Modal-Modal Pemimpin: Mudahnya Mencalon, Susahnya Terpilih
Foto/Istimewa
Oleh: Oyong Liza Piliang

~Perang gagasan, adu program atau diskusi dua arah yang selayaknya terjadi antara kandidat dan calon pemilih berubah jadi ronggengan, raun-raun dan makan-makan. 


~Modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya.

~Pemberian dukungan kepada kandidat tentunya merupakan hasil lobby elit politik dengan melihat elektabilitas serta isi kantong tas kandidat.
 
Pemilihan langsung oleh rakyat telah banyak melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Benar-benar bisa diandalkan dan membangun sesuai keinginan rakyatnya. Pemimpin lahir dari selera rakyat itu sendiri. Pemilihan langsung juga mengedukasi masyarakat semakin kritis dari waktu ke waktu.

Pemilihan langsung---meski banyak meninggalkan persoalan---memungkinkan siapun untuk menjadi pemimpin. Dengan modal popularitas, tidak jarang berakhir menduduki kursi bupati, walikota bahkan gubernur/wakil gubernur. Popularitas merupakan modal awal bagi para kandidat untuk maju dalam kontestasi pemilihan langsung.

Nurdin Abdullah, Bupati Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, salah satu contoh sukses pilihan rakyat yang membawa perubahan besar, sama sekali bukan karena pencitraan. Ia menjabat sejak periode 2008-2013 dan 2013-2018. Telah banyak penghargaan skala nasional yang diraihnya selama menjabat.

Nurdin dikenal sebagai sosok pemimpin rendah hati dan dekat dengan rakyat. Setiap warga Bantaeng dapat menemui Nurdin tanpa melalui aturan protokoler yang rumit baik itu di rumah pribadinya atau pun di rumah dinasnya. Warga dapat menyampaikan ide, gagasan atau keluh kesah secara bebas terkait permasalahan yang ada. Warga Bantaeng tidak sulit menemui bupatinya.

Sebelum berkecimpung di dunia poltik, Nurdin dikenal sebagai seorang akademisi yang pernah menempati beberapa jabatan struktural di universitas maupun di sebuah perusahaan. Profesor Nurdin pernah menjadi Guru Besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanudin. Karir Nurdin Abdullah baik itu di bidang pendidikan, bisnis atau pun pemerintahan dinilai cemerlang. Oleh karena itu tak heran jika Nurdin hingga kini mengoleksi sekitar 54 penghargaan dari berbagai macam bidang.

Sebagai bupati yang menguasai ilmu pertanian, Nurdin selalu punya terbosoan atau pun ide di bidang pertanian dalam rangka mengembangkan potensi pertanian di wilayah Bantaeng. Ia pernah mencetuskan Bantaeng sebagai Kabupatan Benih berbasis teknologi. Ia pun sempat merevitalisasi kelompok tani di Kabupaten Bantaeng dengan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok tani berbadan hukum.

Melalui kebijakan-kebijakannya, Nurdin tak hanya fokus pada bidang pertanian saja tapi ia menaruh perhatian yang sama pada sektor peternakan di Kabupaten Bantaeng. Melalui teknologi Inseminasi Buatan, Nurdin mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki kualitas ternak sapi.

Selain itu, ia pun mendukung penuh pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai energi alternatif di desa-desa Kabupaten Bantaeng. Sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Bantaeng termasuk 199 daerah tertinggal di Indonesia. Tiap tahun dilanda banjir, infrastruktur dan layanan kesehatannya pun dinilai sangat buruk, pertumbuhan ekonominya pun saat itu hanya 4,7 persen saja.

Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, daerah yang memiliki luas 395,83 km2 itu berhasil diubah dan ditingkatkan perekonomiannya. Nurdin mensiasati APBD sebesar Rp821 miliar dengan menggalang sumber lain. Selama 8 tahun ia bekerja keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng dan hasilnya memang mengalami pertumbuhan dari 4,7 persen menjadi 9,2 persen, dan kini Bantaeng menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Di samping itu, sejak Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantaeng, perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan pun sangat terasa. Ia menciptakan layanan kesehatan ‘mobile ambulans’ yang beroperasi selama 24 jam. Nurdin memodifikasi mobil Nissan Elgrand yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang‎ untuk dijadikan ambulans.

Prestasi itu bahkan terdengar sampai ke luar negeri: Amerika Serikat. Konsul Jenderal Amerika Serikat Joaquin Monserrate‎ terbang ke Bantaeng pada akhir 2014 lalu untuk melihat langsung pertumbuhan ekonomi dan layanan kesehatan ala Nurdin.

Prestasi Nurdin Abdullah berbanding terbalik dengan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan bernama Ahmad Wazir Noviadi. Meski sama-sama pilihan rakyat, kepala daerah ini bukannya membawa prestasi membanggakan bagi daerahnya.

Novi ditangkap BNN pada 13 Maret 2016, sejurus kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Ia ditangkap melalui operasi BNN kediaman orangtuanya di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ironisnya, Novi saat ditangkap, belum genap sebulan menjabat bupati, pilihan rakyat.

Pria kelahiran Palembang 22 November 1988 itu, padahal merupakan salah satu kepala daerah termuda Indonesia. Ia sangat populer di Sumatera Selatan dan digadang-gadang calon pemimpin besar nasional di masa depan.

Dua contoh di atas merupakan pengejewantahan pilihan rakyat tidak selalu salah dan tidak selalu benar. Namun dari dua contoh tersebut akan mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menentukan pilihannya.

Kota Pariaman yang sudah memasuki tahapan pilkada sejak September 2017 lalu, akan memilih pemimpin dalam kotak suara pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Dalam bilik suara yang kecil itu, masa depan Pariaman berada. Pilihan-pilihan sudah tersedia dengan banyaknya nama calon yang mulai mengapung. Beragam latar belakang pula. Dari politisi, birokrat, pengusaha hingga orang yang memiliki keahlian khusus.

Pemilihan langsung oleh rakyat, memang memaksa para calon itu turun ke bawah guna mendulang simpati. Para calon yang sedang bermurah hati itu, rupanya ada pula dimanfaatkan oleh oknum masyarakat. Sumbangan demi sumbangan untuk acara ini itu---yang sebelumnya tidak pernah ada---marak kelihatan. Dalam kesempatan itu pula bahkan terlontar janji-janji politik oleh para calon yang kadang tidak masuk akal.

Perang gagasan, adu program atau diskusi dua arah yang selayaknya terjadi antara kandidat dan calon pemilih berubah jadi ronggengan, raun-raun dan makan-makan. Tidak ada nilai edukasi di sana. Esensi dari pertemuan menjadi buyar tanpa makna.

Lahirnya Pemimpin Besar

Di awal tahun 1980, Anas Malik diminta untuk pulang kampung oleh tokoh masyarakat Piaman yang peduli kampung halamannya. Masa itu para tokoh masyarakat memohon sangat agar Anas Malik yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Kodam V/Jakarta Raya dengan pangkat Letnan Kolonel.

Luluh oleh bujukan tulus tokoh masyarakat, Anas Malik masih belum mengambil keputusan sebelum mendapat restu dari ayahnya. Atas dorongan sang ayah, Anas Malik meninggalkan kariernya di ABRI Angkatan Darat. Ia dipilih oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat, jauh sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah lahir.

Selama 10 tahun memimpin kabupaten Padangpariaman--yang masa itu Kota Pariaman dan Kabupaten Mentawai merupakan kecamatan di Padangpariaman---banyak sekali perubahan ia lakukan. Sekolah-sekolah tinggi dan kejuruan dibangun. Revitalisasi pasar, gerakan K3, pembukaan jalan-jalan arteri hingga ke pelosok dusun dan banyak lainnya yang kelak menjadikan ia sosok legenda.

