Deklarasikan Pariaman BERSERI, Mardison Akan Lakukan Tes Urine Mendadak bagi ASN

Pariaman - Elemen masyarakat Kota Pariaman deklarasikan Pariaman Bebas dari Narkoba (BERSERI).

Deklarasi tersebut ditandatangani oleh tokoh pemuda dan karang taruna desa dan kelurahan se Kota Pariaman, Rabu (17/10) di sela-sela sosialisasi diseminasi P4GN oleh Badan Narkotika Kota (BNK) Pariaman.

Deklarasi tersebut melambangkan semangat pemuda dan tokoh masyarakat Kota Pariaman memerangi aktivitas penyalahgunaan narkoba di Kota Pariaman.

Kepala Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kota Pariaman Efirizal mengatakan, deklarasi "BERSERI" sekaligus diseminasi informasi tentang P4GN Kota Pariaman dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan sebagai tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika.

"Deklarasi ini bentuk semangat sekaligus upaya mencegah penyalahgunaan narkoba melalui pemberian informasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba," ujarnya.

Wakil walikota Pariaman sekaligus ketua Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan, semangat bebas dari narkoba yang dideklarasikan harus diikuti tindakan tokoh pemuda menjadi sosialisator tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, minimal di lingkungan tempat tinggal masing-masing.

"Selepas acara ini masing-masing kita harus menjadi sosialisator dilokasi masing-masing. Dengan demikian, bahaya tentang bahaya penyalahgunaan narkoba diketahui secara luas oleh masyarakat. Begitu pula dengan informasi tentang aktivitas penyalahgunaan narkoba, jika menemukan, laporkan," katanya.

Menurut Mardison, berbagai pendekatan akan dilakukan Pemko Pariaman untuk menekan praktik penyalahgunaan narkoba.

Pertama, dengan pendekatan keagamaan. Dengan mendorong generasi muda beraktivitas keagamaan, peluang terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba bisa terjauhi.

Di sisi lain, Pemko Pariaman juga sedang berupaya membentuk BNNK Kota Pariaman. Hal itu untuk mengoptimalkan pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Kota Pariaman.

Keberadaan BNNK, imbuhnya, akan mengoptimalkan langkah penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran narkoba, di samping tindakan yang telah dilakukan pihak kepolisian.

"Telah kita ajukan kajian akademis dan persyaratan pembentukan BNNK ke BNN. Mudah-mudahan bisa dibentuk tahun depan. Jika telah ada tentu langkah penindakan yang saat ini hanya ditangani kepolisian, bisa maksimal setelah dibentuknya BNNK ini," ulasnya.

Pihaknya juga dalam waktu dekat akan menggelar tes urin seluruh ASN hingga aparat desa, untuk memastikan tidak ada yang mengkonsumsi narkoba. 

"Kami telah melakukan pengadaan ribuan alat test pack, kita akan lakukan pemeriksaan mendadak," pungkasnya. (Nanda)

KPU Sumbar Kunjungi Posko GMHP Kota Pariaman

Pariaman - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat mengajak masyarakat memastikan diri telah terdaftar atau belum pada daftar pemilih pemilu serentak tahun 2019. 

Pengecekan terdaftar atau tidaknya sebagai pemilih dapat dilakukan dengan mengunjungi Posko Gerakan Mengawal Hak Pilih (GMHP) yang dipusatkan di Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) di masing-masing desa dan kelurahan.

Di Kota Pariaman, GMHP pemilu 2019 dilaksanaan secara serentak di 4 kecamatan. Masing-masing posko mengajak dan mendatangi masyarakat untuk memastikan telah terdaftar pada data pemilih atau tidak.

Koordinator Divisi Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumatera Barat, Gebril Daulay didampingi Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria mengatakan pengecekan data pemilih bisa juga dilakukan secara mandiri melalui aplikasi mobile berbasis android yang diprogram khusus oleh KPU RI. Melalui aplikasi itu, setiap orang bisa mengecek status telah terdaftar atau tidak pada data pemilih.

"Cukup dengan memasukkan nomor NIK pada KTP dan nama, status terdaftar atau tidak pada data pemilih dapat diketahui," ujarnya saat mengunjungi posko GMHP Pariaman, Rabu (17/10).

Sementara, bagi pemilih yang telah melakukan perekaman KTP Elektonik namun belum terdaftar dalam daftar pemilih saat dilakukan pengecekan, dapat melaporkan kepada PPS atau di posko GMHP. Data akan diverifikasi, jika memenuhi syarat akan didaftar pada data pemilih.

