Profesor Sri Zul Chairiyah Sebut Parpol Belum Serius Wujudkan Keterwakilan Perempuan
Profersor Sri Zul Chairiyah salah satu narasumber pada acara sosialisasi KPU Kota Pariaman tentang tentang penyelenggaraan Pemilu 2019. Turut menjadi narasumber Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dan pakar hukum tata negara dari Unand Khairul Fahmi.
Pariaman --- Guru besar Ilmu Politik Universitas Andalas, Sri Zul Chairiyah menyebut partai politik belum serius mewujudkan keterwakilan 30 persen perempuan di parlemen.

Dari hasil penelitian yang ia dilakukan pada partai politik di Sumatera Barat, ditemukan partai tidak memiliki program dan kegiatan meningkatkan kapasitas serta perekrutan perempuan dalam pemilu.

""Parpol tidak serius menerapkan aturan keterwakilan perempuan di parlemen. Padahal parpol mendapatkan dukungan dana dari APBD, alokasinya juga diperuntukan untuk pendidikan politik. Ini kan sudah ada solusinya," ujarnya di Pariaman, Selasa (28/11) siang

Menurutnya, dilihat dari hasil pemilihan umum legislatif 2004, 2009 dan 2014, menunjukan kebijakan afirmatif untuk meningkatkan keterwakilan politik berada dalam situasi dilematis.

Hal itu dikarenakan jumlah caleg perempuan yang terpilih masih jauh dari rata-rata 30 persen, dukungan pemilih terhadap terhadap caleg perempuan hingga pejabat publik masih kurang memahami atau menjadikan ketentuan keterwakilan perempuan sebagai syarat saja.

"Pengkaderan melalui pendidikan politik di partai politik tidak berjalan, sehingga pengurus dan anggota parpol minim idiologis dan kapasitas politik," sebutnya.

Ia menyarankan, caleg perempuan terus menggiatkan sosialisasi. Tidak usah menggunakan cost political yang besar, namun mengoptimalkan sosialisasi dengan masyarakat.

Selain itu, kata dia, menggunakan Vote Getter atau pengumpul suara untuk mendapatkan dukungan pemilih, itu penting dalam mendulang suara bagi caleg perempuan.

"Menggunakan pengaruh tokoh masyarakat untuk mendapatkan suara masih efektif digunakan," kata dia.

Sementara itu, kordiv perencanaan program dan data KPU Kota Pariaman Alfiandri Zaharmi mengatakan, KPU Kota Pariaman memiliki program kegiatan sosialisasi yang menyasar kelompok perempuan yang tergabung dalam organisasi perempuan atau bisa juga melibatkan pengurus partai politik perempuan di Kota Pariaman.

"Kita punya program sosialisasi pada tahapan pilkada dengan sasaran kelompok perempuan dan bisa juga melibatkan kader parpol perempuan," ujarnya.

Program tersebut, ulasnya, dilakukan karena KPU menyadari segmentasi perempuan penting untuk diberikan sosialisasi khusus tentang kepemiluan termasuk peningkatan kapasitas perempuan dalam politik. (Nanda)
Tingkatkan Keterwakilan di DPRD, Perempuan Pariaman Terima Pelatihan Politik
Wawako Genius Umar foto bersama dengan peserta pelatihan dan panitia
Pariaman --- Wakil Walikota Pariaman Genius Umar membuka secara langsung pelatihan peningkatan kapasitas perempuan dalam berpolitik yang diadakan di Aula BPKB Rawang Kota Pariaman.

Acara dihadiri Asisten Deputi Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak Nyimas Aulia, Kepala DP3AKB Kota Pariaman Alfian Harun, dengan narasumber Ruslan Ismail Mage dari Direktur Eksekutif Sipil Institut Jakarta yang merupakan mentor nasional motivator politik Indonesia.

Peserta merupakan para kader wanita dari organisasi perempuan, organisasi politik sebanyak 80 orang dengan metode ceramah, diskusi dan tanya jawab yang akan berlangsung selama dua hari pada 21 hingga 22 November 2017, Senin (21/11) lalu.

Genius Umar mengharapkan dengan diadakan acara itu akan melahirkan pemikiran-pemikiran baru untuk kemajuan perempuan, sehingga tercapai dua aspek yakni perempuan sebagai pencegah konflik dan perempuan sebagai penggiat perdamaian, dan mampu aktif ke tingkat perwakilan rakyat dimana saat ini hanya satu orang perempuan yang menjadi anggota DPRD di Kota Pariaman dengan persentase 5 persen.

"Jumlah perempuan di dalam pengambilan kebijakan masih sangat rendah bila dilihat dari kuota 30 persen yang telah diamanahkan undang-undang, DPRD Kota Pariaman memiliki angka keterwakilan perempuan sangat kecil," terangnya.

Namun, sebut Genius, melihat respon, baik laki-laki maupun perempuan pada pemilu 2014 lalu, pihaknya yakin kuota 30 persen perempuan dalam legislatif dapat diwujudkan, minimal ada keterwakilan lebih besar kaum perempuan dari sebelumnya.

Kegiatan itu bertujuan untuk memberikan motivasi kepada perempuan calon legislatif pada pemilu tahun 2019 mendatang serta pentingnya pendidikan politik bagi perempuan.  (TKIP DP3AKB)
Ketua KPU Akui Tensi Politik Pariaman Tinggi Seiring Pilwako dan Pileg 2019

Gandoriah ---- Ratusan masyarakat Kota Pariaman ikuti jalan santai dalam rangka Gerakan Sadar Pilkada Serentak Tahun 2018 di Pantai Gandoriah, Kota Pariaman, Minggu (29/10) pagi. Acara tersebut digagas oleh KPU RI yang serentak dilaksanakan di 171 kota/kabupaten/provinsi yang akan menghelat Pilkada serentak 2018 di seluruh Indonesia.

Jalan santai dimulai dari halaman balaikota Pariaman melewati jalan utama di Pariaman seperti jalan Imam Bonjol, jalan Sudirman, jalan SB Alamsyah dan berakhir di tugu perjuangan Angkatan Laut Pariaman.

Jalan santai dalam rangka gerakan sadar pilkada serentak tahun 2018, 15 perwakilan partai politik peserta pemilu tingkat Kota Pariaman juga menyerahkan bendera parpol peserta pemilu 2014 dari perwakilan pengurus parpol kepada KPU Kota Pariaman dan Panwaslu Kota Pariaman yang melambangkan parpol di Kota Pariaman siap melaksanakan pilkada serentak 2018 dan pemilu legislatif 2019.

Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria mengatakan, jalan santai yang dilaksanakan merupakan langkah KPU untuk mendorong kesadaran masyarakat bahwa pemilu adalah salah satu instumen hak politik yang harus digunakan.

"KPU memiliki tugas memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa memberikan hak suara pada bilik suara adalah hal yang sakral, karena merupakan bentuk perpindahan kekuasaan dari rakyat kepada calon yang didukung. Mengikuti dengan memberikan suara pada pilkada ataupun pemilu, berarti masyarakat menggunakan haknya yang diatur oleh konstitusi," ujarnya.

Ia mengatakan, beririgannya pelaksanaan pilkada serentak 2018 dan pemilu legislatif 2019 disadari akan meningkatkan tensi politik. Sehingga, kata dia, KPU Kota Pariaman memastikan sangat penting profesionalitas pelaksanaan dengan pelayanan yang sama kepada seluruh peserta pemilu legislatif dan pilkada serentak.

"Penyelenggara dalam hal ini KPU berkomitmen menyelenggarakan pilkada dengan profesional, melayani dengan adil. Namun masyarakat harus menjaga agar tensi politik tetap baik," ulasnya.

Sebelumnya, kata Boedi, KPU Kota Pariaman telah meluncurkan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

Sementara, Wakil Walikota Pariaman Genius Umar mengatakan masyarakat Pariaman harus mengedepankan rasa "badunsanak" dalam menjalani agenda politik pilkada walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

"Masyarakat harus memanfaatkan energi positif untuk membangun Kota Pariaman, bukan menyebar kampanye hoax yang justu memecah belah rasa badunsak itu. Memanfaatkan penggunaan energi positif dengan memberikan pujian kepada seluruh pasangan calon pada pilkada bukan menyebut keburukannya dan menyebar informasi hoax," ujarnya.

Menurutnya, seluruh bakal calon yang berasal dari baik yang menetap dari Kota Pariaman ataupun diperantauan adalah putra terbaik Pariaman yang memiliki keinginan membangun Pariaman ke depan.

"Semua bakal calon memiliki niat untuk membangun kota Pariaman, bukan hanya yang di Kota Pariaman saja, yang diperantauan pun memiliki keinginan bagaimana Pariaman lebih baik kedepan," ungkapnya.

