12 July 2017

Kelompok Usaha Miskin Pariaman Terima Bantuan Rp20 Juta
Mukhlis serahkan bantuan Kube Fm secara simbolis kepada salah satu kelompok
Pemko Pariaman selenggarakan bimbingan tekhnis bagi penerima manfaat kelompok usaha bersama (Kube) fakir miskin (Fm) perkotaan Pariaman di aula Pondok Indah, Kampung Pondok, Pariaman Tengah, Rabu (12/7). Masing Kube Fm yang beranggotakan 10 orang menerima bantuan sebesar Rp20 juta.

Kepala Bidang Penanggulangan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Heni Henida, saat ini tercatat sebanyak 17.782 Kube Fm di Sumatera Barat dengan tenaga pendamping sebanyak 1.770 orang.

Ia berkata, program Kube Fm merupakan program berkelanjutan. Dalam jangka 5 tahun ke depan, kelompok Kube Fm penerima bantuan harus mengembalikan pinjaman tersebut kepada pemerintah untuk disalurkan kepada kelompok lainnya.

"Ke depan program bantuan tunai akan dihapus dan akan diganti dengan program e-Warung Kube. Masyarakat penerima akan langsung tenerima bantuan sesuai dengan yang diperuntukan, bukan dalam bentuk uang cash lagi," kata dia.

Sementara itu Walikota Pariaman Mukhlis Rahman menyebutkan, selain bantuan Kube Fm pihaknya telah banyak mengeluarkan program pengentasan kemisikinan. Di antaranya Program Keluarga Harapan dan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni.

Selain itu sebut Mukhlis, pihaknya juga menggandeng Baznas Kota Pariaman untuk menyalurkan bantuan langsung melalui sejumlah program. Program Baznas menyasar masyarakat miskin dan pelajar dari keluarga tidak mampu.

"Bagi penerima Kube Fm saya minta mengelola dana tersebut untuk peningkatan ekonomi. Jangan lupa bersyukur dan meningkatkan keimanan supaya keluar dari kemiskinan," kata Mukhlis.

TIM

14 June 2017

Serahkan 15 Kursi Roda, Genius Jenguk Penyandang Disabilitas Permanen

Pemko Pariaman serahkan bantuan kursi roda bagi 15 penyandang disabilitas di Kota Pariaman, Rabu (14/6/2017), di Nareh Hilia, Pariaman Utara.

Penerima bantuan tersebut kategori cacat permanen dengan penerima termuda bernama Bunga Humaira, 2 tahun, warga Desa Ampalu dan penerima tertua Masniati, 65 tahun, warga Desa Nareh Hilia.

"Dengan bantuan ini diharapkan mampu memotivasi saudara kita penyandang disabilitas agar tetap semangat menjalani kehidupan sehari-hari," ujar Wakil Walikota Pariaman Genius Umar saat penyerahan.

Genius didampingi Kepala Dinas Sosial Afnil, sengaja turun langsung saat penyerahan tersebut karena ia ingin melihat langsung kondisi penyandang disabilitas.

"Apalagi anak kecil, semoga bantuan ini memberikan manfaat," sambungnya.

Genius menyatakan, meski penyandang disabilitas, khususnya usia anak-anak, kepada orangtua diharapkan tetap memperhatikan pendidikan.

"Pendidikan merupakan suatu hal yang utama dan jangan sampai dikesampingkan. Kita mengingatkan keluarga untuk bersama-sama selalu mensupport kesehatan tanpa mengabaikan pendidikan," imbuhnya.

Terlebih penting, kata Genius penyandang disabilitas harus terpenuhi kebutuhan pendidikan agamanya. Pendidikan agama yang baik akan menuntun penyandang disabilitas menjadi pribadi yang tangguh dan percaya diri.

Adapun nama-nama penerima bantuan kursi roda tahun 2017 yang diserahkan Genius itu adalah: Ramita, 16 tahun, dari Desa Sikapak Barat, Asmaul Husna, 24 tahun, warga Desa Kampuang Gadang, Aulia Nanda, 10 tahun, warga Desa Tungkal Utara.

Kemudian Yusra 32 tahun, Kelurahan Lohong, Sovia 3 tahun, warga Desa Taluak, Hardi Maulana, 17 tahun, Desa Palak Aneh, Surya, 16 tahun, Desa Ampalu, Kevin, 12 tahun, warga Nareh I, Bunga 2 tahun, Desa Ampalu.

Selanjutnya Kurnia Gani, 17 tahun, dari Kelurahan Kampung Jawa II, Abdul 27 tahun, Kampung Jawa II, Masniati, Nareh Hilia, Aliya 7 tahun, Desa Toboh Palabah, Ni Lok, 45 tahun dari Desa Cubadak Mentawai dan Sufirman, 44 tahun dari Desa Bato.

TIM

8 June 2017

Padusi Minang Jakarta Bangun Masjid Untuk Panti Jompo Sicincin
Nasrul Abid letakan batu pertama pembangunan Masjid Raudah.
Sicincin -- Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Sabai Nan Aluih (SNA) di Sicincin dikunjungi Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit dalam rangka peletakkan batu pertama pembangunan masjid bantuan dari kelompok arisan Padusi Minang Jakarta, Kamis (8/6/2017).

Nasrul dan rombongan yang datang lebih cepat 15 menit dari jadwal, disambut bahagia oleh pengurus, penghuni panti, Forkompinka 2 x 11 Enam Lingkung dan masyarakat sekitar.

Nasrul Abit menyatakan memuji kepedulian Padusi Minang Jakarta yang telah membantu membangunkan masjid di panti jompo tersebut. Dia mendoakan semoga pahala berlimpah diberikan Allah kepada semua anggota kelompok.

"Semoga pahala dilimpahkan kepada semua anggota Padusi Minang Jakarta yang sudah ber-empati dan peduli dengan orang tua kita di panti ini," ucapnya.

Kemudian, mantan Bupati Pessel dua periode itu menjelaskan tentang melambatnya pembangunan di Sumbar. Menurut dia kendala utama terhambatnya pembangunan di Sumbar, terkendala masalah pembebasan lahan.

"Kalau bisa minta ampun saya minta ampun. Kalau bisa memohon, saya akan memohon kepada pemilik tanah yang harus dibebaskan," imbuhnya.

Ia menceritakan saat memimpin kabupaten Pesisir Selatan selama dua periode. Di daerah itu ia mengaku berhasil membebaskanlahan seluas 200 kilometer.

"Orang Pessel kan keras-keras juga. Saya banyak membebaskan lahan untuk pembuatan jalan. Ada sekitar 200 kilometer lebih yang saya bebaskan untuk membuat jalan. Tidak ada gejolak. Saya ajak bermusyawarah, alhamdulillah semua mau diajak bermusyawarah membantu pembangunan di Pessel," ucapnya.

Sementara Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur salut dan bangga atas kepedulian dan perhatian perantau yang sudah berinisiatif membantu Panti Sosial Tresno Werda Sabai Nan Aluih Sicincin.

PSTW SNA sendiri memiliki 110 penghuni, 62 pria selebihnya perempuan. Rata rata berumur 60 tahun ke atas dengan jumlah petugas sebanyak 14 orang.

Ia mengatakan bahwa sebanyak 14 orang petugas itu membantu mengurus 62 pria lansia setiap hari Jumat ke masjid di seberang jalan dari panti itu.

Suhatri Bur berharap dalam pembangunan masjid, panitia berkoordinasi dan merangkul tokoh tokoh agama, niniak mamak di Nagari Sicincin.

"Diharapkan semua aparatur pemerintah juga turut membantu pembangunan ini sesuai bidangnya masing-masing," kata dia.

Kepala Dinas Sosial Sumbar Abdul Gafar, juga mengapresiasi Padusi Minang Jakarta. Panti tersebut kata dia dibangun sejak tahun 1980. Sampai sekarang, cerita Abdul Gafar memang belum ada dilakukan rehabilitasi atau perbaikan karena keterbatasan dana dari Pemerintah Provinsi Sumbar. Menurut dia ada 8 panti yang dimiliki pemerintah provinsi dan 2 di antaranya panti jompo atau panti werdha. 1 di Tanah Datar 1 di Padangpariaman.

"Semua biaya kebutuhan, sarana prasarana, makan minum penghuni panti, semuanya dibiayai pemerintah provinsi. Oleh karena itulah panti ini belum memiliki masjid yang representatif. Alhamdulillah, ibu-ibu dari Padusi Minang Jakarta bermurah hati menyumbangkan kelebihan rejekinya untuk membangunkan masjid untuk panti ini," kata dia.