Ia menginstruksikan agar PPS dan tim di GMHP proaktif mendatangi titik kumpul masyarakat dan menyampaikan misi GMHP yang digencarkan KPU. 

"Kita tidak hanya menunggu, harus datangi titik kumpul atau keramaian masyarakat untuk menyampaikan pengecekan data pemilih. Dengan adanya pengecekan ini, data pemilih yang masih akan kita susun validitasnya akan baik," ulasnya.

Di Sumatera Barat tercatat sebanyak 3.464.152 pemilih yang telah ditetapkan sebagai Data Pemilih Hasil Perbaikan (DPHP) pada September 2018 silam. Data pemilih masih terus mengami pergeseran jumlah, karena adanya penambahan dan pengurangan data pemilih.

"Data tersebut masih mengalami pergeseran disebabkan adanya data pemilih yang dicoret karena kematian, dicabut hak pilihnya, pindah domisili, dan pemilih baru," pungkasnya.

Walikota Pariaman, Genius Umar didampingi Wakil walikota Pariaman, Mardison Mahyuddin mengatakan, tidak terdaftarnya masyarakat pada daftar pemilih disebabkan masih adanya masyarakat yang belum melakukan perekaman KTP Elektronik. 

"Masih ada warga kita yang belum merekam data KTP Elektronik, sehingga belum bisa masuk data pemilih," kata Genius.

Pemko Pariaman ikut mensosialisasikan misi GMHP dengan memperluas penyebaran informasi kepada jajaran pemerintah dan media informasi Kota Pariaman.

Menurut Genius, keakuratan data pemilih sangat penting untuk melindungi hak pilih masyarakat pada pemilu. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu tidak melulu soal hasil dan tahapan saja, namun juga tentang sejauh mana keterlibatan dan partisipasi masyarakat pada pesta demokrasi.

"Jika tidak terdftar dalam data pemilih, bagaimana warga bisa menggunakan hak pilih. Sehingga keakuratan data pemilih sangat penting," pungkasnya. (Nanda)

Pemko Pariaman Segera Wujudkan Lapangan Merdeka Jadi Alun-Alun Kota
Wakil Walikota Mardison Mahyuddin tinjau Lapangan Merdeka Pariaman. Foto: Nanda
Pariaman - Pemerintah Kota Pariaman berencana akan kembalikan fungsi Lapangan Merdeka Pariaman menjadi lapangan terbuka. Lapangan tersebut akan dirubah menjadi alun-alun yang dapat dijadikan sebagai tempat berbagai kegiatan masyarakat. Kegiatan pemerintah juga bisa dilaksanakan di tempat tersebut.

Selain mengembalikan fungsinya, Lapangan Merdeka juga akan dilengkapi fasilitas penunjang seperti toilet, dan jaringan internet wifi untuk pengunjung.

"Akan kita kembalikan fungsinya sebagai lapangan terbuka hijau. Namun fasilitasnya akan kita lengkapi agar warga kita yang beraktivitas dan bermain di lapangan hijau bisa betah," ujar Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin usai meninjau kondisi Lapangan Merdeka Pariaman, Selasa (16/10) pagi.

Keberadaan Lapangan Merdeka sebagai alun-alun yang terbuka, dibutuhkan sebagai alternatif bagi masyarakat Pariaman dan wisatawan. Lapangan Merdeka berjarak dekat dengan pasar, diyakini juga akan berdampak bagi peningkatan pendapatan pedagang di Pasar Pariaman.

"Letak yang dekat dengan pasar tentu akan berpengaruh kepada pendapatan pedagang. Bayangkan saja saat kita berbelanja ke pasar, kita bawa keluarga. Dari pada lelah berkeliling di pasar, anak-anak bisa bermain di lapangan," ulasnya.

Menurutnya, pengembalian fungsi Lapangan Merdeka sebagai lapangan terbuka akan diupayakan terealisasi pada 2019 mendatang. Pemko Pariaman akan mengupayakan kebutuhan dana pengerjaannya pada APBD Kota Pariaman tahun 2019 yang sedang dirancang.

"Tidak butuh anggaran yang besar, kita akan upayakan hal ini terealisasi tahun depan," pungkasnya.

Rencana pengembalian fungsi Lapangan Merdeka sebagai lapangan terbuka, disambut baik masyarakat Pariaman. Warga menilai, keberadaan lapangan terbuka hijau akan menjadi lokasi tempat berkumpul anak muda di Kota Pariaman. Apalagi fasilitas wifi atau jaringan internet juga disediakan.

