DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda Pengembalian Nama Daerah ke Bahasa Asli

Mangguang --- DPRD Kota Pariaman setujui 5 (lima) dari 6 (enam) Ranperda Kota Pariaman tahun 2017, dalam Paripurna DPRD Kota Pariaman, Senin (13/11) di Gedung DPRD Kota Pariaman, Mangguang, Kecamatan Pariaman Utara.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin didampingi Wakil Ketua Syafinal Akbar, dihadiri Wakil Walikota Genius Umar, segenap anggota dewan, sekdako Indra Sakti, Kepala OPD, Camat, Lurah dan kepala desa serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan, enam dari lima ranperda yang disahkan itu adalah Ranperda Tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Alat Takar Timbangan dan Perlengkapannya, Ranperda Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenagan Pemerintah Kota Pariaman.

“Kemudian Ranperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Ranperda Tentang Pengolahan Milik Daerah dan Ranperda Tentang Penyesuai Nama Desa dan Kelurahan di Kota Pariaman,” sebut Mardison Mahyuddin.

Sedangkan Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertipan Umum masih dalam pendalaman antara dewan dengan pemerintah kota Pariaman. Ada hal-hal yang subtansi yang perlu kajian antara dua belah pihak seperti kedudukan dubalang yang saat ini ada pada setiap desa.

“Hal ini perlu kita pikirkan formula kedudukan dubalang yang ada di desa. Karena dubalang mempunyai peran yang sangat penting sebagai pengamanan desa, tentu harus akomodir dalam aturan tersebut,” ujar Mardison.

Dikatakan Mardison, pengesahan ranperda tersebut sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari lima fraksi di DPRD Kota Pariaman. Melalui pendapat akhir masing-masing fraksi dan juga sudah dibahas oleh DPRD Kota Pariaman sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Wakil Walikota Pariaman Genius Umar dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap dewan yang sudah membahas dan menyetujui lima ranperda tersebut.

"Lima ranperda yang disahkan itu menjadi acuan dalam kelancaran pembangunan Kota Pariaman," kata Genius. (Doni)
Mardison, Isu Penghapusan Zakat Adalah Fitnah Yang Keji



DPRD Kota Pariaman memastikan Ranperda Pengelolaan Zakat yang diinisiasi dewan adalah untuk menajamkan sistem pengelolaan zakat di Kota Pariaman.

"Jika ada yang mengatakan hal itu bertujuan untuk menghapus zakat di Pariaman, itu merupakan fitnah yang keji," ujar Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, kemarin.

Ia mengimbau masyarakat agar mengindahkan isu yang kabarnya sempat beredar pasca Ranperda inisiatif dewan itu mengemuka. Masyarakat jangan sampai resah oleh isu yang tidak berdasar, apalagi digunakan untuk kepentingan politik.

"Isu itu tentu bertujuan mengaburkan niat baik dewan. Mana mungkin zakat yang merupakan perintah agama dan kewajiban setiap umat Muslim itu hendak kita hapuskan. Justru melalui Ranperda akan memperkuat pengelolaan zakat itu sendiri nantinya," jelasnya.

Ia tidak menampik isu itu dikembangkan terkait akan majunya ia pada Pilkada 2018. Isu tersebut menurutnya juga santer saat Pilkada Pariaman 2013 lalu, di mana ia salah satu pesertanya.

Terkait banyaknya isu negatif untuk menimbulkan perpecahan menjelang Pilkada, masyarakat tidak menelannya mentah-mentah sebelum menelusuri kebenarannya. Isu jelang Pilkada ada yang positif dan ada yang negatif, serta fitnah.

"Disini peran media sangat dibutuhkan menyajikan informasi yang aktual kepada masyarakat," lanjutnya. Ia bersama rekannya di dewan beserta eksekutif akan terus berupaya berbuat yang terbaik untuk masyarakat Pariaman. Mereka tidak terganggu dengan adanya isu tersebut.

Diwawancarai terpisah, Minggu (2/4/2017), di Pariaman, pengamat politik Oyong Liza Piliang, mengakui bahwa suhu politik jelang Pilkada mulai agak memanas. Sejumlah isu mulai beredar di masyarakat dan media sosial, meski intensitasnya belum sesengit Pilkada 2013.

