[Tajuk] Rapor Merah Debat Pilkada Pariaman Sesi Pertama
Suasana debat Pilkada Pariaman 5 Mei 2018. Foto/Istimewa
Debat kandidat Pilkada Pariaman sesi pertama 5 Mei 2018 usai digelar. Sesi kedua atau terakhir akan digelar pada 23 Juni 2018. Yang tersisa dari debat sesi pertama tersebut adalah kekecewaan. Penyebabnya masyarakat terlalu berharap lebih pada acara tersebut sedangkan yang diharapkan belum maksimal disuguhkan.

Debat kandidat sekelas Pilkada yang disiarkan secara langsung pula di teve, radio dan internet streaming itu, masih berkutat pada persoalan bias. Baik panelis dan para calon belum berhasil menggali potensi lewat pertanyaan-pertanyaan bemutu lagi tajam.

Baca juga: Debat Paslon Sesi 1 Belum Maksimal Gali Kompetensi Calon

Hal krusial yang diharapkan masyarakat keluar dari mulut paslon tidak terungkap dalam debat tersebut karena para panelis dan calon itu sendiri tampak belum menguasai isu utama yang sedang berkembang di tengah masyarakat. Jadilah acara tersebut semacam prasyarat pemenuhan seremonial belaka karena sifatnya wajib.

Isu teknis tentang sebagian kewenangan Pariaman yang diambil alih oleh provinsi seperti pendidikan merupakan isu utama di tengah masyarakat Pariaman. Masyarakat mencemaskan jika suatu saat pemerintah provinsi tidak sanggup menyelenggarakan pendidikan gratis di tingkat SLTA karena minimnya anggaran.

Ketiga paslon mengaku memiliki program sekolah gratis. Hendaknya para penanya menanyakan bagaimana mekanisme dan cara kerjanya. Sumber dana, aplikasi dan dasar undang-undangnya. Sebuah program baru akan berjalan jika ada mekanisme yang runut, tidak tumpang tindih dalam hal peraturan dan user friendly (atau tidak rumit) dalam pelaksanaan.

Belum lagi isu pengentasan kemiskinan dan penyediaan lapangan kerja bagi pengagguran. Fenomena sosial seperti LGBT, isu penyalahgunaan narkoba oleh pegawai Pemko dan menghisap lem di kalangan pelajar, isu meningkatnya pelecehan seksual, kenakalan remaja seperti tawuran dengan menggunakan senjata tajam. Banyak lagi yang belum dikupas.

Untuk debat pilkada, tentu tertumpang harapan kepada para panelis. Panelis mesti memahami persoalan mendasar masyarakat Pariaman agar ia bisa menguliti masing-masing pasangan calon. Lewat kepiawaian para panelis biasanya kompetensi para calon akan keluar dan mengapung ke permukaan dengan sendirinya.

Yang terjadi di malam debat itu justru berkebalikan. Panelis terlihat sekali minim persiapan. Minim kajian sebelum menyusun daftar pertanyaannya. Kaku dan berkutat pada pertanyaan remeh yang tidak krusial.

Meski demikian, apapun yang terjadi tentu wajib disyukuri. Dengan terlaksananya debat sesi pertama--yang sukses dari segi acara itu--ke depannya tentu kita berharap panitia lebih mengutamakan substansi dari debat itu sendiri demi kepentingan masyarakat sebelum menjatuhkan pilihannya.

Panitia dituntut harus mampu menghadirkan panelis yang jauh lebih berkualitas, dan kapan perlu mereka turun dulu ke lapangan guna mensurvei isu-isu primer yang ada di tengah masyakat Pariaman saat ini. (OLP)

 
[Editorial] Menjaga Keseimbangan Alam Demi Kelanjutan Pariwisata Pariaman
Foto salah satu kegiatan aksi bersih bersih pulau dan penanaman terumbu karang. Foto/istimewa

Oleh Oyong Liza Piliang
Rasanya bisa disebut, susah mencari orang yang tidak mengenal Pulau Angsoduo Pariaman di "Jaman Now". Terutama mereka yang aktif di media sosial. Popularitas pulau seluas 1,8 hektare tersebut melejit sekitar 4 tahun belakangan seiring masifnya pembangunan infrastruktur di pulau berjarak 1,6 mil dari bibir Pantai Gandoriah itu.

Seiring perkembangan media sosial, jutaan foto Pulau Angsoduo telah menyebar di Facebook, Instagram, Twitter dan catatan segar para blogger. Pulau Angsoduo salah satu aset terbesar milik Pariaman di bidang kepariwisataan. Ia juga penggedor utama dan pengungkit sektor wisata lainnya.

Jika kita mengetik "pulau angso duo pariaman" di google, dalam 0,38 detik, sekitar 34.600 halaman siap menjadi sumber rujukan informasi. Jika kita klik google image, tiada yang bisa menahan hasratnya untuk selekas mungkin berkunjung ke sana.

Pulau Angsoduo kaya akan nilai-nilai sejarah dengan adanya 9 makam bernisankan tulisan Arab Melayu. Makam Panjang Katik Sangko bahkan melahirkan ragam aroma mistis. Keyakinan pulau dihuni dalam rentang waktu lama, dikuatkan dengan adanya sumur yang terbuat dari susunan kerang. Airnya jernih dan bahkan ada paranormal yang mengatakan jika mencuci muka dengan air sumur tersebut akan mudah rejeki dan penghilang sial. Mengenai hal berbau mistis tersebut, wallahualam.

Pulau Angsoduo telah menjadi studi pelbagai disiplin ilmu. Peneliti kebangsaan Irlandia Tom Corcoran, bersama Wiva dari Irlandia, Jered dari Amerika dan Mark dari Australia dalam ekspedisi National Geographic Explore, Januari 2015, melakukan penelitian di Pulau Angsoduo dan Pulau Kasiak.

Saat itu mereka meneliti dampak kerusakan terumbu karang oleh kegiatan nelayan yang tidak bertangungjawab seperti menggunakan bahan peledak. Tim saat itu melakukan dua sesi penyelaman: siang dan malam guna melihat aktivitas biota laut termasuk micro plankton. Penyelaman malam hari untuk meneliti reproduksi koral karena terumbu karang bereproduksi pada malam hari.

Di samping organisasi sekelas Natonal Geographic, tim ekspedisi Merah Putih Pariaman bersama Tabuik Diving Club juga melakukan hal yang sama. Penanaman terumbu karang mulai dilakukan. Turut pula korps Marinir. Puluhan penyelam marinir terlatih dikerahkan waktu itu.

Upaya penyelamatan pulau dengan kekayaan biota lautnya kadang tidak sejalan dengan eksploitasi wisata yang berlebihan di pulau tersebut. Banyak wisatawan yang belum menyadari pentingnya biota laut demi keseimbangan pulau. Tak jarang wisatawan mandi di kawasan terumbu dan menginjak-injak terumbu karang, membuang sampah ke laut dan mencabuti terumbu untuk di bawa pulang sebagai buah tangan.

