perangkat telekomunikasi, dll, yang seharusnya tidak boleh dimiliki oleh warga binaan (napi). Bagaimana barang-barang tersebut bisa lolos begitu saja, jika pengawasan sudah dilakukan dengan baik dan benar.

Penemuan-penemuan benda tak layak ada di tangan napi dalam Lapas itulah yang menjadi dasar wartawan menanyakan langkah yang akan diambil Kanwil Kemenkum HAM Sumbar ke depannya. Tentunya dimulai dari pertanyaan-pertanyaan kecil seperti ada tidaknya kamera pengintai CCTV, hingga berlanjut ke daya tampung di lembaga pemasyarakatan tersebut. Alih-alih memberikan jawaban yang solutif, Dwi Prasetyo justru memberikan pernyataan sebagaimana disebutkan di atas. (OLP)
[Tajuk] Rapor Merah Debat Pilkada Pariaman Sesi Pertama
Suasana debat Pilkada Pariaman 5 Mei 2018. Foto/Istimewa
Debat kandidat Pilkada Pariaman sesi pertama 5 Mei 2018 usai digelar. Sesi kedua atau terakhir akan digelar pada 23 Juni 2018. Yang tersisa dari debat sesi pertama tersebut adalah kekecewaan. Penyebabnya masyarakat terlalu berharap lebih pada acara tersebut sedangkan yang diharapkan belum maksimal disuguhkan.

Debat kandidat sekelas Pilkada yang disiarkan secara langsung pula di teve, radio dan internet streaming itu, masih berkutat pada persoalan bias. Baik panelis dan para calon belum berhasil menggali potensi lewat pertanyaan-pertanyaan bemutu lagi tajam.

Baca juga: Debat Paslon Sesi 1 Belum Maksimal Gali Kompetensi Calon

Hal krusial yang diharapkan masyarakat keluar dari mulut paslon tidak terungkap dalam debat tersebut karena para panelis dan calon itu sendiri tampak belum menguasai isu utama yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Jadilah acara tersebut semacam prasyarat pemenuhan seremonial belaka karena sifatnya wajib.

Isu teknis tentang sebagian kewenangan Pariaman yang diambil alih oleh provinsi seperti pendidikan merupakan isu utama di tengah masyarakat Pariaman. Masyarakat mencemaskan jika suatu saat pemerintah provinsi tidak sanggup menyelenggarakan pendidikan gratis di tingkat SLTA karena minimnya anggaran.

Ketiga paslon mengaku memiliki program sekolah gratis. Hendaknya para penanya menanyakan bagaimana mekanisme dan cara kerjanya. Sumber dana, aplikasi dan dasar undang-undangnya. Sebuah program baru akan berjalan jika ada mekanisme yang runut, tidak tumpang tindih dalam hal peraturan dan user friendly (atau tidak rumit) dalam pelaksanaan.

Belum lagi isu pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja bagi pengagguran. Fenomena sosial seperti LGBT, isu penyalahgunaan narkoba oleh pegawai Pemko dan menghisap lem di kalangan pelajar, isu meningkatnya pelecehan seksual, kenakalan remaja seperti tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Banyak lagi yang belum dikupas.

Untuk debat pilkada, tentu tertumpang harapan kepada para panelis. Panelis mesti memahami persoalan mendasar masyarakat Pariaman agar ia bisa menguliti masing-masing pasangan calon. Lewat kepiawaian para panelis biasanya kompetensi para calon akan keluar dan mengapung ke permukaan dengan sendirinya.

Yang terjadi di malam debat itu justru berkebalikan. Panelis terlihat sekali minim persiapan. Minim kajian sebelum menyusun daftar pertanyaannya. Kaku dan berkutat pada pertanyaan remeh yang tidak krusial.

Meski demikian, apapun yang terjadi tentu wajib disyukuri. Dengan terlaksananya debat sesi pertama--yang sukses dari segi acara itu--ke depannya tentu kita berharap panitia lebih mengutamakan substansi dari debat itu sendiri demi kepentingan masyarakat sebelum menjatuhkan pilihannya.

