Pastikan Netral di Pilkada, KNPI Pariaman Dorong Partisipasi Pemilih Meningkat
Ketua KNPI Kota Pariaman Riza Saputra diapit dua mantan Ketua KNPI M. Nur dan Riky Falentino. Foto/Nanda
Pariaman ----- Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pariaman menegaskan tidak akan terlibat dalam politik praktis, dengan mendukung salah satu pasangan calon pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

Ketua DPD KNPI Kota Pariaman Riza Saputra menyatakan jika KNPI yang terhimpun dari berbagai OKP di dalamnya, menjaga netralitas. Meskipun beberapa pengurusnya KNPI bergabung menjadi pengurus parpol ataupun tim pemenangan paslon pada pilkada 2018, KNPI secara organisasi tidak ditarik ke ranah politik praktis itu.

Riza yang juga merupakan anggota DPRD Kota Pariaman, sekaligus politisi muda Partai Hanura Kota Pariaman juga menjamin jika dirinya atapun anggota KNPI lainnya, tidak akan menjadikan KNPI sebagai alat politik selama Pilkada Pariaman.

"Jika yang terlibat dalam politik praktis pada pilkada tentu saja ada, karena di dalam KNPI ada juga pemuda yang menjadi pengurus parpol, tentu terlibat dalam politik praktis. Namun itu sifatnya personil, bukan kelembagaan. Saya ada politisi Partai Hanura, secara kepartaian saya tentu terlibat pada pemenangan paslon pada Pilkada, namun secara kelembagaan, KNPI tidak pernah saya tarik ke ranah itu (politik pilkada)," tegasnya, Kamis (22/2).

Pada pilkada tahun ini, KNPI hanya mengambil peran mendorong pemilih berpartisipasi dengan menggunakan hak pilih dan siap mengawasi tahapan pilkada pada 27 Juni 2018. Sebagai organisasi kepemudaan, mensukseskan pilkada ikut menjadi tanggung jawab KNPI.

"Kami telah bermitra dengan penyelenggara dan pengawas pemilu untuk ikut mensosialisasikan pilkada ini kepada masyarakat, sekaligus mengawasi pilkada berjalan dengan aman, lancar dan demokratis," ulasnya.

Hal senada juga diungkapkan dua orang mantan ketua KNPI Kota Pariaman. Ketua KNPI Kota Pariaman periode 2004-2007, Muhammad Nur dan mantan ketua KNPI Kota Pariaman periode 2012-2015, Riky Falantino, mengingatkan DPD KNPI Kota Pariaman saat ini untuk tidak memanfaatkan KNPI tunggangan politik pilkada.

"Kami yakin KNPI Kota Pariaman tidak bermain pada pilkada, karena kami pantau terus. Bahkan kami selalu ingatkan junior yang saat ini menjadi pengurus parpol untuk tidak membahasnya di internal KNPI, cukup diluar saja," sebut keduanya.

Selain sesuai dengan peran himpunan organisasi kepemudaan, sikap netral pada pilkada tidak akan menjadikan KNPI sebagai oposisi ataupun dikucilkan, ketika yang terpilih bukan paslon yang didukung KNPI.

"Siapapun walikota dan wakil walikotanya harus didukung, yang jelas KNPI harus menjadi mitra pemerintah dan mendukung program pemerintah," pungkas keduanya. (Nanda)
KONI Pariaman Usulkan Kota Pariaman Tuan Rumah Porprov 2020
Foto bersama pengurus KONI Kota Pariaman dan Pengurus Cabor. Foto/Junaidi
Pariaman ---- Menjelang Porprov Sumbar 2018 di Padangpariaman, KONI Kota Pariaman bersama jajaran dan pengurus cabang (pengcab) olahraga, gelar rapat kerja, Rabu (21/2) di SKB Rawang. Turut hadir jajaran KONI Sumbar dan Asisten II Setdako Pariaman, Yandrileza.

Wakil Ketua KONI Provinsi Sumatera Barat, Fajri Ali mengatakan, program kerja KONI Kota Pariaman sangat baik bagi organisasi ke depan. Dalam raker itu akan dirumuskan berbagai persiapan atlet menjelang Porprov.

Mulai dari pembinaan atlet, hingga kegiatan iven yang ada yang akan diikuti atlet untuk mengasah atlet jelang Porprov.

"Raker ini diperlukan untuk penyusunan program kerja di masing-masing cabang olahraga," tuturnya.

Ia mengimbau KONI Pariaman dan seluruh pengcab saling sinkron dalam merumuskan program kerja untuk mengakomodir kepentingan atlet.

Ketua KONI Pariaman Syahrizal mengatakan, dalam Raker tersebut seluruh pengcab mulai membuat skedul. Mulai dari sarana/prasarana dan program pelatihan rutin atlet.

Ia berkata juga telah meminta kepada KONI Sumbar agar memasukan nama Kota Pariaman menjadi tuan rumah Porprov ke-16 di 2020 mendatang.

Asisten II Yandrileza mengatakan program kerja KONI dan seluruh Pengcab disusun dengan baik sebagai komitmen organisasi demi memajukan olahraga prestasi di Pariaman.

"Pengurus cabang olahraga dapat membuat sarana dan prasarana penunjang atlet untuk berlatih, pelatihan yang terkordinasi dengan baik, maupun ajang-ajang perlombaan yang akan diikuti nantinya," kata dia. (Juned/OLP)
Miris, Bocah SD Dicabuli Pelajar SMP Bergiliran di Kandang Kambing
Foto ilustrasi/istimewa/internet
Pariaman ---- Dunia pendidikan Kota Pariaman tercoreng. Empat orang pelajar, dua duduk di bangku SMP dan dua orang kelas 4 SD, diduga mencabuli bocah perempuan yang masih berusia di bawah umur.

Pelaku, sebut saja Buyung (bukan nama sebenarnya), 13 tahun, bersama tiga orang rekannya itu diduga cabuli Melati (bukan nama sebenarnya), 9 tahun, pelajar kelas 3 SD. Akibatnya Buyung, warga salah satu desa/kelurahan di kecamatan Pariaman Tengah, itu dilaporkan oleh orangtua Melati ke Polres Pariaman pada hari Kamis (15/2) silam.

“Benar, kami telah menerima laporan dari orantua korban sesuai dengan LP/32/B/ll/2018 /SPKT/Polres, untuk korban sudah diambil keterangan oleh penyidik,” kata Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto melalui Kasat Reskrim Polres Pariaman, AKP Ilham Indarmawan di Polres Pariaman, Rabu (21/2) siang.

Dilanjutkan AKP Ilham, dari keterangan korban, dugaan perbuatan cabul itu dilakukan oleh Buyung dan kawan-kawan pertama kali bulan Oktober 2017 silam. Kejadian berawal ketika Melati ikut bermain “Sepak Tekong” dengan keempat terlapor yang merupakan tetanggaan itu.

Korban yang ikut sembunyi dengan Buyung, lantas diajak bermain ke kandang kambing yang berada dekat lokasi bermain. Di sana, menurut pengakuan korban ia dicabuli. Tidak sendirian, usai Buyung, tiga orang rekan Buyung mengikuti perbuatan Buyung terhadap korban.

Sementara itu, lanjut Kasat, hasil pemeriksaan terhadap 2 orang terlapor yang dilaksanakan pada hari Senin (19/2) silam, keterangan menganggetkan didapatkan oleh penyidik. Tak tanggung-tanggung, perbuatan cabul itu dilakukan hampir tiga puluh kali, baik secara bergilir ataupun dilakukan oleh masing-masing terlapor.

