Batang Pinang Biasa! Panjat Batang Pisang Bagomok di Gadur baru Luarbiasa!
Atraksi panjat batang pisang menjadi tontonan paling menghibur selama perayaan HUT RI di Gadur. Foto/Nanda
Gadur - Batang pinang "bagomok" menjadi ikonik perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia. Ribuan, mungkin ratusan ribu pohon pinang ditebang untuk menyemarakkan perayaan kemerdekaan Indonesia setiap tahunnya.

Namun apa jadinya jika yang dipanjat bukanlah batang pinang. Melainkan batang pisang.

Demikian halnya di Korong Kampung Dalam, Nagari Gadur Kecamatan Enam Lingkung, Padangpariaman. Batang pisang digunakan untuk batang pinang.

Unik memang. Batang pisang tidak ditebang, melainkan dibongkar dengan umbi uratnya. Setelah dibersihkan, batang pisang dengan panjang 8 meter digantung secara terbalik, disangga menggunakan dua pohon pinang di dua sisinya. Setelah itu, batang pisang dilumuri "grease" atau gomok (gemuk).

Berbeda dengan aksi panjat batang pinang bagomok kebanyakan. Menaklukan atau mencapai puncak batang pisang bagomok jauh lebih sulit, dibandingkan batang pinang umumnya. Batang pisang yang digantung, berayun ketika dipanjat. Di sanalah kesulitannya.

Uniknya panjat batang pisang ini, menjadi tontonan. Tidak hanya masyarakat setempat, atraksi ini mengundang pengunjung dari daerah lain untuk menyaksikan.

Walikorong Kampung Dalam, Adek Gusrinaldo mengatakan, panjat batang pisang bagomok telah dimulai sejak tahun 1990-an. Atraksi panjat batang pisang bagomok masih diselenggarakan tiap HUT RI.

"Meskipun sulit, kelompok pemuda setempat selalu mencapai puncaknya," ujarnya di Gadur, Minggu (19/8) sore.

Selain batang pisang bagomok, dua batang pinang juga memeriahkan HUT RI di tempat tersebut. Namun, batang pinang yang memiliki ukuran panjang yang berbeda, pesertanya khusus diikuti anak-anak saja.

"Kami juga adakan panjat batang pinang bagi anak-anak," ulasnya.

Di momen HUT RI ke-73, ia mengajak generasi muda setempat mengisi dengan hal yang positif. Melakukan hal positif sekecil apapun bisa dilakukan sebagai bentuk sikap cinta terhadap tanah air. (Nanda)
Desain Keren Dilengkapi Taman, Jembatan Lubuak Tano Jadi Objek Wisata
Bupati Ali Mukhni dikerubuti warga setempat saat meninjau pembangunan jembatan Lubuak Tano di Buluah Kasok, Kecamatan VII Koto, Sabtu (18/8).
Padangsago ----- Masyarakat Kecamatan VII Koto dan Kecamatan Padang Sago sekitarnya, telah bisa menikmati pembangunan jembatan Lubuak Tano.

Walau belum 100% tuntas, namun tidak menyurutkan animo masyarakat untuk melihat langsung pekerjaan finishing di jembatan tersebut.

"Kami tak menyangka jembatan sebagus ini yang dibangun pak Bupati. Di bawahnya ada taman bunga dan tempat rekreasi. Tempat kami sudah jadi kota," ujar Dewi (36), warga VII Koto, Sabtu (18/8).

Diketahui setiap sorenya, jembatan Lubuak Tano dipenuhi warga untuk rekreasi keluarga, baik dewasa maupun anak-anak.

Aila (7) dan Andre (10), mengaku setiap sore bermain di sekitar jembatan dengan kawan-kawanya. Mereka senang ada areal permainan anak-anak di jembatan tersebut.

"Di sini tempat bermain kami yang baru. Kalau hari libur sangat ramai yang datang," kata Andre yang berkesempatan bersalaman dengan Bupati Ali Mukhni yang berkunjung saat itu.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan Jembatan Lubuak Tano kebanggaan anak nagari dengan kemegahannya. Ada tiga jembatan lagi yang memiliki disain serupa yaitu jembatan Campago Kampung Dalam, Jembatan Kampuang Galapuang Ulakan dan Jembatan Guguak Kayu Tanam.

"Kita bangun jembatan dengan konsep kekinian. Ada lampu hias, taman bunga dan rekreasi keluarga. Jadi ekonomi kreatif diharapkan juga menggeliat di sini," kata Ali Mukhni yang didampingi tokoh masyarakat Wiztian Yoetri.

Diketahui bahwa jembatan Lubuak Tano yang memiliki panjang 80 meter dan lebar 8 meter itu, menghubungkan dua kecamatan yaitu Padang Sago dan VII Koto.