Panitia dituntut harus mampu menghadirkan panelis yang jauh lebih berkualitas, dan kapan perlu mereka turun dulu ke lapangan guna mensurvei isu-isu primer yang ada di tengah masyakat Pariaman saat ini. (OLP)

 
[Editorial] Menjaga Keseimbangan Alam Demi Kelanjutan Pariwisata Pariaman
Foto salah satu kegiatan aksi bersih bersih pulau dan penanaman terumbu karang. Foto/istimewa

Oleh Oyong Liza Piliang
Rasanya bisa disebut, susah mencari orang yang tidak mengenal Pulau Angsoduo Pariaman di "Jaman Now". Terutama mereka yang aktif di media sosial. Popularitas pulau seluas 1,8 hektare tersebut melejit sekitar 4 tahun belakangan seiring masifnya pembangunan infrastruktur di pulau berjarak 1,6 mil dari bibir Pantai Gandoriah itu.

Seiring perkembangan media sosial, jutaan foto Pulau Angsoduo telah menyebar di Facebook, Instagram, Twitter dan catatan segar para blogger. Pulau Angsoduo salah satu aset terbesar milik Pariaman di bidang kepariwisataan. Ia juga penggedor utama dan pengungkit sektor wisata lainnya.

Jika kita mengetik "pulau angso duo pariaman" di google, dalam 0,38 detik, sekitar 34.600 halaman siap menjadi sumber rujukan informasi. Jika kita klik google image, tiada yang bisa menahan hasratnya untuk selekas mungkin berkunjung ke sana.

Pulau Angsoduo kaya akan nilai-nilai sejarah dengan adanya 9 makam bernisankan tulisan Arab Melayu. Makam Panjang Katik Sangko bahkan melahirkan ragam aroma mistis. Keyakinan pulau dihuni dalam rentang waktu lama, dikuatkan dengan adanya sumur yang terbuat dari susunan kerang. Airnya jernih dan bahkan ada paranormal yang mengatakan jika mencuci muka dengan air sumur tersebut akan mudah rejeki dan penghilang sial. Mengenai hal berbau mistis tersebut, wallahualam.

Pulau Angsoduo telah menjadi studi pelbagai disiplin ilmu. Peneliti kebangsaan Irlandia Tom Corcoran, bersama Wiva dari Irlandia, Jered dari Amerika dan Mark dari Australia dalam ekspedisi National Geographic Explore, Januari 2015, melakukan penelitian di Pulau Angsoduo dan Pulau Kasiak.

Saat itu mereka meneliti dampak kerusakan terumbu karang oleh kegiatan nelayan yang tidak bertangungjawab seperti menggunakan bahan peledak. Tim saat itu melakukan dua sesi penyelaman: siang dan malam guna melihat aktivitas biota laut termasuk micro plankton. Penyelaman malam hari untuk meneliti reproduksi koral karena terumbu karang bereproduksi pada malam hari.

Di samping organisasi sekelas Natonal Geographic, tim ekspedisi Merah Putih Pariaman bersama Tabuik Diving Club juga melakukan hal yang sama. Penanaman terumbu karang mulai dilakukan. Turut pula korps Marinir. Puluhan penyelam marinir terlatih dikerahkan waktu itu.

Upaya penyelamatan pulau dengan kekayaan biota lautnya kadang tidak sejalan dengan eksploitasi wisata yang berlebihan di pulau tersebut. Banyak wisatawan yang belum menyadari pentingnya biota laut demi keseimbangan pulau. Tak jarang wisatawan mandi di kawasan terumbu dan menginjak-injak terumbu karang, membuang sampah ke laut dan mencabuti terumbu untuk di bawa pulang sebagai buah tangan.

Jika hal tersebut terus dibiarkan tentu saja kerugian besar siap menghadang Pemko Pariaman dan warganya. Kerusakan terumbu karang bukan perkara tidak serius. Butuh puluhan tahun untuk pemulihannya.

Peningkatan kesadaran dan partisipasi pengunjung perlu diintensifkan saat mengunjungi pulau. Dalam hemat kami, peranan itu bisa di awalai dengan membuat satgas pecinta terumbu karang yang di motori oleh Pemko Pariaman melibatkan aktivis yang sudah punya andil saat ini.

Di samping itu diperlukan pula sosialisasi sejak dini guna menanamkan arti dan manfaat terumbu karang bagi kelangsungan hayati warga pesisir sejak masa kanak-kanak bagi warga Pariaman. Dengan kesadaran warga yang tinggi, tentu akan diteruskan kepada setiap pengunjung pulau. Rasa memiliki oleh warga adalah formulasi terbaik dalam menjaga daerahnya.