Jika hal tersebut terus dibiarkan tentu saja kerugian besar siap menghadang Pemko Pariaman dan warganya. Kerusakan terumbu karang bukan perkara tidak serius. Butuh puluhan tahun untuk pemulihannya.

Peningkatan kesadaran dan partisipasi pengunjung perlu diintensifkan saat mengunjungi pulau. Dalam hemat kami, peranan itu bisa di awalai dengan membuat satgas pecinta terumbu karang yang di motori oleh Pemko Pariaman melibatkan aktivis yang sudah punya andil saat ini.

Di samping itu diperlukan pula sosialisasi sejak dini guna menanamkan arti dan manfaat terumbu karang bagi kelangsungan hayati warga pesisir sejak masa kanak-kanak bagi warga Pariaman. Dengan kesadaran warga yang tinggi, tentu akan diteruskan kepada setiap pengunjung pulau. Rasa memiliki oleh warga adalah formulasi terbaik dalam menjaga daerahnya.

Kemudian memperkuat koordinasi antar instansi yang berperan pada penanganan terumbu karang. Baik pengelola daerah, aparat keamanan, pemanfaat sumber daya dan pemerhati lingkungan. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan rehabilitasi terumbu karang juga diperlukan untuk penanganan yang komprehensif dan berkesinambungan.

Di samping itu, aspek penegakan hukum juga diperlukan sebagai langkah akhir. Komponen ini dipandang sangat krusial guna mencapai tujuan rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang jangka panjang. Masyarakat memegang peranan penting sebagai pengamat terumbu karang atau reef watcher, di mana mereka berkewajiban meneruskan fakta pada penegak hukum tentang pelanggaran yang mengganggu kelangsungan hidup terumbu karang di daerahnya.

Semua hal tersebut tentu bukan perkara mudah menjalankannya. Perlu formulasi dan kesadaran bersama.

Menjual pariwisata dengan mengabaikan lingkungan adalah sebuah lelucon. Tidak akan bertahan lama. Hanya bersifat insidential yang lekas sirna. (***)
[Tajuk] Memilih Pemimpin Pariaman "Zaman Now"

Sekitar dua bulan lagi kota Pariaman punya pemimpin baru. Satu di antara tiga pasang calon (paslon) akan memimpin Pariaman lima tahun ke depan. Mahyuddin-Ridwan nomor urut 1, Dewi-Pabrisal nomor urut 2 dan Genius-Mardison nomor urut 3.

Siapapun pemimpin Pariaman periode 2018-2023, akan dihadapkan sejumlah pekerjaan berat. Bukan perkara enteng memajukan daerah yang nyatanya memilik sumber daya alam sangat minim. Kenyataan selalu jauh lebih berat dari pada sekedar ucapan dan janji-janji politik saat kampanye.

Dengan PAD yang sangat minim, pemimpin Pariaman dituntut lincah, karena kita tahu semua pembangunan di Pariaman selalu "menyusu" ke pemerintah pusat. Hanya mengandalkan pada sumber dana APBD, DAK dan DAU.

Dalam membangun Pariaman juga dibutuhkan segenap sumber daya manusia yang ada. Kita menyadari daerah kita bukan Kabupaten Siak, Riau, yang membukukan PDB per kapita Rp156,35 juta. Daerahnya berada di wilayah segi tiga pertumbuhan ekonomi "Sijori" Singapura-Johor-Riau dan IMG-GT (Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle).

Pariaman bukan pula Kota Bontang, Kalimantan Timur. Daerah kaya tambang itu mencatatkan PDB per kapita Rp368,5 juta. Karena PAD besarnya, Kaltim merupakan propinsi yang memberikan gaji atau upah tertinggi kedua secara nasional kepada karyawan atau buruh.

Daerah yang memiliki sumber daya alam melimpah macam Bontang dan Siak, tentu saja punya banyak amunisi untuk membangun daerahnya dengan dukungan dana yang besar. Berbeda dengan Pariaman, dengan APBD Rp754 miliar per tahun, dipotong belanja pegawai sekitar 50 persen, sisa itulah yang bisa dibelanjakan untuk membangun. Maka, tak heran pembangunan di Pariaman dilakukan secara bertahap atau multi-year.

Minim di sumber daya alam, untungnya Pariaman memiliki sumber daya manusia terbilang bagus. Banyak sekali tokoh-tokoh di sumbu kekuasan RI punya darah Pariaman yang masih peduli kampung halamannya. Di samping hal tersebut, Pariaman juga dianugerahi Tuhan bentang alam yang memukau. Pariwisata nyatanya menjual. Dari sektor pariwisata diyakini pula akan mengungkit sektor-sektor lainnya seperti ekonomi kreatif, jika digarap secara serius dan profesional.

Pemimpin Pariaman yang diharapkan masyarakat, tentu saja bukan hanya yang sekedar menjalankan roda pemerintahan secara formil. Harapan masyarakat akan pemimpin Pariaman ke depan, khususnya dalam peningkatan ekonomi, jaminan lapangan pekerjaan, jaminan pendidikan dan kesehatan, tidak akan tertutupi dengan dana APBD dari pemerintah pusat.

Jadi, tidak heran masyarakat Pariaman "zaman now" terlihat lebih selektif dalam memilih pemimpinnya. Mereka kadang tampak agresif, sebagaimana yang bisa kita lihat saat ini: saat kelompok-kelompok kalangan terdidik mulai bersuara, saat kalangan muda tak lagi diam sebagaimana Pilkada sebelumnya. (OLP)
[Tajuk] Gas Airmata Polisi Tak Akan Terpakai di Konflik Pilkada Pariaman
Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal pantau kesiapan dan suport 10 tabung gas airmata beserta alat pelontarnya bagi Polres Pariaman dalam mengamankan Pilkada Pariaman. Foto/Phaik
Kedatangan Kapolda Sumbar Irjen Pol Fakhrizal untuk mengecek kesiapan Polres Pariaman dalam mengamankan Pilkada Pariaman 2018, menyiratkan bahwa Pariaman sebagai zonasi penting tindakan antisipatif. Kapolda beserta jajaran teras berkunjung resmi Rabu kemaren (21/3).

Pilkada Pariaman memang telah dipetakan pihak kepolisian potensi rawan kategori tiga. Artinya, keruncingan dan pertikaian lebih banyak bersifat masif di jejaring sosial media. Hal demikian, dengan analisa intel secara umum, tidak tertutup kemungkinan pertikaian di media sosial bisa saja berujung ke konflik dunia nyata.

Langkah antisipasi oleh Polda Sumbar dirasa juga tidak berlebihan dengan mensuport Polres Pariaman 10 tabung gas air mata lengkap dengan alat pelontarnya. Gas airmata biasanya digunakan oleh kepolisian untuk membubarkan konsentrasi massa yang sudah berbuat anarkis yang tidak bisa ditangani dengan pendekatan persuasif. 


