Nlai Investasi Padangpariaman Tahun 2017 Naik Hampir 500 persen
Hendra Aswara saat ekspose investasi Padangpariaman kepada sejumlah wartawan di kantornya. Foto/OLP
Pariaman --- Nilai investasi tahun 2017 kabupaten Padangpariaman sudah mencapai Rp183 miliar per September 2017. Jumlah tersebut melebihi target sebesar Rp46 miliar.

"Sedang capaian tahun 2016 sebesar Rp40 miliar," ujar Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman, Hendra Aswara di Pariaman, Selasa (12/12).

Hendra yang baru menjabat sejak Januari 2017 lalu itu mengatakan, peningkatan investasi berasal dari sejumlah perusahaan di kecamatan Batang Anai yang memang merupakan kawasan industri di Padangpariaman.

Peningkatan investasi perusahaan dilakukan pihaknya dengan mendatangi perusahaan satu per satu untuk melihat sekaligus mendata peralatan industri.

"Kita menemukan penambahan sejumlah alat penunjang produksi baru dan kita catat harga dan jumlahnya," ujarnya.

Dengan semakin mudahnya sistim perizinan yang dibuat oleh pihaknya, Hendra berharap investasi ke depan akan lebih besar lagi dan membawa dampak kepada peningkatan sektor ekonomi Padangpariaman.

Selain investasi besar, pihaknya juga berusaha mengenjot industri kecil dan menengah. Seluruh perizinan saat ini dijalankan secara online dan bisa siap dalam waktu lima menit jika pejabat terkait tidak dinas luar.

Untuk mempermudah perizinan oleh pelaku usaha, kata Hendra pihaknya saat ini sedang melakukan kerjasama dengan PT Pos Indonesia dan BPJS.

Selain target investasi dan pelayanan berbasis daring, DPMPTP juga telah merenovasi kantornya untuk memudahkan pengizinan. (*)
Perizinan Pessel Kaget Lihat Kantor Layanan DPMPTP Padangpariaman Mirip Hotel
Kadis PMPTP Hendra Aswara berbagi informasi terkait perizinan online dengan DPMPTSP Pessel di Ruang Pelayanan di Pariaman, Kamis (7/12).
Pariaman --- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Pesisir Selatan berbagi informasi terkait pelayanan perizinan.

Sekretaris DPMPSTP Pessel Darmadi mengaku datang ke Padangpariaman untuk melihat langsung pelayanan perizinan dan inovasi yang telah dilakukan. Ia pun merasa nyaman berada di ruang pelayanan yang disain seperti di hotel.

"Wah, ruang pelayanan seperti di hotel," kesan pertama Sekretaris DPMPTSP Pessel sewaktu melihat kantor DPMPTP Padangpariaman di Pariaman, Kamis (7/12)

Adapun maksud kedatangannya, kata Darmadi, untuk sharing informasi terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang telah diterapkan secara online. Kemudian mengenai koordinasi dengan OPD teknis dalam pemberian rekomendasi izin.

Darmadi mengatakan bahwa pelayanan di Padangpariaman sudah lebih baik dengan memakai aplikasi perizinan elektronik. Sementara Pessel juga telah mengoperasionalkan aplikasi SiCantik dari Kominfo.

"Kita lihat di media, di sini banyak inovasi dan telah melaksanakan seluruh rekomendasi KPK. Apalagi pak Kadisnya masih muda dan menguasai teknologi informasi," ujarnya.

Kadis PMPTP Hendra Aswara mengatakan bahwa seluruh administrasi perizinan dilakukan secara online yang diberi nama SIMPEL atau Sistem Perizinan Elektronik.

Terdapat 122 perizinan dan 6 non perizinan yang dilayani oleh petugas front office. Setelah entry data, berkas dilanjutkan kepada Kepala Bidang Perizinan secara online. Jika telah diverifikasi oleh Kepala Dinas maka sertifikat izin sudah bisa dicetak oleh Back Office.

"Setiap sertifikat yang dicetak terdapat barcode, untuk menjamin keaslian dokumen," ujar Magister Manajemen itu.

