KPK Puji AJEP Padangpariaman
Bupali Ali Mukhni didampingi Wabup Suhatri Bur bersama Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Azriel Zah di  di Aula Saiyo Sakato, Parit Malintang, Padangpariaman, Senin (23/4). Foto/istimewa
Paritmalintang ----- Program AJEP (Antar Jemput Perizinan) mendapat apresiasi dari lembaga anti rasuah atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Program yang dilaunching awal tahun ini sudah banyak dinikmati oleh warga Padangpariaman.

Hal tersebut disampaikan oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi KPK Azriel Zah saat menghadiri Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Aula Saiyo Sakato, Parit Malintang, Padangpariaman, Senin (23/4). Acara ini dihadiri Bupati Ali Mukhni, Wabup Suhatri Bur, Sekda Jonpriadi dan Pejabat OPD terkait.

"Tadi dalam perjalanan saya lihat ada baliho besar ada tulisan AJEP. Saya minta sopir berjalan untuk membaca terobosan di Perizinan Padangpariaman. Kita apresiasi inovasinya yang mendekatkan pelayanan kepada masyarakat," kata Azriel saat mengawali sambutannya.

Monitoring dan Evaluasi oleh KPK RI dihadiri oleh tiga kabupaten dan kota yaitu Kota Pariaman, Kota Padang Panjang dan Kab. Padangpariaman.

Terkait perizinan, KPK dalam rencana aksi menegaskan bahwa seluruh perizinan sudah berada di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kemudian aplikasi perizinan online yang juga termasuk tracking dan pengaduan online.

"Perizinan yang gratis tolong dibuat pula stempel gratis di lembar formulir agar masyarakat tahu bahwa berkas izin diproses secara gratis. Jika ada retribusi buat stempel juga dan dasar hukumnya misal ada Perda Retribusi IMB," tambahnya.

Bupati Ali Mukhni mengatakan bahwa pelimpahan kewenangan Perizinan dan Non Perizinan sudah dilaksanakan pada 2017. Ada sebanyak 122 perizinan dan 6 non perizinan, artinya tidak ada lagi perizinan yang berada di OPD lain.

"Kita yang pertama kali di Sumbar yang melimpahkan kewenangan Bupati ke PTSP sesuai Perbup 04 Tahun 2017. Kita komit menjalankan rencana Aksi KPK," kata Ali Mukhni.

Perizinan online, tambah Ali Mukhni, menggunakan aplikasi SIMPEL (Sistim Informasi Perizinan Online). Aplikasi bisa diakses melalui website www.perizinan.padangpariaman.go.id. Dalam aplikasi juga terdapat tracking dan pengaduan secara daring/online.

"Saat ini ada inovasi aplikasi berbasis Android. Jadi masyarakat bisa mengakses dari handphone android, ketik SIMPEL DPMPTP Padangpariaman. Ini yang pertama di Sumbar," kata bupati dua periode yang banyak mendapat dukungan masyarakat menjadi Gubernur Sumbar itu.

Sementara Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Hendra Aswara mengatakan, pelayanan perizinan diawasi langsung oleh KPK RI. Untuk itu ia mendorong seluruh proses perizinan secara online untuk menghindari kontak langsung dengan si pemohon.

"Perizinan online sangat efektif memberantas calo atau makelar. Kita apresiasi KPK yang selalu memonitoring pelaksanaan perizinana di daerah," kata Hendra mengakhiri. (Tim)
Walinagari se Padangpariaman Diimbau Ikut Sosialisasikan Pemilu 2019
Wabup Suhatri Bur, anggota Bawaslu Sumbar, KPU Padangpariaman dan Panwaslu Padangpariaman beserta pengurus parpol bertekad sukseskan Pemilu 2019
Padangpariaman ----- Berbagai pihak terkait di Padangpariaman nyatakan kesiapannya mensukseskan pemilihan umum serentak 2019. Kurang dari 360 hari lagi, atau tanggal 17 April 2019, pemilu serentak akan helat. Dua pesta demokrasi diselenggarakan, yakni pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, DPD RI dan pemilihan presiden dan wakil presiden 2019.
        
