Demi Penghijauan Masjid, Roy Martin Rangkul Ninik Mamak Sintuak Tanam 100 Pohon
Bhabinkantibmas Sintuak Toboh Baru Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Aipda Roy Martin, SH, melakukan penanaman bibit pohon di  halaman Masjid Raya Nagari Sintuak, disaksikan Kapolsek Lubuk Alung AKP Eri, SH, Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Sintuak Zeki Aliwardana, ulama, ninik mamak dan perangkat Nagari Sintuak usai salat Jumat (20/10/2017).
Sintoga --- Bhabinkantibmas Sintuak Toboh Baru Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, lakukan penghijauan di kawasan Masjid Raya Nagari Sintuak dengan menanam 100 bibit pohon.

Penanaman disaksikan dan dilakukan bersama Kapolsek Lubuk Alung AKP Eri, alim ulama, ninik mamak, tokoh masyarakat dan perangkat nagari Sintuk, usai salat Jumat (20/10/2017).

Menurut Bhabinkantibmas Sintuak Toboh Baru Kecamatan Sintuak Toboh Gadang Aipda Roy Martin, penanaman bibit pohon di sekitar Masjid Raya Nagari Sintuak bertujuan untuk memperbanyak pohon pelindung agar tidak gersang di seputar kawasan masjid.

“Bibit yang ditanam adalah glodokan tiang, palam ekor tupai dan pucuk merah. Sebelum penanaman ini, ada tiga kali saya berbincang-bincang di warung di depan masjid ini,” kata Roy Martin.

Penanaman dan penghijauan, kata dia, juga salah satu bentuk meningkatkan silaturrahmi polisi dengan masyarakat. Sebagai Bhabinkantibmas, ia menjalankan door to door system (DDS) dan tiada hari tanpa silaturrahmi (THTS).

Selain itu, demi menjaga ketertiban dan keamanan, pihaknya juga melakukan berbagai imbuan kepada masyarakat. Imbauan tersebut dipajang di warung, masjid, sekolah dan tempat-tempat umum lainnya. Imbauan tersebut bekerjasama dengan pihak sekolah dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). 

"Alhamdulillah, mampu mengurangi kriminalitas di tengah masyarakat,” kata Roy Martin.

Kapolsek Lubuk Alung AKP Eri mengakui, penanaman bibit oleh Bhabinkantibmas ini merupakan yang pertama di Polsek Lubuk Alung. Hal itu patut diberikan apresiasi karena mampu meningkatkan silaturrahmi dengan masyarakat. “Terbukti, beberapa minggu lalu kasus pencurian berhasil diungkap pelakunya dalam waktu singkat. Karena masyarakat merasa sudah terjalin baik silaturrahminya dengan Bhabinkantibmas, sehingga cepat memberikan informasi,” kata Eri.

Sebelum salat Jumat, Eri menyampaikan kepada jamaah, partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah berbagai penyakit masyarakat. Seperti kecanduan narkoba yang bisa melakukan tindakan kejahatan berikutnya,  yakni pencurian.

"Mereka yang sudah kecanduan narkoba, apa pun dijual, termasuk anaknya pun dijual. Kalau tidak ada uang lagi, mencuri adalah jalan yang dilakukan untuk mendapatkan uang membeli narkoba. Untuk itu, masyarakat Sintuak harus menjauhkan diri dari narkoba,” kata Eri yang dilantik menjabat Kapolsek Lubuk Alung sebulan lalu.

Ketua Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM) Sintuak Zeki Aliwardana menyebutkan, selama ini Bhabinkantibmas Sintuak terlihat sangat dekat dengan masyarakat. Tidak saja pada jam dinas di lapangan bersama masyarakat, bahkan di luar jam dinas pun Bhabinkantibmas Sintuak Roy Martin terlihat berdiskusi masalah hukum dan kemasyarakatan di Sintuak.

“Apalagi dengan penanaman bibit pohon pelindung di kawasan masjid Raya Sintuak ini, akan sangat berarti bagi jamaah yang datang ke masjid tersebut nantinya. Masyarakat Sintuak berharap kehadiran Bhabinkantibmas dapat menekan angka kriminalitas serendah-rendahnya. Jika ada permasalahan terkait dengan hukum dan persengketaan tanah, dapat diselesaikan melalui musyawarah mufakat yang dipandu oleh Bhabinkantibmas. Jangan sampai permasalahan dan persengketaan tersebut langsung ke pengadilan atau ke Polsek/Polres,” kata Zeki Aliwardana yang juga Ketua Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Padang Pariaman ini.

Selama Bhabinkantibmas Roy Martin bertugas di Sintuak, kata Zeki, sudah banyak masalah kemasyarakatan yang diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. (Tim)
Padangpariaman Buka Peluang Investasi ke 25 Negara
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno didampingi Bupati Ali Mukhni, Kadis DPMPTSP Sumbar Maswar Dedi dan Kadis DPMPTP Hendra Aswara tinjau Stan Pemprov Sumbar pada acara RIF di Padang, Senin (16/10).
Padang ---- Bupati Padangpariaman Ali Mukhni menjadi keynote speaker pada pertemuan Regional Investment Forum (RIF) yang diselenggarakan pada 15 hingga 17 Oktober 2017 lalu di Hotel Inna, Padang.

Pada kesempatan itu, Ali Mukhni mengatakan bahwa cara untuk mempercepat pembangunan adalah investasi. Keuntungannya dapat dirasakan yaitu tinggi serapan tenaga kerja, berkurangnya pengangguran, membangkitkan ekonomi kreatif dan tentunya memacu penambahan pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi sesuai peraturan yang  berlaku.

Ali Mukhni juga memaparkan empat sektor peluang investasi di Padangpariaman yakni bidang energi, pariwisata, industri dan Kawasan Pendidikan Terpadu Tarok City.

"Keempat peluang investasi hanya ada di Padangpariaman. Pemda siap membantu perizinan melaui one day service serta pembebasan lahan," kata Ali Mukhni meyakinkan investor di Aula Tarusan, Hotel Inna, Padang, Senin (16/10).

Pada sektor energi, lanjut Ali Mukhni, terdapat peluang mendirikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Bio Massa, Tenaga Air dan Tenaga Surya. Khusus PLTMH, banyak aliran sungai yang berpotensi untuk dijadikan pembangkit listrik sebagaimana yang dilakukan PLTA Singkarak di Asam Pulau, Lubuk Alung.

Untuk Pariwisata, Ali Mukhni menyebut terdapat 70 destinasi pariwisata yang terdiri dari wisata kuliner, religius, pantai, pemandian hingga tracking.

"Kita juga punya Lubuak Nyarai yang sudah berprestasi tingkat dunia. Alam seperti surga, yang membuat wisatawan tak mau pulang lagi," ujar peraih Satya Lencana Pembangunan itu.

Sektor Industri pun sedang menggeliat dikarenakan adanya pembuatan masterplan oleh Kementerian Perindustrian terhadap dua kegiatan: sentra IKM cokelat di Malibou Anai dan kawasan industri di Kasang, Batang Anai.

"Dua kawasan itu statusnya tanah negara clear and clean. Tidak ada masalah dalam pembebasan lahan," kata bupati yang digadang-gadang menjadi gubernur mendatang.

Dan tak lupa Ali Mukhni menyampaikan mega proyek Tarok City. Lokasi seluas 697 hektare---yang merupakan tanah negara itu---akan dibangun 5 unit perguruan tinggi, 1 unit rumah aakit dan gedung Diklat.

"Tarok City sangat fenomenal, daerah ini akan merubah wajah Sumatera Barat," kata Ketua DPW PAN Sumbar ini.

Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian, Hendra Aswara mengatakan, sejumlah kebijakan terkait kemudahan perizinan telah dilakukan pihaknya untuk menarik investor ke Padangpariaman.

Bahkan, pelayanan saat ini diberikan secara daring hingga lebih efektif. Layanan pengaduan pun disediakan melalui website www.perizinan.padangpariamankab.go.id.

Berdasarkan data pada semester I 2017, nilai investasi yang masuk ke Padangpariaman mencapai Rp24 miliar, sebagian besar untuk sektor perumahan, pariwisata dan infrastruktur lainnya.

Jumlah itu meningkat tajam dari 2016 yang berada di bawah angka Rp10 miliar.

"Ini menunjukkan Padangpariaman mulai dilirik investor dalam dan luar negeri untuk tempat berinvestasi, karena didukung dengan keberadaan Bandara Internasional Minangkabau," kata dia.

Tahun ini, kata Hendra, pemerintah daerah memberikan insentif atau keringanan dalam berinvestasi di Padangpariaman, terutama mengenai retribusi daerah. Investor diberikan potongan retribusi Izin mendirikan bangunan (IMB) sepanjang memenuhi kriteria seperti nilai investasi di atas 1 miliar, serapan tenaga kerja mencapai 200 orang serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

"Perbup insentifnya sudah ada, jadi kita berikan diskon retribusi IMB jika memberikan multiplier effect kepada masyarakat. Contoh bangun stadion berskala internasional dan hotel berbintang lima," ujar alumni STPDN angkatan XI itu.