Dari keterangan terlapor juga, lanjut Ilham, perbuatan cabul itu dilakukan Buyung Cs sejak bulan Oktober 2017 hingga Februari 2018, terakhir tanggal 5 Februari 2018 silam.

“Awalnya dibujuk dan lalu digilir,” jelasnya. Saat ini, kasus pencabulan anak dibawah umur itu telah ditangani unit PPA Polres Pariaman.

Sementara itu, Kadisdikpora Kota Pariaman, Kanderi, mengaku telah mendapatkan laporan terkait kasus pencabulan yang diduga dilakukan oleh 4 orang pelajar di Kota Pariaman. Pihaknya masih menunggu dan memantau proses hukum yang saat ini telah diproses di PPA Satreskrim Polres Pariaman.

“Laporannya sudah kami terima, tapi kita akan pantau proses hukumnya, untuk tindakan dari dinas ataupun pihak sekolah sifatnya menunggu proses hukum,” katanya. (Nanda)
Water Park Akan Segera Hadir di Pantai Kata Pariaman
Investor Rina Artati bersama Jimmy foto bersama dengan Walikota Pariaman, Kadis Kominfo, Kadis DPM PTSP dan Naker dan Camat Pariaman Selatan. FOTO/Junaidi
Pariaman ----- Tim JM Water Park berencana akan menanamkan investasi di area wisata Pantai Kata di Desa Taluak. Investor Rina Artati bersama Jimmy, manajemen JM Water Park mendiskusikan hal tersebut dengan Walikota Pariaman Mukhlis Rahman di Balaikota Pariaman, Rabu (21/2).

Jimmy mengatakan pihaknya akan menghadirkan destinasi wisata air dengan konsep taman di Desa Taluak. Pihaknya menyebut rencana pembangunan tersebut termotivasi dari gencarnya Pemko Pariaman memajukan potensi wisata dengan berbagai pembangunan yang ada.

Jimmy berkata, JM Water Park nantinya akan melengkapi objek wisata yang telah ada di Pariaman. Ia juga menilai dengan kehadiran wahana tersebut nantinya juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar.

"Konsepnya wisata air dengan desain taman yang indah. Ini nantinya bisa memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar," kata Jimmy.

JM Water Park lokasinya akan bersebelahan dengan Hotel Safari Inn Pariaman. Di atas lahan seluas 6000 meter per segi itu, jelas Jimmy, juga akan dibangun resto dan ruang pertemuan, jembatan penghubung, kolam anak, kolam dewasa, kantor, musala, gerbang masuk, taman bermain dan taman-taman penghijauan.

"Kami berharap di dalam pembangunan nanti tidak ditemui kendala yang berarti dan berharap pihak Pemko Pariaman dapat bekerjasama dengan baik," katanya.

Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman antusias menyambut rencana pembangunan destinasi wisata oleh investor JM Water Park. Ia berkata hal tersebut sesuai betul dengan visi misi pemerintahannya saat ini.

Mukhlis mengatakan membangun Pariaman agar jadi branding sebagai kota wisata tak cukup dengan mengandalkan dana APBD saja, namun dibutuhkan sumber dana lain yang bisa meluncur dalam bentuk investasi oleh pihak swasta.

"kalau soal perizinan pembangunan JM Water Park tidak usah khawatir dan yang penting aturan-aturan dan kelengkapan-kelengkapan yang diperlukan semuanya lengkap, akan kita segera bantu menguruskannya di bawah DPM PTSP dan Naker Kota Pariaman," ujarnya.

Mukhlis menyebutkan ada 3 pilar pembangunan di bidang kepariwisataan, yakni dari pemerintah, pihak swasta (investor) dan dari masyarakat itu sendiri.

"Dengan adanya investor yang akan menanamkan investasinya, hal ini menunjukan bahwa iklim investasi dan wisata Pariaman, telah dilirik dan ini merupakan berita baik untuk kota Pariaman," pungkasnya. (Juned/OLP)

Resmikan LPP, Bawaslu RI: LPP Mampu Minimalisir Gesekan Masyarakat di Pilwako Pariaman
Kordiv Hukum Bawaslu RI bersama Walikota Pariaman, Bawaslu Sumbar, Bawaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman disambut atraksi pencak silat. FOTO/Nanda
Pariaman ----- Lapau Pengawasan Partisipasif (LPP) dalam rangka pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 diresmikan, Rabu (21/2) siang. Peresmian dilakukan langsung oleh Koordinator Divisi Hukum Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Fritz Edwar Siregar, yang dipusatkan disalah satu LPP di Desa Kampung Apar Kecamatan Pariaman Selatan Kota Pariaman. 
Kordiv Bawaslu R Fritz Edwar Siregar beri sambutan pembukaan launching LPP. Foto/Nanda


Peresmian LPP ditandai dengan pembukaan selubung papan dan pelepasan balon launching LPP oleh Fritz Edwar Siregar, didampingi jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dan Bawaslu kabupaten dan kota se provinsi Sumatera Barat.

Bawaslu RI membuka selubung tanda launching LPP Kota Pariaman. Foto/Nanda


Terobosan baru dengan menerapkan nilai kearifan lokal dipilih Panwaslu (kini disebut Bawaslu) Kota Pariaman, melakukan pengembangan pengawasan partisipatif. Tiga tempat yang menjadi pusat kegiatan masyarakat “Piaman” yakni Surau, Lapau dan Balai (pasar). Namun, lapau dinilai tempat yang tepat mengembangkan pengawasan partisipatif.

Walikota Mukhlis Rahman dampingi Bawaslu RI lepas balon tanda launching LPP. Foto/Nanda


Ketua Bawaslu Kota Pariaman, Elmahmudi dalam sambutannya mengatakan, keberadaan Lapau Pengawasan Partisipatif merupakan terobosan yang dilakukan Bawaslu Sumatera Barat mengembangkan pengawasan partisipatif pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

Acara makin meriah dengan makan bersama dengan masyarakat usai launching LPP. Foto/Nanda


Ia menjelaskan, lahirnya program LPP sendiri, dilatarbelakangi perluasan tugas Bawaslu, untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Pengembangan tersebut oleh Bawaslu Kota Pariaman dijabarkan melalui program LPP. Dipilihnya "Lapau" sebagai titik sentral pengawasan partisipatif, dikarenakan tingginya interaksi aktivitas yang menyangkut segala aspek sosial masyarakat di Kota Tabuik ini.

“Aktivitas masyarakat sangat tinggi di lapau, tidak hanya membahas politik Pilkada, bahkan rembug arah pembangunan kota ataupun desa kadang berawal dari obrolan dilapau,” jelasnya.

Ia berharap, LPP tidak hanya fokus mendorong munculnya pengawasan yang masif saja. Namun berkembang menjadikan LPP sebagai sekolah pendidikan politik non formal dan mendorong kematangan masyarakat dalam politik.

“Kita berharap LPP desa dan kelurahan yang ada di kota Pariaman dan menjadikan lapau sebagai pusat informasi tentang pengawasan Pilkada Kota Pariaman 2018. Tentunya ini adalah upaya yang terstruktur, sistematis dan masif mewujudkan pengawasan partisipatif,” ulasnya.

Sementara itu memberikan informasi tentang pengawasan partisipatif dan sosialiasi pilkada, 71 LPP yang tersebar di desa dan keluarahan, akan dikunjungi oleh jajaran Panwaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman, Panwascam, PPL.

“Selain sosialisasi, LPP juga dapat dijadikan sebagai media pertemuan penyelenggara dengan masyarakat yang ingin melaporkan pelanggaran pemilu. Keberadaan LPP diharapkan dapat mencegah praktik politik uang, politisasi SARA dan kampanye hitam selama masa pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman,” kata dia.

