Inovatif Layani Publik, Kemenpan RB Nilai Tiga SOPD Padangpariaman
DPMPTP Kabupaten Padangpariaman bersiap mengikuti penilaian Pelayanan Publik Kemenpan dan RB
Pariaman ----- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman bersiap mengikuti penilaian Pelayanan Publik yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Penilaian ini adalah yang keempat yang diikuti DPMPTP sejak awal 2018. Sebelumnya DPMPTP juga telah ikuti lomba penilaian Pelayanan Publik dari Ombudsman Provinsi Sumatera Barat, BKPM RI dan Pemprov Sumbar.

"Ini penilaian pelayanan publik yang keempat sejak bulan Januari awal tahun ini. Insya Allah kita sudah lakukan perisiapan yang difasilitasi Bapak Sekda melalui Bagian Organisasi," kata Hendra Aswara di Pariaman, Kamis (9/8).

Jadwal penilaian dilaksanakan dari tanggal 13 hingga 16 Agustus 2018. Ada tiga OPD yang menjadi objek penilaian oleh Kemenpan dan RB yaitu DPMPTP, Disdukcapil dan RSUD Parit Malintang.

Ada enam aspek penilaian dan bobot nilainya yaitu Kebijakan Pelayanan 30%, Profesionalisme SDM 18%, Sarana Prasarana 15%, Sistim Informasi 15%, Komsultasi dan Pengaduan 15% dan Inovasi 7%.

Saat ini, kata Hendra, ketiga OPD tersebut kompak saling berbagi informasi dan saling memberi masukan. Tujuannya agar mendapat nilai tertinggi sehingga meraih prestasi yang membanggakan nama Kabupaten PadangPariaman.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni menargetkan OPD yang mengikuti lomba raih nilai tetinggi atau nilai 'A' dari Kemenpan dan RB.

"Kita optimis karena ketiganya ini adalah OPD yang terbaik. Sudah banyak lakukan inovasi untuk memudahkan dan medekatkan pelayanan berbasis teknologi informasi. Apalagi pada Disdukcapil yang setiap tahun raih penghargaan tingkat provinsi," kata peraih Satya Lencana Pembangunan itu.

Dikatakannya bahwa paradigma pelayanan sudah berubah. Tidak ada lagi istilah jika bisa diperlambat untuk apa dipercepat. Artinya, mindset pelayanan harus berubah juga, aparatur melayani masyarakat sepenuh hati tanpa imbalan apapun.

"Di Padangpariaman, kita telah sepakat tidak ada istilah pejabat, yang ada pelayan masyarakat," kata dia.

Bagi OPD yang berprestasi, kata Ali Mukhni, diberikan reward seperti sertifikat penghargaan yang diserahkan setiap tanggal 17 agustus dan diprioritaskan dalam penganggaran. (Tim)
Investor Korea Selatan Apresiasi Layanan Ajep Padangpariaman
Petugas Ajep mendatangi rumah Echo Vano (28), pimpinan CV. Al Fatih serahkan SIUP dan TDP di Ulakan, Rabu (8/8)
Padangpariaman ----- Kemudahan berusaha di Kabupaten Padangpariaman sangat dirasakan masyarakat. Pelayanan perizinan yang mudah, cepat dan tanpa pungutan yang didambakan, telah dinikmati oleh pelaku usaha di wilayah Padangpariaman. Terlebih lagi, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) juga menawarkan antar jemput perizinan dalam proses izin usaha.

Inovasi yang diberi nama AJEP, itu diluncurkan oleh Bupati Padangpariaman Ali Mukhni sejak awal tahun ini telah banyak dimanfaatkan masyarakat.

Echo Vano (28), pimpinan CV. Al Fatih, mengaku mengurus permohonan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) ke DPMPTP. Ketika itu, ia berkata, petugas Front Office menawarkan berkas perizinan dikirim lewat paket pos atau AJEP. Langsung saja pilihannya menggunakan Ajep karena pekerjaan yang tidak bisa dia tinggalkan.