Peretemuan RIF tersebut dihadiri sekitar 400 investor dari 25 negara peserta, diantaranya Australia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, Jerman, Jordania, India, Persatuan Emirat Arab (PEA), Amerika Serikat, Kanada, Inggris, Yaman, Spanyol, Luxembourg, Tiongkok, Taiwan dan Rusia. (HA)
Tol Padang-Pekanbaru, Rini Soemarno Minta Padangpariaman Tuntaskan Pembebasan Lahan

Padangpariaman --- Menteri BUMN Rini Soemarno meminta agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman segera selesaikan land clearing lahan atau pembebasan lahan yang akan dibangun ruas jalan tol Padang-Pekanbaru.

Menurut Rini, lahan lahan tol pada ruas Padang-Sicincin yang melintasi daerah Padangpariaman yang saat ini telah tersedia sepanjang 23 kilometer dengan lebar 36 meter.
Namun lebar lahan itu, kata dia, belum memenuhi syarat pembangunan jalan tol yang minimal memiliki lebar 60 meter. Selain itu, untuk ruas jalan tol yang melewati berbagai daerah sepanjang 71 kilometer sejak dari Padang hingga Bukittingi harus dipastikan clear.

“Pemda harus segera menyelesaikan land clearingnya, minimal pada ruas Padang-Sicincin agar pengerjaan dapat dilaksanakan secepatnya,” ujarnya saat meninjau persiapan pembangunan jalan tol Padang-Sicincin, di Paritmalintang, Sabtu (14/10) sore.

Dilanjutkan Rini, pemerintah pusat menargetkan pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru akan diselesaikan minimal pada semester I tahun 2019 mendatang. Namun untuk tahap awal, pengerjaan akan menfokuskan pada pembangunan jalan tol dari Padang ke Bukittinggi. Untuk mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol, pembangunan akan dilakukan tiga titik secara paralel.

“Kota Bukittinggi, Padangpariaman dan daerah lain yang dilewati tol Sumatera Barat adalah daerah tujuan wisata, percepatan ini kita harapkan dapat mempengaruhi kunjugan wisata juga,” ulasnya.

Dalam kunjungan pertamanya itu, Rini mengapresiasi dukungan masyarakat Padangpariaman yang memberikan lahan untuk pembangunan jalan tol pertama di Sumatera Barat. Ia menyebut bahwa rakyat Padangpariaman harus memiliki jalan tol, untuk meningkatkan perekonomian.

“Dengan adanya jalan tol, mobilitas orang dan barang akan lebih singkat, sehingga biaya akan dapat ditekan dan banyak dampak ekonomi lainnya yang akan dirasakan,” sebut dia.

Sementara itu, Hutama Karya yang menjadi perusahaan BUMN yang melakukan pembagunan telah mulai melakukan pengerjaan tol antara lain pembebasan lahan, penyelidikan lahan dan desain jalan tol.

Pembangunan jalan tol Padang-Sicincin, ditaksir akan menelan biaya Rp100 miliar/kilometernya. Namun pada titik ruas yang bertebing dan terowongan, pihaknya akan membandingkan dengan metode pembangunan yang dilakukan di negara lain untuk menaksir anggaran biaya.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit didampingi Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan, bahwa pemerintah daerah yang wilayahnya dilalui oleh proyek pembangunan tol akan melakukan rapat dalam waktu dekat untuk mempercepat proses land clearing lahan yang akan dibangun tol.

“Dalam waktu dekat, insya Allah pembebasan lahan ini akan selesai,” ujarnya.

Dalam kunjungan di Padangpariaman, Mentri BUMN Rini Soemarno juga mengunjungi Bendungan Anai di Kecamatan Lubuk Alung dan PLTA Singkarak di nagari Anduriang Kecamatan 2X11 Kayutanam. (Nanda)
November 2017 Jembatan Ambruk Kayu Gadang Sikabu Dibangun Permanen

Jakarta --- Berselang tiga minggu pasca Sekretaris Utama BNPB Dody Ruswandi menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk membangun tanggap darurat Jembatan Kayu Gadang Sikabu yang ambruk karena bencana, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni menemui orang nomor dua di BNPB itu di kantornya untuk meminta dipercepat pembangunan jembatan secara permanen.

Permintaan itu dilakukan karena vitalnya keberadaan jembatan tersebut bagi masyarakat. Semenjak jembatan tersebut ambruk, lalu lintas orang dan barang menjadi terganggu terutama siswa dan pelajar yang bersekolah antara kedua wilayah seberang jembatan.

Didampingi Plt Kepala Dinas PUPR Budi Mulya, bupati membahas masalah tindaklanjut permohonan bantuan dana rehabilitasi/rekonstruksi pembangunan jembatan Kayu Gadang Sikabu sebesar lebih kurang Rp26 miliar.

Selain membahas kebutuhan dana untuk pembangunan jembatan yang rusak akibat bencana, bupati juga membahas kemajuan pembangunan infrastruktur di wilayah Kabupaten Padangpariaman, terutama yang terkena dan berpotensi terancam bencana seperti abrasi pantai dan kawasan longsor.

Dody Ruswandi yang juga mantan Kepala Dinas PU Sumbar itu, memberikan apresiasi kepada Ali Mukhni atas semangat dalam memperjuangkan permintaan dana ke pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur.

Seperti yang didiskusikan dalam pertemuan tersebut, hal itu ditempuh mengingat keterbatasan kemampuan keuangan daerah Pemkab Padangpariaman dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur khusus infrstruktur yang terkena bencana alam, apalagi wilayah Padangpariaman merupakan daerah rawan dan menjadi langganan seluruh jenis bencana.

Khusus bantuan dana dari BNPB untuk rehabilitasi/rekonstruksi pembangunan jembatan Kayu Gadang, Dody Ruswandi menyampaikan bahwasanya proposal permohonan bantuan dana tersebut sedang dalam proses, dan ia berjanji akan diupayakan akhir tahun 2017 baru akan direalisasikan.

Bupati Ali Mukhni berusaha meyakinkan Sestama BNPB itu akan pentingnya keberadaan jembatan Kayu Gadang mengingat di kawasan Sikabu sedang berlangsung pembangunan Main Stadium Sumbar sementara jembatan Kayu Gadang merupakan akses utama menuju lokasi pembangunan Main Stadium.

Sebelumya, Ali Mukhni melaporkan kepada Dody Ruswandi mengenai penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) untuk pembangunan darurat jembatan yang langsung diserahkan Dody beberapa waktu lalu.

"DSP itu sekarang sudah terealisasi dan masyarakat sudah menikmati jembatan darurat Kayu Gadang walaupun hanya bisa dilalui kendaraan roda dua, sehingga dapat mengurangi beban penderitaan masyarakat pasca ambruknya jembatan tersebut," kata Ali Mukhni.
APBD Perubahan 2017 Padangpariaman Ditambah 75 M

Pariaman --- Setelah melalui pembahasan yang panjang, alot dan beberapa kali tertunda dari jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Padangpariaman, APBD Perubahan Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2017 disahkan Jumat malam (13/10) di ruang rapat paripurna DPRD.

APBD Padangpariaman mengalami penambahan dari APBD awal sebesar Rp75 miliar, sehingga total APBD Padangpariaman menjadi Rp1,52 triliun dari Rp1,45 triliun.

Penambahan APBD diikuti dengan penambahan pendapatan sebesar Rp54 miliar yang diperoleh dari PAD Rp158 miliar, Dana Perimbangan Rp1,09 miliar dan Lain-lain Pendapatan Daerah sebesar Rp217 miliar.

Namun, penambahan PAD tidak sanggup menutupi penambangan belanja yang juga naik secara signifikan sehingga ikut menaikkan defisit dari Rp32 miliar di awal menjadi Rp53 miliar.

Defisit sebesar Rp53 miliar inilah membuat Banggar DPRD dan TAPD berulang kali bersidang tanpa henti dan tanpa menghiraukan waktu mencari titik temu untuk menihilkan atau menyeimbangkan antara belanja dan pendapatan.

"Menurut aturan perundang-undangan mengenai penyusunan APBD menyebutkan bahwa angka defisit pada APBD Perubahan harus seimbang alias nol defisit. Berbeda dengan APBD awal yang mentolerir angka defisit pada kisaran 0,3% dari total APBD," kata Ketua DPRD Padangpariaman Faisal Arifin.

Melalui persidangan yang alot akhirnya disepakati titik temu menutupi defisit dengan menaikkan Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar Rp16 miliar yang berasal dari SILPA tahun 2016 dikurangi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp12,9 miliar.

Sementara pengeluaran pembiayaan sendiri berasal dari Penyertaan Modal Daerah kepada Bank Nagari sebesar Rp53 miliar, BPR Padangpariaman Rp1 miliar dan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM Padangpariaman sebesar Rp6,945 miliar.

Dalam sambutan tertulis Bupati Padangpariaman yang dibacakan Wakil Bupati Suhatri Bur, mengapresiasi semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak sehingga rumusan Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2017 dapat dituntaskan pertengahan Oktober 2017.