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padangpariaman, Zulfahmi menegaskan, berbagai persiapan telah KPU selesaikan. Pertama, pihaknya telah melakukan tahapan penerimaan berkas dokumen dan verifikasi faktual dokumen keanggotaan parpol peserta pemilu 2019. Dalam tahapan ini, 16 parpol telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2019 mendatang.
       
Di tahapan selanjutnya, KPU Padangpariaman telah membentuk penyelenggara adhoc PPK dan PPS. Penyelenggara adhoc yang terbentuk mulai bekerja
       
"Saat ini KPU serentak secara nasional sedang melaksanakan pemutakhiran dan penyusunan data pemilih. Dalam tahapan ini, diminta agar masyarakat memberikan data akurat sehingga penyusunan data pemilih pemilu serentak 2019 valid," ujarnya saat pageralan seni dan budaya menyosong tahun pemilu 2019 di Padangpariaman, Sabtu (21/4).
       
Penyelanggaraan pemilu terbilang 2019 berat. Selain dilaksanakan secara bersamaan, namun juga terjadinya pengurangan komisiomer KPU dari 5 orang menjadi 3 orang. Pengurangan komisioner ini berdampak pada penumpukan bidang dari dua divisi yang dikurangi.
      
"Penyelenggara (KPU) tidak bisa bekerja sendiri jika tidak didukung seluruh elemen dan pihak terkait. Pemilu serentak tahun depan berat," kata dia.
       
Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur mengatakan, jika pihaknya secara optimal mensosialisasikan pemilu serentak 2019 kepada masyarakat. Ia mengaku, dalam banyak kesempatan, ajakan dan penyampaikan informasi tentang tahapan pemilu 2019 terus ia lakukan.
     
Selain sosialisasi, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman juga mendukung tahapan penyusunan data pemilih yang saat ini sedang berlangsung. Menurut Suhatri, aturan terbaru terkait data pemilih mengharuskan pemilih memiliki KTP atau telah melakukan perekaman data KTP Elektronik.
      
"Kami terus optimalkan perekaman data KTP Elektronik ini. Karena dalam aturan kekinian, pemilih haruslah yang telah memiliki KTP Elektronik atau telah melakukan perekaman KTP. Hal ini tentu saja menjadi ancaman bagi pemilih yang belum memiliki ataupun merekam data. Untuk itu kami akan terus optimalkan perekaman data KTP elektronik ini," ulasnya.
       
Mantan Ketua KPU Padangpariaman ini, mengajak walinagari yang tergabung dalam Forum Walinagari se Kabupaten Padangpariaman ikut mensosialisasikan pemilu serentak 2019. Walinagari adalah mitra stratrgis KPU Padangpariaman mensosialisasikan hal itu kepada masyarakat.
       
Di sisi lain, aktivitas kampanye dan diskusi politik di media sosial adalah ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Penyebaran isu politik yang belum terkofirmasi kebenarannya dikuatirkan mengganggu stabilitas politik pada pemilu 2019 ini. 
       
"Jangan sampai aktivitas kita di media sosial merusak kehidupan demokrasi yang sedang dibangun saat. Kami mengimbau masyarakat menggunakan media sosial secara bijak dan tepat," pungkasnya.
      
Kesiapan pada pemilu serentak 2019 juga disampaikan Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumatera Barat, Vifner.
      
"Kami sudah membentuk panitia pengawasan adhoc yakni Panwascam dan PPL di tingkat nagari, seluruhnya sudah mulai menjalankan fungsi pengawasan," jelasnya.
      
Dari identifikasi yang dilakukan, permasalahan pemutakhiran data pemilih masih menjadi persoalan yang merata di Sumatera Barat.
      
"Banyaknya pemilih potensial pemilu 2019 di Padangpariaman yang belum merekam data KTP Elektronik. Hal ini juga terjadi didaerah lain. Khusus di Padangpariaman kami dapatkan informasi jika 60 ribu lebih pemilih potensial belum merekam data KTP elektroniknya. Ini adalah ancaman. Makanya perlu upaya optimal agar masyarakat terdaftar dan terakomodir sebagai pemilih," imbuhnya.
      