Penggunaan gas airmata dikenal langganan pembubaran demo penolakan kenaikan BBM di ibukota dan sesekali tawuran mahasiswa di Kota Makassar. Penggunaan gas airmata di Indonesia mulai dikenal sejak demo besar-besaran Indonesia 1998 seiring tumbangnya rezim Orde Baru.

Jika kita surut ke belakang dalam dua Pilkada Pariaman sebelumnya--2008 dan 2013--suasana hangat selalu mewarnai kontes demokrasi lima tahunan tersebut. Dalam Pilkada Pariaman 2008, masyarakat terkelompok dalam lima faksi. Ada lima pasangan calon berlaga kala itu. Di 2013 lebih banyak lagi menjadi tujuh faksi dukungan. Tujuh pasangan calon dengan basis massanya saat itu, saling perang opini. Media sosial di 2013 juga cukup berkembang. Jika mengacu kepada pemetaan konflik, Pilkada 2013 merupakan Pilkada Pariaman paling potensial memicu konflik horisontal.

Tapi. Hal yang dicemaskan tersebut tidak terjadi. Pertanyaan ini, bagi orang Pariaman sangat mudah menjawabnya. Bagi warga Pariaman faham betul artinya dialetika. Perang opini adalah gagasan intelektual yang tidak menyeret fisik.

Kematangan demokrasi di Pariaman tidak datang secara tiba-tiba. Kedewasaan dalam menyikapi perbedaan merupakan budaya tersendiri bagi warga Pariaman. Lihat saja betapa serunya perang pantun yang menyiratkan tradisi dialetika. Hal itu masih bisa kita saksikan saat ritus "maantaan tando" dan "macari ari alek" pranikah di mana dua kubu niniak mamak berdialetika tingkat tinggi dalam sastra pantun.

Tradisi yang lebih kolosal lagi dalam menyikapi pertikaian, adalah saat budaya Batabuik Piaman. Dua kubu anak Tabuik--Pasa dan Subarang---saling bersitegang selama prosesi Tabuik sepuluh hari. Saling sindir bahkan hingga bentrok fisik. Namun setelah Tabuik dibuang ke laut sirna pulalah konflik emosional dua kubu tadi bak ditelan ombak. Dua kubu kembali seperti biasa seakan tidak pernah terjadi apapun. Biduak lalu kiambang batauik. Tak ada dendam, tak ada lagi ungkit mengungkit. Semua perkara Tabuik telah habis. Tidak ada lagi yang membahas Tabuik hingga tibanya 1 Muharam berikutnya.

Kebudayaan Piaman yang eksotik ini, memang jarang di temui di daerah lain. Berdialetika tinggi, hidup bersosialisasi, memegang teguh kekerabatan, cukup sudah membentengi tatanan sosial masyarakat yang aman dan damai tanpa kehilangan kualitas demokrasinya. (OLP)
[Tajuk] Menggergaji Persatuan di Media Sosial
Sumber foto/konfrontasi.com/istimewa
Pergeseran nilai-nilai sosial tak hanya terjadi di dunia nyata. Di dunia maya atau media sosial pun demikian. Apalagi di tahun-tahun politik. Kian rawan dan butuh pengawasan tentunya.

Di media sosial bertebaran beragam hujatan. Tautan postingan berbau SARA oleh blog-blog yang punya niat tertentu, menyintas begitu saja di linimasa. Jika kita tidak arif, acap pula terpancing dibuatnya. Bahkan hingga menyebarkan kembali dengan tambahan kalimat bernada provokasi.

Media sosial diciptakan untuk mempermudah semua orang yang disekat oleh ruang dan waktu. Kita bisa bertemu teman lama, berinteraksi dengan keluarga di perantauan dan pelbagai hal yang dianggap penting lainnya.

Sebelum dan awal 2000-an, beragam aplikasi media sosial telah diciptakan. Dulu paling diminati Friendster, Myspace, Yahoo Messengger. Facebook kemudian menggebrak di 2004 dan sudah tidak terbendung lagi sejak 2008.

Selain Facebook adapula media sosial populer Twitter dan Instagram. Perkembangan media sosial seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Jika dahulu internet hanya bisa diakses dengan seperangkat komputer, kini sudah berada dalam genggaman. Smartphone, terbukti sebagai alat komunikasi berbasis internet paling banyak digunakan di seluruh dunia saat ini.

Perkembangan teknologi informasi juga punya banyak dampak sosial. Positifnya terciptanya pasar online di mana semua orang bisa menjadi bos bagi dirinya sendiri. Belajar beragam ilmu pengetahuan, tips dan trik. Saat ini pasar online trennya merangkul dunia. Pasar online dalam negeri saja omsetnya bahkan mampu menggeser pasar-pasar konvensional. Belum lagi bicara pasar online gurita global sekelas Amazon, Ebay, Alibaba, dll.

Sedangkan dampak negatif media sosial juga banyak terhadap kehidupan sosial. Mulai dari membentuk beragam jaringan, seumpama LGBT, terorisme, propaganda politik hingga prostitusi. Kehidupan sosial nyata tak jarang terinfeksi olehnya.

Dampak negatif yang kian besar tersebut tidak sejalan dengan pengawasan dan sumber daya manusia milik negara yang menanganinya. Jadilah media sosial bak hutan belantara yang memiliki hukumnya tersendiri.

Meski pemerintah telah membuat ragam hukum dan aturan untuk membendung hujatan kebencian, penyebar berita bohong, judi dan prostitusi online, terorisme dan radikalisme, untuk menangani pelakunya butuh upaya keras dan teknologi pula. Karena tak jarang para pelaku bersembunyi di balik keanonimannya. Posisinya sulit dilacak karena menggunakan Access Point Name (APN) negara lain.

Dalam kancah politik modern saat ini media sosial merupakan sarana potensial sosialisasi bagi pelaku politik. Beberapa agenda besar politik seperti Pilkada serentak 2018, Pemilu dan Pilpres 2019 ajang eksistensi para pendukung dan partisan.

Agenda politik di media sosial berupa agitasi, propaganda, hingga sarana melumpuhkan lawan politik. Poin terakhir itulah yang memicu perpecahan di antara pendukung dan simpatisan. Mereka saling serang tiap harinya. Tiada hari di linimasa tanpa perang opini oleh berbagai kubu politik yang saling berlawanan. Tak jarang gesekan di dunia maya berlanjut ke dunia nyata.

Fenomena tersebut bukan lagi perkara kecil. Ia merupakan ancaman terbesar bagi negara Indonesia. Bayangkan saat ini saja ada 171 daerah di Indonesia yang akan menghelat pilkada.

