Genius - Asmi Kompak Serahkan Berkas Pencalonan ke PPP
Genius - Asmi didampingi tim sukses masing-masing terlihat kompak. Foto: Nanda
Pariaman -- Dua bakal calon (balon) kepala daerah Genius Umar dan Asmi, datang barengan saat penyerahan berkas pendaftaran balon walikota dan wakil walikota Pariaman ke Partai PPP Kota Pariaman di Cimparuah, Senin (10/7/2017). Entah disengaja atau tidak, namun yang pasti kedua balon tersebut didampingi tim datang bersamaan. Kompak pula.

Keduanya balon itu datang tepat pada pukul 14.40 WIB diterima langsung oleh Ketua DPC PPP Kota Pariaman Mulyadi, sekretaris dan segenap panitia penjaringan balon.

Pada kesempatan itu Genius Umar mengatakan kedatangan dirinya dengan Asmi saat penyerahan berkas hanya kebetulan saja, bukan direncanakan. 

"Bukan janjian, tapi memang kebetulan saja datang bersamaan. Apalagi hari ini adalah hari terakhir penyerahan berkas pendaftaran di DPC PPP," kata Wakil Walikota Pariaman itu.

Menurut Genius Umar, PPP Kota Pariaman merupakan salah satu parpol pengusung dirinya saat memenangi kontestasi Pilkada Pariaman saat dirinya mendampingi Mukhlis Rahman tahun 2013 silam.

Berbekal itu, ia berharap untuk kembali diusung oleh PPP sebagai calon walikota Pariaman pada Pilkada 2018 mendatang.

"PPP bukanlah hal yang baru bagi saya. PPP adalah salah satu parpol yang mengusung saya kala mengikuti Pilkada 2013 silam. Saya berharap pada pilkada 2018, PPP Kota Pariaman kembali mengusung saya," harapnya.

Sementara itu, Asmi mengatakan bahwa niatan dirinya mencalonkan diri sebagai kepala daerah ia dedikasikan untuk melanjutkan pembangunan Kota Pariaman. Ia mendaftarkan diri sebagai bakal calon wakil walikota.

"Walikota atau wakil walikota sama saja, dua-duanya kepala daerah. Wakil walikota pun juga berperan dalam pemerintahan," ujarnya.

Berbekal pengalaman sebagai PNS puluhan tahun, menjadi modal bagi mantan Kadis PU Padangpariaman, Kota Pariaman dan Kabupaten Solok Selatan itu mengabdi untuk pembangunan Pariaman.

Di saat yang sama, Ketua DPC PPP Kota Pariaman Mulyadi, mengatakan bahwa Partai PPP memiliki tahapan untuk pengusungan balon kepala daerah secara hierarki dari DPC hingga DPP. Pihaknya tidak dapat memastikan siapa balon yang akan diusung oleh PPP pada Pilkada Kota Pariaman 2018 mendatang.

"Yang jelas berkas balon yang mendaftar kita verifikasi, lalu secara berjenjang kita usulkan ke DPW hingga DPP. Keputusan ada di DPP," jelasnya.

DPC PPP Kota Pariman hari ini, sambung Mulyadi, akan menutup pendaftaran balon kepala daerah hingga pukul 00.00 WIB. Jika tidak ada balon lain yang datang menyerahkan berkas, maka pihaknya hingga batas waktu penutupan tersebut hanya akan menverifikasi berkas balon untuk segera diusulkan ke DPW PPP Sumatera Barat.

"Ada tiga balon yang sudah menyerahkan berkas yakni, Genius Umar, Zalman Zaunit dan Asmi. Jika tidak ada yang menyerahkan berkas lagi, maka hanya tiga balon tersebut yang diverifikasi," ucapnya.

DPC PPP Kota Pariaman, sebut dia, akan mengusulkan rekomendasi balon kepala daerah ke DPW PPP umatera Barat paling lambat akhir Juli 2017.

"Semestinya balon walikota yang mendaftar telah membawa nama balon wakil walikota yang bakal mendampinginya agar rekomendasi yang dikirim satu paket ke DPW dan DPP," tutupnya.

Nanda
Pengawasan Partisipatif Ciptakan Pilkada Pariaman Badunsanak
Artikel oleh Riky Falantino, S.Kom, MM, mantan Sekretaris Panwaslu Padangpariaman
Tahapan Pilkada Serentak Indonesia 2018 akan diikuti oleh 171 daerah. Pilkada digelar di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten akan dimulai secara serentak pada Oktober 2017. Pilkada tahun 2018 merupakan pilkada gelombang ketiga yang diselenggarakan secara serentak.

Gelombang pertama dan kedua dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2017. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada Serentak adalah Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Setelah itu, Undang-Undang ini pun mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, hingga akhirnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Pelaksanaan Pilkada Serentak berangkat dari evaluasi pelaksanaan Pilkada sebelumnya.
Menurut Titi Anggraini (Perludem – Jurnal Pemilu & Demokrasi  April 2016 “Evaluasi Pilkada Serentak 2015”) ada tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya Pilkada Serentak, yakni menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif, memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya, dan menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilihan, sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak untuk seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2027, pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan berdasarkan akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keserentakan pelaksanaan ini bukan saja berkaitan dengan hari dan tanggal pemungutan suara, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses tahapan penyelenggaraan.

Pilkada Serentak 2015 dan 2017 telah berlangsung dengan aman, lancar, tertib, dan damai. Penyelenggaraannya sukses. Partisipasi pemilih memang belum memenuhi target KPU, 77,50 persen.

Partisipasi pemilih Pilkada Serentah 2015 adalah 69,14 persen dan 2017 sebesar 74,20 persen. Partisipasi ini masuk kategori moderat atau sedang. Gelombang ketiga Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pilkada serentak gelombang ketiga itu dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) 2018 dan 2019.

Pada Pilkada Serentak ketiga ini, di Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota di empat kota, yakni Kota Pariaman, Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto.

Harapan kita bersama bahwa Pilkada Serentak 2018 dapat mengulangi kisah sukses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017. Tentunya sejumlah perbaikan perlu dilakukan. Suksesnya pelaksanaan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara (KPU dan Bawaslu), juga sangat ditentukan oleh partisipasi dari masyarakat.

Menurut Gunawan Suswantoro (Sekjen Bawaslu RI –Buku Pengawasan Pemilu Partisipstif “Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia ” 2015), pada era yang “tunggang langgang” ini, sebuah lembaga tak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

Partisipasi publik sungguh menjadi faktor penting bagi kesuksesan pemilu di era keterbukaan sekarang ini. “Pengawasan Pemilu Partisipatif “ yang diwujudkan dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP ). Hasilnya, gerakan tersebut  dapat mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu.

Pengalaman penulis pada Pilkada serentak 2015, perlu adanya dukungan pengawasan pemilu partisipatif dari seluruh masyarakat.  Pada pengawasan Pilkada serentak 2015, penulis (Panwaslih Padangpariaman) membuat sebuah kegiatan pengawasan partisipatif dengan nama “Deklarasi Pengawasan Partisipatif“ yang melibatkan kepala daerah, KPU, Panwaslih, Kapolres, Kejaksaan, tokoh agama, tokoh pemuda dan PWI sebagai perwakilan media.

Cara-cara seperti ini sangat besar sekali perannya dalam menciptakan Pemilu yang Badunsanak di Ranah Minang ini, khususnya di Pariaman. Untuk mengharapkan agar peran masyarakat besar, ajaklah dalam sebuah iven/kegiatan atau "dibaok sato". Janganlah mereka merasa ditinggalkan atau tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan tersebut. Peran alim ulama, niniak mamak dan cadiak pandai (tigo tali sapilin) di Ranah Minang ini sangatlah besar dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di daerah.

Di samping itu nilai-nilai sosial (kearifan lokal) suatu daerah sangat menentukan juga peran dan suksesnya suatu pesta atau iven yang diadakan di daerah tersebut. Kalau di Pariaman ibarat “Batabuik” (even budaya di Pariaman), sangatlah ribut dan konflik antara kedua kelompok anak nagari (Pasa dan Subarang) di saat berlangsungnya Pesta Budaya Tabuik itu. 


Tetapi setelah Tabuik itu dibuang ke laut, semua kelompok yang berseberangan kembali rukun dan damai seperti semula. Dalam setiap pesta demokrasi pun, baik itu Pilkada maupun Pemilihan Legislatif di Pariaman tercermin nilai-nilai tersebut.  Nilai-nilai ini lah yang perlu didorong dalam setiap iven atau Pilkada di Pariaman. “ Biduak lalu  kiambang batauik “

***
Bawaslu Sumbar Segera Umumkan Rekrutmen Panwaslu dan Panwaslih
Ketua Bawaslu Sumbar Elli Yanti
Muaro -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat akan segera umumkan rekrutmen Panitia Pengawasan Pemilihan (Panwaslih) Pilkada Serentak dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) legislatif 2019 pada akhir Juni 2018 mendatang.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Elli Yanti mengatakan, pembentukan Panwaslih dan Panwaslu di tingkat kabupaten/kota dilaksanakan setelah dibentuknya panitia seleksi (Pansel) oleh Bawaslu Sumatera Barat.

