Parpol di Pariaman Diharapkan Beri Masyarakat Pendidikan Politik

Pariaman --- Wakil Walikota Pariaman Genius Umar dorong partai politik mengoptimalkan bantuan dana partai politik yang dialokasikan melalui APBD Kota Pariaman untuk kegiatan pendidikan politik kepada kader dan masyarakat. Menurutnya, bantuan dana partai politik diperuntukkan, salah satunya untuk menunjang kegiatan pendidikan politik.

 “Salah satunya bantuan dana partai dapat digunakan untuk pendidikan politik yang diselenggarakan masing-masing partai,” ujarnya saat menjadi pemateri bimbingan teknis peraturan perundang-undangan mengenai bantuan keuangan partai politik di Pariaman, Kamis (7/12).

Menurutnya, pendidikan politik menjadi salah satu fungsi penting yang harus dijalankan oleh partai politik di Indonesia. Terkadang banyak pihak beranggapan pendidikan politik menjadi tanggung jawab pemerintah, namun sesungguhnya partai politik dan organisasi lainnya, seperti ormas, OKP, juga bertanggung jawab atas hal itu.

“Bukan hanya partai politik saja, tapi seluruh ormas, OKP juga memiliki tanggung jawab terhadap hal itu. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang beranggapan pendidikan politik hanya tanggung jawab pemerintah,” ulasnya.

Meskipun partai politik mendapatkan bantuan dana parpol dari pemerintah, namun ia yakin bantuan yang diberikan tidak mencukupi. Dengan kemandirian partai politik, pelaksanaan fungsi dan peran sebagai partai politik bisa optimal.

“Besarnya sumbangan dapat mengganggu eksistensi partai politik sebagai pemegang mandat rakyat, makanya kemandirian parpol seperti yang berlangsung di Kota Pariaman, patut diapresiasi sehingga pelaksanaan fungsinya berjalan optimal,” ungkapnya.

Dikatakanya, perkembangan pembiayaan partai politik mengalami dinamika. Jika pada orde baru yang dikenal sebagai era totalitarian, pembiayaan partai politik dan pembiayaan pemerintah nyaris bercampur. Namun, pasca reformasi pembiayaan partai politik terpisah yang diatur oleh undang-undang khusus.

Genius Umar juga mengingatkan agar pengurus partai politik di Kota Pariaman menggunakan bantuan dana parpol sesuai dengan peruntukan yang diatur oleh undang-undang.

“Penggunaannya harus sesuai dengan peruntukannya, jika tidak sesuai dengan peruntukan, nanti akan jadi permasalahan saat pelaporannya,” pungkasnya.

Sementara itu, Kasubag Tata Usaha Kantor Kesbangpol Kota Pariaman Iryon menjelaskan, di Kota Pariaman penerima dana bantuan partai politik telah menyelesaikan laporan pertanggungjawab keuangan.

Meskipun terdapat temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat terhadap laporan pertanggungjawaban bantuan dana parpol, namun temuan tersebut tidaklah besar, hanya terkait kelengkapan administrasi saja.

“Temuan terkait kelengkapakan administrasi saja seperti tanda tangan belum lengkap atau tanggal pelaksanaan. Namun secara keseluruhan laporannya cukup baik,” sebutnya.

Ia mengatakan, bimbingan teknis mengenai bantuan keuangan partai politik dilaksanakan untuk mensosialisasikan tata penyusunan laporan bantuan dana partai politik kepada pengurus partai hingga tingkat kecamatan.

“Kita ikutkan hingga di tingkat kecamatan, supaya pengurus partai kecamatan juga memahami pelaporan keuangan ini,” pungkasnya.

Selain melibatkan perwakilan partai politik, bimtek tersebut turut dihadiri oleh pengurus komunikasi lintas partai politik se Kota Pariaman. (Nanda)
Panas Adem di Tubuh NasDem

Sejak awal berdirinya ormas Nasdem, saya sudah pesimis pada organisasi ini. Organisasi kemasyarakatan ini mengusung issu gerakan perubahan dan restorasi menuju Indonesia baru. Bukan hanya issu / slogan yang digaungkan yang membuat pesimis, namun sejarah pembentukannya-lah yang membuat kita tak layak menyandangkan harapan terlalu banyak pada ormas ini.

Oktober 2009, jelang Munas Golkar di Riau, psywar, perang issu dan opini antara Surya Paloh vs Aburizal Bakrie memanas. Keduanya memanfaatkan stasiun televisi yang dimiliki untuk menaikkan citranya sekaligus menjatuhkan citra pesaingnya. Ical relatif lebih mudah dibidik melalui issu ganti rugi warga Sidoarjo korban lumpur Lapindo. Kebetulan saat itu kasus mafia pajak Gayus Tambunan belum terkuak. Lewat acara andalannya Kick Andy, Metro TV mengundang sejumlah korban lumpur Lapindo untuk bertestimoni. 

