Pariaman Gelar Bimtek SLRT dan Puskesos 2018

Pariaman - Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman Afnil menyebut faktor kemiskinan menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar bagi diri dan keluarganya. Kebutuhan tersebut mencakup kebutuhan fisik, mental, dan sosial.

"Hal ini mungkin saja akan berimplikasi pada ketelantaran anggota keluarga dan ketunaan sosial," ungkap Afnil pada Bimbingan Teknis Sistem Pelayanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) 2018 Kementerian Sosial RI di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (13/9).

Untuk hal tersebut, lanjut Afnil, pemerintah mulai dari pusat hingga daerah secara bertahap terus berupaya untuk mengentaskan berbagai persoalan kemiskinan tersebut. Yang patut digarisbawahi, sistem pelayanan bagi masyarakat miskin terus dibenahi dan ditingkatkan.

"Karena persoalan kemiskinan makin hari makin terasa komplek, dan untuk itu perlu penanganan strategis dan melibatkan seluruh komponen masyarakat,” sebutnya.

Dikatakannya bahwa SLRT dan Puskesos sebagai perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu dikembangkan untuk memastikan masyarakat miskin atau rentan miskin, mendapatkan akses perlindungan dan pelayanan sosial dengan lebih cepat serta menyeluruh.

Melalui bimtek, sambung Afnil, ke depannya dapat meningkatkan kualitas pelaksanaan, akselerasi pengembangan dan penumbuhan SLRT/Puskesos sebagai tempat pengaduan layanan dan program perlindungan sosial.

"Serta sebagai pusat pelaksanaan pelayanan dan rujukan terpadu baik di kota maupun desa atau kelurahan," tuntasnya.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos yang diwakili oleh Ryan Widia Septiyanto menjelaskan bahwa SLRT adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin.

SLRT menghubungkan mereka dengan layanan yang dikelola pemerintah dan non-pemerintah. SLRT juga membantu mengindentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin, melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan agar ditangani dengan baik.

SLRT, terang dia, adalah pelaksanaan strategi pengurangan kemiskinan dan kesenjangan di RPJMN 2015-2019 melalui strategi penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif melalui penguatan kelembagaan sosial dalam aspek standar pelayanan, sistem rujukan, dan data.

SLRT juga merupakan agenda prioritas perlindungan sosial tahun 2015-2019 dalam Nawa Cita, yakni melalui Strategi Pengembangan Sistem Layanan Sosial Terintegrasi.

Bimtek tersebut diikuti oleh 70 orang peserta. Mereka terdiri dari pelaksana atau penyelenggara SLRT yang terdiri dari manager, supervisor, fasilitator dan petugas Puskesos.

Pada rangkaian acara Bimtek diserahkan secara simbolis gadget kepada fasilitator yang diwakili oleh Pendamping Sosial Masyarakat (PSM) Harfita Sari dari Desa Batang Kabuang. (Eri/Ira/*)
Kelompok Usaha Miskin Pariaman Terima Bantuan Rp20 Juta
Mukhlis serahkan bantuan Kube Fm secara simbolis kepada salah satu kelompok
Pemko Pariaman selenggarakan bimbingan tekhnis bagi penerima manfaat kelompok usaha bersama (Kube) fakir miskin (Fm) perkotaan Pariaman di aula Pondok Indah, Kampung Pondok, Pariaman Tengah, Rabu (12/7). Masing Kube Fm yang beranggotakan 10 orang menerima bantuan sebesar Rp20 juta.

Kepala Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Heni Henida, saat ini tercatat sebanyak 17.782 Kube Fm di Sumatera Barat dengan tenaga pendamping sebanyak 1.770 orang.

Ia berkata, program Kube Fm merupakan program berkelanjutan. Dalam jangka 5 tahun ke depan, kelompok Kube Fm penerima bantuan harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada pemerintah untuk disalurkan kepada kelompok lainnya.

"Ke depan program bantuan tunai akan dihapus dan akan diganti dengan program e-Warung Kube. Masyarakat penerima akan langsung tenerima bantuan sesuai dengan yang diperuntukan, bukan dalam bentuk uang cash lagi," kata dia.

Sementara itu Walikota Pariaman Mukhlis Rahman menyebutkan, selain bantuan Kube Fm pihaknya telah banyak mengeluarkan program pengentasan kemisikinan. Di antaranya Program Keluarga Harapan dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.

Selain itu sebut Mukhlis, pihaknya juga menggandeng Baznas Kota Pariaman untuk menyalurkan bantuan langsung melalui sejumlah program. Program Baznas menyasar masyarakat miskin dan pelajar dari keluarga tidak mampu.