Hampir di semua daerah itu menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Para simpatisan terbagi dalam berbagai kubu. Siapa yang ia dukung, itulah yang dipuji. Sedangkan saingan terberatnya dijelek-jelekan secara terbuka di linimasa. Dari sanalah semua sumber pertikaian dan huru hara politik di era digitalisasi saat ini. (OLP)
[Tajuk] Naik Tensi oleh Pilwako
Naik tensi oleh politik. Foto/istimewa/ilustrasi
Tingginya tensi politik jelang Pilwako Pariaman bak tekanan darah 160/90 mm Hg yang kapan saja bisa memecahkan pembuluh darah atau stroke. Jika pada Pilwako Pariaman 2013 lampau, tensi tinggi hanya di beberapa warung "bamerek" saja, saat ini---dengan tumbuh kembangnya media sosial---suhu tak normal itu disuguhkan di depan mata sendiri melalui layar smarthpone masing-masing. Di tatap-tatap tiap hari.

Siapa saja tentu punya hak bicara di medsos menganjungkan calon mereka. Lain orang, lain pula gayanya. Ada yang sekedar posting kegiatan calonnya dengan tambahan kata-kata datar, ada yang berkampanye bak ahli propaganda, bahkan hingga sudah menyentil dan mencemooh lawan dari calon yang ia dukung.

Mengemukakan pendapat di muka umum--termasuk di medsos--memang dijamin oleh undang-undang dasar negara sepanjang dilakukan secara bertanggung jawab. Disebut bertanggung jawab, jika postingan yang dibuat tidak mengandung pelanggaran pidana seperti fitnah, ujaran kebencian dan mengandung unsur SARA.

Kita tentu bangga dengan tingginya animo masyarakat terhadap kontestasi politik. Animo itu bisa diasumsikan betapa tingginya alam demokrasi memperngaruhi tatanan sosial masyarakat Pariaman. 


Namun, dari sekian banyaknya, tentu ada saja yang terlalu euforia dalam menyikapi makna kompetisi dalam politik demokrasi yang berimbas pada aksi saling ejek-mengejek antara para pendukung yang bersaing di Pilwako di ranah medsos.

Fenomena jelang Pilwako saat ini tentu saja sudah sangat mencemaskan. Pilwako Pariaman berpotensi akan menimbulkan gesekan-gesekan hukum yang berujung laporan-laporan ke polisi dari kubu-kubu yang bertikai.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, pemangku kepentingan seperti Pemko Pariaman, Kepolisian, KPU dan Panwaslu dengan menggandeng Ormas/OKP dan LSM, mesti berupaya mendinginkannya dengan melakukan sosialisasi dan imbauan. Begitu juga dengan para calon agar memberikan pendidikan politik yang memadai kepada tim sukses dan simpatisannya.
 

Menjaga kualitas demokrasi merupakan tanggung jawab semua pihak. Beragam komponen masyarakat dalam tatanan sosial dan adat Pariaman, juga selayaknya menjadi benteng demokrasi bagi Pariaman. Jangan sampai malah sebaliknya. (OLP)
[Tajuk] Di Balik "Gagalnya" Pengesahan APBD Pariaman 2018
Foto/ilustrasi/istimewa
APBD Kota Pariaman tahun 2018 tidak ditandatangani oleh walikota Mukhlis Rahman. Meski dua pimpinan dewan meneken nota kesepahaman APBD taun 2018, tetap saja APBD tersebut dianggap tidak berlaku menjadi peraturan daerah.

Kejadian seperti ini, mula pertama terjadi di Kota Pariaman pasca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Pengesahan APBD dalam undang-undang ini memeberi batas waktu harus disahkan satu bulan jelang penutupan tahun anggaran, atau per tanggal 30 November.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai produk hukum pemerintahan daerah juga mengatur sanksi. Sanksi jika setiap daerah telat pengesahan APBD, diganjar dengan tidak membayarkan hak-hak keuangan kepala daerah--dalam hal ini juga wakilnya---dan seluruh anggota DPRD di tingkat provinsi/kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia selama enam bulan.

Lalu bagaimana kelanjutan pembangunan setelahnya. Dalam undang-undang itu juga, selain menjatuhkan sanksi juga memberi opsi lanjutan demi kelanjutan pembangunan di daerah. Jika APBD gagal disahkan oleh eksekutif dan legislatif, maka anggaran tahun selanjutnya bisa dibuatkan melalui peraturan kepala daerah disingkat perkada---kalau di Pariaman berwujud nama perwako. Perkada tersebut nantinya akan menjadi pengesah APBD Kota Pariaman tahun 2018.

Dalam perkada, nominal anggaran yang akan disahkan tidak boleh melebihi anggaran tahun sebelumnya. Karena gagal pengesahan adalah APBD Kota Pariaman 2018, maka nilai nominal APBD oleh perkada, tidak boleh melebihi nominal APBD Kota Pariaman tahun 2017. Dalam hal ini tidak ada peningkatan belanja daerah dari tahun sebelumnya.

Mari kita lihat fakta yang terjadi dengan menyandingkan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD. Jika kesepakatan KUA (kebijakan umum APBD) PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) diteken tanggal 23 November, bermakna tahapan tersebut sudah telat.
 

Untuk tahapan tersebut, antara eksekutif dan legislatif Pariaman telah meneken KUAPPAS sebelum tanggal batas akhir tersebut. Jadi, tidak ada persoalan dalam mekanisme tahapan APBD. APBD Kota Pariaman tidak memenuhi unsur keterlambatan, tapi tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif.

Yang menjadi persoalan mendasar dalam pengesahan APBD Kota Pariaman tahun 2018 sudah dapat diduga jauh hari sebelumnya. Adalah rencana pembangunan masjid terapung di Pantai Gandoriah. Untuk diketahui, anggaran pembangunan masjid terapung sudah dianggarkan sebelumnya pada APBD tahun 2017. Namun karena belum siapnya analisis dampak lingkungan (Amdal) pembangunan batal dilaksanakan.

Pembangunan masjid terapung merupakan visi misi dari walikota-wakil walikota Pariaman periode 2013-2018 yang tak kunjung terealisasi. Wacana pembangunan masjid terapung disambut baik oleh segenap masyarakat Pariaman. Namun untuk membangunnya, dibutuhkan berbagai dokumen karena kota Pariaman berada di kawasan zona mitigasi gempa. Dalam hal ini terlihat jelas benang merah perbedaan pendapat antara walikota dan DPRD dalam memandang suatu persoalan.

Bagi walikota Pariaman sendiri Mukhlis Rahman, tidak ada salahnya mengesahkan anggaran pembangunan masjid terapung sementara pembuatan Amdal sedang berlangsung di tahun anggaran 2017. Sedangkan pihak DPRD berargumen Amdal mesti ada dahulu, baru disahkan dengan alasan tidak ingin kena masalah hukum di kemudian hari.

Perbedaan tersebut seharusnya bisa disatukan jika eksekutif dan legislatif menempuh opsi ketiga yakni meminta pendapat pakar hukum dan pengacara negara (jaksa) tentang ketakutan dewan mengesahkan anggaran terkait persoalan hukum Amdal. Asalkan kedua belah pihak akan menerima keputusan/petunjuk para ahli hukum tersebut. Tentunya duduk semeja diperlukan dalam hal ini.