"Kita akan umumkan rekrutmen pada bulan ini, karena panselnya sudah terbentuk," terangnya saat menggelar sosialisasi pengawasan partisipatif pada Pilkada Kota Pariaman di Nan Tongga Hotel, Pariaman, Senin (5/6/2017) siang.

Elli berkata, periode 2018-2019, beberapa Panwaslih Pilkada seperti Kota Padangpanjang, Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto akan sangat sibuk. Tahapan puncak pilkada serentak tahap ketiga pungut-hitung dan rekapitulasi berjenjang pada Juni 2018, sementara tahapan pemilu legislatif juga sudah dimulai pada April 2018 tersebut. Panwaslih Pilkada dan Panwaslu Pemilu legislatif memiliki masa kerja yang dimulai pada 1 bulan sebelum dan 1 bulan setelah tahapan dilaksanakan.

"Di daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2018 bakal super sibuk, karena bersamaan dengan itu tahapan pemilu legislatif juga sudah dimulai," sebutnya.

Diakui keduanya, Bawaslu Sumatera Barat telah menyusun rancangan tahapan pengawasan pilkada serentak. Tahapan tersebut belum dapat dipastikan, karena masih menunggu pengesahan revisi Undang-Undang Pilkada yang masih pembahasan di DPR RI.

Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Surya Efitrimen mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Sosialisasi itu, katanya untuk mendorong masyarakat di kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada aktif melakukan pengawasan tahapan pilkada.

Di Kota Pariaman khususnya, kata dia hampir tidak ada laporan terkait pelanggaran Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2015 silam. Hal ini menjadi parameter bahwa partisipasi pengawasan pilkada oleh masyarakat Pariaman masih rendah. Ia mendorong, agar stakeholder terkait dapat mengajak masyarakat untuk aktif melakukan pengawasan Pilkada hingga Pileg 2019 mendatang.

Mewujudkan pilkada yang sukses, pungkas dia harus diawali dengan kesuksesan tahapan pilkada, salah satunya pengawasan yang optimal.

Nanda
Refrizal Upayakan Koalisi PKS-Gerindra di Pilkada Pariaman
H. Refrizal saat memberikan keterangan pers kepada wartawan. Foto: Nanda
Anggota DPR RI dan pengurus DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) asal Pariaman, Refrizal menegaskan bahwa ia memberikan peluang seluas-luasnya bagi politisi muda di PKS Kota Pariaman untuk maju pada Pilkada Pariaman tahun 2018.

Pernyataan yang ia sampaikan, seolah mengisyaratkan bahwa politisi senior PKS yang telah tiga periode menjadi anggota DPR RI itu tidak bakal maju mencalon pada ajang kompetisi pilkada tahun mendatang.

"PKS banyak memiliki politisi dan kader muda yang layak memimpin Kota Pariaman. Saya lebih mendorong yang muda untuk mengikuti pilkada," ujarnya usai menjadi salah satu narasumber acara di Pariaman, Sabtu (3/6/2017).

Penegasan tidak majunya Refrizal pada pilkada, kata dia merupakan bentuk langkah kaderisasi yang ia terapkan untuk melakukan estafet pemimpin muda PKS di Kota Pariaman.

Dikatakannya, PKS saat ini masih melakukan penggodokan bakal calon, baik untuk walikota maupun wakil walikota. Sejumlah nama beken yang berasal dari luar PKS, seperti mantan Walikota Pariaman, Mahyuddin, Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar dan sejumlah nama lain, ia sebut layak untuk diusung menjadi calon walikota.

Sementara itu, dari internal PKS Kota Pariaman, juga beberapa nama-nama hasil penjaringan internal PKS seperti Tenaga Ahli DPR RI, Muhammad Ridwan, Anggota DPRD Kota Pariaman asal PKS, Muhammad Yasin.

"Sudah ada beberapa nama yang dari luar PKS melakukan komunikasi intensif dengan kita, bahkan sudah ada yang berkomunikasi dengan saya, dan ada juga mulai komunikasi dengan partai Gerindra," sebutnya.

Terkait dengan pengusungan pasangan calon, PKS telah mulai menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai, khususnya Partai Gerindra. Koalisi yang sejak lama terjadi sejak dari pusat, diharapkan kedua parpol itu dapat kembali terulang pada Pilkada Kota Pariaman mendatang. PKS, ulasnya, terus menjalin komunikasi politik dengan sejumlah parpol untuk menjajaki kemungkinan melakukan koalisi pengusungan pasangan calon.

"Kita sudah ada komunikasi dengan parpol, dengan Partai Gerindra juga sudah. Koalisi yang sudah terjadi di pusat, kita harapkan juga terjadi pada Pilkada Kota Pariaman ke depan. PKS juga tetap membuka diri jika ada kemungkinan parpol lain," ujarnya.     

Menurut Refrizal, PKS Kota Pariaman tidak mematok target muluk-muluk. Menempatkan kader terbaik sebagai Wakil Walikota Pariaman, ia anggap sebagai target yang realistis, mengingat 1 kursi yang dimiliki PKS di DPRD Kota Pariaman.

Nanda
Jelang Masuki Tahapan Pilkada, Ini Hasil Audiensi KPU dengan Polres Pariaman
KPU Kota Pariaman gelar audiensi dengan Polres Pariaman. Foto: Nanda
Alai Gelombang -- KPU Kota Pariaman sampaikan rancangan tahapan Pilkada Pariaman tahun 2018 ke pihak Polres Pariaman, Jumat (2/6/2017) pagi di Mapolres Pariaman. Audiensi tersebut dilaksanakan untuk mengkoordinasikan persiapan tahapan pilkada yang diprediksi akan dimulai pada bulan September 2017 mendatang.

Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria mengatakan bahwa tahapan Pilkada Pariaman yang ia disampaikan barulah sebatas rancangan atau prediksi, karena belum selesainya pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang oleh DPR.

“Penyampaikan rancangan ini agar seluruh pihak terkait penyelenggaraan pilkada, baik pengamanan dan instansi sektoral lainnya mulai mempersiapkan program masing-masing terkait Pilkada besok (2018),” ujarnya didampingi Kordiv Data Pemilih KPU Alfiandri Zaharmi, Kordiv Hukum Aisyah dan Sekretaris KPU Hendri Jalal.

Diakuinya, Pilkada Pariaman merupakan agenda super sibuk yang akan dijalankan oleh KPU Kota Pariaman. Tahapan puncak pungut-hitung berdekatan dengan jadwal verifikasi calon Pemilu Legislative 2019 mendatang.

“Tahapan verifikasi dan pendaftaran calon legislatif 2019 sudah dimulai pada bulan Mei 2018, berdekatan dengan tahapan puncak pilkada yang dilaksanakan pada Juni 2018 mendatang, ini akan menjadi pekerjaan berat bagi KPU Kota Pariaman,” jelasnya.

Di saat yang sama, Kordiv Data Pemilih KPU Kota Pariaman Alfriandi Zaharmi, mengungkap permasalahan klasik yang biasa terjadi pada bidang yang ia tangani. Pemutakhiran data pemilih di Kota Pariaman selalu terkendala dengan masalah keberadaan warga yang memiliki KTP Kota Pariaman tapi tidak menetap di Kota Pariaman atau merantau.

Dari Pilkada Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2015 silam kata dia misalnya, surat panggilan pemilih hanya dapat dibagikan oleh petugas KPPS sebanyak 75 persen. Sedangkan 25 persen lainnya tidak dapat diserahkan karena pemilih tidak menetap dan berada di Kota Pariaman.

Persoalan tersebut juga menyumbang atas rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada di Kota Pariaman di tahun sebelumnya.

“Kebanyakan dari perantau kita masih ber-KTP Kota Pariaman, alhasil pada sinkronisasi data pemilih masih terdaftar sebagai pemilih. Jika warga tersebut tidak di rumah, tentu tidak datang ke TPS. Nah ini salah satu penyumbang kenapa partisipasi pemilih menurun,” sebutnya.

Sementara itu, Kapolres Pariaman, AKBP Bagus Suropratomo Oktoberianto, memastikan bahwa ia dan jajaran menjaga netralitas pada penyelanggaran Pilkada 2018 mendatang.
Tugas polisi, jelasnya, hanya memastikan segala tahapan berjalan aman yang meliputi keamanan penyelanggara, peserta, masyarakat, objek vital dan tahapan.

“Polri bertugas memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan aman yang meliputi orang, proses dan objek vital,” jelasnya.

Sebagai persiapan awal, ia bersama jajaran akan berkunjung ke KPU Kota Pariaman untuk melakukan pemetaan kantor KPU Kota Pariaman. Hal tersebut sekaligus memetakan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terkait pelaksanaan pilkada.

“Kita akan petakan terkait keamanan termasuk kantor KPU. Kantor KPU adalah salah satu objek vital pada pilkada yang sangat penting untuk diamankan,” pungkas mantan penyidik komisi anti rasuah itu.