"Bagi penerima Kube Fm saya minta mengelola dana tersebut untuk peningkatan ekonomi. Jangan lupa bersyukur dan meningkatkan keimanan supaya keluar dari kemiskinan," kata Mukhlis.

TIM
Serahkan 15 Kursi Roda, Genius Jenguk Penyandang Disabilitas Permanen

Pemko Pariaman serahkan bantuan kursi roda bagi 15 penyandang disabilitas di Kota Pariaman, Rabu (14/6/2017), di Nareh Hilia, Pariaman Utara.

Penerima bantuan tersebut kategori cacat permanen dengan penerima termuda bernama Bunga Humaira, 2 tahun, warga Desa Ampalu dan penerima tertua Masniati, 65 tahun, warga Desa Nareh Hilia.

"Dengan bantuan ini diharapkan mampu memotivasi saudara kita penyandang disabilitas agar tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari," ujar Wakil Walikota Pariaman Genius Umar saat penyerahan.

Genius didampingi Kepala Dinas Sosial Afnil, sengaja turun langsung saat penyerahan tersebut karena ia ingin melihat langsung kondisi penyandang disabilitas.

"Apalagi anak kecil, semoga bantuan ini memberikan manfaat," sambungnya.

Genius menyatakan, meski penyandang disabilitas, khususnya usia anak-anak, kepada orangtua diharapkan tetap memperhatikan pendidikan.

"Pendidikan merupakan suatu hal yang utama dan jangan sampai dikesampingkan. Kita mengingatkan keluarga untuk bersama-sama selalu mensupport kesehatan tanpa mengabaikan pendidikan," imbuhnya.

Terlebih penting, kata Genius penyandang disabilitas harus terpenuhi kebutuhan pendidikan agamanya. Pendidikan agama yang baik akan menuntun penyandang disabilitas menjadi pribadi yang tangguh dan percaya diri.

Adapun nama-nama penerima bantuan kursi roda tahun 2017 yang diserahkan Genius itu adalah: Ramita, 16 tahun, dari Desa Sikapak Barat, Asmaul Husna, 24 tahun, warga Desa Kampuang Gadang, Aulia Nanda, 10 tahun, warga Desa Tungkal Utara.

Kemudian Yusra 32 tahun, Kelurahan Lohong, Sovia 3 tahun, warga Desa Taluak, Hardi Maulana, 17 tahun, Desa Palak Aneh, Surya, 16 tahun, Desa Ampalu, Kevin, 12 tahun, warga Nareh I, Bunga 2 tahun, Desa Ampalu.

Selanjutnya Kurnia Gani, 17 tahun, dari Kelurahan Kampung Jawa II, Abdul 27 tahun, Kampung Jawa II, Masniati, Nareh Hilia, Aliya 7 tahun, Desa Toboh Palabah, Ni Lok, 45 tahun dari Desa Cubadak Mentawai dan Sufirman, 44 tahun dari Desa Bato.

TIM

Padusi Minang Jakarta Bangun Masjid Untuk Panti Jompo Sicincin
Nasrul Abid letakan batu pertama pembangunan Masjid Raudah.
Sicincin -- Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih (SNA) di Sicincin dikunjungi Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam rangka peletakkan batu pertama pembangunan masjid bantuan dari kelompok arisan Padusi Minang Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Nasrul dan rombongan yang datang lebih cepat 15 menit dari jadwal, disambut bahagia oleh pengurus, penghuni panti, Forkompinka 2 x 11 Enam Lingkung dan masyarakat sekitar.

Nasrul Abit menyatakan memuji kepedulian Padusi Minang Jakarta yang telah membantu membangunkan masjid di panti jompo tersebut. Dia mendoakan semoga pahala berlimpah diberikan Allah kepada semua anggota kelompok.

"Semoga pahala dilimpahkan kepada semua anggota Padusi Minang Jakarta yang sudah ber-empati dan peduli dengan orang tua kita di panti ini," ucapnya.

Kemudian, mantan Bupati Pessel dua periode itu menjelaskan tentang melambatnya pembangunan di Sumbar. Menurut dia kendala utama terhambatnya pembangunan di Sumbar, terkendala masalah pembebasan lahan.

"Kalau bisa minta ampun saya minta ampun. Kalau bisa memohon, saya akan memohon kepada pemilik tanah yang harus dibebaskan," imbuhnya.

Ia menceritakan saat memimpin kabupaten Pesisir Selatan selama dua periode. Di daerah itu ia mengaku berhasil membebaskanlahan seluas 200 kilometer.