Ketua Pembina Padusi Minang Jakarta, Mery Syarif, menjelaskan bahwa mereka sebenarnya bukan sebuah organisasi tetapi hanya kelompok arisan. Anggotanya berasal dari 19 kabupaten/kota di Sumbar yang merantau di Jakarta. Mereka juga melakukan amal bakti sosial yang disalurkan ke Sumbar dan luar Sumbar.

"Awalnya kami ke sini, kami diminta untuk membantu memperbaiki musala. Tetapi setelah kami lihat bapak-bapak kita yang sudah tua renta ini harus berusaha berjalan dan menyeberang menuju masjid yang jauh dari panti ini, bahkan ada yang diangkut dengan kendaraan atau dituntun oleh petugas panti, hati kami tersentuh."

"Rasanya kurang tepat jika memperbaiki musala. Kami berpikir sebaiknya dibangun saja masjid baru. Karena masjid yang kita buat, maka dibutuhkan lahan yang lebih luas. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sumbar yang mengizinkan lahan sebelahnya diruntuhkan dan dibangun masjid," Mery menuturkan.

Ia menambahkan masjid itu akan diberi nama Masjid Raudah. Artinya, kata dia suatu tempat yang multazam untuk berdoa.

"Setiap masjid yang kami bantu selalu kami beri nama Raudah," kata dia.

TIM

21 May 2017

IMAPAR UIN Imambonjol Gelar Baksos di Surau Balenggek Sikabu

Lubuk Alung -- Bupati Padangpariaman diwakili Kepala Dinas PMD Erman, membuka secara resmi kegiatan bhakti sosial masyarakat Ikatan Mahasiswa Piaman Raya (IMAPAR) cabang Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol (IB) Padang, Sabtu (20/5) di Surau Balenggek, Sikabu, Lubuk Alung.

"Pemerintah kabupaten sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan positif yang dilaksanakan IMAPAR," ungkap Erman.

Menurut Erman, kegiatan IMAPAR telah membantu program pemerintah dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan seperti itu sedikit banyak dapat meringankan beban kerja pemerintah dalam pembangunan daerah di pelosok daerah.

Menurut Erman, keterbatasan anggaran dan SDM membuat pemerintah kewalahan dalam memenuhi aspirasi masyarakat yang membutuhkan perbaikan sarana prasarana nagari.

Ia mengatakan, saat ini pemerintah sedang berupaya menuntaskan Kode Pemerintahan Nagari yang baru dimekarkan sebanyak 43. Dengan tuntutan dan aspirasi yang begitu banyak, membuat pemerintah bekerja keras untuk menyelesaikannya.

"Ini terkait dengan pesan Bupati Ali Mukhni yang meminta pejabat menjadi pelayan bukan pejabat yang minta dilayani," sebutnya.

Terkait masalah sosial, seperti penampilan orgen tunggal yang masih melanggar aturan Perbup, Erman menjelaskan bahwa diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah kabupaten dengan kecamatan dan nagari, terlebih lagi tokoh masyarakat, pemuda dan bundo kanduang.

"Jika semua elemen masyarakat di Kabupaten Padangpariaman Saiyo Sakato membangun dan memperbaiki daerah ini, maka permasalahan sosial kemasyarakatan dapat kita atasi," katanya.

Sementara itu Pembina IMAPAR Kota Padang, Roby Hadi Putra, mengatakan keberadaan IMAPAR adalah sebagai kontrol sosial kepada pemerintah daerah, IMAPAR juga ikut berkontribusi membangun daerah.

"Lubuk Alung adalah daerah yang sedang berkembang menuju daerah maju, perlu mendapat perhatian yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," kata Roby.

Ia menyebut bahwa kondisi sosial kemasyarakatan di Lubuk Alung sangat memprihatinkan. Sering terjadi kasus pelecehan seksual. Untuk itu Roby berharap perhatian pemerintah untuk mengantisipasi atau mencarikan solusinya.

Ketua Panitia Syahrul Mubarak dan Ketua Cabang IMAPAR UIN IB Padang, Jamal Mirdad, menjelaskan bahwa kegiatan bhakti sosial yang mereka adakan adalah dalam rangka melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat. Kemudian melaksanakan program kerja organisasi.

"Kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 50 orang anggota IMAPAR UIN IB Padang," sebutnya.

Ditambahkan oleh Jamal Mirdad bahwa BSM sebagai proses belajar dan mengabdi ke masyarakat. "Kegiatan yg akan dilakukan sosialisasi ke masyarakat tentang berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat, siswa dan pelajar, gotong royong, didikan subuh, tabligh akbar," tutupnya.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan diskusi pembangunan nagari dengan narasumber Andri Satria Masri.

TIM

19 April 2017

Sekda Insak-- Angka Kemiskinan Turun 10%, Mardison Sebut Naik

Sekretaris Daerah Kota Pariaman Indra Sakti membuka Rapat Koordinasi Pendistribusian Beras Sejahtera (Rastra) bagi keluarga miskin Kota Pariaman, sekaligus launching pendistribusian Rastra tingkat Provinsi Sumatera Barat, di Aula Balaikota Pariaman, Rabu (19/4/2017).

Acara itu dihadiri oleh Kepala Divisi Regional Badan Urusan Logistik Provinsi Sumatera Barat, Benhur Ngkaimi, Tim Pengawas Independen Sumbar, John Parlis, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pariaman M. Hudaiyah dan SOPD di lingkungan Pemko Pariaman.

Tahun 2016 lalu, Indra Sakti mengatakan, jatah Rastra untuk Kota Pariaman sebanyak 3.314 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sedangkan untuk tahun 2017 terdata sebanyak 2.983 KPM yang berarti ada pengurangan angka kemiskinan sebanyak 331 KPM di Kota Pariaman.

"Hal ini, dari data yang valid, menunjukan Kota Pariaman dapat dikatakan sukses dalam mengurangi jumlah penduduk miskin 10% dari jumlah yang terdata di tahun 2016 lalu," kata Indra Sakti.

Ia juga menjelaskan KPM di tiap kecamatan, yakni Pariaman Utara jumlah KPM sebanyak 984, Pariaman Tengah 655 KPM, Kecamatan Pariaman Selatan 647 KPM dan Kecamatan Pariaman Timur 697 KPM.

"Melalui rakor ini diharapkan dapat membangun keterpaduan program penanggulangan kemiskinan yang nantinya akan berimbas dari keberhasilan kebijakan yang kita laksanakan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat," tutur Insak, ia karib disapa.
 

Insak juga mengingatkan bagi para camat, kepala desa dan lurah agar dalam administrasi penyaluran bantuan, dapat memenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sehingga di kemudian hari tidak menimbulkan masalah baru," tutupnya.

Terkait angka kemiskinan, sebelumnya Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menyebut angka kemiskinan di Kota Pariaman merangkak naik dari tahun sebelumnya.

"Untuk itu DPRD meminta walikota melakukan evaluasi terhadap SOPD terkait," ujarnya.

Ia menyebut data kemiskinan Kota Pariaman ia ambil dari survey Bapedda Kota Pariaman, survey DPRD dan dari Badan Statistik. Namun ia tidak merinci prosentase dan parameter kenaikan angka kemiskinan dari data tersebut.

TIM

1 April 2017

DPRD Sijunjung Belajar Perlindungan Anak ke Pariaman



Komisi III DPRD Kabupaten Sijunjung melakukan studi banding ke Rumah Penitipan Sosial Anak (RPSA) Delima Pariaman. Studi banding dimaksud sehubungan dengan adanya rencana pendirian RPSA di Kabupaten Sijunjung.

Rombongan Komisi III DPRD Sijunjung langsung dipimpin Ketuanya Daswanto, yang disambut Pimpinan RPSA Delima Kota Pariaman Fatmi Yetti Kahar, Kamis (30/3/2017) di Desa Cubadak Air, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Daswanto didampingi Wakil Ketua Komisi III Nasirman, Sekretaris Asdawanti, dan tiga orang anggota masing-masing Muslim, Sunardi dan Elva Handayani.

Fatmi Yetti Kahar menjelaskan kronologis pendirian RPSA Delima. Awalnya lembaga merupakan  Ketua Lembaga Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) Sumatera Barat. Selanjutnya dibuka pula RPSA. “Sejauh ini belum ada anggaran dari pemerintahan daerah setempat secara konkrit. Hanya dana dari kementerian sosial,” kata Fatmi yang akrab disapa Teta Sabar.