Pandangan awam, APBD tahun 2018 penuh muatan politis jelang pilkada Pariaman dan penghujung jabatan Mukhlis Rahman sebagai walikota. Banyak kalangan menilai, Mukhlis tidak perlu lagi ditakuti karena jabatannya akan berakhir beberapa bulan lagi.

Jika hal tersebut benar adanya, tentu hal tersebut sangat disayangkan. Mengesampingkan peran Mukhlis dalam membangun Pariaman dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, adalah tanda ketidakbijaksanaan dalam cara berfikir. 

Penulis: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri
[Tajuk] Memanen Puji di Arena MTQ

Pantaikata --- Target dan capaian Kota Pariaman selaku tuan rumah MTQ ke-37 Sumbar terlampaui. Sukses sebagai penyelenggara dan peserta kini dirayakan oleh segenap warga Pariaman, baik yang ada di ranah maupun perantauan. Tak lupa postingan-postingan bangga para netizen di pelbagai media sosial.

MTQ Sumbar ke-37 juga melambungkan nama Pantai Kata sebagai destinasi wisata yang benar-benar ditata berkonsep religius. Pantai Kata yang sukses memikat kafilah, ofisial dan tamu luar daerah, agaknya kembali digunakan dalam ajang MTQ Nasional 2020 yang rencananya diselenggarakan di provinsi Sumatera Barat.

Kota Pariaman yang menargetkan lima besar, tanpa disangka berhasil meraih posisi juara umum dua di bawah kota Padang yang meraih 101 poin. Pariaman dengan 52 poin di kantong, diikuti oleh kakaknya Padangpariaman di posisi ketiga yang meraih 47 poin.

Dalam acara penutupan MTQ Sumbar di Pantai Kata, Jumat malam (10/11), Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan pentingnya MTQ dalam syiar agama Islam. Perhelatan MTQ yang berbiaya miliaran rupiah, ia nilai membawa banyak manfaat bagi umat muslim Pariaman. MTQ telah membawa pengaruh positif dalam tatanan sosial masyarakat yang tengah bergejolak seiring perkembangan pesat teknologi informasi yang tidak bisa dibendung.

Kesuksesan MTQ ke-37 Sumbar di Pariaman juga tak terlepas dari kebijakan pemerintah Pariaman seperti magrib mengaji dan subuh mubarokah.

Dari data yang dirilis Ketua Pengawas MTQ Nasional tingkat Sumbar di Pariaman, Maswar, selama penyelenggaraan MTQ di Pariaman pihaknya tidak ada menerima laporan dari kontingen luar Pariaman terkait pelayanan. Baik di pemondokan, penginapan, rumah warga, hingga transportasi kafilah dan ofisial.

Pengawas MTQ Sumbar bahkan menilai MTQ di Pariaman merupakan yang terbaik dari segi penyelenggaraan. Pihaknya akan bersikeras mengusulkan Pariaman menjadi salah satu lokasi penyelenggaraan MTQ tingkat nasional di Sumbar tahun 2020 yang sedang dalam pengusulan.

Dari pantauan di lapangan dan sejumlah keterangan, warga Pariaman bangga menjadi tuan rumah MTQ di banding acara lainnya: TdS dan Triathlon. Warga yang rumahnya dihuni para kafilah bahkan mengaku tidak mencari keuntungan uang semata dari sewa. Banyak dari pemilik rumah menganggap kafilah dan ofisial seperti sanak keluarga dengan perlakuan yang sama. Dengan kepulangan kafilah ke daerahnya masing-masing, warga Pariaman merasa kehilangan, namun memiliki sanak saudara baru yang patut dikunjungi suatu saat.

MTQ Sumbar di Pariaman juga memperlihatkan keompakan warga Pariaman sesungguhnya kepada publik Sumbar. Warga Pariaman di perantauan tidak hanya ikut mendukung, namun juga partisipatif.

Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit juga patut dipuji. Ia berhasil mewakil Gubernur Irwan Prayitno yang selalu absen karena dinas luar. Ia selalu hadir saat pembukaan dan penutupan. Orang nomor dua di Sumbar itu memuji konsep penyelenggaraan bertema wisata pada MTQ ke-37, yang satu dua kali menuai kritik. Ia bahkan menyaru daerah lain meniru inovasi Pariaman.

MTQ Sumbar di Pariaman juga menyajikan hal-hal anyar seperti penerapan aplikasi e-MTQ yang belum pernah ada.

Selain inovasi pada penyelenggaraan, MTQ ke-37 Sumbar di Pariaman kembali melambungkan nama Mukhlis-Genius sebagai pasangan kepala daerah berkinerja mumpuni. Citra kedua orang itu meninggi di tengah isu pecah kongsi.

Alamat pujian juga datang kepada Kakankemenag Pariaman Muhammad Nur. Mantan di Bukittinggi, pulang kampung ke Pariaman, ia buktikan dengan prestasi. M Nur tidak terlepas dari suksesnya penyelenggaraan MTQ di Pariaman. Mantan Ketua KNPI Pariaman itu mampu menempatkan diri dengan baik sebagai bagian dari tim kerja.

MTQ Pariaman yang sukses dalam prestasi dan penyelenggaraan, merupakan kabar baik bagi Pariaman yang akan menghelat berbagai lomba lainnya di waktu yang akan datang. Kerjasama tim, terbukti berbuah besar di banding jalan sendiri-sendiri. 

Penulis: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri
Tajuk: Politik Sosmed
Ilustrasi. Foto: istimewa
Salah satu kelemahan pemilihan langsung (popular vote) menjadikan masyarakat terkelompok. Pemilihan langsung dengan barisan pendukung, acap pula bersitegang dengan barisan pendukung lain.

Jika dulu perang urat syaraf antar pendukung kisaran debat terbatas, di zaman revolusi digital bergeser ke perdebatan terbuka di pelbagai ranah media sosial. Facebook, Twitter, WhatsAp, dan aplikasi sejenisnya menjadi medan terbuka perang opini dan propaganda.

Aksi saling sindir menyindir, saling mencibir hingga melontarkan isu yang condong mendiskreditkan pribadi seseorang, terlontar begitu saja di sosial media (sosmed). Entah itu presiden selaku simbol negara, gubernur, bupati/walikota hingga kepala desa, lumrah kita lihat jadi subjek cemoohan.

Revolusi digital dengan pesatnya media sosial tidak diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) penggunanya. Padahal, cermat sedikit, sedikit kalimat yang diguratkan di akun sosial media akan cepat menyebar diketahui orang banyak, bak bersorak di tengah gelanggang massa dengan pengeras suara.

Fenomena itu menjadi persoalan berat bagi bangsa kita. Sedikit-sedikit ribut, sedikit-sedikit heboh oleh kabar hoax dan berujung aksi demo dan semacamnya. Pertaruhannya tentu stabilitas nasional, persekusi, pengucilan bahkan gesekan horisontal.

