Lensa Piaman: Labuhan Pulau Kasiak

Secara alami sebuah jalur disela-sela karang yang mengelilingi bibir pantai Pulau Kasiak untuk dilewati perahu kecil terbentuk. "Labuhan" adalah istilah yang diberikan oleh nelayan lokal yang acap menepikan biduknya di halaman pulau yang terdapat penangkaran penyu alami milik Pemko Pariaman tersebut. Foto diambil dari atas menara mercusuar setinggi 40 meter. Pulau Kasiak memiliki luas 0,5 Hektare, ditumbuhi kelapa, pohon sukun, pepaya, dll.

Lensa Piaman: Tidur Pulas

Saat narasumber memberikan makalah di podium, beberapa hadirin terlihat menahan kantuk dan akhirnya tertidur pulas di aula utama Balaikota Pariaman dalam acara sarasehan tentang "Sejarah Pariaman dan kepahlawanan H. Bgd. Dahlan Abdullah" Senin, (25/8).

Lensa Piaman: "Lomba Melepas Anak Penyu"

Rombongan Ibu Bhayangkari Polda Sumbar terlihat memberikan semangat pada tukik (bayi penyu) yang hendak mereka lepas ke laut di pantai Konservasi Penyu, Desa Ampalu, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat, 22/8/2014.

Lensa Piaman: Potensi Wisata di Pulau Kasiak

Panorama di atas menara mercusuar pulau Kasiak (Kaslik) Pariaman terumbu karang terlihat jelas di kejernihan air laut. Kawasan pulau Kasiak adalah kawasan konservasi penyu secara nature milik pemko Pariaman dibawah dinas DKP dan dikelola secara penuh oleh UPTD Konservasi Penyu. Pulau Kasiak banyak di kunjungi nelayan lokal untuk memancing ikan karang, gurita dan berbagai biota laut lainnya. Akibat perburuan swallow laut beberapa tahun lalu membuat kondisi karang rusak parah. Pemko beberapa waktu lalu bersama mahasiswa pencinta terumbu karang melakukan penanaman terumbu karang di halaman pulau ini.

Headline News :
Custom Search

Berita Terpopuler

Redaksi

Pedoman Media Siber

Powered by Blogger.
Showing posts with label pilkada kota pariaman. Show all posts
Showing posts with label pilkada kota pariaman. Show all posts

Bidik Walikota, Mardison: "Momentum Saya Sekarang Bukan 5 Tahun Lagi"

Written By oyong liza on Tuesday, 25 April 2017 | 11:19


Ketua DPD Partai Golkar, Mardison Mahyuddin, menyebut Pilkada Pariaman 2018 adalah momentum baginya untuk mencalonkan diri sebagai calon walikota.

"Kalau tidak sekarang kapan lagi. Kesempatan itu ada. Jika menunggu lima tahun lagi, tentu kesempatannya tidak sebaik dan terbuka seperti sekarang," ujar Mardison, di Pariaman, Selasa (25/4/2017).

Ia mengatakan keputusannya tersebut sangat logis mengingat tingkat keterpilihan dan kepopulerannya di masyarakat cukup tinggi. Dirinya juga telah membentuk tim pemenangan tersendiri disamping dari mesin Partai Golkar.

"Hasil survey tingkat internal yang kami lakukan, elektabilitas saya terus naik," sambungnya.

Disamping melakukan survey, kata Mardison, Partai Golkar yang digawanginya juga solid dan terus bergerak di akar rumput meyakinkan masyarakat. Seluruh kader Golkar menginginkan kemenangan pada Pilkada Pariaman 2018.

Ketua DPRD Kota Pariaman itu menambahkan, sejauh ini dirinya belum ada menetapkan siapa wakil yang akan mendampinginya. Ia akan melihat tingkat penerimaan masyarakat terhadap bakal calon wakil yang akan mendampinginya nanti.

"Tawaran untuk menjadi wakil sudah banyak yang datang. Baik dari tim yang bersangkutan hingga calon tersebut," ucapnya.

Syarat untuk maju sebagai pasangan walikota/wakil walikota, kata dia, akan dipenuhi Golkar dengan koalisi dengan sejumlah partai.

"Pembicaraan itu sudah dalam tahap serius, bahkan hingga DPW dan DPP. Kita pasti akan koalisi karena Golkar butuh satu kursi lagi di DPRD sebagai syarat mutlak mengusung paslon," sebutnya.
 

Ia mengaku Golkar akan menjajaki koalisi dengan Partai Gerindra dan sejumlah partai besar lainnya.

Sementara itu Ketua KPU Boedi Satria, sebelumnya mengatakan bahwa Pilkada Kota Pariaman akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni tahun 2018.

"KPU Pusat telah menetapkan Pilkada serentak Indonesia 2018 diselenggarakan 27 Juni 2018 yang mana Kota Pariaman bagian dari itu," kata Boedi.

OLP

Genius Umar Resmi Daftar Sebagai Balon Walikota Partai NasDem

Written By oyong liza on Monday, 24 April 2017 | 17:58

Sekretaris DPW Nasdem Terima Pendaftaran Genius Umar
Genius Umar mendaftarkan diri sebagai bakal calon (balon) Walikota Pariaman ke DPD Partai Nasdem Kota Pariaman, Senin (24/4/2017) siang. Genius yang saat ini menjabat Wakil Walikota Pariaman itu merupakan balon kedua yang mendaftar ke DPD Nasdem setelah Ketua DPD Nasdem Kota Pariaman Dewi Fitri Deswati pada Jumat (21/4) silam.

Meski telah diusung oleh beberapa parpol, kata Genius, pemilihan mendaftar ke Partai Nasdem sudah ia pertimbangkan dengan matang bersama timnya.

Ia menyatakan, semangat restorasi atau perubahan yang menjadi dasar lahirnya Partai Nasdem, sejak awal selaras dengan perubahan positif yang ia lakukan di Kota Pariaman saat ini. Belum lagi tawaran politik tanpa mahar yang di- tagline-kan oleh parpol besutan Surya Paloh itu.

"Partai Nasdem memiliki ideologi restorasi atau perubahan ke arah yang lebih baik. Ideologi restorasi inilah yang menjadi salah satu spirit yang akan mengoptimalkan pembangunan Kota Pariaman lima tahun ke depan," kata dia.

Menurut dia, posisi Partai Nasdem sebagai partai yang berada dalam barisan pendukung pemerintah di tingkat pusat, juga telah diterapkan hingga di Kota Pariaman.

"Dengan berada di posisi pendukung pemerintah, tentu program Pemko Pariaman akan mendapatkan dukungan dari pusat dengan penyesuaian program dengan Kementrian yang ada kader Partai Nasdem di dalamnya," terangnya.

Jebolan STPDN bergelar doktor itu mengapresiasi penolakan political transactional yang diterapkan DPD Nasdem Kota Pariaman dalam pengusungan calon walikota Pariaman. Ia optimis, penolakan transaksi politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem dapat melahirkan budaya politik sekaligus pendidikan politik kepada pemilih.

Sebagai langkah cepat, usai mendaftar secara resmi ke DPD Partai Nasdem Kota Pariaman, ia akan mengintensifkan lobi dan  komunikasi politik di tingkat DPW dan DPP Partai Nasdem.

Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Kota Pariaman, Dewi Fitri Deswati, mengatakan Partai Nasdem punya prinsip politik tanpa mahar dalam rekruitmen balon walikota Pariaman 2018 mendatang. Hal itu membuktikan bahwa semangat partai Nasdem untuk menjaring balon walikota terbaik pilihan rakyat untuk memimpin Kota Pariaman lima tahun kedepan.

"Kita serius dengan politik tanpa mahar, bahkan saat pendaftaran makan siang telah disediakan oleh panitia untuk balon yang mendaftar bersama rombongan," ujarnya.

Saat ditanya sikapnya jika hasil survey bakal calon menempatkan balon lain pada posisi teratas, Dewi akan legowo jika parpolnya menetapkan balon selain dirinya untuk diusung pada Pilkada Kota Pariaman 2018 mendatang.

