Pilkada Pariaman, Swing Voters dan Risiko Politik Uang
Ilustrasi politik uang. Foto/istimewa/jawapos.com
                               Oleh Oyong Liza Piliang
Hari ini (27 April) tepat dua bulan lagi Pilkada Pariaman 27 Juni 2018 digelar. Pesta demokrasi berlangsung usai lebaran Idul Fitri (15-16 Juni). Masa-masa kampanye melewati bulan suci Ramadhan akan dilalui oleh tiga pasangan calon, Mari (1), DePe (2) dan Gema (3).

Dalam hal aturan dan sanksi, pilkada 2018 jelas jauh berbeda dari pilkada Pariaman sebelumnya. Pilkada saat ini dalam sejumlah aturan undang-undang, memberi kewenangan penuh bagi panwaslu/bawaslu untuk menyidik pelanggaran pimilu, mendakwa hingga memutuskan: layaknya penyidik, jaksa dan hakim. Dulunya, kewenangan bawaslu/panwaslu sebatas pemberi rekomendasi. Panwaslu tidak hanya bisa menangani sengketa pemilu tapi juga bisa menerima aduan sengketa pemilu.

Keputusan panwaslu atas pelanggaran pilkada paling berat, di antaranya bisa menganulir kemenangan pasangan calon meskipun sudah ditetapkan oleh KPU.

Sebagaimana diketahui, Pilkada Serentak 2018 digelar di 171 kota/kabupaten, termasuk 17 pemilihan gubernur. Pelaksanaan pilkada hanya satu putaran dan tidak ada pemungutan suara ulang terkait dengan perolehan suara. Pemilik suara terbanyak--meski tidak mencapai kuaota suara 30%--akan ditetapkan sebagai pemenang: kecuali Pilkada DKI Jakarta.

Bagi calon kepala daerah yang terbukti telah melakukan politik uang secara terstruktur dan masif demi kemenangannya, bisa dianulir: baik pencalonannya maupun kemenangannya oleh panwaslu/bawaslu. Ngeri..

Untuk menentukan apakah politik uang tersebut bersifat terstruktur dan masif, tentunya harus ada pembuktian oleh panwaslu/bawaslu. Kriterianya, dilakukan lebih dari 50% jumlah kabupaten/kota, lebih dari 50% jumlah kecamatan, hingga 50% jumlah kelurahan atau desa.

Pelaporan pelangaran tersebut ada di sentra Gakkumdu. Untuk pembuktiannya, ada proses dari majelis pemeriksa bawaslu/panwaslu. Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu terdiri dari kepolisian, bawaslu, dan kejakasaan, akan bersinergi dalam melakukan pemantauan gelaran Pilkada 2018.

Sebagai bagian dari masyarakat Pariaman, secara pribadi, saya telah mengamati dengan seksama peran politik uang dalam setiap kontestasi pemilu, khususnya sejak 2008. Baik saat pilkada maupun saat pemilu legislatif. Realita swing voters pargamatisme merupakan tamparan keras bagi demokrasi. Politik uang masih merupakan senjata pamungkas bagi setiap para kontestan meraup suara kalangan swing voters.

Bujang (46), menghisap rokoknya dalam-dalam. Peluhnya baru saja kering usai menarik biduk nelayan bersama kolega lainnya. Ia nelayan partisan. Kadang melaut, ngojek, juru parkir, sesekali menganggur.

Bujang tidak terlalu banyak tahu tentang sosok para paslon selain dari nama-nama mereka. Visi-misi para paslon baginya tidak penting, karena menurutnya adalah omong kosong belaka.

Bujang mengaku dalam setiap pilkada dan pemilu selalu menerima uang sejumlah Rp100 ribu yang dibagikan oleh para tim paslon dan caleg pada pilkada dan pemilu sebelumnya. Orang seperti Bujang akan pergi ke TPS jika "diongkosi". Bujang satu dari ribuan pemilih swing voters pragmatis Pariaman. Sebagaimana swing voters lainnya, Bujang beralasan pergi ke TPS membutuhkan waktu setara setengah hari kerja.

"Jika tak dikasih lebih baik saya melaut atau ngojek. Siapa yang akan menjadi pejabat, saya akan tetap begini-begini saja," kata Bujang tanpa keraguan.

Agak jauh dari Bujang, Neni, perempuan setengah baya tiga anak. Sedari pagi ia menggelar lapak di halaman rumahnya. Ia pedagang sarapan pagi yang tidak menamatkan sekolah dasar. Ia lebih pintar berhitung dari pada membaca.

Beban hidup Neni sehari-hari menafkahi tiga anak yang masih sekolah. Hutang kredit motor, angsuran KUR di bank, hingga uang rokok suami, semua dari laci dagangannya.

"Hari-hari badai begini suami jarang melaut. Rokoknya saya yang belikan," kata Neni.

Neni tidak begitu peduli dengan pilkada dan pemilu. Baginya, beban ekonomi sehari-hari telah membebani benaknya keseharian. Sebagaimana Bujang, sosok para paslon Pilkada Pariaman, ia tak tentu. Ia hanya tahu nama-nama paslon dari poster dan baliho. Ia bukan pelanggan koran atau warganet di medsos.

"Saya tidak percaya janji-janji politik," kata Neni sambil membalik gorengan dalam kuali. Ia menyetel rendah api kompor bertabung gas 3 kg.

Bagi Neni, pergi ke TPS sama dengan meninggalkan dagangannya. Waktu yang terbuang itu baginya harus setimpal tidaknya.

"Biasanya ada yang ngasih uang untuk pilih calon tertentu. Saya tak mau nerima dobel sementara satu di antaranya tidak saya pilih. Banyak yang terima duit dari semua calon, saya tak mau begitu. Dosa," Neni mengutarakan.

Bujang dan Neni merupakan contoh pemilih dan realita yang jamak kita temui saat ini. Mereka bukan generasi milenial. 


Mereka para pemilih yang skeptis dengan janji-janji kampanye para paslon. Mereka adalah swing voters pragmatisme. Setidaknya, dalam pengamatan saya, kualitas pendidikan dan ekonomi masyarakat sangat menentukan cara pandang politik mereka. 

Untuk mendulang suara swing voters pragmatis sebagaimana Bujang dan Neni, tentu sangat berbahaya dilakukan oleh para paslon dengan risiko yang akan mereka tanggung. Alih-alih menang di pilkada, mereka bisa dianulir setelah ditetapkan menang oleh KPU. (***)
[Opini] Pilkada: Subjek Bully di Linimasa
Oleh Oyong Liza Piliang
Pilkada Pariaman 2018 sejuk-sejuk saja di alam nyata. Beda betul di alam maya. Tiap hari ada saja perang opini antarpendukung, khususnya dari dua kandidat diunggulkan yakni Genius Mardison (Gema) versus Mahyuddin-Ridwan (Mari). Mereka paslon nomor urut 3 dan 1.

Pendukung paslon nomor urut 2 Dewi-Pabrisal lebih adem. Nyaris tanpa konflik (dunia maya) dengan dua paslon tersebut. Intensitas kampanye pendukung mereka di media sosial juga terbilang kecil jika dibandingkan dua rivalnya tersebut.

Rivalitas Gema dan Mari makin sengit saja dengan membawa-bawa sejumlah nama pejabat penting Pariaman dalam pusaran konflik. Bully-membully (penindasan) pemandangan sehari-hari di linimasa: khususnya di media sosial Facebook.

Di atas kertas dari survei beberapa lembaga, nyata memang paslon Gema dan Mari bersaing, tanpa mengabaikan paslon nomor urut 2---dengan waktu sekitar 51 hari lagi--siapa tahu bisa menjadi kuda hitam.

Yang agak unik dari pantauan kami di linimasa, aksi sindir dan kalimat satir mereka kemas pula dengan kreatif. Berupa lagu, sandiwara video dan menganonimkan nama tokoh tertentu.

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny J.A. pernah menyatakan kepada media bahwa pemilihan kepala daerah serentak saat ini menuju politik yang memanfaatkan media sosial. Ibarat software dan aplikasi komputer, kata Deny, sudah terjadi pergeseran dari pilkada dan pemilu 1.0 menuju pilkada dan pemilu 2.0. Denny menyebutkan pilkada dan pemilu yang mengalami perkembangan lantaran peran media sosial sebagai media opini publik semakin intensif.

Dari data survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) menyatakan jumlah pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. Hingga 2018 telah terjadi peningkatan sangat signifikan.

Pengguna internet terbanyak ada di pulau Jawa dengan total pengguna 86.339.350 user atau sekitar 65% dari total penggunan Internet. Kemajuan internet yang semakin merambah setiap insan memacu para calon kepala daerah memutar otak untuk menggapai para pendukung mereka salah satunya dengan media sosial. Mereka membentuk tim siber yang khusus berkampanye di linimasa sekaligus mematahkan isu negatif yang disasarkan kepadanya.

Setiap pengguna internet masing-masing memiliki akun media sosial. Media sosial yang menjadi pusat berkumpulnya manusia dari segala penjuru dunia membuat jarak tidak menjadi masalah untuk menjalin hubungan termasuk untuk menyampaikan kampanye. 
Namun dalam riset tersebut, kemajuan teknologi tak jarang pula mengakibatkan perpecahan antar kubu yang satu dengan kubu yang lain. Dukungan yang diberikan masyarakat kepada calon unggulannya terkadang kelewat batas seperti memberikan berita palsu dan hoaks.

