SE Mendagri Bebankan THR dan Gaji ke-13 ke Pemda Turbulensi bagi APBD
Oleh Asrul Khairi
Seperti dilansir banyak media, Presiden Joko Widodo baru-baru ini telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2018 Tentang Pembayaran Penuh Tunjangan Hari Raya (THR) Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Pensiunan.

Jumlah kalkulasi anggaran yang harus dibayarkan sebesar Rp35,7 triliun, jauh melambung naik 68,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang berjumlah Rp17,9 triliun.

Selaras dengan itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan sigap menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 903/3387/SJ tertanggal 30 Mei 2018.

Terbitnya sepucuk surat sakti Kemendagri, dinilai banyak pihak berpotensi besar menimbulkan kegaduhan APBD. Penerbitan SE yang bersifat segera tersebut ditujukan kepada walikota/bupati di seluruh Indonesia dengan muatan perintah pembayaran THR dan gaji ke-13 dibebankan langsung pada APBD masing-masing daerah.

Kontan saja dengan beban tambahan yang menunggangi APBD di tengah jalan memberikan efek kejut yang sangat luar biasa bagi rasionalisasi anggaran daerah. Seperti memotong jalur, SE Kemendagri pelak saja membuat bertumbuh-tambahnya anggaran belanja pegawai.

Viralnya SE Kemendagri ini mendapat berbagai corak tanggapan dari masyarakat, maupun netizen di jejaringan sosial. Menurut mereka, rata-rat Pemerintah Daerah sudah sangat tinggi mengakomodir belanja pegawai, hal ini bisa diintip dari post APBD anggaran belanja Pegawai berada di kisaran 60 persen-an, ditambah lagi beban baru APBD untuk THR + Gaji 13. Wallahu’alam bisawab.

Sebut saja Kabupaten Padangpariaman, di tahun 2017 APBD Kabupaten Padangpariaman Rp1,4 triliun. Kalau kita intip BPS sumber data dari Badan Kepegawaian daerah (BKD) Padangpariaman, jumlah ASN dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Padangpariaman mencapai 7.858 ribu orang, belum termasuk tenaga honorer ditambah anggota DPRD beserta pimpimnannya. Dengan jumlah angka sebanyak itu kita yakin dan percaya pemerintah daerah harus putar otak untuk merealisasikan pembayaran dana tersebut (THR + Gaji 13).

Sekarang bagaimana nasip kabupaten/kota yang APBD-nya rentan devisit?
 

Sesuai dengan intruksi Mendagri Tjahjo Kumolo, untuk mengupayakan perealisasian pembayaran Pemerintah Daerah diperkenankan menggeser anggaran kegiatan yang sudah fix tanpa harus menyesuaikan nomenklatur. Hal ini diyakini memicu munculnya persoalan baru di daerah.

Tentu saja imbas dari pergeseran kegiatan tersebut tercoretnya anggran kegaiatn lain yang seyogyanya dari awal sudah masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
 

Sungguh disayangkan, ketika sebuah kegiatan sudah masuk pada tahap pra-realisai harus disurutkan kembali.

Sudah lazim di negara kita, terkadang proses kegaiatan untuk sampai mendapat mata anggaran menelan waktu yang sangat panjang. Mulai dari proses identifikasi, usulan yang berjenjang dari bawah berjuang masuk daftar tunggu-hingga menuju prioritas kegiatan-setelah itu baru sampai pada realisasi mata anggaran.

Bongkar muat kegiatan APBD di tengah jalan ini tentu tidak segampang yang kita bayangkan seperti bongkar muat barang di pelabuhan kargo. Ekspektasi publik tentu saja kepala daerah dituntut konsistensinya untuk mempertaruhkan visi pembangunan kabupaten/kota.

Sekarang, tentu kepala daerah berserta jajarannya sibuk mengotak atik ulang anggaran kegiatan. Perlu diingat, kalau tidak hati-hati dalam penggeseran mata anggaran, sang kepala daerah dan pimpinan bisa dianggap sebagai aktor penyalahgunaan anggaran. Tentu bisa berdampak tragis terhadap penerapan undang-undang Tipikor KPK nomor 31 tahun 2001, pasal 3 dan 8 tentang keuangan negara.