Kemudian memperkuat koordinasi antar instansi yang berperan pada penanganan terumbu karang. Baik pengelola daerah, aparat keamanan, pemanfaat sumber daya dan pemerhati lingkungan. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan rehabilitasi terumbu karang juga diperlukan untuk penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan.

Di samping itu, aspek penegakan hukum juga diperlukan sebagai langkah akhir. Komponen ini dipandang sangat krusial guna mencapai tujuan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang jangka panjang. Masyarakat memegang peranan penting sebagai pengamat terumbu karang atau reef watcher, di mana mereka berkewajiban meneruskan fakta pada penegak hukum tentang pelanggaran yang mengganggu kelangsungan hidup terumbu karang di daerahnya.

Semua hal tersebut tentu bukan perkara mudah menjalankannya. Perlu formulasi dan kesadaran bersama.

Menjual pariwisata dengan mengabaikan lingkungan adalah sebuah lelucon. Tidak akan bertahan lama. Hanya bersifat insidential yang lekas sirna. (***)
[Tajuk] Memilih Pemimpin Pariaman "Zaman Now"

Sekitar dua bulan lagi kota Pariaman punya pemimpin baru. Satu di antara tiga pasang calon (paslon) akan memimpin Pariaman lima tahun ke depan. Mahyuddin-Ridwan nomor urut 1, Dewi-Pabrisal nomor urut 2 dan Genius-Mardison nomor urut 3.

Siapapun pemimpin Pariaman periode 2018-2023, akan dihadapkan sejumlah pekerjaan berat. Bukan perkara enteng memajukan daerah yang nyatanya memilik sumber daya alam sangat minim. Kenyataan selalu jauh lebih berat dari pada sekedar ucapan dan janji-janji politik saat kampanye.

Dengan PAD yang sangat minim, pemimpin Pariaman dituntut lincah, karena kita tahu semua pembangunan di Pariaman selalu "menyusu" ke pemerintah pusat. Hanya mengandalkan pada sumber dana APBD, DAK dan DAU.

Dalam membangun Pariaman juga dibutuhkan segenap sumber daya manusia yang ada. Kita menyadari daerah kita bukan Kabupaten Siak, Riau, yang membukukan PDB per kapita Rp156,35 juta. Daerahnya berada di wilayah segi tiga pertumbuhan ekonomi "Sijori" Singapura-Johor-Riau dan IMG-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle).

Pariaman bukan pula Kota Bontang, Kalimantan Timur. Daerah kaya tambang itu mencatatkan PDB per kapita Rp368,5 juta. Karena PAD besarnya, Kaltim merupakan propinsi yang memberikan gaji atau upah tertinggi kedua secara nasional kepada karyawan atau buruh.

Daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah macam Bontang dan Siak, tentu saja punya banyak amunisi untuk membangun daerahnya dengan dukungan dana yang besar. Berbeda dengan Pariaman, dengan APBD Rp754 miliar per tahun, dipotong belanja pegawai sekitar 50 persen, sisa itulah yang bisa dibelanjakan untuk membangun. Maka, tak heran pembangunan di Pariaman dilakukan secara bertahap atau multi-year.

Minim di sumber daya alam, untungnya Pariaman memiliki sumber daya manusia terbilang bagus. Banyak sekali tokoh-tokoh di sumbu kekuasan RI punya darah Pariaman yang masih peduli kampung halamannya. Di samping hal tersebut, Pariaman juga dianugerahi Tuhan bentang alam yang memukau. Pariwisata nyatanya menjual. Dari sektor pariwisata diyakini pula akan mengungkit sektor-sektor lainnya seperti ekonomi kreatif, jika digarap secara serius dan profesional.

Pemimpin Pariaman yang diharapkan masyarakat, tentu saja bukan hanya yang sekedar menjalankan roda pemerintahan secara formil. Harapan masyarakat akan pemimpin Pariaman ke depan, khususnya dalam peningkatan ekonomi, jaminan lapangan pekerjaan, jaminan pendidikan dan kesehatan, tidak akan tertutupi dengan dana APBD dari pemerintah pusat.