"Saya yakin, dalam setiap tahapan pembahasan RAPBD Perubahan tahun 2017 ini telah terjadi gesekan-gesekan dan saling adu argumentasi terutama menyangkut akurasi program-program prioritas, baik dalam hal efektifitas maupun efisiensinya," ucap Suhatri Bur.

Menurutnya kondisi itu sangat wajar dalam sebuah pembahasan APBD. Justru hal itu mencerminkan keseriusan dan kesungguhan dalam melahirkan Perubahan APBD Kabupaten Padangpariaman Tahun 2017 yang kredibel dan berkualitas.

"Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, mungkin banyak usul, saran dan pertimbangan maupun imbauan yang telah disampaikan oleh anggota dewan yang terhormat yang belum dapat diakomodir. Untuk itu kami mohon kesediaan dari kita bersama untuk memakluminya. Ke depan, catatan-catatan pembahasan itu akan menjadi perhatian dan prioritas kita bersama," kata Suhatri Bur.

Namun demikian, sela Suhatri, Pemerintah Kabupaten Padangpariaman setiap tahunnya berupaya mengurangi Belanja Pegawai yang selalu menjadi hambatan karena melewati ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Alhamdulillah, pada Perubahan ABPD tahun 2017 ini Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Padangpariaman hanya 41,97% dari keseluruhan APBD atau sebesar Rp638,4 miliar," tandasnya. (ASM)
Hotel Syariah Milik Haji Lambau di Lubuk Alung Diresmikan

Lubukalung --- Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur bersama seluruh jajaran OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman hadiri prosesi grand opening Hotel Minang Jaya Syariah milik pengusaha Haji Buyuang Lambau di Sungai Abang, Lubuk Alung, Jumat (13/10).

Suhatri Bur mengaku bangga atas berdiri dan beroperasinya sebuah sarana penginapan sekelas hotel bintang 2 di wilayah Kabupaten Padangpariaman melengkapi sarana penginapan yang sudah ada.

Suhatri Bur memuji Haji Lambau yang selalu memikirkan pembangunan dan kemajuan kampung halaman walau sejak tahun 1970 sudah merantau ke Batam.

"Semenjak 1970 pak Haji Lambau merantau ke Batam, waktu itu saya baru lahir. Hingga saat ini beliau tidak berhenti memikirkan kampung halamannya terutama Lubuk Alung," puji Suhatri Bur.

Ia berkata bahwa Bupati Ali Mukhni lama menginginkan tumbuhnya sarana penginapan yang bercirikan syariah di Padangpariaman. Ia bahkan menyebut banyak keluhan ke bupati akan minimnya penginapan yang memadai di Padangpariaman apalagi bercirikan syariah.

Suhatri Bur juga mengimbau kepada seluruh OPD untuk memanfaatkan keberadaan hotel di Lubuk Alung itu untuk kegiatan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman. Ia beralasan selama ini kegiatan di hotel lebih banyak dilakukan di luar daerah Padangpariaman.

Sementara itu, Haji Lambau menyebut bahwa hotel itu adalah hotel kedua miliknya setelah di Batam. Ia menjadikan hotel tersebut sebagai amal ibadah dan bukti pengabdiannya dan keluarga besarnya kepada kampung halaman.

Haji Lambau yang sudah lama menderita stroke dan sehari-harinya beraktifitas di atas kursi roda, itu meminta kepada bupati melalui wabup agar mempercepat pembangunan jalan lingkar Lubuk Alung-Sicincin, jembatan Kayu Gadang Sikabu dan Main Stadium.

"Saya sangat apresiasi kinerja bupati yang sangat giat membangun, namun saya sangat mengharapkan bupati lebih memperhatikan Lubuk Alung. Masih banyak sarana prasarana umum yang belum maksimal diperhatikan," sebutnya.

Tarok City juga menjadi perhatian Haji Lambau. Selaku perantau ia meminta masalah di Tarok City diselesaikan dengan baik. Ia berharap Tarok City dapat terealisir secepatnya agar Padangpariaman bisa menyaingi Malaysia yang sudah membuat hal yang sama.

Di samping itu, ia menyarakan rumah sakit stroke juga didirikan di Tarok City guna menyelamatkan banyak warga Padangpariaman yang terkena stroke. Ia mengaku ketika dirinya terserang stroke dan kesulitan mencari rumah sakit khusus stroke, hingga ia harus ke Singapore berobat.

Terkhusus bagi Ali Mukhni, ia berharap ke depannya terpilih menjadi gubernur Sumatera Barat. "Jadikanlah Ali Mukhni jadi orang nomor satu di Sumbar. Mari kita tolong sama sama agar Sumbar menjadi maju. Diharapkan Prof. Duski Samad bisa mendampinginya," katanya melirik tokoh masyarakat Lubuk Alung Duski Samad disambut tepuk tangan undangan.

Di saat yang sama Duski Samad selaku tokoh masyarakat menyebut Haji Lambau memiliki perhatian yang tinggi untuk kampung halamannya Padangpariaman.

Duski menganggap penggunaan nama syariah sebagai antisipasi untuk perbuatan yang tidak baik bagi penghuni hotel. Menurut Duski, dengan bernama syariah, otomatis semua kegiatan hotel harus mencerminkan syariah.

"Kalau bisa dilengkapi dengan arah kiblat, ada Alquran dan sekali-sekali ada pengajian," katanya menyarankan.

Di samping itu, Duski juga mengajak masyarakat Padangpariaman memberi dukungan kepada Ali Mukhni-Suhatri Bur dalam membangun daerah. (Handre)
Presiden Jokowi Batal ke Sumbar, Tol Padang-Pekanbaru Ruas Padang-Sicincin Akan Dimulai

Padangpariaman --- Jalan tol Padang-Pekanbaru ruas Padang-Sicincin segera dimulai pembangunannya. Rencana ini telah lama dipersiapkan Pemerintah Pusat seiring dengan terbitnya Perpres RI Nomor 117 Tahun 2015 sebagai revisi Perpres Nomor 100 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Jalan Tol di Sumatera.

Jalan tol ruas Padang-Sicincin merupakan salah satu ruas yang masuk dalam pengerjaan Jalan Padang-Pekanbaru. Pembangunan jalan tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru yang dirancang sepanjang 240 kilometer---awalnya direncanakan mulai pada 2018 atas instruksi Presiden RI Joko Widodo---dipercepat akhir tahun 2017 ini.

Ruas tol itu akan terhubung dengan Tol Trans Sumatera yang merupakan bagian dari ASEAN Highway. Tol ini akan memperpendek waktu tempuh dari antara 8 hingga 10 jam menjadi 3 hingga 4 jam perjalanan.

Berdasarkan informasi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono kepada Gubernur Sumbar Irwan Prayitno, dikutip dari Bagian Humas dan Protokoler Padangpariaman, Presiden RI Joko Widodo dijadwalkan akan melakukan ground breaking pembangunan ruas Padang-Sicincin pada tanggal 12 Oktober 2017, hari ini.

Rapat persiapan pun digelar secara marathon. Mulai rapat yang digelar Gubernur Sumbar pada tanggal 3 Oktober 2017, kemudian dilanjutkan rapat di kantor Bupati Padangpariaman mulai tanggal 4 sampai dengan 11 Oktober 2017.

Rapat persiapan ground breaking diiringi rapat dan konsultasi publik pembangunan jalan tol bersama OPD terkait, camat, walinagari, walikorong, ketua KAN, tokoh masyarakat serta pemilik lahan silih berganti dilakukan.

Bersamaan dengan itu, datang meninjau lokasi ground breaking Dirut PT Hutama Karya tanggal 4 Oktober, Wagub Nasrul Abit tanggal 7 Oktober, Danrem Wirabraja tanggal 9 Oktober, Polisi Militer Korem tanggal 10 Oktober. Terakhir, hari Sabtu (14 Oktober) nanti dijadwalkan Menteri BUMN Rini Soemarno akan meninjau lokasi ground breaking.

Sebelumnya, malam tanggal 10 Oktober, diperoleh informasi dari Bupati Padangpariaman Ali Mukhni bahwa  Presiden RI diundur kedatangannya di Sumbar.

Menyikapi informasi tersebut, Bupati Ali Mukhni meninjau kesiapan lokasi ground breaking di depan kantor Bupati Padangpariaman. Dari pihak PT Hutama Karya diperoleh informasi bahwa ground breaking ditunda namun persiapan pembangunan jalan tol tetap dilakukan oleh pihak Hutama Karya.

Dari pantauan di lapangan, pekerja Hutama Karya meratakan dan membersihkan lokasi ground breaking serta membangun base camp yang terletak di belakang proyek pembangunan Masjid Raya Padangpariaman.

Bupati Ali Mukhni menjelaskan bahwa berdasarkan informasi Menteri PUPR, jalan tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru bakal memiliki rute yang cukup panjang. Karena itu, pemerintah akan menyiapkan rest area dalam jumlah yang cukup banyak.