Indonesia sebagai negara yang peka terhadap media sosial dengan data yang dikumpulkan oleh Global Web Index 2015, menunjukkan bahwa pengguna Indonesia masih menjadi jawara media sosial di tahun 2014 karena tingginya angka kepemilikan akun media sosial. Hingga kini 2018 pun masih belum bergeser.

Menurut data tersebut Indonesia memimpin persentase pengguna media sosial untuk facebook, twitter, dan google+. Disebutkan bahwa 96% pengguna internet di Indonesia memiliki akun facebook, 84% memiliki akun twitter dan 83% memiliki akun google+. Tidak ada negara lain di dunia yang sedominan Indonesia untuk hal persentase kepemilikan akun media sosial terhadap jumlah pengguna internet .

Hal inilah yang menjadi tolak ukur para calon kepala daerah yang tak mau ambil pusing mengenai sosialisasi visi dan misi mereka untuk mencapai kursi nomor satu. Dengan sekali klik, visi dan misi telah sampai ke ujung Indonesia bahkan ke luar negeri: dengan sekali klik pula banyak orang terpengaruh.

Ranah politik Indonesia semakin menegangkan seiring berjalannya waktu, contohnya  pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017 lalu. Perebutan kursi nomor satu sejakarta ini merupakan pilkada yang paling bersejarah: media sosial dipenuhi berbagai opini politik, dan sampah hoaks.

Masyarakat yang menggantungkan sumber informasinya dari layar smartphone dan layar laptop yang merupkan kalangan terdidik, terbiasa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Mereka adalah sosial influencer yang bisa mempengaruhi tidak hanya di lingkungan onlinenya saja, tapi juga di lingkungan offlinenya.

Percakapan di media sosial yang diwarnai oleh isu positif dan negatif selama masa kampanye: di antaranya kegiatan kampanye dengan menampilkan keunggulan paslon dan menindas paslon lain. Bisa berupa kalimat, meme, hingga video satir.

Untuk Pilkada Pariaman, akan sering kita melihat para pendukung mempublikasikan kegiatan calon yang didukungnya dengan capture positif. Sedangkan untuk menindas lawan politik yang didukungnya dengan menampilkan foto dibumbui capture satir dengan tujuan menggiring opini ke arah negatif. Kian masif saat diviralkan oleh sesama pasukan siber.

Para pendukung paslon di dunia maya juga saling curiga. Antar kubu saling mengklaim melakukan kampanye sehat di banding pendukung paslon lainnya. Saling tuduh dan mengklaim mereka hanya sebagai pembela calon yang didukungnya saat diserang kampanye hitam.

Dalam era revolusi digital saat ini, para paslon dan tokoh sentral politik, siap-siap tebal muka dan telinga. Mereka akan terus menjadi subjek serangan kampanye oleh lawan politik di dunia maya. Olok-olok terhadap mereka baru akan mereda setelah pilkada usai dan KPU telah menentukan siapa pemenangnya. (***)
Smart City: Menembus Batas Teknologi Menuju Era Kota Pintar
Oleh :Asrul Khairi
(Tenaga Ahli TIK Dinas Kominfo Padangpariaman)
Dalam rentang 15 tahun terakhir 2000 hingga 2015, keberadaan era MDG’s lebih menitik beratkan target negara-negara di dunia pada pembangunan human development. sejauh ini Pemerintahan Indonesia sudah mengklaim berhasil menekan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di angka 0.689 (Sumber Data BPS:2015).

Artinya, jika diambil persentase perbandingan semenjak 1990 hingga 2015 terjadi peningkatan signifikan pertumbuhan IPM sebesar 30.5% dengan sasaran peningkatan harapan hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia Indonesia.

Sidang PBB 2 Agustus 2015 silam dihadiri oleh 193 negara anggota, termasuk salah satunya Indonesia. Milenium Development Goal’s (MDG’s) resmi berakhir. Dalam sidang besar negara dunia itu mengangkat isu perubahan platform proposal transforming our world: The 2030 agenda for Sustanable development Goal’s (SDG’s).

Lahirnya SDG’s sebagai produk baru dengan platform baru menuju kota layak huni di tahun 2030 disambut hangat oleh masyarakat dunia, karena sesungguhnya target ini sudah semestinya diwujudkan sesuai dengan kebutuhan manusia modern.

Tingginya angka kesibukan manusia modern mestilah harus beriringan dengan penyediaan layanan interaksi, komunikasi, transportasi dan aspek vital lainnya tersaji dengan akses cepat dan akurat berbasiskan digital.

Perubahan dinamika sosial yang menyeluruh ini menyebabkan pergeseran tatanan penghidupan yang luar biasa--bahwasanya semua serba berpacu dalam waktu yang berdekatan.

Era konvensional perlahan mulai ditinggalkan, masyarakat kekinian hampir tidak memiliki waktu untuk berlama-lamaan menunggu, antrian panjang di loket pengurusan administrasi menjadi letupan-letupan hangat topik utama keluh kesah mereka.

Pada akhirnya pemerintah sebagai nahkoda terdepan, mesti harus segera berbenah menyesuaikan diri untuk mengakomodir pergeseran era ini agar pencapaian target  good governance bisa terwujudkan.

Kompleknya persoalan perkotaan, manajemen kota memiliki peran penting di tengah permasalahan dan tantangan kota saat ini. Konsep Smart City merupakan konsep manajemen kota berbasis teknologi yang sedang diusahakan untuk menjawab tantangan dinamika sosial di atas.

Smart City menjadi salah satu inovasi yang kini sedang gencar-gencarnya dibangun di Indonesia sebagai salah satu langkah solusi modernisasi dan adopsi teknologi ke sektor yang lebih luas. Konsep Smart City sejatinya muncul karena pergeseran dramatis dari jumlah populasi yang ada di daerah perkotaan yang mendorong warga, perencana kota, pelaku bisnis, dan pemerintah untuk melihat sebuah visi baru, kota pintar (Priambada, 2015).

Smart City adalah kota masa depan yang mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek.

Merujuk pada misi tersebut, beberapa kota di Indonesia telah lebih dahulu curi star menerapkan konsep Smart city, seperti kota Bandung, Jakarta, Surabaya.

Bandung Smart City merupakan salah satu program unggulan sang walikota, Ridwan Kamil. Adapun kategori Bandung Smart City yang diusung berdasarkan sepuluh prioritas area (Kamil, 2015) yaitu (1) Government (Smart Government); (2) Education (Smart Education); (3) Transportation (Smart Transportation, Smart Parking); (4) Health (Smart Health);  (5) Energy (Smart Grid/ Smart Energy); (6) Security (Smart Surveillance); (7) Environment (Smart Environment); (8) Community/ Social (Smart Society, Smart Reporting); (9) Finance (Smart Payment), dan (10) Trading (Smart Commerce).

Beberapa Program Bandung Smart City di antaranya adalah Bandung Commad Center, 10.000 Free Wifi Access Point, 300 City Apps pada tahun 2016, Open Government (City Budget Online), Open Communication (Social Media), Open Communication (Government YouTube Channel), Citizen Complaint Online, Sistem Informasi Penilaian Bandung Juara, School Admission Online, Smart Healthcare Service, Smart Digital Class in 2015, Bandung Creative and SmartHub, Bandung Digital Valley (untuk bisnis start up), Bandung Digital Public Place (Movie Park), Kota Bandung mulai membeli lebih dari 100 area untuk Smart Green Space, Smart and Green Building Law tahun 2015, Smart Parking System tahun 2015, Bandung Smart Card tahun 2016, dan program-program lainnya (Kamil, 2015).

Sekarang tinggal kita di Sumatera Barat untuk merelevansikan target besar perwujudan kota pintar ini sesuai dengan kajian-kajian kebutuhan. Tidak ada kata lain, kita sudah harus mendekatkan teknologi untuk saling bersentuhan langsung dengan masyarakat. Tentunya konektivitas ini harus diawali dengan melahirkan regulasi sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Kita ambil contoh sederhana sebagai daerah rawan bencana, Sumatera Barat sangat perlu kiranya menyediakan aplikasi tanggap bencana, semacam Smart Rescue yang seketika sebelum, sedang dan sesudah bencana ada semacam aplikasi warning secure yang bisa dengan mudah diakses masyarakat.

Ditambah dengan penyediaan botton panic yang terakses langsung ke titik GPS sehingga ketika terjadi bencana di suatu daerah, lembaga terkait bisa langsung mendapat akses tempat kejadian peristiwa secara aktual.

Namun, sebelum kita bicara banyak tentang penerapan kolaborasi Smart City pada sektor lainya, perlu kita kaji hal-hal yang mendasar, mulai dari kesiapan regulasi, ketersediaan tenaga SDM yang mupuni, rentang infra struktur jaringan yang tersedia, penganggaran yang berpihak ditambah satu lagi pertanyaan besar, sudah siapkah ranah minang menuju era digital?
Pengembangan E-Government bagi Daerah
Oleh,
HANDRE, S.IP, M.I.KOM
Kasi Pengembangan Ekosistem E-Government
Dinas Kominfo Padang Pariaman
E-government merupakan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam hal pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan roda pemerintahan.
 

