[Pilwako Pariaman] Disukai Tapi Tidak Dipilih
Kertas suara Pilwako Pariaman 2013 lalu. Foto/istimewa
Demokrasi dan pendidikan politik di kota Pariaman titi tangga kedewasaan. Pilwako Pariaman yang akan dihelat Juni 2018, disikapi dengan arif oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam Pilwako saat ini juga di tatanan para elitis saja. Masyarakat lebih banyak menunggu dan mengamati kualitas masing-masing kandidat.

Jika ditelusuri dari dua pilwako yang digelar pada tahun 2013 dan 2008, dapat kita lihat euforia warga dalam pilkada kian berkurang. Berkurangnya euforia tersebut bukan berarti apatisme masyarakat terhadap pilwako.

Realistis dalam menentukan pilihan, syarat mutlak terlahirnya pemimpin yang berkualitas bagi suatu daerah. Calon pemimpin baru akan dipilih masyarakat jika ia mampu meyakinkan para pemilihnya. Dalam hal meyakinkan pemilih tersebut---dalam hal ini masyarakat selaku pemilih---akan melihat dan menguliti setiap kandidat yang sudah mengapung namanya.

Terkenal, disukai saja, belum tentu dipilih. Urusan keyakinan letaknya lebih jauh dari sekedar dua kanal tersebut. Keyakinan erat kaitannya dengan hati. Ada kalanya orang disukai karena kebaikannya, namun di dalam hati masyarakat belum yakin ia mampu memimpin. Orang yang disukai dan tidak akan dipilih tetap diterima oleh masyarakat dengan senang hati. Hal ini terkadang tidak banyak disadari oleh bakalan calon, ia disukai, ia yakin dipilih.

Menjadi orang yang diyakini, butuh suatu proses. Butuh pembuktian. Keyakinan bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat dan bersifat instan. Terkadang, kandidat yang ia pilih tidak ia sukai secara pribadi, namun meyakini calon tersebut adalah pemimpin yang hebat di bangding calon lain.

Contoh nyata memilih berdasar keyakinan, bisa kita lihat pada Pilgub 2005 yang dimenangkan oleh Gamawan Fawzi. Gamawan juga menang di kota Pariaman dimana publik tidak memiliki kedekatan emosianal dengannya saat itu. Yang membuat warga Pariaman memilih dia saat itu: bahwa di antara seluruh calon gubernur saat itu, warga Pariaman yakin Gamawan yang paling pantas memimpin Sumatera Barat.

Keyakinan suatu masyarakat terhadap calon bisa dilihat hasilnya dengan simulasi atau yang lebih dikenal dengan survey. Hasil survey yang benar-benar dilakukan oleh lembaga kredibel akan mendekati hasil nyata tingkat keterpilihan bagi calon tersebut.

Kita bisa lihat saat pilgub DKI putaran kedua. Lembaga survey yang saat putaran pertama seluruhnya menjagokan Ahok, saat survey putaran kedua dilakukan, hasilnya memenangkan Anies dan Sandi yang nyatanya memang menjadi pasangan gubernur wakil gubernur DKI.

Semua lembaga survey yang melakukan survey elektabilitas pada putaran kedua saat itu, seluruhnya memiliki hasil berbeda dari hasil perolehan survey pertama pilkada DKI yang mulanya diikuti oleh tiga pasang calon (AHY). Anies unggul atas Ahok saat laga final head to head. Kemenangan Anies-Sandi sudah diduga dan disimulasikan. Jumlah pemilih Ahok putaran pertama tidak jauh berbeda dengan putaran kedua. Artinya, hampir seluruh suara AHY berpindah ke Anies.

Metode survey semakin mendekati hasil jika sampel yang diambil semakin banyak. Survey tidak hanya konsumsi politik saja. Survey, juga jamak dilakukan terhadap suatu produk. Sebelum produk diluncurkan ke hadapan publik, perusahaan mapan biasanya terlebih dahulu melakukan survey tentang apa yang disukai publik terhadap produk yang akan ia luncurkan. Dari gambaran hasil survey tersebut, perusahaan akan berusaha memenuhi semua unsur yang diingini publik sesuai hasil survey yang telah dilakukan.
 

Survey jelang pilwako Pariaman 2018 sudah dilakukan beberapa tahap. Setahu kami paling tidak sudah tiga kali dan akan masuk periode penentuan Februari hingga April 2018. Bagi calon yang tidak melibatkan lembaga survey untuk mengetahui tingkat elektabilitasnya, tentu saja ibarat berjudi dengan taruhan amat besar dengan hasil yang tidak dapat ia prediksi. (OLP)
Nahkoda Baru KONI Kota Pariaman: Banyak Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan
Oleh Boedi Satria, SE --- Ketua Asosiasi Futsal Kota Pariaman


~ KONI Kota Pariaman pernah mengalami mati suri selama tiga tahun. Hal tersebut tidak boleh kembali terulang

~Ketua KONI Kota Pariaman dihadapkan sejumlah pekerjaan rumah besar dalam berbagai olahraga prestasi yang selama ini mengalami kemerosotan
 

Penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Kota Pariaman (musorkot) dalam rangka pemilihan ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kota Pariaman periode 2017 - 2021 akan segera digelar pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017.

Penyelenggaraan musorkot KONI ini diharapkan mampu membangkitkan dan menghidupkan kembali gairah organisasi semi pemerintahan itu untuk mengayomi puluhan cabang olahraga yang ada di Kota Pariaman agar bisa menjalankan roda pembinaan dan mampu berprestasi serta mengharumkan nama kota Pariaman baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Sebagaimana kita ketahui bersama sejak tahun 2014, KONI Kota Pariaman mengalami mati suri karena ketua umumnya diduga melakukan penyelewengan terhadap dana hibah yang diterima dari pemerintah. Akibatnya ketua umum tidak bisa memimpin organisasi lagi seperti biasa.