Menurutnya, RPSA tahun 2017 ini saja sudah menanggani anak membutuhkan perlindungan khusus (AMPK) sebanyak 26 kasus. Sebanyak 23 kasus berasal dari Kabupaten Padangpariaman dan sisanya, 3 kasus dari Kota Pariaman. “Sedangkan anak berhadapan dengan hukum (ABH) sebanyak 20 kasus. Sebanyak 17 kasus di Kabupaten Padangpariaman dan 3 kasus di Kota Pariaman,” ungkapnya.

Ia mengatakan pihaknya juga pernah mendampingi 2 orang anak yang berasal dari Kabupaten Sijunjung dan 5 orang dari Dhamasraya. Terdapat  1 orang anak dari Dhamasraya yang belum kembali kepada keluarganya. Karena memang keluarganya tersebut telah “memberi label” negatif terhadap anak. Selain itu, menolak kehadiran anak tersebut di kampung halamannya.

"Hingga saat ini anak tersebut dimasukkan pada pelatihan dan selalu dalam pengawasan RPSA,“ ia menambahkan.

Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Sijunjung Daswanto menyebutkan, telah melihat peran berbagai instansi dan lembaga dalam menanggani kasus kekerasan terhadap anak di Pariaman maupun Padangpariaman yang sudah maju selangkah.

“Kami dari Sijunjung masih kebingungan akan permasalah ini. Memang perlu keseriusan, kesabaran dan keahlian khusus serta diiringi dengan anggaran yang memadai. Diusahakan semaksimal mungkin untuk membangun RPSA di Sijunjung seperti RPSA Delima ini,” kata Daswanto.

AT

1 January 2017

 239 Kasus Asusila Ditangani LPKTPA Pariaman Sepanjang 2016



Sebanyak 239 kasus asusila, anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang ditangani Lembaga Pelayanan Korban Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA)/Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) Pariaman selama tahun 2016.

Sebanyak 85 persen dari kasus tersebut terjadi pada keluarga yang bermasalah. Terutama masalah komunikasi diantara anggota keluarga yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ketua  LPKTPA/RSPA Pariaman, Fatma Yetti Kahar mengungkapkan hal itu, Sabtu (31/12/2016), pada Temu Penguatan Anak dan Keluarga (Tepak) yang berlangsung di kantornya di Cubadak Aia Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman. Menurut Fatma yang akrab disapa Teta Sabar, masalah ini perlu mendapat perhatian semua pihak.

Secara rinci Teta Sabar menyebutkan, kasus asusila terhadap anak di Kabupaten Padangpariaman yang ditangani sebanyak 52 kasus dan dari Kota Pariaman sebanyak 19 kasus.

Kasus ABH di Kabupaten Padangpariaman sebanyak 79 kasus dan di Kota Pariaman berjumlah 52 kasus. Sedangkan KDRT sebanyak 23 kasus di Kabupaten Padangpariaman dan 14 kasus di Kota Pariaman.

Diantara kasus KDRT tersebut, dua kasus di Kabupaten Padangpariaman dan 1 kasus di Kota Pariaman sampai ke tingkat perceraian. Sisanya, berhasil dimediasi sehingga keluarga tersebut kembali bersatu.

“Dari kasus-kasus yang didampingi LPKTPA/RSPA Pariaman, faktor utama yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut adalah lemahnya kontrol dan ketahanan keluarga. Keluarga tidak mampu menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Selain itu, juga faktor ekonomi keluarga yang turut memicu terjadinya kasus yang menimpa korban maupun pelaku,” tuturnya.

Pekerja Sosial (Peksos) Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kabupaten Padangpariaman Armaidi Tanjung yang turut memberikan pencerahan kepada anak dan orangtua yang didampingi LPKTPA/RSPA Pariaman tersebut menyebutkan, makin banyak anak-anak jadi korban asusila di daerah ini harus menjadi perhatian serius semua pihak di tengah masyarakat.

Mulai dari  pemimpin di tingkat kota/kabupaten sampai ke tingkat korong/desa. Termasuk tokoh masyarakat, ulama, pemuda, cerdik pandai dan bundo kandung.

“Dampak psikologis bagi korban pencabulan tidak hanya saat ini, tapi seumur hidupnya korban sudah terluka. Tidak mudah bagi korban untuk bisa bangkit. Perlu pendampingan dan dukungan keluarga dan lingkungan agar korban bisa bangkit dan memulai hidup baru setelah menjadi korban kekerasan seksual,” ucap Armaidi Tanjung.

Dikatakan Armaidi, kasus asusila pelakunya lebih dominan orang terdekat dari korban. Baik dekat dalam hubungan keluarga atau pergaulan, maupun dekat bertempat tinggal. Bahkan ayah kandung sendiri.

“Karena itu, orangtua, terutama ibu, untuk tidak mudah percaya dengan anak perempuannya tinggal bersama laki-laki di rumah. Jika ada yang mencurigakan terhadap perilaku dan sikap anak perempuannya, segera selidiki kecurigaan tersebut. Segera hubungi pihak berwenang atau konsultasi ke lembaga yang berwenang,” imbuhnya.

Tepak RPSA juga dihadiri Satuan Bakti (Sakti) Peksos dari Padang, Rusmen, Devia Sosawati dan Mery, Sakti Peksos Kota Pariaman Budi Kurniawan, Sakti Peksos  Kabupaten Padang Pariaman Annisa Mukhlisa dan psikolog Padangpariaman Dian Novita Ariani.

TIM

27 September 2016

Berita Utama: 157 Rumah KK Berpenghasilan Rendah Terima Bantuan




Pemerintah pusat diiringi pemerintah daerah intensif menjalankan program pengentasan kemiskinan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Telah banyak program berjalan agar masyarakat jadi produktif dan keluar dari garis kemiskinan.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Walikota Pariaman Genius Umar, dalam sambutannya pada acara penyerahan dana stimulan Perumahan Swadaya Kemenpupera tahun 2016 bertempat di Mesjid Raya Pauh, Desa Pauh Barat, Selasa (27/9).

Genius Umar mengungkapkan hendaknya para penerima benar-benar mempergunakan dengan baik bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah.

“Niatkan bantuan yang diterima untuk merubah kehidupan kita, penerima hendaknya menjadi orang yang amanah yang dapat mempertanggung jawabkan setiap bantuan yang ada,” kata dia.

Dikatakan, pihaknya akan terus mensukseskan program sosial kemasyarakat dari kementerian itu sehingga tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kota Pariaman.

Sementara itu Kepala Bappeda Kota Pariaman Fadhli, menjelaskan penerima bantuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sejumlah 157 kepala keluarga (KK) yang diperuntukan untuk empat desa yang ada di Kota Pariaman.

"Desa Pauh Barat 37 KK, Desa Kampung Baru Padusunan 46 KK, Desa Cimparuh 49 KK dan Kelurahan Jawi-Jawi II sebanyak 25 KK. Bantuan berbentuk barang material," ungkapnya.

Dia merinci, bantuan yang diterima untuk rumah rusak berat sebesar Rp15 juta, rusak sedang Rp10 juta dan rusak ringan sebesar Rp7,5 juta, dengan jumlah total Rp2,044 milyar.

Disaat yang sama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera Barat, Efni Uslinda mengatakan, untuk Provinsi Sumatera Barat ada 2000 unit rumah penerima bantuan di tahun 2016.

"Kota Pariaman yang awalnya hanya menerima 137 rumah, setelah dikaji oleh tim fasilitator bertambah menjadi 157 rumah," tuturnya.

Dia menyebut bantuan akan masuk ke rekening penerima bantuan dalam 2 tahapan. Apabila di tahap pertama bantuan material tidak segera dikerjakan untuk perbaikan rumah, maka untuk tahap ke-2 tidak akan menerima bantuan selanjutnya.

TIM

17 September 2016

14 Kupu-Kupu Malam Diamankan di Kafe Pasar Grosir Kasang



Sebanyak 14 orang yang diduga wanita malam/penghibur di kafe berlokasi di Pasar Grosir Kasang, Kecamatan Batang Anai, diamankan oleh Tim SK4 Padangpariaman, Jumat malam (16/9).

Sebelum diamankan, kafe tersebut sudah lama menjadi incaran petugas karena sudah meresahkan masyarakat setempat. Tim yang dikomandoi oleh Kasatpol PP Padangpariaman M Taufik beranggotakan 25 personel terdiri dari TNI/Polri bergerak cepat pada dini hari tersebut setelah mendapatkan cukup bukti.