Usai menjabat selama dua periode itu, tak lama berselang, ia berpulang. Tak ada harta benda ia tinggalkan. Ia kembali menempati rumah dinas tentara di Jakarta.

Setiap jelang Pilkada Pariaman dan Pilkada Padangpariaman, nama Anas Malik bak bangkit dari kubur sebagai bahan perbandingan oleh masyarakat bagi setiap calon. Hal itu menandakan ranah Piaman pernah punya pemimpin besar kaliber nasional semacam Bupati Bantaeng yang hingga saat ini masih menjabat.

Kota Pariaman sejak memisahkan diri dari ibunya kabupaten Padangpariaman pada tahun 2002, memang jauh benar perubahannya. Jalan-jalan beraspal mulus, gedung perkantoran berdiri megah, sekolah-sekolah dari SD hingga SLTA gratis, berobat gratis dan beragam kemudahan bagi masyarakat lainnya.

Kota Pariaman yang dulunya hanya ramai dikunjungi sekali se tahun karena Pesta Budaya Tabuiknya, saat ini nyaris selalu ramai tiap harinya. Destinasi pengindah mata bermunculan. Pantai-pantai yang dulunya tempat buang hajat bertransformasi menjadi kawasan wisata ternama--setidaknya untuk wilayah Sumatera Barat.

Orang Pariaman banyak pula mendirikan kedai wisata, usaha kreatif mulai bangkit, komunitas-komunitas seni bermunculan. Kabar-kabar itu dibaca orang rantau dengan bangganya.

Kini, Pariaman akan beganti nahkoda. Jabatan Mukhlis Rahman yang dibatasi hingga dua periode sebagai walikota, harus menyerahkan tampuk kekuasaan kepada rakyat si pemegang mandat yang akan memilih pemimpin baru sesuka hatinya, sebebas-bebasnya. Ia yang dipilih oleh rakyat akan kembali kepada rakyat bulan Oktober 2018 mendatang. Kini, kursi yang ditinggalkan Mukhlis banyak diincar.

Nama-nama--tanpa menyebut nama--sudah banyak wara-wiri di muka publik. Dari yang diunggulkan hingga kelas 'ayam sayur' dengan percaya diri menyambangi masyarakat hingga ke teras-teras rumahnya.

Modal Kandidat

Pemilihan langsung membutuhkan modal tidak sedikit. Banyak komponen yang mesti digabungkan sebagai mesin pemenang. Semuanya perlu bahan bakar bernama duit. Di samping memiliki kendaraan politik--yang tentu saja butuh biaya--para calon tentunya akan membentuk barisan tim sukses. Tim sukses tidak akan bergerak tanpa uang.

Menurut Ilham S, Konseptor Popularitas dan Elektabilitas Politik Sumatera Utara, para kandidat mesti memiliki tiga modal sebelum maju dalam kontestasi pilkada langsung.

1. Modal Politik (Political Capital)

Modal politik sebagai aktivitas untuk mencapai kekuasaan dan sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dikontribusikan terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Modal politik berupa dukungan dari partai politik dan para elit politik, organisasi kemasyarakatan dan jaringan primordial. Dalam konteks politik Pariaman, para elit adalah mereka yang memiliki jabatan strategis di pemerintahan, partai politik, organisasi kepemudaan, tokoh agama berdengar yang memiliki pengaruh besar terhadap kelompok masyarakat.

Di samping itu, kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan sosial, jabatan politik dan struktural, hingga posisi strategis dalam masyarakat primordial.

Dukungan oleh para elit politik sejatinya akan diberikan kepada calon kepala daerah yang memiliki cukup syarat seperti ketokohan, kompetensi, popularitas, kapabilitas dan integritas, termasuk moralitas yang akan menjadi opini publik.

Pemberian dukungan kepada kandidat tentunya merupakan hasil lobby elit politik dengan melihat elektabilitas serta isi kantong tas kandidat yang akan diusung untuk dijagokan sebagai kentestan pilkada karena tidak ada makan siang “gratis”.

Jika kandidat tidak mendapatkan dukungan dari elit partai politik, kandidat bisa mengajukan diri untuk maju sebagai kandidat independen yang tidak perlu didukung oleh parpol, namun harus memenuhi syarat administrasif dengan mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan dari masyarakat.

2. Modal Sosial (Social Capital)
Modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik. Modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk lainnya.

Modal sosial yaitu dukungan terhadap figur/kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan (trust) dari masyarakat. Modal sosial menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung. Modal sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohannya di dalam kelompok masyarakat akan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat. Ingat, kekuasaan juga bisa diperoleh karena kepercayaan.

3. Modal Ekonomi (Ekonomical Capital)

Dalam konteks pilkada, modal ekonomi memiliki peran penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Saat musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak spanduk, membayar iklan, konsultan politik dan berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya.

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan antara pemilih dan calon. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon, kadang mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara kita yang masih dalam proses transisi menuju pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional. (*)
Para Penumpang Biduk ke Hilir Pilkada Pariaman
Surat suara Pilkada Pariaman 2013. Foto: Dok Pariamantoday
Pengalaman mendewasakan. Kalimat tersebut juga berlaku dalam konteks demokrasi. Lihatlah saat awal-awal reformasi, semua orang latah berpolitik. Banyak kalangan mendirikan partai, dari hanya sekedar berpartai agar terlihat eksis, hingga yang betul-betul serius mengusung ideologis. Banyak partai itu tumbang sekali pemilu dan tidak bangkit lagi, ada juga merger dengan partai lain yang sama ideologinya.

Di telusuri ke bawah dalam konteks pileg dan pilkada langsung secara nasional, sama bunyi gendangya. Di awal pileg dan pilkada, orang nekat banyak maju. Ajang itu dianggap laga sabung ayam saja. Konteks pileg dan pilkada dianggap untung-untungan. Hasilnya, penuh rumah sakit jiwa. Banyak rumahtangga porakporanda. Tentu bagi yang kalah. Kabar hal aneh pasca kekalahan calon, menghiasi laman humaniora media massa daerah dan nasional.

Pilkada Pariaman tahun 2008, merupakan masa euforia politik praktis di Pariaman. Banyak para kandidat mengedepankan ilusional di bandingkan rasional. Dalam pentas demokrasi 2008 tersebut, lembaga survey belum dijadikan alat ukur. Modal keras hati lebih mendominasi.

Berlanjut ke Pilkada Pariaman 2013, juga tak ubah. Konstitusi menjamin siapapun boleh berpartisipasi. Alhasil ada tujuh (7) pasang calon, naik ranking jumlah peserta dari Pilkada 2008 yang hanya lima (5) pasang kontestan.

Dari hasil pengamatan sejak tahun 2015 hingga 2016, euforia pilkada sedikit mulai surut. Pertimbangan logika mulai diperturutkan. Para calon kandidat mesti punya alasan kuat dahulu, baru berani mencalonkan diri. Contoh konkrit bisa dilihat saat Pilkada Padangpariaman 2015 dihelat. Kembarannya kota Pariaman.

Masih dari pengamatan, pertimbangan rasional calon kandidat Pilkada Pariaman 2018---yang beberapa bulan lagi dihelat---hingga masuk tahapan KPU, masih bertahan. Jika dalam dua pilkada sebelumnya, banyak pasangan calon sudah mendeklarasikan diri, saat ini para bakal calon lebih banyak pasang spion. Lihat kiri-kanan-depan-belakang, sosialisasi jalan terus. Bahkan di antara mereka, telah menyiapkan anggaran 'hilang' jika suatu saat ia tidak jadi mendaftar sebagai pasangan calon ke KPU. Pagar badan bernama rasional itu, sudah terpasang erat di sabuk pinggang masing-masing nama bakal calon yang beredar hingga saat ini.