“Saya sudah tahu AJEP dari media. Makanya saya pilih (Ajep), sekaligus ingin melihat langsung petugas yang datang. Alhamdulillah, biar rumah saya jauh dan cuaca hujan, tapi petugas tetap datang. Terima kasih Pak Bupati dan jajarannya,” kata Echo yang beralamat di Jalan Syekh Burhanuddin Nomor 10 Nagari Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Rabu (8/8).

Hal yang sama, juga dirasakan Edriadi (42). Warga Korong Duku, Batang Anai itu mengatakan layanan Ajep merupakan layanan yang menjawab keinginan masyarakat dalam pengurusan perizinan. Izin dijemput kemudian diproses dan diantar kembali ke rumah apabila sudah selesai.

“Ini luar biasa. Kami masyarakat dilayani dari awal hingga tuntas. Petugasnya ramah, layanan cepat dan tanpa dipungut biaya,” kata Edi.

Petugas Ajep dipimpin oleh Kasi Pembinaan dan Advokasi Nurtini mengatakan antusias masyarakat menggunakan layanan Ajep karena ada beberapa keuntungan. Di antaranya menghemat waktu, tanpa biaya dan bisa beraktifitas seperti biasa.

“Sesuai perintah pak Kadis, tim ajep turun ke kec. 2x11 Kayu Tanam, Enam Lingkung, Lubuk Alung dan Ulakan Tapakis hari ini. Kita bisa lihat betapa masyarakat merindukan program yang pro rakyat yang memudahkannya,” kata Nurtini.

Kepala Dinas PMPTP Hendra Aswara mengatakan, layanan Ajep sudah dikenal hingga ke pelosok nagari. Ada dua tujuan utama yang diperoleh yaitu mendukung progran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan untuk peningkatan PAD khususmya retribusi IMB.

“Kita ingin masyarakat tak perlu susah datang ke kantor kami. Cukup petugas kami yang datang jemput dan antar kembali ke rumah masyarakat," kata jebolan STPDN angkatan XI.

Terpisah, Bupati Ali Mukhni mengatakan inovasi diapresiasi investor dalam dan luar negeri. Baru-baru ini, kata Ali Mukhni, investor asal Korea Selatan yang datang ke Padangpariaman juga dijelaskan mengenai Ajep.

"Investor dari Korsel kaget adanya program Ajep. Di negaranya tidak ada seperti itu," kata dia.

Orang nomor satu di Padangpariaman itu juga mendorong DPMPTP membuat kebijakan pelayanan berinvestasi. Artinya, semakin banyak inventasi maka kesejahteraan meningkat, lapangan pekerjaan terbuka dan menumbukan ekonomi kreatif.

"Tahun ini kita targetkan investasi Rp200 miliar, semoga terealisasi dengan adanya dukungan seluruh pihak," kata bupati yang dikenal jago lobi itu. (Tim)

Baru Pertengahan Tahun, Perizinan Padangpariaman Sudah Lampaui Target PAD
Petugas Ajep serahkan berkas perizinan kepada Nasrul, warga Pasie Laweh Lubuk Alung, Kamis (26/7). Foto/Hendra
Batang Anai ----- Layanan Antar Jemput Perizinan (AJEP) semakin diminati masyarakat. Inovasi yang diluncurkan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman itu, juga mendapat tempat di hati pelaku usaha. Hari ini, Kamis (26/7), petugas Ajep akan mengantar berkas perizinan ke Kecamatan VII Koto, Lubuk Alung dan Batang Anai.

Lily Ocmelia (25), warga Nagari Buluah Kasok, VII Koto, mengatakan adanya layanan AJEP maka dirinya bisa berdagang seperti biasa, tanpa harus menutup toko untuk mengurus berkas perizinan di DPMPTP.