Peletakan batu pertama jembatan tersebut dihadiri oleh mantan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur pada 28 April 2017 lalu.

“Jembatan ini adalah kebanggaan Padangpariaman. Mimpi yang menjadi kenyataan, salah satu jembatan yang terindah di Sumatera Barat,” kata Bupati yang diminta masyarakat menjadi Gubernur mendatang.

Pembangunan Jembatan Lubuak Tano terdiri dua tahap penganggaran.  Untuk tahap I dialokasikan dana sebesar Rp6.170.129.000 pada  2017. Sementara di 2018 ditambah anggaran sebesar Rp12 miliar pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. (Tim)

Dukcapil dan Perizinan Padangpariaman Raih Penghargaan Gubernur
Kadis DPMPTP Hendra Aswara peringkat 1 Kompetisi Pelayanan Prima dan Inivasi Pelayanan Publik Tingkat Sumbar dan kadis Dukcapil M. Fadhly sebagai peringkat 1 Penilaian Pelaksanaan Administrasi Kependudukan tingkat Sumbar. Foto/Hendra
Padang ----- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Padangpariaman menerima penghargaan dari Gubernur Sumatera Barat.

DPMPTP ditetapkan sebagai peringkat 1 Kompetisi Pelayanan Prima dan Inivasi Pelayanan Publik Tingkat Sumbar, sedangkan Disdukcapil sebagai peringkat 1 Pelaksanaan Administrasi Kependudukan tingkat Sumbar.

Penghargaan diserahkan oleh Wakil Gubernur Nasrul Abit sebelum upacara penurunan bendera di Lapangan Kantor Gubernur Sumbar, Padang, Jumat (17/8).

"Selamat kepada Kabupaten Padangpariaman yang menerima dua sekaligus penghargaan tingkat Sumbar. Jadikan ini motivasi dalam bekerja dan berbuat lebuh baik untuk masyarakat," kata Wagub Nasrul Abit.

Penghargaan tersebut, kata Nasrul Abit berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 065/651/2018 tentang Penetapan Pemenang  Kompetisi Pelayanan Prima dan Lomba Inovasi Pelayanan Publik.

Kepada pemenang, DPMPTP menerima piala dan sertifikat plus uang tunai Rp10 juta sedangan Disdukcapil menerima piagam dan satu unit kendaraan roda dua.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan, dengan adanya apresiasi dari pemerintah Provinsi Sumbar menjadikan daerah kabupaten dan kota akan berlomba-lomba dalam memberikan pelayanan publik.

"Alhamdulillah, inovasi DPMPTP dan Disdukcapil dapat penghargaan dari Gubernur. Artinya, pemerintah komitmen dalam pelayanan publik yang cepat bersih dan konsisten. Dua OPD kita ukir prestasi yang membanggakan daerah. Keduanya menjadi pelayanan publik terbaik di Sumbar," kata Ali Mukhni.

Kepala Dinas Kadis Dukcapil M. Fadhly mengatakan pelayanan administrasi kependudukan merupakan urusan yang banyak dilakukan oleh masyarakat. Sedikitnya 300 hingga 350 orang datang untuk mengurus atau memperbaiki dokumen kependudukan per harinya.

"Kami akan terus berupaya tingkatkan layanan, baik dalam kantor maupun luar kantor," ujar Fadly yang selalu meraih penghargaan sejak 2012 itu.

Layanan luar kantor, kata Fadhly, dinamakan Pedang Saber atau Petugas Datang Segala Administrasi Beres. Petugas Disdukcapil merekam e-KTP hingga ke pelosok nagari dan daerah perbatasan.

Kemudian melakukan perekaman ke sekolah-sekolah yang ditujukan kepada siswa yang berumur 17 tahun.

"Inovasi-inovasi ini sangat diapresiasi masyarakat. Kita melayani hingga ke pintu rumah," kata Jebolan STPDN itu. (Tim)

Disdukcapil dan Perizinan Padangpariaman Terima Penghargaan Gubernur
Bupati Ali Mukhni bersama Ketua DPRD Faisal Arifin saat
usai rapat Paripurna di Aula DPRD, Pariaman, Kamis (16/8)
Pariaman ----- Peringatan HUT RI ke-73 terasa spesial oleh Bupati Padangpariaman Ali Mukhni karena dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Padangpariaman raih penghargaan oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno.

Dua OPD itu adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

"Alhamdulillah, dua OPD kita ukir prestasi yang membanggakan daerah. Keduanya menjadi pelayanan publik terbaik di Sumbar. Besok, kepala dinasnya diundang upacara sekaligus penyerahan hadiah di Kantor Gubernur," kata Bupati Ali Mukhni usai rapat Paripurna di Aula DPRD, Pariaman, Kamis (16/8).