Jadi, tidak heran masyarakat Pariaman "zaman now" terlihat lebih selektif dalam memilih pemimpinnya. Mereka kadang tampak agresif, sebagaimana yang bisa kita lihat saat ini: saat kelompok-kelompok kalangan terdidik mulai bersuara, saat kalangan muda tak lagi diam sebagaimana Pilkada sebelumnya. (OLP)
[Tajuk] Gas Airmata Polisi Tak Akan Terpakai di Konflik Pilkada Pariaman
Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal pantau kesiapan dan suport 10 tabung gas airmata beserta alat pelontarnya bagi Polres Pariaman dalam mengamankan Pilkada Pariaman. Foto/Phaik
Kedatangan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal untuk mengecek kesiapan Polres Pariaman dalam mengamankan Pilkada Pariaman 2018, menyiratkan bahwa Pariaman sebagai zonasi penting tindakan antisipatif. Kapolda beserta jajaran teras berkunjung resmi Rabu kemaren (21/3).

Pilkada Pariaman memang telah dipetakan pihak kepolisian potensi rawan kategori tiga. Artinya, keruncingan dan pertikaian lebih banyak bersifat masif di jejaring sosial media. Hal demikian, dengan analisa intel secara umum, tidak tertutup kemungkinan pertikaian di media sosial bisa saja berujung ke konflik dunia nyata.

Langkah antisipasi oleh Polda Sumbar dirasa juga tidak berlebihan dengan mensuport Polres Pariaman 10 tabung gas air mata lengkap dengan alat pelontarnya. Gas airmata biasanya digunakan oleh kepolisian untuk membubarkan konsentrasi massa yang sudah berbuat anarkis yang tidak bisa ditangani dengan pendekatan persuasif. 


Penggunaan gas airmata dikenal langganan pembubaran demo penolakan kenaikan BBM di ibukota dan sesekali tawuran mahasiswa di Kota Makassar. Penggunaan gas airmata di Indonesia mulai dikenal sejak demo besar-besaran Indonesia 1998 seiring tumbangnya rezim Orde Baru.

Jika kita surut ke belakang dalam dua Pilkada Pariaman sebelumnya--2008 dan 2013--suasana hangat selalu mewarnai kontes demokrasi lima tahunan tersebut. Dalam Pilkada Pariaman 2008, masyarakat terkelompok dalam lima faksi. Ada lima pasangan calon berlaga kala itu. Di 2013 lebih banyak lagi menjadi tujuh faksi dukungan. Tujuh pasangan calon dengan basis massanya saat itu, saling perang opini. Media sosial di 2013 juga cukup berkembang. Jika mengacu kepada pemetaan konflik, Pilkada 2013 merupakan Pilkada Pariaman paling potensial memicu konflik horisontal.

Tapi. Hal yang dicemaskan tersebut tidak terjadi. Pertanyaan ini, bagi orang Pariaman sangat mudah menjawabnya. Bagi warga Pariaman faham betul artinya dialetika. Perang opini adalah gagasan intelektual yang tidak menyeret fisik.

Kematangan demokrasi di Pariaman tidak datang secara tiba-tiba. Kedewasaan dalam menyikapi perbedaan merupakan budaya tersendiri bagi warga Pariaman. Lihat saja betapa serunya perang pantun yang menyiratkan tradisi dialetika. Hal itu masih bisa kita saksikan saat ritus "maantaan tando" dan "macari ari alek" pranikah di mana dua kubu niniak mamak berdialetika tingkat tinggi dalam sastra pantun.

Tradisi yang lebih kolosal lagi dalam menyikapi pertikaian, adalah saat budaya Batabuik Piaman. Dua kubu anak Tabuik--Pasa dan Subarang---saling bersitegang selama prosesi Tabuik sepuluh hari. Saling sindir bahkan hingga bentrok fisik. Namun setelah Tabuik dibuang ke laut sirna pulalah konflik emosional dua kubu tadi bak ditelan ombak. Dua kubu kembali seperti biasa seakan tidak pernah terjadi apapun. Biduak lalu kiambang batauik. Tak ada dendam, tak ada lagi ungkit mengungkit. Semua perkara Tabuik telah habis. Tidak ada lagi yang membahas Tabuik hingga tibanya 1 Muharam berikutnya.