Nanda
Akan Masuki Tahapan Pilkada Pariaman, KPU Gelar Audiensi dengan DPRD

Mangguang -- Pimpinan bersama segenap anggota DPRD​ Kota Pariaman menerima audiensi KPU Kota Pariaman, Senin (22/5/2017) di ruang kerja Ketua DPRD Kota Pariaman. Rombongan dari KPU dipimpin oleh Ketua Boedi Satria bersama seluruh anggota dan beberapa staf dari sekretariat KPU. Audiensi terkait dengan pimilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Kota Pariaman.

Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin, mengatakan pihaknya sangat mendukung dan mendorong KPU dalam mensukseskan pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2018 di Kota Pariaman. Bentuk dukungan itu pihaknya melalui badan anggaran bersama pemerintah, sudah menyetujui anggaran yang diajukan oleh KPU.

"Kita ingin pemilihan kepala daerah di Kota Pariaman ini berjalan dengan lancar dan sukses. Makanya kita sepakat menyetujui seluruh anggaran yang diusulkan oleh KPU sesuai kebutuhannya sebesar Rp14,3 miliar," ujar Mardison.

Selain itu pihaknya juga mengapresiasi langkah KPU melakukan audiensi ke legislatif. Menurut politisi Golkar itu dengan adanya audiensi ini, dewan mengetahui apa saja tahapan yang dilakukan KPU dan dewan juga akan bisa menjelaskan ketika ada masyarakat yang bertanya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria, menyampaikan pihaknya masih menunggu draf rancangan undang-undang​ pemilu yang sedang dibahas dan disahkan oleh DPR --baru tahapan dimulai. Namun walaupun demikian dia bersama devisi, sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan tahapan Pilkada yang akan dilalui. Agar ketika peraturan perundang-undangan itu disahkan, KPU bisa langsung bekerja.

"Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dan Pileg (pemilihan legislatif) dilaksanakan serentak dengan pilpres (pemilihan presiden) pada tanggal 14 Juni 2019. Tahapan ini baru draf rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh pansus DPR, belum disahkan," ujar Boedi.

Sesuai draf itu Pilkada serentak se-Indonesia akan dilaunching pada tanggal 14 Juni 2017. Kalau undang-undang nya sudah disahkan dan diparipurnakan, imbuh Boedi, KPU Kota Pariaman sudah bisa langsung bekerja melakukan tahapan Pilkada.

Disebutkan, sesuai ketentuan bahwa untuk calon walikota dan wakil walikota Pariaman yang maju melalui jalur Partai Politik, membutuhkan 4 kursi di legislatif dan untuk calon perseorangan membutuhkan dukungan sebanyak 5.905 KTP.

Doni
Maju Pilkada, Mardison Siapkan PAW dan Ketua DPRD Pengganti dari Golkar

Ketua DPD Golkar Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin telah resmi mendaftar sebagai bakal calon Walikota Pariaman melalui Partai Nasdem Kota Pariaman, Sabtu (20/5/2017) siang. Ia mendaftar di hari terakhir di partai yang memiliki tiga kursi di DPRD Kota Pariaman itu.

Selain didampingi kader DPD Partai Golkar Kota Pariaman, Mardison juga didampingi keluarga dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin itu.

Ia mengaku, pendaftaran melalui partai Nasdem pada "last time" tahapan pendaftaran, dikarenakan pihaknya harus melakukan kajian dan berkoordinasi dengan DPP, DPW, keluarga dan masyarakat sebelum memutuskan maju sebagai balon kepala daerah.

"Kita maju sebagai calon kepala daerah, tentu tahapan awalnya adalah menerima dukungan dari masyarakat dan harus dilakukan kajian terlebih dahulu. Alhamdulillah, setelah menempuh itu semua, akhirnya dengan dukungan masyarakat, hari ini secara resmi mendaftar ke Partai Nasdem," jelasnya.

Terkait visi dan misi sebagai balon, Mardison mengaku tidak memiliki visi dan misi yang sederhana. Kebijakan pemerintah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat berbasis pariwisata akan ia terapkan jika terpilih. Segala kebijakan pemerintah sekarang yang dirasakan baik oleh masyarakat, akan terus dilaksanakan.

Menjadi kepala daerah di Kota Pariaman, imbuhnya, bukanlah sebatas menjadi walikota ataupun wakil walikota. Menurutnya, menjadi keduanya sama saja memberikan kewenangan untuk berbuat lebih banyak untuk masyarakat.

"Menjadi kepada daerah itu, tidak sebatas menjadi walikota atau wakil walikota saja, penempatan saya menjadi calon walikota ataupun calon wakil walikota tergantung keinginan masyarakat, karena kedua-duanya sama untuk berbuat kepada masyarkat," ungkapnya.

Partai Golkar sendiri, sebut Mardison juga akan membuka pendaftaran bakal calon walikota dan wakil walikota Pariaman periode 2018-2023. Pendaftaran baru akan dibuka setelah Golkar Pariaman rampungkan pemilihan ketua DPD Golkar yang baru.

"Musda Golkar Pariaman direncanakan digelar dalam bulan puasa. Setelah periode kepengurusan baru terpilih, kita buka pendaftaran calon," ujar Mardison.

Mardison menyebut akan ada pergantian antar waktu di DPRD Kota Pariaman saat ia telah ditetapkan oleh KPU Pariaman sebagai calon kepala daerah.

"Keputusan maju sebagai calon kepala daerah harus ada yang dikorbankan. Jabatan sebagai ketua DPRD dan anggota DPRD sesuai amanat undang-undang harus ditinggalkan," ucapnya.

Karena ada kekosongan di DPRD tersebut, pihaknya telah menyiapkan kader pengganti antar waktu yakni Life Iswar, hingga nama Ketua DPRD Kota Pariaman yang baru.

"Ali Bakri Insya Allah akan menjabat ketua DPRD," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pariaman, Dewi Fitri Deswati mengatakan partai Nasdem Kota Pariaman telah menjalin koalisi dengan PDI Perjuangan, Partai Hanura Kota Pariaman. Koalisi yang terbangun pada tiga partai tersebut, kata dia memiliki kesamaan komitmen menjalankan politik tanpa mahar dalam pengusungan balon pada Pilkada Kota Pariaman.
   
Meskipun telah membentuk koalisi dan telah memenuhi kuota perolehan kursi di DPRD sebagai syarat pengusungan satu pasangan calon walikota, namun kata Dewi, koalisi yang ia bangun masih membuka koalisi dengan parpol lainnya yang memiliki komitmen politik tanpa mahar.

"Koalisi Nasdem Nurani Perjuangan telah memiliki 6 kursi di DPRD Kota Pariaman telah memenuhi persyaratan pengusungan bakal calon, namun jika Partai Golkar dengan 3 kursi di DPRD ikut bergabung dalam koalisi tersebut akan merubah persentase menjadi 45 persen. Dengan 9 orang anggota DPRD Kota Pariaman yang akan bergerak merupakan potensi besar dalam pemenangan," rincinya.

Menghadapi Pilkada terutama pungut hitung, kata Dewi, DPD Partai Nasdem telah menyiapkan mesin partai untuk memenangkan pasangan calon. Sebanyak 618 saksi pada Pilkada 2018 mendatang akan dikerahkan Nasdem untuk pemenangan dan pengamanan perolehan suara paslon yang diusung.

"Belum lagi kontribusi dari koalisi," pungkasnya.

Nanda/OLP
Maju Calon Kepala Daerah, Ratusan Pendukung Iringi Mardison Mendaftar ke Nasdem

Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin diiringi ratusan pendukungnya, resmi mendaftarkan diri ke Kantor DPD Partai Nasdem Kota Pariaman, di Jl Jenderal Sudirman, Simp. Sianik, Jawi-Jawi Pariaman Tengah, Sabtu (20/5/2017). Ia juga didampingi oleh Istri Indriati Mardison, sejumlah tokoh politik, tokoh pemuda dan kader AMPG Golkar Kota Pariaman.

Ia mendaftarkan/menyerahkan berkas sebagai bakal calon kepala daerah di partai yang telah membentuk koalisi Nasdem Nurani Perjuangan Rakyat itu.

"Saya datang dengan niat yang tulus untuk mendaftar, tentu saja sebagai calon kepala daerah," ujarnya. Mardison mengatakan pemilihan frasa "kepala daerah" yang ia kemukan karena walikota dan wakil walikota bermakna satu paket dalam kepala pemerintahan di daerah.

Ia mengapresiasi sistem penjaringan yang dibuat oleh Partai Nasdem yang ia nilai salah satu partai besar di Pariaman itu. Sistem meniadakan mahar di partai tersebut, kata dia wajib ditiru oleh partai lain jika ingin Pariaman dipimpin oleh pemimpin yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat. Peniadaan mahar dalam partai merupakan langkah besar dalam pendidikan politik di masyarakat.

Ketua DPD Partai Golkar Pariaman itu menyebut bahwa hasil Kongres Nasional Partai Golkar di Batam, Kepulauan Riau, 18 Mei 2017 lalu, telah memutuskan bahwa DPD Golkar yang masuk Pilkada serentak Indonesia 2018 agar menjalin koalisi partai di daerah. Partai Golkar mengintrusikan kader di daerah untuk menjalin koalisi dan merangkul partai sebanyak-banyaknya untuk memenangkan Pilkada serentak 2018.

