Pastikan Netral di Pilkada, KNPI Pariaman Dorong Partisipasi Pemilih Meningkat
Ketua KNPI Kota Pariaman Riza Saputra diapit dua mantan Ketua KNPI M. Nur dan Riky Falentino. Foto/Nanda
Pariaman ----- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pariaman menegaskan tidak akan terlibat dalam politik praktis, dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

Ketua DPD KNPI Kota Pariaman Riza Saputra menyatakan jika KNPI yang terhimpun dari berbagai OKP di dalamnya, menjaga netralitas. Meskipun beberapa pengurusnya KNPI bergabung menjadi pengurus parpol ataupun tim pemenangan paslon pada pilkada 2018, KNPI secara organisasi tidak ditarik ke ranah politik praktis itu.

Riza yang juga merupakan anggota DPRD Kota Pariaman, sekaligus politisi muda Partai Hanura Kota Pariaman juga menjamin jika dirinya atapun anggota KNPI lainnya, tidak akan menjadikan KNPI sebagai alat politik selama Pilkada Pariaman.

"Jika yang terlibat dalam politik praktis pada pilkada tentu saja ada, karena di dalam KNPI ada juga pemuda yang menjadi pengurus parpol, tentu terlibat dalam politik praktis. Namun itu sifatnya personil, bukan kelembagaan. Saya ada politisi Partai Hanura, secara kepartaian saya tentu terlibat pada pemenangan paslon pada Pilkada, namun secara kelembagaan, KNPI tidak pernah saya tarik ke ranah itu (politik pilkada)," tegasnya, Kamis (22/2).

Pada pilkada tahun ini, KNPI hanya mengambil peran mendorong pemilih berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih dan siap mengawasi tahapan pilkada pada 27 Juni 2018. Sebagai organisasi kepemudaan, mensukseskan pilkada ikut menjadi tanggung jawab KNPI.

"Kami telah bermitra dengan penyelenggara dan pengawas pemilu untuk ikut mensosialisasikan pilkada ini kepada masyarakat, sekaligus mengawasi pilkada berjalan dengan aman, lancar dan demokratis," ulasnya.

Hal senada juga diungkapkan dua orang mantan ketua KNPI Kota Pariaman. Ketua KNPI Kota Pariaman periode 2004-2007, Muhammad Nur dan mantan ketua KNPI Kota Pariaman periode 2012-2015, Riky Falantino, mengingatkan DPD KNPI Kota Pariaman saat ini untuk tidak memanfaatkan KNPI tunggangan politik pilkada.

"Kami yakin KNPI Kota Pariaman tidak bermain pada pilkada, karena kami pantau terus. Bahkan kami selalu ingatkan junior yang saat ini menjadi pengurus parpol untuk tidak membahasnya di internal KNPI, cukup diluar saja," sebut keduanya.

Selain sesuai dengan peran himpunan organisasi kepemudaan, sikap netral pada pilkada tidak akan menjadikan KNPI sebagai oposisi ataupun dikucilkan, ketika yang terpilih bukan paslon yang didukung KNPI.

"Siapapun walikota dan wakil walikotanya harus didukung, yang jelas KNPI harus menjadi mitra pemerintah dan mendukung program pemerintah," pungkas keduanya. (Nanda)
KONI Pariaman Usulkan Kota Pariaman Tuan Rumah Porprov 2020
Foto bersama pengurus KONI Kota Pariaman dan Pengurus Cabor. Foto/Junaidi
Pariaman ---- Menjelang Porprov Sumbar 2018 di Padangpariaman, KONI Kota Pariaman bersama jajaran dan pengurus cabang (pengcab) olahraga, gelar rapat kerja, Rabu (21/2) di SKB Rawang. Turut hadir jajaran KONI Sumbar dan Asisten II Setdako Pariaman, Yandrileza.

Wakil Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat, Fajri Ali mengatakan, program kerja KONI Kota Pariaman sangat baik bagi organisasi ke depan. Dalam raker itu akan dirumuskan berbagai persiapan atlet menjelang Porprov.

Mulai dari pembinaan atlet, hingga kegiatan iven yang ada yang akan diikuti atlet untuk mengasah atlet jelang Porprov.

"Raker ini diperlukan untuk penyusunan program kerja di masing-masing cabang olahraga," tuturnya.

Ia mengimbau KONI Pariaman dan seluruh pengcab saling sinkron dalam merumuskan program kerja untuk mengakomodir kepentingan atlet.