Disebutkan Dewi, Partai Nasdem membuka pendaftaran balon walikota secara terbuka kepada pihak manapun. Namun, lanjut Dewi, parpol akan secara rasional menetapkan calon yang akan diusung oleh Partai Nasdem Kota Pariaman.

"Hingga bulan September mendatang kita masih akan lihat eletabilitas dari balon yang mendaftar. Yang memiliki eletabilitas tertinggi menjadi salah satu kriteria penting untuk diusung oleh Partai Nasdem," sebutnya.

Nasdem Pariaman sendiri akan menutup pendaftaran hingga 1 Mei 2017 mendatang. Setiap calon yang akan mendaftarkan diri diwajibkan membawa tim untuk melihat keseriusan balon tersebut.

"Pendaftaran tidak bisa diwakilkan," pungkasnya.

Saat mendaftar Genius Umar ditemani oleh sejumlah tokoh masyarakat Pariaman. Ia datang tanpa kendaraan atribut kedinasan. Genius saat didapuk panitia pendaftaran memberikan sambutan, ia memaparkan capaian yang telah dilakukan pihaknya selama empat tahun.

Disamping capaian, ia juga melugaskan sejumlah program yang sedang berjalan dan yang akan dikerjakan.

Sejumlah nama bakal calon walikota Pariaman juga dikabarkan akan mendaftar secara resmi ke Partai Nasdem Pariaman. Antara lain, mantan wakil walikota Pariaman, Hermi Darlis, Jonirinaldi, Azwin Amir.

Nanda

Analisa: Peluang Zalman Zaunit dan Injay Dampingi Genius

Written By oyong liza on Saturday, 22 April 2017 | 11:17


Genius Umar
Pilkada Pariaman kembali hangat diperbincangkan pasca usainya Pilgub DKI. Masyarakat kembali membahas topik Pilkada di berbagai palanta Pariaman yang memang dikenal macam mini aturnya Indonesia Lawyer Club itu.

Bicara politik kekinian Pariaman tidak terlepas dari beberapa nama kandidat yang disebut tiga kekuatan besar atau strong triagle. Genius Umar, Mahyuddin dan Mardison Mahyuddin, dianggap calon paling berpeluang memenangkan Pilkada Pariaman 2018.

Dalam tulisan kali ini kami akan memfokuskan pada satu nama saja dari tiga kekuatan besar itu. Nama lain akan kami ulas dalam tulisan selanjutnya. Kita mulai dari Genius Umar yang sudah mantap menyatakan diri maju sebagai walikota dan sudah diusung pula oleh parpol PAN. Kabarnya PAN akan berkoalisi dengan PBB. Dari koalisi 5 kursi di DPRD tersebut, jika terwujud, Genius Umar sudah memenuhi syarat administrasi dukungan parpol untuk didaftarkan ke KPU.

Yang jadi pertanyaan mendasar masyarakat saat ini siapakah calon wakil walikota yang akan mendampingi Genius Umar. Pertanyaan menarik itu akan kami jawab dalam fokus analisa kali ini.

Dari penelusuran yang gigih, sejumlah wawancara dan argumentasi rasional, kami menyimpulkan dua nama paling berpeluang mendampingi Genius Umar pada Pilkada nanti. Dua nama tersebut kami yakini akan disetujui oleh Mukhlis Rahman, walikota saat ini. Mukhlis adalah figur penentu dan bersifat final, jika kita bicara siapa calon wakil walikota Genius Umar.

Mereka adalah Zalman Zaunit dan Indra Jaya (Injay). Kita akan mengulasnya satu persatu.

Zalman Zaunit adalah anggota DPRD yang tidak terputus menjabat sejak reformasi. Dia telah menjadi anggota DPRD Kota Pariaman sejak tahun 1999 hingga 2014. Saat ini anggota DPRD Provinsi Sumbar dari fraksi Partai PPP periode 2014-2019.

Nilai plus Zalman Zaunit jika dipasangkan dengan Genius ada beberapa pertimbangan, pertama ia orang yang sudah cukup dikenal, seorang politisi matang. Kedua, Zalman Zaunit juga dikenal memiliki reputasi positif di mata masyarakat. Oleh nilai plus yang dia miliki tersebut, ia diyakini mampu mendongkrak perolehan suara Genius nantinya.

Kemudian Zalman Zaunit juga memiliki keluarga besar. Dia "aur serumpun, bukan pinang sebatang". Dari jaringan primordial tersebut lebih memudahkan dia menumbuhkan kantong-kantong suara baru.

Pentingnya lagi, Zalman Zaunit juga merupakan salah satu teman dekat Mukhlis Rahman. Ia berpeluang menemukan cara agar memperoleh dukungan Mukhlis-Reni beserta gerbong PNS dan jaringan keluarga mereka yang dikenal paling berpengaruh di Pariaman.

Zalman Zaunit, dari segi kekurangan, cukup minor. Ia hanya belum gencar melakukan sosialisasi saat panggung sudah dibuka. Jika ia mampu menaikan popularitas dan elektabilitas dalam rentang waktu yang tersisa jelang pilkada, kemungkinan besar pasangan Genius Umar-Zalman Zaunit akan terwujud.

Kemudian Indra Jaya. Siapa dia? Masih banyak warga Pariaman yang belum mengenalnya meski ia telah dua periode duduk sebagai komisioner di KPU Kota Pariaman. Ia bahkan pernah menjabat ketua di lembaga penyelenggara pemilu tersebut sebelum Boedi Satria.

Indra Jaya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Reni Mukhlis, istri walikota saat ini. Pengalaman organisasinya cukup matang. Ia salah satu tokoh muda progressif yang dimilik Kota Pariaman.

Indra Jaya juga memiliki jaringan primordial memadai. Ia memiliki keluarga besar yang solid. Jika ia dipasangkan dengan Genius Umar juga akan membantu perolehan suara, namun tidak akan sebesar kontribusi yang diberikan jika Genius berpasangan dengan Zalman Zaunit. Indra Jaya juga punya cara agar Mukhlis-Reni memberi restu dan dukungan. Dia dianggap "anak baik" dalam keluarga besar itu.

Indra Jaya jika berpasangan dengan Genius, terbentuk pola pasangan muda. Mewakili kepemimpinan kaum muda oleh usia keduanya. Pasangan itu akan sedikit susah meyakinkan parpol pengusung.

Fokus tulisan di atas berdasar dinamika politik kekinian. Karena politik itu dinamis, bisa saja berubah sewaktu-waktu.

OLP

Koalisi dengan PBB, PAN Pariaman Tetapkan Genius Calon Walikota

Written By oyong liza on Thursday, 20 April 2017 | 12:09


Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pariaman putuskan usung Genius Umar maju sebagai calon Walikota Pariaman pada Pilkada Pariaman 2018 mendatang.

Ketua DPD PAN Kota Pariaman, Priyaldi, Selasa (18/4/2017), di Pariaman, mengatakan bahwa PAN Kota Pariaman telah melakukan rapat pleno pembahasan dan penetapan bakal calon Walikota Pariaman di Kantor DPD PAN Pariaman, Senin (2/4) silam.

"Dalam rapat pleno tersebut, DPD PAN Kota Pariaman menetapkan Genius Umar sebagai bakal calon Walikota Pariaman yang akan diusung oleh PAN Kota Pariaman," terangnya.

Dikatakan Priyaldi, pengusungan Genius Umar yang saat ini merupakan Wakil Walikota Pariaman telah mendapatkan restu dari DPW PAN Provinsi Sumatera Barat dan DPP PAN.

"Bapak Genius Umar sudah melakukan koordinasi dengan kader dan simpatisan PAN Kota Pariaman untuk konsolidasi terkait pengusungannya sebagai calon walikota dalam beberapa kali pertemuan intensif," sebutnya.

Terkait dengan persyaratan 20 persen perolehan suara pemilu kepala daerah, DPD PAN  Pariaman dalam mengusung pasangan calon harus menjalin koalisi sebagai syarat pengusungan pasangan calon. Menurutnya, pihaknya telah membangun komunikasi politik dengan DPC PBB Kota Pariaman terkait rencana pengusungan Genius Umar.