Pada dasarnya kita sepakat, bahkan sangat mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap peningkatan kesejahteraan pegawai melalui THR + Gaji ke-13. Namun perhatian yang berlebih ini kita harapkan tidak menjadi cinta buta.

Mesti harus mempertimbangkan dampak rasionalisasi yang tinggi. Dan terakhir tentu saja setiap rencana itu mesti ada kajian dari awal, tidak semerta-merta datang menyeruduk menjadi beban bagi yang ditumpanginya.
Pilkada Pariaman, Swing Voters dan Risiko Politik Uang
Ilustrasi politik uang. Foto/istimewa/jawapos.com
                               Oleh Oyong Liza Piliang
Hari ini (27 April) tepat dua bulan lagi Pilkada Pariaman 27 Juni 2018 digelar. Pesta demokrasi berlangsung usai lebaran Idul Fitri (15-16 Juni). Masa-masa kampanye melewati bulan suci Ramadhan akan dilalui oleh tiga pasangan calon, Mari (1), DePe (2) dan Gema (3).

Dalam hal aturan dan sanksi, pilkada 2018 jelas jauh berbeda dari pilkada Pariaman sebelumnya. Pilkada saat ini dalam sejumlah aturan undang-undang, memberi kewenangan penuh bagi panwaslu/bawaslu untuk menyidik pelanggaran pimilu, mendakwa hingga memutuskan: layaknya penyidik, jaksa dan hakim. Dulunya, kewenangan bawaslu/panwaslu sebatas pemberi rekomendasi. Panwaslu tidak hanya bisa menangani sengketa pemilu tapi juga bisa menerima aduan sengketa pemilu.

Keputusan panwaslu atas pelanggaran pilkada paling berat, di antaranya bisa menganulir kemenangan pasangan calon meskipun sudah ditetapkan oleh KPU.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Serentak 2018 digelar di 171 kota/kabupaten, termasuk 17 pemilihan gubernur. Pelaksanaan pilkada hanya satu putaran dan tidak ada pemungutan suara ulang terkait dengan perolehan suara. Pemilik suara terbanyak--meski tidak mencapai kuaota suara 30%--akan ditetapkan sebagai pemenang: kecuali Pilkada DKI Jakarta.

Bagi calon kepala daerah yang terbukti telah melakukan politik uang secara terstruktur dan masif demi kemenangannya, bisa dianulir: baik pencalonannya maupun kemenangannya oleh panwaslu/bawaslu. Ngeri..

Untuk menentukan apakah politik uang tersebut bersifat terstruktur dan masif, tentunya harus ada pembuktian oleh panwaslu/bawaslu. Kriterianya, dilakukan lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota, lebih dari 50% jumlah kecamatan, hingga 50% jumlah kelurahan atau desa.

Pelaporan pelangaran tersebut ada di sentra Gakkumdu. Untuk pembuktiannya, ada proses dari majelis pemeriksa bawaslu/panwaslu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu terdiri dari kepolisian, bawaslu, dan kejakasaan, akan bersinergi dalam melakukan pemantauan gelaran Pilkada 2018.

Sebagai bagian dari masyarakat Pariaman, secara pribadi, saya telah mengamati dengan seksama peran politik uang dalam setiap kontestasi pemilu, khususnya sejak 2008. Baik saat pilkada maupun saat pemilu legislatif. Realita swing voters pargamatisme merupakan tamparan keras bagi demokrasi. Politik uang masih merupakan senjata pamungkas bagi setiap para kontestan meraup suara kalangan swing voters.

Bujang (46), menghisap rokoknya dalam-dalam. Peluhnya baru saja kering usai menarik biduk nelayan bersama kolega lainnya. Ia nelayan partisan. Kadang melaut, ngojek, juru parkir, sesekali menganggur.