Ingin Berpasangan dengan Calon Pemenang

Setidaknya, dari bocoran hasil lembaga survey prapilkada, ada tiga nama potensial. Tiga nama tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan publik Pariaman. Jika disebut juga, mereka bukan nama baru. Ia Genius Umar, Mahyuddin dan Mardison Mahyuddin. Mardison dan Mahyuddin, sedikit di bawah Genius Umar dalam peringkat survey.

Lapisan kedua dari tiga nama tersebut, hampir ada sepuluh nama. Dari sekian nama, baru Azwin Amir yang menegaskan diri sebagai chalenger/penantang bagi tiga nama populer di atas. Selain nama Azwin, selebihnya mengincar kursi wakil walikota, berharap menumpang biduk ke hilir.

Tiga nama populer itulah yang sering didatangi oleh calon penumpang biduk ke hilir. Mereka membawa pendayung dan bekal, berharap sama-sama berjuang membawa sampan ke pulau seberang yang telah tersedia satu paket kursi. Bernama walikota dan wakil walikota Pariaman.

Fenomena saat ini merupakan evolusi dari dua kontestasi pilkada sebelumnya. Para calon telah banyak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Pengalaman mendewasakan mereka.

Banyak kalangan menyebut Pilkada Pariaman 2018 tidak akan lebih dari tiga (3) pasangan calon. Sependapat betul saya dengan analisa tersebut. Jalur perseorangan yang disediakan oleh penyelenggara pemilu, hingga saat ini lapaknya masih kosong. Tidak ada tanda-tanda akan berpenghuni.

Syahdan, demokrasi Pariaman menapaki kedewasaan. Pun terlihat pula bagi calon pemilih. Jika dulu (dua pilkada sebelumnya) banyak berdiri posko-posko pemenangan--bahkan hingga ke tingkat dusun--saat ini posko induk pun belum terlihat. Terpacak masyarakat tak mau melarutkan diri, macam dulu. (catatan Oyong Liza Piliang)
Jatidiri Wisata Pariaman
Oleh Oyong Liza Piliang



Sejumlah kajian menyebut dan mengarahkan opini bahwa Kota Pariaman akan melaju pesat dan dikenal luas, meningkatnya PDRB, PAD, membangkitkan sektor lainnya, oleh sebuah potensi pembangunan dunia kepariwisataan. Pendapat itu saya amini setelah melalui serangkaian kajian dan penelitian pula.

Dunia pariwisata yang telah digaris-bawahi tersebut pun diketahui pula didukung oleh sumber daya alam mumpuni. Sebutlah hamparan pantai sepanjang 12 Km terpapar indah, pepulauan yang memukau, objek wisata bawah laut nan menakjubkan, konservasi penyu sebagai wisata ekologi dan edukasi, ditambah kultur budaya berupa seni, kerajinan hingga kuliner.

Pantai yang satu terlihat lebih indah dari pantai lainnya. Begitulah Pantai Pariaman begitu eksotik punya daya tarik tersendiri.

Penataan objek wisata hemat saya selain memperindah dan memberi kenyamanan kepada pelancong yang datang juga mesti menguntungkan bagi masyarakat yang memanfaatkan momen parsial tersebut untuk tumbuh kembang mandiri secara ekonomi. Pariwisata mesti diarahkan untuk kemajuan masyarakat sebagai cita-cita utama pembangunan.

Membangkitkan sumber daya masyarakat (SDM) tidak bisa serta merta, pun tak bisa pula terlalu langsam jalannya. Pengoptimalan potensi wisata harus sejalan dengan pembangunan SDM. Masyarakat sadar wisata haruslah dilatih oleh tenaga profesional sesuai standar baku wisata itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan dalam jangka waktu sementara.

Pembangunan kepariwisataan memerlukan (harus) dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata. Masyarakat yang saya sebut di atas adalah salah satu unsur penting pemangku kepentingan untuk bersama-sama dengan pemerintah dan kalangan usaha/swasta bersinergi melaksanakan dan mendukung pembangunan kepariwisataan itu sendiri.

Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat baik sebagai subjek atau pelaku maupun penerima manfaat pengembangan, karena dukungan masyarakat turut menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan kepariwisataan. Kegagalan membangun, mempertahankan kepariwisataan hampir semuanya oleh gagalnya membangun SDM sadar wisata.

Dukungan masyarakat dapat diperoleh tentu melalui penanaman kesadaran masyarakat akan arti penting pengembangan kepariwisataan. Untuk itu dibutuhkan proses dan pengkondisian untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata. Semuanya perlu dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Penanaman modal terhadap pembangunan SDM merupakan langkah terbijak.

Masyarakat yang sadar wisata sebagaimana daerah percontohan wisata sukses semacam Bali, akan dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai nilai penting yang terkandung dalam Sapta Pesona. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang diciptakan itu komponen penting dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi vital dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

Keberadaan Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam turut menggerakkan partisipasi masyarakat lainnya untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.


Kita sudah memulainya. Hasil dari sebuah usaha adalah seberapa besar upaya yang dilakukan untuk itu. Kesuksesan adalah saat persiapan bertemu kesempatan. 

OLP
(Tajuk) Menangnya Golput di Pilkada Serentak



Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Indonesia 9 Desember usai sudah. Pemenang pun mulai diumumkan oleh sejumlah lembaga survey hari itu juga yang bukan keputusan resmi oleh penyelenggara pemilu. Untuk Pilkada Padangpariaman, pasangan calon (paslon) nomor urut satu (1) Ali Mukhni-Suhatri Bur menang telak dengan selisih prosentase kisaran 20 persen hasil hitung ril (real count) yang kami lakukan bekerjasama dengan sejumlah lembaga.

Penghitungan cepat sangat memungkinkan di era teknologi informasi seperti sekarang ini.
 

Informasi yang didapat kemudian bertebaran begitu cepat di halaman sosial media yang sudah menjadi peradaban baru. Dari informasi viral tersebut menjadi konsumsi publik secara umum. Masyarakat sudah tahu "jantan betinanya" sebuah informasi.

Paslon nomor urut dua (2) Alfikri Mukhlis-Yulius Danil yang dinilai sebagian kalangan "pasangan boneka" hampir saja "bernyawa". Dia mampu meraih suara dan memberikan perlawan dalam sebuah pertarungan level tinggi. Hal ini juga mengagetkan sejumlah kalangan pemerhati yang terbiasa bermain di tatanan angka statistik.

Pilkada Padangpariaman kali ini adalah yang terendah dari tingkat partisipasi pemilih. Dari data yang kami kumpulkan ditambah sejumlah data pembanding, angka golongan putih (golput) mencapai lebih dari 45 persen. Artinya, kemenangan paslon mendapat legitimasi hukum, begitu rendah legitimatenya di masyarakat. Golput adalah pemenang sesungguhnya. Masyarakat apatis, adalah pemenang Pilkada Padangpariaman.

Rendahnya partisipasi pemilih sudah diprediksi oleh sejumlah kalangan. Berbagai argumen merujuk kajian ilmiah dan fakta di lapangan mereka kemukakan jauh hari. Dan hal itu terbukti di hari pencoblosan.

Pilkada serentak Indonesia menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) begitu powerfull dalam setiap tahapan. Sejumlah Peraturan KPU yang dibuat dalam waktu "sesingkat-singkatnya" tersebut banyak pula positif negatifnya.

Positifnya adalah para pasangan calon (paslon) tidak lagi dipusingkan pembuatan alat peraga kampanye (APK) yang tentunya menguras isi kantong mereka. APK bagi mereka adalah pengeluaran finansial terbesar kedua usai "membeli kendaraan". Dengan adanya aturan itu, partisipasi masyarakat ikut menurun.