Kegiatan tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo, kordiv teknis KPU Sumatera Barat Mufti Syarfie, kordiv hukum Bawaslu Sumatera Barat Nurhayati dan ketua parpol se Kota Pariaman. (Nanda)
[Depth Report] Mukhlis, Genius dan Etika Politik Jelang Pilwako

~Semua calon ingin dapat dukungan dari walikota Mukhlis Rahman. Mukhlis dinilai akan netral karena tidak mau terjebak dan ditarik-tarik ke politik.

~
Pilkada serentak 2018 batu loncatan bagi setiap parpol jelang pileg dan pilpres 2019. Semua daerah menghelat pilkada, masuk radar DPP setiap parpol.

Pariaman --- Wakil Walikota Pariaman Genius Umar mengimbau masyarakat Pariaman agar tidak terpecah oleh kepentingan politik jelang Pilwako Pariaman 2018. Semua calon, kata Genius, sejatinya bersaudara dan merupakan putra terbaik milik Kota Pariaman saat ini.

"Calon yang perantauan pulang ingin mengabdi, sama dengan calon yang saat ini berdomisili di kampung. Niat mereka baik untuk membangun Pariaman. Kita wujudkan Pilwako Pariaman badunsanak, sesama dunsanak tentu tidak ingin persaudaraannya terpecah oleh politik," ungkap Genius di Pantai Gandoriah, Minggu (29/10), menyikapi mulai memanasnya suhu politik jelang Pilwako Pariaman 2018. Komentar itu ia lontarkan selaku wakil walikota yang berketetapan hati ingin menjaga suasana kondusif demi lancarnya pembangunan di Kota Pariaman jelang pilkada.

Terkait fenomena ASN yang memiliki orientasi politik dalam setiap pilkada, Genius mengingatkan agar hal tersebut segera dihentikan. ASN di lingkungan Pemko Pariaman, sebut Genius, harus netral dan tidak boleh menceburkan diri dalam politik praktis karena hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang ASN.

"Tidak boleh mengkampanyekan salah satu calon apalagi hingga menjelekan calon lain. ASN harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakat. Sikap netral suatu keharusan," sambung Genius.

Maraknya penggunaan media sosial di kalangan masyarakat saat ini, imbuh Genius, membuat lalu lalang informasi tak lagi bisa dibendung. Banyak informasi hoax yang sengaja ditebarkan guna memecah belah masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat diminta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya.

"Ini sudah menjadi fenomena nasional jelang pemilu/pilkada, kemarin kita (kepala daerah se Indonesia) sempat bahas serius dengan Mendagri. Memang faktanya informasi hoax sangat marak dihembuskan jelang pilkada. Hal ini jangan sampai terjadi di Pariaman. Semua pihak diharapkan bersama-sama menangkal informasi hoax. Selaku masyarakat yang cerdas, saya pikir warga Pariaman punya filter yang baik, dan tahu informasi dari media mana yang harus dipercaya dan terverifikasi," jelasnya.

Sementara, mengenai peran partai politik yang sangat menentukan dalam penentuan bakal calon yang akan diusung dalam pilkada, disadari Genius begitu vital. Oleh karena itu, ia mengajak setiap parpol mampu menjaring yang terbaik sehingga pada akhirnya memilih para calon yang berintegritas, diterima semua kalangan dan berjiwa nasionalis.

"Yang akan melahirkan pemimpin Pariaman yang berkualitas. Saya pikir selama ini (dua pilwako sebelumnya), sejumlah parpol di Pariaman sudah melakukan hal yang positif dalam mengusung pasangan calon. Parpol tentunya akan mengusung pasangan calon berdasarkan kompetensi, pengalaman dan paham akan pemerintahan. Parpol tentunya tidak akan gegabah karena pilkada serentak sejalan dengan pileg dan pilpres 2019," akunya.

Selaku wakil walikota Pariaman yang masih menjabat hingga hari ini, Genius juga mengajak kepada setiap para bakal calon agar mampu mengedukasi masyarakat dalam setiap pertemuan politik. Jangan saling menjelekkan yang nantinya membuat masyarakat terkotak-kotak dan pada akhirnya menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Para kandidat menurutnya harus mampu mensosialisasikan program kerja, visi misi dan akan dibawa kemana Kota Pariaman jika ia terpilih nantinya.

"Dalam politik tentu ada etikanya. Mari sama-sama kita jaga Pariaman yang kondusif, Pariaman yang badunsanak jelang Pilwako Pariaman 2018. Pilwako bukan untuk memecah belah, tapi memilih pemimpin yang berkualitas demi kelangsungan pembangunan Pariaman ke depan," pungkasnya.

Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria mengatakan, penjaringan balon oleh parpol untuk diusung di Pilwako Pariaman 2018, salah satu bentuk uji publik. Masyarakat akan menilai sejauh mana parpol tersebut mampu menjaring balon yang berkualitas dan memiliki kompetensi seorang pemimpin.

Pihaknya mengajak semua unsur masyarakat bersama-sama mewujudkan pilkada serentak yang berkualitas. Tanpa keterlibatan semua pihak, mustahil bagi KPU untuk mewujudaknnya.

Karena semakin dekatnya memasuki tahapan pendaftaran calon--8 hingga 10 Januari 2018--Boedi berharap parpol sudah melakukan persiapan yang matang dalam melakukan penjaringan. Ia menilai semakin cepat pasangan calon dideklarasikan oleh parpol, akan semakin baik bagi masyarakat selaku pemilih.

"Namun kita tentu tidak bisa mencampuri urusan partai. Semakin cepat semakin baik bagi masyarakat," katanya.

Dihubungi terpisah, pengamat politik Ajo Syahril Amiruddin, mengatakan, hingga saat ini belum satu pun parpol berani mengumumkan pasangan calon, meski tahap demi tahapan Pilkada Pariaman 2018 sudah dilalui.

Menurutnya, ada kegamangan dari para pasangan calon jika tidak mendapat dukungan dari walikota saat ini, Mukhlis Rahman.

"Semua bakal calon semuanya ingin dukungan Mukhlis. Bahkan hingga ada yang mengklaim. Saya pikir, hingga saat ini belum ada calon yang didukungnya, karena Mukhlis ingin menjaga suasana politik yang kondusif, dan menyangkut nama baiknya," ungkap Ajo Syahril.

Oleh sebab itu, ia mengatakan agar para calon jangan terlalu berharap dukungan Mukhlis jika ingin maju di Pilkada Pariaman.

"Perbanyak basis dukungan. Rangkul semua lapisan masyarakat. Jika berharap mendapat dukungan Mukhlis, tentu tidak mudah, sebab semua calon yang akan bertarung punya hubungan yang baik dengannya. Saya pikir Mukhlis tidak akan merusak hubungan tersebut demi kepentingan politik yang menguntungkan bagi calon tersebut," tutur tenaga ahli DPR RI itu.

Politisi PAN itu bahkan menilai akan banyak kejutan sebelum paslon didaftarkan ke KPU.

"Politik itu dinamis, belum ada paslon yang final. Katakanlah informasi calon si A dengan si B sudah deal sebagai cawako dan cawawako, telah dikonsumsi publik. Di tengah jalan bisa saja berubah karena adanya kepentingan politik yang lain oleh parpol pengusung," sebut mantan calon wakil walikota Pariaman dan mantan anggota DPRD Sumbar itu.

Pengusungan calon oleh partai politik, imbuh Ajo Syahril, dominan ditentukan oleh para elite politik di tingkat DPP, tidak sebatas tingkat DPC dan DPW. Parpol di tingkat pusat, menurutnya tidak akan gegabah menentukan paslon karena pertarungannya hingga pileg dan pilpres 2019.

"Pilkada serentak 2018 merupakan batu loncatan bagi parpol. Seluruh daerah Indonesia yang menghelat pilkada serentak 2018, dalam radar DPP setiap parpol," ujar Ajo Syahril meyakini. (OLP)
Genius-Mardison Vs Mahyudin-Ridwan, Azwin Amir Tiarap?

Pariaman -- Desas-desus akan berpasangannya Genius Umar-Mardison Mahyuddin dari koalisi tiga parpol Golkar-PAN-PBB dan wacana akan berkoalisinya Gerindra dengan PKS yang akan mengusung Mahyudin-M Ridwan, menurut salah seorang pengamat politik di Pariaman, Zulbahri, tidak akan menyurutkan niat Azwin Amir maju sebagai calon walikota.

"Azwin Amir tidak akan tiarap. Masih ada koalisi beberapa partai lagi yang tersisa," sebut Zulbahri, di Pariaman, Kamis (24/8).

Ia memprediksi kontestasi Pilkada Pariaman 2018 hampir dipastikan paling banyak oleh tiga pasang calon tanpa calon dari perseorangan atau independen.