Menurut dia, LPP juga mengadopsi “Koding atau Kopi Dinding” yang tengah populer di kalangan masyarakat perkotaan saat ini. Bagi masyarakat yang mungkin lupa bawa uang ke lapau, dapat membayar menggunakan pin yang telah dikonversikan dalam nilai segelas minuman kopi gratis yang disediakan oleh Bawaslu Kota Pariaman di masing-masing LPP.

Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Surya Elfitrimen menyebutkan, Lapau Pengawasan Partisipatif (LPP) pertama kali dilaunching di Kota Pariaman. Latar belakang munculnya LPP merupakan ide dari Bawaslu Kota Pariaman untuk mengembangkan pengawasan partisipatif pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 di Kota Pariaman.

“Program LPP tersebut telah dikonsultasikan, langsung direkomendasikan oleh Bawaslu Sumatera Barat kepada Bawaslu RI, akhirnya program LPP disetujui,” sebut Surya.

Ia meminta seluruh pihak terkait mendukung program LPP sebagai pusat pengawasan partisipatif di desa dan kelurahan di Kota Pariaman.

“Ini perlu didukung penuh oleh seluruh pihak,” ujarnya singkat.

Dukungan keberadaan LPP sebagai upaya pengembangan pengawasan partisipatif disampaikan Walikota Pariaman Mukhlis Rahman. Ia mengapresiasi program LPP sebagai basis pengawasan partisipatif mengawasi Pilkada Kota Pariaman yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kota Pariaman.

“Lapau yang memiliki peran strategis memanfaatkan tingginya aktivitas masyarakat. Sebagai pusat aktifitas, lapau menjadi pusat informasi dan keterangan, bahkan kebijakan pemerintah, besok orang akan dimutasi siapa yang akan menjadi pejabat daerahpun dibahas di lapau,” ujarnya.

Ia berharap keberadaan LPP, dapat mendorong terwujudnya pengawasan partisipatif pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018, berkembang terus mengawasi program pembangunan pemerintah lainnya.

“Dengan adanya LPP ini, saya berharap partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Pariaman meningkat. Pada pemilihan sebelumnya, pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat 2015 tingkat partisipasi pemilih tidak mencapai 70 persen, diharapkan pada pemilihan partisipasi dapat melebihi angka 75 persen,” sambung dia.

Sementara itu, Kordiv Hukum Bawaslu RI, Fritz Edwar Siregar mengatakan, memahami pengawasan partisipatif itu penting, untuk mendorong masyarakat memiliki kesadaran dan mengaplikasikannya dalam mengawasi pemilu, khususnya di Kota Pariaman.

“Masyarakat yang tidak paham dengan pengawasan partisipatif, akan mengaggap praktik kecurangan ataupun pelanggaran pemilu hanyalah hal biasa. Namun masyarakat yang paham dengan pengawasan partisipatif akan bersikap berbeda dan akan melakukan pengawasan partisipatif,” kata Fritz Edwar Siregar.

Di Pilkada serentak 2018 ini, lanjut Fritz, telah dianggarkan Rp22 triliun yang diporsikan untuk KPU, Bawaslu dan Kepolisian. Anggaran tersebut cukup besar dan dapat melakukan banyak pembangunan infrastruktur, namun pendidikan politik tidak kalah penting.

Menurut dia, pemilu menjadi perbincangan dan bahan diskusi oleh publik atau masyarakat akan memicu kerawanan atau memunculkan gesekan politik di tengah masyarakat.

Keberadaan Lapau Pengawasan Partisipatif yang juga membawas konten politik Pilkada, akan memecahkan dan menyelesaikan perbedaan pendapat dan pilihan politik. Dari indek kerawanan pemilu, digambarkan perbedaan tingkat kerawanannya dari sisi konsumsi masyarakat akan informasi kepemiluan.

Menurut dia, terdapat kecenderungan pemilu ataupun pilkada nyaris tidak ada kerawanan gesekan pemilih di daerah yang masyarakatnya melakukan diskusi politik kepemiluan.

“Perbedaan pendapat atau pilihan politik sudah dibahas dan tersalurkan, tentunya tidak akan terjadi perdebatan lagi. Namun jika tidak terselesaikan atau tidak pernah dibahas akan terjadi kebuntuan dan memicu konflik ataupun gesekan,” kata dia lagi.

Ia mengatakan, LPP di Kota Pariaman akan menjadi pilot project atau perbandingan bagi pengembangan pengawasan partisipatif bagi Bawaslu lainnya di Indonesia. (Nanda)
PAUD Azzahra Ma’arif Toboh Palabah Siapkan Anak Hadapi Perkembangan Zaman
Foto bersama para anak PAUD dengan guru, pendiri, pimpinan PAUD beserta Kepala Desa setempat. FOTO/AT
Pariaman ----- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penting bagi anak-anak pra sekolah dasar. Dengan memasukkan anak ke PAUD, berarti orangtuanya sudah mulai membekali pendidikan yang baik bagi pertumbuhan anaknya.

Demikian diungkapkan Pendiri PAUD Azzahra Ma’arif Desa Toboh Palabah, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman, Armaid Tanjung, dihadapan orangtua dan murid PAUD Azzahra Ma’arif, Rabu (21/2). Hadir Kepala Desa Toboh Palabah Sudirman Harun dan Pengelola PAUD Fathimah Azzahro Ibnu Abbas Miftahur Rohmah.

Armaidi berkata, paling tidak anak-anak yang belajar di PAUD sebagian waktunya yang selama ini dihabiskan di depan televisi sejak pagi hingga sore hari, sudah bisa dialihkan menjadi lebih bermanfaat dengan belajar di PAUD.

"Kalau mau jujur, sangat banyak tayangan di media televisi yang tidak cocok dengan perkembangan dan pertumbuhan anak," kata dia.

Kepala Desa Toboh Palabah Sudirman Harun menyambut baik kehadiran PAUD Azzahra Ma’arif Toboh Palabah.

”Hal ini diharapkan dapat mendidik anak-anak ke arah yang lebih baik,” katanya.

Sementara, Pimpinan Azzahra Ma’arif Toboh Palabah Elfa Rahmi, PAUD Azzahra Ma’arif sudah berdiri sejak 2007.

Namun kata dia, beberapa tahun belakangan sempat mengalami kevakuman. Kemudian akhir 2017 mulai diaktifkan kembali.

"Alhamdulillah mendapat sambutan dari masyarakat di sekitarnya. Saat ini jumlah  murid sudah mencapai 26 orang. Visi dari pendidikan PAUD di Azzahra Ma’arif adalah membetuk anak yang cerdas, kreatif, terampil, berakhlak mulia, dan sholeh," sebutnya.

Sedangkan misinya, lanjut dia, adalah menanamkan pendidikan agama Islam sejak dini, membiasakan membaca dan memahami Alquran dan melatih  sikap dan perilaku Islami anak sejak usia diani.

"Melatihan dan membiasakan anak untuk beribadah, menanamkan dan melatih kemampuan dasar, membantu peserta didik menyiapkan diri pada pendidik yang lebih tinggi,” sambungnya.

Ia berkata, program unggulan di sana meliputi praktek dan bacaan salat, hafalan ayat pendek, iqra dan  pengembangan potensi anak.