"Bagus sekali. Karena memang untuk tempat ngumpul-ngumpul bagusnya di tempat terbuka. Apalagi nanti ada spot untuk foto-foto," sambut salah seorang warga Pariaman, Muhammad Zulfikar. (Nanda)
Sampaikan Amanah Suami, Perantau Malaysia Hibahkan Tanah ke Pemko Pariaman

Hj Ramaini serahkan naskah hibah dan sertifikat tanah kepada Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin. Foto: Nanda
Pariaman - Perantau asal Kota Pariaman hibahkan tanah seluas 2.000 meter persegi kepada Pemerintah Kota Pariaman untuk dijadikan tempat pendidikan dan pengembangan syiar Islam di Kota Pariaman.

Tanah yang terletak di komplek perumahan Dusun Pasa Lalang Desa Taluak Kota Pariaman itu, merupakan hibah dari keluarga Alm H Syarifuddin bin Zainuddin, perantau Pariaman di negara Malaysia.

Hibah diserahkan langsung sang istri, Hj Ramaini kepada Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin di ruangan kerjanya, Selasa (16/10) siang.

Keluarga H Syarifuddin merupakan warga Desa Marabau, Pariaman Selatan, yang merantau ke negara tetangga Malaysia sejak 1982 silam. Keluarga yang memiliki usaha rumah rumah dan toko emas di Simpang Tiga Gombak, Malaysia ini, kini telah tercatat menjadi warga negara Malaysia.
 

Namun demikian, pulang ke Pariaman tetap dirutinkan mereka satu tahun sekali. Hibah tanah tepat dilakukan untuk mendukung program keagamaan yang telah diprogramkan oleh pemerintah Kota Pariaman.

Proses hibah tanah dari keluarga almarhum kepada Pemko Pariaman berlangsung cepat. Kurang dari dua jam, setelah pertemuan keluarga almarhum dengan Mardison Mahyuddin di salah satu rumah makan di Pasir Sunur Pariaman Setalan. Pada saat itu langsung berlanjut pada tahap penandatangan dan penyerahan naskah hibah.

Ramaini mengatakan penyerahan hibah tanah tersebut telah direncanakan sejak lima tahun yang lalu. Namun baru saat ini bisa direalisasikan. Ia berharap lahan tersebut dapat digunakan untuk pengembangan pendidikan agama Islam dan kemaslahatan ummat Islam di Kota Pariaman - sesuai dengan amanat almarhum suaminya yang wafat pada 1999 silam.

"Amanah dari almarhum, lahan tersebut dimanfaatkan untuk dijadikan tempat pendidikan Islam, ataupun tempat bagi kemaslahatan ummat Islam di Kota Pariaman. Bisa untuk madrasah ataupun panti bagi anak-anak yang kurang mampu. Dengan telah kami serahkan, berarti telah sampailah amanah yang diberikan oleh almarhum kepada kami," kata Ramaini.

Mardison Mahyuddin mengatakan, tanah yang dihibahkan oleh keluarga Almarhum H Syarifuddin akan dimanfaatkan sesuai dengan amanah peruntukan.

Pemerintah Kota Pariaman sendiri memiliki sejumlah program khusus untuk mengembangkan pendidikan agama Islam seperti pembangunan MDA, MDTA, MDU. Pihaknya akan mengkaji kecocokan kebutuhan lahan untuk pembangunan sektor keagamaan dengan amanah pemberi hibah.

"Kita akan kaji pemanfaatan tanah ini, apakah bisa kita manfaatkan untuk lokasi pembangunan MDA, MDU dan MDTA yang ada pada visi dan misi. Yang jelas, kita akan gunakan sesuai dengan amanah dari keluarga yang telah menghibahkan," ujarnya usai menandatagangi naskah penerimaan hibah tanah.

Ia menyebut penyerahan lahan berupa tanah oleh masyarakat kepada pemerintah, adalah wujud dukungan masyarakat terhadap program pemerintah. Ketersediaan lahan, terkadang menjadi kendala pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah. Pembebasan lahan yang sulit, kerap menghambat realisasi rencana pembangunan didaerah.

"Kami sangat berterimakasih kepada keluarga almarhum Syariffuddin, lahan yang diberikan akan kami manfaatkan. Ketersedian lahan kadang menjadi kendala dalam pembagunan yang dilakukan pemerintah. Pembebasan lahan di beberapa daerah menjadi masalah, sehingga proyek pembangunan terhenti atau dipindahkan," ulasnya.

Ia mengatakan, Pemko Pariaman sangat terbuka menerima hibah lahan dari masyarakat. Sejumlah program dan rencana pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah, pastinya membutuhkan ketersedian lahan.