Kini, media sosial menjadi sarana efektif berkampanye. Mulai dari kampanye simpatik, abu-abu hingga hitam pundam. Media sosial sebagai wadah berkumpulnya lautan manusia tanpa sekat ruang dan waktu, minim pengawasan. Polisi siber hanya membackup isu-isu besar saja. Sedangan isu-isu tingkat daerah terkait stabilitas kemanan daerah--saat pesta demokrasi---hampir tidak tertangani. Liarlah bola itu di gelanggang berkanji.

Mencermati Pilkada Kota Pariaman yang akan datang sebentar lagi, akun-akun mencurigakan mulai bermunculan. Mereka melempar bola panas di balik keanoniman mereka. Kabar-kabar belum terkonfirmasi mereka sebarkan ke tengah masyarakat di sosial media dengan bumbu penyedap rasa. Makin banyak postingannya dikomentari, makin masuklah barang dia.

Pilkada Pariaman 2013, meski media sosial telah berkembang, postingan haluan kiri masih bisa terkendali. Kini, tahun 2017 seiring banyaknya pengguna media sosial---hampir semua orang punya--gejolak di ranah sosial jelang Pilkada patut diawasi. Mengawasi bukan berarti mengekang kebebasan berpendapat, bukan pula berarti tidak boleh berkampanye. Namun mengawasi konten merusak seperti SARA, fitnah dan mufakat jahat untuk memecah belah masyarakat.

Kegaduhan di alam nyata, tidak sekali dua kali dipicu dari ranah sosial media. Banyak sudah contohnya. Di Pariaman, kita tolak hal itu terjadi. (OLP)
Tajuk: Pawai Alegoris Dinginkan Suhu Politik Pariaman
Tiga figur sentral politik Pariaman dalam satu kabin mobil atap terbuka. Foto: Phaik
Pemko Pariaman disertai berbagai instansi gelar Pawai Alegoris dalam rangka memeriahkan HUT RI ke-72, Jumat lalu (18/8/2017), dengan mengitari Kota Pariaman. Rombongan pawai beriring kendaraan hias, marching band, asyik dan unik itu, disaksikan ribuan pasang mata yang memadati sepanjang jalan utama di Pariaman.

Peserta mulai dari anak TK hingga SMA/sederajat hingga personil TNI/Polri dan sejumlah badan usaha milik daerah/negara, berusaha memberikan penampilan terbaiknya di puncak peringatan kemerdekaan NKRI itu.

Iring-iringan peserta pawai dilepas oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman di halaman Balaikota. Ia didampingi oleh Wakil Walikota Genius Umar dan Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin di cuaca yang begitu cerahnya. Unsur Forkopimda juga terlihat di barisan depan: Dandim 0308/Pariaman Letkol Arh Hermawansyah, Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo, Kepala Kemenag Pariaman M Nur dan Sekda Kota Pariaman Indra Sakti.

Walikota Pariaman Mukhlis terlihat antusias melepas rombongan pawai. Ia mengatakan, banyaknya peserta dalam acara akbar tahunan serentak di seluruh Indonesia itu, menandakan tingginya rasa kebangsaan oleh anak negeri Pariaman.

Pawai 18 Agustus di Pariaman, terlihat keragaman suku bangsa dari kostum yang dikenakan para peserta. Menurut Mukhlis hal itu pertanda baik bagi kesatuan bangsa dalam keragaman agama, bahasa, adat dan warna kulit dalam bingkai NKRI.

Pawai kemerdekaan juga memperlihatkan keakraban tiga motor pembangunan Pariaman di atas mobil atap terbuka. Ia juga tiga figur sentral ranah politik di Pariaman. Mukhlis Rahman, Genius Umar dan Mardison Mahyuddin terlihat cerah melambaikan tangannya pada masyarakat di sepanjang jalan arakan pawai. Isu positif mendinginkan di tengah melepuhnya suhu Pilkada Pariaman 2018.

Pawai Alegoris, sejumlah akses ke jalan utama menuju Pantai Gandoriah macet total hingga tuntasnya semua iring-iringan pawai dari balaikota. Aparat berkepentingan terlihat sibuk mengatur lalu-lintas di tengah riuhnya bunyi sirine dan sorak gembira peserta dan warga.

Pawai yang menyisakan pekerjaan berat bagi pasukan kuning keesokan harinya itu, dinilai merupakan salah satu pawai terbesar yang pernah diselenggarakan di Kota Pariaman. Tak sampai 1x24 jam, sepanjang jalan dilalui penuh sampah, kembali kemas oleh pasukan kuning yang tak pernah hendak dipuji itu. (OLP)
[Tajuk] Lebaran = Simulator Wisata Pariaman
Liburan hari raya Idul Fitri 1438 Hijriyah/2017 Masehi, merupakan momentum bagi Kota Pariaman untuk membenahi segala kekurangan dalam pelayanan pariwisata. Dalam keramaian luar biasa tersebut, tentu banyak hal yang menjadi catatan dan bahan evaluasi bagi pemerintah ke depannya.

Jika diibaratkan, lebaran bagaikan alat simulasi bagi calon pilot di atas mesin simulator saat menaik dan menurunkan pesawat. Alat simulator dibuat semirip mungkin dengan suasana dan kondisi pesawat. Mulai dari ketinggian, kecepatan angin, kestabilan pesawat dalam setiap cuaca, hingga perhitungan bangunan-bangunan sekitar bandara saat pesawat didaratkan. Simulator merupakan penentu kesuksesan bagi kelulusan para calon pilot.

Syahdan, demikian pula halnya dengan pelayanan pariwisata. Liburan lebaran semua standar operasional prosedur yang dijalankan oleh pemerintah di bidang pariwisata beserta kaitan lainnya, terlihat memiliki sejumlah kekurangan di samping sejumlah kelebihan. Ramainya kunjungan saat lebaran tentu menjadi alat ukur paling kompatible untuk bahan evaluasi.

Dari sisi parkir, hal ini masalah klasik, masih terlihat belum termanajemen dengan baik, pun begitu dengan kebersihan dan transportasi laut ke pulau. Pengelolaan arus balik dari Pulau Angsoduo perlu dikaji lagi. Harus ada regulasi yang tegas agar penumpang dapat pulang tepat waktu sehingga tidak menumpuk di pulau hingga malam.

Pulau Angsoduo primadona memang. Puluhan ribu wisatawan telah menginjakan kakinya di pulau seluas satu hektar itu selama liburan lebaran 2017. Semua kapal terisi penuh, bahkan ada kapal yang nekat menaikan penumpang melebihi kapasitas tonase. Untung saja alam masih berpihak dan tidak ada kecelakaan berarti yang dialami kapal wisata selama lebaran.

Selain itu, dengan ditemukannya ratusan tiket kadaluarsa menjadi permasalahan tersendiri dalam pengelolaan transportasi ke pulau. Tiket ke pulau retribusi tahun 2016 dijual oleh para oknum yang tentu saja merugikan ke daerah. Retribusi yang seharusnya masuk kas daerah berpindah ke kantong lain.