Sebaliknya, ibarat petinju, Ical hanya mencoba untuk bertahan dari pukulan lawannya tanpa bisa memukul balik. Menggunakan daya tarik acara AKI Malam dengan host Tina Talissa yang saat itu jadi idola, dilakukanlah telewawancara dengan 2 orang “perwakilan” korban lumpur Lapindo yang menyampaikan terima kasih atas “kebaikan hati” keluarga Bakrie yang telah memberikan ganti rugi dan perlakuan yang baik bagi korban lumpur. Meski sebenarnya 2 orang yang diwawancarai tidak benar-benar mewakili warga korban lumpur.

Akhir kata, entah karena kekuatan pengaruh politiknya atau karena kekuatan uangnya, Ical memenangkan perebutan kursi Ketua Umum Golkar periode 2009 – 2014, menggantikan Jusuf Kalla yang bulan itu juga harus lengser dari jabatan Wakil Presiden pasca kekalahannya dalam Pilpres.

Kemenangan Ical agaknya tak berlalu begitu saja. Sebab sejak itu Surya Paloh mulai menggalang dukungan untuk membentuk ormas yang diberi nama Nasional Demokrat (NASDEM). Awalnya Paloh berjanji ormas ini hanyalah sebuah gerakan moral yang menyerukan restorasi dan tidak akan menjadi partai politik. Bergabungnya sejumlah tokoh dengan nama besar membuat Nasdem kian berkibar dalam waktu singkat. Tak kurang Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Hj. Rustriningsih (Wagub Jateng) pun ikut bergabung dengan Nasdem.

Tenggelam dengan hiruk pikuk ekspansi ormas Nasdem, publik seolah dilenakan dengan slogan “restorasi” tanpa pernah mengerti restorasi macam apa yang sedang digagas Nasdem dan ditawarkan kepada bangsa ini sebagai sebuah pil mujarab untuk mengobati negeri yang sedang sakit ini. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), “restorasi” berarti pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula (tt gedung bersejarah, kedudukan raja, negara); pemugaran. 

Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia, yang terkenal adalah Restorasi Meiji di Jepang pada pertengahan abad ke-19, yang berpuncak pada pengembalian kekuasaan kepada Kaisar (tahun 1867) dan mengakhiri kekuasaan Keshogunan Tokugawa. Restorasi ini menyebabkan perubahan besar-besaran pada struktur politik dan kehidupan sosial masyarakat Jepang.

Lalu pengembalian atau pemulihan macam apa dan pada keadaan yang bagaimanakah yang dimaksudkan Nasdem? Keadaan semula seperti apa yang jadi tolok ukurnya? Tidakkah ini hanya sekedar barisan sakit hati yang mencoba merebut kekuasaan yang gagal diraih? Dalam sejarah Golkar pasca reformasi, kelompok sempalan yang kalah di internal partai, juga berakhir tragis di kancah politik nasional.
Gagal memenangkan pertarungan melawan Akbar Tanjung dalam Munas Luar Biasa Golkar tahun 1998, Jendral (Purn.) Edi Sudrajat membentuk Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) pada awal 1999 yang diketuai olehnya sendiri dan Sekjennya Hayono Isman. Alhasil, PKP lebih mirip barisan sakit hati sempalan Golkar. Partai ini kalah telak dalam Pemilu 1999 sehingga harus berganti nama menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) agar tetap bisa ikut Pemilu 2004. Sayangnya, partai ini pun kandas pada Pemilu 2004.

Sejak awal ormas Nasdem akan bermetamorfosis menjadi partai politik, aroma ketidaksolidan sudah meruak. Bermula dari keluarnya Sri Sultan HB X. Padahal saat itu nama Sri Sultan sedang naik daun seiring menguatnya tuntutan disahkannya UU Keistimewaan Jogja. Tak sekalimatpun berita tentang hal ini yang keluar di Metro TV. Beruntung, saat itu TV One milik Ical pun tak tertarik untuk menggoreng issu keluarnya Sri Sultan dari Nasdem.

Jejak Sri Sultan pun akhirnya diikuti Hj. Rustriningsih, Wagub Jateng yang dalam ormas Nasdem menjabat sebagai Ketua Pengurus Wilayah Nasdem Jawa Tengah ini resmi mundur dari Nasdem diikuti juga inisiator daerah dan pengurus kabupaten kota. Rustri mengambil sikap ini karena , sejak awal dari sosialisasi Ormas ini di Semarang disampaikan bahwa Nasdem adalah organisasi kemasyarakatan untuk mengukuhkan diri sebagai organisasi terbuka lintas propinsi dan tidak teraviliasi dengan partai. Surya Paloh, saat itu menyatakan bahwa Nasdem adalah ormas yang sadar politik dan akan menjadi parpol bila dikehendaki anggotanya dan dipilih melalui referendum. Hal ini sudah dicantumkan di AD/ART dan dipertegas dalam Rapimnas bahwa Nasdem bukan parpol.

Namun dalam perkembangannya ada partai yang menggunakan nama, logo dan visi misinya sama dengan Ormas. Sehingga menimbulkan persoalan besar bagi anggota dan pengurus ormas yang sesuai undang-undang dilarang ikut politik seperti PNS dan tidak boleh beraviliasi dengan partai poltik. Inilah pengkhianatan pertama Surya Paloh pada komitmennya untuk tidak menjadikan Nasdem sebagai sebuah parpol tanpa melalui referendum.