"Tidak sepanas Pilkada Pariaman 2013. Hal ini disebabkan seluruh energi tersita untuk Pilkada DKI Jakarta. Orang di Pariaman lebih memperbincangkan tema Ahok. Sasaran kampanye hitam biasanya selalu kepada kandidat terkuat. Mulai terlihat menyasar kepada Genius dan Mardison," ujarnya.

Ia mengajak kandidat yang hendak berlaga pada Pilkada Pariaman sebaiknya beradu program, beradu visi yang logis dan aplikatif. Bukan menebar janji-janji yang nantinya dapat merugikan masyarakat.

"Para calon harus bisa memberikan pendidikan politik yang baik. Jelaskan program apa yang akan mereka terapkan jika terpilih nanti. Bukan sekedar suruh masyarakat bikin acara, mereka datang dan tinggalkan uang. Itu merugikan masyarakat, mendidik masyarakat berpolitik transaksional," jelasnya.

Fungsi media dalam Pilkada juga harus netral. Media sebagai acuan informasi bagi masyarakat mesti menyajikan berita berimbang dan tidak memihak. Media dalam posisi apapun harus berpegang teguh pada kode etik jurnalistik.

"Media adalah pilar keempat demokrasi yang tidak boleh ditarik oleh satu kepentingan. Media adalah bisnis kepercayaan publik dan milik publik," sambungnya.

Media yang baik menurutnya mesti bisa menampilkan sosok calon pemimpin secara utuh dan biarkan masyarakat yang menilainya.

"Jangan menggiring opini, mencitrakan atau menghancurkan nama baik seseorang tanpa ada dasar fakta," tandasnya.

TIM
DPRD Kota Pariaman Sahkan Empat Ranperda



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman secara resmi sahkan 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Pariaman tahun 2016 dalam rapat paripurna, Senin (26/9) di Gedung DPRD Kota Pariaman, Jl. Siti Manggopoh Manggung.

Rapat Paripura tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, didampingi Wakil Ketua John Edward dan Syafinal Akbar, serta dihadiri segenap anggota DPRD setempat, Wakil Walikota Genius Umar, Forkopimda, Sekertaris Daerah Indra Sakti, para kepala SKPD serta kepala desa dan lurah se Kota Pariaman.

Keempat Ranperda yang disahkan itu adalah Ranperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda Tentang Pemilihan/Pengangkatan/Pemberhentian Kepala Desa, Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Pengesahan dituangkan dalam nota persetujuan antara Pemerintah Kota Pariaman dan DPRD Kota Pariaman setelah lima fraksi DPRD Kota Pariaman menyampaikan pendapat akhir dan hasil pengkajian yang mendalam.

Dari lima fraksi, empat fraksi yaitu Fraksi Nurani Pembangunan, Fraksi Nasdem, Fraksi Bulan Bintang Amanat dan Fraksi Golkar menyetujui empat Ranperda tersebut.

Sedangkan Fraksi Gerindra hanya menyetujui tiga Ranperda. Pihaknya belum bisa menyetujui Ranperda Tentang Pembentukan/Susunan Perangkat Daerah, karena menurut juru bicaranya Hamdani, Ranperda tersebut masih diperlukan kajian lebih mendalam.

Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan, khusus untuk Ranperda Tentang Pembentukan/Susunan Perangkat Daerah, kalau tidak bisa maksimal sesuai harapan, akan dilakukan evaluasi kembali. Dia berharap empat ranpeda yang disahkan itu mampu menjawab kebutuhan dan tantangan pembangunan Kota Pariaman yang lebih baik kedepan.

Perda yang telah disetujui menjadi payung hukum yang akan menjadi dasar dan acuan dalam menjalankan/melaksanakan roda pemerintahan di daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta untuk melaksanakan otonomi yang seluas-luasnya.

Sebelum Ranperda disahkan dengan pengetukan palu, Mardison sempat meminta persetujuan unsur pimpinan dan anggota dewan terkait Ranperda Tentang Pembentukan/Susunan Perangkat Daerah yang belum disetujui oleh Fraksi Gerindra.