Tarif parkir meski ada regulasi tertulis, tidak demikian fakta di lapangan. Masih ada pungutan di atas standar kewajaran. Imbauan bayar parkir sesuai nominal dalam spanduk/baliho di berbagai titik area wisata yang dipajang, masih saja tidak dipatuhi oleh sebagian oknum di lapangan. Bahkan, ada pula yang berani merobah tarif parkir, cukup bermodalkan pensil dan pena.

Sejumlah bahan evaluasi di atas harusnya tidak boleh terulang kembali jika pemerintah sangat serius ingin menjadikan daerahnya sebagai destinasi wisata yang membuat nyaman setiap pengunjung. Perihal itu jika terus dibiar, akan berdampak pada citra pariwisata Pariaman secara keseluruhan.

OLP
[Tajuk] Bermimpi di Tarok City
Jalan selebar 75 meter dengan panjang 3 kilometer telah dibuka di kawasan Tarok City
Tarok City merupakan sebuah rencana besar masa depan (future plan) yang akan memiliki dampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya bagi masyarakat Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam, daya ungkit Tarok City diyakini akan mendongrak pertumbuhan ekonomi Padangpariaman dan Sumatera Barat. Padangpariaman siap melangkahkan kaki menapaki lajunya era modernisasi.

Tarok City bisa dikatakan gebrakan dari "tanah pinggir" yang akan mampu merubah wajah Padangpariaman dan Sumatera Barat. Butuh nyali besar kepala daerah untuk mewujudkan gagasan dan progres tersebut.

Tarok City jelas sejalan dengan Nawacita Presiden Jokowi yang mendesain pembangunan Indonesia dari pinggiran/pedalaman. Satu contoh pembangunan dari pinggiran Nawacita Jokowi adalah pembangunan terpadu di wilayah perbatasan negara Indonesia yang disebut pesona tapal batas seperti di Atambua, kota di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Timor Leste. Perbatasan yang dulu terkesan anker itu, sekarang berubah menjadi kawasan ekonomi yang kemudian menjadi salah satu destinasi wisata unik.

Tarok City bukan pertaruhan gengsi dan mimpi di siang bolong. Perencanaan pembangunan, Ali Mukhni telah melibatkan berbagai kalangan, termasuk dari lingkup akademisi. Para profesor ternama dari pelbagai disiplin ilmu tersebut ia minta mengkaji progres Tarok City dalam berbagai aspek dan sudut pandang.

Menurut Profesor Syamsul Amar dari Universitas Negeri Padang, pembangunan kawasan Tarok City memerlukan perencanaan yang strategis dan sistematis. Ia menyarankan agar pemerintah mengkaji segala aspek dan amdal dengan menyeluruh. Pengaruh topografi, geologi dan desain bangunan mesti selaras dengan fisik wilayah. Hal itu menurutnya bertujuan demi terciptanya sebuah kawasan terpadu yang selaras dengan alam dan tata ruang daerah.

Sembari terus melakukan kajian dan meminta masukan dari berbagai pihak oleh Ali Mukhni, para menteri menyambut ide brilian tersebut, sebut saja Menteri Azman Abnur, Nila Moeloek dan mantan menteri Andrinof Chaniago. Bahkan Gubernur Sumbar Irwan Prayitno dengan tegas menyatakan siap mendukung pembangunan Tarok City dari awal hingga akhir. Tentunya siap pula dengan penganggaran melalui dana APBD Provinsi Sumbar.

Pertanyaan yang timbul, tentu dukungan oleh masyarakat Padangpariaman sendiri. Jika ada sedikit persoalan di lapangan belum tentu kita berbeda. Kata Plato, hanya orang mati saja yang tidak punya persoalan. Berbeda pendapat bukan berarti tidak mendukung, begitu setidaknya anasir yang kami terima melalui wawancara di lapangan dengan berbagai narasumber tentang rencana pembangunan Tarok City.

Nagari Kapalo Hilalang merupakan daerah tadah hujan penghasil air bersih konsumsi masyarakat Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman. Belantara Tarok City kaya akan flora dan fauna. Alam sejuk, burung bernyanyi setiap saat. Kawasan tersebut dulunya juga perlintasan Harimau Sumatera, hewan paling dilindungi di Indonesia. Sebagai kawasan paru-parunya Padangpariaman, diharapkan pembangunan itu nantinya tidak merusak ekosistem yang ada.

Pohon-pohon tua mesti dilestarikan dan diinventarisir. Kawasan Tarok juga diharapkan berkonsep alam sehingga kawasan tersebut selain menjadi pusat pendidikan dan perkantoran, diharapkan sekaligus menjadi destinasi wisata.

Konsep kota yang akan diterapkan oleh kawasan tersebut tentu akan banyak gagasan-gagasan yang akan lahir sejalan dengan mulai dibangunnya Tarok City. Bukan tidak mungkin kebun binatang terbesar di Sumatera Barat juga akan dibangun di sana mengingat luasnya lahan yang tersedia.

Gagasan lain yang akan muncul tentu saja keberadaan mal-mal seiring ramainya kaum urban bermukim di sana. Jika sudah demikian, jika kita bermimpi ke depan, bukan tidak mungkin Tarok City kembali menjadikan Ranah Minang sebagai pusatnya kota pendidikan di Indonesia.
Penulis: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri
Tajuk: Budaya Pungutan Liar



Pungutan liar atau acap disingkat pungli merupakan fenomena aneh di beberapa negara berkembang. Pungli merujuk pada kesepakatan kepada orang yang memungut dan orang yang dipungut oleh sebab kepentingan dalam bentuk pemberian uang dan materi lainnya. Kemudian pemungut yang tidak mendapat persetujuan dari yang dipungut, karena orang yang ingin dipungut merasa tidak perlu memberi kepada pemungut dalam bentuk materi apapun karena memang tidak ada aturan yang mengharuskannya memberi sesuatu.

Fenomena pungli di Indonesia aneh nya lagi oleh sebagian orang bahkan dianggap 'sebuah kelaziman'. Ada yang berdalih atas ungkapan terimakasih karena dipercepat dalam pengurusan, atau agar tidak dipersulit-- bagi pemberi. Dan si penerima menganggapnya uang rokok yang lazim-lazim saja-- contoh pungli dalam bentuk paling kecil.

Pungli sudah tidak aneh merupakan embrio dari korupsi. Pungli kata lain dari memberi sogok dan menerima sogok. Pungutan liar membudaya memang. Dari azas suka sama suka, terpaksa, dipaksa dibawah ancaman, dll.

Di sebuah kedai kopi terdengar obrolan tentang susahnya mengeluarkan kendaraan
bermotor kena tilang  di kepolisian saat ini, begitu jenuhnya antri di Samsat karena harus mengikuti prosedur administrasi pengurusan pajak. Orang kita sebagian cenderung menganut budaya instan, lekas, dan malas, bahkan anti dengan kata antri membuat ruang longgar masuknya budaya kompromi berujung pungli.
 
"Payah kini mauruih SIM harus tes lo dulu. Onda awak tatangkok haruih sidang lo dulu"

Kalimat keluhan seperti itu bisa Anda dengar sendiri atau bahkan Anda sendiri juga ikut mengeluhkannya (?).