Dari ketiga calon tersebut, kata dia, pasangan Genius-Mardison, Mahyudin-M Ridwan lah yang akan bertarung dalam tempo tinggi. Masing-masing tidak boleh lengah. Kedua pasangan calon itu jika jadi terealisasi, dia nilai sengit karena telah memiliki jaringan pemilih berdasarkan emosional dan primordial.

"Mahyudin sudah pernah menjabat walikota dan punya pemilih tradisional yang loyal, sedangkan PKS juga memiliki aleh lungguak (dasar) suara yang jelas," sambungnya.

Kendala satu-satunya yang akan menghambat koalisi tersebut, menurutnya adalah restu dari Partai Gerindra. Partai Gerindra sebagai pemenang kedua pemilu legislatif 2014 di Pariaman, tentu akan berupaya mengusung kadernya sendiri. Namun Gerindra selaku partai politik juga mesti realistis menyikapi keadaan jika kadernya dinilai belum cukup mampu bersaing dalam konteks pilkada.

"Tujuan berpolitik itu kan merebut kekuasaan. Saya kira Gerindra akhirnya akan realistis jika memang kadernya dinilai belum mampu bersaing. Di sini saya rasa bisa saja Mahyudin yang diusung," tuturnya.

Hal itu kata dia cukup mendasar mengingat solidnya hubungan Gerindra-PKS tingkat pusat yang mungkin pada akhirnya menjatuhkan pilihan mereka. PKS yang getol mengusung M Ridwan untuk dipasangkan dengan Mahyudin, berkemungkinan akan dipermulus oleh pengaruh kader PKS di tingkat pusat dengan konco politiknya Gerindra.

Sedangkan Azwin Amir dia nilai akan sulit memenangkan pilkada, mengingat pengemasan politik yang dilakukan Azwin Amir bersama timnya belum menyasar berbagai lini.

Kata dia, dalam konteks pilkada, komunikasi politik yang bersifat elitis mesti sejalan dengan komunikasi publik yang bersifat humanis.

"Azwin Amir jauh tertinggal karena kurangnya komunikasi publik. Mereka tidak memanfaatkan pengaruh media massa dalam perang gagasan. Padahal menurut hasil riset dan pakar komunikasi di Indonesia, pengaruh media mencapai 60 persen mempengaruhi opini publik," terangnya.

Genius-Mardison, sambung Zulbahri, diuntungkan dengan statusnya saat ini. Mereka figur sentral di Pariaman. Selain sebagai sosok populer, lajunya pembangunan di Pariaman akan menguntungkan bagi keduanya.

"Apa yang dilihat masyarakat saat ini dan yang merasa puas dengan kinerja pemerintahan, adalah suara dasar bagi mereka. Belum lagi jaringan pemilih primordial. Sebagai putra asli daerah pasangan itu sangat diuntungkan," sebutnya.

Kelebihan lain Genius-Mardison, ada pada sosok Genius yang telah dinilai publik sebagai pemimpin muda pembawa perubahan. Mereka berdua juga sering tampil di media massa berpengaruh dengan asumsi positif.

Sedangkan pengamat politik nasional asal Pariaman Indra Jaya Piliang, memprediksi Pilkada Pariaman 2018--oleh para calon--minim perang gagasan. Padahal menurutnya, pemilih Pariaman saat ini mayoritas kalangan muda dan pemilih pemula, sudah rasional dalam menjatuhkan pilihan politik.

"Jumlahnya dominan. Perang gagasan sangat diperlukan untuk pemilih rasional. Hal ini para kandidat bisa memanfaat media, baik media massa maupun media sosial," ujarnya.

Indra berpendapat, saat ini kalangan pemilih rasional masih banyak yang belum menentukan sikap politik. Mereka memilih berdasarkan kapasitas calon, bukan berdasarkan emosional.

Dari data yang dihimpun wartawan di lapangan, pemilih rasional di dominasi oleh generasi milenial dan generasi Z. Rentang kelahiran 1976-1986 dan 1987-2000. Kalangan tersebut dinilai kritis dalam menjatuhkan pilihan politik. Kalangan tersebut sangat aktif di media sosial.

Sedangkan untuk pemilih rasional berdasarkan kecamatan, Kecamatan Pariaman Tengah mendominasi. Pemilih Pariaman Tengah sebagai pusat kota, sejak Pilkada pertama 2008 paling menentukan. (OLP)
Duel Maut Genius-Mardison Vs Mahyudin-Ridwan?
Ilustrasi. Foto: Istimewa
Pariaman -- Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengaku sudah mendapatkan surat rekomendasi dari DPP Partai Golkar sebagai calon resmi dari partai berlambang pohon beringin itu pada Pilkada Pariaman 2018 mendatang. Bahkan surat rekomendasi tersebut tertera dua nama---untuk pasangan calon walikota dan wakil walikota.

Surat rekomendasi pasangan calon yang ditandatangani oleh Setya Novanto itu saat ini telah berada di tangan Mardison dan calon pasangannya. Siapa nama pasangannya tersebut, Mardison masih merahasiakannya hingga deklarasi resmi pada pertengahan bulan September 2017 mendatang.

"Deklarasi pasangan calon akan digelar pada bulan September nanti, bertempat di Pantai Gandoriah atau di Kantor DPD Golkar Kota Pariaman, mengundang masyarakat dan pengurus Golkar pusat dan provinsi. Lokasi jadwal pastinya masih menunggu kepulangan Ketua DPD Partai Golkar Sumbar Hendra Irwan Rahim dari tanah suci," ujar Ketua DPRD Kota Pariaman itu, di Jakarta, Rabu (23/8) melalui sambungan telepon dari Pariaman.

Sembari menunggu deklarasi, pihak Golkar akan menguatkan koalisi lintas partai pendukung dengan beberapa partai politik di Pariaman di atas surat perjanjian politik yang disahkan oleh notaris.

"Selain kontrak politik dengan sesama partai pengusung, pasangan calon juga akan meneken kontrak politik, tentunya yang baik-baik dan demi kepentingan masyarakat," ungkapnya.

Dari pengamatan wartawan di lapangan, sebagai gambaran, Mardison Mahyuddin bekemungkinan akan maju sebagai wakil walikota berpasangan dengan Genius Umar yang terlebih dahulu telah diusung oleh koalisi PAN dan PBB.

Koalisi parpol Golkar-PAN-PBB disinyalir akan terbentuk dengan pasangan calon Genius Umar-Mardison Mahyuddin yang berkemungkinan disingkat GEMAR.

Jika prediksi tersebut benar, popularitas dan tingkat keterpilihan GEMAR akan sulit dibendung oleh lawan politik head to head. Munculnya wacana Mahyuddin-M Ridwan dengan koalisi Gerindra-PKS dinilai akan menjadi lawan serius bagi GEMAR jika seluruh kader di tubuh Gerindra kompak.

Mahyuddin sendiri jika benar diusung oleh Gerindra, akan sulit menyatukan kader partai besutan Prabowo itu yang merasa terpinggirkan. Kader Gerindra yang 'berdarah' membesarkan partai, dinilai belum rela 'kendaraannya' dipakai oleh Mahyudin yang dinilai punya reputasi 'tidak setia' pada satu partai politik.

Di lain pihak, papol seperti NasDem, Hanura, PDIP kecuali PPP, sangat memungkinkan membangun kekuatan baru jika GEMAR terwujud dan koalisi Gerindra-PKS mengusung Mahyudin-M Ridwan. Di sana ada sejumlah nama bakal calon. Sebut saja Azwin Amir, Edison TRD, dan memungkinkan M Saban--selaku kader Gerindra yang kecewa--maju dari parpol selain Gerindra. M Saban tentu akan membawa sebagian gerbong Partai Gerindra jika ia memutuskan maju bukan dari partai dimana ia menjadi dewan penasehatnya itu.

Jika pasangan calon pada Pilkada Pariaman 2018 mendatang tiga pasang dimana GEMAR dan Mahyudin-M Ridwan ada di dalamnya, dipastikan Pilkada Pariaman berlangsung sengit. Banyak hal yang dipertaruhkan dalam kontestasi politik khususnya oleh dua pasang calon tersebut.

Genius selaku ASN yang wajib berhenti jika maju pilkada dengan Mardison pasangannya--juga mundur di dewan-- akan bertarung hingga titik darah penghabisan. Mereka sadar konsekwensi dari keputusan politiknya maju pilkada.

Pun demikian dengan Mahyudin. Selaku mantan walikota dan mantan calon walikota, pertaruhan gengsi dan harga diri merupakan harga mati. Ia tidak mau kalah lagi. Kekalahan dalam satu kali pilkada dan dua kali pemilu legislatif, telah memukulnya. Sakitnya jangan ditanya. Jika Pilkada Pariaman 2018 tidak memenangkannya, ia akan sulit bangkit kembali. Bisa saja politik menjadi trauma dalam hidupnya.

