Mobil AJEP Padangpariaman Sempat Pecah Ban Antar 9 Dokumen Warga
Meski sempat pecah ban mobil di jalan, Hendra Aswara tiba juga menyerahkan langsung IMB kepada Neme di Kp. Bonai, Enam Lingkung, Kamis (19/4).
Pariaman ----- Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman Hendra Aswara turun langsung dalam melaksanakan Program AJEP (Antar Jemput Perizinan).

Hendra bersama stafnya Dedi Aripandi melakukan perjalanan di empat kecamatan: Enam Lingkung, Lubuk Alung, Sintuak Toboh Gadang dan Batang Anai.

Target SK izin yang akan di antar berjumlah sembilan dokumen dengan menggunakan mobil minibus jenis Kijang khusus untuk Program AJEP.

"Alhamdulillah, AJEP kali ini kita turun sekaligus melakukan survei kepuasan masyarakat, sebagaimana arahan dari Bapak Bupati," kata Hendra saat tiba di lokasi pertama di Kampung Bonai, Enam Lingkung, Kamis (19/4).

Penyerahan SK Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan Nama Pemilik bernama Neme (74), suku Sikumbang. SK IMB dengan jenis bangunan Ruko lantai satu. Sampai di lokasi, hanya bertemu salah satu kerabat pemilik.

Menurut Andi---penerima surat SK IMB---di lokasi, Neme, pemilik ruko tersebut sedang berada di Jakarta. Bangunan itu dibuat bagi menantu bersama anak-anaknya. Dengan di antar langsung ke rumah, kata Andi, memberi kemudahan baginya sehingga pihak pemilik tidak lagi sulit menjemput surat tersebut.

Kemudian tim AJEP lanjut ke Pasa Balai, Parit Malintang untuk penyerahan Tanda Dafar Perusahaan (TDP) atas nama Hendra Jefrianto yang memiliki usaha santan kelapa.

Setelah tuntas di Parit Malintang, perjalanan dilanjutkan ke Kecamatan Lubuk Alung untuk penyerahan SIUP dan TDP atas nama Junaidi (42) beralamat di Korong Pasia Laweh dan Riki (32), di Pasar Lubuk Alung.

Junaidi saat menerima dokumennya mengaku senang dan sangat terbantu dengan Program AJEP.

"Kami sangat puas dan senang dengan DPMPTP Padangpariaman. Selain pengurusan transparan, mudah dan cepat, surat pun langsung di antar ke tempat kami. Berharap jajaran DPMPTP beserta pimpinannya juga diberi kemudahan pula dalam bekerja dan prestasi," tutur Junaidi.

Kepala DPMPTP Padangpariaman, Hendra Aswara mengatakan, progam tersebut telah berlangsung sejak Januari 2018 dan berdampak pula peningkatan PAD.

"Target retribusi IMB tahun ini Rp1,5 miliar, saat ini sudah tercapai 70 persen. Kami optimis bisa melebihi target," ujar mantan Kabag Humas itu.

Namun, kata Hendra, untuk menjalani program tersebut bukan tidak ada rintangan yang menghalang. "Saat kami mengantar SK IMB ke sembilan lokasi, sempat mengalami bocor ban. Mengulur waktu beberapa jam. Perjalanan tersebut terus dilanjutkan hingga surat tuntas diantar," pungkasnya. (Tim)
Kelola Informasi Publik, Kominfo Padangpariaman Berbagi Ilmu ke Sungai Penuh
Suasana workshop PPID dan PPID Pembantu yang diikuti oleh OPD terkait. Foto/Handre
Sungai Penuh ----- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Padang Pariaman, Zahirman menjadi pembicara pada acara Workshop Peningkatan Pemahaman PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan PPID Pembantu Pemko Sungai Penuh, di Kota Sungai Penuh, Jambi, Kamis (19/4).

Zahirman mengatakan bahwa selaku Badan Publik, Kominfo wajib memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat karena itu merupakan hak semua warga negara untuk memperolehnya.

Ia menyampaikan betapa pentingnya PPID utama dan PPID pembantu untuk mengetahui jenis informasi yang diatur menurut UU Nomor 14 tahun 2008.

"UU Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mana saja informasi yang wajib disampaikan dan mana yang tidak boleh atau dengan kata lain, dikecualikan," ungkapnya di hadapan peserta workshop oleh para OPD Pemko Sungai Penuh tersebut.

Ia mencontohkan informasi yang dikecualikan seperti data pribadi yang dapat disalahgunakan apabila diketahui oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Zahirman memberikan masukan kepada para peserta untuk mengklasifikasikan mana saja informasi yang dikecualikan dan membuatkan peraturan perundang-undangannya, seperti Peraturan Walikota sebagai bahan pertimbangan untuk tidak memberikannya kepada publik.

Selain itu, ia juga menyarankan kepada PPID Kota Sungai Penuh untuk melayani permintaan informasi masyarakat secara online, seperti yang telah dilaksanakan oleh PPID Padangpariaman dengan portal ppid.padangpariamankab.go.id.

Permintaan Dinas Kominfo Sungai Penuh tersebut dilatarbelakangi dari beberapa penghargaan yang diraih oleh PPID Kabupaten Padangpariaman pada ajang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi (KI) Sumbar.

PPID Padangpariaman sendiri peraih peringkat pertama 2015 tingkat provinsi Sumatera Barat. Kemudian berturut-turut meraih runner up pada 2016 dan 2017.

"Untuk tahun 2018 ini kita menargetkan membawa kembali piala keterbukaan informasi tersebut ke Padangpariaman," kata mantan Kabag Humas Padangpariaman itu.

Staf Ahli Walikota Sungai Penuh Abdul Gafar mengatakan, diadakannya workshop tersebut adalah untuk peningkatan pengetahuan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk mewujudkan pelayanan informasi publik di Sungai Penuh yang berkualias.

"Workshop ini adalah untuk peningkatan pengetahuan PPID Utama dan PPID Pembantu untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualias," kata Abdul yang juga Ketua Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Sungai Penuh masa bakti 2017-2022 ini. (Handre/OLP)
Kembali Beraksi, Residivis Curanmor Dibekuk Polisi di Sungai Geringging
Tersangka dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor. Foto/Nanda Eko Putra
Sungai Geringging ----- Belum lama menghirup udara bebas, seorang residivis kembali diciduk polisi. BS, 37 tahun, warga Sungai Lawai Nagari Kuranji Hulu, Sungai Geringging, Padangpariaman, dibekuk personil gabungan Polsek Sungai Geringging dan Polsek Sungai Limau, Rabu (18/4) di rumahnya. 
       
BS merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor yang sempat mendekam di salah satu Lembaga Permasyarakatan di Jakarta.
       
Ia ditangkap setelah sukses melakukan pencurian sepeda motor berikut dompet berisikan uang ringgit Malaysia dan satu unit telpon seluler.
      
Kapolsek Sungai Geringging, Iptu Dasrul melalui Kanit Reskrim Polsek Sungai Geringging Bripka Okto Veri mengatakan, penangkapan berawal dari kecurigaan petugas kepada BS. Ia yang dikenal sebagai napi kasus curanmor tiba-tiba hilang dan berangkat ke Jakarta tidak lama setelah kejadian pencurian.
     
Selain itu, hasil penyelidikan yang dilakukan, diketahui jika sepeda motor yang raib pernah digunakan oleh tersangka BS. Hal itu kian memperkuat dugaan polisi jika BS adalah pelakunya.
    
"Dan begitu mendapatkan laporan bahwa tersangka sedang berada di rumah, kita langsung amankan," jelasnya.
     
Selain mengamankan tersangka BS, petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor dan 1 buah dompet milik korban. Kini, akibat perbuatannya BS terancam hukuman kurungan 5 tahun penjara.
     
"Dikenakan pasal 362 juncto 363 KUHP ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara," pungkasnya. (Nanda)
Perizinan Padangpariaman Banjir Studi Tiru Daerah Lain
Kadis DPMPTP Hendra Aswara menerima kunjungan studi tiru Sekretaris DPMPTSP Kab. Sijunjung Yuni Elviza beserta rombongan di Ruang Pelayanan, Pariaman, Selasa (17/4)
Pariaman ----- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman sering menerima kunjungan studi tiru daerah lain karena inovasinya. Kali ini dikunjungi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sijunjung, Selasa (17/4).

Empat orang di antaranya Sekretaris DPMPTSP Sijunjung Yuni Elviza, Kabid Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Arif Meigayanto, Kasi Dalak Megawati dan staf Vicky anggara.

Kunjungan terkait berbagi informasi pelayanan perizinan. Sekretaris DPMPSTP Sijunjung Yuni Elviza mengaku datang ke Padangpariaman untuk melihat langsung pelayanan perizinan sesuai amanat Undang-undang nomor 25 tentang Pelayanan Publik.