Bujang tidak terlalu banyak tahu tentang sosok para paslon selain dari nama-nama mereka. Visi-misi para paslon baginya tidak penting, karena menurutnya adalah omong kosong belaka.

Bujang mengaku dalam setiap pilkada dan pemilu selalu menerima uang sejumlah Rp100 ribu yang dibagikan oleh para tim paslon dan caleg pada pilkada dan pemilu sebelumnya. Orang seperti Bujang akan pergi ke TPS jika "diongkosi". Bujang satu dari ribuan pemilih swing voters pragmatis Pariaman. Sebagaimana swing voters lainnya, Bujang beralasan pergi ke TPS membutuhkan waktu setara setengah hari kerja.

"Jika tak dikasih lebih baik saya melaut atau ngojek. Siapa yang akan menjadi pejabat, saya akan tetap begini-begini saja," kata Bujang tanpa keraguan.

Agak jauh dari Bujang, Neni, perempuan setengah baya tiga anak. Sedari pagi ia menggelar lapak di halaman rumahnya. Ia pedagang sarapan pagi yang tidak menamatkan sekolah dasar. Ia lebih pintar berhitung dari pada membaca.

Beban hidup Neni sehari-hari menafkahi tiga anak yang masih sekolah. Hutang kredit motor, angsuran KUR di bank, hingga uang rokok suami, semua dari laci dagangannya.

"Hari-hari badai begini suami jarang melaut. Rokoknya saya yang belikan," kata Neni.

Neni tidak begitu peduli dengan pilkada dan pemilu. Baginya, beban ekonomi sehari-hari telah membebani benaknya keseharian. Sebagaimana Bujang, sosok para paslon Pilkada Pariaman, ia tak tentu. Ia hanya tahu nama-nama paslon dari poster dan baliho. Ia bukan pelanggan koran atau warganet di medsos.

"Saya tidak percaya janji-janji politik," kata Neni sambil membalik gorengan dalam kuali. Ia menyetel rendah api kompor bertabung gas 3 kg.

Bagi Neni, pergi ke TPS sama dengan meninggalkan dagangannya. Waktu yang terbuang itu baginya harus setimpal tidaknya.

"Biasanya ada yang ngasih uang untuk pilih calon tertentu. Saya tak mau nerima dobel sementara satu di antaranya tidak saya pilih. Banyak yang terima duit dari semua calon, saya tak mau begitu. Dosa," Neni mengutarakan.

Bujang dan Neni merupakan contoh pemilih dan realita yang jamak kita temui saat ini. Mereka bukan generasi milenial. 


Mereka para pemilih yang skeptis dengan janji-janji kampanye para paslon. Mereka adalah swing voters pragmatisme. Setidaknya, dalam pengamatan saya, kualitas pendidikan dan ekonomi masyarakat sangat menentukan cara pandang politik mereka. 

Untuk mendulang suara swing voters pragmatis sebagaimana Bujang dan Neni, tentu sangat berbahaya dilakukan oleh para paslon dengan risiko yang akan mereka tanggung. Alih-alih menang di pilkada, mereka bisa dianulir setelah ditetapkan menang oleh KPU. (***)
[Opini] Pilkada: Subjek Bully di Linimasa
Oleh Oyong Liza Piliang
Pilkada Pariaman 2018 sejuk-sejuk saja di alam nyata. Beda betul di alam maya. Tiap hari ada saja perang opini antarpendukung, khususnya dari dua kandidat diunggulkan yakni Genius Mardison (Gema) versus Mahyuddin-Ridwan (Mari). Mereka paslon nomor urut 3 dan 1.

Pendukung paslon nomor urut 2 Dewi-Pabrisal lebih adem. Nyaris tanpa konflik (dunia maya) dengan dua paslon tersebut. Intensitas kampanye pendukung mereka di media sosial juga terbilang kecil jika dibandingkan dua rivalnya tersebut.