Kebiasaan mereka (warga) di Pilkada sebelumnya sato sakaki dibatasi oleh peraturan. Masyarakat yang biasanya menerima "order" pemasangan baliho, menempelkan APK, berkampanye secara bebas (sporadis) diganjar sanksi oleh peraturan KPU tentang masa kampanye dan alat peraga. Jika sudah diganjar sanksi, paslon yang mereka dukung dirugikan. Urunglah mereka berbuat.

Sesungguhnya, hemat saya, sejumlah peraturan KPU tersebut bertujuan baik. Paslon dan tim sukses harapannya agar bisa memberikan pendidikan politik cerdas kepada masyarakat dengan dialog-dialog, diskusi-diskusi tentang visi dan misi serta porgram oleh si paslon. Tujuan tersebut rupanya sama sekali tidak mengenai sasaran karena masyarakat belum terbiasa ditambah pula minimnya tingkat kepercayaan mereka kepada paslon yang akan berlaga itu.

Di Jepang, kebetulan saya sering melancong ke sana (di internet) sistim kampanye kepala daerahnya begitu mandiri. Sistim pilkada dan pemilunya tidak menggunakan APK dan kampanye terbuka berlebihan. Para calon melakukan kampanye dengan sebuah mobil minivan, lalu di mana orang banyak dia ber-orasi politik pakai pengeras suara mengabarkan visi misi yang akan dia bawa jika terpilih. Kadang hal itu dia lakukan sendiri saja. Jika pidatonya menarik, didengarkan, jika tidak, ditinggalkan. Mereka dianggap memekakkan telinga saja oleh warga yang hengkang dari tempat itu.

Apa yang dia katakan umumnya dipercaya masyarakat Jepang, karena di sana berbohong adalah sesuatu yang sangat tabu. Dari orasi calon itu, kemudian masyarakat mencari tahu siapa calon tersebut lebih mendalam melalui seluruh sarana informasi sebelum menjatuhkan pilihannya.

Aplikasi demikian tentu berbanding lurus dengan sumber daya manusia (SDM) pemilih itu sendiri. Di Jepang yang haram money politic, tingkat partisipasinya sangat tinggi. Para manula berusia seabad kadang ikut pula antri di TPS menggunakan hak pilihnya. Pemimpin di sana memiliki legitimasi hukum dan legitimasi publik tinggi yang pada akhirnya membuat itu si pemimpin sadar dengan sendirinya. Dia benar-benar bekerja banting tulang demi suara rakyatnya. Siang malam dia memikirkan bagaimana mensejahterakan warga yang dia pimpin.

Di tempat kita, demokrasi masih sedang mencari jati dirinya. Sedang menuju bentuk idealnya. Berbagai peraturan, regulasi terus dibuat untuk memperteguh sebuah sistem pemilihan umum sebagaimana Pilkada serentak Indonesia. Setiap peraturan yang dibuat memang selalu ada saja pihak yang dirugikan termasuk peran media pers sebagai lembaga ekonomi.

Usai pelaksanaan hal baru (pilkada serentak) tentu berbagai pihak terkait melakukan evaluasi terhadap sejumlah kekurangan. Kajian pertama mereka, hemat saya, adalah perihal tingginya angka golput (bersifat merata secara nasional). 


Mereka pembuat kebijakan tentu berusaha pula agar kemudian hari hal serupa tidak terjadi di masa Pilkada. Kemudian berbagai regulasi dan peraturan baru akan dibuat lagi yang pada akhirnya ada pula pihak yang mengaku dirugikan oleh peraturan baru itu.

Merasa rugi oleh sebuah kebijakan karena pernah untung sebelum adanya kebijakan. Hal ini juga perlu disikapi dengan baik. Jika kebijakan tersebut lebih banyak untungnya bagi masyarakat secara umum, seyogiya nya kita berlapang dada. Namun jika peraturan itu merugikan masyarakat dan sejumlah kepentingan lainnya, maka lawanlah.

Catatan Oyong Liza Piliang
Indak Pasak ka Mangguyah



Pariwisata, wisata, kalimat itu acap didengungkan oleh kepala daerah. Baik Kota Pariaman maupun Kabupaten Padangpariaman. Kalimat itu sungguh beralasan bersebab Pariaman (kota dan kabupaten) dianugerahi pesona alam nan indah oleh Sang Pencipta. Pariaman bagaikan lukisan mahakarya di atas kanvas yang dibuat saat Sang Pencipta lagi tersenyum.

Garis pantai yang dimiliki Pariaman memiliki karakteristik tersendiri dibanding pantai barat pesisir pulau sumatera. Bibir pantainya nan landai menyediakan ruang buat dikelola dan diberdayakan. Pasir pantai yang dimiliki rata-rata berderai halus warna putih ke emasan. Di atas pasir itu tinggi pula kandungan mineralnya yang membuat ragam pepohonan sepadan menonggok subur di atasnya.

Selain anugerah pantai, potensi wisata juga di dukung oleh budaya Pariaman nan unik. Hanya di Pariaman secara sporadis laki-laki dipinang bermahar puluhan juta rupiah. Ihwal budaya tersebut, secara khusus diobservasi oleh salah satu televisi nasional dan ditayangkan dalam program bergengsi pesona nusantara. Budaya lelaki bajapuik ala Pariaman itu sudah diakui sebagai kekayaan budaya Indonesia yang sangat unik.

Kuliner juga demikian. Ragam masakan tingkat keenakannya tidak usah dipertanyakan. Sebut saja randang piaman, asam padeh, gulai kepala ikan, dan sebagainya. Nikmatnya kuliner Pariaman kaya aroma bumbu menggugah selera. Maka jarang kita lihat orang Pariaman yang memiliki kontur tubuh tidak tegap. Jika tinggi, dia disebut tinggi gadang panjang, jika postur badannya pendek bergelar pula gapuak pendek, perutnya selalu paling depan mencapai sesuatu saat berjalan.

Jarang sekali orang Pariaman disebut kuruih mariah dan pendek masiak di zaman sekarang. Asupan protein dari ikan segar kaya omega menjadikan masyarakat Pariaman jadi suka memikir. Apa saja dia pikirkan termasuk urusan Presiden Amerika hingga ke Raja-Raja di Arab. Politik lokal macam cemilan saja dia kunyah. Dia penghapal nama mobil yang kadang tidak dia miliki. Mana yang minyaknya boros dan irit dia tahu, seumpama mobil-mobil itu berkandang di rumahnya saja. Itulah kami orang Pariaman, selalu tidak mau kalah dalam berdialetika.

Dialetika di lapau-lapau ajang sana asah kemampuan mereka dalam berdebat, bermain domino, catur dan bakoa bukti mereka senang melakukan sesuatu yang mempekerjakan otak sebagai tumpuan utama. Perihal berujung judi adalah representatif kelakuan masing-masing individu karib disapa oknum, bagian terpisah dari apa yang saya maksudkan.

Kembali pada potensi wisata tentunya perlu tata kelola profesional dan termanajemen dengan baik. Keikut sertaan masyarakat wajib hukumnya dalam tata kelola wisata sebagai penduduk lokal yang dikenal egaliter. Mereka harus sato sakaki. Dengan keikut sertaan masyarakat dalam ranah pariwisata modern tentu tidak hanya sekedar sebagai pengikut saja. Mereka juga harus diberi pemahaman tentang konsep dunia pariwisata melalui pelatihan yang mudah mereka cerna bersebab konsep adat sekali-sekali tidak boleh saling bertentangan dengan wisata yang secara harfiah berarti internasionalisasi.
 

Kesesuaian antara adat dan konsep wisata sangatlah mudah diperdapat karena pelaku wisata itu sendiri adalah bagian dari masyarakat Pariaman yang homogen. Tidak ada keraguan saya katakan, dalam dunia wisata modern saat ini, budaya lokal adalah bagian dari wisata itu sendiri. Jadi tidak ada yang perlu diubah, namun dicarikan padan kesesuaiannya. Usahlah pasak pula hendak mangguyah.