Ketua KONI Pariaman Syahrizal mengatakan, dalam Raker tersebut seluruh pengcab mulai membuat skedul. Mulai dari sarana/prasarana dan program pelatihan rutin atlet.

Ia berkata juga telah meminta kepada KONI Sumbar agar memasukan nama Kota Pariaman menjadi tuan rumah Porprov ke-16 di 2020 mendatang.

Asisten II Yandrileza mengatakan program kerja KONI dan seluruh Pengcab disusun dengan baik sebagai komitmen organisasi demi memajukan olahraga prestasi di Pariaman.

"Pengurus cabang olahraga dapat membuat sarana dan prasarana penunjang atlet untuk berlatih, pelatihan yang terkordinasi dengan baik, maupun ajang-ajang perlombaan yang akan diikuti nantinya," kata dia. (Juned/OLP)
Miris, Bocah SD Dicabuli Pelajar SMP Bergiliran di Kandang Kambing
Foto ilustrasi/istimewa/internet
Pariaman ---- Dunia pendidikan Kota Pariaman tercoreng. Empat orang pelajar, dua duduk di bangku SMP dan dua orang kelas 4 SD, diduga mencabuli bocah perempuan yang masih berusia di bawah umur.

Pelaku, sebut saja Buyung (bukan nama sebenarnya), 13 tahun, bersama tiga orang rekannya itu diduga cabuli Melati (bukan nama sebenarnya), 9 tahun, pelajar kelas 3 SD. Akibatnya Buyung, warga salah satu desa/kelurahan di kecamatan Pariaman Tengah, itu dilaporkan oleh orangtua Melati ke Polres Pariaman pada hari Kamis (15/2) silam.

“Benar, kami telah menerima laporan dari orantua korban sesuai dengan LP/32/B/ll/2018 /SPKT/Polres, untuk korban sudah diambil keterangan oleh penyidik,” kata Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto melalui Kasat Reskrim Polres Pariaman, AKP Ilham Indarmawan di Polres Pariaman, Rabu (21/2) siang.

Dilanjutkan AKP Ilham, dari keterangan korban, dugaan perbuatan cabul itu dilakukan oleh Buyung dan kawan-kawan pertama kali bulan Oktober 2017 silam. Kejadian berawal ketika Melati ikut bermain “Sepak Tekong” dengan keempat terlapor yang merupakan tetanggaan itu.

Korban yang ikut sembunyi dengan Buyung, lantas diajak bermain ke kandang kambing yang berada dekat lokasi bermain. Di sana, menurut pengakuan korban ia dicabuli. Tidak sendirian, usai Buyung, tiga orang rekan Buyung mengikuti perbuatan Buyung terhadap korban.

Sementara itu, lanjut Kasat, hasil pemeriksaan terhadap 2 orang terlapor yang dilaksanakan pada hari Senin (19/2) silam, keterangan menganggetkan didapatkan oleh penyidik. Tak tanggung-tanggung, perbuatan cabul itu dilakukan hampir tiga puluh kali, baik secara bergilir ataupun dilakukan oleh masing-masing terlapor.

Dari keterangan terlapor juga, lanjut Ilham, perbuatan cabul itu dilakukan Buyung Cs sejak bulan Oktober 2017 hingga Februari 2018, terakhir tanggal 5 Februari 2018 silam.

“Awalnya dibujuk dan lalu digilir,” jelasnya. Saat ini, kasus pencabulan anak dibawah umur itu telah ditangani unit PPA Polres Pariaman.

Sementara itu, Kadisdikpora Kota Pariaman, Kanderi, mengaku telah mendapatkan laporan terkait kasus pencabulan yang diduga dilakukan oleh 4 orang pelajar di Kota Pariaman. Pihaknya masih menunggu dan memantau proses hukum yang saat ini telah diproses di PPA Satreskrim Polres Pariaman.

“Laporannya sudah kami terima, tapi kita akan pantau proses hukumnya, untuk tindakan dari dinas ataupun pihak sekolah sifatnya menunggu proses hukum,” katanya. (Nanda)
Water Park Akan Segera Hadir di Pantai Kata Pariaman
Investor Rina Artati bersama Jimmy foto bersama dengan Walikota Pariaman, Kadis Kominfo, Kadis DPM PTSP dan Naker dan Camat Pariaman Selatan. FOTO/Junaidi
Pariaman ----- Tim JM Water Park berencana akan menanamkan investasi di area wisata Pantai Kata di Desa Taluak. Investor Rina Artati bersama Jimmy, manajemen JM Water Park mendiskusikan hal tersebut dengan Walikota Pariaman Mukhlis Rahman di Balaikota Pariaman, Rabu (21/2).