"Parpol di Pariaman harus bersatu mencari sosok pemimpin untuk kepala daerah ke depan. Pada kesempatan ini saya nyatakan siap maju di Pilkada Pariaman 2018. Alhamdulillah kita sudah mendapat rekomendasi partai tingkat DPP dan DPW Golkar," sambungnya.

Ia menyebut bahwa keputusannya untuk maju sebagai calon kepala daerah sudah mendapatkan restu dari keluarga, istri, para sahabat dan dari kader-kader Partai Golkar, baik di tingkat desa dan kecamatan, hingga tingkat DPW dan DPP.

"Untuk itu tentu saja saya siap berkorban dan akan mundur sebagai anggota DPRD Kota Pariaman saat mendaftar ke KPU nanti," sebutnya.

Dirinya mengapresiasi Partai Nasdem Pariaman yang telah membangun koalisi tiga partai untuk Pilkada. Ia menyebut, kondisi politik di Pariaman saat ini mulai memanas dengan berbagai isu jelang Pilkada. Namun ia meyakini Pilkada Pariaman tidak akan memecah belah sebagaimana Pilkada di sejumlah daerah yang masyarakatnya bisa dihasut.

"Suhu politik Pariaman hampir sama dengan DKI, tapi tidak sampai terkotak sebagaimana di DKI. Kita mengedepankan Pilkada badunsanak," imbuhnya.

Dari penelusuran wartawan, diyakini Partai Golkar tingkat pusat akan mengambil ancang-ancang "koalisi nasional" dalam Pilkada menghadapi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2019. "Koalisi nasional" itu mulai dibentuk dalam Pilkada Serentak Indonesia 2018. Golkar diyakini akan membentuk koalisi atas-bawah (button-up).

Partai Golkar sebagai partai sarat pengalaman, dari saat ini telah memantau sejumlah perubahan peta politik di Indonesia pasca Pilkada DKI hingga ke daerah-daerah. Mereka diperkirakan akan memulai kemenangan dari sejumlah Pilkada untuk kemenangan selanjutnya di Pileg dan Pilpres 2019.

"Di Sumatera Barat ada empat daerah masuk Pilkada serentak 2018. DPP Partai Golkar sudah merumuskan strategi untuk mencapai kemenangan," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pariaman, Dewi Fitri Deswati, mengatakan sudah lima balon walikota/wakil walikota mendaftar di Nasdem sejak 20 April hingga 1 Mei 2017 lalu. Pendaftarann yang sedianya berakhir 1 Mei itu, atas usul DPW Nasdem Sumbar, diperpanjang hingga 21 Mei.

"Hari ini adalah pendaftaran terakhir di Nasdem. Besok kami tidak menerima lagi pendaftaran dari para calon," ungkap Dewi.

Lima balon yang sudah menyerahkan berkas pencalonan walikota, kata Dewi, adalah Genius Umar, Dewi Fitri Deswati, Azwin Amir dan Mardison Mahyuddin. Hingga saat ini hanya Bahrul Anif yang khusus mendaftarkan diri sebagai balon wakil walikota.

OLP
Mardison, Pendaftaran Balon Wako/Wawako di Golkar Tunggu Arahan DPP

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Pariaman akan membuka pendaftaran Bakal Calon Walikota Pariaman usai pelaksanaan rapat konsolidasi DPD Golkar se-Indonesia di Batam, Kepulauan Riau. Konsolidasi tersebut diikuti oleh pimpinan DPD Golkar yang mengikuti Pilkada serentak periode ke-3 pada Juni 2018 mendatang.

“Besok (17/5) diselenggarakan konsolidasi DPD Golkar yang akan mengikuti Pilkada serentak di Batam, setelah ada petunjuk, kita baru akan buka pendaftaran balon Walikota Pariaman melalui Partai Golkar,” ungkap Mardison di Pariaman, Selasa (16/5/2017).

Hingga saat ini, sebut Mardison, belum ada tanggal pasti kapan pembukaan pendaftaran balon Walikota Pariaman melalui partai berlambang pohon beringin itu. Menurutnya, meskipun beberapa partai besar telah lebih awal melakukan penjarigan dan membuka pendaftaran balon, proses penjaringan bukanlah suatu keterlambatan bagi partai Golkar. Sistem rekruitmen balon walikota/wakil walikota yang dilakukan Golkar, imbuhnya, sangat ketat dengan berbagai pertimbangan.

“Rekrutmen parpol terhadap pasangan bakal calonlon walikota/wakil walikota ini sangat penting. Jika parpol salah mengusung pasangan calon, tentu calon yang akan memimpin juga dapat menjalankan amanat sesuai dengan mestinya,” ucapnya.

Ia mengatakan pihaknya masih menunggu petunjuk dari pusat, yang jelas Golkar Kota Pariaman akan mengusung calon pada Pilwako Pariaman 2018 mendatang.

"Namun tentu harus sesuai dengan petunjuk pusat,” sebutnya lagi.

Dalam kesempatan itu juga, Mardison yang juga menjabat sebagai ketua DPRD Kota Pariaman itu menegaskan bahwa dirinya siap untuk maju sebagai calon Walikota Pariaman pada 2018 mendatang --sesuai dengan dukungan dan keinginan masyarakat kepada dirinya.

“Jika masyarakat mendukung dan menginginkan saya maju pada Pilwako, tentu saya siap menjalankan amanah dan dukungan itu. Sebagai wakil rakyat dan kader partai, sudah menjadi keharusan menerima amanah,” pungkasnya.

Nanda
Perkiraan Tahapan Pilkada Pariaman Hingga Pungut-Hitung
Walikota Mukhlis beserta jajaran terima KPU Pariaman di ruang kerjanya
Pemerintah Kota Pariaman dan KPU Kota Pariaman sepakat akan melakukan rasionaliasi anggaran pelaksanaan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang akan dimulai bulan September 2017 mendatang.

Anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh KPU sebesar Rp14, 3 miliar akan dirasionalkan untuk efesiensi anggaran dengan tetap memperhatian kebutuhan anggaran.

"KPU bersama Bappeda bisa koordinasi terkait rasionalisasi anggaran Pilkada Pariaman secara tahapan baru mulai pada September 2017 mendatang. Rasionalisasi tetap harus memperhatian kebutuhan anggaran penyelenggaraan efektif dan efesien," sebut Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman usai gelaran audiensi dengan KPU Kota Pariaman di ruangan Walikota Pariaman, Selasa (16/5/2017) pagi.

Terkait rasionalisasi anggaran penyelenggaran Pilkada Pariaman, Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria menjelaskan bahwa rasionalisasi anggaran tidak akan berpengaruh pada maksimalnya penyelenggaran Pilkada Pariaman tahun 2018.

Menurutnya, rasionalisasi dilaksanakan agar anggaran penyelenggaraan Pilkada dari Pemko Pariaman lebih efesien dan efektif. Menyikapi kesepakatan rasionaliasi anggaran Pilkada tersebut, KPU Kota Pariaman akan langsung melakukan koordinasi dan melakukan pembahasan tersebut dengan Bappeda.

"Kita akan langsung koordinasi dengan Bappeda nanti agar alokasi anggaran penyelenggaran Pilkada dapat lebih efektif dan efesien," jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, Boedi Satria juga menyampaikan tahapan Pilkada Kota Pariaman. Meskipun KPU pusat belum menyusun dan mengumumkan jadwal tahapan Pilkada serentak tahap III, KPU Kota Pariaman memprediksi tahapan dan jadwal Pilkada serentak. Perkiraan jadwal dan tahapan tersebut dilakukan untuk menyusun program kerja dan rencana kegiatan KPU Kota Pariaman dalam penyengaraan Pilkada mendatang.

Boedi merinci perkiraan tahapan Pilkada Pariaman 2018. Dimulai dengan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemko Pariaman dengan KPU Kota Pariaman.
 

Tahapan tersebut bentuk penyerahan dana hibah APBD Kota Pariaman kepada KPU Kota Pariaman untuk penyelenggaraan Pilwako Pariaman pada 27 September 2017, tahapan pembentukan petugas penyelenggara adhoc (PPK, PPS, KPPS) oleh KPU Kota Pariaman pada 4 Oktober 2017 hingga 2 November 2017, tahapan sinkronisasi DPT Pilwako Pariaman.

Adapun tahapan tersebut, mensinkornisasikan DPT Pilgub Sumbar di Kota Pariaman pada tahun 2015 dengan agregat data Disdukcapil Kota Pariaman pada bulan November 2017,  pendaftaran paslon jalur perseorangan/non parpol pada 17 Desember 2017.

Sementara itu, di tahun 2018 dimulai tahapan pendaftaran pasangan balon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pilwako Pairaman melalui jalur parpol pada 30 Januari 2018 s/d 1 Februari 2018. 

Pada tahapan ini, Boedi memprediksi akan ada 4 balon yang mendaftar yang dihitung melalui jumlah kursi dan perolehan suara di DPRD Kota Pariaman. Tahapan selanjutnya adalah, penetapan paslon Walikota dan Wawako Pariaman peserta Pilkada 2018 pada 4 Maret 2018, tahapan kampanye pasangan calon dilaksanakan pada 8 Maret 2017 s/d 14 Juni 2018, tahapan minggu tenang pada 15 s/d 26 Juni 2018. 