Pilkada Pariaman 2018 sarat kemungkinan. Segala sesuatu bisa saja terjadi. (OLP)
Pilkada dan Anonim



Pilkada dan anonim. Akun anonim biasanya dihandle oleh orang yang berkiprah dan banyak tahu, atau orang yang memihak kepada salah satu kandidat. Banyak bermunculan jelang perhelatan politik di media sosial. Hampir merata di seluruh Indonesia. Anonim terstruktur dan sistematis konon dibiayai dalam beberapa kasus seperti Pilpres dan pemilihan kepala daerah di wilayah basah (baca kota besar dengan SDA/PAD besar).

Fenomena tersebut terlihat lazim dan sah karena tersedianya ruang untuk itu, seperti medsos facebook dan twitter yang lazim digunakan di tanah air. Siapa dibalik anonim biasanya mudah ditebak secara umum dari kemana keberpihakannya. Akun anonim sengaja dibuat untuk mengendors salah satu calon dan mengkerdilkan lawan politiknya.

Trust publik sempat terbentuk oleh hadirnya anonim @triomacan2000 di twitter yang acap kali mentwit rahasia dibalik kasus besar. Followernya saat itu hingga ratusan ribu. Semakin hari @triomacan2000 makin berpengaruh. Awalnya dia endors Jokowi, kemudian beralih ke Foke di Pilgub DKI. Ketidak konsistenan @triomacan2000 ada yang menyebut disebabkan money oriented, tergantung siapa yang bayar. Kiprah @triomacan2000 berakhir pasca tertangkap tangannya admin akun tersebut saat dijebak uang "86" senilai Rp50 juta. Dia dituduh melakukan pemerasan yang menghantar pentolannya ke hotel prodeo.

Sejak peristiwa itu, anonim sudah tidak lagi dipercaya sebagai pembawa misi "putih" dalam politik. Citra anonim seketika runtuh dengan tertangkapnya komplotan admin dibalik akun @triomacan2000.

Pada Pilkada Padangpariaman lalu, banyak sekali akun anonim bertebaran di ranah facebook. Umum dari postingannya menguliti lawan politik. Banyak pihak panas kuping dibuatnya. Untuk membuktikan siapa dibalik akun tersebut hingga kini publik hanya mereka-reka sebatas kecurigaan saja. Sejumlah nama diyakini, tapi sangat sulit untuk membuktikan.

Di era digital sebenarnya tidaklah terlalu sulit mengetahui siapa dibalik anonim berdasarkan internet portokol yang digunakan pengguna. Sejumlah aplikasi bisa melacaknya. Dedi Corbuzier pernah menangkap pelaku anonim yang mencemarkan nama baiknya dengan tekhnik tersebut.

Sejauh kiprah anonim di tahap yang wajar, sah-sah saja. Tapi jika hingga memfitnah, memeras bahkan hingga mencemarkan nama baik sesorang tentu akan berhadapan dengan UU ITE. Anonim yang menyangka dirinya aman berlindung dibalik zirah akun palsu begitu mudah dikuliti dengan tekhnologi ITE sederhana.

Keberadaan anonim dalam mengendors salah satu calon juga dianggap negatif jika dia menjelekan/mengkerdilkan calon lain. Petaka bagi calon yang dia usung. Simpati yang seharusnya beralamat kepada orang yang diendorsnya jadi berbalik arah. Jadi, di dunia maya juga dituntut semangat sportifitas.

OLP

Talenta Politik Masyarakat Piaman Rahim Pemimpin Berkualitas



Tema diskusi Pilkada Pariaman 2018 yang masuki tahapan 2017 selalu topik diskusi paling hot di palanta/lapau samping Bank Nagari Pariaman dan sejumlah lapau (kedai) lainnya. Saya juga heran kenapa masyarakat begitu antusias membahas topik politik dibanding ekonomi.

Sebagai warga Pariaman, acapkali saya bertandang ke lapau-lapau yang jumlahnya mendekati 1000 di Pariaman. 10 persen dari jumlah di atas paling tidak pernah saya kunjungi. Topik politik bagi masyarakat pembahasan terpanas disamping nomor buntut. Ya! Togel, di saat maraknya dulu.

Kota Pariaman berpenduduk lebih kurang 95 ribu jiwa dikenal masyarakat egaliter. Penganut paham matriakat atau persekutuan kekerabatan garis turunan ibu. Peran mamak (saudara ibu) diperbolehkan melakukan intervensi dalam tiap keluarga, sedangkan apak (saudara ayah) punya peran sekedar saja atau caliak-caliak jauah.

Saya sering mendengar, untuk mendapatkan masa pemilih diperlukan trik tertentu bagi petarung politik. Pemilih di Pariaman mesti dibawa beriring. Artinya calon tidak boleh terlalu di depan atau berada di belakang. Konstruksi building politik sosial di Pariaman adalah bahan kajian tiada habisnya. Dia unik, spesifik dan tidak ditemukan di daerah lain.

Tidak ongeh, tidak asli Piaman. Kalimat itu sebenarnya membanggakan karena bukti tiap individu di Pariaman ingin selalu berada setara di strata sosial dan strata politik. Punya jiwa kompetisi. Di sinilah rumitnya formulasi menjaring masa pemilih di Pariaman.

Orang Pariaman dikenal bangga dibawa serta atau disatosakakikan. Bagi mereka itu sebuah penghormatan di atas value. Pernah saya dengar seorang tokoh masyarakat paling tegas, keras kepala dan penentang kepala daerah di awal tahun 2000-an, lunak dalam sekejap setelah mendapat bisikan dari temannya kepada kepala daerah tersebut.

"Menjinakan si 'anu' cukup berhenti di depan rumahnya, pangku dia dan puji di depan para pejabat dan masyarakat. Pak bupati kalau lewat depan rumahnya paling tidak tiga mobil yang berisi beberapa kepala dinas," anjuran manjur.

Dia melunak dan menjadi pembela paling setia sang kepala daerah tadi hingga akhir hayatnya. Rumus sederhana dan berbeda-beda untuk tiap orang.

Ada yang merangkulnya dengan diajak ngobrol, dikasih duit, dimintai nasehat meski tak dilaksanakan. Bahkan cukup dengan memberi cideramata, sebut saja dari luardaerah atau luarnegeri meski harganya tidak sampai sejuta mampu jadi alat penaut.

Tapi jika para calon tidak arif akan psikologi sosial masyarakat Pariaman, dalam sekejap dia akan jadi bualan-bulanan para calon pemilih bagai itik kecebur di sungai Amazon berisi ratusan piranha dada merah. Sang calon akan tinggal bulunya saja lagi olehnya.

Survey selalu meleset di Pariaman.

Dalam setiap Pilkada Kota Pariaman hasil survey yang dilakukan lembaga kredibel selalu meleset. Itu data terverifikasi sejak dua kali Pilkada.

Survey hanya bisa membuktikan para calon paling dominan yang akan bertarung dengan sengit.

Perihal ini, survey sangat perlu dilakukan untuk melihat dominasi para calon di Pilkada. Jika dia masuk dua kandidat terkuat, masing calon tidak boleh lengah sedikitpun. Politik uang bisa mengambil peran. Politik uang hanya akan memenangkan dua calon dominan, bagi yang tidak jangan pernah berniat membeli suara masyarakat Pariaman. Mereka selalu memilih yang terbaik, dan uang adalah rejeki yang sulit ditolak.

Masyarakat Pariaman secara genetik punya talenta manajemen konflik. Manajemen konflik yang tercipta di tengah masyarakat mengundang para calon kelas bulu ikut bertarung untuk meramaikan Pilkada karena mereka meyakini peluangnya terbuka lebar. Sebuah jebakan akurasi tinggi.

Bagi saya pribadi, hemat saya, idealnya Pilkada ke depan menemukan nuansa berbeda. Ada hal-hal yang tidak baik dilakukan selama ini selayaknya ditinggalkan. Baik oleh masyarakat pemilih maupun para calon. Kita mesti belajar demokrasi cerdas, demokrasi bermartabat sebagai rahim lahirnya pemimpin berkualitas.

Hal demikian sangat perlu dilakukan mengingat kultur budaya leluhur kita masyarakat minangkabau pencetak sumber daya manusia unggul semestinya harus dikembalikan.

Pola demokrasi langsung jangan menjadi alat perusak tatanan sosial masyarakat. Demokrasi langsung jangan membablaskan egaliter santun yang kita miliki.

OLP


Genius: Landasan Politik di Minangkabau Kedepankan Musyawarah Mufakat



Wakil Walikota Pariaman Genius Umar mengatakan bahwa pendidikan politik penting untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap politik.

Kalimat tersebut dia sampaikan pada acara pembukaan acara dialog politik bersama pimpinan partai politik, ormas dan tokoh masyarakat di aula pertemuan Hotel Cassandra Kota Pariaman, Selasa (29/3).