"Alhamdulillah, kemaren diserahkan berkas, hari ini sudah diantar ke rumah. Cepat, mudah dan gratis," ujar Lily, pemilik toko elektronik di Buluah Kasok, Kamis (26/7).

Hal yang sama dikatakan warga lainnya bernama Nasrul. Warga Pasie Laweh Lubuk Alung tersebut mengaku kaget dengan kedatangan petugas Ajep. Dikatakannya bahwa saat mengurus perizinan, dirinya ditawarkan untuk menggunakan Ajep sehingga cukup menunggu di rumah saja.

"Saya berterima kasih sekali dan tak menyangka petugas datang mengantar ke tempat bisa dibilang cukup jauh ini. Tanpa minta imbalan lagi," kata Nasrul yang kontraktor itu.

Selanjutnya petugas Ajep bergerak ke Nagari Kasang, Batang Anai. Adapun alamat yang dituju adalah Ermayanti, seorang pelaku usaha, tepatnya di depan SPBU Palapa. Erma mengetahui Ajep dari media cetak dan media online/sosial. Karena itu ia pun mencoba untuk menggunakan layanan Ajep.

"Dari Palapa ke Pariaman bisa 40 menit. Trus ongkos dan makan bisa habis Rp50 ribu. Dengan Ajep, semuanya tak perlu saya pikirkan. Petugasnya yang datang, biaya tak ada. Berarti Ajep program pro rakyat lah," ujar Erma.

Kepala Dinas PMPTP Hendra Aswara mengatakan permintaan layanan AJEP per Juni 2018 sudah mencapai 102 layanan.

Adapun berkas perizinan didominasi untuk pengurusan SIUP, TDP, IMB, Izin PAUD, Reklame dan PIRT. Operasional AJEP terdiri dari satu kendaraan roda empat dan satu kendaraan roda dua.

Inovasi AJEP kata dia, sangat berdampak terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Pada 2015, target PAD retribusi IMB hanya Rp400 juta. Kemudian tahun 2016 target Rp450 juta dan pada 2017 ditargetkan sebesar Rp500 juta. Saat AJEP PAPA diluncurkan pada awal 2018, target PAD sebesar Rp1,5 miliar telah tercapai.

“Alhamdulillah, dalam enam bulan target Retribusi IMB telah tercapai 100,3 persen yaitu 1,5 miliar lebih. Artinya, program AJEP PAPA layak ditiru untuk peningkatan PAD di kabupaten dan kota lainnya di Sumbar,” ujar Jebolan STPDN Angkatan XI itu.

Saat ini, tambah Hendra, Layanan Ajep pada DPMPTP sedang mengikuti lomba inovasi Layanan Publik Tingkat Propinsi Sumbar. Ada dua yang menjadi unggulan program Ajep, yaitu pertama mendukung progran pemerintah untuk pengentasan kemiskinan dan kedua untuk peningkatan PAD.

"Mohon doa dari masyarakat, supaya Ajep bisa menjadi terbaik di Sumbar," kata Kadis yang  meraih peringkat pertama Keterbukaan Informasi Publik sewaktu menjadi kabag Humas itu. (Tim)
DPMPTP Padangpariaman Layak Raih Penghargaan Inovasi Pelayanan Publik Terbaik
Kadis DPMPTP Hendra Aswara ekspos peluang investasi dan inovasi layanan di Padangpariaman
Pariaman ----- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman masuk lima besar dalam Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi 2018.

Adapun lima besar layanan publik tersebut yaitu RSAM Bukittinggi, Disdukcapil Kota Padang Panjang, DPMPTSP Agam, Puskesmas Padang Pasir Kota Padang dan DPMPTP Padangpariaman.

Ketua Tim Penilai Dahnil Aswad mengatakan, penilaian kompetisi terdiri dari kriteria penilaian, antara lain:

Pertama, profil unit kerja pelayanan publik yang meliputi visi dan misi, motto, maklumat/ janji layanan, standar operasional prosedur (SOP), sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan standar pelayanan.