Tapi Surya Paloh memang bukan Edi Sudrajat. Paloh tampaknya lebih punya “amunisi”, sehingga dibanding PKP, Nasdem lebih mampu menarik minat sejumlah tokoh dan masyarakat untuk bergabung. Keseriusan Paloh mewujudkan ambisinya dengan membesarkan Nasdem makin menampakkan hasilnya dengan bergabungnya Hary Tanoesoedibjo sebagai Ketua Dewan Pakar Nasdem. Dua raja media bergabung – Metro TV Grup dan MNC Grup – di satu sisi melawan ARB – Viva Grup – di sisi lain, membuat dunia pemberitaan seolah mengalami oligopoli sepanjang menyangkut kepentingan Golkar dan Ical atau kepentingan Nasdem dan Paloh.

Masuknya Hary Tanoe ke partai Nasdem jelas memberikan darah segar bagi partai Nasdem. Pegusaha muda berusia 47 tahun yang oleh Forbes dimasukkan dalam peringkat ke-29 dari 40 orang terkaya di Indonesia ini makin memperkokoh kemampuan finansial partai pemula yang baru seumur jagung. Di saat parpol lain yang telah mendudukkan wakil-wakilnya di parlemen dan kabinet dirundung issu mengisi pundi-pundi partainya melalui kongkalikong anggaran di DPR dan sejumlah kementrian, partai Nasdem yang masih bayi seolah tak mengenal kesulitan kuangan. Di saat partai lain harus pandai-pandai mengatur belanja iklan di media televisi dan hanya memilih moment tertentu saja untuk beriklan, Nasdem justru bebas membombardir pemirsa dengan serangan udara melalui Metro TV dan jaringan MNC TV.

Kini, hanya selang 4 hari sebelum dilaksanakannya Kongres Partai Nasdem yang pertama pada 25 Januari nanti, Sang Ketua Dewan Pakar menyatakan dirinya mundur dari Nasdem karena sudah beda visi. Hary Tanoe tak sendiri, ia bersama sekjen Partai Nasdem Ahmad Rofiq, sekjen Gerakan Pemuda Nasional Demokrat DPW DKI Jakarta Saiful Haq, serta Endang Tirtana, Wakil Ketua Internal DPP Partai Nasdem menggelar jumpa pers terkait pengunduran diri mereka dari Partai Nasdem. Meski Surya Paloh berusaha mengecilkan arti pengunduran diri HT dengan menyebutnya ingin berkonsentrasi di dunia bisnis karena hendak membeli TV milik Bakrie, tak urung mundurnya HT jadi pemberitaan yang cukuop menarik. Tentu saja TV One yang paling bersemangat memberitakan sejak beberapa hari sebelumnya, ketika ada demo dan perpecahan di tubuh Garda Pemuda Nasdem. Memang Hary Tanoe dikabarkan dekat dengan kelompok muda di Nasdem.

Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Rustam Efendi pun ikut mengundurkan diri karena merasa sudah tak ada harapan lagi di Nasdem. Bisa jadi langkah Rustam akan diikuti “gerbong”nya. Dalam Pilgub Jabar, Nasdem ikut mendukung Cagub-Cawagub Ahmad Heryawan dan Deddy Mizwar.
Entah bagaimana nasib Nasdem kelak. Yang jelas, pengambilan nomor urut parpol peserta Pemilu 2014 baru seminggu sebelumnya (14/01/2013) dilaksanakan dan Nasdem mendapatkan nomor urut 1, musim kampanye sudah dimulai 10 hari sebelumnya (11/01/2013), tapi gempa besar sudah mengguncang Nasdem, satu-satunya parpol baru yang lolos verifikasi KPU. Kalau sebelum bertarung saja sudah pecah di dalam, bagaimana akan solid menggalang dukungan masyarakat>

Bagaimanapun juga, langkah Hary Tanoe cukup bijak. Ia memilih mundur sebelum Kongres, tidak merusuh dari dalam. Mengingat sudah makin dekatnya Pemilu 2014, tak mungkin lagi bagi HT membuat parpol baru, kecuali dia mau menunggu sampai 2019. Sebagai pengusaha yang baru masuk dunia poltik, tampaknya HT memang tidak memilih jalan politicky yang tricky. Kalau benar kata Paloh bahwa HT akan sedang berkonsentrasi ikut pelelangan TV One dan ANTV milik Bakrie, kalau nantinya kedua stasiun TV itu jatuh ke tangan HT, bukan tak mungkin hegemoni media TV dan portal berita akan dikuasai HT dan Nasdem bisa makin babak belur dihajar pemberitaan.