"Tujuan dari PAUD ini adalah menyiapkan generasi yang beriman dan bertakwa, siap menghadapi perkembangan zaman," tandasnya. (TIM)
Diduga Kram, Pelajar SMA 3 Bukittinggi Tewas di Pemandian Lubuak Nyarai
Jenazah korban saat berada di RSUD Paritmalintang. Foto/Nanda
Lubuak Nyarai ----- Seorang pelajar Sekolah Menangah Atas Negeri (SMAN) 3 Kota Bukittinggi tewas saat berenang di objek wisata pemandian Lubuk Nyarai, Padangpariaman, Selasa (20/2).

Muhammad Yoga Ananda (18 tahun) remaja asal warga Padang Gamuak Guguak Panjang Kota Bukittnggi itu, tewas diduga alami kram saat berenang.

Petugas Pusdalops BPBD Padangpariaman, Roger Kenedy dan Zulzaldi mengatakan, korban mengunjungi objek wisata Lubuk Nyarai bersama 21 orang pelajar SMAN 3 Bukitinggi lainnya.

Korban bersama rombongan tiba dan mulai berjalan menuju objek wisata Air Terjun Nyarai pukul 08.30 WIB. Setelah menempuh perjalanan selama tiga jam, akhirnya korban dan rombongan lainnya tiba di lokasi.

"Sekira pada pukul 13.30 WIB korban langsung melompat  ke air, namun korban tidak kunjung naik ke permukaan, diduga mengalami kram," jelasnya.

Karena tidak kunjung naik ke permukaan, rekan korban sesama pelajar bersama pemandu wisata langsung melakukan pencarian. Namun, upaya pencarian belum membuahkan hasil. Korban belum juga ditemukan.

Jasad korban akhirnya berhasil ditemukan saat petugas gabungan Pusdalops BPBP Padangpariaman bersama warga setempat melakukan pencarian bersama. Berselang beberapa jam, jasad korban akhirnya berhasil ditemukan dan langsung dievakuasi.

Saat ini, kata dia, korban telah berhasil dievakuasi ke RSUD Padangpariman di Paritmalintang untuk dilakukan visum. Sementara keluarga korban yang telah mendapatkan informasi dari petugas, sedang perjalanan menuju rumah sakit.

"Petugas masuk pukul 15.00, setelah mendapatkan informasi dari masyarakat dan melakukan pencarian dibantu warga setempat. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya sekitar pukul 16.45 tim gabungan melihat jasad korban mengambang ke permukaan," ulasnya.

Kram atau kejang otot kerap terjadi saat tubuh melakukan aktivitas yang berat. Berjalan dengan medan berat, dalam waktu tempuh yang lama memicu terjadinya otot kram. (Nanda)
Pemko Pariaman Jaring Aspirasi Publik Guna Revisi RTRW
Suasana konsultasi publik revisi RTRW Kota Pariaman. FOTO/Phaik
Pariaman --- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman membuka kegiatan Konsultasi Publik terkait Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pariaman di Aula Balaikota Pariaman, Selasa (20/2).

Dalam acara tersebut, dihadiri Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Asisten, Staf ahli, Kepala OPD, Camat serta kepala desa dan Lurah se Kota Pariaman.

Mukhlis Rahman mengatakan, rencana perubahan RTRW yang sementara dilakukan revisi itu harus dikaji mendalam. Dengan digelarnya konsultasi publik, kata dia, bisa menjadi perwujudan pembangunan dan pemanfaatan ruang kota yang terkendali dan memperhatikan daya dukung ruang.

Menurut dia, pemanfaatan dan pengendalian ruang untuk aktivitas pembangunan dalam segi pelayanan kepada masyarakat, agar mampu meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak.

"Terkait dukungan berbagai kajian teknis dan kelayakan investasi supaya perizinan yang dikeluarkan sesuai dengan berbagai aspek yang telah disusun dalam RTRW,” kata Mukhlis.

Mukhlis berharap semua peserta memanfaatkan momentum konsultasi publik tersebut untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam bidang perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang wilayah kota Pariaman ke depannya.

Sementara itu, Hidayat, selaku panitia pelaksana acara dari BAPPEDA Kota Pariaman mengatakan, bahwa dalam menindak lanjuti  revisi RTRW  kota Pariaman 2010-2030 Pemerintah Kota Pariaman di 2018 akan memproses pengesahan tentang perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Tujuan kegiatan ini untuk mensosialisasikan muatan substansi revisi wilayah kota Pariaman tahun 2010-2030 dan menjaring aspirasi publik guna penyempurnaan Perda tentang perubahan rencana tata ruang wilayah kota Pariaman," ujarnya.

Ia berkata dengan diselenggarakannya konsultasi publik, akan didapatkan sebuah  rancangan Perda yang ideal dan sesuai dengan acuan yang ada guna pembangunan kota Pariaman. (Rika/OLP)
KONI Pariaman Bersama Pengcab akan Persiapkan Atlet Jelang Porprov 2018
Ketua KONI Kota Pariaman Syafrizal. Foto/Junaidi
Pariaman --- Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Pariaman yang baru dikukuhkan 22 Desember 2017 lalu akan gelar Rapat Kerja (Raker) perdana. Raker untuk seluruh pengurus KONI Kota Pariaman periode 2017 - 2021 bersama dengan Pengurus Cabang Olahraga (Cabor), akan dilaksanakan di BPPaud dan Dikmas Sumbar, Rawang, Rabu besok (21/2).

Raker KONI akan membahas program kerja mereka selama 4 tahun ke depan sekaligus persiapan masing-masing pengurus cabor mempersiapkan diri untuk menghadapi Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Sumatera Barat ke XV yang akan diselenggarakan di Kabupaten Padangpariaman 2018 ini.

Ketua KONI Syafrizal mengatakan, KONI Kota Pariaman merupakan induk organisasi olahraga yang ada di Pariaman. Raker dengan melibatkan selurus pengurus cabor untuk menyusun apa saja kegiatan dan iven yang akan masing-masing cabor adakan.

"Mulai dari persiapan atlit, sarana dan pra sarana dan hal lainnya," tuturnya di Pariaman, Selasa (20/2).

Pihaknya akan merangkum semua kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing cabor, sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada pada KONI Kota Pariaman.

Pihaknya berharap dalam raker, akan teragendakan jadwal kegiatan masing-masing cabor, persiapan dari atlet Porprov.

"Sebagain cabor yang dilombakan juga ada dipertandingkan di Kota Pariaman," sebutnya. (Juned/OLP)
Baznas Pariaman Segera Bangun Kantor Senilai Rp1,5 M
Pengurus Baznas di antaranya Jamohor dan Asman Yahya, Wiztian Yoetri dan tokoh masyarakat foto bersama dengan Walikota Mukhlis usai diskusi. FOTO/Eri
Pariaman ----- Badan Amil Zakat (Baznas) Kota Pariaman segera membangun gedung baru dengan total pembiayaan Rp1,5 miliar. Langkah Baznas itu didukung oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman.

"Diharapkan dengan gedung milik sendiri Baznas akan memainkan peran lebih strategis untuk kemajuan Kota Pariaman," kata Mukhlis Rahman saat diskusi di ruang kerjanya. Terlihat di ruangan itu dua wakil Ketua Baznas Kota Pariaman Jamohor dan Asman Yahya, tokoh pers Sumbar Wiztian Yoetri dan tokoh masyarakat Yuswil Ferizal.

Gedung Baznas Pariaman rencananya akan dibangun di Jalan Bagindo Azis Chan, Pariaman Tengah. Gedung itu nantinya akan berdiri di atas tanah seluas 340 meter per segi.