Vifner yang juga mantan Ketua KPU Padangpariaman ini menyebut jika perubahan regulasi kepemiluan, khususnya pemilu serentak 2019 belum sepenuhnya dipahami peserta pemilu. Padahal, pergeseran aturan ini memuat perbedaan yang signifikan dibandingkan aturan sebelumnya. Ia meminta agar KPU mengoptimalkan sosialisasi regulasi seperti Undang-Undang kepemiluan kepada peserta pemilu.
     
"Kampanye caleg saja diatur dalam regulasi yang baru ini. Dulu bebas, kini dibatasi, ditetapkan jadwalnya. Masih banyak regulasi baru yang jauh berbeda dengan regulasi sebelumnya. KPU harus seoptimal mungkin mensosialisasikannya," pungkasnya. (Nanda)
Mobil AJEP Padangpariaman Sempat Pecah Ban Antar 9 Dokumen Warga
Meski sempat pecah ban mobil di jalan, Hendra Aswara tiba juga menyerahkan langsung IMB kepada Neme di Kp. Bonai, Enam Lingkung, Kamis (19/4).
Pariaman ----- Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman Hendra Aswara turun langsung dalam melaksanakan Program AJEP (Antar Jemput Perizinan).

Hendra bersama stafnya Dedi Aripandi melakukan perjalanan di empat kecamatan: Enam Lingkung, Lubuk Alung, Sintuak Toboh Gadang dan Batang Anai.

Target SK izin yang akan di antar berjumlah sembilan dokumen dengan menggunakan mobil minibus jenis Kijang khusus untuk Program AJEP.

"Alhamdulillah, AJEP kali ini kita turun sekaligus melakukan survei kepuasan masyarakat, sebagaimana arahan dari Bapak Bupati," kata Hendra saat tiba di lokasi pertama di Kampung Bonai, Enam Lingkung, Kamis (19/4).

Penyerahan SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nama Pemilik bernama Neme (74), suku Sikumbang. SK IMB dengan jenis bangunan Ruko lantai satu. Sampai di lokasi, hanya bertemu salah satu kerabat pemilik.

Menurut Andi---penerima surat SK IMB---di lokasi, Neme, pemilik ruko tersebut sedang berada di Jakarta. Bangunan itu dibuat bagi menantu bersama anak-anaknya. Dengan di antar langsung ke rumah, kata Andi, memberi kemudahan baginya sehingga pihak pemilik tidak lagi sulit menjemput surat tersebut.

Kemudian tim AJEP lanjut ke Pasa Balai, Parit Malintang untuk penyerahan Tanda Dafar Perusahaan (TDP) atas nama Hendra Jefrianto yang memiliki usaha santan kelapa.

Setelah tuntas di Parit Malintang, perjalanan dilanjutkan ke Kecamatan Lubuk Alung untuk penyerahan SIUP dan TDP atas nama Junaidi (42) beralamat di Korong Pasia Laweh dan Riki (32), di Pasar Lubuk Alung.

Junaidi saat menerima dokumennya mengaku senang dan sangat terbantu dengan Program AJEP.

"Kami sangat puas dan senang dengan DPMPTP Padangpariaman. Selain pengurusan transparan, mudah dan cepat, surat pun langsung di antar ke tempat kami. Berharap jajaran DPMPTP beserta pimpinannya juga diberi kemudahan pula dalam bekerja dan prestasi," tutur Junaidi.

Kepala DPMPTP Padangpariaman, Hendra Aswara mengatakan, progam tersebut telah berlangsung sejak Januari 2018 dan berdampak pula peningkatan PAD.

"Target retribusi IMB tahun ini Rp1,5 miliar, saat ini sudah tercapai 70 persen. Kami optimis bisa melebihi target," ujar mantan Kabag Humas itu.

Namun, kata Hendra, untuk menjalani program tersebut bukan tidak ada rintangan yang menghalang. "Saat kami mengantar SK IMB ke sembilan lokasi, sempat mengalami bocor ban. Mengulur waktu beberapa jam. Perjalanan tersebut terus dilanjutkan hingga surat tuntas diantar," pungkasnya. (Tim)
Kelola Informasi Publik, Kominfo Padangpariaman Berbagi Ilmu ke Sungai Penuh
Suasana workshop PPID dan PPID Pembantu yang diikuti oleh OPD terkait. Foto/Handre
Sungai Penuh ----- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Padang Pariaman, Zahirman menjadi pembicara pada acara Workshop Peningkatan Pemahaman PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan PPID Pembantu Pemko Sungai Penuh, di Kota Sungai Penuh, Jambi, Kamis (19/4).