Di sisi lain, pengurus inti juga tidak berdaya mempertahankan organisasi agar bisa berjalan dengan baik sehingga KONI mati suri selama hampir 3 tahun belakangan. Untuk menyelamatkan pembinaan insan olahraga, maka Pemerintah Kota Pariaman langsung turun tangan mengambil alih seluruh kegiatan keolahragaan dan memerintahkan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga untuk mengelola dana keolahragaan.

Dengan berakhirnya masa periode kepengurusan KONI Kota Pariaman pada tahun 2017, maka sudah saatnya kita fokus kepada suksesi pengantian ketua KONI Kota Pariaman ke depannya. Berharap ketua KONI terpilih nanti benar-benar mampu membangkitkan dan memajukan olahraga kota Pariaman.

Sampai saat ini sudah beberapa nama yang muncul untuk mengantikan ketua yang lama. Nama-nama tersebut sudah mulai berkampanye untuk meraih dukungan dari cabang olahraga yang mempunyai hak suara pada musorkot nanti.

Untuk menjadi ketua KONI ke depan---bukanlah pekerjaan yang mudah---banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, walaupun kepengurusan KONI terpilih nantinya tidak akan menanggung beban dosa pengurus yang lama dan tidak akan diperiksa oleh pihak terkait. Namun ketua terpilih terlebih dahulu menetapkan target kepengurusan sebagaimana keinginan sebagian besar masyarakat kota Pariaman agar olahraga bisa bangkit.

Berikut ini adalah beberapa tugas besar Ketua KONI Kota Pariaman terpilih mendatang

1. Target 5 besar pada Porprov 2018 di Padangpariaman

Melirik pada hasil klasemen akhir kota Pariaman pada Porprov tahun 2016 kemaren---dimana kota Pariaman hanya menduduki peringkat 16 dari 19 kontingen---tentu ini bukan prestasi yang dapat dibanggakan.

Dengan dana yang lumayan besar dan atlet-atlet yang potensial, seyogyanya kota Pariaman bisa berada di posisi 10 besar. Kita tidak perlu menyalahkan atau mencari kambing hitam kenapa gagal berada di posisi 10 besar, namun kita perlu mengevaluasi dan mencari solusi.
KONI Kota Pariaman kedepan perlu merumuskan langkah kongkrit untuk bisa lebih baik dari tahun 2016. Apalagi Porprov 2018 nanti akan diselenggarakan di kabupaten Padangpariaman, yang sebagian venuenya diselenggarakan di kota Pariaman.

Dari hasil evaluasi dan keuntungan sebagian venue porprov diselenggarakan di kota Pariaman, sudah selayaknya kota Pariaman menargetkan berada di posisi 5 besar pada Porprov 2018 nanti.

2 Jadi tuan rumah Porprov tahun 2022

Sudah 15 tahun kota Pariaman berdiri dan sudah 14 kali porprov diselenggarakan. Namun belum pernah sekalipun kota Pariaman menjadi tuan rumah porprov. Dan kalaupun pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1994, itu masih dibawah bendera kabupaten Padangpariaman, dimana kota Pariaman masih menjadi kota administratif (Kotif).

Dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat dari tahun ke tahun, maka tidaklah terlalu sombong kiranya jika pada tahun 2022 nanti KONI Kota Pariaman ikut bidding menjadi tuan rumah porprov ke-16. Cukup dengan membangun stadiun sepakbola dengan kapasitas 15.000 penonton dan arena renang dan loncat indah, Kota Pariaman sudah cukup representatif dan kondusif untuk jadi tuan rumah.

Sedang untuk cabang olahraga lain venuenya sudah ada di kota Pariaman, seperti bola voli, futsal, tenis, bela diri, bulu tangkis, dayung, dan lainnya. Dan kalaupun belum ada cabang yang belum ada venue, mungkin tidak butuh dana yang besar untuk membangunnya seperti arena panjat tebing. Maka dengan seluruh sarana, prasarana dan dukungan yang ada, maka pengurus KONI Kota Pariaman harus memberanikan diri untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah.

Menang tidak mudah untuk mencapai rarget di atas. Maka untuk bisa mencapainya ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh pengurus KONI Kota Pariaman kedepan, antara lain;

    1 Penguatan struktur organisasi KONI

Ketua terpilih harus mampu membangun tim yang kuat dimana seluruh pengurus harus mempunyai visi dan misi yang sama untuk kemajuan olahraga. Put the right man in the right place wajib diterapkan.

Jangan sampai menempatkan pengurus yang tidak pada bidangnya atau karena balas budi. Selain perlu mencari sekretaris yang cakap administrasi dan bendahara yang menguasai manajemen keuangan daerah, ketua harus mampu menempatkan ketua bidang organisasi yang mampu mengayomi dan mengkoordinir seluruh cabang olahraga yang ada. Begitu juga dengan pengurus lainnya harus sesuai dengan keahliannya.

    2 Perbaikan struktur organisasi cabang olahraga

Belum semua cabang olahraga memiliki pengurus yang memang serius membangun olahraga, sebagian besar hanya menjalankan pembinaan pemain jika mendekati porprov saja.

Hal ini karena cabang olahraga tersebut terlalu bergantung dari dana hibah KONI. Dan tidak punya inisiatif atau mau berkorban untuk mencari sumber pembiayaan lainnya, baik dari diri pengurus sendiri maupun dari pihak lain. Ingat, olahraga tidak akan maju kalau hanya mengandalkan dana dari pemerintah atau minta sumbangan kepada pihak lain.

Oleh sebab itu ketua KONI terpilih kedepan harus duduk bersama dengan seluruh cabang olahraga dan meminta komitmen setiap cabang untuk mampu berprestasi dengan sumber dana yang ada. Dan jika dana yang tersedia tidak mencukupi, maka cabang olahraga harus mampu mencari solusinya.

Maka oleh sebab itu seyogyanya ketua cabang olahraga harus mampu langsung menjadi bapak angkat dari cabang olahraga yang dipimpinnya agar proses pembinaan pemain untuk meraih prestasi tidak terhenti.