Menurut M Taufik, ke 14 wanita yang terjaring itu akan diproses terlebih dahulu sebelum dikirim ke rumah rehabilitasi Panti Andam Dewi di Solok.

"Dari keempat belas wanita yang kita jaring berumur antara 19 tahun hingga 39 tahun. Ada yang bersuku Minang dan suku Jawa," kata dia.


Fajar

7 September 2016

673 KK Miskin Kota Pariaman Terima Bantuan



Pemko Pariaman gelar sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengembangan kebijakan untuk masyarakat miskin, Rabu (7/9), di Balaikota Pariaman.

Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar, mengatakan, PKH merupakan program perlindungan sosial yang memberikan bantuan langsung secara tunai kepada keluarga miskin.

Menurutnya, PKH dalam upayanya sekaligus menambah pendapatan bagi kelompok keluarga miskin melalui pengurangan beban pengeluaran dan kepastian masa depan bagi anak.

"Program ini dalam jangka panjang dapat memutus mata rantai kemiskinan antar generasi,  sehingga generasi berikutnya bisa keluar dari perangkap kemiskinan," kata Genius.

Terkait penerimaan bantun, ungkap Genius, pemerintah akan menyalurkannya selama enam tahun yang bersifat tidak permanen. Bantuan akan tetap diterima bila tidak terjadi perubahan status ekonomi pada keluarga yang diinput dalam program tersebut.

"Ditahun 2016 ini merupakan penyaluran bantuan yang ketiga dengan jumlah peserta sebayak 673 keluarga misikin," ungkapnya lagi.

Bantuan tersebut diberikan setelah pendataan di empat kecamatan yang ada di Kota Pariaman. Dengan rincian bagi penerima, yakni, Rp500 ribu bagi keluarga yang memiliki anak tingkat sekolah dasar, Rp750 ribu dan Rp1 juta bagi keluarga yang memiliki anak sekolah tingkat menengah pertama dan atas selama 1 tahun.

"Gunakan dana tersebut dengan bijak. Jangan gunakan untuk keperluan yang bersifat konsumtif," sebutnya.

TIM

25 August 2016

Ali Mukhni Serahkan Bantuan Rehab Rumah bagi 200 KK Miskin


Bupati Padangpariaman Ali Mukhni serahkan bantuan stimulan perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum kepada 200 Kepala Keluarga (KK) miskin di Kantor Camat V Koto Kampung Dalam, Kamis (25/8). Bantuan diberikan sebesar Rp15 juta per KK yang digunakan untuk pembelian material guna merehab rumah tidak layak huni menjadi layak huni.

"Alhamdulillah, bantuan ini didapat setelah kita mengajukan proposal kepada Kementerian PU sebanyak 1000 unit, namun baru disetujui sebanyak 200 unit rehab rumah tidak layak huni. Totalnya semua Rp3 milyar," kata Ali Mukhni kepada wartawan.

Dia menyebut bantuan stimulan tersebut sebagai bentuk kepedulian daerah dalam mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia
meminta kepada penerima bantuan stimulan agar benar-benar digunakan untuk merehab rumah, bukan untuk keperluan konsumtif.

"Ingat, bantuan ini diawasi oleh pihak berwajib. Jadi jangan sampai material bangunan itu dijual lagi maka nanti berhadapan dengan hukum," kata peraih Satya Lencana Kebaktian Kebaktian Sosial dari Presiden itu

Orang nomor satu di Padangpariaman ini berharap pekerjaan rehab rumah tidak layak huni itu dikerjakan secara gotong royong. Sehingga bantuan Rp15 juta tersebut nilainya bisa menjadi tiga kali lipat nantinya.

Ke depan, kata Al Mukhni, pihaknya terus berjuang menggaet dana pusat untuk rehab rumah tidak layak huni baik dari Kemerinterian PU dan Kementerian Sosial.

"Saya juga sudah bertemu dengan Ibu Kofifah, Menteri Sosial untuk bantuan rumah tidak layak huni. Mudah-mudahan juga terealisasi," kata Bupati didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.

Plt. Kadis PU Budi Mulia, mengatakan pencairan dana bantuan stimulan perumahan terdiri dari dua tahap melalui persetujuan penilaian fasilitator.

"Tahap I Rp7,5 juta dan kemudian sisanya dicairkan setelah laporan dari fasilitator," kata mantan Kabid Cipta Karya itu.

Adapun kriteria penerima bantuan stimulan, kata Budi Mulia, terdiri dari beberapa indikator seperti rumah berlantai tanah, atap penghasilan rendah, atap bocor penghasilan rendah dan sudah dihuni oleh dua KK.

Disebutkan sejak tahun 2012 telah diterima bantuan stimulan perumahan sebanyak 2000 rumah untuk keluarga miskin. Ia berupaya mengajukan bantuan stimulan setiap tahunnya agar masyarakat yang belum menerima bisa menikmati pula.

"Insya allah, Pak Bupati dan Dinas PU berjuang mendapatkan bantuan stimulan perumahan lebih banyak lagi," kata Budi yang didampingi Kabid Tarkim Deni Irwan.

HA/OLP

14 July 2016

Mukhlis: Kalau Bantu Yang Ikhlas Jangan Jadi Pahlawan Kesiangan

Putra bocah 11 tahun penderita penyakit aneh



Walikota Pariaman Mukhlis Rahman meminta agar pihak-pihak tertentu tidak melakukan politisir terhadap dua bocah Andi Maulana (13) dan Adi Darma Putra (11) anak pasangan Watri (36) dan Mawardi (41) warga Desa Dusun Dua Desa Palak Aneh, Pariaman Selatan, penderita kelumpuhan dan penyakit aneh bagi Adi Darma Saputra yang suka memukul-mukul kepalanya sendiri.

"Kalau mau bantu, silahkan Alhamdulillah tapi harus ikhlas jangan menjelek-jelekan pemerintah seolah melakukan pembiaran kepada warganya," sebut Mukhlis Kamis (14/7) di Pariaman.

Dia menambahkan pihaknya melalui dinas terkait sudah menangani keluarga Watri sebelumnya dengan memberi bantuan bedah rumah dan bantuan berobat rujuk ke rumah sakit M Jamil Padang. Pihak dokter mengatakan penyakit yang diderita Andi dan Putra susah diobati dan berkemungkinan bersifat permanen.

"Istri saya sendiri dan Ketua Koalisi Perempuan Fitri Nora yang bawa (anak Watri) berobat ke Padang. Yang perlu kita lakukan bagaimana keluarga ini berpenghasilan dan bisa masuk dalam program keluarga harapan PKH sebagai penerima tunjangan setiap bulan," ungkap Mukhlis.

"Jangan ada pula pahlawan kesiangan yang menjelek-jelekan pemerintah supaya dipilih jadi walikota. Seolah pemerintah tidak berbuat apa-apa," kata Mukhlis.


Dirinya juga menyayangkan komentar di postingan facebook pejabat yang menyudutkan. 

"Orang-orang yang posting dan komen itu tidak tahu fakta sebenarnya," imbuhnya.

Sementara itu, Kadisosnaker Kota Pariaman, Afnil menyebutkan, pihaknya tidak bisa begitu saja memasukan keluarga Watri dalam PKH karena sesuai acuan pemerintah pusat yang berhak mendata adalah Badan Statistik.

"Sekarang ini 650 KK miskin sudah terima bantuan uang tunai dari program PKH setiap bulannya. Kenapa keluarga Watri tidak menerima, karena pihak badan statistik tidak memasukannya. Jangan salahkan kami," sebut Afnil.

Dia menerangkan, penerima PKH saat ini sesuai data tahun 2011 yang mesti diperbahurui karena banyak masyarakat yang komplen.

"Keluarga Watri akan kita usulkan sebagai penerima PKH, tapi bukan kita yang menentukan dapat atau tidaknya. Mari sama-sama kita dorong dan berdoa," kata dia.

Terpisah, Ketua TPKK Dafreni Mukhlis membenarkan bahwa sudah tidak adalagi upaya medis yang bisa menyembuhkan Andi dan Putra sebagaimana dikatakan dokter kepadanya saat rujuk di Padang.

"Dokter bilang penyakit sudah permanen. Kita hanya bisa upayakan bantuan lain seperti PKH. Kita usulkan, dan mari berdoa," ucap dia.

Sebagaimana berita sebelumnya, Andi dan Putra adalah dua bocah penderita lumpuh dan kelainan aneh yang membuat Putra sering memukul kepalanya sendiri.