Jimmy mengatakan pihaknya akan menghadirkan destinasi wisata air dengan konsep taman di Desa Taluak. Pihaknya menyebut rencana pembangunan tersebut termotivasi dari gencarnya Pemko Pariaman memajukan potensi wisata dengan berbagai pembangunan yang ada.

Jimmy berkata, JM Water Park nantinya akan melengkapi objek wisata yang telah ada di Pariaman. Ia juga menilai dengan kehadiran wahana tersebut nantinya juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

"Konsepnya wisata air dengan desain taman yang indah. Ini nantinya bisa memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar," kata Jimmy.

JM Water Park lokasinya akan bersebelahan dengan Hotel Safari Inn Pariaman. Di atas lahan seluas 6000 meter per segi itu, jelas Jimmy, juga akan dibangun resto dan ruang pertemuan, jembatan penghubung, kolam anak, kolam dewasa, kantor, musala, gerbang masuk, taman bermain dan taman-taman penghijauan.

"Kami berharap di dalam pembangunan nanti tidak ditemui kendala yang berarti dan berharap pihak Pemko Pariaman dapat bekerjasama dengan baik," katanya.

Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman antusias menyambut rencana pembangunan destinasi wisata oleh investor JM Water Park. Ia berkata hal tersebut sesuai betul dengan visi misi pemerintahannya saat ini.

Mukhlis mengatakan membangun Pariaman agar jadi branding sebagai kota wisata tak cukup dengan mengandalkan dana APBD saja, namun dibutuhkan sumber dana lain yang bisa meluncur dalam bentuk investasi oleh pihak swasta.

"kalau soal perizinan pembangunan JM Water Park tidak usah khawatir dan yang penting aturan-aturan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan semuanya lengkap, akan kita segera bantu menguruskannya di bawah DPM PTSP dan Naker Kota Pariaman," ujarnya.

Mukhlis menyebutkan ada 3 pilar pembangunan di bidang kepariwisataan, yakni dari pemerintah, pihak swasta (investor) dan dari masyarakat itu sendiri.

"Dengan adanya investor yang akan menanamkan investasinya, hal ini menunjukan bahwa iklim investasi dan wisata Pariaman, telah dilirik dan ini merupakan berita baik untuk kota Pariaman," pungkasnya. (Juned/OLP)

Resmikan LPP, Bawaslu RI: LPP Mampu Minimalisir Gesekan Masyarakat di Pilwako Pariaman
Kordiv Hukum Bawaslu RI bersama Walikota Pariaman, Bawaslu Sumbar, Bawaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman disambut atraksi pencak silat. FOTO/Nanda
Pariaman ----- Lapau Pengawasan Partisipasif (LPP) dalam rangka pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 diresmikan, Rabu (21/2) siang. Peresmian dilakukan langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edwar Siregar, yang dipusatkan disalah satu LPP di Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. 
Kordiv Bawaslu R Fritz Edwar Siregar beri sambutan pembukaan launching LPP. Foto/Nanda


Peresmian LPP ditandai dengan pembukaan selubung papan dan pelepasan balon launching LPP oleh Fritz Edwar Siregar, didampingi jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu kabupaten dan kota se provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu RI membuka selubung tanda launching LPP Kota Pariaman. Foto/Nanda


Terobosan baru dengan menerapkan nilai kearifan lokal dipilih Panwaslu (kini disebut Bawaslu) Kota Pariaman, melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Tiga tempat yang menjadi pusat kegiatan masyarakat “Piaman” yakni Surau, Lapau dan Balai (pasar). Namun, lapau dinilai tempat yang tepat mengembangkan pengawasan partisipatif.

Walikota Mukhlis Rahman dampingi Bawaslu RI lepas balon tanda launching LPP. Foto/Nanda


Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Elmahmudi dalam sambutannya mengatakan, keberadaan Lapau Pengawasan Partisipatif merupakan terobosan yang dilakukan Bawaslu Sumatera Barat mengembangkan pengawasan partisipatif pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

Acara makin meriah dengan makan bersama dengan masyarakat usai launching LPP. Foto/Nanda


Ia menjelaskan, lahirnya program LPP sendiri, dilatarbelakangi perluasan tugas Bawaslu, untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Pengembangan tersebut oleh Bawaslu Kota Pariaman dijabarkan melalui program LPP. Dipilihnya "Lapau" sebagai titik sentral pengawasan partisipatif, dikarenakan tingginya interaksi aktivitas yang menyangkut segala aspek sosial masyarakat di Kota Tabuik ini.