Pemerintah daerah selaku fasilitator mulai melirik sumber daya manusia sebagai bagian tidak terpisah dari keutuhan konsep wisata itu sendiri. Kabar baik itu perlu diteruskan secara tekhnis dengan dukungan anggaran pemerintahan. Dimensi pembangunan itu sesungguhnya sangat luas jika anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia terus diperdebatkan.

Negara Jepang usai kalah perang dunia kedua dipaksa Amerika mengubah konstitusi negaranya di bidang kekuatan militer. Jepang hanya boleh memiliki 300 ribu tentara yang kemudian dikenal sebagai pasukan beladiri Jepang. Saat Jepang porak poranda itu, sisa kekayaan yang dimilikinya 80 persen dialokasikan untuk membangun sumber daya manusia. Hasilnya bisa kita lihat sekarang ini bagaimana Jepang begitu agung merajai ekonomi dunia dari berbagai sektor dan lini. Semua tidaklah sim salabim abrakadabra, bukan sulap apalagi sihir.

Kesamaan minat antara orang Jepang dan orang Pariaman adalah sama-sama pengkonsumsi ikan yang kaya akan protein. Didalam kandungan protein ikan yang kita konsumsi dan orang Jepang, terdapat asupan yang diperlukan otak agar dia encer saat diajak berpikir. 


Sedangkan untuk perbedaannya mungkin adalah di Pariaman terdapat banyak benteng kokoh peninggalan Jepang, sedangkan di Jepang tidak ada satupun benteng peninggalan Pariaman. Kalau kita cerdik, benteng yang dia tinggalkan itu kita jual sebagai situs sejarah yang mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat Pariaman. Maka impaslah alias satu sama (1-1) skor antara Jepang dan Pariaman. Dia cerdas, kita cerdik.

Catatan Oyong Liza Piliang

Sipak Lakang SBY di Oktober Kelabu



Satu bulan belakangan begitu banyak peristiwa terjadi di Pariaman. Dalam pengamatan saya selama tahun 2015, bulan Oktober puncak semua peristiwa besar, semoga di November dan Desember yang akan kita lewati bersama terjadi hal-hal yang baik, baik itu ihwal bencana maupun getirnya peristiwa. Jika sepaham, mari sama-sama kita amin kan. Amiin.

Dari berbagai dimensi yang kita lihat, rasakan, ketahui, alami dan saksikan pula bersama-sama bisa diuraikan di bulan Oktober rangkaian peristiwa kriminal terjadi beruntun di Pariaman, boleh dikatakan semuanya level tinggi sebagaimana dua peristiwa pembunuhan, penangkapan bandar narkoba besar, kasus asusila, cabul, hingga kasus yang menyita perhatian publik, penahanan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri Pariaman.

Saya tidak akan mengurai apa yang saya tulis di atas karena seluruhnya telah terlampir dalam dokumen reportase di portal media ini. Saya sudah menulisnya, begitu juga dengan surat kabar harian terbesar di Sumatera Barat. Silahkan saja cigap-cigap halaman berita yang sebagian masih bertengger sebagai berita terpopuler rating pembaca. Dia masih menonggok di sampul muka pariamantoday.com.

Dimensi lainnya adalah puncak dampak bencana kabut asap kiriman yang berdampak pula pada kesehatan warga Pariaman, kota dan kabupaten. Kabut asap mirip kelambu putih tersebut membuat stress dua pemerintah daerah begitu juga warga masyarakatnya. Ratusan ribu masker dibagikan kepada warga. Posko tanggap darurat pun berdiri melayani masyarakat yang kena dampaknya. Sekolah-sekolah akhirnya diliburkan seiring keluarnya surat edaran darurat kabut asap oleh dua kepala pemerintah di daerah itu.

Dampak kabut asap sebagaimana kita ketahui selain menimbulkan penyakit terutama saluran pernapasan dan iritasi mata juga mengganggu sejumlah aktivitas. Tidak ada yang mendata kerugian selama kabut asap pekat melanda Pariaman. Namun saya asumsikan kerugian itu tetap ada dan nominalnya normatif. Di mana bencana di sana pasti ada kerugian, begitu rumusnya.

Puncak pekatnya kabut asap terjadi jelang pesta budaya tabuik, beberapa hari jelang tabuik tabuang dan beberapa hari sesudahnya. Saat itu partikel racun pencemaran udara di level tidak sehat alias berbahaya. Jarak pandang efektif tidak lebih dari 1 kilometer. ISPU di level 400psi ke atas. Orang tidak mau berlama-lama beraktifitas di luar ruangan. Agak lama sedikit dada pun terasa panas, kerongkongan kering dan mata pun memerah. Kepala Dinas Kesehatan kota dan kabupaten tidak merilis rinci jumlah penderita ISPA tapi mengakui terjadi peningkatan dan bekerja keras menanggulanganinya. Itu kata dia yang dilihat pula dari aksinya di lapangan.

Kabut asap bisa disebut bencana daerah bagi Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman yang saat itu menghelat event akbar skala internasional, yakni sebagai daerah finish etape I dan daerah start II Tour de Singkarak, ditambah berbagai event penyemaraknya. 


Kabut asap pengaruhi rangkaian pesta budaya tabuik yang sejak dulu selalu paling ramai mendatangkan wisatawan ke Pariaman. Saat tabuik dibuang ke laut dua orang dilaporkan pingsan, satu akibat berdesakan karena kekurangan oksigen, satu lagi akibat terhimpit tabuik saat dibuang ke laut.

Beruntung memang, dua event akbar itu sukses terlaksana. Ekspektasi yang diharapkan terpenuhi pula.

Saya mencatat selama rangkaian pesta budaya tabuik selama 11 hari sejak 1 Muharam Kota Pariaman selalu ramai. Pada acara 1 Muharam tidak kurang 50 ribu orang yang datang dari seluruh penjuru Sumbar berlungguk di Pantai Gandoriah. Mereka menghelat tabliqh akbar dan dzikir bersama. Pantai Gandoriah berubah jadi lautan manusia. Berkabut-kabut mereka di sana menikmati indahnya pantai Gandoriah usai acara itu. Jajaran pepulauan di halaman Gandoriah disekat kelambu putih, bersusah payah mata melihatnya agar fokus melihat bayangan jajaran pepulauan nan elok itu.

Kemudian, dari catatan saya terjadi pula arus besar transportasi dari daerah lain menuju Pariaman. Untuk kereta api dari Padang ke Pariaman seluruh gerbongnya selalu penuh. Empat kali dia bolak-balik sehari. Di saat tabuik tabuang delapan kali 'sipasan gadang' itu silang siuh. 


Ribuan manusia berkunjung ke Pariaman untuk menyaksikan prosesi dan ritus-ritus sakral pembuatan tabuik. Malam harinya juga ramai pengunjung yang terkonsentrasi di lapangan Merdeka Pariaman guna menyaksikan berbagai pagelaran seni budaya dan pameran. Bersemarak lah Pariaman di tengah kabut. Gulo-gulo hack saya lihat banyak dikulum orang guna melapangkan tenggorakan dia yang tiap sebentar kering oleh kabut asap. Air mineralpun tiap sebentar dia teguk, berujung membuat dia bolak balik toilet. Ada kala saya perhatikan antrian toilet macam konter ATM di malam takbiran.

Sejak 1 Muharam hingga tabuik dibuang ke laut saya mengestimasikan lebih 300ribu  orang dari berbagai daerah berkunjung ke Pariaman. Logikanya capaian tertinggi dalam sejarah dihelatnya hoyak tabuik di Pariaman. Tabuik ternyata mengalahkan asap. Saat tabuik dibuang ke laut ada 100 ribu lebih pasang mata mencigap. Mata sipit, mata biru hingga orang berkacamata berkumpul di sana.