"Orang Pessel kan keras-keras juga. Saya banyak membebaskan lahan untuk pembuatan jalan. Ada sekitar 200 kilometer lebih yang saya bebaskan untuk membuat jalan. Tidak ada gejolak. Saya ajak bermusyawarah, alhamdulillah semua mau diajak bermusyawarah membantu pembangunan di Pessel," ucapnya.

Sementara Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur salut dan bangga atas kepedulian dan perhatian perantau yang sudah berinisiatif membantu Panti Sosial Tresno Werda Sabai Nan Aluih Sicincin.

PSTW SNA sendiri memiliki 110 penghuni, 62 pria selebihnya perempuan. Rata rata berumur 60 tahun ke atas dengan jumlah petugas sebanyak 14 orang.

Ia mengatakan bahwa sebanyak 14 orang petugas itu membantu mengurus 62 pria lansia setiap hari Jumat ke masjid di seberang jalan dari panti itu.

Suhatri Bur berharap dalam pembangunan masjid, panitia berkoordinasi dan merangkul tokoh tokoh agama, niniak mamak di Nagari Sicincin.

"Diharapkan semua aparatur pemerintah juga turut membantu pembangunan ini sesuai bidangnya masing-masing," kata dia.

Kepala Dinas Sosial Sumbar Abdul Gafar, juga mengapresiasi Padusi Minang Jakarta. Panti tersebut kata dia dibangun sejak tahun 1980. Sampai sekarang, cerita Abdul Gafar memang belum ada dilakukan rehabilitasi atau perbaikan karena keterbatasan dana dari Pemerintah Provinsi Sumbar. Menurut dia ada 8 panti yang dimiliki pemerintah provinsi dan 2 di antaranya panti jompo atau panti werdha. 1 di Tanah Datar 1 di Padangpariaman.

"Semua biaya kebutuhan, sarana prasarana, makan minum penghuni panti, semuanya dibiayai pemerintah provinsi. Oleh karena itulah panti ini belum memiliki masjid yang representatif. Alhamdulillah, ibu-ibu dari Padusi Minang Jakarta bermurah hati menyumbangkan kelebihan rejekinya untuk membangunkan masjid untuk panti ini," kata dia.

Ketua Pembina Padusi Minang Jakarta, Mery Syarif, menjelaskan bahwa mereka sebenarnya bukan sebuah organisasi tetapi hanya kelompok arisan. Anggotanya berasal dari 19 kabupaten/kota di Sumbar yang merantau di Jakarta. Mereka juga melakukan amal bakti sosial yang disalurkan ke Sumbar dan luar Sumbar.

"Awalnya kami ke sini, kami diminta untuk membantu memperbaiki musala. Tetapi setelah kami lihat bapak-bapak kita yang sudah tua renta ini harus berusaha berjalan dan menyeberang menuju masjid yang jauh dari panti ini, bahkan ada yang diangkut dengan kendaraan atau dituntun oleh petugas panti, hati kami tersentuh."

"Rasanya kurang tepat jika memperbaiki musala. Kami berpikir sebaiknya dibangun saja masjid baru. Karena masjid yang kita buat, maka dibutuhkan lahan yang lebih luas. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumbar yang mengizinkan lahan sebelahnya diruntuhkan dan dibangun masjid," Mery menuturkan.

Ia menambahkan masjid itu akan diberi nama Masjid Raudah. Artinya, kata dia suatu tempat yang multazam untuk berdoa.

"Setiap masjid yang kami bantu selalu kami beri nama Raudah," kata dia.

TIM
IMAPAR UIN Imambonjol Gelar Baksos di Surau Balenggek Sikabu

Lubuk Alung -- Bupati Padangpariaman diwakili Kepala Dinas PMD Erman, membuka secara resmi kegiatan bhakti sosial masyarakat Ikatan Mahasiswa Piaman Raya (IMAPAR) cabang Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol (IB) Padang, Sabtu (20/5) di Surau Balenggek, Sikabu, Lubuk Alung.

"Pemerintah kabupaten sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan positif yang dilaksanakan IMAPAR," ungkap Erman.

Menurut Erman, kegiatan IMAPAR telah membantu program pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan seperti itu sedikit banyak dapat meringankan beban kerja pemerintah dalam pembangunan daerah di pelosok daerah.

Menurut Erman, keterbatasan anggaran dan SDM membuat pemerintah kewalahan dalam memenuhi aspirasi masyarakat yang membutuhkan perbaikan sarana prasarana nagari.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah sedang berupaya menuntaskan Kode Pemerintahan Nagari yang baru dimekarkan sebanyak 43. Dengan tuntutan dan aspirasi yang begitu banyak, membuat pemerintah bekerja keras untuk menyelesaikannya.