Rivalitas Gema dan Mari makin sengit saja dengan membawa-bawa sejumlah nama pejabat penting Pariaman dalam pusaran konflik. Bully-membully (penindasan) pemandangan sehari-hari di linimasa: khususnya di media sosial Facebook.

Di atas kertas dari survei beberapa lembaga, nyata memang paslon Gema dan Mari bersaing, tanpa mengabaikan paslon nomor urut 2---dengan waktu sekitar 51 hari lagi--siapa tahu bisa menjadi kuda hitam.

Yang agak unik dari pantauan kami di linimasa, aksi sindir dan kalimat satir mereka kemas pula dengan kreatif. Berupa lagu, sandiwara video dan menganonimkan nama tokoh tertentu.

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny J.A. pernah menyatakan kepada media bahwa pemilihan kepala daerah serentak saat ini menuju politik yang memanfaatkan media sosial. Ibarat software dan aplikasi komputer, kata Deny, sudah terjadi pergeseran dari pilkada dan pemilu 1.0 menuju pilkada dan pemilu 2.0. Denny menyebutkan pilkada dan pemilu yang mengalami perkembangan lantaran peran media sosial sebagai media opini publik semakin intensif.

Dari data survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) menyatakan jumlah pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. Hingga 2018 telah terjadi peningkatan sangat signifikan.

Pengguna internet terbanyak ada di pulau Jawa dengan total pengguna 86.339.350 user atau sekitar 65% dari total penggunan Internet. Kemajuan internet yang semakin merambah setiap insan memacu para calon kepala daerah memutar otak untuk menggapai para pendukung mereka salah satunya dengan media sosial. Mereka membentuk tim siber yang khusus berkampanye di linimasa sekaligus mematahkan isu negatif yang disasarkan kepadanya.

Setiap pengguna internet masing-masing memiliki akun media sosial. Media sosial yang menjadi pusat berkumpulnya manusia dari segala penjuru dunia membuat jarak tidak menjadi masalah untuk menjalin hubungan termasuk untuk menyampaikan kampanye. 
Namun dalam riset tersebut, kemajuan teknologi tak jarang pula mengakibatkan perpecahan antar kubu yang satu dengan kubu yang lain. Dukungan yang diberikan masyarakat kepada calon unggulannya terkadang kelewat batas seperti memberikan berita palsu dan hoaks.

Indonesia sebagai negara yang peka terhadap media sosial dengan data yang dikumpulkan oleh Global Web Index 2015, menunjukkan bahwa pengguna Indonesia masih menjadi jawara media sosial di tahun 2014 karena tingginya angka kepemilikan akun media sosial. Hingga kini 2018 pun masih belum bergeser.

Menurut data tersebut Indonesia memimpin persentase pengguna media sosial untuk facebook, twitter, dan google+. Disebutkan bahwa 96% pengguna internet di Indonesia memiliki akun facebook, 84% memiliki akun twitter dan 83% memiliki akun google+. Tidak ada negara lain di dunia yang sedominan Indonesia untuk hal persentase kepemilikan akun media sosial terhadap jumlah pengguna internet .

Hal inilah yang menjadi tolak ukur para calon kepala daerah yang tak mau ambil pusing mengenai sosialisasi visi dan misi mereka untuk mencapai kursi nomor satu. Dengan sekali klik, visi dan misi telah sampai ke ujung Indonesia bahkan ke luar negeri: dengan sekali klik pula banyak orang terpengaruh.

Ranah politik Indonesia semakin menegangkan seiring berjalannya waktu, contohnya  pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017 lalu. Perebutan kursi nomor satu sejakarta ini merupakan pilkada yang paling bersejarah: media sosial dipenuhi berbagai opini politik, dan sampah hoaks.

Masyarakat yang menggantungkan sumber informasinya dari layar smartphone dan layar laptop yang merupkan kalangan terdidik, terbiasa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Mereka adalah sosial influencer yang bisa mempengaruhi tidak hanya di lingkungan onlinenya saja, tapi juga di lingkungan offlinenya.