Baznas Pariaman sendiri digagas oleh Mukhlis Rahman di 2009. Sejak itu Baznas telah banyak membantu berbagai sektor, seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, permodalan, dll. Baznas sendiri menghimpun seluruh zakat ASN Pemko Pariaman setiap bulannya.

Sejak Baznas terbentuk hingga kini masih menempati ruko (rumah toko) sebagai kantornya. Setiap tahunnya Baznas harus mengeluarkan biaya kontrakan sebesar Rp16,5 juta.

Menurut Jamohor, gedung yang akan dibangun di atas tanah senilai Rp238 juta tersebut akan dibangundua lantai berukuran 18x20 meter. Di lantai dua akan difungsikan sebagai ruang pertemuan.

Bersama Asman Yahya ia menjelaskan bahwa pendanaan gedung tersebut berasal dari dana Baznas yang diambil dari sisa hak amil dari tahun 2009-2016. Ia mengapresiasi niat Mukhlis untuk penghimpunan dana melalui badoncek.

Sementara itu, Wiztian Yoetri mengatakan ia akan menyumbangkan 100 sak semen untuk gedung baru Baznas Pariaman. Begitupun dengan Mukhlis, ia juga menjanjikan 100 sak semen.

Ia berharap akan banyak warga Pariaman badoncek untuk pembangunan gedung baru Baznas. Setiap tahunnya Baznas Kota Pariaman mengumpulkan zakat dari ASN Pemko Pariaman hingga Rp3,2 miliar. Kedepannya Baznas Pariaman akan terus menggali potensi zakat dari pihak swasta. (Eri/OLP)
Panwaslu Pariaman: APK yang Diturunkan Boleh Dibawa Pulang Tim Paslon
Tim gabungan menurunkan APK paslon yang berada di Jalan SB Alamsyah, Simpang Tabuik. Foto/Juned

Pariaman ---- Ketua Panwaslu Pariaman Elmahmudi mengatakan Alat Peraga Kampanye (APK) yang tekah diturunkan oleh tim gabungan boleh diambil oleh tim dari masing-masing pasangan calon.

Pembersihan APK, Senin (19/2), Panwaslu Pariaman bersama Satpol PP Pariaman, Polres Pariaman, TNI dan Dinas Perhubungan Pariaman membagi tim menjadi 7 bagian yang disebar di berbagai lokasi.

Ia mengatakan pembersihan APK hari ini tidak ditemukan banyak APK karena sebagian paslon dengan kesadaran sendiri telah menanggalkannya sebelum jadwal akhir.

"Dari sebelum tanggal 15 Februari ada ribuan APK, ada paslon yang mencopot sendiri APK-nya, sehingga saat ini sudah tidak terlalu banyak lagi yang tersisa," ujarnya.

Penertiban APK selama masa kampanye Pilkada Pariaman sebagai tindak lanjut dari Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017. Ia memastikan penertiban APK tanpa ada tebang pilih, termasuk menertibkan APK milik bakal calon yang tidak jadi maju di Pilkada Pariaman.

"APK masing-masing paslon akan disiapkan dan dibuat oleh KPU Kota Pariaman. Lokasi pemasangannya merujuk pada aturan yang ada," imbuhnya.

Ia berharap paca pembersiah APK, tidak adalagi paslon yang memasang APK di luar yang telah dipasang oleh KPU nantinya. (Juned/OLP)
Tim Gabungan Bersihkan APK Paslon Pakai Crane
Satu unit truk crane digunakan tim bersih APK untuk menurunkan baliho besar salah satu paslon. FOTO/Nanda
Pariaman ---- Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman mulai ditertibkan oleh tim gabungan, Senin (19/2).

Tim gabungan yang terdiri dari jajaran Panwaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman, Polres Pariaman, Kodim 0308/Pariaman, Satpol PP Kota Pariaman dan Dishub Kota Pariaman.
 

Dalam penertiban itu, satu unit truk crane digunakan membersihkan APK yang terpasang di tempat tinggi.

Sebelum melakukan penertiban, tim yang dibagi menjadi tujuh kelompok terlebih dahulu melakukan apel bersama di komplek GOR Rawang Pariaman.

Penertiban pun dimulai dari jalan utama di kawasan tugu Tabuik dan menyebar ke titik APK yang masih terpasang di wilayah lainnya. Dalam penertiban itu, tim kampanye masing-masing pasangan calon juga dilibatkan.

"Tim pasangan calon mendampingi tim kita untuk ikut melakukan pembersihan APK, dan aktif menurunkan APK masing-masing dibantu oleh Satpol PP. Dalam melakukan pembersihan, tim harus mengedepankan langkah persuasif apabila menemukan kendala dan penolakan dan masyarakat," jelas Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi di sela-sela pembersihan APK.

Menurut Elmahmudi dari pendataan sejak 13 Februari 2018 hingga tanggal 15 Februari 2018 yang dilakukan Panwascam di Kota Pariaman, tercatat 87 baliho, 548 spanduk, 17 umbul-umbul dan 127 stiker masih terpasang. Dalam pendataan itu, petugas juga mencatat gambar calon petahana pada spanduk, baliho milik pemerintah.

"Itu pendataan kita terakhir tanggal 15 Februari 2018 ini. Setelah itu paslon dan tim melakukan pembersihan secara mandiri, jumlahnya APK yang terpasang tentu sudah berkurang. Selain APK dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman juga mencatat beberapa spanduk dari bakal calon lain yang tidak mendaftar juga masih terpasang, itu juga akan kita bersihkan," ujarnya merinci.

Menurut dia, penertiban yang dilaksanakan pada hari ini, merupakan kesepakatan KPU Kota Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman, Polres Pariaman, Kodim 0308/Pariaman, Pemko Pariaman dan LO paslon untuk melakukan penertiban bersama pada tanggal 19 Februari 2018.

Penertiban dapat dimulai sehari setelah berjalannya tahapan kampanye. Namun karena padatnya kegiatan KPU dan Panwaslu Kota Pariaman, disepakati penertiban dimulai pada hari ini.

Menurut dia, meskipun pembersihan dilakukan oleh tim gabungan, namun, pihaknya tetap mendorong agar paslon dan tim pemenangan menertibkan APK masing-masing

"Selain penertiban APK dan BK paslon peserta Pilkada Kota Pariaman, tim gabungan juga menertibkan APK dan BK balon yang tidak jadi mendaftar ke KPU Kota Pariaman," ulasnya.

Koordinator Divisi Pencegahan dan HAL Bawaslu Sumatera Barat, Vifner mengatakan, jika APK yang terpasang di posko pemenangan masing-masing paslon juga tidak luput dari penertiban.

"Yang di posko masing-masing paslon juga akan kita bersihkan," katanya saat memonitoring penertiban APK dan BK di Kota Pariaman.

Menurut Vifner, pihaknya akan terus melakukan penertiban sepanjang masih adanya APK dan BK yang tidak sesuai dengan aturan PKPU. Ia mengimbau agar pasangan calon dan tim patuh terhadap aturan kampanye, salah satunya penyebaran APK dan BK.

Terpisah, ketua tim kampanye paslon Genius Umar-Mardison Mahyuddin (GEMA) Mulyadi mengatakan, jika paslon dan tim telah melakukan pembersihan APK dan BK sehari setelah masuknya tahapan kampanye pada tanggal 16 Februari 2018 silam.

Pembersihan dimulai dari pembukaan poster dan stiker paslon GEMA yang terpasang di angkutan kota dan kendaraan tim pemenangan lainnya.