"Keberadaan rest area ini akan mengakomodir usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masyarakat. Sehingga kehadiran jalan tol meskipun penting untuk mempercepat mobilitas barang dan jasa, namun tidak mematikan ekonomi UMKM," ujar Ali Mukhni didampingi Wabup Suhatri Bur, Kepala Bapelitbangda Ali Amran, Kadis Komimfo Zahirman dan Kabag Humas dan Protokol Andri Satria Masri.

"Jadi, kekhawatiran masyarakat terhadap jalan tol yang membatasi akses masyarakat dan tidak mendapat manfaat dari jalan tersebut, insya Allah tidak terjadi," kata Ali Mukhni.

Bupati dua periode itu menambahkan, pihak Pemkab Padangpariaman akan memprioritaskan keuntungan keberadaan jalan tol untuk masyarakat di sekitar jalan tol dan pemilik lahan.

Terkait dengan permintaan masyarakat agar dibuatkan jalan alternatif atau arteri di samping jalan tol juga menjadi pemikiran peraih Satya Karya Pembangunan itu bersama Gubernur Sumbar Irwan Prayitno. (ASM)
Padangpariaman Targetkan Piala di Lomba Sekolah Sehat Tingkat Provinsi

Paritmalintang --- Tim lomba sekolah sehat Padangpariaman lakukan pematangan persiapan untuk perlombaan tingkat provinsi Sumatera Barat.

Tim yang terdiri dari lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan Kemenag Padangpariaman itu, Jumat (6/10), lakukan pembinaan dengan cara mengunjungi sekolah-sekolah yang diikutkan pada perlombaan tersebut.

Selain itu, tim juga telah menyepakati sekolah yang diikutkan pada ajang yang dilaksanakan sekali setahun ini. Untuk tingkat TK, Kabupaten Padangpariaman diwakili oleh TK Pembina Paritmalintang. Tingkat Sekolah Dasar diwakili oleh SDN 07 VII koto. Sedangkan SMP 1 Sintuak Toboh Gadang mewakili tingkat SMP. Tingkat SLTA, SMA Negeri 1 Kampung Dalam mewakili Padangpariaman.

Asisten Bupati Padangpariaman Idarussalam menyampaikan kepada tim agar tetap menjaga koordinasi dengan sekolah perwakilan. "Untuk mencapai harapan kita pada perlombaan ini perlu kita jaga terus koordinasi, baik sesama anggota tim maupun dengan pihak sekolah yang kita ikut sertakan," kata Idarussalam.

Untuk tahun 2017 ini, kata dia, Padangpariaman menargetkan membawa pulang piala ke ranah Saiyo Sakato. "Sesuai harapan bupati dan seluruh masyarakat Padangpariaman, kita bekerja semaksimal mungkin untuk menjadi yang terbaik pada ajang ini," sambungnya.

Irsad, dari Kemenag Padangpariaman yang juga salah seorang anggota tim, memaparkan hasil pantauannya ke sekolah, yaitu SD 07 VII Koto.

Secara umum SD 07 VII Koto, kata dia telah siap mengikuti perlombaan. Namun untuk lebih memaksimalkan, ada beberapa hal yang mesti diperbaiki, salah satunya kebersihan toilet.

Irsad berharap kepada pihak sekolah untuk mengimbau kepada peserta didik untuk menjaga kebersihan toilet. Selain itu, kantin sekolah juga dalam tahap pembangunan. "Mudah-mudahan akan segera siap menjelang penilaian," katanya.

Terpisah, Weni Efalina selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), menyampaikan untuk penilaian, Padangpariaman akan dikunjungi oleh tim dari Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 16 dan 17 Oktober 2017. "Maka dari itu kita matangkan persiapan agar target dan harapan masyarakat Padangpariaman dapat terwujud," sebutnya. (Handre)
Walinagari Kapalo Hilalang Tantang Kontra Tarok City Adu Dokumen

Tarok --- Pemerintah Kabupaten Padangpariaman gelar zikir bersama dan tablikh akbar memperingati 8 tahun peristiwa gempa 30 September 2009 bertempat di Masjid Alhuda Tarok, Kapalo Hilalang, Kayutanam, Sabtu (30/9). Masjid tersebut juga rata dengan tanah dalam peristiwa gempa Sumbar saat itu, kontras dengan kemegahannya sekarang.

Acara dihadiri oleh Ketua Muhammadiyah Sumbar Shofwan Karim Elhussein, yang sekaligus memberikan tausiahnya. Terlihat Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, Wabup Suhatri Bur, Dandim 0308/Pariaman Letkol Arh Hermawansyah, Walinagari Kapalo Hilalang Taufik dan unsur Forkopimda beserta jajaran OPD Padangpariaman.

Ali Mukhni berkata, peringatan gempa 30 September 2009 sengaja diperingati tiap tahun sebagai pengingat bahwa Padangpariaman merupakan daerah rawan bencana gempabumi dan mengingatkan masyarakat selalu waspada.

"Yang namanya musibah tidak pernah mengucapkan salam datangnya. Untuk itu, kita selalu sampaikan kepada masyarakat untuk selalu berdoa kepada Allah supaya kita dihindari dari bencana. Karena daerah kita tiada hari tanpa bencana," ujarnya.

Ali Mukhni juga menjelaskan tujuan diadakannya peringatan gempa itu di Tarok sebagai penghormatan bagi warga Tarok yang daerahnya selalu menjadi pembicaraan di mana mana karena adanya rencana pembangunan Tarok City.

Walinagari Kapalo Hilalang Taufik menyambut baik diselenggarakannya peringatan gempa 30 September 2009 di nagarinya. Dia juga mengajak jemaah untuk membentengi hati agar siap menerima cobaan dan bencana yang terjadi.

Selanjutnya, mantan PNS di Satpol PP Padangpariaman itu menjelaskan tentang awal rencana pembangunan Tarok City di Kapalo Hilalang. Menurutnya, masyarakat menerima dan menyambut dengan baik rencana pembanguna tersebut. Dia menyatakan bahwa secara resmi hitam di atas putih, persetujuan masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap rencana pembangunan tersebut.

Ada tiga pernyataan yang ditandatangani oleh pemuka masyarakat terkait rencana pembangunan Tarok City. "Kami, Walinagari menganggap itu sah sebagai persetujuan dari pihak masyarakat Kapalo Hilalang. Kami terganggu dengan adanya pernyataan segelintir orang yang menolak pernyataan yang telah dibuat dinyatakan tidak sah dan tidak asli," kata Taufik.

Meski demikian, imbuh Taufik, pihaknya tidak kecewa dengan hal itu karena dengan kondisi itu pihaknya menjadi tahu siapa dan apa yang akan dilakukan terhadap orang tersebut.

Menurut Taufik, apa yang direncanakan oleh Pemkab Padangpariaman adalah tujuan yang baik dan mulia karena akan membangun fasilitas pendidikan yang akan mencerdaskan anak bangsa sesuai UUD 1945.

Taufik juga menantang orang yang tidak setuju dengan pembangunan Tarok City untuk berhadapan dengan dia guna berdiskusi dan saling memperlihatkan dokumen sah dan resmi dalam mencari mana yang benar.

Sementara itu, dalam tausyiahnya, Shofwan Karim Elhussein mengajak jemaah untuk mengingat kejadian gempa sebagai ujian dan peringatan dari Allah SWT karena sayang kepada ummatnya. Kemudian, jadikan peringatan tersebut sebagai motivasi menata dan memperbaiki diri pada masa mendatang.

Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah itu juga mengingatkan bahwa bertepatan pada tanggal 30 September juga diperingati tahun baru Islam 1439 Hijriah.

"Momen tahun baru ini mengingatkan kita untuk terus memperbaiki diri dengan melakukan peningkatan iman, taqwa dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Dia juga memuji rencana pembangunan Kawasan Tarok sebagai Center Excellen Sumatera Barat. Bahkan, Shofwan pun memohon lahan untuk dapat mendirikan UMSB di Tarok. (Tim)
[Depht Report] Demo Tarok City Tak Menggentarkan Ali Mukhni

*Bupati Padangpariaman Ali Mukhni tidak akan mundur menyikapi pembangunan Tarok City meski didemo oleh kelompok yang menamakan dirinya Forum Pembela Tanah Ulayat (FTPU) Nagari Kapalo Hilalang.

*FTPU  menggelar aksi unjuk rasa di komplek Kantor DPRD Padangpariaman, Rabu (27/9) lalu.

Kapalo Hilalang --- Bupati Padangpariaman tidak gentar dengan tuntutan demonstran. Ia menilai para pendemo tidak menyimak alur demi alur yang dilalui pihaknya untuk menggarap proyek paling ambisius itu agar tidak merugikan siapapun serta tidak berbenturan dengan aturan hukum manapun.

"Satu mili pun saya tidak akan mundur dari rencana pembangunan Tarok City karena saya memiliki dokumen sah dan resmi mengenai status tanah di Tarok tersebut," tegas Ali Mukhni di Masjid Alhuda Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kayutanam, saat memperingati Gempa 30 September 2009, Sabtu (30/9/2017).

Mengenai dibentuknya Tim/Pansus DPRD tentang Tarok City, Ali Mukhni menyebut hal itu menjadi kewenangan DPRD dan ia mendukung jika dianggap memang dibutuhkan.