“Sebetulnya nenek moyang kita sudah mengedepankan musyawarah dan mufakat sebagai landasan politik di Minangkabau, sehingga setiap pemimpin merupakan pilihan masyarakat,” kata Genius.

Demokrasi langsung yang dipakai sekarang ini dalam memilih pemimpin, kata dia, dipadukan oleh masyarakat Sumatera Barat dengan musyawarah, sehingga muncul istilah pemilihan badunsanak.

Ketua penyelenggara, Chairina Anwar, menyampaikan bahwa dengan terselenggaranya dialog itu diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan terhadap sistem, etika dan budaya politik di daerah dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi yang aman, tertib dan damai.

Dialog yang diikuti oleh 100 orang peserta itu terdiri dari pimpinan parpol, ormas, dan tokoh masyarakat se-Kota Pariaman.

Hadir sebagai pemateri Dekan FISIP UNAND Prof. Nusyirwan Effendi.

"Kegiatan ini bermaksud untuk meningkatkan pemahaman serta pengetahuan terhadap proses demokrasi  di daerah. Dialog ini diselenggarakan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pariaman," kata Chairina.

TIM


Inginkan Pariaman Lebih Maju, IJP Kembali akan Calonkan Diri



Kepala Staf Khusus Kemenpan RB RI, Indra Jaya Piliang (IJP) menepis isu deklarasi pasangan lawas IJP-JOSS (Joserizal) di Pulau Bando untuk kembali maju di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Pariaman 2018.

"Kami hanya silaturahmi dan liburan bersama adik-adik tim IJP-JOSS Alang Babega. Kemudian informasi itu viral melalui postingan di sosmed," kata IJP di Hotel Al Madina, Bypass, Pariaman, Minggu (24/1).

Meski demikian dia tidak menampik ingin mencalonkan diri kembali sebagai calon walikota (cawako) Pariaman jika diinginkan oleh masyarakat.

"Ada desakan-desakan dari masyarakat agar saya maju kembali mencalonkan diri. Masyarakat menilai ada beberapa program pemerintahan yang masih jalan ditempat," kata dia.

Menurut dia, kemajuan Pariaman di bidang pariwisata patut diacungi jempol demikian juga program bis sekolah gratis.

"Kota Pariaman sekarang bagus terutama di bidang pariwisata yang juga merupakan visi misi saya ketika maju dulu. Namun hingga kini pemerintah belum memikirkan akan membuat sebuah universitas di Pariaman," imbuhnya.

Masih kata IJP, jika masyarakat mempercayainya memimpin Kota Pariaman, dengan koneksi yang dimilikinya di tingkat pusat, hal itu akan terwujud (mendirikan universitas).

"Saya akan menjadikan Kota Pariaman sebagai kota wisata dan pusat pendidikan yang kuat untuk menopang sektor lainnya. Saya sekarang bukan orang politik, saya sekarang orang pemerintahan," dia menegaskan.

Pembangunan yang dilakukan pemerintahan Mukhlis-Genius saat ini dia akui membanggakan dirinya.

"Saya terus pantau perkembangan Kota Pariaman. Pariaman harus lebih maju lagi dari sekarang," pungkasnya.

OLP
Golkar Pecah! Kantor Golkar Sumbar Dijaga Brimob
  


Padang, 14/4  Kantor DPD Partai Golkar Sumbar yang berada di Jalan Rasuna Said Padang mendapat pengawalan dari Brimob Polda Sumbar. 

Dari pantauan wartawan di lapangan terlihat beberapa orang personel Brimob Polda Sumbar bersenjata siaga menjaga kantor Golkar Sumbar termasuk beberapa unit mobil milik Brimob. Sementara di DPD Golkar Sumbar tidak satu pun petinggi partai ada di sana.
 
     "Kami berjaga di sini mulai dari pagi hingga pukul 20.00 WIB," kata Andi salah seorang anggota Brimob Polda Sumbar.
 
     Ia menjelaskan, meski permintaan pengaman dari Golkar Sumbar kepada Polda Sumbar sudah sejak Senin (13/4), namun pengamanan baru diberikan Rabu setelahnya. 
 
     Kalau ada orang datang dengan cara baik dan maksud baik, mereka menerimanya dengan baik pula. "Tapi kalau dari awal datang memperlihatkan gelegat yang tidak baik, maka mereka akan segera diamankan," ungkapnya.
 
     Plt Ketua DPD I Golkar Sumbar Yan Hiksas versi kubu Agung ketika diminta komentar tentang pengamanan Brimob di DPD mengatakan itu sangat keterlaluan.
 "Seolah-olah akan ada yang menyerang saja. Itu terlalu berlebihan," katanya.
 
    DZ
Fenomena Caleg Jelang Pemilu




Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang selalu di amalkan walaupun cupu. Ilmu pengetahuan yang luas jika diaplikasikan tentu punya dampak bagi peradaban, meskipun dalam ruang lingkup terkecil sekalipun. Adapula kalangan berilmu yang menyalahgunakan ilmu yang mereka miliki untuk mengendalikan orang disekitarnya sesuai kehendak. Kemudian adapula kalangan berilmu yang berperilaku menyimpang jika diberi amanah. Jika demikian punah sudah sebuah peradaban.

Ilmu yang dimaksud diatas tentu bukanlah ilmu perdukunan atau ilmu capak-capak, ambuih-ambuih sebagaimana layaknya lakonan para dukun. Ilmu yang saya maksud adalah dalam artian yang sesungguhnya, yaitu ilmu pengetahuan ilmiah yang mencakup segala sektor dan lini disiplin ilmu.

Dalam mengelola sebuah jabatan sangat diperlukan penguasaan ilmu tekhnis terkait jabatan yang akan di handle oleh sipengemban jabatan tersebut. Misalkan jabatan seorang kepala desa, minimal mereka mampu berkomunikasi dengan baik, punya dasar ilmu psikologi massa untuk memahami karakter masyarakat yang dia pimpin. Kemudian baru dasar ilmu tata kelola pemerintahan. Biasanya, sangat jarang masyarakat salah dalam memilih orang yang akan memimpin mereka. Semakin tinggi SDM masyarakat, semakin tinggi pula kriteria yang musti dipenuhi untuk calon pemimpin mereka. Hal itu berlaku vertikal untuk jabatan keatasnya, hingga dalam memilih Presiden.

Calon pemimpin mustilah pribadi yang punya jiwa petarung tinggi. Punya pondasi cita-cita, yang musti pandai pula mereka utarakan pada calon konstituennya. Calon pemimpin yang akan jadi, selalu memiliki sikap orisinil, satu kata satu perbuatan. Pencitraan boleh-boleh saja asalkan jangan memanipulasi opini publik. Hal ini perlu saya tulis mengingat di tahun 2014 ini kita memasuki tahun politik. Kita akan memilih wakil kita untuk duduk di DPRD Kota/Kabupaten, Provinsi, DPR-RI dan DPD-RI. Setelahnya kita juga akan memilih orang nomor satu di Republik ini.

Dalam teori propaganda politik dikenal istilah OKO (Opini Kontra Opini). OKO adalah permainan psikologi massa tingkat tinggi untuk menciptakan sebuah sudut pandang politik pada satu figur tokoh yang dimainkan. OKO adalah sebagai bentuk mesin potensial dalam dunia politik demi tujuan politik yang lebih besar pula. Mereka melakukan dengan sistemik berharap menuai hasil empirik. Bagaimana jika permainan OKO menjual figur polesan? Bagaimana kita bisa tahu bahwa figur tersebut sosok ideal sebagaimana pencitraan yang dilakukan dengan simultan dan sistemik? Jawabannya adalah SDM kita sendiri. Teliti sebelum membeli. Orang yang jeli dapat memastikan mana mangga yang masak dibatang dan peraman dari melihat sekilas bentuk kulitnya. Mereka tahu mana durian yang masak jatuh dibatang dengan durian hasil panjatan meskipun sipenjual memodifikasi tampuk durian itu.

Sekarang saya sedang mengamati Caleg, baik untuk Kota/Kabupaten, Provinsi hingga DPR-RI serta DPD-RI. Kita dapat memberikan penilaian pada para caleg tersebut jika kita mengenal latarbelakang mereka sebelumnya. Sejak kapan dia peduli kepada masyarakatnya. Apakah dia sebelumnya dikenal aktor sosial atau dikenal aktor politik. Aktor sosial adalah orang yang selalu peka pada lingkungannya dengan tidak dibuat-buat, karena hal demikian karakter aslinya. Sedangkan aktor politik adalah orang yang tiba-tiba muncul hanya disaat-saat ada perhelatan politik. Kadang aktor politik disaat masa dimana dia butuh dukungan berlaku waduhai eloknya hingga menuai simpati masyarakat. Namun setelah hajat dia kesampaian dia akan kembali menjadi dirinya sendiri. Dia bukanlah emas, melainkan tembaga bersepuh emas yang menyilaukan.