"Kami sudah mulai membersihkan sehari setelah tahapan kampanye dimulai, sesuai aturan kami patuhi," ujarnya. (Nanda)
Pembersihan APK Paslon Dimulai Besok oleh Tim Gabungan
Anggota Bawaslu Sumbar Vifner dan Komisioner KPU Pariaman Indra Jaya pasang stiker kendaraan operasional Panwaslu Pariaman. FOTO/Nanda
Pariaman ------ Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan, seluruh Alat Peraga Kampanye (APK) yang masih terpasang mulai dibersihkan. Tim gabungan yang terdiri dari Panwaslu Kota Pariaman, KPU Kota Pariaman, Polres Pariaman, Satpol PP Kota Pariaman dan Dishub Kota Pariaman akan menyisir APK yang tersebar di empat kecamatan pada Senin (19/2) pagi.

"Besok tim akan mulai membersihkan APK, tim akan dibagi menjadi 7 dan menyebar di empat kecamatan," jelasnya usai rapat pembersihan APK dengan sejumlah pihak terkait, Minggu (18/2).

Sebelum menyebar ke kecamatan masing-masing, tim terlebih dahulu menggelar apel bersama di GOR Rawang Pariaman, sekaligus menjelaskan titik APK yang terpasang.

Dikatakan Elmahmudi, meskipun akan dilakukan pembersihan oleh tim, namun pihaknya mengimbau agar paslon mengoptimalkan pembersihan APK secara mandiri menjelang dilakukannya pembersihan oleh tim gabungan.

Menurut Elmahmudi, dari pendataan hingga tanggal 15 Februari 2018 yang dilakukan Panwascam di Kota Pariaman, tercatat 87 baliho, 548 spanduk, 17 umbul-umbul dan 127 stiker masih terpasang. Dalam pendataan itu, petugas juga mencatat gambar calon petahana pada spanduk, baliho milik pemerintah.

"Itu pendataan kita terakhir tanggal 15 Februari 2018 ini. Setelah itu paslon dan tim melakukan pembersihan secara mandiri. Selain APK dari pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman juga mencatat beberapa spanduk dari bakal calon lain yang tidak mendaftar juga masih terpasang, itu juga akan kita bersihkan," pungkasnya.

Pembersihan APK esok hari, rencananya akan dimonitoring langsung oleh Kordiv Pencegahan dan HAL Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Vifner. (Nanda)
Pasutri Pegawai Honorer Pariaman Ditangkap Polisi Edarkan Sabu
Tersangka perlihatkan barang bukti di Mapolres Pariaman. FOTO/Nanda
Pariaman ------ Pasangan suami istri dicocok tim 3CN Pegasus Polres Pariaman karena peredaran narkoba. FF (40) diamankan bersama sang istri, ES (36) di rumahnya di kelurahan Kampung Perak, Pariaman Tengah, Kamis (15/2) lalu, pukul 18.30 WIB.

Saat ditangkap, petugas nyaris berhasil dikibuli dan tidak menemukan barang bukti narkoba. Namun kecurigaan petugas dengan gerak-gerik istri pelaku pun akhirnya membuahkan hasil. ES pun digeledah, alhasil, beberapa paket narkoba jenis sabu-sabu ditemukan petugas yang disembunyikan di dubur ES.

"Tersangka diamankan berdasarkan informasi dari masyarakat, langsung menggrebek," terang Kasat Resnarkoba Polres Pariaman Iptu Suhardi di Mapolres Pariaman, Minggu (18/2) siang.

Dari hasil penggeledahan, pihaknya menemukan barang bukti berupa, 1 paket sedang narkoba jenis sabu, 2 paket kecil, 6 kantong sisa sabu, 1 unit timbangan digital, alat isap sabu dan uang Rp1.250.000.

Menurut Iptu Suhardi, dari pemeriksaan kedua tersangka, barang haram tersebut diperoleh tersangka dari dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIB Pariaman.

“Pengakuannya dari tersangka, paket tersebut berasal dari dalam Lapas,” pungkasnya.

Akibat perbuatannya itu, tersangka dikenakan pasal 112, 114 dan 132  Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara.

Terpisah, Kadis Pol PP dan Damkar Kota Pariaman, Handrizal Fitri membenarkan tertangkapnya oknum pegawai honorer Damkar Kota Pariaman. Penangkapan itu terjadi, berselang beberapa saat saja, usai ia memberikan amanat kepada personil untuk tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.

Ia mengaku telah melaporkan penangkapan tersebut kepada Walikota Pariaman untuk petunjuk selanjutnya. Dengan perbuatannya yang dilakukan tersangka, ia memastikan, sanksi terberat pemecatanpun akan dikenakan kepada tersangka.

“Sanksi terberat adalah pemecatan, tidak ada kata lain,” ujarnya tegas.

Rentetan penangkapan oknum tenaga honorer ini, menurut dia memperpanjang daftar pegawai dalam pusaran jaringan narkoba di Kota Pariaman. Mengatasi hal itu, ia meminta agar BNK Kota Pariaman melakukan tes urine seluruh personil Damkar dan Satpol PP Kota Pariaman. (Nanda)
Kakan Kemenag Padangpariaman Helmi Raih Gelar Doktor dengan Predikat Cumlaude
Helmi dan istri Nazifah foto bersama dengan guru besar penguji. Foto/Junaidi
Padang ------ Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakan Kemenag) Kabupaten Padangpariaman, Helmi, raih gelar Doktor Pendidikan Islam (S3), di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol (UIN IB) Padang Program Pasca Sarjana, Kamis (15/2/2018).

Helmi didampingi istri Nazifah yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dan keluarga, tampak bahagia dengan diraihnya gelar doktor yang mungkin satu-satunya di jajaran Kakan Kemenag di Sumatera Barat itu.

Helmi mengatakan, dengan raihan gelar doktor ilmu agama, diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan yang lebih dalam membina dan menerapkan ilmu yang didapatnya untuk memimpin institusi yang dipimpinya.

"Alhamdulillah, akhirnya kerja keras belajar selama ini membuahkan hasil, ini menjadi ujian dan sebuah amanah," ujarnya.

Helmi menyelesaikan kuliahnya selama lebih kurang 4 tahun, tercepat di angkatannya. Ia masuk dalam Program Pasca Sarjana Doktor Pendidikan Islam yang tercatat di UIN Imam Bonjol Padang.

Dalam penyampaian disertasi ujian promosi doktornya, dihadapan para penguji, Helmi memaparkan tentang disertasinya yang berjudul "Pengembangan Model Pengelolaan Pendidikan Islam Berorientasi iLife Skill di Pondok Pesantren Darul Ikhlas Pakandangan Kabupaten Padangpariaman".

Dalam disertasinya, bahwa di Pondok Pesantren (Ponpes) Darul Ikhlas Pakandangan, telah banyak melahirkan santri yang tidak hanya selesai belajar agama saja, tetapi juga memiliki kecakapan hidup (iLife Skill), yang dapat menjadi pemasukan ekonomi diri dan keluarganya.

"Para santri tersebut diajarkan berbagai jenis ketrerampilan yang paling dominan dan telah diakui oleh penduduk setempat. Santri Ponpes Darul Ikhlas Pekandangan banyak melahirkan para tukang bangunan yang handal, petani yang sukses, teknisi bengkel yang baik, dan ketrampilan lainya, yang bermanfaat bagi mereka selain pelajaran agama yang didapat di pondok," jelasnya.