"Semoga koalisi dengan PBB bisa terjalin. Sejauh ini komitmen untuk itu sudah menguat," ujarnya lagi.

DPD PAN sendiri tidak mengikat calon Wakil Walikota Pariaman yang akan mendampingi Genius Umar pada Pilkada Pariaman 2018. PAN Kota Pariaman menurut dia menyerahkan keputusan tersebut kepada Genius Umar sepenuhnya.

"Sudah banyak nama dan bakal calon yang menyatakan berkeinginan berpasangan dengan Genius Umar, baik dari unsur parpol ataupun non parpol," imbuhnya.

Sementara itu, Genius Umar, Minggu (16/4), di Pulau Angsoduo, terkait pencalonan dari PAN dan PBB tersebut mengatakan bahwa dirinya telah melakukan lobi dan komunikasi politik dengan pimpinan pusat dari kedua parpol itu.

"Koordinasi terus jalan dengan kader kedua parpol dalam berbagai kesempatan," ujar Genius.

Saat ini dirinya mengatakan belum menentukan pasangan Wakil Walikota Pariaman yang akan mendampinginya di pilkada mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman Boedi Satria, Rabu (19/4/2017) saat dihubungi via seluler mengatakan bahwa tahapan pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman pada Pilwako Pariaman 2018 diperkirakan pada akhir Januari 2018 atau awal bulan Februari 2018 mendatang dengan estimasi tahapan pungut-hitung dilaksanakan pada Juni 2018.

Terkait dengan munculkan nama yang diusung oleh parpol, kata dia, belum bisa dikatakan sebagai calon, karena belum ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman.

"Namun sosialisasi dengan mengatasnamakan sebagai bakal calon tidak merupakan persoalan. Memang sosialisasi yang dilakukan sejak lama tentu akan menentukan bakal calon," pungkasnya.

Nanda

Mahyuddin Tak Boleh Calon Wakil Walikota Jika Maju Pilkada Pariaman

Written By oyong liza on Monday, 17 April 2017 | 19:55

Mahyuddin
Nama mantan Walikota Pariaman Mahyuddin disebut-sebut kembali masuk bursa calon walikota Pariaman 2018. Mahyuddin pernah menjabat wakil walikota dan walikota Pariaman sebelum era pemilihan langsung. Pilkada langsung Kota Pariaman pertama kali digelar tahun 2008.

Jika Mahyuddin jadi maju pada Pilkada Pariaman 2018, ia tidak boleh mencalonkan diri sebagai wakil walikota. Hal tersebut diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 (perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2015) Tentang Pencalonan. PKPU tersebut menjabarkan Pasal 7 UU Nomor 10
tahun 2016 tentang Pilkada.
 
Dalam PKPU tersebut diuraikan kepala daerah yang sudah dua periode tidak boleh mencalonkan kembali sebagai kepala daerah yang sejajar. Contoh, mantan walikota/bupati yang sudah dua periode, tidak boleh lagi maju mencalon bupati atau walikota di daerah lain.

Selain itu, pencalonan dalam Pilkada tidak boleh turun tingkat. Misalnya, mantan gubernur atau mantan wakil gubernur, tidak boleh lagi maju mencalon sebagai bupati atau walikota. Begitu juga dengan mantan walikota tidak boleh mencalonkan diri sebagai wakil walikota.

Hal tersebut diamini oleh Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria. Melalui sambungan telepon, Senin (17/4/2017), ia mengatakan Mahyuddin boleh mencalonkan diri kembali sebagai walikota karena belum pernah menjabat walikota selama dua periode.

"Benar, jika maju, beliau (Mahyuddin) hanya dibolehkan mencalonkan diri sebagai walikota karena pernah menjabat walikota meskipun tidak penuh lima tahun atau satu periode. Mantan walikota tidak boleh mencalonkan diri turun tingkat," terangnya.

Aturan tersebut, ungkap dia, hanya membolehkan pencalonan untuk naik tingkat. Seperti mantan bupati/walikota boleh mencalon sebagai calon gubernur/wakil gubernur. Atau wakil walikota mencalonkan diri sebagai walikota.

OLP

Golkar Pariaman Patahkan Argumentasi Memasangkan Genius-Mardison

Written By oyong liza on Sunday, 16 April 2017 | 14:04

Mardison diapit Amrizal dan Win
Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin, mengatakan pihaknya punya mekanisme tersendiri dalam menentukan pasangan calon (paslon) walikota/wakil walikota Pariaman yang akan diusung dalam Pilkada Pariaman 2018.

"Tentu berbeda partai berbeda pula mekanismenya. Ada partai yang membuka pendaftaran terbuka memilih bakal calon, ada yang tidak. DPD Golkar punya mekanisme tersendiri," ujarnya di Pantai Gandoriah, Minggu (16/4/2017).

Ia menyatakan partainya sebelum mentukan paslon, akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal untuk merumuskan kemenangan pada kontestasi pilkada nanti. Konsolidasi sedang dilakukan dan akan berakhir hingga bulan Juli 2017.

"Sekitar sesudah lebaran mungkin kita fokus pada siapa paslon yang akan diusung. Usai lebaran akan ada kejutan dari Partai Golkar terkait pilkada," sambungnya. Ia mengatakan tidak tertutup kemungkinan Partai Golkar akan membuka pendaftaran bakal calon. Namun fokus utama dalam pengusungan bakal calon mengutamakan kader terbaik di partai itu.

Partai Golkar Pariaman, kata dia, juga akan melakukan survey internal dan melihat hasil survey sejumlah lembaga independen tentang tingkat keterpilihan masing-masing bakal calon saat ini.

Ia menambahkan, kemungkinan akhir Partai Golkar mungkin akan menyandingkan kader internal dengan eksternal sebagai bakal calon walikota/wakil walikota Pariaman dari Golkar yang nantinya akan didaftarkan ke KPU.

Ia menyebut dari internal Golkar sudah ada beberapa nama yang sedang dibahas. Tentunya kader yang sudah terbukti berbuat untuk partai yang akan diutamakan. Untuk kader luar partai, pihaknya masih menunggu hasil survey.

"Karena target Golkar menang, partai akan mengusung kader. Dengan siapa dia berpasangan, masih menunggu hasil survey elektabilitas," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPD Golkar Pariaman akan mengusung calon walikota dari kalangan kader, calon wakil walikota dari kalangan eksternal.

"Hasil konsolidasi partai tingkat DPD memutuskan Golkar mengusung kader sebagai calon walikota," pungkasnya.


Sementara itu warga Pariaman bernama Os (44), berkesimpulan dari pernyataan Mardison, argumen memasangkan Genius-Mardison pada Pilkada Pariaman telah pupus jika keputusan akhir Golkar demikian.

"Saya menduga Mardison akan diusung oleh Golkar sebagai calon walikota karena dia kader paling senior dan sekarang ketua DPRD pula. Tentu saja Genius Umar tidak mungkin mau menjadi wakilnya Mardison. Dia kan sekarang sudah wakil walikota, tak mungkinlah akan mencalon sebagai wakil lagi," kata dia.

Keputusan tersebut menurutnya akan memicu suhu politik di Pariaman. Pilkada Pariaman 2018 menurutnya akan memanas dan sulit diprediksi siapa pemenangnya sedari kini.

"Pandangan saya sebagai warga, jika Genius-Mardison berpasangan, hemat saya mereka dengan mudah menang dan lawan pun pikir-pikir untuk maju. Suhu politik akan adem. Jika berlawanan Genius dengan Mardison suhu politik akan memanas dan akan banyak lagi calon yang akan ikut kontestasi," menurut dia.