"Tahapan pungut hitung suara dan rekap ditingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2017 dan Pada tanggal 28 s/d 29 Juni 2017 dilaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat PPK dan KPU Kota Pariaman," ringkasnya.


Terkait bakal calon walikota Pariaman, terang Boedi, hingga kini KPU Kota Pariaman belum menerima bakal calon atau kelompok yang melakukan konsultasi terkait teknis pengusungan calon walikota melalui jalur parpol ataupun perseorangan.

"Belum ada yang konsultasi dengan kami (KPU Kota Pariaman), namun jika ada yang konsultasi terkait teknis pengusungan balon baik melalui jalur perseorangan ataupun parpol, dapat dikoordinasikan," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh, Sekdako Pariaman, Indra Sakti, Asisten I Bidang Tata Praja Setko Pariaman, Khaidir, Kakan Kesbangpol Kota Pariaman, Yusrizal, Kadisdukcapil Kota Pariaman, Sumiramis dan Sekretaris KPU Kota Pariaman, Hendri Jalal.

Nanda
Didukung Banyak Pihak di Bursa Pilkada Pariaman, Inilah Sosok Asmi "Pejuang Infrastruktur Pariaman"

Publik Pariaman dikejutkan dengan wacana akan majunya H. Asmi B, Dipl. ATP, MM dalam bursa Pilkada Pariaman 2018. Asmi, singkat ia disapa, kelahiran Lubuk Basung 28 Agustus 1957 itu, merupakan sumando Rang Kampuang Pondok Pariaman yang sudah mengakar di Pariaman selama 40 tahun.

Nama Asmi yang cukup dikenal luas oleh masyarakat itu merupakan Kepala Dinas PU Kota Pariaman pertama sejak Pariaman menjadi kota otonom penuh, hingga tahun 2010. Semasa ia menjabat Kadis PU, sejumlah pembangunan monumental terlaksana dengan baik dan gemilang di Kota Pariaman, seperti Balaikota Pariaman, Kantor DPRD Kota Pariaman, Pendopo Rumah Dinas Walikota.

Kemudian infrastruktur lainnya seperti pembangunan jalan bypass Pariaman di Jati, pembangunan jalan jalur dua pertama Pariaman di sepanjang jalan Imambonjol hingga jembatan pariwisata di Pantai Kata.

Pamong senior yang telah puluhan tahun dinas di Dinas Pekerjaan Umum di Sumatera Barat itu mengawali karier kepegawaian pada tahun 1977 di Dinas PU Seksi Pariaman berbekal ijazah STM. Karena kepiawaian Asmi yang dalam bekerja memiliki motto: berkreasi, berinovasi dan memberikan solusi itu, ia mendapatkan beasiswa pendidikan beberapa kali.

Asmi dalam bekerja selalu menjadi tumpuan dan harapan atasannya. Ia pekerja keras yang sangat mencintai pekerjaannya. Pada tahun 1981 hingga tahun 1984 ia mendapatkan beasiswa khusus untuk menempuh pendidikan Akademi Pekerjaan Umum di Surabaya Jawa Timur, kemudian dilanjutkan dengan beasiswa pendikan di Universitas Diponegoro dan UNP di Padang.

Pada tahun 1996 hingga tahun 1998, Asmi diminta oleh Bupati Pesisir Selatan untuk menjabat di Dinas PU Pengairan Solok Selatan. Dua tahun di sana, ia dipromosikan ke Dinas PU Provinsi Sumbar. Dua bulan pasca terpilihnya Walikota Pariaman pertama Nasri Nazar, ia diminta pulang kampung untuk mengepalai Dinas PU Pariaman. Di masa jabatannya di Pariaman itu, ia membuat terobosan besar dalam membangun infrastruktur sebagaimana yang kita lihat sekarang ini.

"Satu rencana saya yang belum terealisasi yakni membangun jalan bypass dari Pariaman hingga Bandara Internasional Minangkabau yang tembus dari Simpang Lapai Pariaman terus ke Marabau hingga ke Sunur. Padahal dananya sudah tersedia dari pemerintah pusat. Kendala yang kita hadapi saat itu terkait belum adanya penyerahan kajian kepada pemerintah pusat," ujar Asmi tenang saat kami wawancarai secara khusus di Pariaman, Jumat (12/5/2017) di sebuah cafe di bilangan bypass Pariaman.

Lepas dari Dinas PU Kota Pariaman, Asmi diminta oleh Bupati Padangpariaman untuk mengomandoi Dinas PU Padangpariaman. Kemudian pada tahun 2013 hingga pensiun tahun 2016 ia diminta oleh Bupati Solok Selatan untuk memimpin Dinas PU di kabupaten pemekaran tersebut.

Semua tugas yang diberikan kepadanya, ia kerjakan dengan teliti. Bapak tiga anak yang dikenal pekerja keras ini bahkan mengaku pekerjaan paling mengesankan selama ia dinas di PU di berbagai wilayah, adalah pekerjaan kecil yang dianggap fenomenal karena dinilai dari azas dan manfaatnya.

"Selama puluhan tahun tidak pernah terpikirkan oleh orang lain bagaimana menuntaskan jalanan sempit berliku dari Padang Aru menuju Pulau Punjung yang sangat berbahaya di Solok Selatan. Tahun 2014, saya cuma kasih solusi bangun jalan pintas dekat sungai tepat di bawah jalanan terjal dan sempit itu, persoalan terselesaikan. Benar, dengan solusi yang tepat, jalan yang hanya panjang 300 meter itu menyelesaikan seluruh persoalan hingga kini," ungkapnya tersenyum mengingat saat ia membuat keputusan tersebut.

Ia mengatakan, seorang pemimpin tidak boleh mentok. Semua persoalan pasti ada solusinya. Berbekal pengalaman dan kinerja yang sudah terukur, banyak pihak yang menginginkan ia mengabdi di Pariaman baik sebagai walikota atau wakil walikota. Asmi yang sadar akan posisinya sudah menimbang-nimbang diri dalam berbagai aspek sebelum memutuskan untuk maju.

"Saya orang yang rasional. Banyak orang ingin maju sebagai walikota, tapi saya sudah memantapkan diri mencalonkan diri sebagai wakil walikota bukan walikota. Itu keputusan yang sangat ideal dan paling rasional bagi saya," kata Asmi meyakinkan.

Menurut Asmi, kemajuan pembangunan di Pariaman empat tahun belakangan tidak terlepas dari harmonisnya hubungan antara walikota dan wakil walikota. Pariaman yang memiliki potensi dijadikan kawasan pusat wisata bahari di Sumbar itu, harus tetap fokus dalam membangun.

Ke depan, sambung Asmi, pemimpin mendatang dituntut fokus menjadikan Kota Pariaman menjadi kota mandiri dalam berbagai aspek. Langkah menuju hal tersebut membutuhkan pasangan pemimpin yang harmonis dan satu pemikiran.

"PR pemimpin ke depan meneruskan pembangunan jalan wisata sepanjang Pantai Pariaman yang tertinggal dari Muaro Pariaman hingga batas kota di Nareh Pariaman Utara. Kemudian optimalisasi lahan terlantar dan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi," kata Asmi.

Bicara Pariwisata Pariaman, Asmi mengatakan Pariaman diuntungkan dengan pantainya yang landai dihiasi pulau dan berlokasi strategis dekat dari bandar udara. Pariaman juga perlu ingat bahwa secara geografis terletak di jalur mitigasi gempa Mentawai. Oleh karena kelebihan dan ancaman bencana alam tersebut, pemerintah perlu membangun selter-selter di sepanjang garis pantai Pariaman untuk menaikan trust wisatawan.

Pengembangan wisata, kata Asmi juga mesti menyeluruh hingga ke setiap desa yang ada. Setiap desa mesti ditonjolkan kelebihannya masing-masing. Tiap desa yang ada mesti bercirikan kota dengan memiliki taman, lampu penerangan jalan dan trotoar.

"Dalam menjalankan pembangunan mesti ada blueprintnya sebagai acuan, setelah itu baru menetapkan skala prioritas sembari melakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas. Pembangunan juga tidak boleh ada yang terbengkalai," tutur Asmi.

Pria yang semasa menjabat Kepala Dinas PU Pariaman yang berhasil mengatasi persoalan banjir di Desa Marunggi dengan menormalisasi Batang Mangau itu, berharap mendapatkan dukungan dari berbagai lapisan masyarakat untuk bersama-sama membangun Kota Pariaman yang ia cintai itu.

"Seorang pemimpin tidak ada artinya jika tidak mendapat dukungan dari masyarakat," pungkas Asmi berfilosofi.

Dari sejumlah tokoh masyarakat yang mengapresiasi keinginan maju Asmi dalam Pilkada Pariaman, salah satunya Zulbahri, SH, mantan pimpinan DPRD periode 1999-2004, masa Pariaman dan Kabupaten masih satu administrasi.

Zulbahri mengatakan sosok Asmi sangat dibutuhkan Pariaman di era sekarang ini. Pariaman butuh sosok pemimpin pekerja keras sebagaimana yang telah diperlihatkan Asmi selama ia mengemban amanah pekerjaan.