Percakapan di media sosial yang diwarnai oleh isu positif dan negatif selama masa kampanye: di antaranya kegiatan kampanye dengan menampilkan keunggulan paslon dan menindas paslon lain. Bisa berupa kalimat, meme, hingga video satir.

Untuk Pilkada Pariaman, akan sering kita melihat para pendukung mempublikasikan kegiatan calon yang didukungnya dengan capture positif. Sedangkan untuk menindas lawan politik yang didukungnya dengan menampilkan foto dibumbui capture satir dengan tujuan menggiring opini ke arah negatif. Kian masif saat diviralkan oleh sesama pasukan siber.

Para pendukung paslon di dunia maya juga saling curiga. Antar kubu saling mengklaim melakukan kampanye sehat di banding pendukung paslon lainnya. Saling tuduh dan mengklaim mereka hanya sebagai pembela calon yang didukungnya saat diserang kampanye hitam.

Dalam era revolusi digital saat ini, para paslon dan tokoh sentral politik, siap-siap tebal muka dan telinga. Mereka akan terus menjadi subjek serangan kampanye oleh lawan politik di dunia maya. Olok-olok terhadap mereka baru akan mereda setelah pilkada usai dan KPU telah menentukan siapa pemenangnya. (***)
Smart City: Menembus Batas Teknologi Menuju Era Kota Pintar
Oleh :Asrul Khairi
(Tenaga Ahli TIK Dinas Kominfo Padangpariaman)
Dalam rentang 15 tahun terakhir 2000 hingga 2015, keberadaan era MDG’s lebih menitik beratkan target negara-negara di dunia pada pembangunan human development. sejauh ini Pemerintahan Indonesia sudah mengklaim berhasil menekan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 0.689 (Sumber Data BPS:2015).

Artinya, jika diambil persentase perbandingan semenjak 1990 hingga 2015 terjadi peningkatan signifikan pertumbuhan IPM sebesar 30.5% dengan sasaran peningkatan harapan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia Indonesia.

Sidang PBB 2 Agustus 2015 silam dihadiri oleh 193 negara anggota, termasuk salah satunya Indonesia. Milenium Development Goal’s (MDG’s) resmi berakhir. Dalam sidang besar negara dunia itu mengangkat isu perubahan platform proposal transforming our world: The 2030 agenda for Sustanable development Goal’s (SDG’s).

Lahirnya SDG’s sebagai produk baru dengan platform baru menuju kota layak huni di tahun 2030 disambut hangat oleh masyarakat dunia, karena sesungguhnya target ini sudah semestinya diwujudkan sesuai dengan kebutuhan manusia modern.

Tingginya angka kesibukan manusia modern mestilah harus beriringan dengan penyediaan layanan interaksi, komunikasi, transportasi dan aspek vital lainnya tersaji dengan akses cepat dan akurat berbasiskan digital.

Perubahan dinamika sosial yang menyeluruh ini menyebabkan pergeseran tatanan penghidupan yang luar biasa--bahwasanya semua serba berpacu dalam waktu yang berdekatan.

Era konvensional perlahan mulai ditinggalkan, masyarakat kekinian hampir tidak memiliki waktu untuk berlama-lamaan menunggu, antrian panjang di loket pengurusan administrasi menjadi letupan-letupan hangat topik utama keluh kesah mereka.

Pada akhirnya pemerintah sebagai nahkoda terdepan, mesti harus segera berbenah menyesuaikan diri untuk mengakomodir pergeseran era ini agar pencapaian target  good governance bisa terwujudkan.

Kompleknya persoalan perkotaan, manajemen kota memiliki peran penting di tengah permasalahan dan tantangan kota saat ini. Konsep Smart City merupakan konsep manajemen kota berbasis teknologi yang sedang diusahakan untuk menjawab tantangan dinamika sosial di atas.

Smart City menjadi salah satu inovasi yang kini sedang gencar-gencarnya dibangun di Indonesia sebagai salah satu langkah solusi modernisasi dan adopsi teknologi ke sektor yang lebih luas. Konsep Smart City sejatinya muncul karena pergeseran dramatis dari jumlah populasi yang ada di daerah perkotaan yang mendorong warga, perencana kota, pelaku bisnis, dan pemerintah untuk melihat sebuah visi baru, kota pintar (Priambada, 2015).