"Penyakit itu pasca gempa 2009 dimana Andi dan Putra terthimpit reruntuhan tembok dan lemari," kata Watri, ibu dua bocah malang tersebut.

OLP

13 July 2016

Nasib Dua Bocah Malang di Desa Palak Aneh




Andi Maulana (13) dan Adi Darma Saputra (11), panggilan Andi dan Putra, kakak beradik anak dari pasangan Mawardi (41) dan Watrianti (36) warga Dusun Duo, Desa Palak Aneh, Kecamatan Pariaman Selatan tidak mengecap pendidikan karena cacat yang diderita keduanya.


Riza pegang tangan Putra agar tak pukul kepala


Sang kakak Andi lumpuh total dan mengidap penyakit pembengkakan di leher sedangkan Putra bisa berjalan namun punya kelainan mental. Dia suka memukul-mukul kepala dan muka sendiri hingga 50 persen wajahnya benjol membiru. Kepalanya terlihat besar karena benjol di sana-sini. Setiap kali dia kaget dan mendapat tekanan, kepalanya dipukul sekuat tenaga yang tidak dapat dihentikan oleh siapa pun.




Putra bahkan juga sering membenturkan kepalanya ke dinding di rumah itu. Peralatan tajam terpaksa dijauhkan darinya. Anak sebaya tak mau dekat dengannya karena ketakutan. Tidak ada anak-anak yang mau bermain dengannya. Andi dan Putra tak punya teman. Putra dan Andi adalah dua anak dengan masa depan sangat memprihatinkan. Kedua anak ini juga tidak bisa bicara dengan jelas.



Rumah keluarga ini berlantai tanah ukuran 6x8 dengan dua kamar yang hanya disekat tirai. Atap seng rumah penuh tambalan. Jika hujan sebagian bocor basahi ruang dalam rumah. Rumah yang masih kelihatan temboknya luar dan dalam ini belum memiliki loteng. Tidak ada kursi tamu di dalam rumah tersebut. Potret keluarga miskin ini sungguh menggetarkan nurani. Watri, ibu dua bocah itu hanya bisa pasrah dengan keadaan dan kondisi dua buah hatinya tersebut.

Menurut penuturan Watri, kelainan pada kedua anaknya berawal sejak gempa besar 8,4 Sr tahun 2009 yang mengguncang Pariaman. Putra yang tidur dalam kamar kala itu terkubur dalam runtuhan bata sedangkan Andi masuk dalam lemari dan terhempas. Putra mengalami luka dan benturan serius di paha dan kepala, sedangkan Andi mengalami himpitan kuat di paha yang kelak menjadikan dia lumpuh total. Dua bocah diselamatkan oleh pamannya bernama Lukman (24).

"Saat itu di hidung Putra keluar darah, wajah membiru karena tertimpa tembok, Andi yang berlindung dalam lemari dihempaskan ke lantai. Sejak itu Andi tidak bisa lagi berjalan dan bicara," tutur Watri berkaca-kaca.

Kaki dan tangan Andi mengecil setelah kejadian itu. Dua bocah malang ini hidup dalam kefanaan, tiada kehidupan normal seperti anak sebaya yang bermain-main, sekolah, berlari-lari. Tatapan matanya kosong. Mereka hidup dalam pengawasan ibu-bapaknya tiap hari. Kedua anak ini tidak bisa makan sendiri, harus disuapkan.

Anak kedua Putra, setahun usai gempa mulai memperlihatkan gejala abnormal. Dia mulai memukul-mukul muka dan kepalanya dengan kuat. Kadang Putra acap pula mengganggu kakaknya Andi yang lumpuh dengan pemukulan kasar. Putra berubah total usai ditimpa gempa.

"Saat dibawa ke Puskesmas Pasa Gantiang, kata dokternya anak saya menderita Autish Sindrome kemudian dirujuk ke Padang. Sampai di Padang dokter di sana bilang bukan Autish Sindrome, begitu juga kata dokter spesialis anak Pak Robert," sebut Watri yang sehari-hari menjahit bordir orderan di rumah.

Sebagai orangtua, anak adalah segala-galanya bagi mereka. Mereka sangat menyayangi kedua harta titipan ilahi itu meski dalam kondisi cacat. Pasangan ini tidak pernah putus asa dan selalu berharap suatu saat anaknya bisa disembuhkan. Biaya pengobatan untuk kedua anaknya adalah yang terpenting meski harus menjual semua harta yang dia miliki, mulai dari cincin dan gelang emas serta uang tabungan dari suaminya yang berprofesi sebagai tukang jahit upahan.

"Jika ditotal biaya pengobatan buat anak kami sudah mencapai Rp50 juta sejak saat itu. Uang yang sangat besar bagi kami. Saya jual semua emas dan ambil semua tabungan untuk biaya pengobatan Andi dan Putra, namun anak kami tidak sembuh-sembuh. Kini kami tidak punya uang lagi, anak kami tidak lagi mendapat pengobatan, kami sekarang hanya bisa pasrah," imbuhnya meneteskan airmata.

Wanita berperawakan sedang dengan tatapan mata penuh derita itu juga sudah beberapa kali membawa anaknya berobat ke ahli alternatif. Di mana dapat kabar ada ahli pengobatan alternatif yang bagus, kedua anaknya dibawa berobat ke sana. Sesaat uang terkumpul selalu habis. Kini keluarga Watri sangat membutuhkan uluran tangan. Mereka memerlukan kemurahan hati oleh kita semua.

Menemukan rumah keluarga Watri ternyata tidak mudah. Pegawai desa yang kami tanyai di kantornya mengaku tidak tahu. Kepala Desa saat dihubungi, HP nya tidak aktif. Beruntung ada Kepala Dusun bernama Heri Mardi (49) datang menemui kami dan menunjukan rumah keluarga Watri.

Kabar adanya dua anak cacat mental yang perlu penaganan khusus ini kami ketahui dari telpon Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin yang baru saja bertolak dari sana dan mendonasikan sejumlah uang. Kami diantaranya, saya sendiri, Ikhlas Bakri Ketua PWI Pariaman, Tomi Syamsuar wartawan Harian Singgalang dan Muhammad Zulfikar Harahap dari LKBN Antarasumbar sedang rapat evaluasi pesta Pantai yang diadakan oleh Pemko Pariaman dari kacamata jurnalistik.

Tidak menunggu rapat tuntas kami langsung tancap gas ke sana. Tanya sana-sini sama warga tidak ada yang tahu sebelum kami mampir ke Kantor Desa dan bertemu Kepala Dusun Heri Mardi.

Kami sengaja menelpon Riza Saputra anggota DPRD Kota Pariaman daerah pemilihan Pariaman Selatan. Riza yang juga wakil ketua PMI Pariaman dan Ketua KNPI Kota Pariaman itu selang lima menit langsung menemui kami di rumah keluarga Watri. Dia baru sekali itu ke rumah tersebut dan juga baru mengetahuinya.

Kepada Riza kami katakan apa yang bisa dibantu untuk saat ini oleh PMI. Dengan sigap lajang 28 tahun itu menelpon personil PMI untuk bawakan pakaian bekas layak pakai sebanyak tiga karung kecil. Dia juga mendonasikan uang pribadinya kepada Watri.

"Andi dan Putra adalah dua anak yang butuh penaganan oleh dokter khusus setelah melihat kondisinya. Penyakit yang mereka derita bukan penyakit yang pada umumnya diderita anak kebanyakan. Mereka juga butuh pendamping," kata Riza usai mendengar penjelasan dari tenaga ahli PMI yang ikut datang.

Kami juga coba menghubungi Anggota DPRD Fitri Nora, aktivis perempuan yang sekarang duduk di Komisi mitra Dinas Sosial dan Kesehatan untuk mencarikan jalan keluar bagi anak tersebut. Fitri yang berada di luar kota berjanji akan datang Senin depan karena saat ini dirinya bersama keluarga sedang berada di luar kota.

"Saya kenal keluarga itu dan pernah membantunya. Bersama koalisi perempuan kita sempat lobi dan dapat bantuan dari Baznas Kota Pariaman untuk Watri," kata Nora saat ditelpon.

Obrolan masih berlanjut di lantai rumah beralas potongan baliho para caleg. Andi asik bermain-main pintu. Sesekali pintu ditarik kemudian diulur oleh tangannya. Dia tidak pernah bicara dan beranjak dari posisi duduknya. Sedangkan Putra memukul mukanya yang sudah bengkak dengan keras. Kami tak kuasa menahannya. Makin ditahan makin menjadi-jadi. Bengkak di muka dan kepalanya terasa keras bagai tulang rawan karena seringnya dapat pukulan.