    3 Perbaikan pengelolaan dana hibah

Pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan menjadi salah satu kunci yang harus segera diperbaiki, kalau tidak ingin kejadian seperti kepengurusan periode kemaren terulang lagi. Dana hibah dari pemerintah kota harus dipergunakan sebagaimana mestinya dan laporan pertanggungjawaban harus dibuat sebaik mungkin dan sesuai dengan peraturan. 

Hal ini harus dimulai dari penyusuan RAB yang efisien dan efektif, dana yang digunakan harus sesuai dengan RAB dan bentuk laporannya harus juga sesuai dengan RAB. Dengan pengunaan dana yang efisien dan efektif, maka roda organisasi akan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

    4 Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana pertandingan

Dengan dibangunnya sport center di Karan Aur dan rencana pembangunan stadion sepak bola di Padusunan, membuktikan keseriusan pemerintah kota dalam mengembangkan olahraga.

Untuk kedepannya KONI Kota Pariaman harus terus mendukung pemerintah kota untuk terus mengembangankan sarana dan prasarana olahraga lain. Baik itu melalui dana APBD maupun APBN. Pengembangan ini harus merata di seluruh cabang olahraga dan seluruh wilayah kota Pariaman. Seperti pembangunan arena renang di pusat kota, lapangan voli dan lapangan futsal di setiap kecamatan, dan lainnya.

Sedangkan untuk Sport Hall Pauh, ketua KONI Kota Pariaman terpilih nantinya harus segera membuat perencanaan untuk perbaikan termasuk mungkin juga segera membenahi lapangan sepakbola di komplek GOR Rawang.

    5 Peningkatan kesejahteraan atlet

Ini yang sering dilupakan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi. Penghargaan bagi atlet berprestasi tidak selalu harus dengan memberikan hadiah berupa uang saja, tapi juga penghargaan yang bisa bermanfaat untuk masa depan atlet. Seperti memberikan lapangan pekerjaan kepada atlet berprestasi atau beasiswa, sehingga atlet merasa lebih dihargai dan merasa bahwa olahraga dapat menjamin masa depan mereka.

Dari uraian di atas begitu banyak pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan. Oleh sebab itu kota Pariaman membutuh seorang ketua KONI yang benar-benar mempunyai kemampuan yang komplit untuk memimpin organisasi yang besar ini. Maka, di bawah ini bisa kita lihat beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh calon ketua KONI kedepan, seperti:

1 Insan olahraga

Ketua KONI Idealnya pernah menjadi pimpinan cabang olahraga. Minimal dengan pengalaman menjadi pimpinan cabang olahraga dapat dijadikan modal untuk memimpin organisasi yang lebih besar.

Selain itu ketua KONI yang berasal dari pimpinan cabang olahraga sudah terbiasa dengan atmosfir pertandingan seperti kejurda, porprov atau pertandingan lainnya. Hal ini tentu berguna untuk menyusun strategi pemenangan dan memahami bagaimana mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.

Selain itu yang kita inginkan adalah pimpinan cabang olahraga yang secara rutin melakukan pembinaan pemain dan bukan pada saat porprov saja atau pimpinan cabang olahraga yang punya SK saja tapi tidak pernah melakukan pembinaan dan tidak pernah mengikuti porprov.
Terbayang bagi kita kalau ketua KONI tidak mempunyai pengalaman di bidang olahraga dan tidak memahami seluk beluk tentang olahraga, maka perahu KONI ini tidak akan dapat berlayar dengan baik dan akan berlayar tanpa arah yang jelas. Jangan sampai jabatan ketua KONI hanya untuk prestise belaka dan keuntungan pribadi saja.

2 Memahami pengelolaan dana hibah

Memang sulit mencari sosok ketua KONI yang cakap dalam mengelola keuangan dengan baik. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Kecuali pejabat publik atau PNS diperbolehkan mencalon sebagai ketua KONI. Atau para pensiun PNS yang sudah dimakan usia dan tidak produktif lagi. Maka hal ini bisa teratasi.

Namun kita jangan berputus asa jika sulit menemui ketua KONI yang memahami tentang pengelolaan keuangan. ketua KONI terpilih nantinya bisa belajar mendalami tentang penyusunan anggaran dan bagaimana pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang baik.
Atau sekurang-kurang mencari staf sekretariatan yang menguasai keuangan dana hibah dan bisa memberi laporan keuangan secara rutin.

3 Tidak untuk kepentingan politik

Biasanya setiap calon yang maju tentu punya target sendiri. Sangat disayangkan jika target yang ingin dicapainya adalah untuk meraih jabatan yang lebih tinggi terutama di bidang politik.

Banyak calon yang ingin menjadikan jabatan ketua KONI sebagai batu loncatan untuk maju menjadi walikota/wakil walikota atau sekurang-kurangnya anggota dewan. Hal ini tentu sangat merugikan organisasi (KONI) dimana calon yang orientasinya seperti di atas tidak akan fokus menjalankan roda organisasi bahkan dengan enaknya akan meninggalkan organisasi jika meraih jabatan yang lebih tinggi.

Contohnya jika ketua terpilih adalah pengurus partai atau calon legislatif, maka setelah terpilih menjadi anggota DPRD maka secara otomatis yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan ketua KONI. Hal ini tentu merugikan KONI yang ditinggal oleh ketuanya.

Maka sebelum terlambat sebaiknya para bidder (peserta yang mempunyai hak suara) wajib mengetahui orientasi calon ketua KONI nantinya. Pilihlah ketua KONI yang benar-benar serius membangun olahraga kota Pariaman dari awal sampai akhir masa jabatan. 

 4 Dekat dengan stakeholder

Kedekatan dengan stakeholder seperti walikota, ketua DPRD, Kapolres, media dan yang lainnya tentu sangat menguntungkan terutama dalam urusan pendanaan. Tidak sedikit kita lihat banyak ketua organisasi terpilih yang tidak dekat dengan stakeholder atau bahkan tidak disukai oleh stakeholder lainnya. Akibatnya banyak program kerja yang tidak jalan karena tidak didukung oleh pendanaan yang kuat.