Pemberantasan Pungli anehnya lagi ada juga yang 'menentang'. Karena sudah menjadi budaya tadi. Jika biasanya mendapat kemudahan dalam membayar tilang dengan cara 'maaf' 86 dan sedikit 'pelicin' dalam pengurusan di berbagai sektor pelayanan milik pemerintah/swasta, dengan dibentuknya Satgas Saber Pungli ditambah berita penangkapan oknum pelaku pungli-- zaman sulit bagi penentang tadi. 

Penentang 'berdoa' agar Satgas Saber Pungli tidak seberingas dari berita yang mereka lihat dan dengar di media-media. Dan memang sejauh ini belum mereka dengar Satgas Saber Pungli di daerah mereka melakukan tangkap tangan.

Merubah 'budaya' atau hal yang telah membudaya semacam menyogok dan ingin disogok bagaikan mencairkan bongkahan es sebesar kepala di kutub utara dengan siraman air. Jika suhu dalam air tidak lebih hangat daripada bongkahan es, maka air tadi ikut membeku.

Artinya, jika bongkahan es di ibaratkan pelaku pungli, Unit Satgas Saber Pungli harus menjadi air yang hangat dulu sebelum menyiram es tersebut. Jika tidak, ia akan menjadi bagian dari bongkahan yang ingin dicairkan. Bongkahan es akan bertambah besar.

Satgas Saber Pungli sebelum bekerja haruslah menyoroti ke diri masing-masing. Layak kah aku? Karena mereka akan menjadi contoh sebagai pribadi penentang segala bentuk pungutan liar. Jangan ketika dimasukan menjadi anggota Satgas langsung meng iya kan saja. Mereka harus sadar akan didaulat sebagai orang baik lagi berakhlak yang diberdayakan demi kepentingan negara.

Banyak pertanyaan didengar apakah pengukuhan Satgas Saber Pungli di daerah cukup sekedar hanya mengikuti perintah pemerintah pusat saja. Apakah sudah meniupkan roh 'pandeka bagak dek bana' dalam setiap personil Satgas? Penempatan orang sudahkah berdasarkan integritas? Hanya waktu yang bisa menjawabnya.




OLP
[Tajuk] Sadar Wisata



Kota Pariaman sekarang dibanding lima tahun lalu sangat pesat perbedaannya di sektor pembangunan pariwisata. Begitu juga dengan paradigma masyarakatnya, berbanding lurus pula. Mereka sekarang mulai terbuka kepada pengunjung, bersikap melayani selaku tuan rumah. Gerbang masyarakat sadar wisata mulai terkuak pintunya yang lama sekali terkunci padat berkarat.

Jika ingin melihat ramainya Pariaman, datanglah tuan-nyonya agak sekali di sepanjang Pantai Pariaman. Tuan-nyonya akan mengira Kota Pariaman itu timbangannya berat sebelah saking ramainya orang lalu lalang di sepanjang pantai tersebut.

Banyak sekali orang bersantai, berolahraga skateboard dan sepatu roda di Pantai Gandoriah, membawa anak main di taman Anas Malik, bergerudu di ujung muara Pantai Gandoriah saksikan sunset, bertamasya ke Pulau Angsoduo, hingga para anak muda menenteng kamera DSLR lunju-lanja kian kemari dari Pantai Kata ke Gandoriah berjalan kaki mengodak apa yang dilihatnya.

Ingat saya dahulu di kala sore di sepanjang Pantai Gandoriah melihat para ibu-ibu berangin-angin di pondok sambil mencari kutu. Berbedak beras berkain sarung. Menggelayut kelopak matanya ke bawah saat kutu ditindas di kepanya. Pemandangan itu berganti dengan muda-mudi nan modis turun dari mobil. Mereka punya gaya.

Pembangunan sektor pariwisata syahdan dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Berbagai komunitas anak muda orientasi ekonomi bermunculan. Sejumlah cafe berdiri bak jamur di musim penghujan, mulai cafe payung, cafe pondok hingga cafe yang dikelola sesuai standar daerah destinasi wisata semacam di Pulau Bali. Jika Anda ingin rasakan menu cafe ala Pulau Dewata datang saja ke Gandoriah, dijamin sama rasanya. Tak mahal pula.

Keuntungan finansial yang dirasakan masyarakat lokal pelaku wisata membuat mereka punya tanggungjawab mempertahankan posisinya. Mereka akan terus berpacu melakukan inovasi di sektor yang mereka geluti. Itu kabar baik bagi pemerintah daerah.

Sudut pandang yang sama antara pemerintah dan masyarakat dalam memandang dunia pariwisata tanpa disadari telah membangun team-work yang solid. Ibarat kaki kiri dan kaki kanan dalam melangkah. Seayun, seirama, tegap ke arah yang di tuju.

Majunya sektor pariwisata selalu ada arus menyertai, selalu ada paham terbawa karena ragam orang beda budaya, cara, pola, berbaur dengan masyarakat lokal. Namun bukan kabar buruk.

Selalu ada dua kutub. Kutub positif dan negatif. Jika fenomena itu disikapi dengan baik akan membawa keuntungan pula. Positif dan negatif akan hasilkan energi. Masyarakat yang taat adat, memegang teguh budaya leluhurnya, bangga dengan kearifan lokalnya, punya nilai jual tersendiri. Budaya adalah medan magnet di dalam roh pariwisata.

Setiap pelancong selalu ingin melihat budaya daerah yang baru dilihatnya. Apa yang mereka lihat selalu dinilai menarik karena mereka tak punya. Di situlah letak nilai jual. Itu harus digarap maksimal dan di kedepankan.

Membangun dunia pariwisata memang tidak mudah, apalagi mempertahankannya. Butuh energi besar dan komitmen besar pula untuk mempertahankan apalagi meningkatkannya. Sejumlah persoalan akan terlihat seiring kemajuan. Persoalan yang muncul tersebut terkadang berakibat fatal jika salah dalam penanganan.

Selama kita tetap berdiri dalam benteng moral adat istiadat dan agama, selama itu pula kita tidak tergoyahkan. Pariwisata akan selalu berpihak kepada masyarakat. Dia bahkan punya daya besar untuk mengungkit sektor lain.


Kita mendengar kabar pasangan ilegal terjaring di sejumlah hotel hunian publik, remaja terjerumus narkoba, anak punk pun memilih Pariaman tempat hijrah dan berbagai isu lain. Jangan cemas dan dibesar-besarkan. Semua pasti ada jalan keluar asal solusi yang dicari itu melibatkan lintas kepentingan bersebab efek samping dari tindakan yang akan dilakukan akan lari ke muara besar.

Muara besar tersebut bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur yang saling mempengaruhi.
 

Selama ombak menghempas, selama itu pula pasir pantai terus ada. Kehidupan selalu ingin mencari titik keseimbangan. Sebagai orang berpaham kita maklum selalu ada solusi di dalam setiap persoalan.

Catatan Oyong Liza Piliang