OLP

Zulkifli Hasan-- PAN Dukung Ali Mukhni Calon Gubernur, Genius Umar Walikota Pariaman

Written By oyong liza on Thursday, 13 April 2017 | 19:42





Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, menyatakan akan mendukung Bupati Padangpariaman Ali Mukhni untuk menjadi Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

Hal itu dia katakan menjawab pertanyaan wartawan usai memberi sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kampus Sekolah Tinggi Islam Tarbiyah (STIT) Syeikh Burhanuddin Pariaman, di Pariaman, Kamis (13/4/2017).

Dukungan tersebut karena Zulkifli Hasan menilai Ali Mukhni sudah memiliki trackrecord (rekam jejak) yang begitu baik.

Oleh sebab itu ia menyarankan Ali Mukhni mulai mengunjungi masyarakat seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumbar. Ali Mukhni, pujinya, telah terbukti bekerja untuk rakyat dan membawa kemajuan. Dia pekerja keras dan sungguh-sungguh demi rakyat.

Disamping Ali Mukhni, kata Zulkifli, Partai PAN Pusat juga telah menyiapkan langkah untuk menghadapi Pilkada Kota Pariaman 2018. Hanya yang terbukti telah bekerja untuk rakyat yang akan diusung oleh partai berlambang matahari terbit itu.

Ia menyatakan sejauh ini pihaknya sudah mengantongi satu nama kandidat kuat yang nantinya akan diusung PAN sebagai calon walikota. Nama tersebut mengarah pada sosok Genius Umar yang sekarang menjabat wakil walikota Pariaman.

"Pilkada Kota Pariaman masih 2018. Kita sudah punya alternatif (calon yakni) wakil walikota," ujarnya.

OLP

Nasdem Pariaman Buka Pendaftaran Calon Walikota di Hari Kartini

Ir. Dewi Fitri Deswati, MT
DPD Partai Nasdem Kota Pariaman akan buka pendaftaran bakal calon (balon) walikota/wakil walikota Pariaman periode 2018-2023 mulai tanggal 21 April hingga 1 Mei 2017. Pembukaan pendaftaran dipilih bertepatan dengan Hari Kartini itu karena Nasdem Pariaman dipimpin oleh seorang perempuan.

"Kita sudah bentuk Tim Bapillu Nasdem dan tim Pilkada Nasdem. Kenapa dipilih Hari Kartini? Karena saatnya perempuan bicara," ujar Ketua DPD Nasdem Kota Pariaman Dewi Fitri Deswati di Pariaman, Kamis (13/4/2017).

Prosedur pendaftaran, kata Dewi, setiap balon yang mendaftar wajib menyertakan profil pribadi lengkap yang diserahkan kepada sekretariat penerima di kantor DPD Nasdem Pariaman di Jl Imambonjol, Simp Sianik, Pariaman Tengah. Para balon juga harus membawa tim saat pendaftaran. Tidak boleh sendiri-sendiri.

"Bagaimana mau jadil walikota kalau tim saja tidak punya. Nasdem tentu akan melihat keseriusan dari calon tersebut," sambungnya.

Usai pendaftaran ditutup 1 Mei, Partai Nasdem pada tanggal 2 Mei akan mengadakan kegiatan jalan santai bersama bakal calon Nasdem itu dengan pemilih pemula di Pariaman. Jalan santai mulai dari kantornya tersebut akan melewati Pantai Gandoriah, Pasir Lohong, Pasar Pariaman dan kembali ke kantor Nasdem.

Jalan santai bertabur hadiah doorprice itu juga sekaligus disosialisasikan tata cara memilih pemimpin oleh DPD Partai Nasdem.

Selanjutnya, DPD Nasdem pada bulan Juli hingga November 2017 akan melakukan survey terhadap balon yang telah mendaftar. Hasil survey akan menentukan siapa balon resmi yang didaftarkan Nasdem ke KPU Kota Pariaman untuk menjadi calon walikota/wakil walikota Pariaman.

"Nasdem tidak memungut biaya terhadap balon. Survey tertinggi itulah yang akan kami usung meskipun balon tersebut sebelumnya mendaftar sebagai wakil walikota. Nasdem akan mendengarkan suara rakyat, yang paling diinginkan rakyat pasti akan diusung Nasdem. Yang tidak mendaftar ke Nasdem tidak akan diusung," sebutnya.

Disamping menjaring balon dengan membuka pendaftaran, tukuk Dewi, Nasdem Pariaman juga akan menggalang koalisi untuk menghadapi Pilkada Pariaman 2018. Koalisi akan terbentuk dengan partai yang memiliki kesamaan visi dengan Nasdem.

Nasdem Pariaman, lanjut Dewi, selain membidik kemenangan Pilkada, juga akan menelurkan program beasiswa pendidikan bekerja sama dengan STIESB dan AKBID Sumbar Pariaman. Nasdem ujar Dewi akan mengkuliahkan delapan orang anak keluarga kurang mampu di sekolah tinggi tersebut hingga sarjana dengan seluruh biaya ditanggung partai.

"Masing kecamatan kita ambil dua orang. Kita utamakan anak yang cerdas dari keluarga miskin. Silahkan hubungi HP saya 085211721634," pungkasnya.

OLP

KPU Pariaman Tetapkan Syarat Minimal Dukungan KTP bagi Calon Independen

Written By oyong liza on Tuesday, 14 March 2017 | 20:39




Genderang Pilkada Kota Pariaman mulai ditabuh. Sejumlah partai politik (parpol) mulai melakukan ancang-ancang. Pun begitu dengan bakal calon (balon), kian gencar melakukan sosialisasi di tengah masyarakat.

Aktifitas di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai pihak penyelenggara Pilkada, juga terlihat mulai sibuk. Media centre sebagai tempat pelayanan informasi di kantor itu, berbenah pula.

Menurut Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria, Selasa (14/3/2017), di ruang kerjanya di Kantor KPU Pariaman, Desa Air Santok, Pariaman Timur, pihak KPU telah menyiapkan anggaran penyelenggaraan Pilkada
Pariaman untuk delapan (8) pasang calon walikota/wakil walikota  periode 2018-2023.

"Empat pasangan calon dari partai politik dan empat pasang calon dari perseorangan atau independen," ungkap Boedi. 


Pilkada Kota Pariaman rencananya akan digelar hari Rabu ketiga bulan Juni 2018-- masuk gelombang tiga Pilkada Serentak Indonesia. Di Sumbar, Pilkada Pariaman barengan dengan Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Padangpanjang.

Bagi pasangan calon dari kalangan perseorangan, Boedi melanjutkan, syarat minimal dukungan berupa KTP adalah jumlah DPT (daftar pemilih tetap) dikalikan 10 persen. DPT Kota Pariaman saat ini mengacu pada Pilgub Sumbar adalah sebanyak 59.054. Jika dikalikan 10% maka pasangan calon independen setidaknya wajib mengantongi sekitar 5.906 dukungan sah dari masyarakat tersebut.

"Dukungan berupa KTP itu harus per desa dan per kecamatan. Tidak boleh hanya dari satu kecamatan saja. Seminimal mungkin dari tiga kecamatan dari empat kecamatan yang ada di Kota Pariaman," sambung Boedi.

Tahapan penyerahan berkas dukungan bagi paslon independen, tutur Boedi, wajib diserahkan ke KPU bulan Desember 2017. Syarat dukungan KTP oleh calon independen yang diserahkan ke KPU akan dilakukan dalam dua tahap verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
 

Verifikasi faktual dilakukan ke rumah-rumah penduduk dengan tatap muka: dengan pemilik KTP yang diberkaskan oleh paslon tersebut.

"Jika ternyata berkas yang diserahkan paslon setelah diverifikasi Tim KPU kurang dari jumlah minimal yang ditentukan, maka harus diganti dua kali lipat. Misalnya dari 5.906 syarat minimal, setelah diverikisi ternyata hasilnya 5.006 yang sah, kekurangan berkas dukungan 900 lagi wajib diganti dua kali lipat, menjadi 1800, begitu bilangannya seterusnya," Boedi menjelaskan.

Surat dukungan tidak boleh ganda. Untuk itu sebaiknya kata Boedi, bagi paslon yang berniat maju secara independen hendaknya melakukan konsultasi ke KPU Kota Pariaman terlebih dahulu.