"Begitu juga dengan inovasi yang telah dilakukan baik inovasi berbasis teknologi informasi maupun inovasi pelayanan langsung kepada masyarakat. Kesan pertama melihat ruang pelayanannya, sejuk, nyaman seperti di hotel dan kadisnya pun masih muda,” kata Elviza mengawali pertemuan.

Ditambahkannya bahwa pelayanan di Padangpariaman sudah lebih baik dengan memakai aplikasi perizinan elektronik yang diberi nama SIMPEL (Sistim Informasi Perizinan Elektronik). Sementara Sijunjung juga telah mengoperasionalkan aplikasi berbasis elektronik.

Terkait sarana sesuai standar pelayanan, ujar Elviza, ada hal yang menarik karena Padangpariaman menyediakan minibar dan kacamata baca untuk masyarakat. Pelayanan untuk berkebutuhan khusus juga tersedia loket dan peralatan seperti kursi roda. Artinya, pelayanan perizinan telah memenuhi harapan masyarakat untuk kenyamanan.

"Kita terima kasih kepada Pak Hendra, karena telah berbagi informasi terkait sarana sesuai saran dan inovasi. Hal menariknya, minibar dan tersedianya kacamata baca di ruang pelayanan," ujarnya.

Kadis DPMPTP Hendra Aswara mengatakan bahwa seluruh administrasi perizinan dilakukan secara online yang diberi nama SIMPEL atau Sistem Perizinan Elektronik. Terdapat 122 perizinan dan 6 non perizinan yang dilayani oleh petugas front office.

Setelah entry data, kata Hendra, berkas dilanjutkan kepada Kepala Bidang Perizinan secara online. Jika telah diverifikasi oleh kepala dinas maka sertifikat izin sudah bisa dicetak oleh back office.

"Setiap sertifikat yang dicetak terdapat barcode, untuk menjamin keaslian dokumen. Tidak ada barcode berarti palsu," katanya.

Sedangkan untuk menampung masukan masyarakat, tambah Hendra, dinasnya sudah memiliki layanan pengaduan masyarakat secara online melalui website www.perizinan.padangpariamankab.go.id, SMS dan Whatsapp 08116607788, email dpmptp.pdprm@gmail.com dan lainnya.

"Setiap pengaduan kita tindaklanjuti hingga tuntas karena juga terkoneksi langsung oleh inspektorat. Penyelesaian pengaduan maksimal 5 lima hari sesuai SOP," kata Kadis termuda di Padangpariaman ini.

Baru-baru ini, tambah Hendra, telah diluncurkan juga aplikasi perizinan berbasis android di mana masyarakat dapat mengetik SIMPEL DPMPTP Padangpariaman di google playstore lalu mengunduhnya.

Dalam aplikasi, masyarakat dapat mendaftar perizinan, tracking dan pengaduan secara online. Jadi masyarakat tidak perlu repot-repot datang ke DPMPTP sehingga dapat mengurangi biaya transportasi.

Saat ini, tambah Hendra, DPMPTP sedang mengikuti lima kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik dari lima lembaga yaitu BKPM RI, Kemenpan dan RB, Ombudsman, Pemprov Sumbar dan Pusat Studi Kebijakan Publik. (Tim)
Bekali Coklit Berbasis Android, KPU Cemaskan 60.000 Warga Padangpariaman Belum Rekam e-KTP
Ketua KPU, Sekda dan Kadis Dukcapil Padangpariaman salam komando sukseskan pencoklitan pemilu pilpres 2019 di Padangpariaman. Foto/Nanda
Paritmalintang ---- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Padangpariaman Zulfahmi menargetkan kegiatan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan presiden (Pilpres) 2019 selesai dalam kurun 10 hari mendatang.

Coklit mulai dilaksanakan pada hari ini, dan berakhir hingga 16 Mei 2018 mendatang itu, dapat mencapai target apabila pantarlih dapat mencoklit 5 rumah setiap harinya. Dengan target harian, dipastikan seluruh rumah yang ada di Padangpariaman tercoklit dalam waktu 10 hari.

"Pencoklitan melibatkan 1.343 orang ini akan mensinkronkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub Sumatera Barat tahun 2015, data agregat kependudukan ke rumah-rumah masyakat," ujarnya di Paritmalintang, Rabu (18/4).

Ia mengatakan, coklit dilakukan tidak hanya pada jam kerja, bisa dilakukan pada malam hari ataupun hari libur atau weekend.

"Kadang ada masyarakat kita bekerja atau berkantor pada siang hari dan tidak berada di rumah sehingga rumahnya kosong. Pantarlih harus menemui, tidak boleh diterka-terka saja. Jika tidak bertemu pada siang hari, bisa didatangi pada malamnya," kata dia.

Menurut Zulfahmi, pemilih pada pemilu 2019 adalah wajib KTP yang telah melakukan perekaman data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Masih tingginya angka masyarakat yang belum merekam data, berpotensi besar untuk tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

"Data wajib KTP yang belum melakukan perekaman data diperkirakan sebanyak 60 ribu orang. Hal tersebut berdampak terhadap tidak diakomodirnya hak pilih. Makanya, pada coklit ini, Pantarlih tetap mencatat pemilih yang belum melakukan perekaman KTP dan mendorong agar melakukan perekaman data," ulasnya.

Dikatakannya, hasil pencoklitan data pemilih akan dijadikan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dan akan dilakukan perbaikan pada tahapan selanjutnya. Dijadwalkan KPU Padangpariaman akan menetapkan DPT pada 21 agustus 2018.

Dalam coklit data pemilih pemilu legislatif dan pilpres 2019, Pantarlih juga dibekali dengan aplikasi berbasis android Coklit Pemilu pada smartphone milik petugas. Aplikasi ini digunakan oleh petugas untuk mengetahui status masyarakat telah melakukan perekaman data KTP Elektronik atau belum. (Nanda)
Kemendikbud Minta Padangpariaman Kaji dan Tetapkan Situs Cagar Budaya
Haryy Widianto dan Wabup Suhatri Bur terlibat diskusi penetapan situs cagar budaya
Padangpariaman ----- Direktorat Jenderal Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Republik Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Haryy Widianto, dorong masyarakat dan pemerintah daerah daftarkan cagar budaya di daerah kepada pemerintah pusat.

Ia mengatakan, cagar budaya di Indonesia masih banyak yang belum terdata. Selain disebabkan keengganan mendaftarkan melalui System Registrasi Nasional Cagar Budaya, hal itu juga disebabkan masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap unsur yang termasuk cagar budaya.

“Jika sudah terdaftar pada System Registrasi Nasional Cagar Budaya, tentu kami di pusat dapat memberikan perhatian, khususnya untuk perawatan cagar budaya di daerah masing-masing,” ujar Dirjen Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman Republik Indonesia Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Haryy Widianto saat menjadi narasumber dalam diskusi Merajut Potensi Membangun Nagari di Padangpariaman, Senin (16/4).

Menurutnya, selama ini masyarakat menafsirkan cagar budaya sebatas bangunan ataupun benda. Padahal, cagar budaya memiliki banyak ragam, seperti struktur cagar budaya, kawasan cagar budaya dan situs cagar budaya.

“Bahkan ada juga masyarakat yang tidak tahu bahwa kawasan tempat dia tinggal adalah kawasan cagar budaya. Padahal sebagai daerah yang kaya peradaban, banyak potensi struktur cagar budaya, kawasan cagar budaya ataupun situs cagar budaya yang dimiliki. Namun belum didaftarkan,” ulasnya.

Ditambahkan Harry, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kajian dan menetapkan status cagar budaya di daerah masing-masing. Undang-Undang yang dikenal dengan UU Cagar Budaya itu masih memberikan 14 kewenangan lain kepada pemerintah daerah.

“Pemerintah daerah bisa membentuk tim untuk mengkaji dan memberikan rekomendasi penetapan cagar budaya. Daerah bisa menetapkan status cagar budaya,” ujarnya.

Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur mengatakan, keberadaan cagar budaya merupakan peluang pengembangan pariwisata di Padangpariaman. Cagar budaya seperti situs, kawasan dan bagunan, akan manjadi daya tarik bagi wisatawan jika dikelola dengan baik.

Ia mengatakan, saat ini tercatat 25 cagar budaya di Padangpariaman telah didaftarkan kepada pemerintah provinsi Sumatera Barat. Diperkirakan jumlah tersebut akan bertambah karena masih ada cagar budaya yang belum terdata di Padangpariaman.

Pelestarian cagar budaya harus dilakukan. Tidak hanya untuk sekadar merawat, namun pelestarian cagar budaya juga memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat.