Alhamdulillah, tadi pagi saya dikabari oleh rekan-rekan jurnalis yang sudah memverifikasi bulan November musim kemarau berakhir. Elnino berkirap. Artinya ucapkan selamat tinggal kepada kabut asap. Semoga saja hal itu terbukti. Ramalan-ramalan cuaca akhir-akhir ini jarang melesetnya. Teknologi dia kian canggih. 

Ada satu hal menarik untuk saya tulis. Gatal betul tangan hendak mengetiknya sejak beberapa hari lalu. Kedatangan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke ranah minang entah secara kebetulan atau tidak membawa berkah. SBY ikuti sholat istisqo berjamaah, sholat memohon hujan kepada Sang Maha Pencipta. Sholat Istisqo juga dilakukan di Kota Pariaman, sehari sesudah SBY melakukannya di Padang. Hujan pun turun setelah itu.

Saat saya mengetik sekarang ini air langit tidak henti-hentinya deras membasahi bumi. Sesekali dia berhenti dan saya pun mencigap ke langit, menatap jauh dan membandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Tadi sempat saya melihat cahaya bintang meski sangat samar. Saya hirup udara dalam-dalam dan merasakannya masuk paru-paru dengan khidmat. Benar-benar terasa segar dan dingin.

Semoga saja Pariaman tidak lagi diasapi oleh kabut akibat kebakaran lahan dan hutan ke depannya. Dan kepada SBY acap-acap saja kunjungi ranah minang.

Catatan Oyong Liza Piliang
IJP: Metodologi Reshuffle Kabinet



Hangatnya suhu politik ditandai dengan beragam “bocoran” menyangkut reshuffle kabinet. Dalam sistem presidensial, kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo. Tidak ada satupun kekuatan hukum dan konstitusi yang bisa melarangnya. Menteri hanyalah pembantu presiden. Dalam kapasitas sebagai pembantu presiden, tanggungjawab konstitusional pemerintahan tetap berada di pundak Presiden RI, bukan di tangan para menteri. 

Sebab, seluruh kebaikan pemerintahan akan ditulis dalam kekuasaan presidennya, bukan menterinya, begitu juga seluruh keburukan pemerintahan. Nama presidenlah yang dicatat, sementara nama menteri dengan mudah bisa dilupakan. Sehingga, penilaian subjektif presiden bisa saja masuk, dalam menentukan siapa saja yang menjadi menteri. Di samping, tentulah proses yang berbelit menyangkut matrikulasi politik, konstruksi sosial, representasi kultural, maupun kompetensi individual yang cocok dengan nomenklatur kementerian. 

Tetapi, sebagai bahan untuk melakukan kerja-kerja yang lebih akademik, tentulah metodologi reshuffle kabinet layak disusun. Paling tidak, sebagai catatan bagi pemerintahan ke depan, sekaligus juga memeriksa kembali apakah metodologi itu benar dalam mencari talenta-talenta terbaik di dalam tubuh manusia Indonesia. Pameo di kalangan dunia sepakbola jangan sampai terjadi, yakni kesulitannya Indonesia mencari 11 orang saja untuk bermain di lapangan hijau, di tengah ratusan juta penduduk Indonesia. 

Pertama: terdapat 13 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur, bagi dari sisi pembentukan, penggabungan atau penambahan dan pengurangan. Menteri-menteri yang menduduki kursi di 13 kementerian ini, tentu tidak bisa langsung bisa bekerja. Mereka akan sangat disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif, mulai dari mengajukan usulan struktur organisasi kementerian, mengusulkan anggaran, mengisi pejabat tinggi madya dan pratama, hingga menyesuaikan dengan rencana strategis yang sudah disusun. 

Butuh waktu lebih kurang satu semester untuk melakukan perubahan itu. Bahkan, ada yang lebih. Dari sisi jumlah, kita melihat lonjakan Peraturan Presiden yang ditanda-tangani menyangkut struktur kementerian ini. Ide dasar restrukturisasi, efisiensi dan efektifitas birokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dari nomenklatur baru itu. Tujuannya adalah melahirkan organisasi kementerian yang lebih moderen, guna memudahkan kerja-kerja pencapaian program-program pemerintah. 

Nah, menteri-menteri yang berada di 13 kementerian ini tentu kesulitan untuk menunjukkan hasil kerja, ketika kerja itu sendiri belum dilakukan. Ada menteri yang harus mencari kantor baru, termasuk mendapatkan aparatur sipil negara yang mengisi struktur yang bisa langsung bekerja. 

Banyak nama yang akhirnya tenggelam, akibat kesibukan itu. Apa yang sudah disusun pemerintahan sebelumnya tidak bisa langsung dilanjutkan, akibat perubahan nomenklatur ini. Menteri akhirnya berdiam diri, dalam arti sibuk membenahi organisasi kementeriannya yang juga membutuhkan kementerian lain. Struktur kelembagaan, misalnya, berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara anggaran berada di Kementerian Keuangan. 

Alangkah kurang adilnya, apabila menteri-menteri tersebut langsung mengalami evaluasi, ketika kementeriannya baru bisa berjalan setelah semester pertama. Apalagi, soliditas aparatur belum terbentuk. Masing-masing pejabat dan pegawai masih berurusan dengan meja dan kursi yang hendak diduduki. 

Kedua, penyerapan anggaran. Ada yang mencoba menyimpulkan bahwa kementerian-kementerian yang penyerapan anggarannya rendah, bisa dievaluasi dan diganti. Masalahnya, bagaimana bisa anggaran terserap, ketika struktur organisasi belum bisa dijalankan, akibat pejabat-pejabatnya belum terisi? Kalaupun sudah terisi, ternyata ada program yang tercecer, tidak ada anggarannya, mengingat anggaran yang disahkan menyesuaikan dengan struktur kementerian lama yang sudah diganti. 

Belum lagi fakta yang bisa disebutkan, yakni kementerian-kementerian yang mengalami perubahan itu ternyata kementerian dengan anggaran besar, misalnya di bidang pendidikan dan pekerjaan umum. Kementerian bidang pendidikan dibagi menjadi dua, sementara kementerian pekerjaan umum digabungkan dengan perumahan rakyat. Begitu juga di kementerian-kementerian lain, misalnya Kepala Badan Pertanahan Nasional langsung berada di tangan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Atau penggabungan Menteri Lingkungan Hidup dengan Kehutanan. 

Justru dalam era perubahan ini, terdapat cukup waktu untuk melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara, sembari terus fokus kepada Nawa Cita, Trisakti dan Revolusi Mental. Tidak ada jalan pintas dalam birokrasi. Sorotan pers yang kuat, termasuk juga lembaga-lembaga pengawasan, menyebabkan setiap langkah kementerian bisa dilihat dan dikomentari siapapun. Menteri-menteri yang tidak terbiasa bekerja di bawah sorot kamera televisi, ataupun todongan wawancara wartawan, serta pengawasan dari lembaga sosial kemasyarakatan dan para analis, akan mengalami kegagapan.

Beberapa menteri langsung berkurang berat badannya, begitu juga harus menomboki dengan dana-dana pribadi akibat kehati-hatian menggunakan dana-dana negara. 

Para analis idealnya perlu lebih hati-hati dalam berkomentar. Publik juga belum bisa dilibatkan secara luas, misalnya dengan survei. Jauh lebih baik menggunakan pendekatan kualitatif, ketimbang kuantitatif, dalam melakukan evaluasi masing-masing kementerian yang berada dalam wilayah perubahan nomenklatur ini. Populisme bukan metode yang cocok untuk melihat aspek-aspek teknis yang berada di pemerintahan. Justru yang dibutuhkan adalah aspek kualitatif yang berada dalam tumpukan rancangan kerja, rancangan organisasi, rancangan deskripsi, rancangan penugasan dan sebagainya. 