Kebudayaan Piaman yang eksotik ini, memang jarang di temui di daerah lain. Berdialetika tinggi, hidup bersosialisasi, memegang teguh kekerabatan, cukup sudah membentengi tatanan sosial masyarakat yang aman dan damai tanpa kehilangan kualitas demokrasinya. (OLP)
[Tajuk] Menggergaji Persatuan di Media Sosial
Sumber foto/konfrontasi.com/istimewa
Pergeseran nilai-nilai sosial tak hanya terjadi di dunia nyata. Di dunia maya atau media sosial pun demikian. Apalagi di tahun-tahun politik. Kian rawan dan butuh pengawasan tentunya.

Di media sosial bertebaran beragam hujatan. Tautan postingan berbau SARA oleh blog-blog yang punya niat tertentu, menyintas begitu saja di linimasa. Jika kita tidak arif, acap pula terpancing dibuatnya. Bahkan hingga menyebarkan kembali dengan tambahan kalimat bernada provokasi.

Media sosial diciptakan untuk mempermudah semua orang yang disekat oleh ruang dan waktu. Kita bisa bertemu teman lama, berinteraksi dengan keluarga di perantauan dan pelbagai hal yang dianggap penting lainnya.

Sebelum dan awal 2000-an, beragam aplikasi media sosial telah diciptakan. Dulu paling diminati Friendster, Myspace, Yahoo Messengger. Facebook kemudian menggebrak di 2004 dan sudah tidak terbendung lagi sejak 2008.

Selain Facebook adapula media sosial populer Twitter dan Instagram. Perkembangan media sosial seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Jika dahulu internet hanya bisa diakses dengan seperangkat komputer, kini sudah berada dalam genggaman. Smartphone, terbukti sebagai alat komunikasi berbasis internet paling banyak digunakan di seluruh dunia saat ini.

Perkembangan teknologi informasi juga punya banyak dampak sosial. Positifnya terciptanya pasar online di mana semua orang bisa menjadi bos bagi dirinya sendiri. Belajar beragam ilmu pengetahuan, tips dan trik. Saat ini pasar online trennya merangkul dunia. Pasar online dalam negeri saja omsetnya bahkan mampu menggeser pasar-pasar konvensional. Belum lagi bicara pasar online gurita global sekelas Amazon, Ebay, Alibaba, dll.

Sedangkan dampak negatif media sosial juga banyak terhadap kehidupan sosial. Mulai dari membentuk beragam jaringan, seumpama LGBT, terorisme, propaganda politik hingga prostitusi. Kehidupan sosial nyata tak jarang terinfeksi olehnya.

Dampak negatif yang kian besar tersebut tidak sejalan dengan pengawasan dan sumber daya manusia milik negara yang menanganinya. Jadilah media sosial bak hutan belantara yang memiliki hukumnya tersendiri.

Meski pemerintah telah membuat ragam hukum dan aturan untuk membendung hujatan kebencian, penyebar berita bohong, judi dan prostitusi online, terorisme dan radikalisme, untuk menangani pelakunya butuh upaya keras dan teknologi pula. Karena tak jarang para pelaku bersembunyi di balik keanonimannya. Posisinya sulit dilacak karena menggunakan Access Point Name (APN) negara lain.

Dalam kancah politik modern saat ini media sosial merupakan sarana potensial sosialisasi bagi pelaku politik. Beberapa agenda besar politik seperti Pilkada serentak 2018, Pemilu dan Pilpres 2019 ajang eksistensi para pendukung dan partisan.

Agenda politik di media sosial berupa agitasi, propaganda, hingga sarana melumpuhkan lawan politik. Poin terakhir itulah yang memicu perpecahan di antara pendukung dan simpatisan. Mereka saling serang tiap harinya. Tiada hari di linimasa tanpa perang opini oleh berbagai kubu politik yang saling berlawanan. Tak jarang gesekan di dunia maya berlanjut ke dunia nyata.

Fenomena tersebut bukan lagi perkara kecil. Ia merupakan ancaman terbesar bagi negara Indonesia. Bayangkan saat ini saja ada 171 daerah di Indonesia yang akan menghelat pilkada.

Hampir di semua daerah itu menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Para simpatisan terbagi dalam berbagai kubu. Siapa yang ia dukung, itulah yang dipuji. Sedangkan saingan terberatnya dijelek-jelekan secara terbuka di linimasa. Dari sanalah semua sumber pertikaian dan huru hara politik di era digitalisasi saat ini. (OLP)