Untuk menampung masukan masyarakat, tambah Hendra, dinasnya sudah memiliki layanan pengaduan masyarakat secara online melalui website, medsos, SMS, Whatsapp, email dan lainnya.

"Setiap pengaduan kita tindak lanjuti hingga tuntas karena juga terkoneksi langsung oleh inspektorat," kata Kadis termuda di Padangpariaman ini.

Begitu pula dengan keterbukaan informasi publik, DPMPTP telah memiliki website http://perizinan. padangpariamankab.go.id yang di dalamnya terdapat data, persyaratan dan informasi yang sewaktu-waktu dapat diunduholeh masyarakat.

Dikatakannya bahwa DPMPTP Padangpariaman sudah menjalankan seluruh program yang diperintahkan oleh KPK RI terhadap pelayanan perizinan. (Tim)
Jurus DPMPTP Padangpariaman Lenyapkan Pungli dalam Proses Perizinan
Kadis PMPTP Hendra Aswara melayani masyarakat secara langsung di Ruang Pelayanan Perizinan, Pariaman, Rabu (29/11).
Pariaman --- Kabupaten Padangpariaman banyak dilirik oleh investor karena perizinan yang cepat, mudah dan transparan. Apalagi seluruh perizinan telah ditangani oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dengan rincian 122 perizinan dan 6 non perizinan.

"Seluruh izin gratis, kecuali IMB karena ada perdanya," kata kepala dinas PMPTP Hendra Aswara saat ditemui di ruang layanan perizinan, Pariaman, Rabu (29/11).

Hendra menerangkan pada formulir perizinan juga telah distempel gratis atau tanpa dipungut biaya.

"Jadi si pemohon tahu dan tidak dimanftaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab," sebutnya.

Begitu pula dengan keaslian sertipikat izin, telah dipasang barcode untuk mengetahui keaslian dokumen izin.

"Kalau tidak ada barcode berarti sertifikatnya palsu atau dipalsukan," lanjut jebolan STPDN angkatan 11 itu.

Pengurusan administrasi perizinan, imbuh Hendra, agar dilakukan sendiri oleh si pemohon. Bisa datang langsung, mendaftar online atau meminta petugas kami yang datang sesuai jadwal yang ditetapkan.

"Dengan izin online, para calo otomatis lenyap di DPMPTP," kata Kadis yang pernah menjabat Kabag Humas itu. (*)
DPMPTP Padangpariaman Percanggih Aplikasi Perizinan Online
Kadis PMPTP Hendra Aswara didampingi Kabid Perizinan Heri Sugianto membuka bimbingan teknis SIMPEL di ruang rapat DPMPTP di Pariaman, Selasa (21/11).
Pariaman --- Seiring tumbuhnya nilai investasi di Kabupaten Padangpariaman, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) terus berinovasi dalam pengembangan aplikasi perizinan online. Kesiapan aparatur sangat penting untuk memberikan pelayanan yang cepat, transparan dan akuntabel.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas PMPTP Hendra Aswara saat membuka bimbingan teknis Sistim Informasi Perizinan Elektronik (SIMPEL) di ruang rapat DPMPTP di Pariaman, Selasa (21/11).

Bimtek bermaksud untuk meningkatkan pemahaman dan kecepatan dalam pengurusan administrasi perizinan online. Saat ini, kata Hendra, terdapat 122 perizinan yang dioperasional secara online. Tujuannya agar tidak ada interaksi antara si pemohon izin dengan pejabat perizinan itu sendiri.

"Mendaklanjuti rencana aksi KPK RI di perizinan seluruhnya sudah online. Mulai mendaftar, tracking dan pengaduan. Jadi urusan selesai di Front office, tak perlu bertemu kadis atau pejabat lainnya," kata alumni STPDN Angkatan XI itu.

Terkait biaya izin, Hendra menegaskan bahwa seluruh izin gratis kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ada Peraturan Daerah yang mengaturnya. Jadi, sebut dia, jangan ada lagi mindset masyarakat bahwa pengurusan itu sulit, berbelit dan biaya mahal.