"Saya tidak mengenal dekat Pak Asmi, namun semasa di DPRD, kawan-kawan menyebut tidak ada pekerjaan yang tidak diselesaikan Asmi sesulit apapun dengan baik. Ia bak pepatah 'mambunuah indak badarah' --ia sosok pekerja, bukan peretorika," ungkap Zulbahri.

Bahkan menurut Zulbahri, Asmi sangat cocok disandingkan dengan Genius Umar, wakil walikota saat ini yang telah menyatakan diri maju sebagai calon walikota.

"Jika Asmi mendampingi Genius Umar, pasangan itu yang paling ideal. Pariaman akan dipimpin oleh dua orang pekerja, satu dari kalangan muda, satunya lagi kalangan tua yang pamong. Asmi dikenal dekat dengan ASN, bahkan banyak yang memanggil Asmi dengan sebutan ayah," ujar Zulbahri.

Ia menilai Genius Umar dan Asmi akan mampu membawa Pariaman jauh ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang jika mereka dipercaya masyarakat memimpin Kota Pariaman periode 2018-2023.

OLP
Bidik Walikota, Mardison: "Momentum Saya Sekarang Bukan 5 Tahun Lagi"

Ketua DPD Partai Golkar, Mardison Mahyuddin, menyebut Pilkada Pariaman 2018 adalah momentum baginya untuk mencalonkan diri sebagai calon walikota.

"Kalau tidak sekarang kapan lagi. Kesempatan itu ada. Jika menunggu lima tahun lagi, tentu kesempatannya tidak sebaik dan terbuka seperti sekarang," ujar Mardison, di Pariaman, Selasa (25/4/2017).

Ia mengatakan keputusannya tersebut sangat logis mengingat tingkat keterpilihan dan kepopulerannya di masyarakat cukup tinggi. Dirinya juga telah membentuk tim pemenangan tersendiri disamping dari mesin Partai Golkar.

"Hasil survey tingkat internal yang kami lakukan, elektabilitas saya terus naik," sambungnya.

Disamping melakukan survey, kata Mardison, Partai Golkar yang digawanginya juga solid dan terus bergerak di akar rumput meyakinkan masyarakat. Seluruh kader Golkar menginginkan kemenangan pada Pilkada Pariaman 2018.

Ketua DPRD Kota Pariaman itu menambahkan, sejauh ini dirinya belum ada menetapkan siapa wakil yang akan mendampinginya. Ia akan melihat tingkat penerimaan masyarakat terhadap bakal calon wakil yang akan mendampinginya nanti.

"Tawaran untuk menjadi wakil sudah banyak yang datang. Baik dari tim yang bersangkutan hingga calon tersebut," ucapnya.

Syarat untuk maju sebagai pasangan walikota/wakil walikota, kata dia, akan dipenuhi Golkar dengan koalisi dengan sejumlah partai.

"Pembicaraan itu sudah dalam tahap serius, bahkan hingga DPW dan DPP. Kita pasti akan koalisi karena Golkar butuh satu kursi lagi di DPRD sebagai syarat mutlak mengusung paslon," sebutnya.
 

Ia mengaku Golkar akan menjajaki koalisi dengan Partai Gerindra dan sejumlah partai besar lainnya.

Sementara itu Ketua KPU Boedi Satria, sebelumnya mengatakan bahwa Pilkada Kota Pariaman akan diselenggarakan pada tanggal 27 Juni tahun 2018.

"KPU Pusat telah menetapkan Pilkada serentak Indonesia 2018 diselenggarakan 27 Juni 2018 yang mana Kota Pariaman bagian dari itu," kata Boedi.

OLP
Genius Umar Resmi Daftar Sebagai Balon Walikota Partai NasDem
Sekretaris DPW Nasdem Terima Pendaftaran Genius Umar
Genius Umar mendaftarkan diri sebagai bakal calon (balon) Walikota Pariaman ke DPD Partai Nasdem Kota Pariaman, Senin (24/4/2017) siang. Genius yang saat ini menjabat Wakil Walikota Pariaman itu merupakan balon kedua yang mendaftar ke DPD Nasdem setelah Ketua DPD Nasdem Kota Pariaman Dewi Fitri Deswati pada Jumat (21/4) silam.

Meski telah diusung oleh beberapa parpol, kata Genius, pemilihan mendaftar ke Partai Nasdem sudah ia pertimbangkan dengan matang bersama timnya.

Ia menyatakan, semangat restorasi atau perubahan yang menjadi dasar lahirnya Partai Nasdem, sejak awal selaras dengan perubahan positif yang ia lakukan di Kota Pariaman saat ini. Belum lagi tawaran politik tanpa mahar yang di- tagline-kan oleh parpol besutan Surya Paloh itu.

"Partai Nasdem memiliki ideologi restorasi atau perubahan ke arah yang lebih baik. Ideologi restorasi inilah yang menjadi salah satu spirit yang akan mengoptimalkan pembangunan Kota Pariaman lima tahun ke depan," kata dia.

Menurut dia, posisi Partai Nasdem sebagai partai yang berada dalam barisan pendukung pemerintah di tingkat pusat, juga telah diterapkan hingga di Kota Pariaman.

"Dengan berada di posisi pendukung pemerintah, tentu program Pemko Pariaman akan mendapatkan dukungan dari pusat dengan penyesuaian program dengan Kementrian yang ada kader Partai Nasdem di dalamnya," terangnya.

Jebolan STPDN bergelar doktor itu mengapresiasi penolakan political transactional yang diterapkan DPD Nasdem Kota Pariaman dalam pengusungan calon walikota Pariaman. Ia optimis, penolakan transaksi politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem dapat melahirkan budaya politik sekaligus pendidikan politik kepada pemilih.

Sebagai langkah cepat, usai mendaftar secara resmi ke DPD Partai Nasdem Kota Pariaman, ia akan mengintensifkan lobi dan  komunikasi politik di tingkat DPW dan DPP Partai Nasdem.

Sementara itu, Ketua DPD Nasdem Kota Pariaman, Dewi Fitri Deswati, mengatakan Partai Nasdem punya prinsip politik tanpa mahar dalam rekruitmen balon walikota Pariaman 2018 mendatang. Hal itu membuktikan bahwa semangat partai Nasdem untuk menjaring balon walikota terbaik pilihan rakyat untuk memimpin Kota Pariaman lima tahun kedepan.

"Kita serius dengan politik tanpa mahar, bahkan saat pendaftaran makan siang telah disediakan oleh panitia untuk balon yang mendaftar bersama rombongan," ujarnya.

Saat ditanya sikapnya jika hasil survey bakal calon menempatkan balon lain pada posisi teratas, Dewi akan legowo jika parpolnya menetapkan balon selain dirinya untuk diusung pada Pilkada Kota Pariaman 2018 mendatang.

Disebutkan Dewi, Partai Nasdem membuka pendaftaran balon walikota secara terbuka kepada pihak manapun. Namun, lanjut Dewi, parpol akan secara rasional menetapkan calon yang akan diusung oleh Partai Nasdem Kota Pariaman.

"Hingga bulan September mendatang kita masih akan lihat eletabilitas dari balon yang mendaftar. Yang memiliki eletabilitas tertinggi menjadi salah satu kriteria penting untuk diusung oleh Partai Nasdem," sebutnya.

Nasdem Pariaman sendiri akan menutup pendaftaran hingga 1 Mei 2017 mendatang. Setiap calon yang akan mendaftarkan diri diwajibkan membawa tim untuk melihat keseriusan balon tersebut.

"Pendaftaran tidak bisa diwakilkan," pungkasnya.

Saat mendaftar Genius Umar ditemani oleh sejumlah tokoh masyarakat Pariaman. Ia datang tanpa kendaraan atribut kedinasan. Genius saat didapuk panitia pendaftaran memberikan sambutan, ia memaparkan capaian yang telah dilakukan pihaknya selama empat tahun.

Disamping capaian, ia juga melugaskan sejumlah program yang sedang berjalan dan yang akan dikerjakan.

Sejumlah nama bakal calon walikota Pariaman juga dikabarkan akan mendaftar secara resmi ke Partai Nasdem Pariaman. Antara lain, mantan wakil walikota Pariaman, Hermi Darlis, Jonirinaldi, Azwin Amir.

Nanda
Analisa: Peluang Zalman Zaunit dan Injay Dampingi Genius

Genius Umar
Pilkada Pariaman kembali hangat diperbincangkan pasca usainya Pilgub DKI. Masyarakat kembali membahas topik Pilkada di berbagai palanta Pariaman yang memang dikenal macam mini aturnya Indonesia Lawyer Club itu.

Bicara politik kekinian Pariaman tidak terlepas dari beberapa nama kandidat yang disebut tiga kekuatan besar atau strong triagle. Genius Umar, Mahyuddin dan Mardison Mahyuddin, dianggap calon paling berpeluang memenangkan Pilkada Pariaman 2018.