Fenomena demikian sudah sangat empirik dari masa ke masa dalam percaturan politik di negara kita. Kita selalu dengan mudah disapu tipuan muslihat karena lemahnya ingatan kita. Belum lagi rayuan materi yang membuat kita terlelap seakan ditiup sepoinya angin saat bersandar diteduhnya pohon cemara.

Saya secara pribadi terus terang dan berharap kepada masyarakat PARIAMAN yang dikenal egaliter. Kita dikarunia SDM yang unggul dari sisi demokrasi sebagaimana cara pola kehidupan sosial masyarakat kita sehari-hari. Kita tahu mana pemimpin yang pantas dan mana yang tidak. Namun kita lupa memberikan suara tersebut kepada orang yang tepat saat-saat hari H setelah menerima kunjungan pasukan 'ninja', 


"Berapa pemilih di rumah ini? kita pukul rata 100 ribu per kepala," 

Kata si Ninja yang menyerang dikala fajar sebelum hari pencoblosan. Ketas tegang berharga dikeluarkan saat itu juga.

Catatan Oyong Liza Piliang
IJP: Politik dan Keamanan di Sumbar




Tahun 2014 adalah tahun politik. Hawanya sudah mulai masuk di penghujung tahun 2013 ini. Sebagai tahun politik, tentunya terjadi persaingan yang hebat di antara pendukung dan peserta pemilihan umum 9 April 2014 dan pendukung pasangan dalam pemilihan presiden-wakil presiden pada 9 Juli 2014. Aksi kriminalitas yang melibatkan kalangan calon anggota legislatif juga sudah terjadi. Belum lagi beragam aksi penangkapan terkait pemakaian narkoba, termasuk ganja atribut peserta pemilu juga sudah tampak di jalanan. 

Jika bicara tentang ASEAN Community 2015, dalam kaitannya dengan aspek politik dan keamanan, terutama di Indonesia umumnya dan Sumatera Barat khususnya, tentulah harus dilihat dari sisi keluar masuknya barang dan manusia yang menuju Sumatera Barat dari negara-negara anggota ASEAN. Begitupula sebaliknya, seberapa banyak warga Sumatera Barat bepergian ke negara-negara ASEAN, termasuk barang dan jasa yang dijadikan transaksi. Pergerakan barang dan jasa tentu menyasar pelabuhan, baik udara, darat maupun laut. Perjalanan tanpa visa memudahkan bagi siapapun untuk bepergian.

ASEAN adalah salah satu kawasan yang memiliki nilai-nilai tersendiri. Kawasan ini mampu mengubah nilai-nilai dari luar menurut sistem budaya yang dianut. Kalaupun ada kawasan yang menjadi Barat dalam kebudayaan, Barat itu tidak serta merta menjadi duplikasi dari Eropa atau Amerika Serikat. Begitupun, kalaupun ada kawasan yang menjadi Timur, tidak serta merta sama atau mirip dengan China, misalnya. Beragam kebudayaan yang bertemu di kawasan ini adalah buah dari denyut sejarahnya sendiri yang berbeda satu sama lain. 

Thailand, misalnya, tidak menghadapi kolonialisme secara langsung. Vietnam mendapatkan kepercayaan diri akibat “menang” perang melawan Amerika Serikat. Kamboja pernah terjebak dalam sejarah panjang rezim otoriter. Myanmar (atau Burma) sedang berupaya memulihkan diri sebagai bangsa yang juga menganut demokrasi. 

ASEAN menjadi kawasan yang diminati, karena pertumbuhan ekonominya yang nyaris stabil. Sekalipun sempat mengalami krisis pada tahun 1997-1998, kawasan ini sudah mampu bangkit lagi sebagai tujuan investasi dunia. Ketika sejumlah negara di Eropa masih sulit bangun dari keterpurukan ekonomi, kawasan ASEAN menampilkan diri sebagai kumpulan negara yang stabil secara ekonomi. Tentu hal ini tidak terlepas dari kebangkitan ekonomi China, sebagai negara besar yang berbatasan dengan negara-negara ASEAN. Daya serap China begitu besar, terutama untuk produk-produk dari kawasan ASEAN, termasuk dan mungkin terutama sumberdaya alamnya.

***

Indonesia akan menjadi perhatian utama di kawasan ASEAN tahun depan, terutama menjelang pergantian Presiden dan Wakil Presiden. Sekalipun tahun ini terjadi aksi besar-besaran penentang Perdana Menteri Yinchuck di Bangkok, pengaruhnya tidak sebesar pergantian pemerintahan di Indonesia. Indonesia masih menjadi kekuatan ekonomi terbesar di kawasan ASEAN. Sokongan jumlah penduduk dan sumberdaya alamnya, masih menjadi jangkar utama stabilitas ekonomi, politik dan keamanan di ASEAN. Bayangkan kalau di Indonesia terjadi krisis ekonomi, apalagi krisis politik, kawasan di sekitarnya dengan sendirinya juga mengalami krisis. Krisis di negara ASEAN lain, belum tentu krisis bagi Indonesia. Sebaliknya, krisis di Indonesia, berarti krisis bagi kawasan ASEAN. 

Masalah Indonesia tentulah terkait dengan pemerataan pembangunan, ketimpangan antara Jawa dengan Luar Jawa atau antara Indonesia Barat, Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur. Jumlah penduduk Indonesia di Pulau Jawa sekitar 65%, sementara di luar Pulau Jawa sebanyak 35%. Pulau Jawa yang bahkan tak lebih luas dari Kalimantan Barat, menjadi pulau terpadat di Indonesia dan paling konsumtif. Pengembangan daerah-daerah di luar Pulau Jawa dalam era desentralisasi, dekosentrasi dan tugas perbantuan sejak tahun 1999, belum sama sekali mampu menjadikan penduduk Pulau Jawa melakukan migrasi atau transmigrasi. 

Dapat dibayangkan kemajuan yang akan terjadi di Indonesia, apabila daerah-daerah di luar Pulau Jawa juga berkembang dengan baik. 

Otonomi daerah di Indonesia tentu membawa serta dan membangkitkan budaya lokal yang selama ini terpinggirkan. Sentimen itulah yang kemudian memunculkan sikap untuk mengajukan daerah-daerah baru. Muncul konflik seputar pemekaran daerah. Sementara pilkada sendiri tidak banyak berbuah konflik. Kalaupun terjadi, hanya melibatkan pihak yang kecewa atas hasil, bukan berdasarkan kepentingan lain, misalnya klan atau etnis. Sebagai negara yang paling berkembang demokrasinya, Indonesia sebetulnya bukanlah titik rawan bagi sektor keamanan. Kotak-kotak suara sama sekali bukan ajang konflik. 

Dari sinilah kita memotret, apakah akan ada gangguan keamanan di dalam menghadapi pileg dan pilpres tahun depan. Dari banyak data sebelumnya, sama sekali jarang gangguan keamanan sepanjang pemilu dan pilpres. Masyarakat Indonesia pada prinsipnya mendukung demokrasi, sehingga pemilu dan pilpres menjadi semacam perayaan bersama. Perayaan pada hakekatnya adalah pesta. Pesta demokrasi. Semangat berpesta dalam demokrasi itu sudah tertanam lama. Bukan orang takut kepada kepala-kepala daerah untuk tidak hadir di kotak suara, melainkan segan kepada tetangga kenapa tak datang. Begitulah, pileg dan pilpres sama sekali bukan faktor yang memicu konflik di tengah masyarakat Indonesia.

***

Kembali ke Sumbar, masalah utamanya lebih banyak ke kriminalitas, baik berupa pencurian, perampasan, sampai kekerasan dalam kejahatan di rumah dan jalanan. Yang lain adalah tingginya pengguna narkoba, dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Narkoba ini menjadi masalah besar, terhubung dengan kawasan ASEAN secara umum. Mudahnya orang keluar masuk pelabuhan laut, misalnya, bisa serta merta membawa barang-barang haram itu. Belum lagi peredaran narkoba ini juga terjadi di kalangan penegak hukum. Sudah banyak berita betapa polisi, jaksa, hakim, sampai guru juga menggunakan narkoba. 

Di luar itu, kejahatan seksual. Dampak kehadiran internet begitu menakutkan. Kejahatan seksual juga terjadi akibat tingginya tingkat pemakai social media, seperti twitter dan facebook. Kasus pembunuhan “berantai” di Sumatera Barat dengan medium facebook menghebohkan Sumbar. Belum lagi penipuan via facebook dengan motif investasi atau orang luar yang ingin menanamkan uangnya di Indonesia, hasil “kejahatan” di negaranya. Para penipu canggih itu sebagian sudah ditangkap. Mereka mayoritas terdiri dari orang-orang asing, termasuk dari Korea Selatan. Mereka menggunakan teknologi untuk menipu korbannya. 