Sebagaimana yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan layanan publik yang efektif dan efisien, diperlukan adanya kebijakan dan strategi pengembangan e-government.

Pengembangan e-government adalah upaya untuk mengembangkan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi.

Sejalan dengan konsep tersebut, pemanfaatan teknologi informasi mencakup dua aktivitas pemerintahan yang saling berkaitan satu sama lain, yakni: (1) Pengelolaan informasi, pengolahan data, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronis dan (2) Pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi saat ini telah banyak instansi pemerintah, baik instansi vertikal maupun pemerintah daerah hingga pemerintah nagari (pemerintah terendah) yang telah berinisiatif mengembangkan pelayanan publik melalui jaringan komunikasi dan informasi.

Observasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menunjukkan bahwa mayoritas situs instansi vertikal dan pemerintah daerah masih berada pada tingkat pertama (persiapan) dan hanya sebagian kecil yang telah berhasil masuk pada level kedua (pematangan). Sedangkan level ketiga (pemantapan) dan level empat (pemanfaatan) belum tercapai.

Kondisi demikian disebabkan oleh inisiatif-inisiatif tersebut merupakan upaya instansi secara sendiri-sendiri, akibatnya sejumlah faktor seperti standarisasi, keamanan informasi, otentikasi, dan berbagai aplikasi dasar yang memungkinkan interoperabilitas antar situs secara andal, aman, dan terpercaya untuk mengintegrasikan sistem manajemen dan proses kerja pada instansi pemerintah ke dalam pelayanan publik yang terpadu, kurang mendapatkan perhatian.

Selain itu pendekatan yang dilakukan secara sendiri-sendiri tersebut tidak cukup kuat untuk mengatasi kesenjangan kemampuan masyarakat untuk mengakses jaringan internet, sehingga jangkauan dari layanan publik yang dikembangkan menjadi terbatas pula.

Di beberapa instansi pemerintah yang situsnya masih berada pada level pertama (persiapan) tidak banyak informasi yang dapat diakses oleh pengguna (user) situs tersebut. Kadangkala informasi yang tersaji merupakan informasi yang telah disajikan beberapa hari yang lalu, bahkan ada beberapa minggu maupun beberapa bulan yang lalu. Sehingganya situs tersebut menjadi sepi pengunjung akibat dari enggannya para pencari informasi untuk berselacar disana.

Menyikapi hal itu perlu kiranya instansi vertikal dan pemerintah daerah mengupdate informasi sehingganya arus informasi yang tersaji pada situs lembaga pemerintah terus mengalir ke masyarakat. Disamping fokus kepada kebutuhan, memuaskan, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat dan dialog publik dalam pembentukan kebijakan negara ataupun kebijakan pemerintah daerah.

Selain itu tak kalah pentingnya adalah peyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknologi informasi dan komunikasi bagi aparat pelaksana yang menangani kegiatan teknologi informasi dan komunikasi agar kapasitas penyelenggara pelayanan publik berbasis teknologi meningkat dan mengurangi kesenjangan Sumber Daya Manusia (SDM).

Agar pelaksanaan e-government pada masing-masing lembaga pemerintah dapat berjalan sesuai Inpres tersebut maka pengembangan e-government perlu direncanakan dan dilaksanakan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan sasaran yang terukur sehingga mudah dipahami dan diterapkan oleh semua pihak.
Kiat Membungkam Kabar Bohong di Media Sosial
Foto ilustrasi/internet/istimewa

Oleh Anton Wijaya, praktisi media siber dan publisher adsense.

 "Aku berkabar demi kebenaran, tapi kabar Tuhan jua yang paling benar," 

Demikian seutas quotes, Fajar Rillah Vesky, wartawan harian cetak di Sumatera Barat. Kalimat bijaksana tersebut, Ia tuliskan di akun media sosialnya, dan telah mendapat izin sebagai pengantar dalam tulisan ini.

Dalam berkabar, seorang jurnalis tentunya mengumpulkan data, mencari narasumber, memilah, memverifikasi, memvalidasi, serta merangkai, dan meneruskan ke redaksi untuk dipublikasikan, sehingga informasi layak dikonsumsi orang banyak.

Informasi yang telah tersebar, harapannya membawa kebenaran, bernilai, bermanfaat dan utama sekali tidak mengandung kebohongan. Namun, di era digital nan pesat ini, potensi untuk menyebarkan kabar bohong rentan terjadi.

Sebab, semua orang bisa membuat media online secara otodidak, tutorial lengkap tinggal 'searching' di mesin pencari. Tapi, konten yang terkandung apakah telah memenuhi prinsip jurnalistik, sebagaimana jurnalis menggarap berita? Ini yang menjadi catatan.

Selain mudahnya membangun media online, juga ditunjang gampangnya penyaluran di linimasa media sosial. Semua orang bisa, asalkan punya akun. Terlepas apakah aktifitas demikian dibangun untuk kebenaran, atau untuk menyebar berita hoax (bohong).

Sedangkan dampak negatif di media sosial lainnya yang berkembang saat ini selain kabar bohong, juga lahirnya berbagai forum dan komunitas seperti LGBT, terorisme, jaringan propaganda politik hingga prostitusi. Kehidupan sosial nyata tak jarang terinfeksi olehnya.

Dampak negatif yang kian besar tersebut tidak sejalan dengan pengawasan dan sumber daya manusia milik negara yang menanganinya. Jadilah media sosial bak hutan belantara yang memiliki hukumnya tersendiri.

Meski pemerintah telah membuat ragam hukum dan aturan untuk membendung hujatan kebencian, penyebar berita bohong, judi dan prostitusi online, terorisme dan radikalisme, untuk menangani pelakunya butuh upaya keras dan teknologi pula. Karena tak jarang para pelaku bersembunyi di balik keanonimannya. Posisinya sulit dilacak karena menggunakan Access Point Name (APN) negara lain.

Dalam kancah politik modern saat ini, media sosial merupakan sarana potensial sosialisasi bagi pelaku politik. Beberapa agenda besar politik seperti Pilkada serentak 2018, Pemilu dan Pilpres 2019 ajang eksistensi para pendukung dan partisan. Ini akan menjadi sumber masalah jika penyebaran berita bohong tidak ditangani dengan baik.

Agenda politik di media sosial berupa agitasi, propaganda, hingga sarana melumpuhkan lawan politik, sudah mulai tampak. Poin terakhir itulah yang memicu perpecahan di antara pendukung dan simpatisan. Mereka saling serang tiap harinya. Tiada hari di linimasa tanpa perang opini oleh berbagai kubu politik yang saling berlawanan. Tak jarang gesekan di dunia maya berlanjut ke dunia nyata.

Fenomena itu bukan lagi perkara kecil. Ia merupakan ancaman terbesar bagi negara Indonesia. Bayangkan saat ini saja ada 171 daerah di Indonesia yang akan menghelat pilkada. Lihat saja bagaimana goncangnya Jakarta saat Pilgub DKI 2017, belum lagi daerah-daerah lainnya yang tidak tersorot oleh media arus banyak.

Hampir di semua daerah yang akan menghelat Pilkada serentak 2018 itu menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Para simpatisan terbagi dalam berbagai kubu. Siapa yang ia dukung, itulah yang dipuji. Sedangkan saingan terberatnya dijelek-jelekan secara terbuka di linimasa. Dari sanalah semua sumber pertikaian dan huru hara politik di era digitalisasi saat ini. Belum lagi penyebaran berita bohong atau hoax yang tiap hari bersileweran di linimasa. Mereka para pembuat dan penyebar tentu punya agenda tersembunyi pula.

Dewasa ini, kekhawatiran terhadap dampak buruk kabar bohong (hoax), menjadi perhatian serius Dewan Pers dan aparat penegak hukum, terutama jelang Pemilu, dan Pilkada Serentak. Karena, penyebaran kabar bohong sulit dikendalikan, terutama di media sosial.

Adapun ciri-ciri berita bohong bin hoax, menurut Yosep Adi Prasetyo selaku ketua Dewan Pers adalah: berita bohong cenderung tidak berimbang, menyudutkan pihak tertentu, yang bisa menimbulkan perdebatan, permusuhan dan kebencian.

Yosep Adi Prasetyo juga membeberkan di situs Dewan Pers, (2017) bahwa dewasa ini pihaknya mencatat sebanyak 43.300 media online. Namun, yang terverifikasi oleh Dewan Pers hanya168 media saja. Hal ini merupakan pekerjaan rumah terbesar bagi Dewan Pers itu sendiri dalam memilah mana media yang kredibel dan mana yang tergolong sebagai media penyebar berita bohong serta media yang tidak sesuai dengan kaedah kejurnalistikan.

Pantauan penulis, media online debutan yang hadir di dunia maya, bagaikan cendawan tumbuh sehabis hujan, yakni menjamur. Sebab, murah dan mudah tumbuhnya di dunia maya. Pertanyaanya, dari ribuan media online yang berseliweran di beranda, mana yang harus dipercaya?

Menyikapi hal tersebut, dalam kitab suci umat muslim, surat Al-Hujuraat Ayat 6 menegaskan, apabila ada seseorang membawa berita kepadamu, maka telitilah kebenaranya, dan jangan ikut pula terpengaruh, dan menyiarkannya.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Al Hujuraat : 6).