Penghargaan tersebut, kata Ali Mukhni, berdasarkan Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 065-651-2018 tentang Penetapan Pemenang  Kompetisi Pelayanan Prima dan Lomba Inovasi Pelayanan Publik.

"Tentunya keberhasilan dua dinas ini berkat kerja tim dan dukungan seluruh stakeholders serta masyarakat. Semoga bisa menjadi motivasi bagi OPD yang lain," kata Peraih Penghargaan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden itu.

Kadis PMPTP Hendra Aswara mengatakan bupati selalu memotivasi pihaknya agar selalu berinovasi dalam layanan publik. Layanan harus cepat, mudah dan tanpa pungutan.

"Bapak Bupati sering menyampaikan jadikan masyarakat itu raja, kita yang jadi pelayannya," kata Hendra.

Jebolan STPDN itu menambahkan, pihaknya mendukung program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam inovasi layanan Antar Jemput Perizinan (AJEP). Masyarakat cukup menunggu di rumah, maka petugas perizinan akan datang memproses berkas dan kemudian diantar kembali jika sudah selesai.

"Jika harus datang ke kantor, masyarakat habiskan biaya dan makan sekitar Rp50 hingga Rp100 ribu. Jika kami yang datang ke rumah warga uang itu bisa digunakan untuk biaya sekolah dan rumah tangga," kata Kadis termuda itu.

Bagi Hendra, penghargaan tingkat provinsi tersebut adalah yang ketiga kali diraihnya. Sebelumnya Hendra meraih peringkat pertama penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2015 dan 2016.

"Kami bersyukur kepada Allah SWT dan ucapkan terima kasih atas kerja tim jajaran DPMPTP serta pelaku usaha dan masyarakat," sebut mantan Kabag Humas itu.
Jalan Pasar Lubuk ALung - Balah Hilie Dilarang Masuk bagi Truk Sirtukil
Suasana pemancangan plang rambu lalulintas dilarang masuk. Foto/Andri
Lubuk ALung ----- Pemerintah Kabupaten Padangpariaman memasang rambu dilarang masuk bagi truk pengangkut pasir, batu dan kerikil (sirtukil) di Simpang Pasar Lubuk Alung menuju Balah Hilie dan Koto Buruak, Rabu (15/8).

Pemasangan disaksikan Camat Lubuk Alung Ali Amri, Kaur Bina Ops Satlantas Padangpariaman Iptu Hamzah, Walinagari Balah Hilie Lubuk Alung Syafruddin, Walinagari Singguliang Lubuk Alung Jusri Mansyah, dan Seknag Lubuk Alung Landi Effendi serta Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Taslim.

Jalur jalan ini sudah satu tahun diaspal licin oleh Pemkab Padangpariaman. Sebelumnya, jalan ini rusak parah. Jika hujan penuh lobang dan genangan air. Jika matahari panas menyengat, jalan ini menghasilkan debu yang menyesakkan dada.

Pemuda dan masyarakat sepanjang jalan itu pernah melakukan aksi protes kepada Bupati Padangpariaman dan meminta bupati untuk memperbaiki jalan tersebut.

Dari pantaun di lapangan, pemasangan berlangsung lancar tanpa hambatan dan halangan yang berarti.

Kadis Perhubungan Taslim mengatakan, pemacangan tersebut merupakan perintah dari Bupati Padangpariaman Ali Mukhni dalam rangka menjaga agar jalan yang telah diaspal berumur panjang sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat lebih lama.

Menurut Taslim, Dinas Perhubungan adalah dinas yang bertanggung jawab terhadap kondisi jalan di Kabupaten Padangpariaman.

"Untuk itu, kita hari ini memancang plang dilarang masuk bagi truk pengangkut sirtukil karena truk ini bisa mempercepat kerusakan jalan yang kita kelola," tambahnya.

Jika nanti ada truk yang masih bandel memasuki jalan yang sudah dilarang, kata dia, pihaknya akan melaporkan ke Satlantas Polres Padangpariaman untuk ditindak.

Pihak kepolisian mendukung upaya pelarangan truk sirtukil memasuki jalan Balah Hilie. Iptu Hamzah mengatakan jika plang pelarangan sudah dipasang maka otomatis truk dilarang untuk masuk.

"Namun, untuk menindaknya kita beri waktu 30 hari sebagai sosialisasi kepada pengemudi truk sirtukil," ungkapnya.

Ketika ditanyakan apa sanksi bagi truk yang melanggar pelarangan truk memasuki jalan tersebut, Iptu Hamzah mengatakan akan menindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Tokoh masyarakat Lubuk Alung Sukri Umar apresiasi atas langkah yang dilakukan pemerintah daerah. Meski secara bertahap diawali pemasangan plang, ke depan kata dia, tentu perlu sosialisasi dan diiringi tindakan tegas.