“Aktivitas masyarakat sangat tinggi di lapau, tidak hanya membahas politik Pilkada, bahkan rembug arah pembangunan kota ataupun desa kadang berawal dari obrolan dilapau,” jelasnya.

Ia berharap, LPP tidak hanya fokus mendorong munculnya pengawasan yang masif saja. Namun berkembang menjadikan LPP sebagai sekolah pendidikan politik non formal dan mendorong kematangan masyarakat dalam politik.

“Kita berharap LPP desa dan kelurahan yang ada di kota Pariaman dan menjadikan lapau sebagai pusat informasi tentang pengawasan Pilkada Kota Pariaman 2018. Tentunya ini adalah upaya yang terstruktur, sistematis dan masif mewujudkan pengawasan partisipatif,” ulasnya.

Sementara itu memberikan informasi tentang pengawasan partisipatif dan sosialiasi pilkada, 71 LPP yang tersebar di desa dan keluarahan, akan dikunjungi oleh jajaran Panwaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman, Panwascam, PPL.

“Selain sosialisasi, LPP juga dapat dijadikan sebagai media pertemuan penyelenggara dengan masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran pemilu. Keberadaan LPP diharapkan dapat mencegah praktik politik uang, politisasi SARA dan kampanye hitam selama masa pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman,” kata dia.

Menurut dia, LPP juga mengadopsi “Koding atau Kopi Dinding” yang tengah populer di kalangan masyarakat perkotaan saat ini. Bagi masyarakat yang mungkin lupa bawa uang ke lapau, dapat membayar menggunakan pin yang telah dikonversikan dalam nilai segelas minuman kopi gratis yang disediakan oleh Bawaslu Kota Pariaman di masing-masing LPP.

Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Surya Elfitrimen menyebutkan, Lapau Pengawasan Partisipatif (LPP) pertama kali dilaunching di Kota Pariaman. Latar belakang munculnya LPP merupakan ide dari Bawaslu Kota Pariaman untuk mengembangkan pengawasan partisipatif pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 di Kota Pariaman.

“Program LPP tersebut telah dikonsultasikan, langsung direkomendasikan oleh Bawaslu Sumatera Barat kepada Bawaslu RI, akhirnya program LPP disetujui,” sebut Surya.

Ia meminta seluruh pihak terkait mendukung program LPP sebagai pusat pengawasan partisipatif di desa dan kelurahan di Kota Pariaman.

“Ini perlu didukung penuh oleh seluruh pihak,” ujarnya singkat.

Dukungan keberadaan LPP sebagai upaya pengembangan pengawasan partisipatif disampaikan Walikota Pariaman Mukhlis Rahman. Ia mengapresiasi program LPP sebagai basis pengawasan partisipatif mengawasi Pilkada Kota Pariaman yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Pariaman.

“Lapau yang memiliki peran strategis memanfaatkan tingginya aktivitas masyarakat. Sebagai pusat aktifitas, lapau menjadi pusat informasi dan keterangan, bahkan kebijakan pemerintah, besok orang akan dimutasi siapa yang akan menjadi pejabat daerahpun dibahas di lapau,” ujarnya.

Ia berharap keberadaan LPP, dapat mendorong terwujudnya pengawasan partisipatif pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018, berkembang terus mengawasi program pembangunan pemerintah lainnya.

“Dengan adanya LPP ini, saya berharap partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Pariaman meningkat. Pada pemilihan sebelumnya, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015 tingkat partisipasi pemilih tidak mencapai 70 persen, diharapkan pada pemilihan partisipasi dapat melebihi angka 75 persen,” sambung dia.

Sementara itu, Kordiv Hukum Bawaslu RI, Fritz Edwar Siregar mengatakan, memahami pengawasan partisipatif itu penting, untuk mendorong masyarakat memiliki kesadaran dan mengaplikasikannya dalam mengawasi pemilu, khususnya di Kota Pariaman.

“Masyarakat yang tidak paham dengan pengawasan partisipatif, akan mengaggap praktik kecurangan ataupun pelanggaran pemilu hanyalah hal biasa. Namun masyarakat yang paham dengan pengawasan partisipatif akan bersikap berbeda dan akan melakukan pengawasan partisipatif,” kata Fritz Edwar Siregar.