Akhirnya, sebenar-benarnya kabar manusia, kabar Tuhan jua lah paling benar, yang perlu dipedomani, sebagaimana postingan Fajar Rillah Vesky.

Jadi, ada baiknya tidak ikut berpartisipasi memberikan 'like' dan komentar, apalagi menyebarkan berita yang belum diteliti kebenarannya. Dengan cara demikian, insya Allah bisa membungkam dan meminimalisir 'isu' di media sosial, maupun bersumber dari media online. (*)
[Sketsa] Hal yang Mesti Dilalui Paslon Sebelum Terpilih di Pilkada Pariaman
Tiga paslon nyatakan sikap tolak politik uang dan politi SARA. Foto/dok/istimewa
Pilwako Pariaman saat ini merupakan sesi ketiga pilkada langsung. Dimulai 2008, 2013 dan kini 2018, selalu menarik untuk dicermati. Nuansanya selalu riuh, bundakkarak, sekaligus menegangkan.

Namun setelah kepala daerah terpilih, suasana kembali cair dan masyarakat kembali kepada rutinitas semula. Semuanya seakan terlupakan begitu saja. Biduak lalu kiambang batauik. Filosofi hoyak tabuik.

Bagaimana dengan karakter pendukung dan pasangan calon itu sendiri dari pilkada ke pilkada? Tidak terlalu banyak perubahan dari dua fase pilkada sebelumnya. Kualitas demokrasi masih berjalan stagnan. Jika pun ada peningkatan atau eskalasi, tidak terlalu signifikan, terutama dari kalangan pendukung. Pilkada Pariaman masih didominasi oleh para pendukung yang pragmatisme.

Pilkada Pariaman dengan jumlah daftar pemilih sebanyak kurang lebih 60 ribu (sumber KPU), persentase pendukung dan simpatisan aktif dari jumlah pemilih tersebut, terus turun dari dua fase pilkada sebelumnya. Namun secara persentase terbilang besar di bandingkan dengan daerah lain di Sumbar.

Jika Pilkada 2008 dan 2013 yang diikuti lebih 5 pasang calon, dari data yang kami telusuri, estimasi pendukungnya mencapai 30 persen dari jumlah pemilih. Pendukung paslon pembauran antara mesin parpol pendukung dengan pendukung non parpol.

Persentase tersebut----artinya----30 persen mesin politik organik para paslon, berusaha menarik 70 persen pemilih lainnya yang ada. Persentase yang sangat besar jika dibandingkan dengan Pilgub DKI, Banten dan Pilwako Surabaya yang berada di bawah angka 5 persen. Pendukung paslon yang tergabung dalam tim relawan itu menyebar di 71 desa dan kelurahan yang ada. Jika strukturnya kuat ke atas, mereka akan bergerak organik.

Dalam Pilwako Pariaman 2018 dengan 3 paslon, estimasi pendukung dan simpatisan aktif tidak lebih dari 15 persen dari jumlah daftar pemilih. Data tersebut meski belum baku, namun bisa dilihat secara kasat. Pendukung dan simpatisan aktif didominasi oleh dua paslon yakni Genius-Mardison dan Mahyuddin-Ridwan, sisanya Dewi-Pabrisal dengan prosentase terbilang kecil.

Genius-Mardison dan Mahyuddin-Ridwan secara logika politik, merupakan dua paslon yang akan bertarung dalam level tinggi. Mesin partai dan pendukung organik kedua paslon, sejauh ini berjalan dengan baik. Dua paslon itu saling awas mengawasi dan tidak lengah sama sekali. Mereka ibarat dua pembalap diunggulkan yang melahap putaran demi putaran arena hingga klimaks di garis finish dengan para kru terlatih.

Dari data lembaga survey yang sempat kami input, kampanye yang bersifat seremoni tidak lagi akan berjalan optimal dalam meningkatkan elektabilitas para paslon. Kampanye tatap muka dialogis, jauh lebih mengesankan dan menambah pundi-pundi dukungan bagi paslon.

Keunggulan kampanye tatap muka langsung, adalah alat komunikasi paling efektif bagi paslon guna menyampaikan visi misi mereka. Kampanye tatap muka dilakukan dengan mengumpulkan orang dalam jumlah minim (di bawah 100 orang) guna membentuk kesepahaman antara paslon dan calon pemilih secara emosional.

Kampanye itu disebut dengan istilah politik market. Paslon sebagai penjual dan masyarakat sebagai pembeli. Untuk itu masing-masing paslon mesti memahami visi misi mereka sendiri dan mampu menjabarkannya dengan lugas kepada masyarakat. Semakin sering dilakukan, semakin besar peluang paslon mendulang suara.

Kampanye epik, akbar atau kolosal hanya akan membuang-buang amunisi paslon. Banyaknya orang yang datang dengan iming hadiah, hiburan, membuat sasaran sejati yang ingin disampaikan paslon membuyar. Fokus massa lebih ke hiburan dan hadiah. Mereka yang hadir saat itu akan selalu hadir kembali di acara serupa meski dihelat oleh paslon lainnya.

Kemudian, Pilkada Pariaman 2018, kecondongan masing paslon masih rebutan dukungan para ASN. Ia tahu betul jumlah suara ASN berpengaruh besar ke persentase jumlah pemilih secara keseluruhan.

Meski hal tersebut "kue terlarang", mereka menyiasatinya dengan berbagai cara. Kue ASN atau dukungan suara dari ASN merupakan persoalan mendasar di tiap daerah yang menghelat pilkada. ASN dan paslon saling membutuhkan. ASN perlu jabatan, paslon perlu suara. Tak jarang pula ASN sebagai penyumbang dana senyap bagi paslon. Netralitas ASN di Pilkada Pariaman masih menjadi tanda tanya besar tentunya.

Pilkada serentak 2018 akan mencapai klimaks di 27 Juni 2018 selepas bulan suci Ramadhan dan hari raya Idul Fitri. Terhitung Februari hingga Juni tersebut, dibutuhkan biaya yang sangat besar bagi setiap paslon. Bulan Puasa dan Lebaran adalah puncak pengeluaran terbesar bagi setiap paslon.

Dari data Pilkada Pariaman 2013, pengeluaran per bulan tiap paslon (cawako/cawawa) tidak kurang dari Rp100 juta. Dana tersebut terhisap oleh kegiatan seremoni, alat peraga kampanye, undangan acara olahraga, keagamaan, budaya masyarakat, iklan di media massa, hingga pesta perkawinan.

Jumlah terbesar didonasikan untuk acara-acara yang dibuat masyarakat yang punya skala cukup besar seperti ajang pertandingan olahraga dan kegiatan keagamaan. Sedangkan uang rutinitas seperti biaya tranportasi tim sukses, mentraktir orang se lapau/kedai, tidak kurang dari Rp5 juta per minggu.

Biaya politik Pilkada Pariaman terbilang besar dan sangat tidak sebanding dengan jumlah pemilih. Di 2013 saja, dua paslon yang bersaing ketat Mukhlis-Genius dan Helmi-Mardison menghabiskan tidak kurang dari Rp7 miliar bagi kedua paslon tersebut. Pengeluaran ini tidak dihitung sebelum mereka mendapatkan kendaraan politik. Pilkada 2008 dan 2013 tidak kurang Rp20 miliar telah meluncur dari kantong masing-masing paslon peserta.

Sumber-sumber dana para paslon di Pilkada Pariaman berasal dari dana pribadi seperti tabungan, menjual aset bergerak dan tidak bergerak, sumbangan keluarga terdekat, pengusaha, rekan alumni, diam-diam juga dari ASN serta sumbangan dari pendukung yang relatif kecil.

Setelah pilkada usai dan paslon terpilih, dilema baru selalu muncul bagi paslon pemenang. Banyaknya tuntutan pribadi dari orang yang merasa berjasa membuat kesabaran mereka benar-benar diuji.

Sebagian tim dan relawan yang dianggap nyinyir dan banyak tuntutan pribadi tersebut, akhirnya tidak lagi menjadi bagian dari paslon. Mereka memisahkan diri menjadi kelompok barisan sakit hati. Kelompok inilah yang pada pilkada berikutnya akan memihak kepada saingan terdekat paslon tersebut jika ia kembali maju di pilkada berikutnya. (OLP)
[Pilwako Pariaman] Disukai Tapi Tidak Dipilih
Kertas suara Pilwako Pariaman 2013 lalu. Foto/istimewa
Demokrasi dan pendidikan politik di kota Pariaman titi tangga kedewasaan. Pilwako Pariaman yang akan dihelat Juni 2018, disikapi dengan arif oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam Pilwako saat ini juga di tatanan para elitis saja. Masyarakat lebih banyak menunggu dan mengamati kualitas masing-masing kandidat.

Jika ditelusuri dari dua pilwako yang digelar pada tahun 2013 dan 2008, dapat kita lihat euforia warga dalam pilkada kian berkurang. Berkurangnya euforia tersebut bukan berarti apatisme masyarakat terhadap pilwako.