Smart City adalah kota masa depan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek.

Merujuk pada misi tersebut, beberapa kota di Indonesia telah lebih dahulu curi star menerapkan konsep Smart city, seperti kota Bandung, Jakarta, Surabaya.

Bandung Smart City merupakan salah satu program unggulan sang walikota, Ridwan Kamil. Adapun kategori Bandung Smart City yang diusung berdasarkan sepuluh prioritas area (Kamil, 2015) yaitu (1) Government (Smart Government); (2) Education (Smart Education); (3) Transportation (Smart Transportation, Smart Parking); (4) Health (Smart Health);  (5) Energy (Smart Grid/ Smart Energy); (6) Security (Smart Surveillance); (7) Environment (Smart Environment); (8) Community/ Social (Smart Society, Smart Reporting); (9) Finance (Smart Payment), dan (10) Trading (Smart Commerce).

Beberapa Program Bandung Smart City di antaranya adalah Bandung Commad Center, 10.000 Free Wifi Access Point, 300 City Apps pada tahun 2016, Open Government (City Budget Online), Open Communication (Social Media), Open Communication (Government YouTube Channel), Citizen Complaint Online, Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara, School Admission Online, Smart Healthcare Service, Smart Digital Class in 2015, Bandung Creative and SmartHub, Bandung Digital Valley (untuk bisnis start up), Bandung Digital Public Place (Movie Park), Kota Bandung mulai membeli lebih dari 100 area untuk Smart Green Space, Smart and Green Building Law tahun 2015, Smart Parking System tahun 2015, Bandung Smart Card tahun 2016, dan program-program lainnya (Kamil, 2015).

Sekarang tinggal kita di Sumatera Barat untuk merelevansikan target besar perwujudan kota pintar ini sesuai dengan kajian-kajian kebutuhan. Tidak ada kata lain, kita sudah harus mendekatkan teknologi untuk saling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya konektivitas ini harus diawali dengan melahirkan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Kita ambil contoh sederhana sebagai daerah rawan bencana, Sumatera Barat sangat perlu kiranya menyediakan aplikasi tanggap bencana, semacam Smart Rescue yang seketika sebelum, sedang dan sesudah bencana ada semacam aplikasi warning secure yang bisa dengan mudah diakses masyarakat.

Ditambah dengan penyediaan botton panic yang terakses langsung ke titik GPS sehingga ketika terjadi bencana di suatu daerah, lembaga terkait bisa langsung mendapat akses tempat kejadian peristiwa secara aktual.

Namun, sebelum kita bicara banyak tentang penerapan kolaborasi Smart City pada sektor lainya, perlu kita kaji hal-hal yang mendasar, mulai dari kesiapan regulasi, ketersediaan tenaga SDM yang mupuni, rentang infra struktur jaringan yang tersedia, penganggaran yang berpihak ditambah satu lagi pertanyaan besar, sudah siapkah ranah minang menuju era digital?
Pengembangan E-Government bagi Daerah
Oleh,
HANDRE, S.IP, M.I.KOM
Kasi Pengembangan Ekosistem E-Government
Dinas Kominfo Padang Pariaman
E-government merupakan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan roda pemerintahan.
 

Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government.

Pengembangan e-government adalah upaya untuk mengembangkan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Sejalan dengan konsep tersebut, pemanfaatan teknologi informasi mencakup dua aktivitas pemerintahan yang saling berkaitan satu sama lain, yakni: (1) Pengelolaan informasi, pengolahan data, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis dan (2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi saat ini telah banyak instansi pemerintah, baik instansi vertikal maupun pemerintah daerah hingga pemerintah nagari (pemerintah terendah) yang telah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi.

Observasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa mayoritas situs instansi vertikal dan pemerintah daerah masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah berhasil masuk pada level kedua (pematangan). Sedangkan level ketiga (pemantapan) dan level empat (pemanfaatan) belum tercapai.

Kondisi demikian disebabkan oleh inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, akibatnya sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian.

Selain itu pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.

Di beberapa instansi pemerintah yang situsnya masih berada pada level pertama (persiapan) tidak banyak informasi yang dapat diakses oleh pengguna (user) situs tersebut. Kadangkala informasi yang tersaji merupakan informasi yang telah disajikan beberapa hari yang lalu, bahkan ada beberapa minggu maupun beberapa bulan yang lalu. Sehingganya situs tersebut menjadi sepi pengunjung akibat dari enggannya para pencari informasi untuk berselacar disana.

Menyikapi hal itu perlu kiranya instansi vertikal dan pemerintah daerah mengupdate informasi sehingganya arus informasi yang tersaji pada situs lembaga pemerintah terus mengalir ke masyarakat. Disamping fokus kepada kebutuhan, memuaskan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dan dialog publik dalam pembentukan kebijakan negara ataupun kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu tak kalah pentingnya adalah peyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan teknologi informasi dan komunikasi agar kapasitas penyelenggara pelayanan publik berbasis teknologi meningkat dan mengurangi kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Agar pelaksanaan e-government pada masing-masing lembaga pemerintah dapat berjalan sesuai Inpres tersebut maka pengembangan e-government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh semua pihak.
Kiat Membungkam Kabar Bohong di Media Sosial
Foto ilustrasi/internet/istimewa

Oleh Anton Wijaya, praktisi media siber dan publisher adsense.

 "Aku berkabar demi kebenaran, tapi kabar Tuhan jua yang paling benar," 

Demikian seutas quotes, Fajar Rillah Vesky, wartawan harian cetak di Sumatera Barat. Kalimat bijaksana tersebut, Ia tuliskan di akun media sosialnya, dan telah mendapat izin sebagai pengantar dalam tulisan ini.

Dalam berkabar, seorang jurnalis tentunya mengumpulkan data, mencari narasumber, memilah, memverifikasi, memvalidasi, serta merangkai, dan meneruskan ke redaksi untuk dipublikasikan, sehingga informasi layak dikonsumsi orang banyak.

Informasi yang telah tersebar, harapannya membawa kebenaran, bernilai, bermanfaat dan utama sekali tidak mengandung kebohongan. Namun, di era digital nan pesat ini, potensi untuk menyebarkan kabar bohong rentan terjadi.

Sebab, semua orang bisa membuat media online secara otodidak, tutorial lengkap tinggal 'searching' di mesin pencari. Tapi, konten yang terkandung apakah telah memenuhi prinsip jurnalistik, sebagaimana jurnalis menggarap berita? Ini yang menjadi catatan.

Selain mudahnya membangun media online, juga ditunjang gampangnya penyaluran di linimasa media sosial. Semua orang bisa, asalkan punya akun. Terlepas apakah aktifitas demikian dibangun untuk kebenaran, atau untuk menyebar berita hoax (bohong).

Sedangkan dampak negatif di media sosial lainnya yang berkembang saat ini selain kabar bohong, juga lahirnya berbagai forum dan komunitas seperti LGBT, terorisme, jaringan propaganda politik hingga prostitusi. Kehidupan sosial nyata tak jarang terinfeksi olehnya.

Dampak negatif yang kian besar tersebut tidak sejalan dengan pengawasan dan sumber daya manusia milik negara yang menanganinya. Jadilah media sosial bak hutan belantara yang memiliki hukumnya tersendiri.

Meski pemerintah telah membuat ragam hukum dan aturan untuk membendung hujatan kebencian, penyebar berita bohong, judi dan prostitusi online, terorisme dan radikalisme, untuk menangani pelakunya butuh upaya keras dan teknologi pula. Karena tak jarang para pelaku bersembunyi di balik keanonimannya. Posisinya sulit dilacak karena menggunakan Access Point Name (APN) negara lain.