Berbagai informasi digali oleh wartawan dari Watri. Ketika hendak pulang setelah beri sedikit bantuan, telpon genggam saya berdering. Kadishubkominfo Kota Pariaman Yota Balad akan menuju ke sana. Dia tahu perihal itu oleh postingan kami di media sosial saat itu.

"Informasi ini mengiris hati saya. Fakta ini menggugah nurani, makanya saya langsung menuju ke sini dan meninggalkan sejumlah agenda penting," kata Yota Balad pemilik klinik Balad Medical Centre yang punya reputasi baik di Pariaman itu.

Selama di sana Yota lebih banyak menggali informasi kepada Watri tentang upaya pengobatan anak melalui BPJS dan sejenisnya. Nama Watri ternyata belum terdaftar di sana meski dirinya mengaku sudah dibantu oleh perangkat desa. Yota Balad kepada wartawan mengatakan akan mengupayakan membantu pengurusan kartu tersebut dan akan mengajak istrinya yang seorang dokter untuk memeriksa kesehatan dua anak malang itu.

Dia terlihat menelpon "orang kesehatan" menanyakan prosedur penanganan Andi dan Putra agar bisa berobat gratis dan dirujuk ke rumah sakit besar di Padang.

"Saya pikir Andi dan Putra perlu ahli terapis disamping pengobatan. Mereka perlu ditangani secara khusus dan rumah sakit yang memiliki tenaga dan peralatan khusus," sebut dia. Sebelum pergi Yota sempat mendonasikan sejumlah uang kepada Watri. Watri terharu menerimanya.

Jika saudara-saudari kebetulan membaca tulisan ini, baik yang ada di ranah maupun di rantau, bantulah keluarga ini. Mari sama-sama kita upayakan yang terbaik bagi kesehatan Andi dan Putra dua bocah bernasib malang. Jadikan mereka memiliki masa depan.

Oyong Liza Piliang

26 June 2016

196 Anak Panti Asuhan Terima THR dari Mukhlis



Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman lakukan pembinaan bagi seluruh pengurus panti dan anak-panti asuhan se Kota Pariaman sekaligus buka puasa bersama bertempat di Balairung Rumah Dinas Walikota Pariaman, Sabtu (25/6).

Acara tersebut merupakan kegiatan rutin tahunan selama Ramadhan oleh pihak Pemko melalui Dinas Sosial dan Tenaga Kerja bekerjasama dengan Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Kota Pariaman.

Walikota Mukhlis Rahman mengatakan bahwa kegiatan tahunan tersebut juga merupakan jalinan silaturahmi antara pemerintah dan panti asuhan.

Pada kesempatan itu, dirinya didampingi Wakil Walikota Genius Umar menyerahkan pakaian dan sarung ditambah uang tunai masing-masing Rp100 ribu kepada 196 anak panti asuhan.

"Kita sambut lebaran dengan sederhana dan mensyukuri apa yang kita terima," ujarnya.

Turut hadir dalam acara itu Kepala Dinas Sosnaker Kota Pariaman Afnil dan jajaran, Kepala DPPKA Kota Pariaman Indra Sakti, Kabag Humas Kota Yalviendri serta pengurus LKKS Kota Pariaman.

TIM

16 June 2016

Buruan! Pemko Pariaman Gratiskan Akta Kelahiran Hingga 30 September 2016



Pemko Pariaman gratiskan kepengurusan akta kelahiran bagi anak usia 0 s/d 18 tahun untuk mempermudah warga.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pariaman, Sumiramis, Kamis (16/6), mengatakan, sebelumnya bagi anak 60 hari setelah lahir belum urus akta/dokumen kelahiran akan dikenakan denda.

"Kebijakan gratis hingga umur 18 tahun dimulai bulan Juni hingga 30 September 2016 mendatang," kata dia.

Dia menambahkan, jika lewat dari masa gratis, kepengurusan akta/dokumen kelahiran kembali dikenakan denda sebesar Rp100 ribu sesuai dengan peraturan daerah.

Pihaknya mencatat hanya 60 persen dari 32 ribu anak Kota Pariaman rentang usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta kelahiran. Dirinya menghimbau agar masyarakat selekasnya mengurus dokumen penting tersebut.

Jelas dia, persyaratan untuk mengurus akta kelahiran di Disdukcapil sangat mudah dan cepat. Cukup membawa kartu keluarga (KK) saja, tidak perlu lagi surat penghantar dari desa/kelurahan.

"Target kita 77 persen di tahun 2017 anak usia tersebut sudah memiliki akta kelahiran," tuntasnya.

TIM

28 April 2016

Genius Sebut Dua Hal Inilah Penyebab Kemiskinan di Kota Pariaman dan Solusinya



Pemerintah Kota Pariaman melalui dinas sosial dan tenaga kerja (Dinsosnaker) menggelar sosialisasi Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2016 yang diikuti oleh 183 peserta lintas sektor. Mulai dari fasilitas pendidik, fasilitas kesehatan, serta lurah dan kepala desa, Kamis (28/4) di Aula Utama Balaikota Pariaman.

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar saat pembukaan acara tersebut mengatakan, kemiskinan masih merupakan masalah besar pada sebagian masyarakat. Banyak diantara mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, dan hal ini menjadi tanggungjawab pemerintah serta masyarakat lainnya yang lebih beruntung dari sisi ekonomi.

Menurut dia, miskin itu disebabkan dua hal, yakni miskin kultural; miskin disebabkan budaya individunya yang lebih senang menerima dan tidak mau berusaha. Kedua miskin struktural; ini disebabkan individu sudah berusaha namun sulit dalam mengakses kebutuhan sumber dana atau permodalan.

“Dari kedua permasalahan tersebut, Pemko Pariaman berkomitmen mengatasi dengan bantuan pendanaan usaha. Guna memutus mata rantai kemiskinan, Pemko juga fokus pada kemudahan akses pendidikan dan kesehatan, serta merubah budaya yang tidak mau berusaha menjadi individu yang produktif dan kreatif,” tuturnya.

Bagi peserta sosialisasi Genius katakan, mulai dari pendidik, tenaga kesehatan, lurah dan kepala desa agar ikut berpartisipasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat yang nantinya masuk dalam program PKH.

TIM

11 April 2016

Alumni SMA 1 Angkatan 91 Lubuk Alung Bedah Rumah Nurhayati




Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur terharu sekaligus bangga saat hadiri bedah rumah yang digagas Yayasan SMALA 91, Minggu, (10/04) di Korong Tanjuang Aur, Nagari Pakandangan, Kecamatan Enam Lingkuang.

Nurhayati yang bersuamikan Irwanto adalah alumni SMA Negeri 1 Lubuk Alung angkatan 1991. Rumahnya dibedah berdasarkan kesepakatan anggota alumni SMA Negeri 1 Lubuk Alung angkatan tahun 1991 yang tergabung dalam Yayasan SMALA 91.

"Jarang terjadi kegiatan serupa dilakukan oleh ikatan alumni sekolah," kata Suhatri Bur.

Dia mengapresiasi langkah positif yang digagas oleh para alumni untuk membantu teman sejawat mereka. Dengan penggalangan dana dari rekan alumni tersebut, kata dia, dapat meringankan beban dari teman yang hidupnya kurang beruntung. 


Kata dia, maraknya penggunaan media sosial saat ini, banyak dilaksanakan acara kumpul-kumpul alumni tetapi kebanyakan kegiatannya hanya sebatas kangen-kangenan, nyanyi-nyanyi atau makan-makan, tanpa berusaha mewujudkan suatu kegiatan sosial yang positif.

"Saya sangat terharu dan bangga dengan adik-adik SMALA 91 ini. Saya harap ini akan menjadi contoh bagi alumni sekolah atau organisasi lain bahwa kegiatan alumni tidak hanya kumpul-kumpul, kangen-kangenan, happy-happy dan kemudian bubar," kata alumni SMA Negeri 1 Lubuk Alung angkatan tahun 90 itu.

Menurut dia, Alumni SMANLA 91 telah berbuat hal yang sangat berarti. Oleh sebab itu pihaknya juga membantu dana pembangunan bedah rumah yang diambil dari zakat ASN dibawah naungan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Padangpariaman.