Realistis dalam menentukan pilihan, syarat mutlak terlahirnya pemimpin yang berkualitas bagi suatu daerah. Calon pemimpin baru akan dipilih masyarakat jika ia mampu meyakinkan para pemilihnya. Dalam hal meyakinkan pemilih tersebut---dalam hal ini masyarakat selaku pemilih---akan melihat dan menguliti setiap kandidat yang sudah mengapung namanya.

Terkenal, disukai saja, belum tentu dipilih. Urusan keyakinan letaknya lebih jauh dari sekedar dua kanal tersebut. Keyakinan erat kaitannya dengan hati. Ada kalanya orang disukai karena kebaikannya, namun di dalam hati masyarakat belum yakin ia mampu memimpin. Orang yang disukai dan tidak akan dipilih tetap diterima oleh masyarakat dengan senang hati. Hal ini terkadang tidak banyak disadari oleh bakalan calon, ia disukai, ia yakin dipilih.

Menjadi orang yang diyakini, butuh suatu proses. Butuh pembuktian. Keyakinan bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat dan bersifat instan. Terkadang, kandidat yang ia pilih tidak ia sukai secara pribadi, namun meyakini calon tersebut adalah pemimpin yang hebat di bangding calon lain.

Contoh nyata memilih berdasar keyakinan, bisa kita lihat pada Pilgub 2005 yang dimenangkan oleh Gamawan Fawzi. Gamawan juga menang di kota Pariaman dimana publik tidak memiliki kedekatan emosianal dengannya saat itu. Yang membuat warga Pariaman memilih dia saat itu: bahwa di antara seluruh calon gubernur saat itu, warga Pariaman yakin Gamawan yang paling pantas memimpin Sumatera Barat.

Keyakinan suatu masyarakat terhadap calon bisa dilihat hasilnya dengan simulasi atau yang lebih dikenal dengan survey. Hasil survey yang benar-benar dilakukan oleh lembaga kredibel akan mendekati hasil nyata tingkat keterpilihan bagi calon tersebut.

Kita bisa lihat saat pilgub DKI putaran kedua. Lembaga survey yang saat putaran pertama seluruhnya menjagokan Ahok, saat survey putaran kedua dilakukan, hasilnya memenangkan Anies dan Sandi yang nyatanya memang menjadi pasangan gubernur wakil gubernur DKI.

Semua lembaga survey yang melakukan survey elektabilitas pada putaran kedua saat itu, seluruhnya memiliki hasil berbeda dari hasil perolehan survey pertama pilkada DKI yang mulanya diikuti oleh tiga pasang calon (AHY). Anies unggul atas Ahok saat laga final head to head. Kemenangan Anies-Sandi sudah diduga dan disimulasikan. Jumlah pemilih Ahok putaran pertama tidak jauh berbeda dengan putaran kedua. Artinya, hampir seluruh suara AHY berpindah ke Anies.

Metode survey semakin mendekati hasil jika sampel yang diambil semakin banyak. Survey tidak hanya konsumsi politik saja. Survey, juga jamak dilakukan terhadap suatu produk. Sebelum produk diluncurkan ke hadapan publik, perusahaan mapan biasanya terlebih dahulu melakukan survey tentang apa yang disukai publik terhadap produk yang akan ia luncurkan. Dari gambaran hasil survey tersebut, perusahaan akan berusaha memenuhi semua unsur yang diingini publik sesuai hasil survey yang telah dilakukan.
 

Survey jelang pilwako Pariaman 2018 sudah dilakukan beberapa tahap. Setahu kami paling tidak sudah tiga kali dan akan masuk periode penentuan Februari hingga April 2018. Bagi calon yang tidak melibatkan lembaga survey untuk mengetahui tingkat elektabilitasnya, tentu saja ibarat berjudi dengan taruhan amat besar dengan hasil yang tidak dapat ia prediksi. 
Penulis: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri
Nahkoda Baru KONI Kota Pariaman: Banyak Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan
Oleh Boedi Satria, SE --- Ketua Asosiasi Futsal Kota Pariaman


~ KONI Kota Pariaman pernah mengalami mati suri selama tiga tahun. Hal tersebut tidak boleh kembali terulang

~Ketua KONI Kota Pariaman dihadapkan sejumlah pekerjaan rumah besar dalam berbagai olahraga prestasi yang selama ini mengalami kemerosotan
 

Penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Kota Pariaman (musorkot) dalam rangka pemilihan ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kota Pariaman periode 2017 - 2021 akan segera digelar pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017.

Penyelenggaraan musorkot KONI ini diharapkan mampu membangkitkan dan menghidupkan kembali gairah organisasi semi pemerintahan itu untuk mengayomi puluhan cabang olahraga yang ada di Kota Pariaman agar bisa menjalankan roda pembinaan dan mampu berprestasi serta mengharumkan nama kota Pariaman baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Sebagaimana kita ketahui bersama sejak tahun 2014, KONI Kota Pariaman mengalami mati suri karena ketua umumnya diduga melakukan penyelewengan terhadap dana hibah yang diterima dari pemerintah. Akibatnya ketua umum tidak bisa memimpin organisasi lagi seperti biasa.

Di sisi lain, pengurus inti juga tidak berdaya mempertahankan organisasi agar bisa berjalan dengan baik sehingga KONI mati suri selama hampir 3 tahun belakangan. Untuk menyelamatkan pembinaan insan olahraga, maka Pemerintah Kota Pariaman langsung turun tangan mengambil alih seluruh kegiatan keolahragaan dan memerintahkan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga untuk mengelola dana keolahragaan.

Dengan berakhirnya masa periode kepengurusan KONI Kota Pariaman pada tahun 2017, maka sudah saatnya kita fokus kepada suksesi pengantian ketua KONI Kota Pariaman ke depannya. Berharap ketua KONI terpilih nanti benar-benar mampu membangkitkan dan memajukan olahraga kota Pariaman.

Sampai saat ini sudah beberapa nama yang muncul untuk mengantikan ketua yang lama. Nama-nama tersebut sudah mulai berkampanye untuk meraih dukungan dari cabang olahraga yang mempunyai hak suara pada musorkot nanti.

Untuk menjadi ketua KONI ke depan---bukanlah pekerjaan yang mudah---banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, walaupun kepengurusan KONI terpilih nantinya tidak akan menanggung beban dosa pengurus yang lama dan tidak akan diperiksa oleh pihak terkait. Namun ketua terpilih terlebih dahulu menetapkan target kepengurusan sebagaimana keinginan sebagian besar masyarakat kota Pariaman agar olahraga bisa bangkit.

Berikut ini adalah beberapa tugas besar Ketua KONI Kota Pariaman terpilih mendatang

1. Target 5 besar pada Porprov 2018 di Padangpariaman

Melirik pada hasil klasemen akhir kota Pariaman pada Porprov tahun 2016 kemaren---dimana kota Pariaman hanya menduduki peringkat 16 dari 19 kontingen---tentu ini bukan prestasi yang dapat dibanggakan.

Dengan dana yang lumayan besar dan atlet-atlet yang potensial, seyogyanya kota Pariaman bisa berada di posisi 10 besar. Kita tidak perlu menyalahkan atau mencari kambing hitam kenapa gagal berada di posisi 10 besar, namun kita perlu mengevaluasi dan mencari solusi.
KONI Kota Pariaman kedepan perlu merumuskan langkah kongkrit untuk bisa lebih baik dari tahun 2016. Apalagi Porprov 2018 nanti akan diselenggarakan di kabupaten Padangpariaman, yang sebagian venuenya diselenggarakan di kota Pariaman.

Dari hasil evaluasi dan keuntungan sebagian venue porprov diselenggarakan di kota Pariaman, sudah selayaknya kota Pariaman menargetkan berada di posisi 5 besar pada Porprov 2018 nanti.

2 Jadi tuan rumah Porprov tahun 2022

Sudah 15 tahun kota Pariaman berdiri dan sudah 14 kali porprov diselenggarakan. Namun belum pernah sekalipun kota Pariaman menjadi tuan rumah porprov. Dan kalaupun pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1994, itu masih dibawah bendera kabupaten Padangpariaman, dimana kota Pariaman masih menjadi kota administratif (Kotif).

Dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat dari tahun ke tahun, maka tidaklah terlalu sombong kiranya jika pada tahun 2022 nanti KONI Kota Pariaman ikut bidding menjadi tuan rumah porprov ke-16. Cukup dengan membangun stadiun sepakbola dengan kapasitas 15.000 penonton dan arena renang dan loncat indah, Kota Pariaman sudah cukup representatif dan kondusif untuk jadi tuan rumah.

Sedang untuk cabang olahraga lain venuenya sudah ada di kota Pariaman, seperti bola voli, futsal, tenis, bela diri, bulu tangkis, dayung, dan lainnya. Dan kalaupun belum ada cabang yang belum ada venue, mungkin tidak butuh dana yang besar untuk membangunnya seperti arena panjat tebing. Maka dengan seluruh sarana, prasarana dan dukungan yang ada, maka pengurus KONI Kota Pariaman harus memberanikan diri untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah.

Menang tidak mudah untuk mencapai rarget di atas. Maka untuk bisa mencapainya ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh pengurus KONI Kota Pariaman kedepan, antara lain;

    1 Penguatan struktur organisasi KONI

Ketua terpilih harus mampu membangun tim yang kuat dimana seluruh pengurus harus mempunyai visi dan misi yang sama untuk kemajuan olahraga. Put the right man in the right place wajib diterapkan.