"Namun perlu kami sampaikan bahwa tahapan, proses dan komunikasi mengenai rencana pembangunan Tarok City dengan pihak DPRD sudah kami lakukan melalui berbagai kegiatan pertemuan antara Pemerintah dan DPRD. Antara lain pertemuan saya dengan ketua DPRD dan ketua-ketua Komisi DPRD Padangpariaman tanggal 23 Oktober 2016 di Pendopo Bupati di Pariaman," kata Ali Mukhni.

Ia mengatakan, juga sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD, Forkompinda dan OPD terkait pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2016 dengan judul acara: Pembahasan Pembangunan Kawasan Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.

Rapat dengan Forkompinda pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 juga dilakukan membahas kelanjutan rencana pembangunan sarana prasarana di kawasan Tarok dengan kesimpulan rapat antara lain kesamaan persepsi tentang status tanah dimaksud.

Hasil rapat dengan Forkompinda pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017, dengan kesimpulan rapat mempertegas status tanah dan kewenangan Bupati sesuai dengan peraturan untuk melaksanakan kewenangan dalam rangka pemanfaatan tanah negara seluas 697 hektare untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum.

"Selanjutnya juga berkirim surat ke Kajari Pariaman tanggal 17 November 2016 perihal meminta pendapat hukum dari Kajari. Bekerjasama dengan Kajari Pariaman sebagai Pengacara Negara atas nama Bupati Padangpariaman. Serta mendampingi Tim Kajari ke Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka identifikasi dan verifikasi dan kejelasan status legalitas dari SK BPN Nomor 25-V.B-2003 tentang penegasan batalnya pemberian hak guna usaha PT. Purna Karya dan menyerahkan kepada Bupati Padangpariaman untuk menggunakan tanah tersebut sesuai aturan yang berlaku dan Kementerian ATR/BPN membenarkan SK BPN tersebut," tuturnya.

Selanjutnya, sambung Ali Mukhni, dilakukan rapat dengan Tim Kajari bersama BPN Padangpariaman membahas hasil konsultasi ke ATR/BPN dan Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya menyatakan bahwa status tanah clear dan clean tanah negara dan pendapat hukum akan dikeluarkan oleh pihak Kajari setelah adanya surat resmi dari ATR/BPN dan Kemenkumham.

Ia berkata, secara komperehensif pemaparan rencana pembangunan Tarok City sudah dipaparkan pihaknya di depan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD pada saat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2017 di Hotel Rocky Padang tanggal 12 September 2017 yang lalu.

"Mengenai status kejelasan/kebenaran kepemilikan lahan sudah clear dan clean tanah negara. Semua sudah dijelaskan dengan lugas dan didiskusikan pula," ucapnya.

Mengenai isu penolakan DPRD dalam rapat paripurna pembahasan KUA PPAS Perubahan 2017, Ali Mukhni berkata sebaliknya, hampir seluruh Fraksi menyatakan setuju rencana pembangunan kawasan Tarok City dengan syarat.

"Syaratnya adalah pihak pemerintah harus menyiapkan revisi RTRW, RDTR, AMDAL dan dokumen pendukung lainnya. Kami berjanji akan menyiapkan itu semua sebelum bulan November. Apa yang diminta oleh DPRD sudah hampir selesai mereka (dinas terkait) siapkan. Bahkan mereka juga menyiapkan dokumen serupa untuk kawasan lainnya seperti rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru," ujarnya.

Ihwal tuntutan tanaman masyarakat yang telah rusak di kawasan 697 hektare yang belum ada ganti ruginya (kebun karet, sawit, dsb) tetapi tanah tersebut sudah diratakan, Ali Mukhni menjawab memang sulit, karena pembayaran ganti rugi tanaman milik penggarap dianggarkan di APBD Perubahan 2017.

"Sementara pihak DPRD mensyaratkan anggaran untuk di Kawasan Tarok City harus disiapkan dulu dokumen yang diminta. Namun, data pembayaran dan data pemilik sudah dicatat dan akan segera dibayarkan jika APBD Perubahan disahkan oleh DPRD," ia buka-bukaan.

Sementara itu Walinagari Kapalo Hilalang Taufik menyatakan bahwa rencana pembangunan Tarok City adalah sah dan didukung oleh masyarakat dan tokoh masyarakat Kapalo Hilalang. Persetujuan dari warga adalah sah tidak palsu.

"Bagi ada yang mengatakan palsu atau tidak sah silakan konfirmasi ke Walinagari. Persetujuan dibuat secara sah dan resmi. Kalau ingin dibatalkan harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Sampai saat ini tidak ada rencana untuk membatalkan hal tersebut," sebutnya.

Sebagaimana kabar sebelumnya diberitakan, ratusan masyarakat yang mengaku dari Nagari Kapalo Hilalang yang menamakan diri Forum Pembela Tanah Ulayat (FTPU) Nagari Kapalo Hilalang menggelar aksi unjuk rasa di komplek Kantor DPRD Padangpariaman, Rabu (27/9) siang.

Dalam aksinya, pendemo meminta agar DPRD Padangpariaman membatalkan rencana pembangunan Tarok City. Usai menyampaikan orasi di depan kantor DPRD Padangpariaman, perwakilan demonstran melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Padangpariaman. (OLP)
Jembatan Padang Lapai Kayu Tanam Hampir Siap

Kayutanam --- Pembangunan jembatan Padang Lapai Nagari Guguak, 2x11 Kayu Tanam hampir rampung. Jembatan sepanjang 36 meter dengan lebar 8 meter tersebut
menghubungkan korong Padang Lapai dengan korong Pasa Karambia.

Adapun anggaran yang dikucurkan sebesar Rp4,7 miliar dari APBD 2017 dengan kontraktor pelaksana PT Landsano Jaya Mandiri yang dikerjakan sejak lima bulan yang lalu.

"Alhamdulillah, pekerjaan sudah 95 persen. Pengecoran lantai jembatan telah selesai," ujar Bupati Padangpariaman Ali Mukhni saat berdiri di jembatan tersebut, di Nagari Guguak, 2x11 Kayu Tanam, beberapa hari lalu.

Selanjutnya kata Ali Mukhni, akan dilakukan pengaspalan jalan akses ke jembatan sepanjang 400 meter. Anggaran yang dibututuhkan sebesar Rp500 juta telah diusulkan pada APBD Perubahan 2017.

Orang nomor satu di Padangpariaman itu berharap adanya jembatan permanen yang representatif demi menunjang ekonomi masyarakat. Karena di daerah itu dikenal dengan hasil kebun yang memiliki pasar dari Pulau Sumatera hingga Jawa.

"Kita tahu di sini penghasil buah durian yang sudah dikenal di mana-mana. Dengan ada jembatan, transportasi lebih mudah sehingga pendapatan masyarakat meningkat," ujar bupati yang giat dengan pembangunan Tarok City itu

Jalan dan Jembatan Tiram Ulakan

Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Budi Mulia, mengatakan bahwa masih rusaknya akses jalan dan belum dibangunnya Jembatan di dekat Kampus Badan Pendidikan Pelatihan Pelayaran di Tiram,  sepenuhnya kewenangan pemerintah provinsi Sumbar.

"Bulan puasa yang lalu, Bapak Bupati telah meminta Dinas PU Sumbar untuk pengaspalan jalan dan jembatan di Tiram. Mudah-mudahan segera terealisasi dalam waktu dekat ini," ujarnya tanpa merinci kapan waktunya. (Tim)
Urutan 3 di Sumbar, Suhatri Bur Ajak Semua Pihak Perangi Narkoba

Parit Malintang --- Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) tahun 2017 tingkat Kabupaten Padangpariaman berlangsung meriah. Peringatan yang dimulai dengan apel gabungan, diikuti oleh anggota TNI, Polri, ASN, mahasiswa dan pelajar se Kabupaten Padangpariaman, bertepat di Mapolres Padangpariaman, Rabu (27/09).

"Penyalahgunaan narkoba jelas sangat merugikan kesehatan dan masa depan kita, untuk itu hindari menyalahgunakan narkoba tersebut dengan melakukan aktivitas yang berguna," kata Suhatri Bur selaku inspektur upacara.

Ketua Badan Narkotika Kabupaten Padangpariaman itu, juga mengajak peserta upacara dan masyarakat Padangpariaman agar mengatakan tidak kepada penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya. Masyarakat harus menyatakan sikap perang terhadap segala bentuk penyalahgunaan narkoba.

Permasalahan penyalahgunaan narkoba di Padangpariaman kata dia, sudah sangat meresahkan karena menempati urutan ketiga dari 19 kabupaten/kota di Sumbar.

"Ini sangat memprihatinkan, karena ini kasus yang kelihatan dan terungkap. Saya kira masih banyak yang tidak kelihatan, laksana puncak gunung es," ungkapnya.

Mantan Ketua BAZNAS Padangpariaman itu mengajak semua pihak berupaya keras menghentikan semua itu demi masa depan Padangpariaman.

Melalui peringatan HANI, ia mengajak semua elemen masyarakat bersatu untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa dari bahaya narkoba. "Menyelamatkan generasi mendatang, menyelamatkan anak-cucu kita dari jeratan narkoba yang dapat berujung pada kematian," kata dia.

Usai apel gabungan, peringatan HANI 2017 dilanjutkan gerak jalan sehat. Start dari Mapolres Padangpariaman dan finish di halaman kantor Bupati Padangpariaman.

Setiba di garis finish, acara berlanjut dengan pengundian door-prize bagi peserta gerak jalan sehat dengan memperebutkan hadiah yang telah disediakan oleh Bank Nagari, BRI, BPJS dan Anai Resort.

Pelepasan balon tanda komitmen melawan penyalahgunaan narkoba dan pemasangan stiker anti narkoba pada sejumlah mobil dinas, juga mewarnai rangkaian acara itu. (Tim)
Demonstran Kapalo Hilalang Minta Pemerintah Batalkan Rencana Pembangunan Tarok City

Pariaman --- Ratusan masyarakat Nagari Kapalo Hilalang yang menamakan diri Forum Pembela Tanah Ulayat (FTPU) Nagari Kapalo Hilalang menggelar aksi unjuk rasa di komplek Kantor DPRD Padangpariaman, Rabu (27/9) siang.

Dalam aksinya, pendemo meminta agar DPRD Padangpariaman membatalkan rencana pembangunan Tarok City.

Usai melakukan menyampaikan orasi di depan kantor DPRD Padangpariaman, perwakilan demonstran melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Padangpariaman.

Sekretaris FPTU Nagari Kapalo Hilalang Muhammad Ali mengatakan pembangunan kampus, rumah sakit dan balai diklat di kawasan Tarok akan merusak tatanan lingkungan. Tidak sebatas permasalahan hak kepemilikan saja yang menjadi permasalahan dan pembangunan kawasan itu. Namun rusaknya lingkungan, justru menjadi ancaman serius jika Tarok tetap dialihkan menjadi kawasan terpadu.

Menurutnya, Korong Tarok dengan kontur tanah berbukit dan hutan, merupakan daerah resapan sekaligus sumber air di Kabupaten Padangpariaman dan Kota Pariaman. Pengalihan fungsi daerah resapan air menjadi kawasan yang dibetonisasi akan merusak fungsinya.

“Dapat dibayangkan jika kawasan Tarok sudah rusak dan tidak dapat lagi menyuplai kebutuhan air bagi masyarakat Padangpariaman dan Kota Pariaman. Tidak hanya itu, jika tidak ada resapan air, maka daerah di bawahnya akan mudah terkena banjir,” jelasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Pariaman yang juga mantan Ketua DPRD Padangpariaman Zulbahri, meminta agar pemerintah Padangpariaman berhenti mengklaim jika tanah kawasan Tarok seluas 697 hektare merupakan tanah milik negara.

Sebagai salah seorang yang terlibat dalam pengurusan pengembalian tanah ulayat kepada masyarakat nagari Kapalo Hilalang, pengacara kondang Pariaman itu mengaku tahu persis sejarah status kepemilikan tanah itu.

Dimulai penguasaan tanah oleh Belanda dengan sistim kontrak hingga kembali diserahkan kepada masyarakat Nagari Kapalo Hilalang oleh pihak Korem 032/Wirabraja.

“Klaim Bupati Padangpariaman atas kawasan Tarok seluas 697 hektare itu tidak benar. Lahan Tarok yang merupakan tanah masyarakat dikontrak oleh Belanda waktu itu. Usai Belanda meninggalkan Indonesia, tanah tersebut dikelola oleh Korem 032/Wirabraja dan telah dikembalikan kepada masyarakat pasca reformasi,” jelasnya.

Ketua DPRD Padangpariaman, Faisal Arifin menegaskan bahwa Pemkab Padangpariaman tidak boleh melakukan pematokan, pengkavlingan lahan kawasan Tarok sebelum diterbitnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Tarok.

Selain itu, kata dia, DPRD Padangpariaman juga tidak akan menyetujui alokasi anggaran pembangunan pengerjaan kawasan Tarok pada APBD P tahun 2017 ataupun APBD tahun 2018 mendatang, sebelum keluarnya RDTR tersebut.

“Nanti kita lihat dulu, berdasarkan RDTR kawasan Tarok ini boleh dijadikan kawasan apa, apakah perkebunan atau bisa dibangun kawasan pendidikan,” ulasnya.

Sementara itu, anggota komisi II DPRD Padangpariaman fraksi PKS Jon Hendri mengatakan, fraksi PKS DPRD Padangpariaman sepakat agar DPRD Padangpariaman membentuk Pansus kawasan Tarok.

Ia dan fraksi PKS di Padangpariaman menolak pengganggaran pembukaan jalan menuju akses kawasan Tarok pada APBD Perubahan tahun 2017.

“Menyetujui anggaran tersebut, sama saja dengan memberikan jalan untuk menuju kawasan Tarok, sedangkan kita belum mengizinkan Tarok untuk diolah,” ujarnya.

Politisi asal Sungai Geringging itu mengungkapkan, berdasarkan legal opinion Kejaksaan Negeri Pariaman bab G poin Nomor 6, disampaikan bahwa didasari kajian hukum Kejari Pariaman, kawasan Tarok tidak termuat dalam RT/RT Padangpariaman periode 2010-2030.
Jika tetap melakukan pembangunan dikawasan Tarok, pemerintah harus merevisi dan dimasukkan dan dilanjutkan dengan revisi RPJMD dan menerbitkan RDTR.

“Penerbitan RDTR itu bisa bertahun-tahun, sedangkan saat ini lahan masyarakat sudah digledor. Ini langkah yang tidak tepat,” tegasnya.

Massa akhirnya membubarkan diri setelah mendapat ketegasan dari DPRD Padangpariaman agar pengolahan dan pengavlingan lahan dikawasan Tarok dihentikan sebelum terbitnya RDTR.

Demo hari itu melibatkan ratusan masyarakat dan dijaga puluhan polisi. Demo tersebut juga menyebabkan aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 1 Pariaman terpaksa diliburkan.

"Hari Selasa kemarin guru umumkan di lokal bahwa hari ini libur karena ada demo," ujar Nes, salah seorang siswi di sekolah unggul itu. (Nanda/OLP)
Jelang Akhir Tahun, Capaian PAD Dinas PMPTP Padangpariaman Nyaris 100 Persen
Kadis PMPTP Hendra Aswara melayani lansung masyarakat dalam mengurus izin di Ruang Pelayanan, Pariaman, Rabu (27/9)
Pariaman --- Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan Pemerintah Daerah bersama DPRD terhadap Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Padangpariaman, hampir tercapai 100 persen per 26 September 2017.

Meliputi retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tahun 2017 sebesar Rp500 juta, telah terealisasi sebanyak Rp445.777.665 atau 90 persen .

"Alhamdulillah, kita optimis target PAD sudah tercapai 100 persen pada akhir bulan ini," ujar Kepala Dinas PMPTP Hendra Aswara di sela-sela melayani masyarakat di ruang pelayanan kantornya, Pariaman, Rabu (27/9/2017).

Hendra membenarkan bahwa pencapaian target PAD lebih cepat tiga bulan dari tahun anggaran, karena adanya berbagai inovasi baru sejak ia memegang jabatan kepala dinas dalam 8 bulan terakhir.

Kiat-kiatnya antara lain memberlakukan sistem online untuk seluruh perizinan. Kedua, setoran melalui bank-bank terdekat, sehingga tidak ada lagi transaksi tunai di DPMPTP.

Ketiga, menerapkan pelayanan perizinan 'Sehari Jadi Gratis' untuk memacu pelaku usaha dalam pengurusan SIUP, TDP dan IUJK. Keempat, bagi developer, pengurusan IMB induk satu jam selesai.

"Kelima, pelayanan jemput bola terhadap investor. Keenam, membuka layanan pengaduan masyarakat terhadap pelayanan perizinan untuk menghindari pungli," sebutnya.

Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan Heri Sugianto mengatakan bahwa inovasi pelayanan perizinan terus dilakukan agar lebih cepat, transparan dan akuntabel.

"Kita senang memiliki kepala dinas yang muda, energik dan inovatif yang memacu kami bekerja terbaik bagi masyarakat," ujar Heri.

Untuk tiga bulan ke depan, kata Heri, target PAD bisa ditambah sebesar 100 juta lagi, hingga perkiraan akhir tahun, retribusi IMB bisa mencapai Rp600 juta.

"Potensi penambahan PAD ini sudah kami sampaikan kepada Tim TAPD. Kita juga mohon dukungan Camat, Wali Nagari dan seluruh masyarakat," kata pria murah senyum itu. (Tim)
Kodim 0308 Gelar Sunatan Massal bagi Anak Kurang Mampu se Kota dan Kabupaten

Pariaman --- Memperingati HUT TNI ke-72, Komando Distrik Militer (Kodim) 0308/Pariaman menggelar sunatan masal dan donor darah, Selasa (26/9) pagi.