Ia menyadari kebijakan pengamanan jalan di jalur tambang cukup dilematis. Pemerintah dihadapkan pada persoalan yang serba sulit. Satu sisi menyangkut ekonomi rakyat, tapi di sisi lain terkait dengan penyelamatan alam dan sarana prasarana jalan.

“Persoalan seperti ini hanya bisa dilakukan dengan menegakkan aturan, sesuai hukum yang berlaku. Jika tidak dieksekusi dan diantisipasi kita sudah melihat dampak yang terjadi selama ini. Tonase kendaraan tidak sesuai kelas jalan sehingga merusak jalan dan mengganggu kesehatan masyarakat. Eksploitasi galian C di aliran sungai juga tidak terkendali bila tidak dikendalikan oleh pengambil kebijakan” kata dia.

Jika plang larangan sudah dipasang tetapi tidak diiringi langkah tegas sesuai aturan, imbuh Sukri, akan menjadi pertaruhan bagi wibawa pemerintah. Jangan sampai masyarakat menilai ini hanya program sekadar menjawab persoalan tetapi tidak menuntaskan permasalahan. (ASM/OLP)
Ali Mukhni Optimis 3 OPD Padangpariaman Terima Penghargaan Kemenpan RB
Bupati Padangpariaman Ali Mukhni didampingi Sekda Jonpriadi, Kadisdukcapil M. Fadhly dan Kadis PMPTP Hendra Aswara bersama Tim Penilai dari Kemenpan dan LAN RI di Pariaman
Pariaman ----- Bupati Padangpariaman Ali Mukhni optimis penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Padangpariaman mendapatkan penghargaan tingkat nasional. Penilaian tersebut dilaksanakan oleh Tim dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Lembaga Administrasi Negara mulai tanggal 13 hingga 16 Agustus 2018.

Ada tiga OPD yang menjadi objek penilaian yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian dan Rumah Sakit Umum Daerah.

Ketiga OPD ini, kata Ali Mukhni telah mempersiapkan diri dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

"Disdukcapil yang pimpin Pak Fadhly telah menjadi rujukan nasional dan sering raih penghargaan. Layanan DPMPTP juga alami perubahan yang sangat cepat. RSUD kita sudah jauh lebih baik," ujar Bupati Ali Mukhni di Pariaman, Rabu (15/8).

Orang nomor satu di Padangpariaman ini menyakini ketiga OPD tersebut telah berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Adanya ruangan yang nyaman, petugas yang ramah, standar pelayanan yang jelas serta pemanfaatan teknologi informasi yang modern. Apalagi pada Disdukcapil dan DPMPTP dipimpin oleh generasi muda yang miliki semangat berinovasi.

"Dua Kadis kita, anak muda cerdas, sering bikin terobosan dan memimpin puluhan staf dengan sangat baik. Artinya, mereka ingin masyarakat merasakan hadirnya pemerintah dalam pelayanan," terangnya.

Sekretaris Daerah Jonpriadi membenarkan yang disampaikan oleh Bupati Ali Mukhni. Sejak awal pemerintahan Ali Mukhni - Suhatri Bur, ditekankan bahwa tidak ada istilah pejabat di Padangpariaman, yang ada adalah pelayan masyarakat.

"Pak Bupati punya jargon saatnya masyarakat menikmati, artinya utamakan kepentingan masyarakat dan layani dengan sepenuh hati," kata mantan Kepala Bappeda itu.

Sementara Tim Penilai, Martina dari Kemenpan RB mengatakan bahwa ada enam aspek penilaian dan bobot nilainya, yaitu  Kebijakan Pelayanan 30%, Profesionalisme SDM 18%, Sarana Prasarana 15%, Sistim Informasi 15%, Konsultasi dan Pengaduan 15% dan Inovasi 7%.

Tim penilai juga melakukan cek lapangan ketiga OPD tersebut dan mewawancarai masyarakat yang sedang mendapatkan layanan.

"Kita juga akan minta dokumen-dokumen terkait standar layanan dan juga mengevaluasi pelayanan yang ada pada saat ini," ujar Martina.

Kadis PMPTP Hendra Aswara apresiasi dukungan Bupati dan Sekretaris Daerah yang telah memberikan perhatian dan kebijakan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

"Kami kepala OPD, dimotivasi oleh bapak Bupati agar terus berinovasi dalam pelayanan agar masyarakat senang dan berprestasi, sehingga menjadi rujukan tingkat nasional," kata Hendra.

Hal senada diungkapkan Kadisdukcapil M. Fadhly. Fadly berkata bahwa paradigma pelayanan publik saat ini harus modern, dekat dengan masyarakat serta berbasis teknologi.

"Alhamdulillah, melalui layanan yang prima, motto Pak Bupati yaitu saatnya masyarakat menikmati dapat diwujudkan," kata Peraih Citra Pelayanan Prima itu. (Tim)