Dikatakan Suhatri, Pemkab Padangpariaman telah menerbitkan regulasi berupa edaran pelestarian cagar budaya di Padangpariaman. Disamping itu, pelestarian juga ditempuh dengan upaya perawatan dan penambahan infrastruktur cagar budaya yang ada.

“Daerah diberikan kewenangan untuk pengelolaan dan pengembangan cagar budaya. Ini bisa dimanfaatkan untuk mendukung visi dan misi pariwisata Padangpariaman. Yang jelas pengelolaan harus melestarikan cagar budaya yang ada,” kata dia.

Salah satu cagar budaya di Padangpariaman yang banyak ditemui adalah bangunan surau ataupun masjid. Selain memiliki arsitekur unik, umur dan sejarah tentang bangunan surau yang ada juga amat panjang.

“Banyak bangunan surau yang menjadi cagar budaya. Ada yang berumur ratusan tahun, ada bangunan dan arsitekturnya yang unik,” pungkasnya. (Nanda)
Dihibahkan Pemkab, Gedung KPU Kini Dihuni Satreskrim dan Sabhara Polres Pariaman
Wabup Padangpariaman Suhatri Bur gunting pita peresmian kantor baru Reskrim dan Sabara Polres Pariaman. Turut mendampingi Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo dan Asisten Pemko Pariaman Yaminurizal. Foto/Nanda
Pariaman ----- Satuan Reskrim dan Satuan Sabhara Polres Pariaman mulai tempati gedung Parama Satwika Polres Pariaman di Jalan Imambonjol Pariaman persis di samping Mapolres Pariaman, hari ini, Senin (16/4).

Gedung Parama Satwika, merupakan bangunan milik Pemda Padangpariaman yang telah dihibahkan kepada Polres Pariaman. Sebelum berganti nama menjadi Parama Satwika, gedung dulunya merupakan kantor KPU Padangpariaman.

Penamaan Parama Satwika memiliki makna khusus. Menurut Kapolres Pariaman, AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto, penamaan Parama Satwika diambil dari salah satu nama Batalion Akademi Kepolisian angkatan 1998. Pamara Satwika berarti pengutaamaan keadilan dan kejujuran.

“Ini nama salah satu Batalyon di Akademi Kepolisian. Karena arti dan maknya mengandung kebaikan, jujur dan adil, cocok kita namakan gedungnya dengan yang ini,” ujarnya.

Kata dia, gedung baru yang diberikan oleh Pemda Padangpariaman jauh lebih besar dibandingkan ruangan Satuan Reskrim dan Satuan Sabhara dulunya. Selain ruangan bagi personil, gedung Parama Satwika juga memiliki ruangan khusus untuk ibu menyusui dan ruangan bermain balita.

“Di Reskrim ada pelayanan bagi perempuan dan anak makanya perlu fasilitas penunjang yang ramah bagi peremuan dan anak-anak. Tujuan kami tidak lain adalah agar pelayanan kepada masyarakat maksimal dan masyarakatnya pun nyaman,” ulasnya.

Ditambahkan Bagus, selain digunakan oleh Satreskrim dan Sat Sabhara, gedung baru itu juga ditempati oleh tim Cyber Troop Polres Pariaman. Cyber Troop merupakan tim khusus yang dibentuk sebagai penunjang tugas Satgas Nusantara tingkat Polres Pariaman.

Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur mengatakan, penghibahan bangunan milik Pemda Padangpariaman menjadi milik Polres Pariaman merupakan upaya mendukung optimalisasi pelayanan yang dilakukan kepolisian kepada masyarakat.

“Dengan pelayanan yang optimal, maka masyarakat lebih nyaman dan dekat dengan polisi,” kata dia.

Ia mengatakan, proses hibah bangunan dimulai beberapa tahun yang lalu. Gagasan pemanfaatan gedung bekas KPU, awalnya diutarakan mantan Kapolres Pariaman, AKBP Rico Junaldy. Namun berkat kegigihan AKBP Bagus Suropratomo, bangunan itupun bisa dihibahkan dan mulai difungsikan.

Menurut Suhatri, selain gedung Parama Satwika yang telah dihibahkan, sejumlah asset Padangpariaman juga sudah dilakukan tukar guling dengan Pemko Pariaman.

“Beberapa asset milik Padangpariaman ada yang telah ditukargulingkan dengan Pemko Pariaman. namun hal tersebut, kita harapkan dapat difungsikan secara maksimal,” pungkasnya. (Nanda)

Perantau Padangpariaman Minta Ali Mukhni Maju Gubernur Sumbar
Perantau Padangpariaman di Jakarta siap mengantarkan Ali Mukhni raih kemenangan di Pilgub Sumbar mendatang. Foto/Andri
Jakarta ---- Bupati Padangpariaman Ali Mukhni lantik Pengurus Ikatan Keluarga Kecamatan (IKK) VII Koto Jaya Periode 2017-2022. Mahyudin selaku ketua dan puluhan pengurus lainnya, dilantik di Gedung Pertemuan Komplek Perumahan DPR RI Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu lalu (13/4).

Dalam sambutannya Ali Mukhni memuji Paguyuban IKK VII Koto Jaya yang selalu eksis menaungi dan menghimpun perantau asal VII Koto yang saat ini meliputi VII Koto, Padang Sado dan Patamuan.

"Sejak 1970, IKK hadir menjadi organisasi yang menghimpun seluruh warga asal VII Koto. Semoga ke depan semakin eksis dan warga yang berhimpun mendapat manfaat akan keberadaannya," tutur Ali Mukhni.

Ali Mukhni berharap, pengurus saling bekerjasama dan bahu membahu menjalankan program yang telah disepakati dalam musyawarah sebelumnya. Sehingga apa yang dicita citakan oleh seluruh tokoh VII Koto di rantau dan di ranah dapat terealisir.

Selanjutnya Bupati dua periode itu memaparkan program kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan di Kabupaten Padangpariaman kepada para perantau.

Ia berkata, saat ini telah banyak pembangunan yang sudah dan sedang dilaksanakan di Padangpariaman. Ia berharap para perantau berkesempatan pulang dan menyaksikan sendiri pembangunan tersebut.

Ali Mukhni memaparkan pembangunan yang sudah terlaksana seperti Politeknik Pelayaran Sumbar di Tiram sebagai satu dari dua politeknik pelayaran yang ada di Indonesia dan satu satunya di Pulau Sumatera.

MAN Insan Cendekia yang sudah memasuki tahun ketiga. Bidang fasilitas umum seperti Jembatan Campago, Jembatan Lubuak Tano sedang tahap penyelesaian, Asrama Haji kembali akan dilanjutkan pembangunannya, Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City dan Jalan Tol Padangpariaman-Pekanbaru.

Dari sekian banyak pembangunan yang sudah dan sedang berlangsung, Ali Mukhni juga meminta dukungan kepada seluruh masyarakat Padangpariaman: baik yang di kampung maupun di rantau. Dukungan yang dimaksud adalah memudahkan dalam mengizinkan atau melapangkan rencana pembangunan jika ada yang melewati tanah milik mereka.

"Tanpa dukungan itu, mustahil kita dapat membangun Padangpariaman dengan lebih baik," harap Ali Mukhni yang disebut-sebut calon kuat Gubernur Sumbar itu.

Penerima penghargaan Satya Lencana Pembangunan itu juga mengabarkan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) serentak yang telah berjalan dengan baik dan lancar tanpa adanya konflik dan masalah yang berarti mengganggu jalannya Pilwana.

"Hal ini menunjukan masyarakat Padangpariaman telah dewasa dalam berdemokrasi," puji Ali Mukhni.

Ia juga berpesan agar perantau tidak ikut dalam dukung mendukung khususnya proses politik di kampung halaman terutama dalam Pilkada Bupati Padangpariaman dan Walikota Pariaman.

"Siapapun calon seluruhnya harus didukung oleh perantau, kecuali dalam Pilkada Gubernur. Kalau ada calonnya yang berasal dari putra Piaman maka wajib perantau Piaman, mendukung calon tersebut untuk menjadi Gubernur Sumatera Barat," harapnya diiringi tepuk tangan yang hadir.

Hamrizal Olon atas nama perantau VII Koto di Jakarta, meminta Bupati Ali Mukhni bersedia maju menjadi Gubernur Sumatera Barat. Perantau dan Masyarakat VII Koto akan mendukung sepenuhnya. Harapan itu disambut tepuk tangan meriah dari undangan yang hadir.

"Jika bapak Ali Mukhni maju sebagai gubernur, kami akan mendukung sepenuhnya," kata dia.

Turut hadir mendampingi bupati, Kepala Dinas Kominfo Zahirman, Ketua TP PKK Rena Ali Mukhni, Kabag Humas dan Protokol Andri Satria Masri Camat VII Koto Masrimfi Noor, Camat Padang Sago Zaldi Arnas dan Wali Nagari Limpato Sungai Sariak terpilih.