Dalam kancah politik modern saat ini, media sosial merupakan sarana potensial sosialisasi bagi pelaku politik. Beberapa agenda besar politik seperti Pilkada serentak 2018, Pemilu dan Pilpres 2019 ajang eksistensi para pendukung dan partisan. Ini akan menjadi sumber masalah jika penyebaran berita bohong tidak ditangani dengan baik.

Agenda politik di media sosial berupa agitasi, propaganda, hingga sarana melumpuhkan lawan politik, sudah mulai tampak. Poin terakhir itulah yang memicu perpecahan di antara pendukung dan simpatisan. Mereka saling serang tiap harinya. Tiada hari di linimasa tanpa perang opini oleh berbagai kubu politik yang saling berlawanan. Tak jarang gesekan di dunia maya berlanjut ke dunia nyata.

Fenomena itu bukan lagi perkara kecil. Ia merupakan ancaman terbesar bagi negara Indonesia. Bayangkan saat ini saja ada 171 daerah di Indonesia yang akan menghelat pilkada. Lihat saja bagaimana goncangnya Jakarta saat Pilgub DKI 2017, belum lagi daerah-daerah lainnya yang tidak tersorot oleh media arus banyak.

Hampir di semua daerah yang akan menghelat Pilkada serentak 2018 itu menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Para simpatisan terbagi dalam berbagai kubu. Siapa yang ia dukung, itulah yang dipuji. Sedangkan saingan terberatnya dijelek-jelekan secara terbuka di linimasa. Dari sanalah semua sumber pertikaian dan huru hara politik di era digitalisasi saat ini. Belum lagi penyebaran berita bohong atau hoax yang tiap hari bersileweran di linimasa. Mereka para pembuat dan penyebar tentu punya agenda tersembunyi pula.

Dewasa ini, kekhawatiran terhadap dampak buruk kabar bohong (hoax), menjadi perhatian serius Dewan Pers dan aparat penegak hukum, terutama jelang Pemilu, dan Pilkada Serentak. Karena, penyebaran kabar bohong sulit dikendalikan, terutama di media sosial.

Adapun ciri-ciri berita bohong bin hoax, menurut Yosep Adi Prasetyo selaku ketua Dewan Pers adalah: berita bohong cenderung tidak berimbang, menyudutkan pihak tertentu, yang bisa menimbulkan perdebatan, permusuhan dan kebencian.

Yosep Adi Prasetyo juga membeberkan di situs Dewan Pers, (2017) bahwa dewasa ini pihaknya mencatat sebanyak 43.300 media online. Namun, yang terverifikasi oleh Dewan Pers hanya168 media saja. Hal ini merupakan pekerjaan rumah terbesar bagi Dewan Pers itu sendiri dalam memilah mana media yang kredibel dan mana yang tergolong sebagai media penyebar berita bohong serta media yang tidak sesuai dengan kaedah kejurnalistikan.

Pantauan penulis, media online debutan yang hadir di dunia maya, bagaikan cendawan tumbuh sehabis hujan, yakni menjamur. Sebab, murah dan mudah tumbuhnya di dunia maya. Pertanyaanya, dari ribuan media online yang berseliweran di beranda, mana yang harus dipercaya?

Menyikapi hal tersebut, dalam kitab suci umat muslim, surat Al-Hujuraat Ayat 6 menegaskan, apabila ada seseorang membawa berita kepadamu, maka telitilah kebenaranya, dan jangan ikut pula terpengaruh, dan menyiarkannya.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Al Hujuraat : 6).

Akhirnya, sebenar-benarnya kabar manusia, kabar Tuhan jua lah paling benar, yang perlu dipedomani, sebagaimana postingan Fajar Rillah Vesky.

Jadi, ada baiknya tidak ikut berpartisipasi memberikan 'like' dan komentar, apalagi menyebarkan berita yang belum diteliti kebenarannya. Dengan cara demikian, insya Allah bisa membungkam dan meminimalisir 'isu' di media sosial, maupun bersumber dari media online. (*)