Kedua, sumber daya manusia (SDM) UKPP yang terdiri dari data personil UKPP, pedoman sikap dan perilaku pegawai, upaya peningkatan disiplin pegawai dan upaya peningkatan kompetensi serta keterampilan pegawai.

Ketiga, sarana dan prasarana terdiri dari sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini dan sarana dan prasarana yang belum dimiliki. Keempat, inovasi pelayanan publik terdiri sekilas inovasi terkait tata kelola pelayanan. Inovasi terkait teknologi dan komunikasi, inovasi terkait perbaikan kesejahteraan sosial dan inovasi terkait pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Kelimanya punya peluang yang sama untuk menjadi yang terbaik, tim akan mengevaluasi untuk menentukan yang juaranya,” kata Dahnil usai melakukan penilaian di DPMPTP Padangpariaman, Kamis (12/7).

Ditambahkannya bahwa kepala dinas hingga staf di DPMPTP mengetahui tugas pokok dan fungsinya. Inovasi yang ada juga diketahui oleh seluruh staf. Artinya, setiap program dan kegiatan tersosialisasi dengan baik oleh atasan.

“Tadi saya interview dengan staf di front office, seolah menjadi masyarakat yang sedang mengurus izin. Mereka bisa menjelaskan dengan baik dan bisa dipahami,” ujar Ketua YLKI Sumbar itu.

Kepala DPMPTP Hendra Aswara mengatakan bahwa inovasi diinstansinya berbeda dengan kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Barat. Bahkan inovasi yang pertama ada diteraplan dalam pengurusan perizinan.

"Ada tiga inovasi yang menjadi unggulan yaitu AJEP PAPA (Antar Jemput Perizinan Padang Pariaman), Perizinan berbasis Android, SEJATI (Sehari jadi Gratis), Weekend Service dan Data perizinan berbasis NIK (Nomor Induk Kependudukan)," ujarnya.

Inovasi AJEP kata Hendra, sangat berdampak terhadap kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara signifikan. Pada 2015, target PAD retribusi IMB hanya Rp400 juta. Kemudian di 2016 target Rp450 juta dan 2017 ditargetkan sebesar Rp500 juta. Saat AJEP PAPA diluncurkan pada awal 2018, target PAD sebesar Rp1,5 miliar telah tercapai.

“Alhamdulillah, dalam enam bulan target Retribusi IMB telah tercapai hamper 100 persen. Artinya, program AJEP PAPA layak ditiru untuk peningkatan PAD di kabupaten dan kota lainnya di Sumbar,” ujar Jebolan STPDN Angkatan XI itu.

Layanan DPMPTP banyak mendapat apresiasi oleh masyarakat, pengusaha dan Pemerintah Daerah sehingga layak menjadi salah satu yang terbaik di Sumbar.

Dalam dua tahun terakhir terjadi perubahan pesat terhadap layanan. Mulai dari gedung kantor yang nyaman layaknya hotel, sumber daya manusia yang ramah dan terampil dan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan.

Dalam penilaian kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat Provinsi 2018, DPMPTP punya peluang besar menjadi yang terbaik di Sumbar.

“Kita punya kebiasaan, memulai kegiatan di pagi hari dengan salat dhuha. Karena Allah adalah pemberi solusi, kalah atau menang bukanlah soal. Yang penting masyarakat menikmati layanan kami, pengusaha nyaman berusaha dan PAD meningkat setiap tahunnya. Yang menang berarti diridhoi Allah SWT,” ujar peraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2015 yang lalu itu. (Tim)
Benarkah Urus Dokumen Perizinan 15 Menit Jadi di Padangpariaman? Ini Pengakuan Warga
Nova Yuliana (26), warga Lubuk Alung, memasukan bola hijau sebagai tanda puas terhadap pelayanan di DPMPTP. Foto/Hendra
Pariaman ----- Komitmen kemudahan dalam berusaha terutama pengurusan perizinan di Padangpariaman mendapat apresiasi oleh masyarakat. Layanan yang ramah, proses cepat, ruangan yang nyaman dan transparan, dirasakan ketika mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Padangpariaman di Pariaman.