Ketiga, adanya perbedaan antara kementerian utama, kementerian teknis dan kementerian pendukung. Kementerian utama itu, misalnya, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara juga berada dalam level ini. Kementerian teknis berurusan dengan program-program yang padat dan dana pembangunan yang banyak. Sementara, kementerian pendukung (dulu, kementerian negara), juga mulai masuk ke urusan-urusan lain guna mengendalikan jalannya pemerintahan. 

Perbedaan level kementerian itu bukan hanya bisa dilihat dari anggaran yang digunakan, melainkan juga dari sisi jumlah pegawai. Tetapi yang lebih utama, payung undang-undang yang dipakai. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, misalnya, dalam periode sebelumnya hanya bersandar kepada UU tentang Pelayanan Publik. Sementara, dalam pemerintahan sekarang, terdapat dua UU lagi yang menyebabkan kementerian ini lebih kuat, yakni UU tentang Aparatur Sipil Negara dan UU tentang Administrasi Pemerintahan. Jauh lebih mudah menjalankan kementerian yang sudah memiliki pijakan undang-undang, baik satu atau lebih, dibandingkan dengan yang sama sekali belum didukung perangkat perundang-undangan yang tepat.

Untuk urusan laut saja, misalnya, terdapat 21 kementerian yang terlibat. Pelabuhan, misalnya, adalah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Wilayah pedesaan di sepanjang pantai, misalnya, dikendalikan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Tapal batas kewenangan masing-masing kementerian yang saling memasuki wilayah kementerian lain inilah yang perlu difisienkan, sehingga birokrasi tidak terlihat lambat atau hanya menghabiskan anggaran semata, tanpa ada progres yang bisa langsung dirasakan warga negara. 

Gambaran singkat itu menunjukkan bahwa metodologi reshuffle menjadi bagian penting dalam proses politik yang bergemuruh. Sekarang bukan zaman pemerintah bisa berbuat apa saja. Seorang menteri tidak lagi bisa merekrut pejabat yang diinginkan, karena melewati Panitia Seleksi dan Tim Penilai Akhir. Kalau dalam periode sebelumnya, seorang menteri bisa mengambil pejabat dari manapun, termasuk dari daerah kelahirannya, guna menjalankan pemerintahan. Sekarang? Seorang menteri bukanlah sosok yang sekuat itu, mengingat titik ledak regulasi yang terus mengalir dari DPR, yakni munculnya undang-undang baru secara terus menerus. 

Seorang menteri, walau hanya pembantu presiden, ternyata diikat dengan beragam regulasi yang memeningkan kepala. Seorang menteripun harus memasang banyak mata, ditemani secangkir kopi, dalam memeriksa tumpukan dokumen yang harus ditanda-tangani. Seorang menteri, bukan lagi sosok yang mudah berbicara apa saja, ditengah persoalan-persoalan ekonomi-politik dan turun-naiknya pengaruh negara-negara besar di dunia. Reshuffle, jangan sampai memicu persoalan baru, yakni digesernya menteri-menteri yang memang belum bekerja, atau sudah bekerja, namun belum menyesuaikan diri dengan langgam birokrasi yang kian hati-hati untuk tidak dapat stigma abuse of power... 

Indra Jaya Piliang
Yulitaria Sang "Singa Betina"



Wibawa penegak hukum di suatu daerah bisa dilihat dari sejauh mana kasus besar yang mereka tuntaskan. Kasus ecek-ecek atau kriminal biasa yang tidak menjadi perhatian publik dianggap basi oleh masyarakat, seperti togel, judi koplo, kasus sengketa tanah hingga perkelahian. Dianggap besar apabila kasus tersebut mampu menyerat orang-orang besar yang selama ini dilabeli untouchcable atau "sang tidak terjamah" oleh publik. Orang besar juga punya pengaruh besar untuk menggoyahkan iman para penegak hukum. Dengan uang dan kuasanya dia bisa saja gunakan beragam cara. Cara-caranya bisa mengena bila bertemu pula para oknum penegak hukum nakal.

Syukurlah, Kejaksaan Negeri Pariaman sejak dipimpin Yulitaria telah lama menampakkan taringnya. Ibarat singa betina dia adalah peburu sejati. Taring tajamnya tak henti-henti terasah belulang mangsa. Kasus demi kasus dengan sabar dia dalami. Dia tidak mau gegabah menetapkan seseorang jadi tersangka. Target dia pembuktian sempurna agar prima pula hasilnya kala disidang di meja hijau. Saksi demi saksi dia panggil. Dia panggil yang kuduk-kuduknya.

Tidak seorangpun pejabat di negeri kita ini mau mencoba hidup dibalik dinginnya tembok jeruji besi.

Pemangku jabatan sudah dicukupkan kebutuhannya oleh negara dengan berbagai tunjangan  ini dan itu agar mereka benar-benar bekerja sesuai tupoksi dalam melayani masyarakat. Agar mereka tidak lagi tergoda mengambil uang yang bukan hak mereka. Segala kemudahan yang diberikan negara itu kita lihat terkadang tidak mereka iringi dengan nikmat syukur sehingga para oknum-oknum pejabat silih berganti berurusan. Contohnya sudah banyak. Tak perlulah disebutkan satu-persatu.

Barusan terlontar di mulut Kajari Pariaman Yulitaria salah seorang pejabat penting dan kroninya sudah ditetapkan jadi tersangka. Kasus tersebut sudah lama jadi konsumsi publik. Sudah lama orang resah dibuatnya. Kemudian masih kata Kajari pada tanggal 22 Juli nanti juga akan diumumkan atau ekspos beberapa kasus yang selama ini ditunggu-tunggu publik. Para tersangka akan diumumkan pada hari itu. Kasus-kasus yang akan diekspos tersebut tentunya sudah diekspos pula ditingkat internal yakni Kejati Sumbar.

Kajari Pariaman memang dilabeli "singa betina". Dia bicara lugas. Dia sangat bernyali. Berkali-kali dilaporkan tetap saja dia pemegang komando Kejaksaan Negeri Pariaman. Jurus lapor-melapor tidak mempan pada dia. Kokohnya dia bak menara Pisa saja. Miringnya tak membawa rebah.

Siapakah dekingannya Kajari? Pertanyaan tersebut sering terlontar di mulut orang awam. Bagi saya yang pernah menanyakan pertanyaan serupa kepada beliau, jawabnya tidak ada. Analisa saya adalah dia bekerja sudah sesuai aturan sehingga tidak ada alasan bagi atasan memutasinya. Analisa kedua karena dia bersandar pada nilai-nilai luhur kebenaran. Dia dilindungi oleh Yang Maha Melindungi. Pernah pula saya dengar isu Kajari disantet  bukannya sakit tapi malah makin bugar.

Masyarakat kita di Pariaman tidak berlebihan menaruh harapan besar kepada Yulitaria agar menyapu bersih Pariaman dari "sarok kwaci" bernama korupsi.

Menunggu tanggal 22 Juli bagi kami para wartawan memang terasa lama. Menghitung-hitung hari kami dibuatnya. Tak salah kadang kami nyinyir. Kami para wartawan juga jadi sasaran tekanan publik. Kami dicurigai pula menerima upeti untuk menutup-nutupi.

Sembari menunggu tanggal 22 Juli ada baiknya sebagai wartawan kita perbanyak bahan untuk materi pemberitaan. Setiap jurnalis punya sudut pandang tersendiri. Tulisan mereka tak ubahnya menu kuliner. Ada yang terlalu asin, hambar dan adapula berayun-ayun meguntai kata. Langgam torehan pena para jurnalis adalah sidik jarinya. Dari alinea pertama gampang saja kita menebak nama penulis yang biasanya menera di pojok kaki akhir sebuah tulisan.