Sedangkan bagi mantan narapidana jika ingin maju Pilkada, sebut Boedi, sesuai Undang-Undang diwajibkan mengumumkan dirinya di media masa, baik cetak, online, televisi, radio dan sarana pers lainnya kepada masyarakat sebelum mendaftar dan ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

"Yang bersangkutan waib mengumumkan di media masa, kasusnya apa dan berapa lama hukumannya," sebut Boedi.

Bagi paslon dari partai politik, pungkas Boedi, pendaftaran dimulai bulan Februari 2018. Paslon harus didukung minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kota Pariaman (20 kursi), atau 25 persen dari jumlah suara sah pada Pemilu Legislatif Kota Pariaman 2014.

OLP

Mulyadi, PPP Kembali Siapkan Strategi Menang Pilkada Pariaman 2018

Written By oyong liza on Monday, 13 March 2017 | 15:03



Sekdako Pariaman Indra Sakti mengatakan keberadaan partai politik (parpol) sebagai salah satu elemen masyarakat, sangat signifikan mendorong kemajuan pembangunan di Kota Pariaman.

"PPP Kota Pariaman telah banyak memberikan kontribusi positif dalam membangun-- melalui wakilnya yang ada di DPRD yang selalu mendukung kebijakan daerah," ujar Indra Sakti saat menghadiri Musyawarah Anak Cabang (MAC) IV Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Pariaman di BPKB Rawang, Sabtu (11/3/2017).

Di samping kiprah di dewan, menurut sekda, kader PPP Pariaman turut serta dalam memberi saran masukan ke pemerintah daerah, yang kemudian menjadi landasan kebijakan pembangunan oleh pihaknya.

"Kontribusi PPP Pariaman akan terus dibutuhkan pemerintah daerah dalam membangun Pariaman," ungkapnya.

Ketua DPC PPP Kota Pariaman Mulyadi pada kesempatan itu mengimbau semua kader partai berlambang Ka'bah itu selalu solid. Karena menurutnya dalam waktu dekat menghadang dua agenda besar pesta demokrasi, yakni Pilkada Pariaman 2018 dan Pemilu 2019.

Kepada seluruh kader, imbau Ketua Baleg DPRD Kota Pariaman itu, supaya meningkatkan loyalitas dan kontribusi kepada partai-- agar PPP kembali dapat memenangkan Pilkada Pariaman dan meningkatkan perolehan kursinya di DPRD.

"Semua harapan itu harus dimulai dari sekarang. Mari rapatkan barisan dan bekerja keras untuk menggapainya," kata Mulyadi.

Acara yang turut dihadiri oleh Sekretaris DPW PPP Sumbar Syafril Huda dan Anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PPP Zalman Zaunit serta Ketua KPU Pariaman Boedi Satria itu, disebutkan Mulyadi bahwa peserta MAC diikuti oleh 142 kader dari 71 desa/kelurahan ditambah panitia dan pengurus kecamatan.

"Masing-masing ranting atau setingkat desa/kelurahan mengirim utusan dua orang. Panitia dan anak cabang PPP atau setingkat kecamatan juga mengikuti kegiatan ini dengan jumlah total 60 orang," terang Mulyadi.

Dalam acara tersebut, Ketua KPU Pariaman juga memaparkan tahap demi tahap yang mesti dipersiapkan parpol dalam proses verifikasi administrasi faktual partai terkait kontestasi pemilu dan pilkada.


TIM

Jelang Pesta Demokrasi, KPU Pariaman Ingatkan Parpol Percepat Verifikasi

Written By oyong liza on Sunday, 12 March 2017 | 07:03



Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria, ingatkan pengurus partai politik (parpol) di tingkat Kota Pariaman mempercepat persiapan verifikasi peserta pemilu legislatif yang akan dilaksanakan 9 April 2019 mendatang.

Ia menyatakan, verifikasi parpol merupakan salah satu tahapan penting yang harus dilewati bagi parpol yang akan menjadi peserta pemilu legislatif mendatang. "Persyaratannya sangat ketat, makanya pengurus parpol di Kota Pariaman perlu mempersiapkan sejak saat ini," ujarnya saat menghadiri pembukaan musrancab PPP se Kota Pariaman, Sabtu (11/3/2017) siang.

Menurut Boedi, saat ini KPU pusat telah melakukan pendataan parpol calon peserta pemilu legislatif yang terdaftar di Kemenkumham RI. Parpol yang terdaftar di Kemenkumham RI, selanjutnya dilakukan verifikasi secara bertingkat, sejak tingkat DPP atau pusat, hingga tingkat ranting.

Dikatakannya, verifikasi parpol peserta pemilu dilakukan kepada seluruh parpol yang terdaftar. "Parpol yang memiliki kursi di DPR atau peserta pemilu legislatif sebelumnya tetap menjadi objek verifikasi, jika tidak lolos tentu tidak bisa mengikuti pemilu," ulasnya.

Verifikasi peserta pemilu meliputi verifikasi parpol dan verifikasi keanggotaan.

Adapun verifikasi parpol meliputi, verifikasi kepengurusan yang mengharuskan parpol memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, 75% kepengurusan di tingkat kabupaten dan kota serta DPAC 50%+1 di tingkat kecamatan.

Selain itu, verifikasi parpol lainnya mengharuskan parpol memiliki sekretariat/kantor tetap atau sewa (minimal sewa hingga 2 tahun setelah pemilu legislatif). Legalitas kepengurusan pun akan menjadi bahan verifikasi yang akan dilakukan oleh KPU nantinya.

"Aspek ini mewajibkan kepengurusan parpol harus sama dengan SK pusat dan kepengurusan parpol di setiap tingkatan harus diisi 30 persen pengurus perempuan," lanjutnya.

Sedangkan verifikasi anggota parpol yang akan dilakukan KPU terkait dengan ratio keanggotaan parpol, dengan jumlah penduduk suatu wilayah, 1 berbanding 1000 masyarakat di masing-masing wilayah.

"Aturannya ketat untuk lolos verifikasi, jika satu DPC atau DPAC saja tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka parpol tidak bisa ikut pemilu, makanya persiapan parpol harus dari sekarang," sebut pecinta klub sepak bola AS Roma ini.

Usai tahapan setelah verifikasi parpol dilaksanakan oleh KPU dan ditutup dengan penetapan parpol peserta pemilu legislatif. KPU di masing kota dan kabupaten akan melakukan pleno penetapan jumlah kursi dan daerah pemilihan (dapil) pada pileg 2019 mendatang.

"Kota Pariaman terdapat 4 kecamatan yang dibagi menjadi 3 daerah pemilihan, namun perlu kita verifikasi lagi, termasuk jumlah penduduk dan bilangan pembagi pemilih. Yang terpenting KPU Kota Pariaman akan terus ingatkan parpol agar siap-siap untuk diverivikasi," pungkasnya.

Nanda

Jelang Pilkada, PPP Pariaman Persolid Kader

Written By oyong liza on Saturday, 11 March 2017 | 19:37


Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terapkan mekanisme berbeda dalam pelaksanaan Musyawarah Dewan Pengurus Anak Cabang (Musrancab) pada tahun 2017 ini. Jika sebelumnya, Musrancab, kader utusan ranting setingkat desa di Kota Pariaman dapat memilih langsung ketua DPAC tingkat kecamatan. Namun mekanisme yang terbaru berbeda. Adapun perbedaannya terletak pada utusan ranting pada Musrancab tidak langsung memilih ketua ataupun sekretaris. Peserta memilih beberapa tim formatur yang nantinya akan bermusyawarah menyusun personilia kepengurusan di tingkat kecamatan, termasuk menentukan ketua ataupun sekretaris DPAC.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Pariaman, Mulyadi menerangkan, perubahan mekanisme pemilihan pengurus DPAC itu telah diterapkan pada musyawarah cabang PPP ke IV Kota Pariaman, Januari 2017 silam.