Tampaknya, Nasdem tak lain hanyalah Golkar dalam bungkus yang berbeda. Orang-orangnya pun banyak yang sempalan dari Golkar. Baju baru yang dipakaikan pada tubuh baru dengan jiwa yang sama saja dengan pendahulunya. Entah karena salah pilih nama, partai ini sejak awal panas-adem saja tubuhnya. Panas-adem kata orang Jawa “meriang”, tanda awal tak enak badan, masuk angin. Kini, ketika parpol lain baru pemanasan, Nasdem sudah keburu adem. Atau sebaliknya, Nasdem sudah panas duluan ketika yang lain masih adem ayem. Yang jelas, saya tertarik dengan sebutan Aliansi METRO, MEnguak Topeng RestOrasi. Tampaknya bukan sekedar sebuah kebetulan belaka kalau namanya sama dengan nama stasiun TV milik Surya Paloh. Tapi sudah saatnya kita menguak apa sebenarnya agenda SP di balik slogan restorasi. Jangan sampai kita hanya ikut menambah kegaduhan politik di Senayan pasca 2014, hanya karena terbius retorika basi.

Catatan Ira Oemar Freedom Writers Kompasianer
Pernyataan Dipo Alam Yang Kontroversial

Pernah mendengar anak-anak kecil berdebat saling pamer kehebatan mainan mereka, saling membesar-besarkan apa yang mereka miliki? Biasanya, kalau sudah kepepet dan sudah tak ada lagi kehebatan yang akan ditonjolkan, ujungnya berakhir saling menjelekkan atau mencari-cari kelemahan temannya. Nah, seperti itulah situasi kompetisi antar partai politik di Indonesia, kurang 2 tahun sebelum menjelang Pemilu 2014.

Rilis peringkat kepala daerah yang terlibat korupsi versi Dipo Alam, langsung mengundang kontroversi dan protes keras. Terutama tentu saja dari politisi Partai Golkar dan PDIP, bahkan mengundang Megawati ikut angkat bicara. Dalam daftar itu, bisa dibilang semua parpol yang saat ini punya wakil di parlemen, memiliki kader kepala daerah yang terlibat korupsi. Artinya : tanpa kecuali, semua parpol kadernya ada yang korupsi.

Lalu, apa maksud dan tujuan Dipo Alam? Pasti ada maksud yang akan disampaikan dan ada tujuan yang ingin dicapai. Tampaknya, Dipo Alam ingin menyuguhkan fakta berupa data kepada publik bahwa Partai Demokrat ternyata bukan “juara” korupsi, sebab ada 2 parpol lain yang peringkatnya di atas PD. Fakta lain : ternyata semua parpol sama saja, sama-sama punya kader yang korupsi. Bahkan partai kecil, parpol baru, yang selama ini kritis dan berada di luar koalisi – yaitu Hanura – ternyata juga ada dalam daftar itu.

Apa tujuannya? Tindakan Dipo ini sangatlah kental nuansa politisnya. Sekitar 1,5 tahun lagi bangsa ini akan menggelar hajatan politik 5 tahunan : pemilu legislatif lalu disusul Pilpres. Seperti ikita tahu, selama 2 tahun belakangan ini PD jadi sasaran hujatan publik sejak terungkapnya kasus korupsi yang dilakukan Bendahara Umumnya, Nazaruddin, yang kemudian menyeret sejumlah petinggi PD lainnya. Jadilah PD bulan-bulanan seolah hanya Demokrat-lah partai terkorup di Indonesia. Nah, dengan rilis daftar peringkat korupsi ini, mungkin Dipo berharap publik jadi tahu bahwa PD bukan yang terkorup dan bukan satu-satunya parpol yang korup. Semua punya kader korup. Dengan kata lain : TIJI TIBEH, alias “mati siji, mati kabeh” (mati satu mati semua).

13491460351452640597
(foto : kabarnet.wordpress.com)

Lalu, apakah sudah tak ada cara lain bagi Demokrat untuk mendongkrak citranya? Rasanya memang sulit untuk melakukan pencitraan, sebab publik sekarang sudah makin muak dengan segala bentuk pencitraan. Bahkan semua tindakan baik para politisi dan keputusan populis dari parpol, selalu dicurigai sebagai bentuk pencitraan semata. Karena itu, tak ada cara lain : kalau menunjukkan kebaikan diri/ sisi positif sudah tak bisa lagi, maka beberkan saja keburukan/ sisi negatif lawan!

Masalahnya : efektifkah cara yang ditempuh Dipo? Kalau kita bermaksud ingin ikut kontes kecantikan, tapi ternyata kita tak cukup mampu memoles penampilan diri agar bisa tampil cantik, apakah membuka bisul dan borok kontestan lain otomatis membuat kita jadi tampak cantik? Apakah masih membanggakan jika kita jadi yang tercantik dari yang borokan?

Alih-alih membuat publik jadi simpati kembali pada PD, sebaliknya publik justru makin antipati dengan partai politik. Bagus juga sebenarnya kalau rilis semacam ini makin sering dipaparkan kepada publik. Bila perlu, bukan hanya jumlah pejabat kepala daerah dari parpol, tapi juga jumlah anggota DPR RI/ DPRD Propinsi dan Kabupaten/Kota yang terindikasi korupsi sepanjang 2004 – 2012, juga diumumkan kepada publik. Jangan lupa pula rilis tentang pejabat eksekutif sampai setingkat Menteri Kabinet, yang berasal dari unsur parpol, yang terindikasi kasus korupsi.