Para penguji yang terdiri dari: Ketua, Dr. Eka Putra Wirman, Lc, M.A (Rektor UIN IB Padang), Sekretaris, Prof. Dr. Awis Karni, M.Ag, Penguji  1, Prof. Dr. Kasman Rukun, M.Pd, Penguji 2, Prof. Dr. Asnawir, Penguji 3, Prof. Dr. Zulmurqim, M.A, Penguji 4, Prof. Dr. Syafrudin Nurdin, M.Pd, dan Penguji 5, Prof. Dr. Duski Samad, M.Ag, memberikan nilai atas disertasi Helmi, dengan nilai 85, 43 (A-) dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,51, dengan predikat sangat memuaskan (Cumlaude). (Juned/OLP)
Tuding Panwaslu Pariaman Anakemaskan Paslon, Suardi Chaniago Minta Maaf
Ketua Panwaslu Pariaman Elmahmudi bersalaman dengan Suardi Chaniago usai mediasi terkait postingan "anak emaskan"
Pariaman ------ Salah seorang pengguna media sosial Facebook Suardi Chaniago, meminta maaf kepada Panwaslu Kota Pariaman. Permintaan maaf itu ia sampaikan secara langsung saat klarifikasi dan mediasi Panwaslu Kota Pariaman dengan Suardi Chaniago di kantor Panwaslu Kota Pariaman Jl. Imam Bonjol No. 222 Kota Pariaman, Sabtu (17/2) sore.

Pada laman facebook miliknya, Suardi Chaniago menulis Panwaslu Kota Pariaman menganakemasan salah satu pasangan calon. Dalam unggahan pada hari Sabtu tertagggal 17 Februari 2018 sekira pukul 10.00 WIB itu, pria yang akrab disapa SO itu menuliskan kalimat "Baliho MARI anak emas Panwaslu..! Penguasa zaman Now !".

Sementara itu, tidak berselang lama, unggahan yang membuat geger jajaran Panwaslu hingga Bawaslu itu, telah dihapus. Namun, unggahan tersebut telah disimpan oleh Panwaslu Kota Pariaman sebagai barang bukti.

Dalam permintaan maaf resmi yang dituangkan dalam surat pernyataan, Suardi Chaniago menyatakan permintaan maafnya kepada Panwaslu Kota Pariaman, Bawaslu Sumatera Barat dan mengklarifikasi bahwa unggahan yang ditulis pada akun facebooknya dengan kalimat "Baliho MARI anak emas Panwaslu..! Penguasa zaman Now !", dikarenakan terjadi miskomunikasi dan miskoordinasi terhadap rencana Panwaslu dan aturan KPU Kota Pariaman.

Dalam surat itu juga, ia menyatakan akan melakukan klarifikasi unggahan itu melalui akun facebook pribadi dan media massa.

“Dengan ini saya meminta maaf kepada Panwaslu dan Bawaslu, saya mengakui dan menyadari kesalahan memaknai aturan tentang penertiban APK. Pada surat KPU Kota Pariaman tentang batas akhir pembersihkan APK oleh paslon pada tanggal 15 Februari 2018 dan beranggapan Panwaslu wajib membersihkan APK setelah batas waktu tersebut."

"Namun hingga tanggal 17 Februari 2018, APK salah satu paslon lainnya, masih terpasang di sejumlah titik, sehingga saya beranggapan Panwaslu Kota Pariaman menganakemaskan salah satu paslon, serta Panwaslu tidak netral,” ujarnya usai mediasi dan klarifikasi.

Ia mengharapkan kejadian yang dialaminya saat ini, tidak terulang. Hal ini, kata dia juga menjadi pembelajaran bagi pihak lain dalam menggunakan media sosial terkait Pilkada.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman, Elmahmudi mengatakan, jika pihaknya pada awal ingin menempuh jalur hukum dengan melaporkan Suardi Chaniago ke Polres Pariaman. Namun pihaknya masih memberikan ruang bagi Suardi Chaniago mengklarifikasi dan meminta maaf secara resmi kepada lembaga pengawasan pemilu itu. Ia mengaku kaget saat menerima foto unggahan Suardi Chaniago itu. Langkah persuasif pun dilakukan.

“Awalnya kita ada rencana melaporkan, namun karena pak Suardi Chaniago-nya ada punya niat dan inisiatif mengklarifikasi dan meminta maaf, makanya kita lakukan pertemuan yang dimediasi oleh Polres Pariaman,” ujarnya.

Ia membantah bahwa tudingan Panwaslu Kota Pariaman menganakemaskan salah satu paslon tidak benar, terkait masih adanya sejumlah APK paslon yang masih terpasang.

“Pembersihan APK oleh tim gabungan memang mulai dilakukan pada tanggal 16 Februari 2018, namun kesepakatan antara paslon, KPU, Panwaslu ditetapkan pembersihan dilakukan pada tanggal 19 Febaruari 2018. Penundaan tersebut disebabkan padatnya jadwal penyelenggaraan, cuti tanggal merah. Dan kita juga mendorong agar paslon dan timnya membersihkan APK sebelum tanggal 19 Februari 2018 ini, sisanya yang masih ada itulah yang kita bersihkan,” jelasnya.

Ia meminta agar masyarakat Kota Pariaman berhati-hati menggunakan media sosial agar tidak berujung fitnah. Tidak sekadar itu saja, kalimat yang tidak benar di media sosial juga bakal berujung sanksi pidana. (Nanda)
BKD Pariaman Teken MoU dengan PT Taspen
Kepala BKD Pariaman teken MoU dengan PT Taspen Wilayah Padang di Yogyakarta. FOTO/Andi
Yogyakarta ----- Dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, Pemko Pariaman melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) teken momenrandum of understanding (MoU) atau kesepakatan bersama dengan PT. Taspen Wilayah Padang.

MoU tersebut ditandatangani oleh Kepala BKD Pariaman Yalviendri dan Kepala Taspen Wilayah Padang Kemala jaya di Yogyakarta, Selasa (14/2).

Bentuk komitmen Pemko Pariaman dan Taspen adalah untuk percepatan Implementasi Sistem Informasi Simda Gaji, Simda Keuangan dan Simpeg.

Kemala jaya mengatakan bahwa PT. Taspen lahir karena Pegawai Negri Sipil, berarti PNS adalah orang tua dari Taspen. Maka kata dia, selayaknyalah Taspen memberikan pelayanan lebih pada PNS atau yang sekarang disebut ASN.

Sistim Informasi keuangan yang ada pada masing-masing daerah, kata dia, akan mengurangi pekerjaan secara manual, data tersaji akurat dan pelaporan terselenggara tepat waktu.

"Untuk itu PT. Taspen mendorong daerah untuk meggunakan aplikasi terintegrasi antara Simda Gaji, Simda Keuangan dan Simpeg sehinggah mudah sinkronisasi data," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala BKD Yalviendri mengungkapkan bahwa sinergitas dan integritas sistem informasi merupakan prioritas kerja instansi yang dipimpinnya.

"Saat ini, kita sudah memiliki aplikasi Simda gaji, simda keuangan, dan sistem informasi monev PBB dan BPHTB," jelasnya.

Ke depan kata dia, pihaknya akan bekerjasama dengan BPKP untuk menerapkan Aplikasi Simda Pendapatan dan juga bekerjasama dengan Bank Nagari Pariaman untuk menerepkan SP2D online,.

"Dengan sistem informasi yang telah dibangun, insya Allah kedepan kualitas pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah berjalan dengan tertib, akurat dan tepat waktu," katanya. (Tim)
Luncurkan Kampanye Damai, 3 Paslon Akan Diarak Keliling Kota
Sebelumnya 3 Paslon bersama Panwaslu Pariaman, KPU dan Polres Pariaman juga telah mengikrarkan tolak politik uang dan SARA. Foto/Nanda
Pariaman ----- Peluncuran kampanye damai pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 digelar Minggu (18/2) mendatang. Peluncuran kampanye damai akan diikuti oleh tiga pasangan calon peserta Pilkada 2018, pendukung, parpol pengusung dan stake holder terkait.

Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria mengatakan, usai melakukan, perkenalan pasangan calon dan komitmen akan melakukan kampanye damai, dilanjutkan dengan konvoi kendaraan roda empat dari rombongan paslon.

Sementara rute yang akan dilalui pada saat kampanye damai yakni, star Balai Kota Pariaman - Simp. Lapai - Simp. Jagung - Simp. Punggung Lading - Simp. Empat SMK 1 - Simp. 3 Jati - Bato - Talago Sariak - By Pass - Simp. Apar - Simp. Tabuik - Simp. Galombang - Finish Balai Kota Pariaman.

Pada konvoi itu, pendukung pasangan calon tidak perbolehkan menggunakan sepeda motor, untuk menghindari terjadinya kecelakaan.

“Masyarakat dapat melihat pasangan calon yang nantinya akan dipilih pada Pilkada 2018 mendatang dan ini juga mengajak masyarakat Kota Pariaman menjadikan Pilkada Kota Pariaman secara damai,” jelasnya.

Dikatakanya, KPU Kota Pariaman juga meminta agar paslon untuk menanggalkan Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah dipasang. Jika tidak dibersihkan, maka tim gabungan KPU, Panwaslu Kota Pariaman dan Pol PP yang akan menurunkannya.

Kabag Ops Polres Pariman Kompol Abdus Syukur Felani mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan skema pengamanan pada saat dilaksankannya kampanye damai itu. Dari sisi kelancaran lalulitas saat konvoi, pihaknya juga akan menempatkan personil mengatur arus kendaraan.

“Kita lakukan pengamanan di lokasi start kampanye damai maupun jalur yang dilalui, untuk rombongan konvoi ada patwal pembuka dan penutup,” ujarnya.

Menurutnya, peluncuran kampanye damai penting dilakukan sebagai upaya cipta kondisi agar pelaksanaan Pilkada Pariaman berlangsung damai. Menurut Abdus Syukur yang juga mantan Kasat Reskrim Polresta Padang ini, tahapan kampanye merupakan salah satu tahapan yang rawan. Tingginya tensi politik pada tahapan ini bisa saja memicu terjadinya gesekan antara pendukung.

“Dengan sistim kekerabatan yang ada di Kota Pariaman, dan komitmen bersama paslon dan tim, saya yakin Pilkada kita akan berjalan dengan badunsanak. Namun kami tetap lakukan langkah-langkah pencegahan,” pungkasnya mengakhiri.

Rapat koordinasi persiapan peluncuran kampanye damai Pilkada Kota Pariaman 2018 dihadiri sejumlah stake holder yang ada dari Kodim 0308/Pariaman, Kakan Kesbangpol Kota Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman dan Perwakilan Parpol se Kota Pariaman. (Nanda)
Genius Umar Turun Langsung Bersihkan Alat Peraga Kampanye GEMA
Genius Umar bersama tim dan relawan terlihat sedang membuka APK yang melekat di salah satu mobil. FOTO/Nanda
Pariaman ----- Calon Walikota Pariaman Genius Umar bersama tim pemenangan mulai membersihkan Alat Peraga Kampanye (APK). Pembersihan APK dipusatkan di posko tim pemenangan GEMA Centre di Jl Agus Salim, Desa Kampung Baru, Kamis (15/2).

Pembersihan dimulai dari APK yang terpasang pada puluhan angkutan kota yang terpasang poster pasangan itu. Satu bulan terpasang poster GEMA, satu demi satu dilepaskan.

Genius Umar menyatakan, pembersihan APK yang dilakukan pihaknya merupakan komitmen jika GEMA dan relawan taat terhadap aturan kampanye yang melekat pada mereka sebagai paslon.

"Ini repsentasi jika kita taat aturan. Jika aturan membatasi APK yang dipasang hanyalah yang difasilitasi saja, makanya yang telah kami pasang ini dibersihkan," ujarnya.

Menurutnya, tercatat 40 unit angkot memasang stiker dirinya. Lebih kurang dua bulan poster gambarnya dan Mardison Mahyudin di bawa keliling Kota Pariaman.

"Kami yakin ini sangat membatu mensosialisasikan profil dan program kami, ini sangat luar biasa sekali," ulasnya.

Menurutnya, setelah pembersihan kali ini, APK yang terpasang di titik lain akan ikut dibersihkan oleh tim relawan yang membuka APK yang telah terpasang hingga ke tingkat desa.

Sementara itu, ketua tim kampanye Genius Umar dan Mardison Mahyuddin, Mulyadi, menargetkan pembersihan APK ditargetkan akan selesai pada tanggal 19 Februari 2018, bertepatan dengan batas akhir pembersihkan APK.

"Kami targetkan selesai paling lambat tanggal 19 Februari 2018. Namun kita akan upayakan bisa bersih semua sebelum tanggal itu," pungkasnya. (Nanda)
Majukan Wilayah Perbatasan, Mukhlis-Suhatri Bur Teken 9 Butir MoU
Mukhlis dan Suhatri Bur teken MoU percepatan pembangunan wilayah peratasan dua daerah. FOTO/Phaik
Pariaman ----- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman danWakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur teken momerandum of understanding (MoU) atau kesepakatan bersama tentang sinkronisasi pembangunan dua daerah di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (15/2).

Dengan adanya MoU itu, dua daerah tersebut akan saling dukung mendukung membangun daerah masing-masing demi kemajuan bersama, khususnya di daerah perbatasan.

"Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman tak dapat dipisahkan, punya kesamaan budaya. Tetapi karena sekarang pemerintahannya sudah dua, maka segala sesuatu yang harus kita bangun saling membutuhkan," kata Mukhlis Rahman.

Dengan adanya kesepakatan bersama terkait kebijakan dan program pembangunan di wilayah perbatasan antar kedua daerah tersebut, diharapkan kedua pihak akan tercipta percepatan pembangunan.

Sementara itu, Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menyambut baik jalinan kerjasama itu. Sehingga kata dia, semua komponen pemerintahan ringkat nagari dan kecamatan wilayah perbatasan dengan kota Pariaman ikut mendukungnya dan telah mulai melakukan sesualisasi sebelum MoU diteken kedua belah pihak.

"Dengan terjalinnya kerjasama ini, baik itu Pemko Pariaman atau Pemkab Padangpariaman bisa saling mempromosikan sektor andalan di daerah yang bertetangga ini, terutama promosi bidang kepariwisataan," ungkapnya.

Acara tersebut turut dihadiri Kepala OPD Pemko Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman, Camat dan Kepala Desa se kota Pariaman serta walinagari perbatasan dua daerah.

Berikut sembilan item pembangunan dan pengembangan infrastruktur skala regional dan pembangunan di wilayah perbatasan yang telah ditandatangani kedua pemerintah daerah tersebut:

1. Penegasan batas administrasi di wilayah perbatasan,
2. Pembangunan dan pengelolaan Tempat Pemprosesan Akhir Sampah (TPAS) regional,
3. Pembangunan dan pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) regional,
4. Penyediaan sumber air baku/minum dan pengelolaan intalasi air minum regional,
5. Pembangunan infrastruktur di wilayah DAS berbatasan,
6. Pengelolaan sumber daya di wilayah DAS berbatasan,
7. Pengelolaan modal transportasi darat dan laut di wilayah berbatasan,
8. Pembangunan pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata,
9. Pembangunan dibidang ekonomi dan penanganan inflasi daerah. (Rika/OLP)