Konflik terbuka di Sumatera Barat terkait dengan masalah-masalah lama, yakni tanah ulayat. Investasi berupa perkebunan di Sumbar masih menyisakan persoalan klaim tanah ulayat, sebagaimana juga terjadi di bidang pertambangan dan energi. Sentimen agama juga kuat, terkait dengan rencana pendirian RS Siloam di Padang. Hal ini secara umum masih bisa ditanggulangi oleh aparat keamanan, mengingat pihak-pihak yang terkait bisa langsung dipetakan. Mereka adalah tokoh-tokoh masyarakat sendiri, bukan kelompok massa yang tiba-tiba menjadi beringas, lalu melakukan aksi-aksi kekerasan. 

Dengan demikian, dampak kekerasan komunal sama sekali bisa dihindari di Sumbar. Yang perlu diantisipasi adalah kekerasan secara individual. Di sinilah kita mengenal konsep social security (keamanan sosial), human security (keamanan kemanusiaan), bukan state security (keamanan negara) dalam skala nasional. Di sinilah perlunya training-training pengamanan lingkungan, bukan hanya dengan cara memagari nagari, bahkan lebih jauh lagi masuk ke tingkat keluarga. Soalnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi bisa berarti ada pihak yang saling berhubungan, di dalam kamar, tanpa diketahui oleh niniak mamak ataupun wali nagari. 

Apalagi, perang moderen tidak lagi bisa dimaknai sebagai pendudukan bersenjata. Perang moderen berarti penguasaan teknologi – dan pengendaliannya --. Kita mengenal konsep cyber war, yakni perang di dunia cyber, perang di internet, dengan cara membobol situs-situs antar negara. Para hacker Indonesia dikenal lebih menguasai bidang cyber war ini, sekalipun – belum tentu – menjadi satuan khusus yang sengaja dibentuk. Pornografi menurut saya juga bagian dari perang moderen, bahkan juga peredaran narkoba, sebagaimana Perang Candu yang terjadi di China (dengan Inggris) pada pertengahan abad ke-19. 

Di atas semua itu, perang yang sebenarnya adalah perang di bidang ilmu pengetahuan. Dan strategi memenangkan perang itu tentulah dengan memperbanyak dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan bagi rakyat Sumbar, khususnya, Indonesia, umumnya. Anggaran pendidikan bukanlah solusi utama, apabila anggaran itu lebih banyak masuk ke bidang infrastruktur, ketimbang distribusi ilmu pengetahuan berupa buku-buku, jurnal, koran, dan lain-lainnya. Distribusi itu dengan sendirinya juga diikuti dengan beragam kegiatan di bidang ilmu pengetahuan, baik berupa seminar, diskusi, debat, training, dan lain-lainnya. Bukankah Sumbar sudah mendeklarasikan dirinya sebagai industri otak? Wallahu ‘Alam.

Catatan Indra Jaya Piliang

Kampanye dan Calon Pemimpin Idealis


Dalam suasana pra-pemilu 2014 ini, negara kita sedang berada dalam kehangatan suasana kampanye. Upaya mempromosikan diri sendiri sebagai ajang sakral yang tidak pernah bisa ditinggalkan. Seperti mendatangi masyarakat kelas menengah ke bawah dengan menggunakan metode insidental random sampling. Mereka berkeliling secara acak ke daerah-daerah yang menurut mereka strategis untuk mengumbar-umbarkan janji.

    Atribut-atribut material juga tidak terlepas dari suasana kampanye seperti ini. seperti spanduk, baliho, baju pemenangan dan sebagainya. Ke semua itu menyuguhkan tulisan-tulisan yang memancing simpati masyarakat.

    Dalam penyampaian janji yang berlebihan, mereka seakan dipandang sebagai sosok yang idealis. Mereka mempunyai ide dan gagasan layaknya penganut paham idealisme yang sebenarnya. Alangkah disayangkan, mereka tidak membarengi buah fikirannya itu dengan komitmen untuk merealisasikan. Kalaupun ada, itu hanya bersilat lidah saja. Setelah memberikan ide, mereka menebar janji, bahwa setelah dirinya terpilih nanti, dia akan menerapkan apa yang disampaikan kala itu.

    Dalam persiapan pemilu 2014 nanti, banyak sekali yang harus dibenahi dari negara ini. Pandangan dan pendapat dari pemimpin idealis sangatlah diperlukan. Keadaan gonjang-ganjing kepemimpinan saat ini, carut marut perekonomian, KKN, sadap-menyadap dan sebagainya. Keadaan seperti ini janganlah sampai dimanfaatkan oleh oknum yang tak bermoral sebagai landasan ide untuk dijadikan sebagai tameng dalam kompetisi perebutan kursi emas pemerintahan.

    Ide ya ide, jangan sampai dijadikan sebagai ajang untuk mengumbar janji. Sangat disayangkan ketika masyarakat telah menaruh harapan pada pemimpin terpilih nanti, tetapi mereka malah berkhianat begitu saja. Keadaan semacam ini jelas menggambarkan sosok pemimpin bertopeng pada paham idealisme. Ide yang disampaikan tidak beguna bagi keberlansungan negerinya.

Sekilas tentang idealisme

    Idealisme memang suatu paham yang sangat efektif dalam menarik perhatian masyarakat. Dengan memberikan ide dan gagasan yang mutakhir agar nantinya direalisasikan dalam masyarakat. Paham seperti ini akan membangun persepsi masyarakat yang percaya akan pemimpinnya, karena selalu dihadiahi buah fikiran yang kreatif dalam membangun tatanan kemasyarakatan.

    Seseorang yang menganut paham idealisme akan senantiasa berbagi dengan siapapun. Apalagi dia adalah seorang pemimpin, dia akan menjadi pemikir bagi masyarakatnya. Selalu memberikan inspirasi yang membangun. Alhasil, pemimpin seperti ini akan membawa masyarakatnya ke arah yang lebih maju. Hal itu disebabkan karena seorang idealis selalu mampu memberikan ide kreatif sehingga bisa menemukan inovasi terhadap kemajuan warga masyarakatnya.

    Pemimpin idealis bisa menjadi tempat berteduh di kala hujan dan panas. Dalam keadaan apapun mereka selalu mengupayakan pencegahan terhadap suatu hal yang tidak dikehendaki datang pada masyarakatnya. Seperti halnya krisis ekonomi pada era globalisasi ini. Jika sebuah negara dilanda krisis, negara lain harus bersiap-siap terkena ombaknya. Sang pemimpin idealis selalu memikirkan upaya menepisnya. Dan, selalu menginstruksikan ide itu kepada masyarakat sebagai wujud realisasi.

    Selain itu, ketika masyarakat sudah dilanda suatu persoalan yang dimulai dari hal yang tetek bengek sampai persoalan yang lebih serius. Dia akan berusaha mencarikan jalan keluar serta solusi yang efektif dalam menyelesaikan masalah itu. Tak ayal, jika ada, pemimpin seperti ini merupakan sosok pemimpin idaman masyarakat.

    Menurut wakil walikota DKI Jakarta, Basuki T Purnama, pemimpin yang benar-benar idealis sangatlah minim di Indonesia ini. Apalagi mereka yang betul-betul berkomitmen pada tiga prinsip; bersih, transparan, dan profesional (BTP) (19/8). Pemimpin yang idealis tentunya memiliki ciri BTP dalam dirinya. Hal itu nantinya akan berimbas pada terlaksananya ide yang sudah dibangun tanpa persoalan KKN yang menjamur seperti sekarang. Kita akan mendapat hasil yang memuaskan dari jerih payah dalam merealisasikan gagasan itu.

    Yang ada adalah para pemimpin yang ‘sok’ idealis. Mereka seakan bertopeng dengan pandangan baik masyarakat terhadap idealisme. Mereka berlagak seperti pemimpin yang penuh ide dan gagasan. Memang benar, semua orang punya ide dan gagasan tetapi seseorang yang idealis dapat merealisasikan idenya dengan tepat sasaran. Sementara seorang yang berpura-pura idealis, mereka memberikan ide karena maksud pamrih yang diterimanya.

    Pemimpin dengan paham idealisme memang harus ada pada pemerintah kita. Seharusnya pemerintah membuka jalan terhadap para idealis untuk mengisi jabatan pemerintah. Dengan menetapkan peraturan-peraturan seputar kontestasi dalam perhelatan akbar ini. Yang semua itu dapat memudahkan mereka bergelut dengan dunia pemerintahan. Selain itu dengan menerapkan BTP (bersih, transparan dan profesional) di dalam setiap badan pemerintahan. Tujuannya agar melahirkan manusia-manusia yang benar-benar berpaham idealisme.