Niscaya akan tampak nyata bahwa semua parpol yang mempunyai wakil di parlemen, tak luput dari keterlibatannya dalam tindakan korupsi. Sebab korupsi di lembaga parlemen biasanya adalah korupsi berkolaborasi (maaf, saya kurang suka memakai kata “berjamaah”, sebab konotasi “jamaah” itu positif nilainya, untuk konteks peribadatan). Begitu pula kader parpol yang di-klaim sebagai kader terbaik dan diajukan menjadi Menteri, ternyata setelah menjabat menjadikan departemen yang dipimpinnya sebagai sarang korupsi.

13491460991731850960
Negeri para tikus (foto : dari BlackBerry Messenger)

Padahal, sesungguhnya ada cara lain yang bisa dilakukan parpol untuk memperbaiki citranya. Yaitu secara serius dan sungguh-sungguh melakukan pembersihan internal partainya tanpa menunggu proses hukum. Lihatlah di Jepang atai di Eropa. Ketika seorang politisi namanya disebut terindikasi kasus korupsi, tanpa menunggu proses hukum yang akan memakan waktu lama, atas kemauan sendiri ia akan mengumumkan pengunduran dirinya untuk berkonsentrasi menjalani pemeriksaan atas dirinya, sekaligus untuk menjaga obyektifitas pemeriksaan, agar terlepas dari tekanan poltis. Tapi, mampukah – atau lebih tepatnya : maukah – partai politik meinta kadernya mundur atau bahkan mencopot dengan paksa jika mereka diisukan terlibat korupsi? Lihat saja Menteri-Menteri yang diissukan terlibat korupsi atau suap, pasti kinerjanya memimpin Departemen tak maksimal, banyak masalah. Tapi parpol yang mengajukannya menjadi Menteri, seolah menutup mata atas fakta ini.

Jadi, tanpaknya ini memang strategi politik yang sudah kepepet. Ketika parpol tak lagi mampu mendongkrak citranya karena tak ada lagi kehebatan yang bisa dipamerkan kepada rakyat, maka satu-satunya cara adalah membuka kebobrokan lawan. “Lihatlah, kami bukan yang terburuk. Ada yang lebih buruk dari kami. Yang lain juga sama buruknya kok, tanpa kecuali!”. Nah, kalau sudah begini, apa rakyat masih bisa mempercayakan mandatnya pada parpol? Mari kita lihat score selanjutnya dari kontestasi korupsi antar parpol ini dalam 1,5 tahun ke depan.

Kalau petanya diperluas sampai ke parlemen dari pusat sampai daerah dan ke pejabat eksekutif sampai setingkat Menteri, kira-kira siapa yang bakal memegang rekor parpol terkorup? Lalu, masih adakah parpol yang meng-klaim dirinya paling bersih dan bebas korupsi? Sesungguhnya parpol-parpol itu bukan sedang berkontestasi memperjuangkan kesejahteraan rakyat pemilihnya, tapi mereka sedang berkompetisi banyak-banyakan membobol uang negara dan memboyongnya ke kantong pribadi dan kelompoknya. Selamat berkontestasi dalam berkorupsi, rakyat sudah makin jeli!

catatan Ira Oemar Freedom Writers Kompasianer

Dinegara Kita Iblis Tak Pernah Terikat Selama Ramadhan


Tahulah kita semua sebagai umat muslim jika dibulan ramadhan ini para iblis,setan,jin iprit dan hantu balawu dikebat, saya sebagai umat muslim sangat yakin akan hal itu. namun logika saya sebagai manusia yg diberi akal ternyata berkata masih banyak para iblis tersebut yg berkentayangan dan lalu lalang didepan kita setiap hari , sadarkah kita? tentu saja.. merekalah jin berwujud kasar : koruptor, tukang suap, tukang todong, wanita penjaja syahwat sampai kelas maling ternak ,pengutil,dan maling jemuran.



mereka dengan bebasnya bergentayangan dialam terkembang jagad republik indonesia yg katanya raya ini. ditingkat maling kelas bawah mereka dengan semangat membara mencari siasat dan modus baru, baik itu penodong, jambret , maling ternak sampai yg maling jemuran dan pengutil ditoko-toko swalayan. desakan ekonomi selalu mereka jadikan alasan yg terkadang masuk akal disaat negara kita tak mampu menyediakan lapangan pekerjaan. maling kelas ini juga butuh uang buat anak istrinya untuk berlebaran.. kasihan..ironis !




lalu bagaimana dengan penggarong keuangan negara yg sejatinya diperuntukan buat rakyat? (termasuk untuk maling kelas jemuran dkk ).para maling kakap ini takan pernah jera meskipun iblis dikebat selama ramadhan ini, karena iblis dihati mereka terpelihara dengan baik. mereka akan terus mencari celah baru agar aksi mereka lebih rapi lagi memanfaatkan celah birokrari yg amat longgarnya bak seumpama sepatu obama jika dipakai sutan batugana saja..