"Bisa dimanfaatkan untuk jangka panjang. Yang jelas pembangunan fisik pasti membutuhkan lahan," pungkasnya. (Nanda)
Bawaslu Pariaman Tertibkan APK Pemilu 2019

Pariaman - Tim gabungan mulai membersihkan alat sosialisasi kampanye seperti baliho, spanduk dan dalam bentuk lain yang tidak sesuai dengan aturan Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilu Serentak 2019.

Pembersihan APK yang diturunkan, dimulai dari jalan utama hingga ke desa-desa di Kota Pariaman. Pembersihan masih akan terus dilakukan, jika Bawaslu Kota Pariaman masih menemukan alat sosialisasi yang melanggar ketentuan.

97 tanda gambar yang terdiri dari 24 lembar baliho, 71 lembar spanduk dan 2 lembar poster dibersihkan tim gabungan dalam penertiban gabungan itu.

Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Riswan, menegaskan jika alat peraga yang boleh dipasang hanyalah APK dengan desain dan titik pemasangan yang telah disahkan oleh KPU.
   
Selain yang dicetak dan dipasang oleh KPU, masing-masing partai politik maupun calon legislatif, juga diizinkan menambah alat peraga kampanye namun terlebih dahulu dikoordinasikan dengan KPU.

"Peserta pemilu yang mencetak APK tambahan, harus dikoordinasi kan dengan KPU dan jumlahnyapun juga dibatasi maksimal 10 lembar," katanya.

Tahapan kampanye Pemilu derentak 2019 telah dimulai sejak 23 September 2018 silam. Tahapan kampanye berakhir saat akan memasuki masa tenang pada 13 April 2019 mendatang.

Sebelum melakukan penertiban gabungan hari ini, Bawaslu Kota Pariaman telah mengirimkan imbauan kepada parpol dan calon agar membersihkan bahan sosialisasinya.

"Kami telah imbau agar parpol dan calon membersihkan bahan sosialisasinya sebelum pembersihan hari ini," pungkasnya. (Nanda)

Pedagang Balai Kuraitaji Keluhkan Toilet Bocor ke Mardison

Pariaman - Dua toilet pasar Balai Kuraitaji Pariaman Selatan tidak dapat digunakan karena mengalami kebocoran. Jika tetap digunakan, air buangan toilet akan merembes akan membasahi kios pedagang yang berada di lantai dasar.

Keluhan tersebut disampaikan pedagang saat Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin, melakukan pengecekan ke Pasar Balaikuraitaji, Senin (15/10).

Akibat tidak bisa difungsikan, pedagang ataupun masyarakat yang berbelanja di Pasar Balaikuraitaji, terpaksa melakukan aktivitas buang air kecil dan besar di masjid yang berada di dekat pasar.

"Jika digunakan toiletnya air buangannya akan merembes dan membuat kios di lantai dasar basah. Untuk buang air kecil, kami numpang ke masjid sekitar 50 meter dari sini," ujar salah seorang pedagang, Lia.

Sejak dioperasionalkan, dua toilet yang ada di lantai dua ini hanya digunakan dalam waktu yang tidak lama. Selain toilet yang bocor, ruangan salat di lantai dua juga minim fasilitas.
Keluhan tersebut langsung ditanggapi wakil walikota Pariaman. Mardison Mahyuddin mengatakan pihaknya akan menampung keluhan yang disampaikan masyarakat tentang fasilitas Pasar Balaikuraitaji. Kelurahan tersebut, kata Mardison, akan dibahas dengan SOPD terkait.

"Kita akan bahas ini dengan dinas terkait untuk dilakukan perbaikan. Fasilitas seperti toilet dan musala sangat penting bagi pedagang dan pembeli untuk segera diperbaiki," ujarnya.

Dalam kunjugan pertamanya ke Pasar Balaikuraitaji usai dilantik sebagai wakil walikota Pariaman, digunakan untuk menyerap informasi dan laporan langsung dari masyarakat.

"Ada laporan yang kami terima bahwa ada pungutan lain di luar retribusi yang diwajibkan oleh pemerintah. Inilah yang ingin kita cek ke lapangan termasuk juga keluhan fasilitas pasar dan pengecekan stabilitas harga kebutuhan pokok," ulasnya.

Selain perbaikan fasilitas penunjang pasar yang bakal dilakukan pemerintah, ia berharap agar pedagang dan masyarakat dapat menjaga dan memilihara kebersihan dan kenyamanan pasar.

"Jika pasar bersih dan nyaman, pasar akan ramai, perputaran uang akan tinggi," tandasnya. (Nanda)