Tampak pula mantan Wakil Bupati Damsuar dan beberapa anggota DPRD Kabupaten Padangpariaman asal pemilihan VII Koto, Padang Sago dan Patamuan, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Dewan Pengurus Daerah dan Cabang PKDP wilayah Jabodetabek, Ikatan Keluarga Perantau (IK) seperti IKLIMKOS, IKSG, dll. (Tim)
Smart City: Menembus Batas Teknologi Menuju Era Kota Pintar
Oleh :Asrul Khairi
(Tenaga Ahli TIK Dinas Kominfo Padangpariaman)
Dalam rentang 15 tahun terakhir 2000 hingga 2015, keberadaan era MDG’s lebih menitik beratkan target negara-negara di dunia pada pembangunan human development. sejauh ini Pemerintahan Indonesia sudah mengklaim berhasil menekan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 0.689 (Sumber Data BPS:2015).

Artinya, jika diambil persentase perbandingan semenjak 1990 hingga 2015 terjadi peningkatan signifikan pertumbuhan IPM sebesar 30.5% dengan sasaran peningkatan harapan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia Indonesia.

Sidang PBB 2 Agustus 2015 silam dihadiri oleh 193 negara anggota, termasuk salah satunya Indonesia. Milenium Development Goal’s (MDG’s) resmi berakhir. Dalam sidang besar negara dunia itu mengangkat isu perubahan platform proposal transforming our world: The 2030 agenda for Sustanable development Goal’s (SDG’s).

Lahirnya SDG’s sebagai produk baru dengan platform baru menuju kota layak huni di tahun 2030 disambut hangat oleh masyarakat dunia, karena sesungguhnya target ini sudah semestinya diwujudkan sesuai dengan kebutuhan manusia modern.

Tingginya angka kesibukan manusia modern mestilah harus beriringan dengan penyediaan layanan interaksi, komunikasi, transportasi dan aspek vital lainnya tersaji dengan akses cepat dan akurat berbasiskan digital.

Perubahan dinamika sosial yang menyeluruh ini menyebabkan pergeseran tatanan penghidupan yang luar biasa--bahwasanya semua serba berpacu dalam waktu yang berdekatan.

Era konvensional perlahan mulai ditinggalkan, masyarakat kekinian hampir tidak memiliki waktu untuk berlama-lamaan menunggu, antrian panjang di loket pengurusan administrasi menjadi letupan-letupan hangat topik utama keluh kesah mereka.

Pada akhirnya pemerintah sebagai nahkoda terdepan, mesti harus segera berbenah menyesuaikan diri untuk mengakomodir pergeseran era ini agar pencapaian target  good governance bisa terwujudkan.

Kompleknya persoalan perkotaan, manajemen kota memiliki peran penting di tengah permasalahan dan tantangan kota saat ini. Konsep Smart City merupakan konsep manajemen kota berbasis teknologi yang sedang diusahakan untuk menjawab tantangan dinamika sosial di atas.

Smart City menjadi salah satu inovasi yang kini sedang gencar-gencarnya dibangun di Indonesia sebagai salah satu langkah solusi modernisasi dan adopsi teknologi ke sektor yang lebih luas. Konsep Smart City sejatinya muncul karena pergeseran dramatis dari jumlah populasi yang ada di daerah perkotaan yang mendorong warga, perencana kota, pelaku bisnis, dan pemerintah untuk melihat sebuah visi baru, kota pintar (Priambada, 2015).

Smart City adalah kota masa depan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek.

Merujuk pada misi tersebut, beberapa kota di Indonesia telah lebih dahulu curi star menerapkan konsep Smart city, seperti kota Bandung, Jakarta, Surabaya.

Bandung Smart City merupakan salah satu program unggulan sang walikota, Ridwan Kamil. Adapun kategori Bandung Smart City yang diusung berdasarkan sepuluh prioritas area (Kamil, 2015) yaitu (1) Government (Smart Government); (2) Education (Smart Education); (3) Transportation (Smart Transportation, Smart Parking); (4) Health (Smart Health);  (5) Energy (Smart Grid/ Smart Energy); (6) Security (Smart Surveillance); (7) Environment (Smart Environment); (8) Community/ Social (Smart Society, Smart Reporting); (9) Finance (Smart Payment), dan (10) Trading (Smart Commerce).

Beberapa Program Bandung Smart City di antaranya adalah Bandung Commad Center, 10.000 Free Wifi Access Point, 300 City Apps pada tahun 2016, Open Government (City Budget Online), Open Communication (Social Media), Open Communication (Government YouTube Channel), Citizen Complaint Online, Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara, School Admission Online, Smart Healthcare Service, Smart Digital Class in 2015, Bandung Creative and SmartHub, Bandung Digital Valley (untuk bisnis start up), Bandung Digital Public Place (Movie Park), Kota Bandung mulai membeli lebih dari 100 area untuk Smart Green Space, Smart and Green Building Law tahun 2015, Smart Parking System tahun 2015, Bandung Smart Card tahun 2016, dan program-program lainnya (Kamil, 2015).

Sekarang tinggal kita di Sumatera Barat untuk merelevansikan target besar perwujudan kota pintar ini sesuai dengan kajian-kajian kebutuhan. Tidak ada kata lain, kita sudah harus mendekatkan teknologi untuk saling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya konektivitas ini harus diawali dengan melahirkan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Kita ambil contoh sederhana sebagai daerah rawan bencana, Sumatera Barat sangat perlu kiranya menyediakan aplikasi tanggap bencana, semacam Smart Rescue yang seketika sebelum, sedang dan sesudah bencana ada semacam aplikasi warning secure yang bisa dengan mudah diakses masyarakat.

Ditambah dengan penyediaan botton panic yang terakses langsung ke titik GPS sehingga ketika terjadi bencana di suatu daerah, lembaga terkait bisa langsung mendapat akses tempat kejadian peristiwa secara aktual.

Namun, sebelum kita bicara banyak tentang penerapan kolaborasi Smart City pada sektor lainya, perlu kita kaji hal-hal yang mendasar, mulai dari kesiapan regulasi, ketersediaan tenaga SDM yang mupuni, rentang infra struktur jaringan yang tersedia, penganggaran yang berpihak ditambah satu lagi pertanyaan besar, sudah siapkah ranah minang menuju era digital?
DPMPTP Padangpariaman Ikuti Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Sumbar 2018
Kadis DPMPTP Hendra Aswara mengekspos profil, standar pelayanan dan inovasi kepada Tim Penilai Kompetisi Pelayanan Prima dan Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi 2018 di Aula Gedung Saiyo Sakato Pariaman, Selasa (11/4)
Pariaman ----- Pemerintah Kabupaten Padangpariaman mengikuti kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat provinsi 2018. Adapun kompetisi tersebut diwakili oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP). Kedatangan Tim penilai kompetisi disambut langsung oleh Bupati Ali Mukhni dan Wakil Bupati Suhatri Bur.
Bupati Ali Mukhni didampingi Wabup Suhatri Bur, Kadis DPMPTP Hnedra Aswara serahkan profil DPMPTP kepada Ketua Tim Penilai Dahnil Aswad di di Ruang Layanan DPMPTP di Pariaman,


“Alhamdulillah, kehadiran Bupati dan Wakil Bupati bentuk komitmen untuk mewujudkan pelayanan prima di Padangpariaman,” kata Bupati Ali Mukhni saat mengawali sambutannya di Ruang Rapat Bupati, Pariaman, Selasa (11/4).

Orang nomor satu di Padangpariaman itu mengatakan DPMPTP dipimpin oleh Kepala dinas yang masih sangat muda, energik dan menguasai teknologi informasi. Pelayanan perizinan mampu menjadi rujukan tingkat Sumbar dan banyak mendapat respon positif dari kalangan pelaku usaha.

“Tadi sama-sama mendengar ekspos Kadis DPMPTP lalu meninjau kantor pelayanan. Kami optimis DPMPTP menjadi yang terbaik dalam penilaian kompetisi pelayanan prima dan inovasi pelayanan publik tingkat provinsi 2018,” kata Bupati yang digadang-gadang sebagai calon gubernur periode 2021-2026 itu.

Adapun tim penilai yang hadir antara lain Dahnil Aswad (YLKI Sumbar) beserta anggota Sawir Pribadi (Pers), Ria Ariany (UNAND), Zikri Alhadi dan Pejabat Biro Organisasi.

Ketua Tim Dahnil Aswad mengatakan penilaian kompetisi terdiri dari kriteria penilaian antara lain: pertama, profil unit kerja pelayanan publik yang meliputi visi dan misi, motto, maklumat/janji layanan, standar operasional prosedur (SOP), sistem pengelolaan pengaduan masyarakat, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat (SKM) dan standar pelayanan.