Siti Hartati Murdaya yg selama ini menurut informasi yg saya lunggukan bukan kali ini saja ia "pemain sawer" . dia jauh levelnya diatas ayin penyuap jaksa urip yg sekarang sudah bebas. ia wanita paling sakti direpublik ini, untuk lebih jelas sepak terjangnya silahkan baca disini  http://pinokio-pesek.blogspot.com/2012/08/hartati-murdaya-poo-wanita-paling-sakti.html ini blog sifenomenal @triomacan2000 yg selalu dipantau istana segala kicauannya ditwitter.


testimony  mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang menyebut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pernah memimpin rapat skenario pencairan dana Rp 6,7 triliun untuk Bank Century yg menggegerkan istana. banyak pula dibantah orang-2 ring 1 SBY , bahkan anaknya ibas "Saya tidak mendengar secara langsung testimoninya. Tapi secara pribadi saya mengatakan mungkin itu tidak benar dan saya meragukan testimoni tersebut," ujar Ibas saat ditemui di sela-sela acara pelepasan para pemudik ke kampung halaman Presiden SBY di Pacitan, di Bumi Perkemahan Cibubur, Rabu (15/8/2012).kepada detik.com.

Ibas mengaku heran mengapa isu seperti ini justru mencuat di saat bulan suci Ramadan. "Kasus ini pun sudah berlangsung sejak lama. Sudah pernah ada pansusnya dan sudah pernah ada pengecekan secara menyeluruh di tingkat nasional dan saya kaget, justru kok isu seperti ini dimunculkan saat seperti ini, saat Ramadan," 




banyak kalangan aktifis lebih mempercayai testimoni antasari ketimbang pembelaan istana terkait  kebenaran isu tersebut. jika saya ditanya ? dengan tegas saya jawab saya lebih mempercayai antasari ketimbang argumen-2 mentah pihak istana.

belum lagi maling-maling berdasi di direktorat perpajakan yg maling milyaran.hanya yg pangkat rendahan saja yg berhasil dibui, sang atasan yg diduga kuat ikut terlibat masih ongkang-ongkang kaki diruang kerja mereka berperabotan mewah . uang pajak yg sedianya buat mensejahterakan kita semua sebagaimana amanat UUD-45 PASAL-34 mereka kantongi, hanya segelintir saja yg ketahuan kepublik dan diproses baik oleh KPK maupun KEJAGUNG demikian kata beberapa aktifis penggiat anti korupsi .

lalu kapan iblis-iblis berwujud manusia ini lenyap dari ibu pertiwi? tak jauh dari beberapa postingan saya terdahulu, bahwa indonesia perlu produk hukum dan manajemen keuangan negara yg super ketat. setiap pejabat musti bisa mempertanggungjawabkan harta mereka diperoleh darimana dengan memberlakukan UU pembuktian terbalik, serta untuk menjerakan para koruptor diperlukan produk hukum yg lebih super, frontal, sakti dan sangat menjerakan , tentu saja dengan memberlakukan hukuman mati dengan merevisi UU tipikor yg menurut hemat saya tak terlalu menakutkan maling-maling berdasi ini.

dibulan suci ini hanya iblis-iblis tak berwujud yg dikebat.. sementara iblis-iblis kasar masih berkelebat, mungkin mereka sedang menghitung-hitung anggaran zakatnya yg akan dibagikan kepada orang kampungnya.. disuruh antri pula,, dan kemaren ditayangan televisi kasihan betul kita melihat warga miskin yg rela berdesak-desakan sampai ada yg terinjak, anak kecil yg terpisah dari induknya.. 



sangat ironis sekali dinegara kaya-raya ini potret sosialnya sangat mengiris-iris hati.. memilukan.. semua tidak akan pernah berubah jika para wakil yg kita pilih masih bermental sama.. yg tidak berani memerangi musuh negara yg sesungguhnya (korupsi). 

wakil-wakil yg kita pilih dan sekarang duduk dikursi empuk senayan bahkan tak jarang membela koleganya yg disangka korupsi,partai merekapun bahkan menyiapkan pembela bagi mereka, padahal mereka tau bahwa korupsi adalah kejahatan luarbiasa yg melukai hati rakyat. saya jadi bertanya apakah anggota dewan terhormat tersebut pejuang parpolnya? sementara ocehan mereka acap mengatakan bahwa mereka penyalur aspirasi rakyat.. pejuang wong cilik dsb.. akan tetapi faktanya NOL BESAR.

catatan oyong liza piliang
Hukuman Publik Pada Parpol



Dengan bergabungnya PKS mendukung pasangan Foke-Nara,maka adagium yang tepat bukan karena “tidak ada lawan atau kawan yang abadi,yang ada adalah kepentingan” melainkan “Lidah memang tidak bertulang” alias mencla-mencle. Itulah gambaran politikus Indonesia,senangnya mencla-mencle & kadar politiknya masih rendah karena tidak mempunyai prinsip dalam berpolitik,yang ada adalah “elu kasih,gue ikut”…. .

Prinsip dalam berpolitik adalah mempunyai etika “rasa malu” didepan publik dengan tujuan mempertahankan atau meningkatkan imej . Partai Politik dibentuk tentu bukan saja untuk mengaspirasi kader yang ada,tetapi juga terus meningkatkan jumlah kader. Tetapi bila etika “rasa malu” tidak dijalankan,maka publik yang akan menghukum partai politik tersebut. Oleh karena itu maka dikenal “oposisi” sebagai suatu alat untuk meningkatkan imej Partai Politik di dalam berdemokrasi. Oposisi adalah bentuk “etika rasa malu” bila harus kemudian bergabung dengan lawan politiknya.

Sayangnya di Indonesia masih malu-malu bila menyebut kata “oposisi” ,ada yang mengatakan itu tidak sesuai dengan budaya demokrasi Indonesia. Padahal sebenarnya dengan mengartikan “tidak sesuai dengan budaya demokrasi Indonesia” tersebut,artinya para politisi Indonesia sudah terjebak pada budaya tidak tahu malu dan mengabaikan etika politik itu sendiri yang dimana seharusnya terus menerus membangun basis massa yang bertumbuh semakin besar dan kuat didalam Partai Politik yang didirikan. Hal itu hanya bisa dicapai bila imej partai politik tersebut sangat kuat dalam menjalankan etika berpolitik.

Oleh karena tidak adanya etika politik,maka Partai Politik yang ada akhirnya dihukum sendiri oleh para kadernya & publik yang selama ini mengikuti perkembangan Partai Politik tersebut. Maka jangan heran,bilamana pada waktu Pilkada DKI Jakarta tahun 2007 suara PKS bisa mencapai 42% walau dikeroyok oleh 15 parpol pendukung Foke-Priyono,tetapi pada Pilkada DKI Jakarta putaran pertama tahun 2012 ini melorot menjadi 11% . Ini bukti bahwa publik Jakarta sudah memberikan hukuman kepada PKS.

Walau hasil survei dari lembaga-2 Survei mengatakan Partai Golkar populer,namun kadernya di Pilkada DKI Jakarta putaran pertama 2012 hanya mendapatkan suara 4 % saja. Itulah salah satu bentuk hukuman publik kepada Partai Golkar saat mereka mencoba mencalonkan kadernya ternyata tidak sesuai dengan popularitas Partai tersebut. Kenapa parpol-2 seperti PPP,PAN,Hanura,dll juga terus jeblok popularitasnya? Sebab mereka dianggap tidak mempunyai etika “rasa malu” dalam berpolitik. 

Ibaratnya,mendirikan parpol hanya untuk bisa ikut berkuasa saja,tidak ada lain…! Walau kecil “okay-okay” saja…yang penting bisa menikmati ikut berkuasa,imej untuk menjadikan besar dan kuat itu nomor sekian…! Biasanya basis massa mereka juga masyarakat “tradisional” yang memang tidak tahu berpolitik,tetapi karena hanya hubungan tradisi saja.

Pertanyaan mendasar,apakah otomatis suara 11% dan 4 % serta suara pendukung PAN,PPP akan beralih ke Foke? Jawabannya tentu tidak secara otomatis. Sebab para pemilih tersebut juga tidak 100 % terikat oleh hubungan tradisi dengan PKS,Golkar,PPP,PAN….mereka mempunyai cara berpikir yang rasional juga,dan bahkan bisa saja justru mempunyai rasa malu lebih tinggi dibandingkan petinggi-2 parpol yang selama ini mereka ikuti. Masak koq ikut orang yang mempunyai gaya kepemimpinan “Lidah tidak bertulang” …

itu sama dengan ikut orang yang mencla-mencle,tidak tahu arah dan terlebih bahkan mungkin tidak tahu malu. Artinya imej parpol-2 tersebut akan semakin terpuruk di mata pendukung & publik yang menyaksikannya.

DKI Jakarta memang sangat plural,isu demi isu tidak menggetarkan masyarakatnya untuk terpancing,justru dengan isu-2 SARA dan perkembangan dukung mendukung parpol yang bertabiat seperti “lidah tidak bertulang” justru akan membuat masyarakat Jakarta bertambah tidak simpatik kepada Foke-Nara. Pertarungan Adang Vs Foke di tahun 2007 bisa menjadi contoh ekstrim,betapa masyarakat Jakarta hampir saja membuat Pilkada DKI Jakarta sama kuat,itu artinya mereka muak dengan gaya dominasi parpol-2 mengeroyok PKS….

Untung saja,masyarakat Jakarta masih ada yang cukup banyak tidak suka dengan sepak terjang & visi/misi PKS karena fanatismenya terhadap agama Islam yang tidak memberikan ruang toleransi kepada agama-2 lain berkembang dengan baik (kasus GKI Yasmin,dll) sehingga masyarakat pemilih pada waktu itu mengalihkan ke Foke.