Zahirman mengatakan bahwa selaku Badan Publik, Kominfo wajib memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat karena itu merupakan hak semua warga negara untuk memperolehnya.

Ia menyampaikan betapa pentingnya PPID utama dan PPID pembantu untuk mengetahui jenis informasi yang diatur menurut UU Nomor 14 tahun 2008.

"UU Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mana saja informasi yang wajib disampaikan dan mana yang tidak boleh atau dengan kata lain, dikecualikan," ungkapnya di hadapan peserta workshop oleh para OPD Pemko Sungai Penuh tersebut.

Ia mencontohkan informasi yang dikecualikan seperti data pribadi yang dapat disalahgunakan apabila diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Zahirman memberikan masukan kepada para peserta untuk mengklasifikasikan mana saja informasi yang dikecualikan dan membuatkan peraturan perundang-undangannya, seperti Peraturan Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk tidak memberikannya kepada publik.

Selain itu, ia juga menyarankan kepada PPID Kota Sungai Penuh untuk melayani permintaan informasi masyarakat secara online, seperti yang telah dilaksanakan oleh PPID Padangpariaman dengan portal ppid.padangpariamankab.go.id.

Permintaan Dinas Kominfo Sungai Penuh tersebut dilatarbelakangi dari beberapa penghargaan yang diraih oleh PPID Kabupaten Padangpariaman pada ajang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar.

PPID Padangpariaman sendiri peraih peringkat pertama 2015 tingkat provinsi Sumatera Barat. Kemudian berturut-turut meraih runner up pada 2016 dan 2017.

"Untuk tahun 2018 ini kita menargetkan membawa kembali piala keterbukaan informasi tersebut ke Padangpariaman," kata mantan Kabag Humas Padangpariaman itu.

Staf Ahli Walikota Sungai Penuh Abdul Gafar mengatakan, diadakannya workshop tersebut adalah untuk peningkatan pengetahuan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk mewujudkan pelayanan informasi publik di Sungai Penuh yang berkualias.

"Workshop ini adalah untuk peningkatan pengetahuan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualias," kata Abdul yang juga Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Sungai Penuh masa bakti 2017-2022 ini. (Handre/OLP)
Kembali Beraksi, Residivis Curanmor Dibekuk Polisi di Sungai Geringging
Tersangka dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor. Foto/Nanda Eko Putra
Sungai Geringging ----- Belum lama menghirup udara bebas, seorang residivis kembali diciduk polisi. BS, 37 tahun, warga Sungai Lawai Nagari Kuranji Hulu, Sungai Geringging, Padangpariaman, dibekuk personil gabungan Polsek Sungai Geringging dan Polsek Sungai Limau, Rabu (18/4) di rumahnya. 
       
BS merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor yang sempat mendekam di salah satu Lembaga Permasyarakatan di Jakarta.
       
Ia ditangkap setelah sukses melakukan pencurian sepeda motor berikut dompet berisikan uang ringgit Malaysia dan satu unit telpon seluler.
      
Kapolsek Sungai Geringging, Iptu Dasrul melalui Kanit Reskrim Polsek Sungai Geringging Bripka Okto Veri mengatakan, penangkapan berawal dari kecurigaan petugas kepada BS. Ia yang dikenal sebagai napi kasus curanmor tiba-tiba hilang dan berangkat ke Jakarta tidak lama setelah kejadian pencurian.
     
Selain itu, hasil penyelidikan yang dilakukan, diketahui jika sepeda motor yang raib pernah digunakan oleh tersangka BS. Hal itu kian memperkuat dugaan polisi jika BS adalah pelakunya.
    
"Dan begitu mendapatkan laporan bahwa tersangka sedang berada di rumah, kita langsung amankan," jelasnya.
     
Selain mengamankan tersangka BS, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan 1 buah dompet milik korban. Kini, akibat perbuatannya BS terancam hukuman kurungan 5 tahun penjara.
     