Dalam tulisan kali ini kami akan memfokuskan pada satu nama saja dari tiga kekuatan besar itu. Nama lain akan kami ulas dalam tulisan selanjutnya. Kita mulai dari Genius Umar yang sudah mantap menyatakan diri maju sebagai walikota dan sudah diusung pula oleh parpol PAN. Kabarnya PAN akan berkoalisi dengan PBB. Dari koalisi 5 kursi di DPRD tersebut, jika terwujud, Genius Umar sudah memenuhi syarat administrasi dukungan parpol untuk didaftarkan ke KPU.

Yang jadi pertanyaan mendasar masyarakat saat ini siapakah calon wakil walikota yang akan mendampingi Genius Umar. Pertanyaan menarik itu akan kami jawab dalam fokus analisa kali ini.

Dari penelusuran yang gigih, sejumlah wawancara dan argumentasi rasional, kami menyimpulkan dua nama paling berpeluang mendampingi Genius Umar pada Pilkada nanti. Dua nama tersebut kami yakini akan disetujui oleh Mukhlis Rahman, walikota saat ini. Mukhlis adalah figur penentu dan bersifat final, jika kita bicara siapa calon wakil walikota Genius Umar.

Mereka adalah Zalman Zaunit dan Indra Jaya (Injay). Kita akan mengulasnya satu persatu.

Zalman Zaunit adalah anggota DPRD yang tidak terputus menjabat sejak reformasi. Dia telah menjadi anggota DPRD Kota Pariaman sejak tahun 1999 hingga 2014. Saat ini anggota DPRD Provinsi Sumbar dari fraksi Partai PPP periode 2014-2019.

Nilai plus Zalman Zaunit jika dipasangkan dengan Genius ada beberapa pertimbangan, pertama ia orang yang sudah cukup dikenal, seorang politisi matang. Kedua, Zalman Zaunit juga dikenal memiliki reputasi positif di mata masyarakat. Oleh nilai plus yang dia miliki tersebut, ia diyakini mampu mendongkrak perolehan suara Genius nantinya.

Kemudian Zalman Zaunit juga memiliki keluarga besar. Dia "aur serumpun, bukan pinang sebatang". Dari jaringan primordial tersebut lebih memudahkan dia menumbuhkan kantong-kantong suara baru.

Pentingnya lagi, Zalman Zaunit juga merupakan salah satu teman dekat Mukhlis Rahman. Ia berpeluang menemukan cara agar memperoleh dukungan Mukhlis-Reni beserta gerbong PNS dan jaringan keluarga mereka yang dikenal paling berpengaruh di Pariaman.

Zalman Zaunit, dari segi kekurangan, cukup minor. Ia hanya belum gencar melakukan sosialisasi saat panggung sudah dibuka. Jika ia mampu menaikan popularitas dan elektabilitas dalam rentang waktu yang tersisa jelang pilkada, kemungkinan besar pasangan Genius Umar-Zalman Zaunit akan terwujud.

Kemudian Indra Jaya. Siapa dia? Masih banyak warga Pariaman yang belum mengenalnya meski ia telah dua periode duduk sebagai komisioner di KPU Kota Pariaman. Ia bahkan pernah menjabat ketua di lembaga penyelenggara pemilu tersebut sebelum Boedi Satria.

Indra Jaya masih memiliki hubungan kekerabatan dengan Reni Mukhlis, istri walikota saat ini. Pengalaman organisasinya cukup matang. Ia salah satu tokoh muda progressif yang dimilik Kota Pariaman.

Indra Jaya juga memiliki jaringan primordial memadai. Ia memiliki keluarga besar yang solid. Jika ia dipasangkan dengan Genius Umar juga akan membantu perolehan suara, namun tidak akan sebesar kontribusi yang diberikan jika Genius berpasangan dengan Zalman Zaunit. Indra Jaya juga punya cara agar Mukhlis-Reni memberi restu dan dukungan. Dia dianggap "anak baik" dalam keluarga besar itu.

Indra Jaya jika berpasangan dengan Genius, terbentuk pola pasangan muda. Mewakili kepemimpinan kaum muda oleh usia keduanya. Pasangan itu akan sedikit susah meyakinkan parpol pengusung.

Fokus tulisan di atas berdasar dinamika politik kekinian. Karena politik itu dinamis, bisa saja berubah sewaktu-waktu.

OLP
Koalisi dengan PBB, PAN Pariaman Tetapkan Genius Calon Walikota

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pariaman putuskan usung Genius Umar maju sebagai calon Walikota Pariaman pada Pilkada Pariaman 2018 mendatang.

Ketua DPD PAN Kota Pariaman, Priyaldi, Selasa (18/4/2017), di Pariaman, mengatakan bahwa PAN Kota Pariaman telah melakukan rapat pleno pembahasan dan penetapan bakal calon Walikota Pariaman di Kantor DPD PAN Pariaman, Senin (2/4) silam.

"Dalam rapat pleno tersebut, DPD PAN Kota Pariaman menetapkan Genius Umar sebagai bakal calon Walikota Pariaman yang akan diusung oleh PAN Kota Pariaman," terangnya.

Dikatakan Priyaldi, pengusungan Genius Umar yang saat ini merupakan Wakil Walikota Pariaman telah mendapatkan restu dari DPW PAN Provinsi Sumatera Barat dan DPP PAN.

"Bapak Genius Umar sudah melakukan koordinasi dengan kader dan simpatisan PAN Kota Pariaman untuk konsolidasi terkait pengusungannya sebagai calon walikota dalam beberapa kali pertemuan intensif," sebutnya.

Terkait dengan persyaratan 20 persen perolehan suara pemilu kepala daerah, DPD PAN  Pariaman dalam mengusung pasangan calon harus menjalin koalisi sebagai syarat pengusungan pasangan calon. Menurutnya, pihaknya telah membangun komunikasi politik dengan DPC PBB Kota Pariaman terkait rencana pengusungan Genius Umar.

"Semoga koalisi dengan PBB bisa terjalin. Sejauh ini komitmen untuk itu sudah menguat," ujarnya lagi.

DPD PAN sendiri tidak mengikat calon Wakil Walikota Pariaman yang akan mendampingi Genius Umar pada Pilkada Pariaman 2018. PAN Kota Pariaman menurut dia menyerahkan keputusan tersebut kepada Genius Umar sepenuhnya.

"Sudah banyak nama dan bakal calon yang menyatakan berkeinginan berpasangan dengan Genius Umar, baik dari unsur parpol ataupun non parpol," imbuhnya.

Sementara itu, Genius Umar, Minggu (16/4), di Pulau Angsoduo, terkait pencalonan dari PAN dan PBB tersebut mengatakan bahwa dirinya telah melakukan lobi dan komunikasi politik dengan pimpinan pusat dari kedua parpol itu.

"Koordinasi terus jalan dengan kader kedua parpol dalam berbagai kesempatan," ujar Genius.

Saat ini dirinya mengatakan belum menentukan pasangan Wakil Walikota Pariaman yang akan mendampinginya di pilkada mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman Boedi Satria, Rabu (19/4/2017) saat dihubungi via seluler mengatakan bahwa tahapan pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman pada Pilwako Pariaman 2018 diperkirakan pada akhir Januari 2018 atau awal bulan Februari 2018 mendatang dengan estimasi tahapan pungut-hitung dilaksanakan pada Juni 2018.

Terkait dengan munculkan nama yang diusung oleh parpol, kata dia, belum bisa dikatakan sebagai calon, karena belum ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman.

"Namun sosialisasi dengan mengatasnamakan sebagai bakal calon tidak merupakan persoalan. Memang sosialisasi yang dilakukan sejak lama tentu akan menentukan bakal calon," pungkasnya.

Nanda
Mahyuddin Tak Boleh Calon Wakil Walikota Jika Maju Pilkada Pariaman
Mahyuddin
Nama mantan Walikota Pariaman Mahyuddin disebut-sebut kembali masuk bursa calon walikota Pariaman 2018. Mahyuddin pernah menjabat wakil walikota dan walikota Pariaman sebelum era pemilihan langsung. Pilkada langsung Kota Pariaman pertama kali digelar tahun 2008.

Jika Mahyuddin jadi maju pada Pilkada Pariaman 2018, ia tidak boleh mencalonkan diri sebagai wakil walikota. Hal tersebut diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2016 (perubahan PKPU Nomor 9 Tahun 2015) Tentang Pencalonan. PKPU tersebut menjabarkan Pasal 7 UU Nomor 10
tahun 2016 tentang Pilkada.
 
Dalam PKPU tersebut diuraikan kepala daerah yang sudah dua periode tidak boleh mencalonkan kembali sebagai kepala daerah yang sejajar. Contoh, mantan walikota/bupati yang sudah dua periode, tidak boleh lagi maju mencalon bupati atau walikota di daerah lain.

Selain itu, pencalonan dalam Pilkada tidak boleh turun tingkat. Misalnya, mantan gubernur atau mantan wakil gubernur, tidak boleh lagi maju mencalon sebagai bupati atau walikota. Begitu juga dengan mantan walikota tidak boleh mencalonkan diri sebagai wakil walikota.

Hal tersebut diamini oleh Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria. Melalui sambungan telepon, Senin (17/4/2017), ia mengatakan Mahyuddin boleh mencalonkan diri kembali sebagai walikota karena belum pernah menjabat walikota selama dua periode.