"Penerapan mekanisme seperti ini dilakukan untuk menimimalisir timbulnya potensi dikotomi kader partai paska digelarnya musyawarah. Ada kecenderungan kader yang terpilih tidak mengikutsertakan kader yang tidak terpilih dalam kepengurusan. Inilah yang kita cegah," jelasnya usai pembukaan Musrancab DPAC PPP se Kota Pariaman di Aula PAUD Dikmas Sumatera Barat, Rawang, Pariaman, Sabtu (11/3/2017).

Dikatakan Ketua Baleg DPRD Kota Pariaman itu, kesolidan PPP sangat diuji hingga tataran paling dasar setelah terjadinya dualisme di tubuh parpol berlambang Ka'bah tersebut. Ia optimis, melalui penerapan mekanisme Musrancab sistim formatur akan meningkatkan kesolidan kader PPP hingga akar rumput.

"Kita terus tingkatkan kesolidan antar kader, dua agenda besar yang dihadapi yaitu pilkada Kota Pariaman dan pemilu legislatif tahun 2017," ulasnya.

Pada musrancab DPAC PPP se Kota Pariaman, 142 peserta yang terdiri dari 2 orang perwakilan pengurus ranting atau desa bermusyawarah menentukan tim formatur.

"Semuanya dilibatkan, tidak ada yang tidak berperan, semua ada di dalam pengurus," imbuhnya.

Ia berharap seluruh kader dan kepengurusan DPAC yang nantinya terbentuk dapat segera menjalankan program dan fungsi partai di tengah masyarakat.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumatera Barat, Syafril Huda menegaskan bahwa saat ini tidak lagi terjadi dualisme kepengurusan PPP.

Penegasan tersebut menjawab kebimbangan kader akan isu dualisme ditubuh PPP yang saat ini masih berkembang.

"Penegasan saya kepada seluruh kader dan masyarakat, bahwa tidak ada lagi dualisme. Kepengurusan yang sah adalah versi Rohmurumzy dan itu berlaku hingga ke akar rumput atau tingkat ranting," tegasnya.

Dijabarkannya, kepengurusan PPP versi Rohmanrumzy memiliki legalitas sesuai dengan SK Menkumham RI yang telah inkrah.

Dilanjutkannya, jika ada pihak yang mengatakan ada kepengurusan PPP selain versi Rohmarumzy, hal tersebut adalah ilegal. Dualisme yang baru-baru ini kembali muncul pra Pilkada Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Yang mengaku PPP versi lain kita sebut sebagai PPPP (Partai Persatuan Pembangunan Pilkada), karena muncul setelah pilkada DKI Jakarta. Kemunculan PPP versi Djan Faridz setelah digelarnya Mukhtarmar Islah, setelah PPP menolak mendukung Ahok atau Basuki Purnama Tjahaya (BTP)," ujarnya.

Dilanjutkannya, PPP partai berazaskan Islam tidak mungkin mengkhianati ulama dengan mendukung BTP pada pilkada. Tidak mungkin PPP sebagai partai berazaskan Islam dan berlambang Ka'bah mendukung dan mengangkat pemimpin orang selain Islam.

"PPP adalah partai berazaskan Islam, berlambang Ka'bah, mendukung Ahok sama saja dengan menghianati ulama dan Islam," tegasnya.

Ia meminta agar kader dan simpatisan PPP di Kota Pariaman menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada dualisme di tubuh PPP.

"Kader harus tegaskan bahwa PPP solid dan tidak pecah. Bahwa ada yang mengaku dualisme dan pengurus versi diluar Rohmarumzy adalah ilegal, karena secara legal adalah versi Romi. Kita harus sampaikan kepada masyarakat," pungkasnya.

Nanda

Anggaran Pilkada Kota Pariaman Diciutkan Rp2 Milyar

Written By oyong liza on Friday, 30 December 2016 | 13:46




Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman menyatakan pihaknya telah melakukan penciutan anggaran dalam menghelat Pilkada serentak Kota Pariaman yang rencananya akan digelar pada bulan Juni tahun 2018.

Penciutan tersebut karena lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada-- yang mengatur Alat Peraga Kampanye (APK) bisa diadakan oleh masing-masing pasangan calon (paslon), tidak lagi disediakan oleh KPU.

"Atas dasar itu ada penghematan anggaran pengeluaran," ujar Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria, di ruang Layanan Pers Kantor KPU setempat di Desa Air Santok Pariaman Timur, Jumat (29/12).

Penciutan anggaran Pilkada lebih kurang sekitar Rp2 milyar, dari Rp16.170.244.550 menjadi Rp14.337.604.550. Dana diturunkan dalam dua tahap yakni pada APBD Kota Pariaman tahun 2017 untuk menyelenggarakan tahapan dari September 2017 hingga Maret 2018 sebesar Rp6,5 milyar, dan sisanya pada APBD Kota Pariaman tahun anggaran 2018.

"Rp6,5 milyar mencukupi membiayai kegiatan dari September 2017 hingga Maret 2018," sebutnya.

Pengeluaran terbesar KPU, menurut Boedi adalah pembayaran honor bagi petugas adhoc yang akan direkrut pada bulan Oktober mendatang. Honor/gaji wajib dibayar tunai pada sebanyak 155 petugas pemutakhiran data, 20 anggota PPK, kemudian kepada sebanyak 213 petugas PPS.

Sementara itu Ketua Divisi Perencanaan Data KPU Kota Pariaman Alfiandri Zaharmi menambahkan, di samping pembayaran honor/gaji pada petugas adhoc, pengeluaran terbesar KPU lainnya berbentuk penyediaan baliho dan sosialisasi.

"Kita akan lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, ke partai politik, PKK dan lembaga lainnya," ungkapnya.

KPU Kota Pariaman menargetkan partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Pariaman tahun 2018 sebanyak 75 persen-- lebih besar dari hasil Pilkada Kota Pariaman sebelumnya tahun 2013, 67 persen.

OLP

Jelang Pilkada Pariaman-- Paslon Independen Mendaftar 2017

Written By oyong liza on Thursday, 29 December 2016 | 19:05




Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman Boedi Satria menyatakan, Pilkada Kota Pariaman dijadwalkan akan dihelat pada Rabu tanggal 26 Juni tahun 2018. Pilkada Kota Pariaman masuk gelombang tiga Pilkada serentak Indonesia. Untuk Sumatera Barat, Pilkada Kota Pariaman bersamaan dengan Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang dan Kota Padang.

"Jika tidak ada perubahan aturan dari pusat," ungkap Boedi di ruang Layanan Pers Kantor KPU setempat di Desa Air Santok, Pariaman Timur, Kamis (29/12).

Peserta pada Pilkada Kota Pariaman disediakan dua jalur, yakni independen dan jalur partai politik. Untuk jalur Independen, kata Boedi, tahapan sudah dimulai oleh KPU pada bulan Desember tahun 2017.

"Bulan Desember 2017 dibuka pendaftaran bagi calon dari jalur perseorangan atau independen," sambungnya.

Syarat bagi pasangan calon (paslon) dari jalur independen, ungkapnya, harus mengantongi 5.957 surat dukungan sah dari warga Kota Pariaman yang namanya masuk DPT (daftar pemilik tetap) yang disertai bukti fotocopy KTP. Jumlah surat dukungan setara minimal 10 persen dari DPT terakhir Kota Pariaman yang merujuk pada Pilgub Sumbar 2015 yakni 59.057 DPT.

Sedangkan bagi paslon dari partai politik, imbuh Boedi, pendaftaran paslon dimulai bulan Februari 2018. Paslon harus didukung minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kota Pariaman, atau 25 persen dari jumlah suara sah pada Pemilu Legislatif Kota Pariaman 2014.

Ketua Divisi Tekhnis KPU Kota Pariaman Arnaldi Putra menambahkan, syarat dukungan KTP oleh calon independen yang diserahkan ke KPU akan dilakukan dalam dua verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Verifikasi tahap pertama tentang keabsahan surat dukungan KTP. Surat dukungan tidak boleh ganda. Kemudian verifikasi faktual di mana petugas KPU melakukan tatap muka dan melakukan wawancara langsung bagi pemilik yang KTP nya tercantun di surat dukungan," tuturnya.

Bagi calon dari partai politik, jelas Arnaldi, dianggap sah jika ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik di tingkat pusat dengan stempel partai.

"Tanda tangan dan stembel harus basah. Hal itu dilakukan jika terjadi sengketa internal tingkat partai politik lokal, maka dari itu harus diambil alih oleh pimpinan parpol tingkat pusat," jelasnya.

OLP

Jelang Pilkada, KPU Pariaman Mulai Rekrut Petugas Adhoc di 2017



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman mulai akan membentuk petugas adhoc, yakni PPS dan PPK, delapan (8) bulan jelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pariaman-- yang rencananya akan digelar pada tanggal 26 Juni 2018.

"Hari pemungutan suara adalah Rabu, tanggal 26 Juni 2018. Ini belum kepastian, baru perkiraan jika tidak ada peraturan yang berubah," ujar Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria di ruang Layanan Pers KPU Kota Pariaman di Desa Air Santok, Kamis (29/12).

Boedi menjelaskan, jumlah petugas PPS yang akan direkrut pihaknya adalah sebanyak jumlah desa/kelurahan yang ada di Kota Pariaman dikalikan tiga, yakni 71 x 3. Sedangkan jumlah petugas PPK sebanyak 20 orang atau sama dengan jumlah kecamatan dikalikan lima (5), yakni 4 x 5.

Disampaikan, Pilkada Kota Pariaman masuk dalam Pilkada serentak Indonesia tahap III. Di Sumatra Barat yakni Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang dan Kota Padang.

Dana untuk menyelenggarakan Pilkada Kota Pariaman, ungkap Boedi berjumlah total Rp14.337.604.550 yang dicairkan melalui dua ketok palu APBD, yakni APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018.

Dalam APBD tahun 2017, anggaran Pilkada Kota Pariaman sudah dianggarkan sebesar Rp6,5 milyar untuk membiayai tahapan Pilkada dari bulan September 2017 hingga Maret 2018.

"Sisanya pada APBD 2018. Dana Rp6,5 milyar tersebut mencukupi," sebutnya.

Di saat yang sama, Ketua Divisi Tekhnis KPU Kota Pariaman Arnaldi Putra, menambahkan, mekanisme pencalonan bagi pasangan calon untuk menjadi peserta pada Pilkada Kota Pariaman ada dua mekanisme.

"Yakni melalui jalur independen atau jalur perseorangan dan jalur dukungan partai politik," terangnya.

Syarat bagi paslon independen menurutnya harus mendapat dukungan minimal 10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) hitungan terakhir-- yakni jumlah DPT Pilgub Sumbar tahun 2015 yang berjumlah 59.057 DPT. 10 persen dari jumlah tersebut adalah 5.957 dalam bentuk surat dukungan yang form nya disediakan oleh KPU Kota Pariaman.

"Sedangkan bagi paslon dari jalur parpol harus mendapat dukungan minimal 25 persen dari suara sah pada Pemilu 2014 atau 20 persen dari jumlah kursi yang duduk di DPRD Kota Pariaman. Suara sah hanya dihitung dari jumlah suara yang memiliki kursi di DPRD," jelasnya.

Sedangkan bagi paslon dari unsur ASN/TNI/Polri, saat pendaftaran wajib mengisi surat pernyataan bersedia berhenti jika telah ditetapkan menjadi paslon di Pilkada Kota Pariaman. Pengajuan pensiun bagi ASN/TNI/Polri untuk menjadi paslon, jika sudah berumur 50 tahun atau telah mengabdi selama 23 tahun di ASN/TNI/Polri.

"Begitu juga bagi paslon dari DPRD. Begitu ditetapkan menjadi paslon oleh KPU, statusnya berhenti sebagai anggota DPRD," sambungnya.

Sementara itu Ketua Divisi Perencanaan Program Data KPU Kota Pariaman Alfiandri Zaharmi, menyatakan, KPU Kota Pariaman juga akan merekrut sebanyak 155 Petugas Pemutakhiran Pemilih, pada bulan Oktober tahun 2017.

Petugas tersebut menurutnya akan melakukan tugas dari pintu ke pintu rumah penduduk untuk mendata pemilih-- dari Daftar Pemilih menjadi Daftar Pemilih Sementara, kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap.

"Data DPT yang ada ditambah data dari Dukcapil kemudian diinput ke website KPU Pusat dalam sub domain Sidalih (Sistim Data Pemilih) yang bisa diakses di www.kpu.go.id," ucapnya.

Semua data yang diinput ke Sidalih tersebut, imbuhnya memudahkan bagi calon pemilih untuk melihat nama mereka terdaftar tidaknya sebagai DPT pada Pilkada Kota Pariaman.

OLP

Opini Pilkada-- Patah Pucuk Sebelum Kembang

Written By oyong liza on Wednesday, 28 December 2016 | 13:18




Salah satu tingginya minat orang untuk berlaga di Pilkada Kota Pariaman adalah karena faktor geografis dan populasi. Kota Pariaman hanya memiliki empat (4) kecamatan, 71 desa/kelurahan dan tidak lebih dari 60 ribu warga yang memiliki hak pilih dari 92 ribu jumlah penduduk Kota Pariaman secara keseluruhan.

Jumlah warga yang memiliki hak pilih itu berkurang pula oleh pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya saat Pilkada berlangsung. Prosentase tidak memilih memungkinkan capai di atas 25 persen dari jumlah pemilih tersebut. 20 ribu suara adalah prosentase angka kemenangan!

Dari segi anggaran yang dikeluarkan masing pasangan calon, Pilkada Kota Pariaman termasuk politik berbiaya cukup rendah jika kita membandingkan dengan sejumlah kota lain di Indonesia yang memiliki luas dan jumlah penduduk hampir sama. Hal itu disebabkan oleh jaringan primordial yang menjadi suara dasar bagi para kandidat.

Jaringan primordial bagi calon-- sebagai kelompok pertama; antara lain pemilih dari kalangan keluarga, satu kampung, satu kaum, alumni yang terbina dan jaringan pemilih berdasarkan kesamaan ideologis/kepentingan. Sedangkan suara kelompok kedua yang diperebutkan oleh masing calon-- suara mengambang terdiri atas; suara pemilih pemula, kaum apatis serta masyarakat miskin dan pengangguran, ditambah kaum pendatang. Prosentase dari jumlah pemilih kelompok kaum kedua diperkirakan lebih dari 30 persen-- sebuah jumlah suara penentu kemenangan.

Dari analisa pertama tersebut dapat disimpulkan kenapa para petahana lebih diuntungkan dibanding para chalengger (penantang) yang sama-sama melihat peluang menang dari dua rumus sederhana dua kelompok pemilih di Kota Pariaman.

Para "orang petahana" atau lebih jelasnya orang yang berada dalam pusat sumbu kekuasaan saat ini. Mereka lebih diuntungkan karena dengan mudahnya menjangkau kategori semua kalangan pemilih. Mereka dapat bertatap muka dengan seluruh calon pemilih dalam rentang masa penjabatan dia karena hanya menemui sejumlah 60 ribu orang. Keuntungan tersebut dibantu pula oleh jaringan primordial yang mereka miliki yang digerakan sebagai komponen mesin politiknya.

Sedangkan keuntungan bagi para chalengger untuk memenangkan Pilkada Pariaman bisa dimulai dengan fokus menjaring pada suara pemilih pemula, kaum apatis, masyarakat miskin dan pengangguran. Dalam hal ini diperlukan energi besar untuk meyakinkan pemilih tersebut. Mereka harus mampu mengejewantahkan program yang akan mereka buat lebih baik dari rezim sekarang. Tidak boleh ada kesalahan, karena salah sedikit saja, jika kelompok tersebut berpikir program para chalengger ternyata tidak lebih baik dari rezim sekarang, mereka berubah menjadi pemilih mengambang yang berpotensi menjadi golongan putih dan calon pemilih "ada uang ada suara".