Nova Yuliana (26), warga Lubuk Alung, mengaku pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dapat ditunggu selama 15 menit saja.

“Urus izin di sini cepat, 15 menit beres. Sistim sudah online dan gratis. Proses Perizinan di Padangpariaman luar biasa dan perlu dicontoh,“ kata Nova usai menerima berkas izin di Ruang Pelayanan, DPMPTP, Rabu (11/7).

Dia berkata bahwa petugas front office juga mampu menjelaskan terkait izin usaha maupun persyaratan yang harus dipenuhi. Artinya, masing-masing petugas telah memahami Standar Operasional Prosedur terhadap seluruh jenis perizinan dan non perizinan.

Nova juga ditawarkan menggunakan fasilitas AJEP (Antar Jemput Perizinan) dalam pengurusan perizinan oleh petugas. Ia mengaku juga telah mengetahui dan pernah menggunakan layanan AJEP yang sangat memudahkannya.

“Kami juga tahu tentang Inovasi AJEP. Karena beberapa waktu lalu, ada urus izin dan diantar petugas AJEP ke Lubuk Alung. Gratis tanpa biaya dan kita tak perlu ke kantor perizinan lagi,” ujar Nova.

Kepala DPMPTP Hendra Aswara mengatakan kemudahan berusaha di Padangpariaman sejalan dengan kemudahan proses perizinan. Adanya Program SEJATI (Sehari Jadi Gratis) terhadap tujuh jenis izin dan tanpa biaya. Seperti urus SIUP dan TDP, bisa selesai 10-15 menit.

Apabila tak sempat ke DPMPTP, kata Hendra, masyarakat bisa panggil petugas AJEP dengan menelpon ke nomor 08116607788. Cukup tunggu di rumah, petugas akan datang menjemput berkas lalu mengantarkan berkas Izin yang sudah selesai.

Memenuhi permintaan masyarakat, Hendra juga telah meluncurkan program weekend service yang digelar setiap Sabtu dari jam 8 pagi hingga 12 siang. Bagi warga yang memiliki kesibukan di hari kerja dapat memproses perizinan di akhir pekan.

Jebolan STPDN Angkatan XI itu menambahkan dengan memanfaatkan teknologi informasi, DPMPTP telah bisa akses dengan mendownload SIMPEL Padangpariaman melalui android. Terdapat tiga menu yang ditampilkan yaitu Layanan Perizinan Online, Tracking dan Pengaduan.

Layanan AJEP sangat berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya retribusi izin mendirikan bangunan. Dari target Rp1,5 miliar pada 2018, telah tercapai Rp1,42 miliar. Artinya sudah mencapai 93% per 1 Juli 2018 dan diperkirakan pada bulan ini target tersebut sudah bisa 100%. (Tim)
Selain Inovasi Berbasis Web dan Ajep, Perizinan Padangpariaman Sediakan Layanan bagi Disabilitas
Hendra Aswara mengekspos Standar Layanan dan inovasi saat menerima studi tiru dari DPMPTSP Lima Puluh Kota. Foto/Hendra
Pariaman ----- Inovasi yang diluncurkan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman menjadi inspirasi bagi kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Terutama pelayanan Antar Jemput Perizinan (AJEP) dan Pelayanan Perizinan berbasis Android.

Kepala DPMPTP Hendra Aswara di Pariaman, Jumat (18/5) mengatakan, pelayanan yang cepat, mudah dan online akan menarik minat investor dan memuaskan masyarakat. Di samping itu diperlukan juga standar pelayanan yang jelas, transparan dan bisa diakses masyarakat di manapun baik melalui pamplet, website, media sosial, aplikasi android maupun di kantor pelayanan itu sendiri.