Untuk 20 September 2012 nanti,masyarakat Jakarta kembali akan menghukum siapa yang ingin melakukan dominasi terhadap “minoritas” . Jokowi & Ahok adalah lambang “minoritas” teraniaya yang diyakini banyak pihak akan memenangkan pertarungan besar ini. Masyarakat Jakarta sudah sangat cerdas dalam memilih siapa yang harus menjadi pemimpinnya….! Yang penting bukan pemimpin yang mempunyai tabiat “lidah tidak bertulang” alias mencla-mencle…

catatan mania telo freedom writers kompasianer
Pendaftaran Parpol Dan Perang Opini Jualan Kecap No 1

                                                        foto merdeka.com

Pendaftaran Partai Politik untuk maju ke Pemilu 2014 akan dimulai pekan ini. Tentu ini bukan main-2 walau politik adalah sebuah permainan pembentukan opini publik tentang siapa yang “paling” bisa dipercaya oleh rakyat untuk memegang tampuk kekuasaan atas suatu negeri. Pembentukan opini publik sudah dimulai sejak SBY naik panggung di periode kedua pemerintahannya,sebab pembentukan setgab atau koalisi yang dibentuk oleh SBY sebenarnya pisau bermata dua,yaitu di satu sisi bisa memperkuat posisi kekuasaannya,namun disisi lain bisa menghancurkan parpol yang berkoalisi dengan dirinya. Pada akhirnya ternyata setgab tidak sesuai dengan harapan SBY,karena ternyata diperjalanan pemerintahan SBY yang kedua ini,setgab ternyata bermain di dua kaki. Satu kaki di pemerintahan (pura-2 mendukung),di satu sisi bermain untuk kepentingan partai politiknya.

Selama hampir 3 tahun ini terus menerus rakyat diberikan satu permainan politik yang sifatnya “main-2? ,karena setgab lebih banyak mempertontonkan pertandingan “dorong-lempar-hindar-tiarap” . Kalau suara publik sedang kencang mengkritik SBY,maka parpol selain PD mencoba mendorong SBY agar terjatuh,tetapi bila posisi SBY masih cukup kuat,maka kasus dilempar ke DPR untuk dibuat permainan “pingpong” alias diplomasi menghindar dan memukul,setelah tidak cukup mampu karena banyak kasus yang melilit kader parpol tersebut,maka semuanya pada tiarap ….! Itulah politik “main-2an” era SBY di pemerintahan periode kedua bersama setgabnya.

Sekarang menjelang 2014,tinggal dua tahun lagi laga Pemilu dimulai….permainan politiknya bergeser untuk mulai tampil sebagai “pahlawan kesiangan”…sebab kalau tidak parpolnya akan semakin tenggelam seperti yang dialami oleh PAN. Maka dimunculkanlah tokoh-2 gaek yang dulu pernah berjasa di era tumbangnya Orba. Munculnya tokoh-2 gaek ini hanya sebagai “vote getter” saja supaya rakyat pemilih masih merasakan bahwa parpol itu ada dulu berkat jasa tokoh gaek tersebut. Namun sayangnya karena sekian tahun sudah dianggap tidak berprestasi di mata rakyat,maka parpol-2 yang menjadi pendukung setgab dan tidak mempunyai kekuasaan mencari simpati rakyat semakin terjerumus saja. PKB & PPP pun mulai jatuh pamornya,apalagi PKS yang dianggap plin-plan oleh rakyat.

Hasil survei bahkan memberikan tempat kepada partai yang mempunyai jaringan terkuat di bumi Nusantara ini,yaitu Partai Golkar sebagai rangking pertama sementara ini. PDIP haris cukup puas di rangking kedua karena konsistensinya dalam memposisikan sebagai oposan. Partai Demokrat akan terus nyungsep hingga 2014, karena figur SBY nantinya menjelang 2014 akan meredup. Konsensus Nasional yang sepertinya mendukung SBY mulai tidak lagi respek terhadap lingkaran yang ada di SBY. Ini seperti yang terjadi di era Soeharto lengser waktu itu,dimana yang diselematkan hanya Soeharto seorang,sedangkan lingkarannya tetap dibiarkan namun tidak terpakai lagi.

Rakyat mulai “sedikit” pintar walau masih banyak yang mudah digiring dalam memilih figur baru. Sayangnya figur baru tidak mudah muncul di permukaan tanpa sebuah pergolakan besar. Karena banyaknya yang tipe demikian,maka Partai Golkar dipandang masih cukup kuat,tetapi figur yang ada di Partai Golkar ternyata tidak semanis yang “kecap manis”. Justru yang “asli” si kecap manis mulai disingkirkan karena yang “aspal” mau maju sebagai Capres 2014. Nah,perebutan kekuasaan di internal Golkar akan mencapai puncaknya setelah semakin dekat di 2014.

Sang Jenderal Prabowo Soebianto mempunyai kans besar untuk menang di 2014 sebab sekarang mulai didukung oleh multi etnik yang ada di Indonesia. Walau masih ada yang meyakini dirinya terlibat dalam peristiwa Mei 1998,tidak membuat PS berkecil hati….! Sekarang tinggal permainan TNI/POLRI akan mendukung siapa di “Konsensus Nasional” nanti….Walau konsensus nasional tidak ada dalam garis nyata,tetapi permainan politik cantik para jenderal aktif di TNI/POLRI merupakan konsensus nasional itu sendiri. Negeri ini tidak boleh dilepaskan dari para Jenderal penjaga keamanan negeri ini,sebab terlalu banyak kepentingan politisi sipil bermain dan selalu menjadi kotor serta kisruh,demikian alasan-2 yang sering dipakai untuk sebuah “konsensus nasional”

Mari kita mengamati kearah mana “konsensus nasional” itu akan bertiup….tinggal 2 tahun lagi lho…

catatan mania telo freedom writers kompasianer