Dandim 0308/Pariaman Letkol ARH Hermawansyah mengatakan, pihaknya telah menyelenggarakan berbagai kegiatan dalam memperingati HUT TNI ke-72 itu. Selain kegiatan donor darah dan sunat massal, pihaknya juga telah melaksanakan kegiatan lomba lari 10K dan 5K bekerjasama dengan Pemko Pariaman dan kegiatan bakti sosial lainnya, jalan sehat. 

"Dalam waktu dekat Kodim 0308 Pariaman juga akan menggelar kegiatan Offroad yang dilaksanakan awal Oktober 2017 mendatang," ujarnya.

192 peserta sunatan massal HUT TNI didominasi oleh masyarakat atau anak kurang mampu di wilayah Kabupaten Padangpariaman dan Kota Pariaman. Peserta yang mengikuti sunatan telah didata oleh Babinsa.

"Rata-rata peserta sunatan massal adalah anak kurang mampu. Peserta yang mengikuti sunatan gratis ini didata oleh Babinsa," ujarnya.

Peserta yang mengikuti sunatan massal itu, kata Dandim juga diberikan kain sarung, bingkisan dan makanan.

Terpisah, Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur memuji kegiatan sunatan massal dan donor darah yang dikemas oleh Kodim 0308/Pariaman menyentuh seluruh lapisan sosial masyarakat di wilayah teritorialnya.

"Ini benar-benar menyentuh masyarakat. Dengan kegiatan yang menyentuh ini lebih mendekatkan masyakat kepasa TNI," ujarnya.

Ia mengajak masyarakat untuk mendukung program yang dilaksanakan Kodim 0308/Pariaman baik di bidang pertahanan atapun bidang lainnya. (Nanda)
Harganya Terjun Bebas, Padangpariaman Berniat Dirikan Pabrik Saos Pepaya
Bupati Ali Mukhni menyapa seorang petani pepaya yang sedang istirahat di pondoknya di Batu Kalang, Padang Sago, Sabtu (23/9).
Padangsago --- Bupati Ali Padangpariaman Mukhni mengatakan potensi buah pepaya di Padangpariaman sangat menjanjikan. Didukung dengan tanah yang subur, buah pepaya yang dihasilkan memiliki kualitas ekspor. Guna meningkatkan harga jual, Ali Mukhni mengupayakan adanya suatu industri pengolah pepaya di provinsi Sumbar.

"Padangpariaman salah satu daerah produsen pepaya di Indonesia. Jadi, layak didirikan industri pengolahan yang berskala nasional," ujar Bupati Ali Mukhni saat menyusuri kebun pepaya di Nagari Batu Kalang, Kecamatan Padang Sago, Sabtu (23/9/2017).

Terpisah, Senin (25/9), di Pariaman, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Hendra Aswara, membenarkan bahwa sudah saatnya Padangpariaman memiliki industri pengolahan pepaya. Seperti pabrik pembuatan saos, yang dirasa memiliki pangsa pasar yang luas seiring berkembangnya pusat-pusat kuliner dan rumah tangga.

"Selama ini masyarakat menjual pepaya dengan harga murah ke Riau, Kepri, Sumsel, Lampung hingga Pulau Jawa. Apabila pepaya diolah menjadi saos tentu akan bernilai jual tinggi," kata mantan Kabag Humas itu.

Saat ini karena pengaruh cuaca ekstrim, kata Hendra, harga jual pepaya hanya seribu per kilogram. Sebelumnya harga jual bisa mencapai Rp2 ribu. Artinya, perlu upaya membantu petani untuk memaksimalkan hasil kebun pepaya tersebut.

"Kita sedang penjajakan dengan investor dan juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian mengenai pendirian pabrik Pepaya di Padangpariaman," ujar kepala dinas termuda di Sumbar itu.

Ia berkata, luas kebun pepaya di Padangpariaman lebih kurang 7 ribu hektare yang tersebar di beberapa kecamatan antara lain Batang Anai, Lubuk Alung, Patamuan, Padang Sago,VII Koto dan 2x11 Enam Lingkung.

"Kita butuh pabrik pengolahan pepaya untuk meningkatkan kesejahteran petani," ujar jebolan STPDN angkatan XI itu. (Tim)
Berikut Jumlah Bencana Alam yang Terjadi di Wilayah Padangpariaman Akibat Cuaca Buruk
Bupati Ali Mukhni bersama masyarakat tinjau arus sungai pasca hujan di Batu Kalang, Padang Sago, Kamis (21/9).

Padangpariaman --- Tingginya curah hujan disertai angin kencang sejak dua bulan terakhir, tentunya akan berpotensi datangnya bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang hingga puting beliung.

Hal tersebut berusaha diantisipasi oleh Bupati Padangpariaman Ali Mukhni yang segera menyerukan warganya untuk siaga menghadapi segala bencana yang akan terjadi.

Imbauan tersebut diserukan Ali Mukhni setelah menerima laporan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengenai curah hujan yang tinggi dan beresiko di berbagai kecamatan di Padangpariaman.

“Kami imbau masyarakat Padangpariaman siap siaga darurat bencana 1x24 jam karena curah hujan yang sangat tinggi,” ujar Ali Mukhni usai mengunjungi masyarakat di Batu Kalang, Padang Sago, Kamis (21/9).

Terkait siaga kebencanaan, Ali Mukhni menyebut dirinya telah lama memantau penuh. Semua laporan terkait bencana dari SOPD, Walinagari dan Camat mesti disampaikan tiap hari. Baik saat ada bencana maupun tidak.

Sementara itu Kepala Pelaksana BPBD Padangpariaman Amiruddin merilis peristiwa bencana seminggu terakhir akibat hujan lebat dengan durasi panjang. Curah hujan tinggi disertai angin kencang telah mengakibatkan bencana alam yang mengakibatkan kerugian materil bagi masyarakat.

Dalam rilis yang diterima redaksi, berikut data bencana selama satu minggu terakhir;

1. Pohon tumbang menimpa badan jalan di Korong Kampuang Durian Nagari Lubuk Alung, Kecamatan Lubuk Alung pada tanggal 20 September 2017.

2. Pohon tumbang menimpa badan jalan di Korong Talawo Mundam di Nagari Katapiang, Kecamatan Batang Anai, 20 september 2017        

3. Pohon tumbang menimpa badan jalan di Sigimba, Kecamatan Ulakan Tapakis 20 September 2017.

4. Tanah longsor menimbun badan jalan Sungai Limau - Sungai Geringging di Korong Lampajang Nagari Kuranji Hilir Sungai Limau. Kejadian jam 14.00 Wib, Rabu, 20 September 2017. Ketinggian longsor 2 meter, panjang longsor 7 meter.

5. Jalan terbal di Korong Batu Mangaum Nagari Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging. Kejadian hari Selasa, 19 September 2017. Jam 22.00 Wib. Jalan yang runtuh sekitar 1 meter, panjang 4 meter.

6. Longsor menimpa 2 rumah. Lokasi kejadian Korong Kubu Alahan Kuranji, Nagari Sungai Ssirah Kuranji Hulu Kecamatan Sungai Geringging.

1) Rumah milik Siar, petani umur 70 tahun dengan 3 anggota keluarga. 2 sepeda motor ikut tertimbun dengan kondisi rumah rusak berat.

2) Rumah milik Efendi, petani, umur 37 tahun dengan 5 anggota keluarga, seorang di antaranya ibu hami. Kondisi rumah rusak.

7. Tanah longsor juga menimbun jalan nagari antara Korong Lansano - Korong Patamuan. Akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan bermotor/lumpuh total. Ketinggian material tanah longsor mencapai 4 mater panjang longsor 10 meter. Lokasi kejadian di Korong Lansano Nagari Sikucur Barat, Kecamatan VII Koto Kampung Dalam.

"Tidak ada korban jiwa, ada satu luka ringan dan kerugian yang ditimbulkan ketegori sedang setelah dihitung tim teknis," ujar Amiruddin. (TIM)
Perizinan Padangpariaman Gandeng Kecamatan Urus Gratis Sehari Jadi

Pariaman --- Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian (DPMPTP) Kabupaten Padangpariaman Hendra Aswara mengatakan bahwa camat merupakan mitra kerja utama dalam memberikan layanan perizinan kepada masyarakat.

Untuk itu kata dia, perlu diadakan rapat koordinasi yang bertujuan untuk membangun kerjasama dan sinergitas antara DPMPTP dengan kecamatan dengan melakukan sharing informasi berbagai kebijakan baru dan menampung permasalahan mencari solusinya.

"Rakor dengan kecamatan sangatlah penting, kita jadwalkan sekali tiga bulan sehingga terbangun sinergitas dan sikronisasi antara DPMPTP dengan kecamatan" kata Hendra mengawali sambutannya di Hall Saiyo Sakato, Pariaman, Selasa (19/9).