"Layanan perizinan harus cepat dalam hitungan menit atau jam. Sebagaimana arahan Pak Bupati, tidak ada lagi izin yang berminggu-minggu atau berbulan-bulan," kata Hendra. Pihaknya juga sempat menerima rombongan studi tiru dari DPMPTSP Kab. Lima Puluh Kota, Selasa (15/5) lalu. Masih banyak daerah lain melakukan hal yang sama ke Padangpariaman dalam inovasi perizinan.

Jebolan STPDN Angkatan XI itu menambahkan bahwa pelayanan perizinan memiliki tujuan mulia yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya, pemerintah membuka seluas-luasnya kemudahan berusaha untuk pertumbuhan ekonomi yang tentunya akan menimbukan multiplier effect terhadap investasi.

"Misal adanya investor membangun hotel kita percepat proses izinnya yang kemudian membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan menumbuhkan ekonomi," ujarnya.

Pelayanan di Padangpariaman, kata Hendra, aplikasi perizinan elektronik diberi nama SIMPEL (Sistim Informasi Perizinan Elektronik) yang melayani 122 perizinan dan enam non perizinan sesuai Perbup 04 Tahun 2017.

Ditambahkannya bahwa pelayanan di Padangpariaman sudah lebih baik dengan memakai aplikasi perizinan SIMPEL. Sementara di Sijunjung juga telah mengoperasionalkan aplikasi berbasis elektronik.

"Jadi berkas dientry di front office dilanjutkan kepada Kepala Bidang Perizinan. Jika telah diverifikasi oleh kepala dinas maka sertifikat izin sudah bisa dicetak oleh back office," kata pria yang pernah menjabat Kabag Humas itu.

Sedangkan untuk menampung masukan masyarakat, Hendra mengatakan sudah memiliki layanan pengaduan masyarakat secara online melalui website www.perizinan.padangpariamankab.go.id, SMS dan Whatsapp 08116607788, email dpmptp.pdprm@gmail.com dan lainnya.

"Setiap pengaduan kita tindaklanjuti hingga tuntas karena juga terkoneksi langsung oleh inspektorat. Penyelesaian pengaduan maksimal lima hari sesuai SOP," kata Kadis termuda di Padangpariaman ini.

Baru-baru ini, telah diluncurkan juga aplikasi perizinan berbasis android di mana masyarakat dapat mengetik SIMPEL DPMPTP Padangpariaman di google playstore lalu mengunduhnya.

Dalam aplikasi, masyarakat dapat mendaftar perizinan, tracking dan pengaduan secara online. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke DPMPTP sehingga mengurangi biaya transportasi.

"Inovasi ini yang pertama di Sumbar. Kami siap berbagi jika ada daerah yang meniru inovasi kami," katanya.

Rombongan DPMPTSTP Kab. Lima Puluh Kota yang turut serta studi tiru ke DPMPTP Padangpariaman saat itu terdiri dari tiga orang yakni Kasubag Umum Riswanida, Kasubag Keuangan Ariffadillah dan Staf Yuli Deswita.

Kunjungan mereka untuk melihat langsung pelayanan perizinan sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tentang Pelayanan Publik, baik Standar Pelayanan, Sarana prasarana, SDM dan Inovasinya.

"Kesan pertamanya, di sini ruang pelayanan sangat nyaman, full AC, ruang tunggu luas, petugas ramah dan kadisnya sangat muda enerjik," kata Riswanida.

Meja layanan, tambahnya, juga dilengkapi layanan bagi warga berkebutuhan khusus dan punya satu petugas pula. Uniknya adanya minibar dan kacamata baca untuk masyarakat. Pelayanan untuk berkebutuhan khusus juga tersedia loket dan peralatan seperti kursi roda.

"Alhamdulillah, tadi kami saling berbagi informasi untuk perbaikan layanan perizinan yang lebih baik," kata Riswanida mengakhiri. (Tim)