Hal ini tentu sangat merugikan organisasi. Oleh sebab itu sebelum menjadi ketua KONI maka calon wajib menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder. Dukungan dari stakeholder merupakan modal kuat untuk menjalankan program kerja sebagaimana yang kita inginkan.

5 Mempunyai tim yang kuat

Untuk menjadi ketua KONI tentu tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Namun harus didukung oleh tim yang kuat. Tim disusun berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Ada tim yang khusus melakukan lobby kepada stakeholder, ada tim yang khusus melakukan pendekatan kepada cabang olahraga, ada tim yang khusus menyiapkan segala administrasi pemilihan, bahkan ada tim yang khusus menyiapkan logistik.

Calon yang didukung oleh tim yang kuat akan lebih mudah menjalankan organisasi jika terpilih nanti karena sudah terbiasa berkerjasama dengan berbagai pihak. Berbeda dengan calon yang bekerja sendiri sendiri yang biasanya tidak akan mau menerima pendapat orang lain, hanya akan menjalan program yang menguntungkan dirinya sendiri. "Tibo di awak mato bapiciangan di paruik bakampihan" itu istilah urang awak.

Jadi untuk sukses menjalankan organisasi maka bangunlah tim yang hebat. Jangan sekali-kali bekerjasama dengan orang yang tidak menyukai kita. Karena akan menjadi duri dalam daging.

6 Muda dan energik

Muda energik dan inovatif merupakan syarat lainnya bagi ketua KONI Kota Pariaman ke depan. Kalangan muda yang punya visi, gigih, punya kemampuan terukur, merupakan agen perubahan yang akan memenuhi tantangan dunia olahraga ke depan.

Usia muda memang bukan jamin dari segala-galanya. Namun usia, menentukan semangat dan kreatifitas, khususnya dalam bidang olahraga.

Itulah sedikit tentang syarat yang harus dimiliki oleh calon ketua yang ingin memimpin KONI Kota Pariaman. Mungkin banyak lagi persyaratan lain yang harus dimiliki; namun saat ini penulis hanya menyampaikan persyaratan yang memang paling dianggap penting.

Demikian tulisan ini saya buat semoga bisa menjadi pencerahan bagi insan olahraga kota Pariaman dalam penyelenggaraan musorkot. Terakhir saya ucapkan selamat bermusyawarah kepada seluruh cabang olahraga. Semoga nantinya terpilih ketua yang benar-bebar kita inginkan untuk membawa kejayaan olahraga kota Pariaman baik ditingkat provinsi maupun nasional.

Salam olahraga !!!
Modal-Modal Pemimpin: Mudahnya Mencalon, Susahnya Terpilih
Foto/Istimewa
Oleh: Oyong Liza Piliang

~Perang gagasan, adu program atau diskusi dua arah yang selayaknya terjadi antara kandidat dan calon pemilih berubah jadi ronggengan, raun-raun dan makan-makan. 


~Modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya.

~Pemberian dukungan kepada kandidat tentunya merupakan hasil lobby elit politik dengan melihat elektabilitas serta isi kantong tas kandidat.
 
Pemilihan langsung oleh rakyat telah banyak melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Benar-benar bisa diandalkan dan membangun sesuai keinginan rakyatnya. Pemimpin lahir dari selera rakyat itu sendiri. Pemilihan langsung juga mengedukasi masyarakat semakin kritis dari waktu ke waktu.

Pemilihan langsung---meski banyak meninggalkan persoalan---memungkinkan siapun untuk menjadi pemimpin. Dengan modal popularitas, tidak jarang berakhir menduduki kursi bupati, walikota bahkan gubernur/wakil gubernur. Popularitas merupakan modal awal bagi para kandidat untuk maju dalam kontestasi pemilihan langsung.

Nurdin Abdullah, Bupati Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, salah satu contoh sukses pilihan rakyat yang membawa perubahan besar, sama sekali bukan karena pencitraan. Ia menjabat sejak periode 2008-2013 dan 2013-2018. Telah banyak penghargaan skala nasional yang diraihnya selama menjabat.

Nurdin dikenal sebagai sosok pemimpin rendah hati dan dekat dengan rakyat. Setiap warga Bantaeng dapat menemui Nurdin tanpa melalui aturan protokoler yang rumit baik itu di rumah pribadinya atau pun di rumah dinasnya. Warga dapat menyampaikan ide, gagasan atau keluh kesah secara bebas terkait permasalahan yang ada. Warga Bantaeng tidak sulit menemui bupatinya.

Sebelum berkecimpung di dunia poltik, Nurdin dikenal sebagai seorang akademisi yang pernah menempati beberapa jabatan struktural di universitas maupun di sebuah perusahaan. Profesor Nurdin pernah menjadi Guru Besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanudin. Karir Nurdin Abdullah baik itu di bidang pendidikan, bisnis atau pun pemerintahan dinilai cemerlang. Oleh karena itu tak heran jika Nurdin hingga kini mengoleksi sekitar 54 penghargaan dari berbagai macam bidang.

Sebagai bupati yang menguasai ilmu pertanian, Nurdin selalu punya terbosoan atau pun ide di bidang pertanian dalam rangka mengembangkan potensi pertanian di wilayah Bantaeng. Ia pernah mencetuskan Bantaeng sebagai Kabupatan Benih berbasis teknologi. Ia pun sempat merevitalisasi kelompok tani di Kabupaten Bantaeng dengan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok tani berbadan hukum.

Melalui kebijakan-kebijakannya, Nurdin tak hanya fokus pada bidang pertanian saja tapi ia menaruh perhatian yang sama pada sektor peternakan di Kabupaten Bantaeng. Melalui teknologi Inseminasi Buatan, Nurdin mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki kualitas ternak sapi.