Jangan sampai menempatkan pengurus yang tidak pada bidangnya atau karena balas budi. Selain perlu mencari sekretaris yang cakap administrasi dan bendahara yang menguasai manajemen keuangan daerah, ketua harus mampu menempatkan ketua bidang organisasi yang mampu mengayomi dan mengkoordinir seluruh cabang olahraga yang ada. Begitu juga dengan pengurus lainnya harus sesuai dengan keahliannya.

    2 Perbaikan struktur organisasi cabang olahraga

Belum semua cabang olahraga memiliki pengurus yang memang serius membangun olahraga, sebagian besar hanya menjalankan pembinaan pemain jika mendekati porprov saja.

Hal ini karena cabang olahraga tersebut terlalu bergantung dari dana hibah KONI. Dan tidak punya inisiatif atau mau berkorban untuk mencari sumber pembiayaan lainnya, baik dari diri pengurus sendiri maupun dari pihak lain. Ingat, olahraga tidak akan maju kalau hanya mengandalkan dana dari pemerintah atau minta sumbangan kepada pihak lain.

Oleh sebab itu ketua KONI terpilih kedepan harus duduk bersama dengan seluruh cabang olahraga dan meminta komitmen setiap cabang untuk mampu berprestasi dengan sumber dana yang ada. Dan jika dana yang tersedia tidak mencukupi, maka cabang olahraga harus mampu mencari solusinya.

Maka oleh sebab itu seyogyanya ketua cabang olahraga harus mampu langsung menjadi bapak angkat dari cabang olahraga yang dipimpinnya agar proses pembinaan pemain untuk meraih prestasi tidak terhenti.

    3 Perbaikan pengelolaan dana hibah

Pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan menjadi salah satu kunci yang harus segera diperbaiki, kalau tidak ingin kejadian seperti kepengurusan periode kemaren terulang lagi. Dana hibah dari pemerintah kota harus dipergunakan sebagaimana mestinya dan laporan pertanggungjawaban harus dibuat sebaik mungkin dan sesuai dengan peraturan. 

Hal ini harus dimulai dari penyusuan RAB yang efisien dan efektif, dana yang digunakan harus sesuai dengan RAB dan bentuk laporannya harus juga sesuai dengan RAB. Dengan pengunaan dana yang efisien dan efektif, maka roda organisasi akan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

    4 Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana pertandingan

Dengan dibangunnya sport center di Karan Aur dan rencana pembangunan stadion sepak bola di Padusunan, membuktikan keseriusan pemerintah kota dalam mengembangkan olahraga.

Untuk kedepannya KONI Kota Pariaman harus terus mendukung pemerintah kota untuk terus mengembangankan sarana dan prasarana olahraga lain. Baik itu melalui dana APBD maupun APBN. Pengembangan ini harus merata di seluruh cabang olahraga dan seluruh wilayah kota Pariaman. Seperti pembangunan arena renang di pusat kota, lapangan voli dan lapangan futsal di setiap kecamatan, dan lainnya.

Sedangkan untuk Sport Hall Pauh, ketua KONI Kota Pariaman terpilih nantinya harus segera membuat perencanaan untuk perbaikan termasuk mungkin juga segera membenahi lapangan sepakbola di komplek GOR Rawang.

    5 Peningkatan kesejahteraan atlet

Ini yang sering dilupakan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi. Penghargaan bagi atlet berprestasi tidak selalu harus dengan memberikan hadiah berupa uang saja, tapi juga penghargaan yang bisa bermanfaat untuk masa depan atlet. Seperti memberikan lapangan pekerjaan kepada atlet berprestasi atau beasiswa, sehingga atlet merasa lebih dihargai dan merasa bahwa olahraga dapat menjamin masa depan mereka.

Dari uraian di atas begitu banyak pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan. Oleh sebab itu kota Pariaman membutuh seorang ketua KONI yang benar-benar mempunyai kemampuan yang komplit untuk memimpin organisasi yang besar ini. Maka, di bawah ini bisa kita lihat beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh calon ketua KONI kedepan, seperti:

1 Insan olahraga

Ketua KONI Idealnya pernah menjadi pimpinan cabang olahraga. Minimal dengan pengalaman menjadi pimpinan cabang olahraga dapat dijadikan modal untuk memimpin organisasi yang lebih besar.

Selain itu ketua KONI yang berasal dari pimpinan cabang olahraga sudah terbiasa dengan atmosfir pertandingan seperti kejurda, porprov atau pertandingan lainnya. Hal ini tentu berguna untuk menyusun strategi pemenangan dan memahami bagaimana mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.

Selain itu yang kita inginkan adalah pimpinan cabang olahraga yang secara rutin melakukan pembinaan pemain dan bukan pada saat porprov saja atau pimpinan cabang olahraga yang punya SK saja tapi tidak pernah melakukan pembinaan dan tidak pernah mengikuti porprov.
Terbayang bagi kita kalau ketua KONI tidak mempunyai pengalaman di bidang olahraga dan tidak memahami seluk beluk tentang olahraga, maka perahu KONI ini tidak akan dapat berlayar dengan baik dan akan berlayar tanpa arah yang jelas. Jangan sampai jabatan ketua KONI hanya untuk prestise belaka dan keuntungan pribadi saja.

2 Memahami pengelolaan dana hibah

Memang sulit mencari sosok ketua KONI yang cakap dalam mengelola keuangan dengan baik. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Kecuali pejabat publik atau PNS diperbolehkan mencalon sebagai ketua KONI. Atau para pensiun PNS yang sudah dimakan usia dan tidak produktif lagi. Maka hal ini bisa teratasi.

Namun kita jangan berputus asa jika sulit menemui ketua KONI yang memahami tentang pengelolaan keuangan. ketua KONI terpilih nantinya bisa belajar mendalami tentang penyusunan anggaran dan bagaimana pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang baik.
Atau sekurang-kurang mencari staf sekretariatan yang menguasai keuangan dana hibah dan bisa memberi laporan keuangan secara rutin.

3 Tidak untuk kepentingan politik

Biasanya setiap calon yang maju tentu punya target sendiri. Sangat disayangkan jika target yang ingin dicapainya adalah untuk meraih jabatan yang lebih tinggi terutama di bidang politik.

Banyak calon yang ingin menjadikan jabatan ketua KONI sebagai batu loncatan untuk maju menjadi walikota/wakil walikota atau sekurang-kurangnya anggota dewan. Hal ini tentu sangat merugikan organisasi (KONI) dimana calon yang orientasinya seperti di atas tidak akan fokus menjalankan roda organisasi bahkan dengan enaknya akan meninggalkan organisasi jika meraih jabatan yang lebih tinggi.

Contohnya jika ketua terpilih adalah pengurus partai atau calon legislatif, maka setelah terpilih menjadi anggota DPRD maka secara otomatis yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan ketua KONI. Hal ini tentu merugikan KONI yang ditinggal oleh ketuanya.

Maka sebelum terlambat sebaiknya para bidder (peserta yang mempunyai hak suara) wajib mengetahui orientasi calon ketua KONI nantinya. Pilihlah ketua KONI yang benar-benar serius membangun olahraga kota Pariaman dari awal sampai akhir masa jabatan. 

 4 Dekat dengan stakeholder

Kedekatan dengan stakeholder seperti walikota, ketua DPRD, Kapolres, media dan yang lainnya tentu sangat menguntungkan terutama dalam urusan pendanaan. Tidak sedikit kita lihat banyak ketua organisasi terpilih yang tidak dekat dengan stakeholder atau bahkan tidak disukai oleh stakeholder lainnya. Akibatnya banyak program kerja yang tidak jalan karena tidak didukung oleh pendanaan yang kuat.

Hal ini tentu sangat merugikan organisasi. Oleh sebab itu sebelum menjadi ketua KONI maka calon wajib menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder. Dukungan dari stakeholder merupakan modal kuat untuk menjalankan program kerja sebagaimana yang kita inginkan.

5 Mempunyai tim yang kuat

Untuk menjadi ketua KONI tentu tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Namun harus didukung oleh tim yang kuat. Tim disusun berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Ada tim yang khusus melakukan lobby kepada stakeholder, ada tim yang khusus melakukan pendekatan kepada cabang olahraga, ada tim yang khusus menyiapkan segala administrasi pemilihan, bahkan ada tim yang khusus menyiapkan logistik.

Calon yang didukung oleh tim yang kuat akan lebih mudah menjalankan organisasi jika terpilih nanti karena sudah terbiasa berkerjasama dengan berbagai pihak. Berbeda dengan calon yang bekerja sendiri sendiri yang biasanya tidak akan mau menerima pendapat orang lain, hanya akan menjalan program yang menguntungkan dirinya sendiri. "Tibo di awak mato bapiciangan di paruik bakampihan" itu istilah urang awak.

Jadi untuk sukses menjalankan organisasi maka bangunlah tim yang hebat. Jangan sekali-kali bekerjasama dengan orang yang tidak menyukai kita. Karena akan menjadi duri dalam daging.