"Dikenakan pasal 362 juncto 363 KUHP ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara," pungkasnya. (Nanda)
Perizinan Padangpariaman Banjir Studi Tiru Daerah Lain
Kadis DPMPTP Hendra Aswara menerima kunjungan studi tiru Sekretaris DPMPTSP Kab. Sijunjung Yuni Elviza beserta rombongan di Ruang Pelayanan, Pariaman, Selasa (17/4)
Pariaman ----- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman sering menerima kunjungan studi tiru daerah lain karena inovasinya. Kali ini dikunjungi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sijunjung, Selasa (17/4).

Empat orang di antaranya Sekretaris DPMPTSP Sijunjung Yuni Elviza, Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Arif Meigayanto, Kasi Dalak Megawati dan staf Vicky anggara.

Kunjungan terkait berbagi informasi pelayanan perizinan. Sekretaris DPMPSTP Sijunjung Yuni Elviza mengaku datang ke Padangpariaman untuk melihat langsung pelayanan perizinan sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tentang Pelayanan Publik.

"Begitu juga dengan inovasi yang telah dilakukan baik inovasi berbasis teknologi informasi maupun inovasi pelayanan langsung kepada masyarakat. Kesan pertama melihat ruang pelayanannya, sejuk, nyaman seperti di hotel dan kadisnya pun masih muda,” kata Elviza mengawali pertemuan.

Ditambahkannya bahwa pelayanan di Padangpariaman sudah lebih baik dengan memakai aplikasi perizinan elektronik yang diberi nama SIMPEL (Sistim Informasi Perizinan Elektronik). Sementara Sijunjung juga telah mengoperasionalkan aplikasi berbasis elektronik.

Terkait sarana sesuai standar pelayanan, ujar Elviza, ada hal yang menarik karena Padangpariaman menyediakan minibar dan kacamata baca untuk masyarakat. Pelayanan untuk berkebutuhan khusus juga tersedia loket dan peralatan seperti kursi roda. Artinya, pelayanan perizinan telah memenuhi harapan masyarakat untuk kenyamanan.

"Kita terima kasih kepada Pak Hendra, karena telah berbagi informasi terkait sarana sesuai saran dan inovasi. Hal menariknya, minibar dan tersedianya kacamata baca di ruang pelayanan," ujarnya.

Kadis DPMPTP Hendra Aswara mengatakan bahwa seluruh administrasi perizinan dilakukan secara online yang diberi nama SIMPEL atau Sistem Perizinan Elektronik. Terdapat 122 perizinan dan 6 non perizinan yang dilayani oleh petugas front office.

Setelah entry data, kata Hendra, berkas dilanjutkan kepada Kepala Bidang Perizinan secara online. Jika telah diverifikasi oleh kepala dinas maka sertifikat izin sudah bisa dicetak oleh back office.

"Setiap sertifikat yang dicetak terdapat barcode, untuk menjamin keaslian dokumen. Tidak ada barcode berarti palsu," katanya.

Sedangkan untuk menampung masukan masyarakat, tambah Hendra, dinasnya sudah memiliki layanan pengaduan masyarakat secara online melalui website www.perizinan.padangpariamankab.go.id, SMS dan Whatsapp 08116607788, email dpmptp.pdprm@gmail.com dan lainnya.

"Setiap pengaduan kita tindaklanjuti hingga tuntas karena juga terkoneksi langsung oleh inspektorat. Penyelesaian pengaduan maksimal 5 lima hari sesuai SOP," kata Kadis termuda di Padangpariaman ini.

Baru-baru ini, tambah Hendra, telah diluncurkan juga aplikasi perizinan berbasis android di mana masyarakat dapat mengetik SIMPEL DPMPTP Padangpariaman di google playstore lalu mengunduhnya.

Dalam aplikasi, masyarakat dapat mendaftar perizinan, tracking dan pengaduan secara online. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke DPMPTP sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.

Saat ini, tambah Hendra, DPMPTP sedang mengikuti lima kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik dari lima lembaga yaitu BKPM RI, Kemenpan dan RB, Ombudsman, Pemprov Sumbar dan Pusat Studi Kebijakan Publik. (Tim)