"Benar, jika maju, beliau (Mahyuddin) hanya dibolehkan mencalonkan diri sebagai walikota karena pernah menjabat walikota meskipun tidak penuh lima tahun atau satu periode. Mantan walikota tidak boleh mencalonkan diri turun tingkat," terangnya.

Aturan tersebut, ungkap dia, hanya membolehkan pencalonan untuk naik tingkat. Seperti mantan bupati/walikota boleh mencalon sebagai calon gubernur/wakil gubernur. Atau wakil walikota mencalonkan diri sebagai walikota.

OLP
Golkar Pariaman Patahkan Argumentasi Memasangkan Genius-Mardison
Mardison diapit Amrizal dan Win
Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin, mengatakan pihaknya punya mekanisme tersendiri dalam menentukan pasangan calon (paslon) walikota/wakil walikota Pariaman yang akan diusung dalam Pilkada Pariaman 2018.

"Tentu berbeda partai berbeda pula mekanismenya. Ada partai yang membuka pendaftaran terbuka memilih bakal calon, ada yang tidak. DPD Golkar punya mekanisme tersendiri," ujarnya di Pantai Gandoriah, Minggu (16/4/2017).

Ia menyatakan partainya sebelum mentukan paslon, akan terlebih dahulu melakukan konsolidasi internal untuk merumuskan kemenangan pada kontestasi pilkada nanti. Konsolidasi sedang dilakukan dan akan berakhir hingga bulan Juli 2017.

"Sekitar sesudah lebaran mungkin kita fokus pada siapa paslon yang akan diusung. Usai lebaran akan ada kejutan dari Partai Golkar terkait pilkada," sambungnya. Ia mengatakan tidak tertutup kemungkinan Partai Golkar akan membuka pendaftaran bakal calon. Namun fokus utama dalam pengusungan bakal calon mengutamakan kader terbaik di partai itu.

Partai Golkar Pariaman, kata dia, juga akan melakukan survey internal dan melihat hasil survey sejumlah lembaga independen tentang tingkat keterpilihan masing-masing bakal calon saat ini.

Ia menambahkan, kemungkinan akhir Partai Golkar mungkin akan menyandingkan kader internal dengan eksternal sebagai bakal calon walikota/wakil walikota Pariaman dari Golkar yang nantinya akan didaftarkan ke KPU.

Ia menyebut dari internal Golkar sudah ada beberapa nama yang sedang dibahas. Tentunya kader yang sudah terbukti berbuat untuk partai yang akan diutamakan. Untuk kader luar partai, pihaknya masih menunggu hasil survey.

"Karena target Golkar menang, partai akan mengusung kader. Dengan siapa dia berpasangan, masih menunggu hasil survey elektabilitas," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa DPD Golkar Pariaman akan mengusung calon walikota dari kalangan kader, calon wakil walikota dari kalangan eksternal.

"Hasil konsolidasi partai tingkat DPD memutuskan Golkar mengusung kader sebagai calon walikota," pungkasnya.


Sementara itu warga Pariaman bernama Os (44), berkesimpulan dari pernyataan Mardison, argumen memasangkan Genius-Mardison pada Pilkada Pariaman telah pupus jika keputusan akhir Golkar demikian.

"Saya menduga Mardison akan diusung oleh Golkar sebagai calon walikota karena dia kader paling senior dan sekarang ketua DPRD pula. Tentu saja Genius Umar tidak mungkin mau menjadi wakilnya Mardison. Dia kan sekarang sudah wakil walikota, tak mungkinlah akan mencalon sebagai wakil lagi," kata dia.

Keputusan tersebut menurutnya akan memicu suhu politik di Pariaman. Pilkada Pariaman 2018 menurutnya akan memanas dan sulit diprediksi siapa pemenangnya sedari kini.

"Pandangan saya sebagai warga, jika Genius-Mardison berpasangan, hemat saya mereka dengan mudah menang dan lawan pun pikir-pikir untuk maju. Suhu politik akan adem. Jika berlawanan Genius dengan Mardison suhu politik akan memanas dan akan banyak lagi calon yang akan ikut kontestasi," menurut dia.

OLP
Zulkifli Hasan-- PAN Dukung Ali Mukhni Calon Gubernur, Genius Umar Walikota Pariaman




Ketua MPR RI yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, menyatakan akan mendukung Bupati Padangpariaman Ali Mukhni untuk menjadi Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

Hal itu dia katakan menjawab pertanyaan wartawan usai memberi sosialisasi empat pilar kebangsaan di Kampus Sekolah Tinggi Islam Tarbiyah (STIT) Syeikh Burhanuddin Pariaman, di Pariaman, Kamis (13/4/2017).

Dukungan tersebut karena Zulkifli Hasan menilai Ali Mukhni sudah memiliki trackrecord (rekam jejak) yang begitu baik.

Oleh sebab itu ia menyarankan Ali Mukhni mulai mengunjungi masyarakat seluruh kabupaten dan kota yang ada di Sumbar. Ali Mukhni, pujinya, telah terbukti bekerja untuk rakyat dan membawa kemajuan. Dia pekerja keras dan sungguh-sungguh demi rakyat.

Disamping Ali Mukhni, kata Zulkifli, Partai PAN Pusat juga telah menyiapkan langkah untuk menghadapi Pilkada Kota Pariaman 2018. Hanya yang terbukti telah bekerja untuk rakyat yang akan diusung oleh partai berlambang matahari terbit itu.

Ia menyatakan sejauh ini pihaknya sudah mengantongi satu nama kandidat kuat yang nantinya akan diusung PAN sebagai calon walikota. Nama tersebut mengarah pada sosok Genius Umar yang sekarang menjabat wakil walikota Pariaman.

"Pilkada Kota Pariaman masih 2018. Kita sudah punya alternatif (calon yakni) wakil walikota," ujarnya.

OLP
Nasdem Pariaman Buka Pendaftaran Calon Walikota di Hari Kartini
Ir. Dewi Fitri Deswati, MT
DPD Partai Nasdem Kota Pariaman akan buka pendaftaran bakal calon (balon) walikota/wakil walikota Pariaman periode 2018-2023 mulai tanggal 21 April hingga 1 Mei 2017. Pembukaan pendaftaran dipilih bertepatan dengan Hari Kartini itu karena Nasdem Pariaman dipimpin oleh seorang perempuan.

"Kita sudah bentuk Tim Bapillu Nasdem dan tim Pilkada Nasdem. Kenapa dipilih Hari Kartini? Karena saatnya perempuan bicara," ujar Ketua DPD Nasdem Kota Pariaman Dewi Fitri Deswati di Pariaman, Kamis (13/4/2017).

Prosedur pendaftaran, kata Dewi, setiap balon yang mendaftar wajib menyertakan profil pribadi lengkap yang diserahkan kepada sekretariat penerima di kantor DPD Nasdem Pariaman di Jl Imambonjol, Simp Sianik, Pariaman Tengah. Para balon juga harus membawa tim saat pendaftaran. Tidak boleh sendiri-sendiri.

"Bagaimana mau jadil walikota kalau tim saja tidak punya. Nasdem tentu akan melihat keseriusan dari calon tersebut," sambungnya.

Usai pendaftaran ditutup 1 Mei, Partai Nasdem pada tanggal 2 Mei akan mengadakan kegiatan jalan santai bersama bakal calon Nasdem itu dengan pemilih pemula di Pariaman. Jalan santai mulai dari kantornya tersebut akan melewati Pantai Gandoriah, Pasir Lohong, Pasar Pariaman dan kembali ke kantor Nasdem.

Jalan santai bertabur hadiah doorprice itu juga sekaligus disosialisasikan tata cara memilih pemimpin oleh DPD Partai Nasdem.

Selanjutnya, DPD Nasdem pada bulan Juli hingga November 2017 akan melakukan survey terhadap balon yang telah mendaftar. Hasil survey akan menentukan siapa balon resmi yang didaftarkan Nasdem ke KPU Kota Pariaman untuk menjadi calon walikota/wakil walikota Pariaman.

"Nasdem tidak memungut biaya terhadap balon. Survey tertinggi itulah yang akan kami usung meskipun balon tersebut sebelumnya mendaftar sebagai wakil walikota. Nasdem akan mendengarkan suara rakyat, yang paling diinginkan rakyat pasti akan diusung Nasdem. Yang tidak mendaftar ke Nasdem tidak akan diusung," sebutnya.

Disamping menjaring balon dengan membuka pendaftaran, tukuk Dewi, Nasdem Pariaman juga akan menggalang koalisi untuk menghadapi Pilkada Pariaman 2018. Koalisi akan terbentuk dengan partai yang memiliki kesamaan visi dengan Nasdem.

Nasdem Pariaman, lanjut Dewi, selain membidik kemenangan Pilkada, juga akan menelurkan program beasiswa pendidikan bekerja sama dengan STIESB dan AKBID Sumbar Pariaman. Nasdem ujar Dewi akan mengkuliahkan delapan orang anak keluarga kurang mampu di sekolah tinggi tersebut hingga sarjana dengan seluruh biaya ditanggung partai.

"Masing kecamatan kita ambil dua orang. Kita utamakan anak yang cerdas dari keluarga miskin. Silahkan hubungi HP saya 085211721634," pungkasnya.

OLP