"Saya berharap bantuan tambahan yang diberikan BAZ Padangpariaman ini dikelola yayasan agar bermanfaat dan tepat guna," ungkapnya.

Ketua BAZNAS Kabupaten Padangpariaman, Syamsuardi Surma, menyampaikan bahwa BAZNAS Padangpariaman setiap tahunnya ada sekitar Rp7,6 Milyar zakat dan infak yang telah didistribusikan baik untuk bedah rumah, insentif Garin, modal usaha, beasiswa untuk anak berprestasi, dll.

Tahun 2016, kata dia, BAZ sudah merencanakan untuk melaksanakan bedah rumah sebanyak 2 rumah per-kecamatan. Untuk rumah Nurhayati, BAZNAS membantu sebanyak Rp10 Juta yang langsung diserahkan oleh Wakil Bupati Padangpariaman kepada Irwanto untuk kemudian diserahkan lagi kepada Yayasan SMALA 91 yang dipercaya untuk melaksanakan pembangunan rumah Nurhayati sampai selesai.

"Hal-hal seperti inilah yang kami harapkan. Partisipasi masyarakat membantu masyarakat lainnya yang belum beruntung. Kalau semuanya mengharapkan bantuan BAZ maka tidak cukup membantu semua kaum duafa," kata Syamsuardi.

Ketua Alumni SMALA 91, Aswirman, didampingi Ketua Yayasan SMALA 91 Ismanto menyampaikan terimakasih kepada Wakil Bupati Padangpariaman yang telah memberikan perhatiannya kepada Nurhayati sebagai salah seorang alumni SMALA 91.

"Juga kepada kawan-kawan alumni SMALA 91 yang telah membantu penggalangan dana untuk Nurhayati melalui Yayasan. Disamping kegiatan bedah rumah, Yayasan juga telah melaksanakan bantuan untuk anak yatim dan fakir miskin di kalangan alumni SMALA 91," kata dia.

Dia juga menjelaskan kenapa sampai timbul ide kegiatan bedah rumah oleh anggota SMALA 91.Dia menuturkan, berawal dari kumpul-kumpul alumni pada tahun 2011 sampai terbentuknya Yayasan SMALA 91 dengan salah satu programnya membantu duafa di internal SMALA 91. 


"Sejak tahun 91 kami mencari teman kami yang patut kami bantu dan akhirnya menemukan teman kami ini, Nurhayati," kata dia.

"Nurhayati adalah teman sekolah kami. Kami ingin kembali melihat Nurhayati tersenyum melalui kegiatan bedah rumah ini. Berkat semangat kebersamaan telah terkumpul dana sekitar Rp20 juta," tutupnya.


ASM/OLP

7 April 2016

Jonpriadi: Perbup Orgen Tunggal Bukan Untuk Matikan Usaha Pekerja Seni



Peraturan Bupati (Perbup) Padangpariaman nomor 13 tahun 2016 tentang penertiban operasional orgen tunggal tidak akan berarti apa apa tanpa dukungan dari seluruh elemen masyarakat.

"Jangan berasumsi negatif terhadap Perbub yang kita lahirkan ini. Perbup bukan melarang dan mematikan usaha dan kereatifitas seni bagi para pekerja seni di Padangpariaman, namun pemerintah harus mengatur dan menertibkan pelaksanaannya," kata Sekda Padangpariaman, Jonpriadi mewakili Bupati Padangpariaman pada acara sosialisasi Perbub nomor 13 tahun 2016 di Hal IKK, Kamis (7/4).

Kata dia, pengaturan itu dimaksudkan agar terciptanya suasanan damai, aman dan tentram di tengah masarakat, pasalnya keresahan atas orgen tunggal yang main hingga larut malam dengan oknum artis vulgar timbulkan keprihatinan dan kegalauan masyarakat ranah dan rantau.

“Kita sangat yakin berbagai tanggapan dari masyarakat dengan lahirnya Perbub ini. Ada yang menentang, ada yang berprasangka negatif, namun secara umum masayarakat sangat mendukung dilahirkannya Perbup ini,“ imbuhnya.

Lebih lanjut Jonpriadi berharap agar Perbub tersebut tersosialisasi dengan baik sampai ke masyarakat dan pada gilirannya semua masyarakat memahami dan bisa menjalaninya dengan baik pula.

“Sangat dituntut peran aktif aparatur pemerintah, mulai dari tingat kabupaten, camat, walinagari, ninik mamak serta Ormas, LSM, dan seluruh elemen masyarakat ranah dan rantau untuk mensosialisasikannya,” harap dia.

Sosialisasi Perbub itu menghadirkan narsumber Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag, Guru Besar IAIN Imam Bonjol Padang yang merupakan anak nagari Sikabu Lubuk Alung.

Menurut Duski Samad, Perbup nomor 13 tahun 2016 merupakan aturan turunan dari Peraturan Daerah (Perda) nomor 38 tahun 2003 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang kemudian diubah menjadi Perda nomor 3 tahun 2009.

Lahirnya Perbup tersebut, jelas Duski Samad, dilandasi oleh maraknya orgen tunggal yang ditampilkan pada acara resepsi helat perkawinan dan acara keramaian lainnya yang bertentangan dengan norma agama dan norma adat sehingga perlu dilakukan penertiban.

"Ini sudah sangat meresahkan masyarakat Padangpariaman. Ditambah pula dengan beredar foto dan audio visual yang menampilkan tarian vulgar dengan pakaian mengumbar aurat di sejumlah media sosial, tentunya merusak nama baik daerah itu sendiri," kata Duski Samad.

Tergerusnya nilai dan norma agama serta adat istiadat oleh orgen tunggal, imbuh dia, maka lahirnya Perbup merupakan sebuah solusi.

"Dalam perannya menjaga ketertiban dan sinkronisasi sosial, pemerintah Kabupaten Padangpariaman sudah melakukan langkah yang sangat tepat,” pungkasnya.

Tampak hadir dalam sosialisasi itu unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, pimpinan dan anggota DPRD Padangpariaman, Ketua MUI Padangpariaman, Kepala Kantor Kemenag Padangpariaman, Camat, Walinagari, KAN, Pegurus Parpol, LSM dan tokoh masyarakat se-Padangpariaman.

HS/OLP

30 July 2012

Sutradara Dibalik Pembebasan Paksa 45 PSK Dipanti Sosial Hari Ini

                                                             image kompas.com
Pembebasan PSK (pekerja seks komersil) oleh 30 orang pria koboy yg menggunakan masker dan helm disinyalir sudah direncanakan dengan matang oleh sidikat tersebut disaat bulan suci ramadhan ini, aksi ini di ibaratkan bak film mafia-mafia ditayangan bioskop dan dvd-dvd, akses cepat , profesional dan sangat rapi mengundang kecurigaan publik yg menduga macam-macam ikhwal ini, dalam suatu komentar dimilis-milis internet seorang member dengan lugasnya berkata bahwa melihat aksinya yg rapi tak tertutup kemungkinan hal ini dilakukan oleh oknum aparat atau premanisme yg sudah terorganisir dan bisa juga kolaborasi antara keduanya.


pada senin ini 30/7/2012 di Panti Sosial Karya Wanita Mulya Jaya warga binaan yang berhasil kabur sebanyak 45 orang ujar Emil Salamun, Kepala Bagian Tata Usaha Panti Sosial milik Departemen Sosial tersebut.emil juga menukuk banyaknya baju ganti yg tercecer dijalanan menandakan hal ini sudah direncanakan dengan matang jauh-jauh hari, bersebab ada beberapa bukti (Hp berikut isi SMS) dan tertangkapnya seorang pelaku dari yg berjumlah 30 orang tersebut, dan pihak panti telah menyerahkan kasus ini berikut bukti dan pelaku pada pihak yg berwajib terangnya.


seluruh warga binaan yg kabur ini ternyata hasil penjaringan didua tempat yg sama yaitu yaitu Bekasi dan Cilegon, aneh memang menurut hemat saya, kenapa yg dijaring dikawasan lain tidak diikut sertakan kabur.. ini bisa bersebab jaringan prostitusi ini dikelola dengan sindikasi yg terorganisir bersebab bela-belain melepaskan PSK yg seharusnya disadarkan dan diajarkan keterampilan agar bisa kembali ketengah masyarakat dengan bekal keilmuannya agar tak canggung bila ingin berwirausaha nntinya.