Selain itu, ia pun mendukung penuh pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai energi alternatif di desa-desa Kabupaten Bantaeng. Sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Bantaeng termasuk 199 daerah tertinggal di Indonesia. Tiap tahun dilanda banjir, infrastruktur dan layanan kesehatannya pun dinilai sangat buruk, pertumbuhan ekonominya pun saat itu hanya 4,7 persen saja.

Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, daerah yang memiliki luas 395,83 km2 itu berhasil diubah dan ditingkatkan perekonomiannya. Nurdin mensiasati APBD sebesar Rp821 miliar dengan menggalang sumber lain. Selama 8 tahun ia bekerja keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng dan hasilnya memang mengalami pertumbuhan dari 4,7 persen menjadi 9,2 persen, dan kini Bantaeng menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Di samping itu, sejak Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantaeng, perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan pun sangat terasa. Ia menciptakan layanan kesehatan ‘mobile ambulans’ yang beroperasi selama 24 jam. Nurdin memodifikasi mobil Nissan Elgrand yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang‎ untuk dijadikan ambulans.

Prestasi itu bahkan terdengar sampai ke luar negeri: Amerika Serikat. Konsul Jenderal Amerika Serikat Joaquin Monserrate‎ terbang ke Bantaeng pada akhir 2014 lalu untuk melihat langsung pertumbuhan ekonomi dan layanan kesehatan ala Nurdin.

Prestasi Nurdin Abdullah berbanding terbalik dengan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan bernama Ahmad Wazir Noviadi. Meski sama-sama pilihan rakyat, kepala daerah ini bukannya membawa prestasi membanggakan bagi daerahnya.

Novi ditangkap BNN pada 13 Maret 2016, sejurus kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Ia ditangkap melalui operasi BNN kediaman orangtuanya di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ironisnya, Novi saat ditangkap, belum genap sebulan menjabat bupati, pilihan rakyat.

Pria kelahiran Palembang 22 November 1988 itu, padahal merupakan salah satu kepala daerah termuda Indonesia. Ia sangat populer di Sumatera Selatan dan digadang-gadang calon pemimpin besar nasional di masa depan.

Dua contoh di atas merupakan pengejewantahan pilihan rakyat tidak selalu salah dan tidak selalu benar. Namun dari dua contoh tersebut akan mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menentukan pilihannya.

Kota Pariaman yang sudah memasuki tahapan pilkada sejak September 2017 lalu, akan memilih pemimpin dalam kotak suara pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Dalam bilik suara yang kecil itu, masa depan Pariaman berada. Pilihan-pilihan sudah tersedia dengan banyaknya nama calon yang mulai mengapung. Beragam latar belakang pula. Dari politisi, birokrat, pengusaha hingga orang yang memiliki keahlian khusus.

Pemilihan langsung oleh rakyat, memang memaksa para calon itu turun ke bawah guna mendulang simpati. Para calon yang sedang bermurah hati itu, rupanya ada pula dimanfaatkan oleh oknum masyarakat. Sumbangan demi sumbangan untuk acara ini itu---yang sebelumnya tidak pernah ada---marak kelihatan. Dalam kesempatan itu pula bahkan terlontar janji-janji politik oleh para calon yang kadang tidak masuk akal.

Perang gagasan, adu program atau diskusi dua arah yang selayaknya terjadi antara kandidat dan calon pemilih berubah jadi ronggengan, raun-raun dan makan-makan. Tidak ada nilai edukasi di sana. Esensi dari pertemuan menjadi buyar tanpa makna.

Lahirnya Pemimpin Besar

Di awal tahun 1980, Anas Malik diminta untuk pulang kampung oleh tokoh masyarakat Piaman yang peduli kampung halamannya. Masa itu para tokoh masyarakat memohon sangat agar Anas Malik yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Kodam V/Jakarta Raya dengan pangkat Letnan Kolonel.

Luluh oleh bujukan tulus tokoh masyarakat, Anas Malik masih belum mengambil keputusan sebelum mendapat restu dari ayahnya. Atas dorongan sang ayah, Anas Malik meninggalkan kariernya di ABRI Angkatan Darat. Ia dipilih oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat, jauh sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah lahir.

Selama 10 tahun memimpin kabupaten Padangpariaman--yang masa itu Kota Pariaman dan Kabupaten Mentawai merupakan kecamatan di Padangpariaman---banyak sekali perubahan ia lakukan. Sekolah-sekolah tinggi dan kejuruan dibangun. Revitalisasi pasar, gerakan K3, pembukaan jalan-jalan arteri hingga ke pelosok dusun dan banyak lainnya yang kelak menjadikan ia sosok legenda.

Usai menjabat selama dua periode itu, tak lama berselang, ia berpulang. Tak ada harta benda ia tinggalkan. Ia kembali menempati rumah dinas tentara di Jakarta.

Setiap jelang Pilkada Pariaman dan Pilkada Padangpariaman, nama Anas Malik bak bangkit dari kubur sebagai bahan perbandingan oleh masyarakat bagi setiap calon. Hal itu menandakan ranah Piaman pernah punya pemimpin besar kaliber nasional semacam Bupati Bantaeng yang hingga saat ini masih menjabat.

Kota Pariaman sejak memisahkan diri dari ibunya kabupaten Padangpariaman pada tahun 2002, memang jauh benar perubahannya. Jalan-jalan beraspal mulus, gedung perkantoran berdiri megah, sekolah-sekolah dari SD hingga SLTA gratis, berobat gratis dan beragam kemudahan bagi masyarakat lainnya.

Kota Pariaman yang dulunya hanya ramai dikunjungi sekali se tahun karena Pesta Budaya Tabuiknya, saat ini nyaris selalu ramai tiap harinya. Destinasi pengindah mata bermunculan. Pantai-pantai yang dulunya tempat buang hajat bertransformasi menjadi kawasan wisata ternama--setidaknya untuk wilayah Sumatera Barat.

Orang Pariaman banyak pula mendirikan kedai wisata, usaha kreatif mulai bangkit, komunitas-komunitas seni bermunculan. Kabar-kabar itu dibaca orang rantau dengan bangganya.