Kedua, sumber daya manusia (SDM) UKPP yang terdiri dari data personil UKPP, pedoman sikap dan perilaku pegawai, upaya peningkatan disiplin pegawai dan upaya peningkatan kompetensi serta keterampilan pegawai.

Ketiga, sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini dan sarana dan prasarana yang belum dimiliki. Keempat, inovasi pelayanan publik terdiri sekilas inovasi terkait tata kelola pelayanan. Inovasi terkait teknologi dan komunikasi, inovasi terkait perbaikan kesejahteraan sosial dan inovasi terkait pelayanan langsung kepada masyarakat.

“Tadi Kadis PMPTP sudah memaparkan dengan sangat baik dan sesuai dengan faktanya. Tapi nilainya masih rahasia, nanti tim akan menentukan secara paripurna,” ujar Dahnil.

Tim penilai Ria Ariany dari UNAND), mengaku ekspos Kepala DPMPTP sangat bagus dan terlihat kepemimpinan sebagai kepala dinas yang mumpuni dan mampu merangkul seluruh staf dalam mewujudkan visi dan misinya.

“Pelayanan perizinan sangat luar biasa. Saya apresiasi Bapak Bupati yang menempatkan personel yang mampu berinovasi dan merubah mindset pelayanan,” ujarnya.

Sedangkan Sawir Pribadi, anggota tim penilai, juga apresiasi pelayanan perizinan berbasis teknologi informasi. Ia berharap seluruh staf di DPMPTP juga menguasai teknologi untuk memudahkan pelayanan. Komitmen bupati dan wakil bupati, kata dia, patut diacungi jempol dalam memacu kinerja kepala dinas.

“Saya harap bukan kadisnya saja yang menguasai teknologi informasi, juga seluruh para staf,” ucap Sawir Pribadi.

Sementara Kadis PMPTP Hendra Aswara mengatakan bahwa saat ini pelayanan perizinan sudah modern, singkat dan online. Bangunan dan ruangan didesain seperti hotel berbintang, full AC dan petugas ramah sesuai standar pelayanan.

Ada hal yang unik dan menarik di DPMPTP yang berhasil mencuri perhatian tim penilai. Seperti minibar di mana tamu dapat makan dan minum kopi, teh, cokelat dan makanan ringan. Kemudiaan ada kacamata baca sebanyak tiga buah yaitu -1, -1/2 dan -3/4.

Untuk layanan berkebutuhan khusus, DPMPTP menyediakan jalur khusus dan petugas khusus untuk tamu difabel, manula, ibu menyusui dan ibu hamil. Fasilitas kursi roda dapat digunakan setiap saat bagi yang membutuhkan.

“DPMPTP ramah kepada difabel. Ada petugas yang memandu untuk tamu difabel dan di loket khusus,” ujar jebolan STPDN Angkatan XI itu.

Untuk layanan pengaduan, tambah Hendra, telah disediakan kotak pengaduan, nomor telpon dan faximile (0751) 478539, Whatsapp 08116607788, email dpmptp.pdprm@gmail.com dan website perizinan.padangpariamankab.go.id.

“Layanan aduan melalui website terkoneksi langsung dengan inspektorat. Saya kira kami yang pertama melakukannya,” ujar peraih Peringkat Pertama Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2015 itu.

Berbagai Inovasi yang dilakukan DPMPTP sejak setahun terkahir juga sangat dirasakan oleh masyarakat. Pertama, Pelayan Sejati (Sehari Jadi Gratis). Kedua Pelayan Pintar (Pelayanan Tanpa Pungutan Liar). Ketiga AJEP PAPA (Antar Jemput Perizinan dan Aplikasi Perizinan berbasis Android).

“Jadi DPMPTP sudah ada di Google Playstore. Ketik SIMPEL DPMPTP Padangpariaman, instal lalu gunakan untuk pendaftaran online dan tracking. Inovasi ini yang pertama di Sumbar, belum ada di daerah lain” ujar kepala dinas termuda di Sumbar itu. (Tim)
Helmi: Pernikahan Dini Rentan KDRT dan Perceraian
Kepala Kemenag Padangpariaman Dr. H. Helmi berikan materi tentang rentannya pernikahan dini menjadi korban KDRT yang berujung perceraian. Foto. Mudawar
Pariaman - Di antara akibat dari perkawianan di bawah umur (dini) adalah pelaku rentan terhadap KDRT dan perceraian.

Hal tersebut terungkap pada sosialisasi pencegahan kawin anak dan penguatan keluarga muda yang diselenggarakan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimais) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Padangpariaman di Pariaman, Selasa (10/4).

Kakankemenag Padangpariaman Helmi menyampaikan, pembangunan dan ketahanan keluarga menuju keluarga sakinah bisa terwujud apabila calon pengantin telah memiliki kesiapan. Baik dari segi materi maupun mental.

"Kesiapan materi dan mental ini tentunya dimiliki oleh mereka yang sudah mapan dari segi umur maupun pekerjaan," tutur Helmi.

Kemampuan tersebut, kata dia, jarang dimiliki oleh mereka yang masih di bawah umur. Sehingga keluarga yang bahagia dan sejahtera serta langgeng sulit terwujud dalam perkawinan di bawah umur.

"Membangun keluarga yang kokoh akan sulit terwujud apabila calon pengantin belum memiliki kesiapan materi dan mental. Salah satu dari indikator adalah calon pengantin telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan," kata dia.

Kasi Bimas Islam Kankemenag Padangpariaman, Epi Mayardi mengatakan, menentukan batas umur dalam melangsungkan perkawinan salah satu faktor penting. Hal itu dimaksudkan agar perkawinan yang dilaksanakan dapat menciptakan keluarga yang sejahtera, bahagia, sehat dan kekal.

"Pada dasarnya kematangan jiwa dan fisik seseorang sangat besar artinya untuk memasuki gerbang rumah tangga. Karena perkawinan di usia muda sering kali menimbulkan masalah di belakang hari, bahkan tidak sedikit yang berantakan di tengah jalan," terangnya.

Sosialisasi tersebut diikuti oleh seluruh Kepala KUA dan Penyuluh Agama Fungsional se-Kabupaten Padangpariaman. Hadir empat narasumber yang terdiri dari Kabid Urais dan Binsyar Kanwil Kemenag Sumbar, Syamsuir, Helmi, Kasi Kesga Gizi Dinkes Padangpariaman, Eva Trisma Murni, dan tokoh adat Padangpariama, MZ Datuak Bungsu. (Mudawar)
Ali Mukhni Tetapkan Tanggal Pelaksanaan Porprov Berikut 33 Veneu

Pariaman ----- Bupati Padangpariaman Ali Mukhni telah menetapkan tanggal pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (PORPROV) Sumatera Barat ke-15 di Padangpariaman dari tanggal 16 hingga 25 November 2018.

Ketetapan tanggal pelaksanaan PORPROV ke-15 tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Jonpriadi kepada peserta rapat persiapan pelaksanaan PORPROV, Jumat (06/4) lalu di Paritmalintang.

Rapat persiapan pelaksanaan PORPROV ke-15 dihadiri segenap panitia POPRPROV yang juga pejabat di lingkungan Pemkab Padangpariaman, ketua dan sekretaris KONI Kabupaten Padangpariaman dan Wakapolres Padangpariaman.

Menurut Sekda, penyesuaian tanggal PORPROV menyesuaikan kalender akademik sekolah. Baik SD, SMP maupun SMA. Dipilih dengan tidak menganggu kalender akademik.

"Bupati tidak ingin menganggu kalender akademik sekolah, untuk itu dipilih tanggal setelah jadwal ujian sekolah berakhir atau bertepatan dengan libur sekolah," jelas sekda.

Selain tanggal pelaksanaan juga ditetapkan lokasi pembukaan dan penutupan, yaitu GOR Sungai Sariak di Kecamatan VII Koto.

Pemilihan GOR Sungai Sariak sendiri setelah melewati banyak pertimbangan dan melihat kesiapan dari Main Stadium Sikabu Lubuk Alung.

"Setelah melihat kesiapan pembangunan Main Stadium, kami menilai Main Stadium milik Pemerintah Provinsi Sumbar itu belum bisa dimanfaatkan untuk acara pembukaan dan penutupan PORPROV ke-15," kata Sekda yang juga Ketua Pelaksana PORPROV ke-15 itu.

Sementara, kesiapan veneu (lokasi/gedung/tempat) pertandingan cabang olahraga berdasarkan laporan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Jon Kenedi, sudah mencapai 90%.

"Dari 34 cabang olahraga yang dipertandingkan, tinggal atletik yang belum dapat dipastikan lokasinya," kata Jon Kenedi.

Kendati demikian, Sekda Jonpriadi kembali menjelaskan bahwa untuk atletik sedang disiapkan Lapangan Pacuan Kuda Duku Banyak sebagai alternatif pertama veneu etaletik.

"Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sedang mengkaji lapangan Duku Banyak tersebut untuk disiapkan sebagai veneu atletik," sebut Jonpriadi.

Selain veneu atletik, media center dan lokasi bazaar juga belum mendapat kepastian. Namun beberapa alternatif sudah diapungkan untuk ditinjau untuk memastikan lokasi yang sesuai. Sementara itu Sekretariat PORPROV sendiri berada di Kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahrga di Parit Malintang Kecamatan Enam Lingkung.

Berikut data Veneu PORPROV di Padangpariaman hasil kesepakatan rapat tersebut:

1. Angkat Berat, Angkat Besi: Hall SMA Negeri V Koto Kampung Dalam
2. Aero Sport: Bukit Putuih, Kecamatan Batang Anai
3. Balap Sepeda: IKK-Sicincin-Koto Mambang-Padang Sago-Jati-Limau Puruik-V Koto Kampung Dalam-Kota Pariaman-Pauh Kambar-Lubuk Alung-Parit Malintang-IKK (jarak 120 Km).
4. Bola Basket: Lapangan Bola Basket PLN Tapakis Kecamatan Ulakan Tapakis
5. Bola Volly (Indoor dan Pasir): Kompleks Kantor Disparpora, Kecamatan Enam Lingkung.
6. Bridge: Anai Resort, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam
7. Bulu Tangkis: Hall Padang Baru Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung.
8. Balap Motor: IKK Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung.
9. Billiard: Anai Resort Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.
10. Catur: INS Kayu Tanam, Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.
11. Dayung: Muara Anai, Kecamatan Batang Anai.
12. Gulat: SMA Negeri 2 Batang Anai.
13. Judo: Hall Sarita, Kecamatan Sungai Geringging.
14. Karate: GOR Rajo Bujang Karan Aur, Kota Pariaman.
15. Kricket: Lapangan Bola Padang Sago
16. Kempo: Hall PLN Batang Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis.
17. Menembak: IKK Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung dan MAPOLRES Padang Pariaman, Kecamatan Enam Lingkung.
18. Muathai: Terminal Angkutan Perdesaan Pasar Sungai Limau Kecamatan Sungai Limau.
19. Pencak Silat: Aula SUPM Negeri, Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
20. Panahan: Lapangan Bola Kaki Basuang, Kecamatan V Koto Kampung Dalam.
21. Panjat Tabing: Kompleks Kantor Disparpora, Kecamatan Enam Lingkung.
22. Renang: Kolam Renang Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung.
23. Sepak Takraw: SMP Negeri 1 V Koto Timur
24. Senam: Super Hall Tapakis Palak Atok, Kecamatan Lubuk Alung.
25. Sepak Bola: GOR Sungai Sariak Kecamatan VII Koto, Lapangan PERSIS Sungai Sariak Kecamatan VII Koto, Lapangan Manunggal Pauh Kambar Kecamatan Nan Sabaris, Lapangan Pasar Kampung Dalam Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Lapangan Puabu Sicincin Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung.
Futsal: Lapangan Futsal TMC Kota Pariaman.
26. Sepatu Roda: TK Model Limpato Kecamatan VII Koto.
27. Soft Tenis: Lapangan Tenis INS Kayu Tanam Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.
28. Taekwondo: Hall Kantor Disparpora, Kecamatan Enam Lingkung.
29. Tarung Drajat: GOR Nagari Sungai Asam, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung.
30. Tenis Lapangan: Lapangan Tenis Karan Aur Kota Pariaman.
31. Tenis Meja: Lapangan Futsal Sikabu Kecamatan Lubuk Alung.
32. Tinju: Pasar Nagari Pakandangan Kecamatan Enam Lingkung.
33. Wushu: GOR Rajo Bujang Karan Aur, Kota Pariaman. (Tim)
Inovasi Disdukcapil dan Perizinan Padangpariaman Akan Dinilai Kemenpan RB
Deputi Pelayanan Publik Kemenpan dan RB Prof. Dr. Diah Natalisa bersama Kadis Dukcapil M. Fadhly, Kadis PMPTP Hendra Aswara pada acara pembukaan pembukaan Workshop dan Coaching Clinic Pembekalan Evaluasi Pelayanan Publik 2018 di Aula Kantor Walikota Batam, Rabu (4/4).
Batam ----- Kementerian Pendayaagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi mengadakan evaluasi penyelengaraan pelayanan publik di daerah.

Sebanyak 206 kabupaten dan kota ditetapkan sebagai lokasi evaluasi pelayanan publik pada unit kerja antara lain Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

Hal tersebut disampaikan Deputi Pelayanan Publik Diah Natalisa pada pembukaan Workshop dan Coaching Clinic Pembekalan Evaluasi Pelayanan Publik 2018 di Aula Kantor Walikota Batam, Rabu (4/4).

"Workshop kita laksanakan selama dua hari agar masing-masing pimpinan unit kerja mengetahui apa saja yang akan dinilai," kata Diah Natalisa.

Ditambahkannya bahwa materi workshop terdiri dari Paparan Kebijakan Pelayanan Publik, Paparan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Paparan Standar Pelayanan, Paparan SIPP, Paparan Pengelolaan Pengaduan dan Paparan Inovasi.

"Pada kesempatan workshop ini kita juga melakukan kunjungan ke Mall Pelayanan Publik Kota Batam agar daerah termotivasi membentuknya untuk memudahkan masyarakat," sambung Diah.

Sementara untuk Kabupaten Padangpariaman dihadiri oleh Kadis Dukcapil M. Fadhly, Kadis PMPTP Hendra Aswara, Direktur RSUD Parit Malintang Lismawati dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Fauziani Refdiani.

Kadis Dukcapil M. Fadhly mengatakan bahwa unit kerja bersiap untuk penilaian yang dilakukan oleh Kemenpan. Dia mengaku ditargetkan oleh Bupati Padangpariaman untuk mendapatkan nilai A pada tahun ini.

"Kita baru pertama kali dinilai oleh Kemenpan pada tahun ini. Sesuai arahan Bapak Bupati, kita lengkapi standar pelayanan yang telah ditetapkan. Semoga bisa mendapat hasil yang terbaik," kata jebolan STPDN Angkatan VI itu.

Dikatakannya bahwa dinasnya telah memiliki standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, fasilitas untuk disabilitas, ruang laktasi, ruang tunggu yang nyaman full AC, toilet khusus, media informasi melalui website, Facebook, pamplet, dll. Juga seragam khusus bagi petugas, survey IKM dan tentunya telah mendapat penghargaan dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten.

"Alhamdulillah, kita ada inovasi pelayanan yaitu Pedang Saber, Kadoku dan Alpa Beta. Semuanya akan kita lampirkan dalam formulir penilaian," ujar Peraih Penghargaan Citra Pelayanan Prima Sumbar itu.

Sedangkan Kadis PMPTP Hendra Aswara juga bersiap menghadapi penilaian terhadap penyelenggaraan pelayanan, khususnya bidang perizinan.

Di antara inovasinya adalah pelimpahan wewenang, standar operasional prosedure, ruang front office yang nyaman, ruang tunggu, ruang laktasi, petugas pengaduan dan fasilitas disabilitas.

Untuk media informasi melalui website www.perizinan. padangpariamankab.go.id, pamplet, media sosial dan lainnya.

Adapun inovasi, tambah Hendra, telah diluncurkan program Antar Jemput Perizinan (AJEP), kerja sama dengan PT. Pos dan aplikasi berbasis android.

"Untuk aplikasi perizinan berbasis android adalah yang pertama di Sumbar. Semoga kolaborasi Disdukcapil, DPMPTP dan RSUD kita dapat meraih hasil yang membanggakan," ujar alumni STPDN angkatan XI itu. (Tim)
Pilwana Padangpariaman: Jendri Menang di Nagari Sikucur Timur
Calon Walinagari Sikucur Timur Jendri unggul di Pilwana. Foto/Mudawar
Padangpariaman ---- Calon Walinagari Sikucur Timur periode 2018-2024, Jendri, berhasil unggul pada Pemilihan Walinagari (Pilwana) serentak yang digelar oleh Pemerintah Kabupaten Padangpariaman, Rabu (4/4) lalu.

Berdasarkan pantauan di lapangan, putra Durian Gaduang dengan Nomor Urut 5 tersebut berhasil meraih 464 suara dari 1.648 suara sah di delapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada Nagari Sikucur Timur.

Mantan Wali Korong Koto Hilalang Utara itu unggul mutlak pada dua TPS yakni TPS 5 dan TPS 6. Di TPS 5 Durian Gaduang, Jendri mendapat 158 suara sah sedangkan di TPS 6 Simpang III Pangguang, ia unggul dengan 154 suara.