"Pengurusan izin gratis, jika ada retribusi hanya ada Perdanya. Seperti IMB, disetor melalui Bank. Petugas izin hanya menerima slip setoran saja," ujar peraih Peringkat Pertama Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Sumbar tersebut.

Sementara Kabid Perizinan dan Non Perizinan Heri Sugianto melaporkan, peserta bintek sebanyak sembilan orang terdiri dari empat orang petugas Back Office (BO) dan lima orang petugas Front Office (FO).

Aplikasi SIMPEL, kata Heri, sebenarnya sudah disoftlauncing pada 1 Mei 2017 lalu. Namun aplikasi terus dikembangkan agar menjadi lebih mudah, cepat dan lebih lengkap.

"Sesuai arahan Pak Kadis, aplikasi Simpel ini secara resmi akan diluncurkan dengan menghadirkan KPK RI, gubernur dan bupati serta walikota se Sumbar dalam waktu dekat," kata Alumni Fakultas Hukum Unand itu. (Tim)
Perizinan Padangpariaman Gandeng Kecamatan Urus Gratis Sehari Jadi

Pariaman --- Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman Hendra Aswara mengatakan bahwa camat merupakan mitra kerja utama dalam memberikan layanan perizinan kepada masyarakat.

Untuk itu kata dia, perlu diadakan rapat koordinasi yang bertujuan untuk membangun kerjasama dan sinergitas antara DPMPTP dengan kecamatan dengan melakukan sharing informasi berbagai kebijakan baru dan menampung permasalahan mencari solusinya.

"Rakor dengan kecamatan sangatlah penting, kita jadwalkan sekali tiga bulan sehingga terbangun sinergitas dan sikronisasi antara DPMPTP dengan kecamatan" kata Hendra mengawali sambutannya di Hall Saiyo Sakato, Pariaman, Selasa (19/9).

Hendra dalam eksposnya meyampaikan adanya paradigma baru dalam pelayanan perizinan. Yakni menjadikan aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat. DPMPTP juga telah menetapkan motto pelayanan yaitu “Melayani dengan ELOK” yang bemakna,

EFISIEN Melayani dengan Tepat, Benar dan Akurat
LANCAR Memproses dengan Cepat, Mudah dan Transparan
OPTIMAL Layanan Terbaik Untuk Kepuasan Masyarakat
KONSISTEN Melayani Masyarakat Sesuai dengan Prosedur Yang Berlaku.

"DPMPTP berkomitmen menerapkan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik agar masyarakat merasa puas," imbuhnya.

Pemerintah kabupaten Padangpariaman sebut dia, juga menjadi yang terdepan dalam melahirkan Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. Jadi, tidak ada lagi izin yang ditandatangani oleh Bupati sebanyak 122 jenis perizinan dan 6 jenis non izin.

"Kita daerah yang pertama kali dimana Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan kepada DPMPTP," kata Jebolan STPDN Angkatan XI itu.

Guna percepatan pelayanan, tambah Hendra, DPMPTP telah menerapkan sistim perizinan online yang diberi nama SIMPEL (Sistim Informasi Perizinan Elektronik) yang sudah dilakukan soft launchingnya pada bulan Mei 2017.

"Masyarakat bisa mendaftar, tracking dan verifikasi melalui android saja," ujar pria kelahiran 26 September 1981 itu.

Ke depan, imbuh dia, aplikasi SIMPEL pengembangan dari aplikasi ini akan diterapkan di beberapa kecamatan sebagai proyek percontohan untuk pelayanan perizinan di kecamatan, dengan memberikan pelatihan kepada Front Office di kecamatan.

Adapun inovasi yang telah diterapkan DPMPTP dalam enam bulan terakhir yaitu Sejati (Sehari Jadi Gratis) dalam pembuatan SIUP, TDP, IUJK, PIRT, TDG, Surat Izin Praktek. Kemudian terdapat layanan pengaduan melaui email, sms, WA serta medsos.

"Saat ini kita juga sedang renovasi ruang pelayanan yang lebih nyaman dan ramah lingkungan," kata mantan Kabag Humas itu.