Kini, Pariaman akan beganti nahkoda. Jabatan Mukhlis Rahman yang dibatasi hingga dua periode sebagai walikota, harus menyerahkan tampuk kekuasaan kepada rakyat si pemegang mandat yang akan memilih pemimpin baru sesuka hatinya, sebebas-bebasnya. Ia yang dipilih oleh rakyat akan kembali kepada rakyat bulan Oktober 2018 mendatang. Kini, kursi yang ditinggalkan Mukhlis banyak diincar.

Nama-nama--tanpa menyebut nama--sudah banyak wara-wiri di muka publik. Dari yang diunggulkan hingga kelas 'ayam sayur' dengan percaya diri menyambangi masyarakat hingga ke teras-teras rumahnya.

Modal Kandidat

Pemilihan langsung membutuhkan modal tidak sedikit. Banyak komponen yang mesti digabungkan sebagai mesin pemenang. Semuanya perlu bahan bakar bernama duit. Di samping memiliki kendaraan politik--yang tentu saja butuh biaya--para calon tentunya akan membentuk barisan tim sukses. Tim sukses tidak akan bergerak tanpa uang.

Menurut Ilham S, Konseptor Popularitas dan Elektabilitas Politik Sumatera Utara, para kandidat mesti memiliki tiga modal sebelum maju dalam kontestasi pilkada langsung.

1. Modal Politik (Political Capital)

Modal politik sebagai aktivitas untuk mencapai kekuasaan dan sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dikontribusikan terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Modal politik berupa dukungan dari partai politik dan para elit politik, organisasi kemasyarakatan dan jaringan primordial. Dalam konteks politik Pariaman, para elit adalah mereka yang memiliki jabatan strategis di pemerintahan, partai politik, organisasi kepemudaan, tokoh agama berdengar yang memiliki pengaruh besar terhadap kelompok masyarakat.

Di samping itu, kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan sosial, jabatan politik dan struktural, hingga posisi strategis dalam masyarakat primordial.

Dukungan oleh para elit politik sejatinya akan diberikan kepada calon kepala daerah yang memiliki cukup syarat seperti ketokohan, kompetensi, popularitas, kapabilitas dan integritas, termasuk moralitas yang akan menjadi opini publik.

Pemberian dukungan kepada kandidat tentunya merupakan hasil lobby elit politik dengan melihat elektabilitas serta isi kantong tas kandidat yang akan diusung untuk dijagokan sebagai kentestan pilkada karena tidak ada makan siang “gratis”.

Jika kandidat tidak mendapatkan dukungan dari elit partai politik, kandidat bisa mengajukan diri untuk maju sebagai kandidat independen yang tidak perlu didukung oleh parpol, namun harus memenuhi syarat administrasif dengan mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan dari masyarakat.

2. Modal Sosial (Social Capital)
Modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik. Modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk lainnya.

Modal sosial yaitu dukungan terhadap figur/kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan (trust) dari masyarakat. Modal sosial menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung. Modal sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohannya di dalam kelompok masyarakat akan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat. Ingat, kekuasaan juga bisa diperoleh karena kepercayaan.

3. Modal Ekonomi (Ekonomical Capital)

Dalam konteks pilkada, modal ekonomi memiliki peran penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Saat musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak spanduk, membayar iklan, konsultan politik dan berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya.

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan antara pemilih dan calon. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon, kadang mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara kita yang masih dalam proses transisi menuju pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional. (*)
Para Penumpang Biduk ke Hilir Pilkada Pariaman
Surat suara Pilkada Pariaman 2013. Foto: Dok Pariamantoday
Pengalaman mendewasakan. Kalimat tersebut juga berlaku dalam konteks demokrasi. Lihatlah saat awal-awal reformasi, semua orang latah berpolitik. Banyak kalangan mendirikan partai, dari hanya sekedar berpartai agar terlihat eksis, hingga yang betul-betul serius mengusung ideologis. Banyak partai itu tumbang sekali pemilu dan tidak bangkit lagi, ada juga merger dengan partai lain yang sama ideologinya.

Di telusuri ke bawah dalam konteks pileg dan pilkada langsung secara nasional, sama bunyi gendangya. Di awal pileg dan pilkada, orang nekat banyak maju. Ajang itu dianggap laga sabung ayam saja. Konteks pileg dan pilkada dianggap untung-untungan. Hasilnya, penuh rumah sakit jiwa. Banyak rumahtangga porakporanda. Tentu bagi yang kalah. Kabar hal aneh pasca kekalahan calon, menghiasi laman humaniora media massa daerah dan nasional.

Pilkada Pariaman tahun 2008, merupakan masa euforia politik praktis di Pariaman. Banyak para kandidat mengedepankan ilusional di bandingkan rasional. Dalam pentas demokrasi 2008 tersebut, lembaga survey belum dijadikan alat ukur. Modal keras hati lebih mendominasi.

Berlanjut ke Pilkada Pariaman 2013, juga tak ubah. Konstitusi menjamin siapapun boleh berpartisipasi. Alhasil ada tujuh (7) pasang calon, naik ranking jumlah peserta dari Pilkada 2008 yang hanya lima (5) pasang kontestan.

Dari hasil pengamatan sejak tahun 2015 hingga 2016, euforia pilkada sedikit mulai surut. Pertimbangan logika mulai diperturutkan. Para calon kandidat mesti punya alasan kuat dahulu, baru berani mencalonkan diri. Contoh konkrit bisa dilihat saat Pilkada Padangpariaman 2015 dihelat. Kembarannya kota Pariaman.

Masih dari pengamatan, pertimbangan rasional calon kandidat Pilkada Pariaman 2018---yang beberapa bulan lagi dihelat---hingga masuk tahapan KPU, masih bertahan. Jika dalam dua pilkada sebelumnya, banyak pasangan calon sudah mendeklarasikan diri, saat ini para bakal calon lebih banyak pasang spion. Lihat kiri-kanan-depan-belakang, sosialisasi jalan terus. Bahkan di antara mereka, telah menyiapkan anggaran 'hilang' jika suatu saat ia tidak jadi mendaftar sebagai pasangan calon ke KPU. Pagar badan bernama rasional itu, sudah terpasang erat di sabuk pinggang masing-masing nama bakal calon yang beredar hingga saat ini.