 Roni Vebrian
Sutan Bhatoegana, Kami Belum Lupa Kisah Soal Nazaruddin
Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com)
Ilustrasi/Admin (KOMPAS.com)


Akhirnya, Rudy Rubiandini pun mulai berani menyebut nama saat jadi saksi dalam sidang Simon Gunawan Tanjaya, staf Kernel Oil. Tak tanggung-tanggung, nama yang disebutnya meminta THR adalah Ketua Komisi VII DPR RI : Sutan Bhatoegana. Tak hanya Sutan Bhatoegana, rekan se Fraksinya – Fraksi Demokrat – Tri Yulianto juga ikut disebut. Bahkan kini KPK sudah mencekal staf ahli Bhatoegana, Ir. Iryanto Muchyi, MM yang saat ini juga sedang menjadi caleg Partai Demokrat. Kalau KPK sudah mencekal seseorang terkait kasus korupsi yang sedang disidik, tentu tidak dilakukan dengan ngawur. 

KPK pasti punya alasan kuat kenapa seseorang harus dicekal.
Sutan Bhatoegana tentu saja membantah dia meminta apalagi menerima dana THR sebesar USD 200.000. Itu hanya ulah pihak yang tidak suka dan ingin menjatuhkan Partai Demokrat, kilah Bhatoegana. Tentu sah-sah saja SB membantah keras untuk membela diri. Rudy Rubiandini pun tentunya tak main-main menyebut nama orang dalam persidangan di bawah sumpah. Kalau dia berbohong, dampaknya akan mempersulit dirinya sendiri. Sebab Rudy bukanlah orang bebas, dia adalah tersangka lain dalam kasus yang sama dengan Deviardi. Jadi kalau RR memberikan kesaksian bohong, akan memperberat hukumannya.

Lalu, kira-kira siapa yang benar dan siapa yang berbohong? 

Kita lihat saja nanti, bagaimana perkembangan kasus ini di persidangan. Hari ini KPK akan memeriksa Menteri ESDM Jero Wacik – yang kebetulan juga kader Partai Demokrat – dalam kaitan dengan kasus korupsi di tubuh SKK Migas. Pak Jero tentu tak bisa sembarangan lagi menyebut uang yang ada di ruang kerja Sekjen ESDM sekedar uang operasional. Selain jumlahnya cukup fantastis, bentuknya dalam mata uang US dolar dan jangan lupa pula : nomor serie uang yang ditemukan di ruang Sekjen ESDM itu berurutan dengan uang yang ditemukan di tempat Rudy Rubiandini. Tentu ini bukan kebetulan.

Kembali ke Sutan Bhatoegana, yang membantah keras dengan ekspresinya yang khas : mimik muka meyakinkan dan nada sara meletup-letup. Tapi kita mungkin belum lupa,pada Juni 2011 lalu, publik juga dipertontonkan cerita “seru” dan meyakinkan dari Sutan Bhatoegana. Kala itu kasus suap Wisma Atlet sedanga panas-panasnya, karena Nazaruddin kabur ke Singapura sehari sebelum dicekal KPK. Rekan-rekan separtainya saat itu membela Nazar dengan alasan Nazar sedang berobat/periksa jantung di sebuah RS di Singapura. Desakan publik membuat Partai Demokrat akhirnya mengirim utusan untuk – kabarnya – membujuk Nazar agar kembali ke tanah air.  

Utusan Partai Demokrat ke Singapura dipimpin Sutan Bhatoegana yang saat itu dianggap dekat dengan Nazaruddin. Didampingi beberapa fungsionaris Demokrat, Sutan pun menemui Nazar di Singapura.

Hasilnya?! Sepulang Sutan dkk dari Singapura, Partai Demokrat menggelar konferensi pers resmi. Didampingi Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum dan Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai Sekjen, Sutan Bhatoegana menjelaskan bahwa Nazar saat itu sedang sakit dan masih dalam perawatan. Berat badan Nazar turun 18 kg, jalannya agak membungkuk, saat berbicara sambil terbatuk-batuk dan selalu memegangi dadanya. Padahal waktu itu Nazar baru 3 mingguan kabur, sudah turun 18 kg, wow! Pasti “sakit”nya cukup parah dan mestinya tampak sangat kurus. Bhatoegana bahkan menjelaskan bahwa Nazar berniat kembali ke Indonesia kalau pengobatannya sudah selesai, tak lama lagi.

13859439481992913216
foto : www.asatunews.com

Perkembangan selanjutnya, fakta menunjukkan bahwa Nazar tak pernah kembali. Kalaupun ia kemudian dipulangkan ke tanah air, itu karena tertangkap tak sengaja oleh polisi Kolumbia dan kemudian dideportasi. Ia ketahuan memakai paspor milik kerabatnya. Ditangkapnya Nazar di Kolumbia setelah ia melakukan serangkaian pelarian ke beberapa negara, bukan dalam rangka berobat. Saat ditangkap pun sama sekali tak tampak Nazar seperti orang yang sakit parah. Televisi Kolumbia yang menyiarkan saat-saat awal setelah Nazar ditangkap – yang kemudian disiarkan televisi Indonesia – jelas menunjukkan Nazar sehat walafiat, tubuhnya sama sekali tak kelihatan susut. Kalau jalannya sedikit membungkuk, itu karena postur Nazar yang cukup tinggi dan itu sudah kebiasaan Nazar. Dia tampak berbicara dengan Dubes RI untuk Kolumbia dengan santai, tak terkesan terganggu batuk.

Pasca penangkapan Nazar di Kolumbia, pers nasional kemudian meminta keterangan Sutan. Kenapa Nazar tampak sehat walafiat dan bobot tubuhnya tak tampak susut. Tapi Sutan dengan sedikit ngotot – meski tak sengotot awalnya – tetap berkilah bahwa Nazar memang turun 18 kg berat badannya saat dia bertemu di Singapura. Nah lho! Sudah ketahuan berbohong masih bisa ngeyel dengan mimik muka meyakinkan. Kalau kata pepatah lama : sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Jadi, karena publik sudah pernah punya pengalaman disuguhi cerita rekaan yang meyakinkan oleh Sutan Bhatoegana, ada baiknya sekarang kita tak percaya begitu saja sanggahan Bhatoegana. Let’s wait and see, semoga Rudy Rubiandini mau menceritakan semua fakta kemana aliran uang dari Kernel Oil dan siapa saja yang kecipratan uang itu.

Jangan mau konyol pasang badan untuk politisi yang ikut menikmati tapi selamat dari jerat hukum. Untuk Pak Sutan, lebih baik bersiap diri menghadapi kemugkin terburuk, dari pada terus berkilah.

Catatatn Ira Oemar
Ketika Kepala Sang Pemimpin Sudah Tergadai




Sepenggal kalimat dalam sebuah tulisan yang pernah saya baca, berbunyi : "Penggal Kepalanya Maka Badannya Akan Roboh." Filosofi kalimat di atas sangatlah mendalam, sehingga jadi Fenomena tersendiri dalam dunia perpolitikan kita.

Seorang Pemimpin untuk duduk dalam sebuah jabatan Politik menghabiskan banyak dana, baik itu Presiden hingga kepala daerah. Darimana mereka mendapatkan Biaya untuk menuju kursi yang mereka inginkan tersebut.? Disini mereka memerlukan Donator. Para Donator juga terbagi dua, yaitu Donator Utama dan Donator penyumbang (ala kadar dan simpatisan).

Jika Calon yang di dukung oleh Donator utama tersebut menang, peran dan campur tangan mereka sangat tinggi sekali. Okelah jika Donator tersebut mendukung sang Calon demi sebuah Idealisme, tentu saran yang akan mereka berikan demi kebaikan dan kemajuan. Bagaimana Jika sebaliknya? Pemenang tersebut di danai oleh Donator oportunis? Orang yang dominan memikirkan Sisi Ekonomi, untung rugi daripada Idealisme Calon yang ia "Ijon" tersebut?

Kepala Daerah hasil "Ijon" tersebut akan berada pada posisi dilematis. Ia takan bisa melawan Donator Utama tersebut bersebab "Kepalanya sudah dipenggal". Kebijakan yang musti memihak pada warga jika bertentangan dengan kepentingan "sipemenggal" tersebut, dengan keyakinan penuh saya katakan, sang Kepala Daerah lebih memihak kepadanya ketimbang Masyarakat banyak yang memilihnya. Akibatnya janji janji selama Kampanye tidak ditepati, Masyarakat Antipati, gigit jari.

Fenomena beginilah yang sering terjadi dalam konteks Pilkada langsung berbiaya mahal. Disini saya tidak mengatakan bahwa sang Kepala Daerah tidak menginginkan kemajuan dengan melahirkan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Dia Ingin sekali.. Namun apa daya.. Kepalanya Sudah tergadai.

Catatan Oyong Liza Piliang