"Dari 1.648 suara sah, kita berhasil meraih 464 suara," ungkap Jendri di Sikucur Timur, Kamis (5/4).

Hasil lengkap rekapitulasi Pilwana Sikucur Timur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam adalah, Jendri memperoleh 464 suara, disusul urutan kedua Mardanis sebanyak 363 suara. Kemudian Naimi 355 dan Sudirman 224 serta Asril 62 suara.

Terpisah, Ketua Tim Pemenangan Jendri, Sudirman Wk. Datuak Sinaro Panjang mengatakan, proses pemilihan Walinagari Sikucur Timur berlansung aman, tertib dan lancar tanpa ada indikasi pelanggaran dan gangguan teknis lainnya.

"Kamanakan kami Jendri dengan nomor urut 5 berhasil meraih 28 persen dari suara sah," ungkap ninik mamak Koto Hilalang tersebut. (Mudawar)
Seorang Pria Pengangguran Cabuli 34 Bocah di Sungai Limau
Tersangka saat diamankan di Mapolsek Sungai Limau. Foto/Nanda
Padangpariaman ----- 34 orang anak diduga menjadi korban pencabulan sesama jenis (sodomi) di Nagari Lohong, Kecamatan Sungai Limau, Padangpariaman.

Perbuatan bejat itu diduga dilakukan oleh tersangka R, 20 tahun. Tersangka yang berstatus pengangguran itu, tidak lain adalah tetangga anak-anak yang jadi korban kejahatan predator anak itu.

Kapolres Pariaman, AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto menjelaskan, tersangka pertama diamankan oleh orangtua korban bersama masyarakat pada Rabu (4/4) sore. Ia diamankan setelah menerima keterangan salah seorang saksi yang melihat korban diajak ke dalam rumah tersangka.

Usai diamankan di rumahnya, orang tua korban dan warga menyerahkan tersangka ke kantor Polsek Sungai Limau.

"Masyarakat mengantarkan pelaku ke Polsek Sungai Limau atas dugaan perbuatan itu. Selanjutnya kasus tersebut telah ditangani penyidik," jelasnya.

Menurut AKBP Bagus, pihaknya saat ini masih menjalani pemeriksaan terhadap tersangka, korban dan saksi-saksi. Dari intrograsi, tersangka mengakui jika perbuatan cabul sesama jenis ia lakukan sejak tahun 2012 silam.

"Pengakuannya sudah sejak tahun 2012 silam," ujarnya.

Ditambahkannya, selain memeriksa saksi, korban dan tersangka, penyidik juga akan meminta dilakukannya visum terhadap korban.

"Kita minta dilakukan visum. Dalam perkara seperti ini, visum sangat diperlukan," pungkasnya. (Nanda)
Pilwana Serentak 2018: Warga Keluhkan Tak Bisa Memilih Karena DPT
Ketua Tim 11 Yutiardi Rivai pantau sejumlah TPS Pilwana Padangpariaman 2018
Gadur ----- Pemerintah Kabupaten Padangpariaman monitoring pelaksanaan pemilihan walinagari serentak Padangpariaman tahun 2018, Rabu (4/4).

17 tim yang melibatkan jajaran SOPD dan wartawan, disebar untuk memastikan kelancaran tahapan pemungutan dan penghitungan suara di 74 nagari.

Ketua tim 11 monitoring Pilwana serentak 2018, Yutiardy Rivai mengatakan, tahapan pemungutan dan penghitungan suara pilwana serentak 2018 berjalan dengan aman dan lancar. Hampir tidak ada permasalahan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara.

Menurut dia, dari pengecekan yang dilakukan, validasi data pemilih dikeluhkan oleh masyarakat. Keluhan tersebut, hampir merata disampaikan masyarakat saat dilakukannya pencegakan di lapangan.

"Banyak masyarakat yang memiliki KTP dan KK sesuai nagari yang menyelenggarakan pilwana, namun tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT). Ada yang protes tidak dapat menggunakan hak pilih," jelasnya.

Ditambahkannya, masukan dari masyarakat itu, akan disampaikan sebagai bahan evaluasi panitia untuk perbaikan sistim data pemilih pada pilwana serentak periode berikutnya.

"Hasil monitoring ini akan kami sampaikan kepada panitia. Ini akan menjadi bahan pertimbangan untuk bahan evaluasi," pungkasnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak masyarakat menerima dan mendukung walinagari terpilih dalam pilwana serentak 2018. (Nanda)
Keren! DPMPTP Padangpariaman Launching Pelayanan Berbasis Android
Kepala DPMPTP Hendra Aswara (kanan) didampingi Staf TI Indra melakukan soft launching pelayana  perizinan online berbasis android di kantornya di Pariaman, Selasa (3/4).
Pariaman ----- Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman siapkan pelayanan perizinan online berbasis aplikasi android. Inovasi baru ini sebagai komitmen Bupati Padangpariaman menuju smart city khususnya dalam kemudahan berusaha.

Kepala DPMPTP Hendra Aswara menjelaskan bahwa dalam pelayanan perizinan melalui aplikasi android ini, pelaku usaha atau warga cukup mengunduh pelayanan di Google Playstore dengan mengetik SIMPEL DPMPTP Padangpariaman.

Setelah diunduh, terdapat tiga menu yaitu KBLI, Scan QR Code, Tracking dan Layanan Perizinan Online serta terkoneksi dengan website www.perizinan.padangpariamankab. go.id.

"Sesuai arahan bapak Bupati, Kami diminta membuat terobosan dalam perizinan untuk memudahkan masyarakat," kata Hendra saat soft launching aplikasi tersebut di ruang pelayanan DPMPTP di Pariaman, Selasa (3/4).

Dikatakannya bahwa alasan penggunaan aplikasi berbasis android sendiri berawal dari asumsi bahwa saat ini teknologi IT sudah begitu melekat di tengah masyarakat. Sekarang ini, kata dia, seluruh pengusaha rata-rata sudah menggunakan gawai android.

"Nah, SIMPEL juga ditujukan untuk kemudahan mengakses proses perizinan. Jadi para investor cukup mendownload selanjutnya mereka bisa mengakses langsung," kata jebolan STPDN Angkatan XI itu.

Para pelaku usaha juga bisa langsung melakukan pengecekan (tracking) terhadap proses yang sedang dilalui dari pengurusan perizinan yang dilakukan.

 "Dengan begitu, pengusaha tidak perlu antre dan repot-repot lagi datang ke kantor kami. Cukup lewat HP saja, bisa mengetahui sampai di mana proses perizinan yang mereka urus. Jika sudah siap mereka tinggal ambil," kata Hendra didampingi staf TI Indra.

Melalui pelayanan berbasis aplikasi android,  Hendra berharap bisa lebih mempermudah dan mempercepat pelayanan bagi masyarakat yang akan mengurus berbagai administrasi perizinan yang diperlukan.

"Tujuan utamanya untuk mempercepat pelayanan. Kalau bisa dipercepat, mengapa diperlambat," kata Kadis termuda di Sumbar itu.

Dalam penerapan pelayanan melalui aplikasi android, menurut Hendra, DPMPTP telah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu menguasai teknologi informasi (IT).

"Untuk SDM sendiri, kita punya programmer handal untuk penerapan aplikasi berbasis android," ujar mantan Kabag Humas ini.

Selain itu, Hendra juga berencana mengembangkan tanda tangan elektronik yang tujuannya untuk memberikan kemudahan kepada seluruh investor dan percepatan proses perizinan.

"Jadi, jika Kepala DPMPTP sedang pergi dinas luar kota, warga tidak perlu risau proses pengurusan izin akan menjadi lama karena harus menunggu pejabat terkait kembali bertugas. Karena setiap berkas yang masuk akan langsung bisa ditandatangani melalui aplikasi tandatangan elektronik. Jadi semakin mudah dan cepat,"  kata mantan Ajudan Bupati ini. (Tim)
Jemput Bola, AJEP Padangpariaman Tingkatkan Kesadaran Warga Urus Perizinan
 Koordinator Tim AJEP Arbetita serahkan izin PAUD di Koto Bangko, Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kec. Sungai Geringging, Selasa (27/3). Foto/dok/DPMPTP/istimewa
Pariaman ----- Layanan antar jemput perizinan (AJEP) merupakan inovasi Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padangpariaman Hendra Aswara mendapat apresiasi warga.

AJEP yang diluncurkan sejak Januari sampai akhir Maret 2018, sudah 62 warga Padangpariaman maupun perusahaan swasta menggunakan layanan AJEP.

Koordinator AJEP, Arbetita, mengatakan bahwa masyarakat maupun perusahaan amat terbantu dengan kehadiran AJEP karena menghemat biaya dan waktu.