6 Muda dan energik

Muda energik dan inovatif merupakan syarat lainnya bagi ketua KONI Kota Pariaman ke depan. Kalangan muda yang punya visi, gigih, punya kemampuan terukur, merupakan agen perubahan yang akan memenuhi tantangan dunia olahraga ke depan.

Usia muda memang bukan jamin dari segala-galanya. Namun usia, menentukan semangat dan kreatifitas, khususnya dalam bidang olahraga.

Itulah sedikit tentang syarat yang harus dimiliki oleh calon ketua yang ingin memimpin KONI Kota Pariaman. Mungkin banyak lagi persyaratan lain yang harus dimiliki; namun saat ini penulis hanya menyampaikan persyaratan yang memang paling dianggap penting.

Demikian tulisan ini saya buat semoga bisa menjadi pencerahan bagi insan olahraga kota Pariaman dalam penyelenggaraan musorkot. Terakhir saya ucapkan selamat bermusyawarah kepada seluruh cabang olahraga. Semoga nantinya terpilih ketua yang benar-bebar kita inginkan untuk membawa kejayaan olahraga kota Pariaman baik ditingkat provinsi maupun nasional.

Salam olahraga !!!
Modal-Modal Pemimpin: Mudahnya Mencalon, Susahnya Terpilih
Foto/Istimewa 
Oleh: Oyong Liza Piliang
 
~Perang gagasan, adu program atau diskusi dua arah yang selayaknya terjadi antara kandidat dan calon pemilih berubah jadi ronggengan, raun-raun dan makan-makan. 

~Modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya.

~Pemberian dukungan kepada kandidat tentunya merupakan hasil lobby elit politik dengan melihat elektabilitas serta isi kantong tas kandidat.
 
Pemilihan langsung oleh rakyat telah banyak melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Benar-benar bisa diandalkan dan membangun sesuai keinginan rakyatnya. Pemimpin lahir dari selera rakyat itu sendiri. Pemilihan langsung juga mengedukasi masyarakat semakin kritis dari waktu ke waktu.

Pemilihan langsung---meski banyak meninggalkan persoalan---memungkinkan siapun untuk menjadi pemimpin. Dengan modal popularitas, tidak jarang berakhir menduduki kursi bupati, walikota bahkan gubernur/wakil gubernur. Popularitas merupakan modal awal bagi para kandidat untuk maju dalam kontestasi pemilihan langsung.

Nurdin Abdullah, Bupati Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, salah satu contoh sukses pilihan rakyat yang membawa perubahan besar, sama sekali bukan karena pencitraan. Ia menjabat sejak periode 2008-2013 dan 2013-2018. Telah banyak penghargaan skala nasional yang diraihnya selama menjabat.

Nurdin dikenal sebagai sosok pemimpin rendah hati dan dekat dengan rakyat. Setiap warga Bantaeng dapat menemui Nurdin tanpa melalui aturan protokoler yang rumit baik itu di rumah pribadinya atau pun di rumah dinasnya. Warga dapat menyampaikan ide, gagasan atau keluh kesah secara bebas terkait permasalahan yang ada. Warga Bantaeng tidak sulit menemui bupatinya.

Sebelum berkecimpung di dunia poltik, Nurdin dikenal sebagai seorang akademisi yang pernah menempati beberapa jabatan struktural di universitas maupun di sebuah perusahaan. Profesor Nurdin pernah menjadi Guru Besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanudin. Karir Nurdin Abdullah baik itu di bidang pendidikan, bisnis atau pun pemerintahan dinilai cemerlang. Oleh karena itu tak heran jika Nurdin hingga kini mengoleksi sekitar 54 penghargaan dari berbagai macam bidang.

Sebagai bupati yang menguasai ilmu pertanian, Nurdin selalu punya terbosoan atau pun ide di bidang pertanian dalam rangka mengembangkan potensi pertanian di wilayah Bantaeng. Ia pernah mencetuskan Bantaeng sebagai Kabupatan Benih berbasis teknologi. Ia pun sempat merevitalisasi kelompok tani di Kabupaten Bantaeng dengan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok tani berbadan hukum.

Melalui kebijakan-kebijakannya, Nurdin tak hanya fokus pada bidang pertanian saja tapi ia menaruh perhatian yang sama pada sektor peternakan di Kabupaten Bantaeng. Melalui teknologi Inseminasi Buatan, Nurdin mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki kualitas ternak sapi.

Selain itu, ia pun mendukung penuh pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai energi alternatif di desa-desa Kabupaten Bantaeng. Sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Bantaeng termasuk 199 daerah tertinggal di Indonesia. Tiap tahun dilanda banjir, infrastruktur dan layanan kesehatannya pun dinilai sangat buruk, pertumbuhan ekonominya pun saat itu hanya 4,7 persen saja.

Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, daerah yang memiliki luas 395,83 km2 itu berhasil diubah dan ditingkatkan perekonomiannya. Nurdin mensiasati APBD sebesar Rp821 miliar dengan menggalang sumber lain. Selama 8 tahun ia bekerja keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng dan hasilnya memang mengalami pertumbuhan dari 4,7 persen menjadi 9,2 persen, dan kini Bantaeng menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Di samping itu, sejak Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantaeng, perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan pun sangat terasa. Ia menciptakan layanan kesehatan ‘mobile ambulans’ yang beroperasi selama 24 jam. Nurdin memodifikasi mobil Nissan Elgrand yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang‎ untuk dijadikan ambulans.

Prestasi itu bahkan terdengar sampai ke luar negeri: Amerika Serikat. Konsul Jenderal Amerika Serikat Joaquin Monserrate‎ terbang ke Bantaeng pada akhir 2014 lalu untuk melihat langsung pertumbuhan ekonomi dan layanan kesehatan ala Nurdin.

Prestasi Nurdin Abdullah berbanding terbalik dengan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan bernama Ahmad Wazir Noviadi. Meski sama-sama pilihan rakyat, kepala daerah ini bukannya membawa prestasi membanggakan bagi daerahnya.

Novi ditangkap BNN pada 13 Maret 2016, sejurus kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Ia ditangkap melalui operasi BNN kediaman orangtuanya di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ironisnya, Novi saat ditangkap, belum genap sebulan menjabat bupati, pilihan rakyat.

Pria kelahiran Palembang 22 November 1988 itu, padahal merupakan salah satu kepala daerah termuda Indonesia. Ia sangat populer di Sumatera Selatan dan digadang-gadang calon pemimpin besar nasional di masa depan.

Dua contoh di atas merupakan pengejewantahan pilihan rakyat tidak selalu salah dan tidak selalu benar. Namun dari dua contoh tersebut akan mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menentukan pilihannya.

Kota Pariaman yang sudah memasuki tahapan pilkada sejak September 2017 lalu, akan memilih pemimpin dalam kotak suara pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Dalam bilik suara yang kecil itu, masa depan Pariaman berada. Pilihan-pilihan sudah tersedia dengan banyaknya nama calon yang mulai mengapung. Beragam latar belakang pula. Dari politisi, birokrat, pengusaha hingga orang yang memiliki keahlian khusus.

Pemilihan langsung oleh rakyat, memang memaksa para calon itu turun ke bawah guna mendulang simpati. Para calon yang sedang bermurah hati itu, rupanya ada pula dimanfaatkan oleh oknum masyarakat. Sumbangan demi sumbangan untuk acara ini itu---yang sebelumnya tidak pernah ada---marak kelihatan. Dalam kesempatan itu pula bahkan terlontar janji-janji politik oleh para calon yang kadang tidak masuk akal.

Perang gagasan, adu program atau diskusi dua arah yang selayaknya terjadi antara kandidat dan calon pemilih berubah jadi ronggengan, raun-raun dan makan-makan. Tidak ada nilai edukasi di sana. Esensi dari pertemuan menjadi buyar tanpa makna.

Lahirnya Pemimpin Besar

Di awal tahun 1980, Anas Malik diminta untuk pulang kampung oleh tokoh masyarakat Piaman yang peduli kampung halamannya. Masa itu para tokoh masyarakat memohon sangat agar Anas Malik yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Kodam V/Jakarta Raya dengan pangkat Letnan Kolonel.

Luluh oleh bujukan tulus tokoh masyarakat, Anas Malik masih belum mengambil keputusan sebelum mendapat restu dari ayahnya. Atas dorongan sang ayah, Anas Malik meninggalkan kariernya di ABRI Angkatan Darat. Ia dipilih oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat, jauh sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah lahir.

Selama 10 tahun memimpin kabupaten Padangpariaman--yang masa itu Kota Pariaman dan Kabupaten Mentawai merupakan kecamatan di Padangpariaman---banyak sekali perubahan ia lakukan. Sekolah-sekolah tinggi dan kejuruan dibangun. Revitalisasi pasar, gerakan K3, pembukaan jalan-jalan arteri hingga ke pelosok dusun dan banyak lainnya yang kelak menjadikan ia sosok legenda.

Usai menjabat selama dua periode itu, tak lama berselang, ia berpulang. Tak ada harta benda ia tinggalkan. Ia kembali menempati rumah dinas tentara di Jakarta.

Setiap jelang Pilkada Pariaman dan Pilkada Padangpariaman, nama Anas Malik bak bangkit dari kubur sebagai bahan perbandingan oleh masyarakat bagi setiap calon. Hal itu menandakan ranah Piaman pernah punya pemimpin besar kaliber nasional semacam Bupati Bantaeng yang hingga saat ini masih menjabat.