Di Pilkada serentak 2018 ini, lanjut Fritz, telah dianggarkan Rp22 triliun yang diporsikan untuk KPU, Bawaslu dan Kepolisian. Anggaran tersebut cukup besar dan dapat melakukan banyak pembangunan infrastruktur, namun pendidikan politik tidak kalah penting.

Menurut dia, pemilu menjadi perbincangan dan bahan diskusi oleh publik atau masyarakat akan memicu kerawanan atau memunculkan gesekan politik di tengah masyarakat.

Keberadaan Lapau Pengawasan Partisipatif yang juga membawas konten politik Pilkada, akan memecahkan dan menyelesaikan perbedaan pendapat dan pilihan politik. Dari indek kerawanan pemilu, digambarkan perbedaan tingkat kerawanannya dari sisi konsumsi masyarakat akan informasi kepemiluan.

Menurut dia, terdapat kecenderungan pemilu ataupun pilkada nyaris tidak ada kerawanan gesekan pemilih di daerah yang masyarakatnya melakukan diskusi politik kepemiluan.

“Perbedaan pendapat atau pilihan politik sudah dibahas dan tersalurkan, tentunya tidak akan terjadi perdebatan lagi. Namun jika tidak terselesaikan atau tidak pernah dibahas akan terjadi kebuntuan dan memicu konflik ataupun gesekan,” kata dia lagi.

Ia mengatakan, LPP di Kota Pariaman akan menjadi pilot project atau perbandingan bagi pengembangan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu lainnya di Indonesia. (Nanda)
PAUD Azzahra Ma’arif Toboh Palabah Siapkan Anak Hadapi Perkembangan Zaman
Foto bersama para anak PAUD dengan guru, pendiri, pimpinan PAUD beserta Kepala Desa setempat. FOTO/AT
Pariaman ----- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penting bagi anak-anak pra sekolah dasar. Dengan memasukkan anak ke PAUD, berarti orangtuanya sudah mulai membekali pendidikan yang baik bagi pertumbuhan anaknya.

Demikian diungkapkan Pendiri PAUD Azzahra Ma’arif Desa Toboh Palabah, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Armaid Tanjung, dihadapan orangtua dan murid PAUD Azzahra Ma’arif, Rabu (21/2). Hadir Kepala Desa Toboh Palabah Sudirman Harun dan Pengelola PAUD Fathimah Azzahro Ibnu Abbas Miftahur Rohmah.

Armaidi berkata, paling tidak anak-anak yang belajar di PAUD sebagian waktunya yang selama ini dihabiskan di depan televisi sejak pagi hingga sore hari, sudah bisa dialihkan menjadi lebih bermanfaat dengan belajar di PAUD.

"Kalau mau jujur, sangat banyak tayangan di media televisi yang tidak cocok dengan perkembangan dan pertumbuhan anak," kata dia.

Kepala Desa Toboh Palabah Sudirman Harun menyambut baik kehadiran PAUD Azzahra Ma’arif Toboh Palabah.

”Hal ini diharapkan dapat mendidik anak-anak ke arah yang lebih baik,” katanya.

Sementara, Pimpinan Azzahra Ma’arif Toboh Palabah Elfa Rahmi, PAUD Azzahra Ma’arif sudah berdiri sejak 2007.

Namun kata dia, beberapa tahun belakangan sempat mengalami kevakuman. Kemudian akhir 2017 mulai diaktifkan kembali.

"Alhamdulillah mendapat sambutan dari masyarakat di sekitarnya. Saat ini jumlah  murid sudah mencapai 26 orang. Visi dari pendidikan PAUD di Azzahra Ma’arif adalah membetuk anak yang cerdas, kreatif, terampil, berakhlak mulia, dan sholeh," sebutnya.

Sedangkan misinya, lanjut dia, adalah menanamkan pendidikan agama Islam sejak dini, membiasakan membaca dan memahami Alquran dan melatih  sikap dan perilaku Islami anak sejak usia diani.

"Melatihan dan membiasakan anak untuk beribadah, menanamkan dan melatih kemampuan dasar, membantu peserta didik menyiapkan diri pada pendidik yang lebih tinggi,” sambungnya.

Ia berkata, program unggulan di sana meliputi praktek dan bacaan salat, hafalan ayat pendek, iqra dan  pengembangan potensi anak.

"Tujuan dari PAUD ini adalah menyiapkan generasi yang beriman dan bertakwa, siap menghadapi perkembangan zaman," tandasnya. (TIM)