tak jarang ada mantan Psk setelah sadar menjadi sukses dan mapan, ada saya baca beberapa saat lalu ikhwal kisah ini di internet.panti rehab bagi kalangan Psk dan Bencong yg beraktifitas ditaman lawang adalah sesuatu momok yg sangat menakutkan setingkat dibawah malaikat maut.pahitnya ekonomi kekinian tak jarang mereka jadikan alasan melakoni profesi syahwat ini, ini dengan jelas sangat tidak masuk akal menurut hemat saya dimana moralitas dan pondasi agama manapun melarang keras ikhwal ini, apatah pula lagi agama Islam yg kebanyakan mereka anut. dulu pernah diawal tahun 2000an ketika saya masih jadi kelelawar seorang sahabat dikota padang berkata bahwa yg barusan mengantar PSK itu adalah Suami sah wanita tersebut dan ini dibenarkan oleh teman-teman saya yg lainnya disebuah palanta ditaman melati kota padang, sebelum dibabat habis oleh wako Fawzi Bahar dengan kebijakan tegas dan Perda.


dan kembali kepada kasus pelarian diatas.. apa yg bakal terjadi selanjutnya, kita tentu berharap banyak kepada pihak kepolisian untuk mengungkap ikhwal kasus ini agar tersibak siapa aktor dibelakang layar dibalik aksi pembebasan paksa PSK dipanti milik dinas sosial DKI ini.. dan pihak panti musti berbenah dengan lebih meningkatkan Security serta memanusiakan PSK yg jadi warga binaan disana dengan membuat mereka nyaman dan kerasan berada disana.


catatan oyong liza piliang

4 July 2012

Kondom Hanya Sejangkauan Tangan di Rak Mini Market


ilustrasi/admin(shutterstock.com)

Persis di penghujung tahun 2011, di komplek tempat tinggal saya diresmikan sebuah mini market, yang lokasinya sekitar 60 – 70 meter dari rumah saya. Keberadaan mini market itu langsung mendapat sambutan hangat dari para penghuni komplek yang memang sangat membutuhkan kehadiran mini market. Maklum, lokasi komplek kami yang di atas bukit dan jalan yang naik turun, jauh dari jalan raya, tentu menyulitkan kalau tak ada mini market di dalam komplek. Saya mengenal para pegawai dan pramuniaga mini  market itu sebagai pegawai dan pramuniaga dari mini market yang sama yang lokasinya persis di pintu gerbang kompleks, kira-kira 1,5 km dari mini market baru.

Kata mereka, mini market ini bukan milik seorang terwaralaba, tapi asli milik pemegang merk waralaba. Pantas saja saya lihat selain ukurannya yang lebih besar dari mini market sejenis pada umumnya, juga komoditas jualannya lebih beragam dan komplit. Misalnya produk white coffe merk tertentu yang hanya ada dijual di super market besar – sesuai yang diiklankan, itupun seringkali kosong stocknya – di mini market dekat rumah saya, produk itu dijual dan selalu ada stocknya. Juga minyak zaitun yang umumnya tidak dijual di mini market, tapi di mini market itu ada dijual. Saya jadi makin menggampangkan kalau butuh sesuatu, tinggal jalan kaki saja.

Kemarin saya butuh obat tetes mata dan sebuah salep penghilang nyeri otot untuk Ibu saya. Rupanya rak khusus obat-obatan yang persis bersebelahan dengan rak kosmetik, kini sedikit bergeser. Rupanya produk kosmetik yang dijual makin beragam. Saya sempat celingukan mencari 2 barang yang saya butuhkan. Tapi yang berkali-kali tertangkap mata saya justru kondom. Ya,kondom! Sebab produk itu memonopoli satu baris rak paling atas. Aneka merk dipajang, masing-masing stocknya sederet penuh, bahkan ada merk tertentu yang rupanya punya banyak varian, ini terlihat dari warna kotak kemasannya yang beraneka warna.

Setelah agak lama mencari, akhirnya ketemu juga kotak obat tetes mata. Letaknya menyempil, hanya ada 2 merk yang dijual dan masing-masing merk stocknya hanya ada 2 buah. Saya ambil kedua stock dari salah satu merk. Tapi sampai capekmencari, saya tetap tak menemukan salep pereda nyeri otot yang biasanya terpajang di situ. Akhirnya saya tanyakan SPG yang bertugas. Dia jawab barang itu ada di rak di belakang kasir. Kalau saya mau beli, tinggal bilang saja saat di kasir.

Saya heran, kenapa kondom sevulgar itu dipajang di rak berjajar dengan kosmetik dan obat-obat bebas lainnya? Sedang salep keselo saja diletakkan dibelakang kasir. Bukankah seharusnya yang boleh membeli kondom hanya orang tertentu? Yang sering saya temui, mini market itu justru ramai dengan pengunjung anak-anak dan remaja ABG. Komplek perumahan kami memang penghuninya rata-rata keluarga “tanggung”, yang anak-anaknya masih kecil atau usia sekolah. Jadi pantaskah kondom dipajang terbuka di rak yang hanya sejangkauan tangan anak remaja?

Di mini market memang umumnya di belakang kasir ada rak barang jualan. Yang diletakkan di situ umumnya barang-barang yang rawan dikutil. Misalnya susu formula bayi merk-merk tertentu yang mahal harganya. Juga obat-obatan, vitamin, pasta gigi dan kosmetik yang cukup mahal. Biasanya yang dipajang di rak hanya kotak kemasan saja dan label harganya. Artinya, alasan pemilik mini market meletakkan item tertentu di rak di belakang kasir adalah demi keamanan barang itu dari jangkauan tangan-tangan nakal yang berniat mengutil.

Selain item barang yang saya sebutkan di atas, rokok pun biasanya diletakkan di rak belakang kasir. Rokok termasuk barang yang seharusnya hanya boleh dibeli oleh seseorang yang telah berusia 18 tahun. Tapi saya tak yakin alasan peletakan rokok di rak belakang kasir untuk menghindari pembelian oleh anak di bawah umur. Sering kita lihat anak kecil umur 6 – 7 tahun pun bisa disuruh orang tuanya membeli rokok. Tentu saja penjual tetap akan melayaninya asal si anak membawa uang cukup. Tak pernah ada cerita penjual menolak anak di bawah umur membeli rokok. Jadi, dugaan saya rokok tidak dipajang di rak terbuka karena rokok termasuk barang yang rentan jadi obyek pengutilan. Sekali lagi alasannya demi “keamanan” penjual, bukan demi pengetatan pembeli.

Lalu bagaimana dengan kondom? Saya lihat label harga yang tertempel di rak hanya belasan ribu saja. Tentu bukan barang yang menarik untuk dikutil. Jadi pihak mini market tak merasa perlu mengamankannya dari tangan-tangan jahil. Apalagi mengamankannya dari tangan yang belum berhak membeli. Tampaknya penerapan aturan bahwa barang tertentu hanya boleh dibeli orang dewasa, sama sekali diabaikan.

Sama halnya dengan miras/alcoholic drink yang dipajang bebas di rak yang letaknya tak jauh dari rak penjualan minuman bersoda, di super market- super market besar lisensi asing. Bahkan di sebuah mini market di kawasan Benhil yang letaknya persis di belakang gedung perkantoran mewah di jalan Sudirman, saya lihat miras kalengan diletakkan dalam kardus yang digeletakkan begitu saja dalam jarak semeter dari pintu mini market.

Di negara maju sekali pun, pembelian dan penjualan rokok dan minuman beralkohol dibatasi. Mereka konsekwen dengan aturan yang ditetapkan dan pedagang retail pun mematuhi aturan itu. Tentu ini karena fungsi kontrol berjalan baik dan adanya penerapan sanksi bagi yang melanggar. Bagaimana di Indonesia? Aturan itu hanya tertempel di kemasan saja. Sudah saatnya pihak yang berwenang memberlakukan aturan bagi mini market dan super market, tentang pemajangan item barang tertentu yang hanya boleh di beli oleh orang berusia tertentu.

Kondom bukanlah barang kebutuhan pokok, bukan pula obat sejenis obat bebas semacam obat flu, sakit kepala atau obat diare. Mereka yang membutuhkan tentu mau sedikit berupaya datang ke apotik dan memintanya dari penjaga apotik. Bukan siapa saja bisa meraihnya dari rak seperti membeli permen dan cemilan. Kalau pembeliannya saja melanggar aturan, bagaimana bisa dijamin penggunaannya tidak disalah gunakan? Memang perlindungan konsumen di negara kita masih jauh panggang dari api. Siapa yang peduli?!

catatan ira oemar freedom writers kompasianer