Kota Pariaman sejak memisahkan diri dari ibunya kabupaten Padangpariaman pada tahun 2002, memang jauh benar perubahannya. Jalan-jalan beraspal mulus, gedung perkantoran berdiri megah, sekolah-sekolah dari SD hingga SLTA gratis, berobat gratis dan beragam kemudahan bagi masyarakat lainnya.

Kota Pariaman yang dulunya hanya ramai dikunjungi sekali se tahun karena Pesta Budaya Tabuiknya, saat ini nyaris selalu ramai tiap harinya. Destinasi pengindah mata bermunculan. Pantai-pantai yang dulunya tempat buang hajat bertransformasi menjadi kawasan wisata ternama--setidaknya untuk wilayah Sumatera Barat.

Orang Pariaman banyak pula mendirikan kedai wisata, usaha kreatif mulai bangkit, komunitas-komunitas seni bermunculan. Kabar-kabar itu dibaca orang rantau dengan bangganya.

Kini, Pariaman akan beganti nahkoda. Jabatan Mukhlis Rahman yang dibatasi hingga dua periode sebagai walikota, harus menyerahkan tampuk kekuasaan kepada rakyat si pemegang mandat yang akan memilih pemimpin baru sesuka hatinya, sebebas-bebasnya. Ia yang dipilih oleh rakyat akan kembali kepada rakyat bulan Oktober 2018 mendatang. Kini, kursi yang ditinggalkan Mukhlis banyak diincar.

Nama-nama--tanpa menyebut nama--sudah banyak wara-wiri di muka publik. Dari yang diunggulkan hingga kelas 'ayam sayur' dengan percaya diri menyambangi masyarakat hingga ke teras-teras rumahnya.

Modal Kandidat

Pemilihan langsung membutuhkan modal tidak sedikit. Banyak komponen yang mesti digabungkan sebagai mesin pemenang. Semuanya perlu bahan bakar bernama duit. Di samping memiliki kendaraan politik--yang tentu saja butuh biaya--para calon tentunya akan membentuk barisan tim sukses. Tim sukses tidak akan bergerak tanpa uang.

Menurut Ilham S, Konseptor Popularitas dan Elektabilitas Politik Sumatera Utara, para kandidat mesti memiliki tiga modal sebelum maju dalam kontestasi pilkada langsung.

1. Modal Politik (Political Capital)

Modal politik sebagai aktivitas untuk mencapai kekuasaan dan sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dikontribusikan terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Modal politik berupa dukungan dari partai politik dan para elit politik, organisasi kemasyarakatan dan jaringan primordial. Dalam konteks politik Pariaman, para elit adalah mereka yang memiliki jabatan strategis di pemerintahan, partai politik, organisasi kepemudaan, tokoh agama berdengar yang memiliki pengaruh besar terhadap kelompok masyarakat.

Di samping itu, kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan sosial, jabatan politik dan struktural, hingga posisi strategis dalam masyarakat primordial.

Dukungan oleh para elit politik sejatinya akan diberikan kepada calon kepala daerah yang memiliki cukup syarat seperti ketokohan, kompetensi, popularitas, kapabilitas dan integritas, termasuk moralitas yang akan menjadi opini publik.

Pemberian dukungan kepada kandidat tentunya merupakan hasil lobby elit politik dengan melihat elektabilitas serta isi kantong tas kandidat yang akan diusung untuk dijagokan sebagai kentestan pilkada karena tidak ada makan siang “gratis”.

Jika kandidat tidak mendapatkan dukungan dari elit partai politik, kandidat bisa mengajukan diri untuk maju sebagai kandidat independen yang tidak perlu didukung oleh parpol, namun harus memenuhi syarat administrasif dengan mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan dari masyarakat.

2. Modal Sosial (Social Capital)
Modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik. Modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk lainnya.

Modal sosial yaitu dukungan terhadap figur/kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan (trust) dari masyarakat. Modal sosial menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung. Modal sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohannya di dalam kelompok masyarakat akan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat. Ingat, kekuasaan juga bisa diperoleh karena kepercayaan.

3. Modal Ekonomi (Ekonomical Capital)

Dalam konteks pilkada, modal ekonomi memiliki peran penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Saat musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak spanduk, membayar iklan, konsultan politik dan berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya.

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan antara pemilih dan calon. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon, kadang mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara kita yang masih dalam proses transisi menuju pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional.


Para Penumpang Biduk ke Hilir Pilkada Pariaman
Surat suara Pilkada Pariaman 2013. Foto: Dok Pariamantoday
Pengalaman mendewasakan. Kalimat tersebut juga berlaku dalam konteks demokrasi. Lihatlah saat awal-awal reformasi, semua orang latah berpolitik. Banyak kalangan mendirikan partai, dari hanya sekedar berpartai agar terlihat eksis, hingga yang betul-betul serius mengusung ideologis. Banyak partai itu tumbang sekali pemilu dan tidak bangkit lagi, ada juga merger dengan partai lain yang sama ideologinya.

Di telusuri ke bawah dalam konteks pileg dan pilkada langsung secara nasional, sama bunyi gendangya. Di awal pileg dan pilkada, orang nekat banyak maju. Ajang itu dianggap laga sabung ayam saja. Konteks pileg dan pilkada dianggap untung-untungan. Hasilnya, penuh rumah sakit jiwa. Banyak rumahtangga porakporanda. Tentu bagi yang kalah. Kabar hal aneh pasca kekalahan calon, menghiasi laman humaniora media massa daerah dan nasional.

Pilkada Pariaman tahun 2008, merupakan masa euforia politik praktis di Pariaman. Banyak para kandidat mengedepankan ilusional di bandingkan rasional. Dalam pentas demokrasi 2008 tersebut, lembaga survey belum dijadikan alat ukur. Modal keras hati lebih mendominasi.

Berlanjut ke Pilkada Pariaman 2013, juga tak ubah. Konstitusi menjamin siapapun boleh berpartisipasi. Alhasil ada tujuh (7) pasang calon, naik ranking jumlah peserta dari Pilkada 2008 yang hanya lima (5) pasang kontestan.

Dari hasil pengamatan sejak tahun 2015 hingga 2016, euforia pilkada sedikit mulai surut. Pertimbangan logika mulai diperturutkan. Para calon kandidat mesti punya alasan kuat dahulu, baru berani mencalonkan diri. Contoh konkrit bisa dilihat saat Pilkada Padangpariaman 2015 dihelat. Kembarannya kota Pariaman.

Masih dari pengamatan, pertimbangan rasional calon kandidat Pilkada Pariaman 2018---yang beberapa bulan lagi dihelat---hingga masuk tahapan KPU, masih bertahan. Jika dalam dua pilkada sebelumnya, banyak pasangan calon sudah mendeklarasikan diri, saat ini para bakal calon lebih banyak pasang spion. Lihat kiri-kanan-depan-belakang, sosialisasi jalan terus. Bahkan di antara mereka, telah menyiapkan anggaran 'hilang' jika suatu saat ia tidak jadi mendaftar sebagai pasangan calon ke KPU. Pagar badan bernama rasional itu, sudah terpasang erat di sabuk pinggang masing-masing nama bakal calon yang beredar hingga saat ini.

Ingin Berpasangan dengan Calon Pemenang

Setidaknya, dari bocoran hasil lembaga survey prapilkada, ada tiga nama potensial. Tiga nama tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan publik Pariaman. Jika disebut juga, mereka bukan nama baru. Ia Genius Umar, Mahyuddin dan Mardison Mahyuddin. Mardison dan Mahyuddin, sedikit di bawah Genius Umar dalam peringkat survey.

Lapisan kedua dari tiga nama tersebut, hampir ada sepuluh nama. Dari sekian nama, baru Azwin Amir yang menegaskan diri sebagai chalenger/penantang bagi tiga nama populer di atas. Selain nama Azwin, selebihnya mengincar kursi wakil walikota, berharap menumpang biduk ke hilir.

Tiga nama populer itulah yang sering didatangi oleh calon penumpang biduk ke hilir. Mereka membawa pendayung dan bekal, berharap sama-sama berjuang membawa sampan ke pulau seberang yang telah tersedia satu paket kursi. Bernama walikota dan wakil walikota Pariaman.

Fenomena saat ini merupakan evolusi dari dua kontestasi pilkada sebelumnya. Para calon telah banyak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Pengalaman mendewasakan mereka.

Banyak kalangan menyebut Pilkada Pariaman 2018 tidak akan lebih dari tiga (3) pasangan calon. Sependapat betul saya dengan analisa tersebut. Jalur perseorangan yang disediakan oleh penyelenggara pemilu, hingga saat ini lapaknya masih kosong. Tidak ada tanda-tanda akan berpenghuni.

Syahdan, demokrasi Pariaman menapaki kedewasaan. Pun terlihat pula bagi calon pemilih. Jika dulu (dua pilkada sebelumnya) banyak berdiri posko-posko pemenangan--bahkan hingga ke tingkat dusun--saat ini posko induk pun belum terlihat. Terpacak masyarakat tak mau melarutkan diri, macam dulu. 

Penulis: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri