Armaizal: Nasyiyatul Aisyiyah Aset bagi Pariaman
Kabag Kesra Armaizal membuka acara Peresmian Gerakan Hari Ber-Nasyiyatul Aisyiyah (HariNA) tingkat Provinsi Sumatera Barat di Masjid Sejarah Muhammadiyah Kuraitaji, Minggu (15/4).
Pariaman ----- Dalam upaya peningkatan kinerja organisasi dan amal usaha Nasyiyatul Aisyiyah, Kabag Kesra Armaizal membuka acara Peresmian Gerakan Hari Ber-Nasyiyatul Aisyiyah (HariNA) tingkat Propinsi Sumatera Barat di Masjid Sejarah Muhammadiyah Kuraitaji, Minggu (15/4).

Armaizal dalam pidato menyampaikan bahwa keberadaan setiap pergerakan kepemudaan termasuk Nasyiyatul Aisyiyah senantiasa dipandang sebagai salah satu aset yang dapat mempercepat laju perubahan ke arah yang lebih baik di Kota Pariaman.

"Karena perjalanan sejarah perserikatan Muhammadiyah dan Aisyiyah telah memberikan peran dan andil dalam setiap perkembangan pembangunan daerah, terutama dalam bidang keagamaan, pendididkan, kesehatan dan penanggulangan masalah sosial," katanya.

Nasyiyatul Aisyiyah merupakan salah satu gerakan organisasi otonom putrinya Muhammadiyah yang senantiasa dituntut berdiri paling depan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, terutama remaja putri.

Ia berharap kepada angkatan muda Muhammadiyah agar mampu mengambil perannya yang strategis, tidak hanya di daerah namun juga sampai ke pusat dalam rangka memberikan kontribusi terbaiknya.

Dalam kesempatan yang sama, Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Pariaman fakrul Razi mengatakan, bahwa Nasyiyatul Aisyiyah merupakan kader atau bibit dari penerus Aisyiyah.

"Tidak hanya bentuk pengkaderan tetapi sebagai pembinaan mental atau spiritual untuk kepentingan agama, organisasi, dan masyarakat ke arah sumber daya manusia yang berkualitas," kata dia.

Ia juga mengingatkan, sebagai penerus organisasi, harus bisa menunjukan keunggulan berbagai bidang. Baik pendidikan, kesehatan maupun keagaamaan. Harus bisa mengelola dan berinovasi dengan sebaik-baiknya agar tidak hanyut dengan kemajuan teknologi.

Acara tersebut juga dihadiri Pimpinan Pusat Nasyiyatul Aliyah (PPNA) Elyusra Muallimin, Pimpinan Wilayah Sumatera Barat (PWNA) Elfia Yusra, Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kota Pariaman Trimurti. (Rika)
Kontroversi Pembubaran HTI di Pariaman
Massa HTI/Foto istimewa
Pariaman -- Keputusan pencabutan Badan Hukum Ormas Hizbutz Tahrir Indoensia (HTI) oleh Menteri Hukum dan HAM RI mendapatkan reaksi beragam dari berbagai elemen masyarakat di Kota Pariaman. Pencabutan badan hukum ormas HTI itu berujung pada aktivitas ormas HTI illegal sebagai ormas.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) HTI Pariaman, Junaidi Rahman di Pariaman, Kamis (20/7/2017), pencabutan badan hukum HTI oleh pemerintah menurut dia melanggar aturan yang mereka buat sendiri.

"Pemerintah sudah melakukan kesewenang-wenangan, dan mencabut SK badan hukum HTI tanpa alasan jelas, ini merupakan otoriter pemerintah," ujarnya.

Di dalam aturan, menurutnya, pemerintah baru bisa membubarkan ormas dengan alasan-alasan yang jelas dan pasti.

Ia juga menegaskan tudingan yang dialamatkan kepada HTI salah kaprah. Sebagai sebuah ormas, HTI memiliki komitmen menolak adanya imprealisme, liberalism dan komunisme yang jelas menjadi ancaman nyata bagi Indonesia.

"Kami menyuarakan aspirasi juga secara baik-baik, tidak ada intolerenasi, kami tidak anarkis atau provokatif. Jadi tuduhan pemerintah ini tidak benar," kata tenaga pengajar di sekolah Islam Terpadu Nurul Ilmu itu.

Ia bahkan menyebut HTI tidak akan tinggal diam dan akan mengajukan gugatan sesuai jalur hukum yang ada.

Berbeda pendapat. Ketua Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Pariaman mendukung upaya pemeritah membubarkan ormas yang bertentangan dengan idiologi Pancasila dan UUD 1945.

Menurutnya, pembubaran tidak hanya sebatas pada HTI saja, namun juga kepada ormas yang tidak menjadikan Pancasila sebagai dasar gerakan organisasi.

“Semua ormas yang bertentangan dengan pancasila harus dibubuarkan, tidak hanya HTI, tapi jika ada ormas yang bertentangan dengan dasar negara tentu saja harus dibubarkan,” ujarnya.

PMII Kota Pariaman, lanjut dia, siap mendukung langkah pemerintah membubarkan ormas anti pancasila dan intoleran, jika ada di Kota Pariaman.

Di lain pihak, Ketua Ikatan Dai Indonesia (Ikadi) Kota Pariaman, Asman Yahya mengatakan, diterbitkannya Perppu nomor 2 tahun 2017 diikuti dengan pencabutan badan hukum HTI sangat dinilainya bertolak belakang dengan citra pemerintah yang demokratis.

Malah menurut mantan Ketua DPRD Kota Pariaman itu, menandakan adanya pemasungan kebebasan. HTI sebagai salah satu ormas yang oposisi terhadap pemerintah, terkesan menjadi asalan pembubaran.

“Mungkin baru HTI, besok-besok ormas mana lagi yang mau dibubarkan, kita juga jadi was-was,” sebutnya.

Bagi dia, secara umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Ormas telah jelas mengatur tentang hak dan kewenangan ormas di Indonesia. Pembubaran ormas pada undang-undang tersebut mengatur secara jelas tahapan sanksi yang diberikan kepada ormas jika terjadi pelanggaran.

Dengan penerbitan Perppu nomor 2 tahun 2017, sambung dia, telah memberikan kewengan penuh kepada pemerintah untuk membubarkan ormas yang dipandang pemerintah tidak sesuai dengan undaang-undang.

“Pembubaran ormas harus melalui prosesnya tahapan, teguran, pembinaan hingga adanya keputusan pengadilan. Namun Perppu yang baru itu tidak begitu, pembubaran kesannya tergantung pemerintah,” kata dia.

Sementara itu Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, Yusrizal mengatakan, merujuk pada keputusan pencabutan badan hukum HTI di Kemenkum HAM RI, berarti ormas HTI tidak lagi terdaftar. Meskipun demikian, pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap aktivitas HTI itu.

“Sesuai dengan keputusan pencabutan oleh Kemenkumk HAM, tentu HTI tidak terdaftar lagi. Terhadap aktivitasnya yang masih ada di Kota Pariaman, tetap dalam pantauan kita,” kata dia.

Nanda/OLP
Dipantau Kesbangpol: Belum Ada Kegiatan HTI Pariaman Resahkan Masyarakat

Pimpinan ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kota Pariaman, Junaidi Rahman, mengatakan bahwa HTI bukanlah ormas ilegal seperti informasi yang seliweran. Ia
menegaskan bahwa HTI resmi dan telah terdaftar di Kemenkum HAM RI.

"HTI terdaftar di Kemenkum HAM RI dan jelas legalitasnya hingga pengurus di tingkat kabupaten dan kota pun juga terdaftar di Kemenkum HAM. Namun di Kota
Pariaman, memang belum kita melaporkan tentang organisasi kita ini," jelasnya di Pariaman, Kamis (18/5/2017).
   
Terkait pembubaran HTI oleh Kemenpolhukam, Junaidi menegaskan bahwa pembubaran HTI yang disampaikan oleh Menkopolkuham belum bersifat final hingga
adanya putusan inkrah.

Tudingan ormas radikalisme terhadap HTI, menurut dia tidaklah masuk akal, khususnya kegiatan ormas itu di Pariaman. Ia mengaku HTI di Pariaman adalah ormas yang cinta NKRI, menentang kelompok separatisme dan peduli pendidikan.


"Bukanlah radikal seperti tudingan dalam kita berkegiatan di Pariaman. Pembubaran HTI harus melalui putusan pengadilan dan HTI pun akan melakukan upaya hukum banding terhadap keputusan jika memang putusan membubarkan HTI," singkatnya.

Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Pariaman, Yusrizal membenarkan bahwa HTI telah memiliki badan hukum dan terdaftar Kemenkum HAM. Namun, secara kepengurusan HTI di Kota Pariaman belum pernah melaporkan keberadaan dan
aktifitasnya kepada Kantor Kesbangpol Kota Pariaman.

Menurut Yusrizal, ia telah menerima edaran dari Kemendagri untuk melakukan pengawasan, pendekatan secara persuasif kepada ormas HTI usai pernyataan pembubaran HTI oleh pemerintah.

Sebagai lembaga yang memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap ormas di Kota Pariaman, kata dia Kantor Kesbangpol Kota Pariaman hingga saat ini belum
menerima laporan terkait aktifitas dan praktik HTI Pariaman yang bertentangan dengan hukum.

"Kita terus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ormas, salah satunya terhadap HTI. Hingga saat ini belum ada laporan dari masyarakat tentang pelanggaran dan
aktivitas yang meresahkan dari ormas HTI ataupun pengurusnya," pungkasnya.

Nanda
Genius, Semua Ormas di Pariaman Mitra Pemerintah Dalam Pembangunan

Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar menyatakan bahwa organisasi kemasyarakatan (ormas) merupakan mitra pemerintah dalam melaksanakan fungsi pembangunan daerah. Sejarah Indonesia memberikan gambaran bahwa ormas berkontribusi bagi Indonesia. 
   
"Kontribusi ormas untuk bangsa Indonesia bukan hanya paska reformasi saja. Bahkan sejak zaman pergerakan kemerdekaan sebelum kemerdekaan, organisasi pergerakan memberikan peranan nyata seperti mendorong terjadinya sumpah pemuda, mempertahankan kemerdekaan, hingga paska reformasi," ujar Genius Umar saat membuka sosialisasi penguatan kapasitas ormas se-Kota Pariaman, Kamis (18/5/2017) siang.

Dikatakannya, peranan ormas era pergerakan kemerdekaan ikut menetapkan tujuan negara. Hal tersebut semakin memperkuat urgensi gerakan ormas di Indonesia. Selain itu, sinergitas antara ormas dengan pemerintah Kota Pariaman akan mempercepat pembangunan di Kota Pariaman.

Belakangan, ulas Genius, perbedaan visi ormas kerap menimbulkan pertentangan antar ormas. Praktik hujat-menghujat antara ormas pun tidak dapat dihindari.

“Perbedaan visi dan pemahaman eksklusifisme sebuah ormas memicu pertentangan sesama ormas. Belakangan ini juga ada ormas yang dianggap radikal, solusinya terhadap persoalan ini adalah pengembalian dasar Pancasila menjadi dasar gerakan ormas,” ulasnya.

Diteruskan Genius, ormas yang memiliki peranan besar, diharapkan terus tumbuh dan berkembang menjadi mitra Pemerintah Kota Pariaman. Dukungan ormas terhadap pemerintah Kota Pariaman, dapat dilakukan dengan dukungan atas program pembangunan di Kota Pariaman.

“Banyak hal yang dapat diperkuat oleh ormas. Dukungan terhadap program pemerintah seperti magrib mengaji, gerakan perang terhadap narkoba, good government dan peningkatakan sektor pariwisata. Kerjasama ini tentu akan mempercepat pewujudkan perkembanganPariaman yang terus kita upayakan,” pungkasnya.

Kapolres Pariaman, AKPB Bagus Suropratomo Oktobrianto, melalui Kasat Intelkam Polres Pariaman, AKP Sumardi, mengatakan bahwa kepolisian memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap ormas.

Melalui mendataan dan monitoring, diharapkan ormas di Indonesia dapat berperan sesuai dengan fungsi dan aturan perundang-undangan.

Sumardi merinci, terdapat 44 ormas yang terdaftar di Kesbangpol Kota Pariaman. Dalam melakukan pengawasan kepada ormas,  kepolisian melakukan langkah dengan rangkaian kegiatan pendataan, deteksi dini, pemetaan kerawanan dan melakukan penggalangan terhadap ormas yang dianggap melanggar ketentuan.

“Sesuai dengan Undang-Undang Ormas, kita (Polri) memiliki fungsi pengawasan terhadap ormas. Selama aktivitasnya sesuai dengan aturan yang ada, kita akan fasilitasi, namun jika melanggar aturan tentu ada sanksi teradap hal tersebut,” ujarnya mengakhiri.

Kepala Kantor Kesbangpol Kota Pariaman, Yusrizal menegaskan dari pengawasan dan pembinaan ormas di Kota Pariaman, belum ditemukan ataupun menerima informasi dari masyarakat tentang pelanggaran yang dilakukan oleh ormas legal.

Nanda
93 LSM/Ormas Tercatat di Padangpariaman, Ini Kata Suhatri Bur




Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur meminta organisasi masyarakat (Ormas) mendukung program dan kebijakan daerah Pemerintah Kabupaten Padangpariaman. Ormas/LSM juga dapat melakukan pengawasan dan kritikan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ormas, kata dia, hakekatnya merupakan organisasi yang berperan serta dalam membantu pembangunan dalam bidang sosial, kemasyarakatan dan budaya. Ormas hanya boleh memantau masyarakat, tidak boleh melakukan penindakan kepada masyarakat yang melakukan kesalahan.

Hal tersebut disampaikannya ketika membuka kegiatan sosialisasi Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan di Hall Saiyo Sakato, Pariaman, Rabu (25/5).

"Sifat dasar dari ormas, yaitu sukarela, mandiri, sosial dan demokrasi. Semoga ini dipahami bersama," kata dia.

Mantan Ketua BAZNAS itu meminta organisasi masyarakat untuk lebih memahami undang-undang tersebut dalam menjalankan tugas kemasyarakatan. Pemahaman dapat meningkatkan mengenai dasar berdirinya ormas, pengelolaan dan peran ormas.

Negara memberikan kebebasan masyarakat berkumpul, menyatakan berpendapat yang menjadi jaminan keberadaan ormas. Keberadaan LSM/ormas/OKP tersebut akan tetap berjalan jika tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpol) Yusmanda mengatakan peserta sosialisasi UU Ormas tersebut sebanyak 60 orang. Adapun narasumber terdiri Kepala Kesbang Provinsi Sumbar, Akademisi UNP dan DPPKA.

Disampaikan Yusmanda, jumlah ormas di Kabupaten Padangpariaman yang tercatat di Kesbangpol adalah 93 ormas. Sesuai UU No 17 tahun 2013 bahwa masing-masing ormas wajib melapor ke Kesbangpol setiap enam bulan.

"Dari awal mendaftarkan ke Kesbangpol, masing-masing ormas sudah diberitahu bahwa harus melapor setiap enam bulan sekali agar Kesbangpol dapat mengetahui apakah ormas tersebut masih aktif dan berjalan atau tidak,” ucap mantan Camat Batang Gasan itu.


HA/OLP