Keuntungan besar bagi "orang petahana" bukan tanpa ancaman. Dalam sisa waktu jelang Pilkada Pariaman yang dihelat tahun 2018, segala kebijakan tidak populer berpotensi mengecilkan peluang mereka mendulang suara. 


Mayarakat Pariaman yang homogen serta egaliter dikenal "tidak militan", serta " tidak bernabi" kepada orang lain apalagi dalam pilihan politik. Maka dari itu dapat kita lihat dan rasakan bahwa untuk merawat dan menambah perolehan suara dasar pada Pilkada yang akan datang para calon wajib merawatnya dengan sangat hati-hati, jangan sampai patah pucuk sebelum berkembang.

OLP

Muncul Wacana Memasangkan Genius dan Mardison di Pilkada 2018

Written By oyong liza on Saturday, 12 November 2016 | 12:49




Momen keakraban antara Genius Umar dan Mardison Mahyuddin terlihat saat sama-sama menghadiri undangan seremoni HUT Partai Nadem ke-5 yang diselenggarakan di Kantor DPD Nasdem Kota Pariaman di Jl Jenderal Sudirman, Simp Sianik, Jawi-Jawi Pariaman Tengah, Jumat malam (11/11).

Genius dan Mardison sama-sama didampingi istrinya. Mereka sesekali terlihat serius berbincang. Tidak ada kecanggungan dan persaingan terlihat pada dua sosok yang santer dikabarkan sama-sama akan maju pada pilkada Pariaman 2018. Genius saat ini menjabat wakil walikota dan Mardison ketua DPRD.

Salah seorang anggota DPRD Kota Pariaman yang hadir saat itu, tapi enggan disebutkan namanya, menilai, Genius dan Mardison lebih cocok dipasangkan menjadi walikota dan wakil walikota periode 2018-2023 dari pada saling bersaing.

"Mereka sama-sama dibutuhkan warga Pariaman dan memiliki sisi kelebihan masing-masing yang saling menutupi kekurangan. Masyarakat Pariaman sangat diuntungkan jika mereka dipasangkan," pendapat dia.

Dia memperjelas, wacana memasangkan Genius dan Mardison sudah ada aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat.

"Tinggal bagaimana elit politik menjembataninya, memberikan pemahaman, karena hal ini bukan kehendak para elite, tapi murni aspirasi yang berkembang di masyarakat," sebutnya.

Sementara itu, warga Pariaman, Tomi (37), menyebut, wacana memasangkan Genius dan Mardison sudah lama berkembang di masyarakat dan merupakan aspirasi yang jelas, bukan kehendak para elite politik.

"Yang rumit itu kan, siapa yang akan jadi calon walikota dan siapa yang menjadi wakil walikota. Jika ada salah satu yang mau mengalah, saya kira keputusan itulah yang paling ditunggu masyarakat," ungkap Tomi yang juga seorang jurnalis itu.

Dia berpendapat, saat Pariaman gencar membangun berbagai aspek terutama bidang pariwisata, dibutuhkan pemimpin yang solid.

"Kuat melobi ke pusat dan kuat dukungan politik di parlemen daerah, sehingga eskalasi pembangunan berjalan tanpa rintangan," pungkasnya.

OLP

Pilkada Kota Pariaman Dalam Perspektif Psikologi Sosial

Written By oyong liza on Tuesday, 10 May 2016 | 21:42




Peta politik minang apalagi di Pariaman merupakan salah satu zona paling cadas di nusantara. Politik dilakukan penuh etika dan egaliter, politik di Pariaman sangat jauh dari konflik horisontal. Meski demikian titik didih yang ditimbulkannya saat masuki era pertarungan demokrasi jangan pula ditanya. Tanpa demo, namun perang intelektual yang membuat para calon dan pengikutnya lupa tidur lupa makan.

Politik Pariaman itu keras secara psikologis. Orang yang bermain dengan logika politik reguler tanpa mengenal karakter rang piaman akan jadi bulan-bulanan. Terbuai dan hanyut dalam pola politik tingkat tinggi yang dilakukan masyarakat. Aneh bukan? Di sini masyarakat pemain politik paling dominan bukan partai politik dan orang di dalamnya.

Perihal ini tidak jarang membuat para calon yang pernah berlaga di Pariaman bersikap sinis kepada rang piaman. Mereka menganggap rang piaman omongannya tidak bisa dipegang.

Benarkah demikian? Tunggu dulu.

Seorang kandidat master politik Unand pernah kunjungi saya ke rumah setelah mendapat anjuran dari salah satu calon yang kalah dalam Pilkada Kota Pariaman 2013. Dia mewawancarai saya selaku pelaku sejarah dan salah satu personal yang mengamati politik dengan intensitas cukup baik menurutnya.

Ujaran saya kepada dia akan dia jadikan tesis. Kepada dia saya hanya mengatakan jika ada calon yang ingin maju menjadi walikota atau wakil walikota Pariaman mereka harus menetap tanpa henti paling tidak lima tahun di usia dewasanya di Pariaman. Mengapa demikian? Pendekatan psikologi sosial. Saya berpendapat, orang piaman paling sulit terus terang ungkapkan isi hatinya. Mereka tidak memperlihatkan kecenderungan arah politiknya kepada para calon.

Ada istilah dalam angguak ado geleang dalam geleang ado angguak. Artinya, setiap calon yang datang kepadanya selalu diberi harapan meski dia tidak akan memilihnya.

Kenapa hal demikian dilakukan? Pertanyaan menarik yang saya sendiri sulit menjawabnya. Apakah itu cerdas atau kebingungan politik, masih dalam tahap penelitian.

Namun satu hal yang saya pastikan kepada pewawancara saya tadi bahwa jika Anda telah berbuat dan hasilnya dapat dirasakan masyarakat maka kemungkinan pilihan masyarakat jatuh kepada Anda sangat besar.

Masyarakat hanya memilih orang yang telah berbuat nyata bukan berjanji janji. Bukti empirik saya temukan saat Pilkada 2013 ialah betapa seringnya salah seorang warga menghujat salah seorang calon walikota di mana ada kesempatan. Dia bahkan menjadi tim sukses rival politik si calon tersebut.

Faktanya, saat hari pencoblosan, dia, istrinya, anak dan orang terdekatnya memilih calon yang dihujatnya tadi.

Kenapa itu dia lakukan? Kontradiktif sekali. Hal singkat sebagai jawaban adalah karena sikap egaliter tadi. Orang yang membenci calon tadi sebenarnya memang ingin punya pilihan lain dan tidak menginginkan calon itu menjadi walikota. Tidak ada untungnya bagi dia, lagian dia terikat pula dengan calon lain saat menjadi tim sukses. Dia manfaatkan Pilkada sebagai lahan baru ekonomi bersifat insidential.

Berbaliknya dia memilih calon paling dia hujat karena setelah makin mengenal calon yang dia dukung makin jauh panggang dari api tingkat kepantasan jika saja dia yang memimpin Kota Pariaman kelak dibanding calon yang dia benci tapi dia kenal dekat sifat kepemimpinannya.

Memang jika dilihat dari perspektif calon, hal seperti itu bagaikan pengkhianatan politik yang menyayat hati tiada tara.

Hingga saat ini saya masih punya keyakinan kuat bahwa tiap individu masyarakat Pariaman sudah menetapkan pilihan kriteria para calon yang akan memimpinnya lima tahun ke depan. Pilkada yang masuk tahapan di tahun 2017 nanti saya yakini pertarungan petahana dan perubahan.

Petahana adalah masyarakat yang menginginkan pola kepemimpinan sekarang, orang yang merasa puas, sedangkan perubahan adalah masyarakat yang menginginkan pemimpin baru yang diharapkan melebihi dari pemimpin sekarang.

Petahana identik dengan Genius Umar dalam skala 70 persen dan Mardison Mahyuddin dalam skala 30 persen, sedangkan perubahan masih identik dengan nama Indra J Piliang.

Oyong Liza Piliang

Topik Terhangat

postingan terdahulu