Hendra dalam eksposnya meyampaikan adanya paradigma baru dalam pelayanan perizinan. Yakni menjadikan aparatur sipil negara sebagai pelayan masyarakat. DPMPTP juga telah menetapkan motto pelayanan yaitu “Melayani dengan ELOK” yang bemakna,

EFISIEN Melayani dengan Tepat, Benar dan Akurat
LANCAR Memproses dengan Cepat, Mudah dan Transparan
OPTIMAL Layanan Terbaik Untuk Kepuasan Masyarakat
KONSISTEN Melayani Masyarakat Sesuai dengan Prosedur Yang Berlaku.

"DPMPTP berkomitmen menerapkan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik agar masyarakat merasa puas," imbuhnya.

Pemerintah kabupaten Padangpariaman sebut dia, juga menjadi yang terdepan dalam melahirkan Peraturan Bupati Nomor 04 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan di bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal. Jadi, tidak ada lagi izin yang ditandatangani oleh Bupati sebanyak 122 jenis perizinan dan 6 jenis non izin.

"Kita daerah yang pertama kali dimana Bupati mendelegasikan kewenangan perizinan kepada DPMPTP," kata Jebolan STPDN Angkatan XI itu.

Guna percepatan pelayanan, tambah Hendra, DPMPTP telah menerapkan sistim perizinan online yang diberi nama SIMPEL (Sistim Informasi Perizinan Elektronik) yang sudah dilakukan soft launchingnya pada bulan Mei 2017.

"Masyarakat bisa mendaftar, tracking dan verifikasi melalui android saja," ujar pria kelahiran 26 September 1981 itu.

Ke depan, imbuh dia, aplikasi SIMPEL pengembangan dari aplikasi ini akan diterapkan di beberapa kecamatan sebagai proyek percontohan untuk pelayanan perizinan di kecamatan, dengan memberikan pelatihan kepada Front Office di kecamatan.

Adapun inovasi yang telah diterapkan DPMPTP dalam enam bulan terakhir yaitu Sejati (Sehari Jadi Gratis) dalam pembuatan SIUP, TDP, IUJK, PIRT, TDG, Surat Izin Praktek. Kemudian terdapat layanan pengaduan melaui email, sms, WA serta medsos.

"Saat ini kita juga sedang renovasi ruang pelayanan yang lebih nyaman dan ramah lingkungan," kata mantan Kabag Humas itu.

Kabid Perizinan dan Non Perizinan Heri Sugianto melaporkan bahwa rapat koordinasi DPMPTP dengan camat se Padangpariaman sebanyak 50 orang---terdiri dari camat, kasi trantib/kasi yanum---serta beberapa kepala OPD.

Rakor kali ini banyak ditemui berbagai masalah di kecamatan terkait dengan izin yang dilimpahkan ke kecamatan, baik dalam menerbitkan rekomendasi, dan izin lainnya. Dan semuanya itu akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan pelayanan perizinan ke depan.

"Alhamdulillah, pelayanan perizinan telah mendapat respon positif dan apresiasi masyarakat," ujar Heri Sugianto. (Tim)
Pariaman dan Padang Pariaman Akan Terima Dana Provinsi dan Pusat Untuk Kembangkan Pariwisata

Padang --- Sebanyak 7 kepala daerah kota/kabupaten di provinsi Sumatera Barat teken nota kesepahaman atau momerandum of understanding (MoU) dengan Gubernur Irwan Prayitno di Padang (18/9). MoU tersebut merupakan pernyataan sikap kepala daerah dalam mewujudkan daerahnya sebagai destinasi wisata yang dibuktikan dengan persiapan infrastruktur dan penganggaran.

Ketujuh kepala daerah tersebut adalah Walikota Pariaman, Walikota Sawahlunto, Bupati Pesisir Selatan, Wakil Walikota Bukittinggi, Wakil Bupati Padangpariaman dan Wakil Bupati Agam serta utusan dari Mentawai.

Setelah menandatangani MoU, setiap daerah akan mendapatkan dana pendampingan dari provinsi Sumatera Barat sebanyak 40 persen dari anggaran yang ditetapkan. Selain itu bantuan dari APBN yang akan diselaraskan dengan program Kementerian Pariwisata RI.

"MoU ini sebagai langkah bagi kami di provinsi Sumatera Barat---sebagai perpanjangan tangan dari pusat---untuk mensinergikan kegiatan di daerah dengan program yang ada di Kementerian. Dari 100 persen pagu dana, 60 persennya ditanggung daerah, dan 40 persen dari provinsi Sumatera Barat,” kata Gubernur Irwan Prayitno.

Pariwisata di Sumatera Barat, kata dia telah terbukti dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, sebagai dampak yang timbul dari ramainya orang yang berkunjung ke destinasi daerah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, juga ditandatangani MoU dengan Perguruan Tinggi dan Kopertis Wilayah 10 tentang Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara, serta MoU dengan Mercy Corps Indonesia Tentang Kebencanaan.

Dengan adanya MoU, pihak Perguruan Tinggi dan Mercy Corps Indonesia nantinya akan mendapatkan bantuan dana dari APBN dalam rangka mewujudkan seperti apa yang disepakati dalam nota MoU tersebut.

“Tiga hal utama di Sumatera Barat yang mendesak  saat ini, yaitu pariwisata, bela negara dan kebencanaan. Kita perlu mengambil langkah nyata untuk menyikapinya," sambung gubernur.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengungkapkan bahwa saat ini kota Pariaman sedang giat-giatnya meningkatkan sektor pariwisata dengan pembangunan infrastruktur dan SDM di lokasi wisata.

“Berkembangnya sebuah destinasi baru di suatu daerah secara tidak langsung akan membuka peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Hal ini akan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, yang nantinya akan berujung pada pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran,” tuturnya.

Diharapkan dengan adanya MoU, imbuh Mukhlis, akan menambah semangat daerah untuk membuat kebijakan dalam pengembangan kawasan destinasi pariwisata di daerah masing-masing.

“Dengan keterbatasan dana yang ada di pemerintahan kota Pariaman, melalui MoU ini kita dapat dana pendampingan dari provinsi selain program yang ada di Kementerian Pariwisata dengan APBNnya, sehingga akan sangat membantu pemerintah Kota Pariaman,” tutupnya. (Juned/OLP)
MUI dan Muhammadiyah Padangpariaman Ingin Film G30S/PKI Kembali Diputar

Paritmalitang --- Berbagai elemen masyarakat Padangpariaman meminta agar film peristiwa sejarah pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau G 30 S PKI kembali ditayangkan serentak pada saat 30 September 2017 mendatang.

Ketua MUI Kabupaten Padangpariaman Sofyan Tuanku Bandaro meminta agar pemerintah menfasilitasi pemutaran kembali film tersebut. Pemutaran film itu kata dia, menjadi salah satu recall atau mengingatkan kembali masyarakat akan bahaya laten komunis dan gerakan yang ditimbulkan paham itu.

Saat ini, pasca tidak lagi diputarnya film sejarah pemberontakan G 30 S PKI, banyak generasi muda yang tidak tahu sejarah komunis di Indonesia. Kondisi itu juga diperparah dengan makin sedikitnya jam pelajaran pendidikan Pancasila di tingkat sekolah dan kampus.

"Kita kembali mengingatkan bahwa komunis itu berbahaya, sekaligus memberikan paham kepada generasi muda bahwa paham komunis, jangan coba-coba mendekati apalagi mengaplikasikannya," tegasnya.

Menurut dia, komunis di Indonesia tidaklah mati usai peristiwa tahun 1965/1966 silam. Ideologi komunis yang saat ini masih ada terus melakukan gerakan bawah tanah atau underground, salah satunya melalui ormas tertentu.

"Pahamnya belum hilang, malah ada pihak-pihak tertentu yang berupaya menghidupkan kembali PKI itu," kata dia.

Ia berkata, meskipun paham komunis terlarang, namun konten dan bacaan provokatif penyebaran paham komunis tidak sulit dijumpai. Kemajuan teknologi informasi saat ini sangat memudahkan penyebaran konten berbau komunis.

"Kemajuan teknologi informasi membuat konten dan penyebaran paham itu juga berbahaya. Jika tidak hati-hati, bacaannya bisa mempengaruhi generasi muda," ujarnya.

Sebagai saksi sejarah peristiwa G 30 S PKI kala masih berusia remaja, ia mengimbau generasi muda mempelajari sejarah, agar tidak terjebak dalam paham terlarang.

Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Padangpariaman Antoni Gunawan. Ia menilai pemutaran kembali film sejarah peristiwa G 30 S PKI harus dilakukan agar generasi muda yang dalam masa pencaharian jati diri tidak terjebak dalam paham komunis.

"Ini perlu kita lakukan, pendidikan Pancasila perlu diperkuat agar generasi muda tidak terjebak dalam paham yang jelas terlarang," ujarnya.

Muhammadiyah Padangpariaman kata dia, berkomitmen menolak bangkitnya paham komunisme di Padangpariaman. Selain melalui pemutaran film, upaya menangkal paham komunis dapat dilakukan melalui seminar yang mengangkat tema bahaya komunisme.

"Kita selalu menggelar seminar mengangkat tema bahaya komunis. Baru bulan Agustus 2017 yang lalu kita mengadakan seminar tersebut," pungkasnya. (Nanda)