Ingin Berpasangan dengan Calon Pemenang

Setidaknya, dari bocoran hasil lembaga survey prapilkada, ada tiga nama potensial. Tiga nama tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan publik Pariaman. Jika disebut juga, mereka bukan nama baru. Ia Genius Umar, Mahyuddin dan Mardison Mahyuddin. Mardison dan Mahyuddin, sedikit di bawah Genius Umar dalam peringkat survey.

Lapisan kedua dari tiga nama tersebut, hampir ada sepuluh nama. Dari sekian nama, baru Azwin Amir yang menegaskan diri sebagai chalenger/penantang bagi tiga nama populer di atas. Selain nama Azwin, selebihnya mengincar kursi wakil walikota, berharap menumpang biduk ke hilir.

Tiga nama populer itulah yang sering didatangi oleh calon penumpang biduk ke hilir. Mereka membawa pendayung dan bekal, berharap sama-sama berjuang membawa sampan ke pulau seberang yang telah tersedia satu paket kursi. Bernama walikota dan wakil walikota Pariaman.

Fenomena saat ini merupakan evolusi dari dua kontestasi pilkada sebelumnya. Para calon telah banyak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Pengalaman mendewasakan mereka.

Banyak kalangan menyebut Pilkada Pariaman 2018 tidak akan lebih dari tiga (3) pasangan calon. Sependapat betul saya dengan analisa tersebut. Jalur perseorangan yang disediakan oleh penyelenggara pemilu, hingga saat ini lapaknya masih kosong. Tidak ada tanda-tanda akan berpenghuni.

Syahdan, demokrasi Pariaman menapaki kedewasaan. Pun terlihat pula bagi calon pemilih. Jika dulu (dua pilkada sebelumnya) banyak berdiri posko-posko pemenangan--bahkan hingga ke tingkat dusun--saat ini posko induk pun belum terlihat. Terpacak masyarakat tak mau melarutkan diri, macam dulu. (catatan Oyong Liza Piliang)
Jatidiri Wisata Pariaman
Oleh Oyong Liza Piliang



Sejumlah kajian menyebut dan mengarahkan opini bahwa Kota Pariaman akan melaju pesat dan dikenal luas, meningkatnya PDRB, PAD, membangkitkan sektor lainnya, oleh sebuah potensi pembangunan dunia kepariwisataan. Pendapat itu saya amini setelah melalui serangkaian kajian dan penelitian pula.

Dunia pariwisata yang telah digaris-bawahi tersebut pun diketahui pula didukung oleh sumber daya alam mumpuni. Sebutlah hamparan pantai sepanjang 12 Km terpapar indah, pepulauan yang memukau, objek wisata bawah laut nan menakjubkan, konservasi penyu sebagai wisata ekologi dan edukasi, ditambah kultur budaya berupa seni, kerajinan hingga kuliner.

Pantai yang satu terlihat lebih indah dari pantai lainnya. Begitulah Pantai Pariaman begitu eksotik punya daya tarik tersendiri.

Penataan objek wisata hemat saya selain memperindah dan memberi kenyamanan kepada pelancong yang datang juga mesti menguntungkan bagi masyarakat yang memanfaatkan momen parsial tersebut untuk tumbuh kembang mandiri secara ekonomi. Pariwisata mesti diarahkan untuk kemajuan masyarakat sebagai cita-cita utama pembangunan.

Membangkitkan sumber daya masyarakat (SDM) tidak bisa serta merta, pun tak bisa pula terlalu langsam jalannya. Pengoptimalan potensi wisata harus sejalan dengan pembangunan SDM. Masyarakat sadar wisata haruslah dilatih oleh tenaga profesional sesuai standar baku wisata itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan dalam jangka waktu sementara.

Pembangunan kepariwisataan memerlukan (harus) dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata. Masyarakat yang saya sebut di atas adalah salah satu unsur penting pemangku kepentingan untuk bersama-sama dengan pemerintah dan kalangan usaha/swasta bersinergi melaksanakan dan mendukung pembangunan kepariwisataan itu sendiri.

Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat baik sebagai subjek atau pelaku maupun penerima manfaat pengembangan, karena dukungan masyarakat turut menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan kepariwisataan. Kegagalan membangun, mempertahankan kepariwisataan hampir semuanya oleh gagalnya membangun SDM sadar wisata.

Dukungan masyarakat dapat diperoleh tentu melalui penanaman kesadaran masyarakat akan arti penting pengembangan kepariwisataan. Untuk itu dibutuhkan proses dan pengkondisian untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata. Semuanya perlu dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Penanaman modal terhadap pembangunan SDM merupakan langkah terbijak.

Masyarakat yang sadar wisata sebagaimana daerah percontohan wisata sukses semacam Bali, akan dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai nilai penting yang terkandung dalam Sapta Pesona. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang diciptakan itu komponen penting dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi vital dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

Keberadaan Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam turut menggerakkan partisipasi masyarakat lainnya untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.


Kita sudah memulainya. Hasil dari sebuah usaha adalah seberapa besar upaya yang dilakukan untuk itu. Kesuksesan adalah saat persiapan bertemu kesempatan. 

OLP
(Tajuk) Menangnya Golput di Pilkada Serentak



Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Indonesia 9 Desember usai sudah. Pemenang pun mulai diumumkan oleh sejumlah lembaga survey hari itu juga yang bukan keputusan resmi oleh penyelenggara pemilu. Untuk Pilkada Padangpariaman, pasangan calon (paslon) nomor urut satu (1) Ali Mukhni-Suhatri Bur menang telak dengan selisih prosentase kisaran 20 persen hasil hitung ril (real count) yang kami lakukan bekerjasama dengan sejumlah lembaga.