"Ini terkait dengan pesan Bupati Ali Mukhni yang meminta pejabat menjadi pelayan bukan pejabat yang minta dilayani," sebutnya.

Terkait masalah sosial, seperti penampilan orgen tunggal yang masih melanggar aturan Perbup, Erman menjelaskan bahwa diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dengan kecamatan dan nagari, terlebih lagi tokoh masyarakat, pemuda dan bundo kanduang.

"Jika semua elemen masyarakat di Kabupaten Padangpariaman Saiyo Sakato membangun dan memperbaiki daerah ini, maka permasalahan sosial kemasyarakatan dapat kita atasi," katanya.

Sementara itu Pembina IMAPAR Kota Padang, Roby Hadi Putra, mengatakan keberadaan IMAPAR adalah sebagai kontrol sosial kepada pemerintah daerah, IMAPAR juga ikut berkontribusi membangun daerah.

"Lubuk Alung adalah daerah yang sedang berkembang menuju daerah maju, perlu mendapat perhatian yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Roby.

Ia menyebut bahwa kondisi sosial kemasyarakatan di Lubuk Alung sangat memprihatinkan. Sering terjadi kasus pelecehan seksual. Untuk itu Roby berharap perhatian pemerintah untuk mengantisipasi atau mencarikan solusinya.

Ketua Panitia Syahrul Mubarak dan Ketua Cabang IMAPAR UIN IB Padang, Jamal Mirdad, menjelaskan bahwa kegiatan bhakti sosial yang mereka adakan adalah dalam rangka melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat. Kemudian melaksanakan program kerja organisasi.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 50 orang anggota IMAPAR UIN IB Padang," sebutnya.

Ditambahkan oleh Jamal Mirdad bahwa BSM sebagai proses belajar dan mengabdi ke masyarakat. "Kegiatan yg akan dilakukan sosialisasi ke masyarakat tentang berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat, siswa dan pelajar, gotong royong, didikan subuh, tabligh akbar," tutupnya.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan diskusi pembangunan nagari dengan narasumber Andri Satria Masri.

TIM

Sekda Insak-- Angka Kemiskinan Turun 10%, Mardison Sebut Naik

Sekretaris Daerah Kota Pariaman Indra Sakti membuka Rapat Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (Rastra) bagi keluarga miskin Kota Pariaman, sekaligus launching pendistribusian Rastra tingkat Provinsi Sumatera Barat, di Aula Balaikota Pariaman, Rabu (19/4/2017).

Acara itu dihadiri oleh Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik Provinsi Sumatera Barat, Benhur Ngkaimi, Tim Pengawas Independen Sumbar, John Parlis, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman M. Hudaiyah dan SOPD di lingkungan Pemko Pariaman.

Tahun 2016 lalu, Indra Sakti mengatakan, jatah Rastra untuk Kota Pariaman sebanyak 3.314 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan untuk tahun 2017 terdata sebanyak 2.983 KPM yang berarti ada pengurangan angka kemiskinan sebanyak 331 KPM di Kota Pariaman.

"Hal ini, dari data yang valid, menunjukan Kota Pariaman dapat dikatakan sukses dalam mengurangi jumlah penduduk miskin 10% dari jumlah yang terdata di tahun 2016 lalu," kata Indra Sakti.

Ia juga menjelaskan KPM di tiap kecamatan, yakni Pariaman Utara jumlah KPM sebanyak 984, Pariaman Tengah 655 KPM, Kecamatan Pariaman Selatan 647 KPM dan Kecamatan Pariaman Timur 697 KPM.

"Melalui rakor ini diharapkan dapat membangun keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang nantinya akan berimbas dari keberhasilan kebijakan yang kita laksanakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Insak, ia karib disapa.
 

Insak juga mengingatkan bagi para camat, kepala desa dan lurah agar dalam administrasi penyaluran bantuan, dapat memenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah baru," tutupnya.

Terkait angka kemiskinan, sebelumnya Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menyebut angka kemiskinan di Kota Pariaman merangkak naik dari tahun sebelumnya.

"Untuk itu DPRD meminta walikota melakukan evaluasi terhadap SOPD terkait," ujarnya.

Ia menyebut data kemiskinan Kota Pariaman ia ambil dari survey Bapedda Kota Pariaman, survey DPRD dan dari Badan Statistik. Namun ia tidak merinci prosentase dan parameter kenaikan angka kemiskinan dari data tersebut.

TIM