Selain menghemat uang dan waktu, layanan AJEP juga dinilai memberi stigma kepada masyarakat bahwa perizinan di Padangpariaman telah melakukan reformasi birokrasi sebagaimana yang diharapkan rakyat selama ini.

"Rata-rata masyarakat mengeluarkan ongkos Rp50 ribu untuk datang ke kantor. Belum lagi guru PAUD yang harus meninggalkan kelas untuk mengurus perizinan," ujar Arbetita usai menyerahkan Sertipikat Izin PAUD Koto Bangko, Sungai Geringging, Selasa (27/3).

Kepala DPMPTP Hendra Aswara mengatakan adanya peningkatan pengurusan perizinan sejak AJEP diluncurkan dua bulan lalu.

Hendra berkata, saat ini total AJEP sudah bisa melayani 10 izin seperti SIUP, TDP, IUJK, SIP, TDG, PIRT, IMB, IUI, Izin Prinsip dan TDUP. Berbeda dengan awal beroperasi di mana baru bisa melayani 6 jenis izin. Ke depan, layanan AJEP disiapkan untuk melayani 60 perizinan.

"Animo masyarakat maupun pengusaha sangat tinggi menggunakan AJEP. Bahkan Izin PAUD dan TDUP sudah kita lakukan. Artinya, masyarakat menikmati adanya AJEP, cukup tunggu di tempat, izin diambil dan di antar kan pula," kata Jebolan STPDN ini.

AJEP, tambah Hendra, juga berkontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terbukti semakin banyaknya masyarakat yang mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Target PAD 2018 sebesar Rp1,5 miliar telah tercapai 30%.

"Kita optimis target retribusi IMB akan tercapai hingga akhir tahun. Bahkan bisa saja melebihi target. Per Maret ini, kita telah dapatkan sebesar Rp650 juta," kata pria yang pernah menjabat Kabag Humas itu. (Tim)
Selain Merendam Ratusan Rumah, Ternak Warga Ikut Hanyut Akibat Banijir Kampung Dalam
Terlihat warga memantau luapan banjir hingga senja hari. Foto/istimewa/Herry Kurniawan
Campago ---- Akibat intensitas hujan yang tinggi sejak siang hingga malam, dua nagari yakni Nagari Campago dan Campango Selatan di Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Padangpariaman terendam banjir, Senin (26/3) sore.

Hujan yang intens dengan curah lebat tersebut membuat Sungai Batang Nareh di daerah itu meluap hingga ke pemukiman warga. Selain merendam rumah warga--tingginya air yang mencapai setinggi dada orang dewasa ini--membuat jalan di daerah itu lumpuh total.


Menurut Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto, banjir di Kampung Dalam merendam ratusan rumah, fasilitas umum dan hanyutnya hewan ternak milik warga, seperti sapi, kerbau, tambak ikan, dll.

"Ada 290 orang yang dievakuasi tim SAR Padangpariaman. Ada ke rumah sanak familinya, ke surau dan beberapa warga ada yang menolak untuk dievakuasi. Puluhan ekor ternak dan ikan juga ikut terbawa arus banjir," jelas Kapolres Pariaman.

Menurutnya, hingga pagi ini, Selasa (27/3), sebagian warga korban banjir berangsur kembali ke rumah masing-masing, setelah genangan air mulai surut.

"Mulai surut pukul 21.30 WIB, beberapa sudah ada yang mulai kembali ke rumah masing-masing," pungkasnya.

Sementara dari pantauan wartawan di lapangan Senin, hujan lebat melanda Nagari Sikucua Barat, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, cemaskan warga sekitar karena luapan air sungai terus meninggi.

Hujan dari siang hingga sore itu, membuat dua aliran sungai yang ada di daerah setempat melimpah. Kiri kanan aliran sungai, merupakan sawah produktif milik warga.

Dampak dari luapan air nyata mengancam panen warga karena tanaman padi mereka terendam banjir. Banjir juga menyebabkan satu jembatan penghubung antarnagari putus.

Hingga berita ini diturunkan, Pihak Pemkab Padangpariaman belum merinci total kerugian akibat banjir tersebut. (Nanda/Doni)
HNSI Padangpariaman Ingin Modernisasi Alat Tangkap Ikan Nelayan
Ketua HNSI Padangpariaman H Faisal Arifin
Sungai Limau ----- Munas ini akan melaksanakan 3 agenda. Pertama, memilih ketua umum dan pengurus baru, kedua melaksanakan evaluasi kinerja kepengurusan Ketua DPP HNSI Mayjend (Purn) Yusuf Solichin dan ketiga mengeluarkan rekomendasi utama yang akan menjadi agenda DPP HNSI periode 2018-2022.

"Sehingga dalam rangka menyusun agenda besar DPP HNSI, HNSI Kabupaten Padangpariaman akan mengususng misi “Moderinisasi Alat bantu Penangkapan Ikan,” kata Ketua HNSI Padangpariaman Faisal Ariffin didampingi Ketua Harian Try Syuriadi dan Sekretris Anton Wira Tanjung, Sabtu (24/3) di Pariaman. 

Pada masa sekarang, kata Faisal, perubahan-perubahan secara cepat dan mendasar seringkali diperlukan bukan sekedar hanya untuk tetap dalam keadaan break even, namun program dan kegiatan yang dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah imbuh Faisal, harus mencari cara yang lebih tepat dan cepat untuk melakukan perbaikaan proses peningkatan produksi perikanan terutama dalam meningakatan efisiensi dalam proses produksi. Pemerintah harus mencari terobosan-terobosan baru yang mendasar, tidak hanya sekadar perubahan-perubahan kecil-kecilan.

"Seperti bantuan alat tangkap jaring, mesin tempel/robin, dll. Tapi perubahan besar dan yang perlu dilakukan agar perkembangan teknologi memberikan dampak terhadap perbandingan biaya yang dikeluarkan nelayan dengan hasil tangkapan ikan dapat menguntungkan," tutur Ketua DPRD Padangpariaman itu.

Untuk menjawab hal tersebut, moderinisasi alat bantu penangkapan ikan, jelas keponakan Anas Malik itu, sangat mutlak untuk dilaksanakan.

"Jangan biarkan lagi nelayan kita pergi ke laut untuk mencari ikan tetapi nelayan harus jelas di mana dan berapa jumlah ikan yang akan ditangkap. Bagaimana caranya, nelayan harus diberikanan alat-alat yang dapat mendeteksi arah ruaya ikan dan area fishing ground sehingga nelayan tidak lagi pergi berputar-putar di tengah laut dan hanya mengandalkan insting serta hasil tidak memuaskan. Pada masa depan hal ini tidak bisa lagi seperti itu,“ jabarnya.

Sekretaris HNSI Anton Wira Tanjung merinci, alat bantu penangakapan ikan di berbagai negara maju sangat vital perannya. Di Jepang dan Eropa jika tidak ada alat bantu penangkapan ikan jangan pergi ke laut karena hasilnya akan sia-sia.

"Minyak habih, ikan tak dapat,” katnya.

Minimal alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan, kata Anton, ertama fish finder atau echosounder, alat bantu navigasi yang bekerja berdasarkan pemancaran gelombang bunyi untuk mendeteksi kedalaman perairan, mendeteksi suatu obyek dalam perairan arah vertikal.

"Untuk tujuan perikanan sensitifitasnya ditingkatkan sehingga mampu mendeteksi adanya ikan di bawah permukaan air. Kedua sonar, alat bantu navigasi yang bekerja berdasarkan prinsip kerja energi akustik, pemancaran gelombang bunyi untuk mendeteksi suatu obyek dalam perairan arah horizontal dan vertikal," jelasnya.

Sonar sendiri, sebutnya, dapat memberikan gambaran dan informasi tentang kedalaman, keadaan alami dasar serta konfigurasi bentuk dasar perairan. Pada kapal ikan digunakan untuk memperoleh informasi tentang ukuran, densitas, distribusi, kecepatan dan arah renang fish schools.

"Serta mengetahui bentuk dan kedudukan jaring di dalam air, mengetahui ikan yang masuk ke dalam jaring. Ketiga RDF, alat bantu navigasi yang bekerja berdasarkan penerimaan gelombang radio untuk mengetahui arah dan perkiraaan jarak pemancar. Alat tersebut mempunyai fungsi sebagai pencari atau pendeteksi ikan sehingga penangkapan ikan dapat berjalan dengan baik," tuntasnya.

Munas HNSI nanti kata dia, akan diikuti penuh oleh HNSI Kabupten Padangpariaman, dengan mengirim utusannya sebanyak 10 orang yakni Faisal Ariffin, Try Suryadi, Anton Wira Tanjung, Happy Neldy, Rosman, Nasdini Indriani, Zaiful Leza, M. Defriadi, Sukiman dan Pengusaha Penangkapan Ikan yang juga Pengurus HNSI Yoesani. (Tim)