Penghitungan cepat sangat memungkinkan di era teknologi informasi seperti sekarang ini.
 

Informasi yang didapat kemudian bertebaran begitu cepat di halaman sosial media yang sudah menjadi peradaban baru. Dari informasi viral tersebut menjadi konsumsi publik secara umum. Masyarakat sudah tahu "jantan betinanya" sebuah informasi.

Paslon nomor urut dua (2) Alfikri Mukhlis-Yulius Danil yang dinilai sebagian kalangan "pasangan boneka" hampir saja "bernyawa". Dia mampu meraih suara dan memberikan perlawan dalam sebuah pertarungan level tinggi. Hal ini juga mengagetkan sejumlah kalangan pemerhati yang terbiasa bermain di tatanan angka statistik.

Pilkada Padangpariaman kali ini adalah yang terendah dari tingkat partisipasi pemilih. Dari data yang kami kumpulkan ditambah sejumlah data pembanding, angka golongan putih (golput) mencapai lebih dari 45 persen. Artinya, kemenangan paslon mendapat legitimasi hukum, begitu rendah legitimatenya di masyarakat. Golput adalah pemenang sesungguhnya. Masyarakat apatis, adalah pemenang Pilkada Padangpariaman.

Rendahnya partisipasi pemilih sudah diprediksi oleh sejumlah kalangan. Berbagai argumen merujuk kajian ilmiah dan fakta di lapangan mereka kemukakan jauh hari. Dan hal itu terbukti di hari pencoblosan.

Pilkada serentak Indonesia menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) begitu powerfull dalam setiap tahapan. Sejumlah Peraturan KPU yang dibuat dalam waktu "sesingkat-singkatnya" tersebut banyak pula positif negatifnya.

Positifnya adalah para pasangan calon (paslon) tidak lagi dipusingkan pembuatan alat peraga kampanye (APK) yang tentunya menguras isi kantong mereka. APK bagi mereka adalah pengeluaran finansial terbesar kedua usai "membeli kendaraan". Dengan adanya aturan itu, partisipasi masyarakat ikut menurun.

Kebiasaan mereka (warga) di Pilkada sebelumnya sato sakaki dibatasi oleh peraturan. Masyarakat yang biasanya menerima "order" pemasangan baliho, menempelkan APK, berkampanye secara bebas (sporadis) diganjar sanksi oleh peraturan KPU tentang masa kampanye dan alat peraga. Jika sudah diganjar sanksi, paslon yang mereka dukung dirugikan. Urunglah mereka berbuat.

Sesungguhnya, hemat saya, sejumlah peraturan KPU tersebut bertujuan baik. Paslon dan tim sukses harapannya agar bisa memberikan pendidikan politik cerdas kepada masyarakat dengan dialog-dialog, diskusi-diskusi tentang visi dan misi serta porgram oleh si paslon. Tujuan tersebut rupanya sama sekali tidak mengenai sasaran karena masyarakat belum terbiasa ditambah pula minimnya tingkat kepercayaan mereka kepada paslon yang akan berlaga itu.

Di Jepang, kebetulan saya sering melancong ke sana (di internet) sistim kampanye kepala daerahnya begitu mandiri. Sistim pilkada dan pemilunya tidak menggunakan APK dan kampanye terbuka berlebihan. Para calon melakukan kampanye dengan sebuah mobil minivan, lalu di mana orang banyak dia ber-orasi politik pakai pengeras suara mengabarkan visi misi yang akan dia bawa jika terpilih. Kadang hal itu dia lakukan sendiri saja. Jika pidatonya menarik, didengarkan, jika tidak, ditinggalkan. Mereka dianggap memekakkan telinga saja oleh warga yang hengkang dari tempat itu.

Apa yang dia katakan umumnya dipercaya masyarakat Jepang, karena di sana berbohong adalah sesuatu yang sangat tabu. Dari orasi calon itu, kemudian masyarakat mencari tahu siapa calon tersebut lebih mendalam melalui seluruh sarana informasi sebelum menjatuhkan pilihannya.

Aplikasi demikian tentu berbanding lurus dengan sumber daya manusia (SDM) pemilih itu sendiri. Di Jepang yang haram money politic, tingkat partisipasinya sangat tinggi. Para manula berusia seabad kadang ikut pula antri di TPS menggunakan hak pilihnya. Pemimpin di sana memiliki legitimasi hukum dan legitimasi publik tinggi yang pada akhirnya membuat itu si pemimpin sadar dengan sendirinya. Dia benar-benar bekerja banting tulang demi suara rakyatnya. Siang malam dia memikirkan bagaimana mensejahterakan warga yang dia pimpin.

Di tempat kita, demokrasi masih sedang mencari jati dirinya. Sedang menuju bentuk idealnya. Berbagai peraturan, regulasi terus dibuat untuk memperteguh sebuah sistem pemilihan umum sebagaimana Pilkada serentak Indonesia. Setiap peraturan yang dibuat memang selalu ada saja pihak yang dirugikan termasuk peran media pers sebagai lembaga ekonomi.

Usai pelaksanaan hal baru (pilkada serentak) tentu berbagai pihak terkait melakukan evaluasi terhadap sejumlah kekurangan. Kajian pertama mereka, hemat saya, adalah perihal tingginya angka golput (bersifat merata secara nasional). 


Mereka pembuat kebijakan tentu berusaha pula agar kemudian hari hal serupa tidak terjadi di masa Pilkada. Kemudian berbagai regulasi dan peraturan baru akan dibuat lagi yang pada akhirnya ada pula pihak yang mengaku dirugikan oleh peraturan baru itu.

Merasa rugi oleh sebuah kebijakan karena pernah untung sebelum adanya kebijakan. Hal ini juga perlu disikapi dengan baik. Jika kebijakan tersebut lebih banyak untungnya bagi masyarakat secara umum, seyogiya nya kita berlapang dada. Namun jika peraturan itu merugikan masyarakat dan sejumlah kepentingan lainnya, maka lawanlah.

Catatan Oyong Liza Piliang