"Kita harus bersuara bulat. Jika tidak setuju akan kita tolak, jika setuju semuanya kita sahkan," tegas Mardison yang diakhiri sorak setuju seluruh anggota dewan yang hadir.

TIM
DPRD Kota Pariaman Bentuk Pansus Bahas 4 Ranperda



DPRD Kota Pariaman gelar paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap 7 (tujuh) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pariaman, Selasa (30/8) di Ruang Sidang Utama, Gedung DPRD Kota Pariaman, Jl. Siti Manggopoh, Mangguang, Pariaman Utara.

"Dengan tekad mempercepat proses pembahasan bersama eksekutif secara mendalam, supaya bisa cepat selesai dan bermanfaat untuk penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan Kota Pariaman yang lebih baik," ungkap Ketua DPRD Mardison Mahyuddin yang memimpin paripurna tersebut.

Lima juru bicara masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pandangan umumnya yang sebagian besar menyambut baik tujuh Ranperda tersebut dengan harapan bermanfaat untuk kemajuan Kota Pariaman.

Diantaranya, Fraksi Gerindra yang disampaikan Hamdani, berpendapat, sebelum menetapkan tipe-tipe perangkat daerah yang telah disampaikan dalam penjelasan Ranperda tersebut, perlu mempertimbangkan pula kesesuaian intensitas urusan pemerintah dan potensi daerah terkait perangkat-perangkat yang disusun.

Fraksi Gerindra tegaskan soal kebocoran pendapatan daerah yang bersumber dari pasar. Menurutnya sangat dimungkinkan adanya oknum-oknum yang bisa saja memanfaatkan retribusi untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri.

"Maka, dengan tertib administrasi, perangkat daerah yang mengurus hal tersebut bisa memantau dan melakukan cek administrasi sesuai laporan mingguan dan bulanan dari pemungutan retribusi tersebut," ujar Hamdani.

Sementara itu, Wakil Walikota Pariaman Genius Umar dalam nota jawabannya mengatakan, tujuh Ranperda yang disampaikannya itu sangat penting untuk pembangunan Kota Pariaman.

Ia menjelaskan beberapa hal yang menjadi dasar pentingnya tujuh Ranperda yang diajukan oleh Pemerintah Kota Pariaman tersebut dibahas dan disetujui oleh DPRD sebagai acuan bagi pemerintah dan masyarakat serta pihak terkait dalam pembangunan Kota Pariaman.

Diantaranya tujuh Ranperda tersebut adalah Ranperda Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman, Ranperda Tentang Pemilihan Kepala Daerah, Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Ranperda Tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Ranperda Tentang Perlindungan dan Pengelolahan Lingkungan Hidup, Ranperda Tentang Pengolahan Pasar, Ranperda Tentang Penyelengaraan Lalu Lintas dan Angkutan jalan.

"Misalnya, ada kepala desa atau lurah yang sudah habis masa jabatan atau meninggal jadi harus secepatnya diganti dengan pengganti antar waktu," kata Genius.

Mengenai uji kelayakan kendaraan, kata Genius, SKPD terkait akan lebih menyiapkan SDM untuk uji kelayakan kendaraan.

Usai penyampaian pandangan umum fraksi dan jawaban walikota terhadap tujuh Ranperda tersebut, DPRD langsung menggelar rapat paripurna internal membentuk Panitia Khusus (Pansus), untuk membahas secara mendalam bersama SKPD terkait, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah.

Dari tujuh ranperda, dewan memperioritaskan empat Ranperda untuk dibahas dengan membentuk dua Pansus. 


Empat Ranperda yang dianggap mendesak itu antara lain Ranperda tentang Perangkat Daerah, Ranperda Pemilihan Kepala Desa, Ranperda Perubahan Atas Perda 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perubahan atas Perda Nomor 7 tentang retribusi pelayanan pasar. Sedangkan sisanya akan dibahas setelah yang empat itu selesai.

Doni/OLP
DPRD Terima Pertanggung-jawaban Walikota Atas Pelaksanaan APBD Tahun 2015



DPRD Kota Pariaman gelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi mengenai Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015, Senin (15/8) bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD setempat.

Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman John Edwar didampingi Wakil Ketua Syafinal Akbar, dihadiri segenap anggota dewan. Untuk eksekutif Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Wakil Walikota Genius Umar, Forkompimda Pariaman, Asisten, Kepala SKPD, Kabag, camat, Kepala Sekolah SLTP/SLTA, Lurah dan Kades di lingkungan Pemko Pariaman.

Lima fraksi yang menyampaikan pendapat akhir, secara bulat menyetujui Ranperda Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2015 untuk dijadikan Perda Kota Pariaman tahun 2016 dengan memperhatikan berbagai masukan dan saran untuk perbaikan  penyelenggaraan pemerintah daerah kedepan dalam  memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada kesempatan tersebut, sebagian besar Fraksi DPRD Kota Pariaman memberikan apresiasi kepada walikota bersama jajaran Pemerintah Kota Pariaman atas keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas laporan keuangan Kota Pariaman tahun anggaran 2015.

"Diharapkan hal ini bisa dipertahankan dan ditingkatkan untuk masa mendatang," ungkap Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar.

Pada kesempatan itu Mukhlis Rahman sampaikan apresiasi kepada DPRD Kota Pariaman atas kebersamaanya dalam pelaksanaan pembangunan.

"Untuk kepentingan rakyat sehingga pembahasan ranperda selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan," sebutnya.

Dikatakan, pelaksanaan APBD Kota Pariaman tahun anggaran 2015, selain memberikan pengalaman berharga, juga sebagai tantangan untuk bekerja lebih baik lagi kedepan.
 

"Dengan motivasi yang tinggi dan semangat kerja keras yang dilandasi komitmen untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," ucapnya.

Dia berharap kepada seluruh pimpinan SKPD dan jajaran Pemerintah Kota Pariaman agar lebih meningkatkan kinerja serta upaya pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengesahan ranperda tersebut dituangkan dalam nota kesepakatan antara Pemerintah Kota Pariaman dengan DPRD Kota Pariaman yang ditanda-tangani oleh walikota dan pimpinan DPRD. Selanjutnya ranperda tersebut disampaikan oleh Pemerintah Kota Pariaman ke Gubernur Sumbar untuk dievaluasi.

Doni
Mardison Jadwalkan Pembahasan 3 Ranperda dan Sejumlah Agenda DPRD



Menindaklanjuti rekomendasi dari Badan Legislasi Daerah mengenai 3 (tiga) Ranpeda Kota Pariaman yang dibahasnya beberapa hari lalu, Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Pariaman yang dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin langsung mengadakan rapat dengan agenda penjadwalan pembahasan 3 (tiga) Ranperda itu, Selasa (12/1) di Ruangan Rapat Gabungan DPRD Kota Pariaman, Manggung.

Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan, hasil kesepakatan dalam rapat Banmus tersebut yaitu Penyampaian Nota Penjelasan Walikota dilaksanakan pada Kamis 14 Januari 2016.

Penyampaian Pandangan Umum pada Jum’at 15 Januari 2016, dan Jawaban Walikota terhadap Pandangan Umum Fraksi pada Senin 18 Januari 2016. Dihari yang sama dilanjutkan dengan rapat paripurna internal pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

“Selanjutnya pembahasan kita agendakan lebih kurang selama 1 (satu) bulan, tanggal 24 s/d 23 Februari 2016. Pembahasan di tingkat pansus pada 24 Januari s/d 21 Februari 2015, kemudian dilanjutkan dengan laporan pansus ke fraksi dan rapat fraksi pada Senin 22 Februari 2016 dan Stemmotivering Insya Allah pada tanggal 23 Februari 2016,” ujar Mardison Mahyuddin.

Dikatakannya, DPRD Kota Pariaman berupaya bekerja dengan semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

"Memanfaatkan waktu selama satu tahun semaksimal mungkin dalam melaksanakan program kerja yang sudah disusun," imbuhnya.

Rapat tersebut tidak hanya mengagendakan pembahasan 3 (tiga) Ranperda, namun juga membahas rencana kerja DPRD Kota Pariaman selama 1 (satu) tahun.

Berikut 3 (tiga) Ranperda yang akan dibahas oleh DPRD Kota Pariaman :

1. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengeloaan Keuangan Daerah.

2. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Insdustri Daerah

3. Ranperda tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi


Don/OLP