Kabid Perizinan dan Non Perizinan Heri Sugianto melaporkan bahwa rapat koordinasi DPMPTP dengan camat se Padangpariaman sebanyak 50 orang---terdiri dari camat, kasi trantib/kasi yanum---serta beberapa kepala OPD.

Rakor kali ini banyak ditemui berbagai masalah di kecamatan terkait dengan izin yang dilimpahkan ke kecamatan, baik dalam menerbitkan rekomendasi, dan izin lainnya. Dan semuanya itu akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan perizinan ke depan.

"Alhamdulillah, pelayanan perizinan telah mendapat respon positif dan apresiasi masyarakat," ujar Heri Sugianto. (Tim)
Dinas PMPTP Padangpariaman Buka Online 30 Jenis Izin
Petugas front office DPMPTP siap melayani dengan ELOK di ruang pelayanan DPMPTP di Pariaman, Selasa (29/8).
Pariaman -- Menindaklanjuti Aksi Percepatan Pemberantasan Korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Padangpariaman telah melaksanakan rencana aksi yang dimulai sejak awal tahun lalu.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas PMPTP Hendra Aswara di ruang kerjanya, Pariaman, Selasa (29/8). "Terbukti telah diterbitkan Peraturan Bupati Padangpariaman Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan di Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal," ungkapnya.

Adapun jumlah izin dan non perizinan yang sudah dilimpahkan, kata Hendra, sudah sebayak 122 jenis izin dan 6 jenis non perizinan.

Dengan keluarnya Peraturan Bupati tersebut, maka semua jenis perizinan dan non perizinan yang ada pada dinas terkait, sudah dilimpahkan kepada Dinas PMPTP mulai efektif berlaku tanggal 1 Maret 2017.

Kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas PMPTP Nomor 06 tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Teknis Pelayanan Perizinan Pada Dinas PMPTP tanggal 6 April 2017.

"Jadi SOP memuat persyaratan, jangka waktu pelayanan dan biaya jika ada, sesuai aturan yang berlaku," ujar salah satu kepala dinas termuda di Sumbar itu

Ia melanjutkan, pelayanan perizinan dan non perizinan satu pintu berbasis elektronik sudah diterapkan melalui aplikasi pelayanan peizinan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu disingkat SIPPADU. SIPPADU sudah soft launching pada bulan Mei 2017.

"Melalui aplikasi ini sudah dapat dialakukan secara online sebanyak 30 jenis izin. Aplikasi ini juga sudah memiliki kode batang atau barcode sehingga akan lebih memberikan keamanan terhadap backup data izin yang kita keluarkan," imbuhnya.

Dalam SIPPADU, terang Hendra, bisa melihat lamanya proses penerbitan izin. Aplikasi juga memiliki traking proses izin, sehingga masayarakat bisa melihat izin yang mereka ajukan sedang dalam proses atau sudah selesai dan tinggal diambil.

"Aplikasi ini sesuai dengan janji kita dengan KPK di Bukittinggi April lalu, dimana kita akan menerapkan izin secara online sebanyak 35 izin. Alhamdulillah sudah terealisasi sebanyak 30 izin dan sisanya sedang dalam proses," ujar pria kelahiran 26 September 1981 ini.

Hendra berkata terkait dengan Aksi B08 (bulan Aguatus), Bidang PTSP pada DPMPTSP akan melakukan launcing penerapan SIPPADU. Namun karena kondisi kantor yang masih dalam rehab dan perbaikan niat itu belum bisa direalisasikan.

"Namun telah diusulkan kepada Dinas Kominfo untuk melakukan grand launcing dari seluruh aplikasi yang ada untuk diterapkan pada satu tempat dan waktu bersamaan, seperti aplikasi e-Budggeting, e-Planing, e-TPP dan SIPPADU," terangnya didampingi Kabid Perizinan dan Non Perizinan Heri Sugianto.

DPMPTP juga motto pelayanan yaitu Melayani Dengan Elok, singkatan dari Efisien, Lancar, Optimal dan Konsisten. (HA)