Di bulan puasa ini emosi kita gampang tersulut. Bawaan perut kosong logikanya. Dalam kasus investigatif ada baiknya para wartawan bertanya malam hari usai berbuka. Kantongilah nomor ponsel pribadi narasumber. Telpon dia saat perutnya sedang kenyang, meski pada orang yang sudah berstatus tersangka. Setidaknya alam bawah sadarnya masih bisa transfer data ke otak korupnya Penjara Not Today!.

Catatan Oyong Liza Piliang
IJP: Rapor Para Menteri



Sejumlah lembaga survei sudah mulai mengeluarkan “rapor” para menteri. Survei keterkenalan, kesukaan, dan kepopuleran itu menunjukkan antusiasisme publik dalam melihat kinerja kabinet. Masalahnya, survei popularitas bukan ukuran  pas untuk menilai   berhasil atau gagal  menteri  bersangkutan. Ada menteri-menteri yang memang siap  tidak populer, termasuk berseteru dengan parlemen. Ada juga menteri-menteri yang bekerja dalam diam, tanpa perlu banyak promosi.

Mayoritas menteri dalam Kabinet Kerja tidak berpengalaman di kabinet. Presiden juga tidak berpengalaman sebagai kepala negara. Hanya Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri yang berpengalaman diposisinya, walau  ada yang berbeda. Sebagian menteri malahan berasal dari pihak yang berada di seberang kabinet, yakni duduk sebagai anggota parlemen atau berasal dari kalangan profesional yang kritis terhadap cara kerja menteri. Lainnya  akademisi yang terbiasa dengan pemikiran jangka panjang.

Kabinet pada prinsipnya adalah kabin sebuah pesawat yang sedang mengudara. Pilot dan Co Pilotnya  presiden serta wapres. Sementara kabin berisi para pramugari dan pramugara yang bertugas melayani penumpang atau menjadi jembatan antara cockpit dan penumpang. Kabinet sejatinya berisi kru terlatih yang bekerja secara team (teamwork). Semakin kritis keadaan, semakin diperlukan kerja sama di kalangan pekerja kabin (kru).

Maka, agak janggal bila  satu kru lebih terkenal dari  lainnya dalam kerja kabinet. Kabinet bukan ajang kompetisi para kru. Kabinet berada dalam ruang kerja sama yang membutuhkan kekompakan. Apalagi, tiap-tiap  kementerian tidak bisa lepas dengan kementerian  lain. Pembagian kerja memang ada, tetapi tidak sepenuhnya terlepas satu dengan  lainnya.

Ketika Kabinet Kerja berisi sejumlah pos yang sama sekali baru atau gabungan dari kementerian sebelumnya, masalah awal langsung terlihat. Para menteri terlebih dulu menunggu pengesahan secara kelembagaan. Butuh waktu lumayan untuk mengesahkan struktur kelembagaan yang ideal. Belum lagi para pejabat di kementerian yang baru atau hasil penggabungan itu, membutuhkan waktu juga untuk kepastian penempatan. Apalagi para pejabat  tidak bisa langsung ditunjuk dan dilantik, melainkan wajib melewati seleksi secara terbuka.

Belum lagi masalah anggaran. Bagaimanapun, politik anggaran masih berada di DPR. Tanpa persetujuan parlemen, anggaran  kementerian tidak bisa langsung digunakan. Proses ini juga memakan waktu. Kertas-kertas anggaran yang bergeser-geser dari satu tempat ke tempat lain  bisa menghentikan kegiatan kementerian. Pembicaraan harus dilakukan dengan beragam pihak, baik di dalam  kementerian, antarkementerian, maupun antara kementerian dan DPR. Bahkan setelah disetujui DPR pun diperlukan lagi proses pencairan yang tidak bisa cepat.

Rezim Lama

Bagi kementerian lama yang sama sekali tak terganggu dengan penggabungan atau penambahan, anggaran bisa langsung digunakan untuk melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan. Tetapi bagi kementerian  baru atau hasil penggabungan dan penambahan, anggaran  memerlukan satuan-satuan kecil  lebih rinci. Sementara, publik  kian kritis, langsung mengajukan tuntutan atas janji-janji kampanye yang sudah disampaikan secara terbuka.

Untuk itu, wajar saja ketika publik merasa kurang puas dengan kinerja para menteri. Bagaimana bisa puas, ketika menteri-menteri sama sekali masih menghadapi sejumlah persoalan dalam menjalankan tugas-tugasnya? Perubahan nomenklatur kementerian yang radikal, bisa menghambat proses pelaksanaan pekerjaan. Perubahan visi pemerintahan juga membawa implikasi terhadap program-program unggulan baru yang membutuhkan dukungan birokrasi.

Belum lagi beban dari pemerintahan sebelumnya. Dalam masalah hukuman mati, misalnya, sebetulnya berada dalam lingkup beban pemerintahan yang berjalan akibat pemerintahan sebelumnya menunda-nunda eksekusi. Para terpidana hukuman mati berasal dari keputusan-keputusan hukum pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan baru hanya menjalankan kalender hukuman mati tersebut. Stigma betapa pemerintahan baru lebih kejam dari pemerintahan sebelumnya muncul, ketika eksekusi akhirnya dilaksanakan. Padahal seluruh proses hukumnya berasal dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Justru yang kurang adalah rapor pemerintahan sebelumnya guna dipelajari  rezim  berjalan. Jarang sekali ada buku  dari menteri-menteri lalu, ketika mereka menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan. Rapor-rapor para menteri  seyogianya berada dalam satu paket buku berisi pengalaman bersama ketika menghadapi krisis atau dalam keadaan normal.

Jangankan untuk menulis rapor yang baik, sejumlah menteri rezim lalu  malahan menjadi tersangka dan terpidana kasus korupsi. Siapa pun menteri yang menggantikan, terlebih dulu berhadapan dengan trauma psikologis, betapa mereka juga harus benar-benar bebas dari kejadian serupa ketika bekerja.

Bagi menteri-menteri  dari satu partai politik, lalu mengisi kementerian yang sama dengan politisi partainya, lebih mudah dalam menyesuaikan diri. Menteri-menterinya bisa langsung bekerja dengan panduan langsung rekan separtainya. Sementara, menteri-menteri yang tidak berpartai atau berbeda partai, tentu kesulitan  bertanya urusan pekerjaan kementerian, ketika menjalankan tugas. Proses mentoring berlangsung dalam meja politik. Sementara menteri-menteri baru, harus betul-betul menyesuaikan diri dengan lingkungan kementerian, belum lagi stigma bakal membawa birokrat-birokrat baru yang berbeda dengan sumber daya kementerian masing-masing.

Agar masalah-masalah seperti itu  tidak lagi ditemui, sebaiknya memang para menteri yang sudah tidak lagi menjabat menyusun semacam buku putih. Di dalamnya dinukilkan masalah-masalah utama, serta pengalaman langsung ketika menjalankan agenda kementerian. Perubahan pemerintahan bisa berakibat fatal  di mana rezim  baru tidak dapat suasana yang kondusif untuk bekerja. Bagi sosok menteri yang mudah menyesuaikan diri, tentu kendala-kendala ini bisa diatasi. Rata-rata kalangan politisi bisa lebih mudah menyesuaikan diri. Tetapi bagi lainnya, dibutuhkan waktu untuk belajar secara cepat.

Dengan demikian, tidak  mudah untuk mendesak reshuffle kabinet. Masalahnya sama saja, apakah menteri-menteri baru yang akan menggantikan, sudah benar-benar bisa langsung bekerja? Ataukah diperlukan waktu lagi untuk menyesuaikan diri, terutama mempelajari sumber daya manusia. Ini  termasuk kelembagaan-kelembagaan dalam tubuh birokrasi yang berbeda sama sekali dengan dunia profesional ataupun partai politik.
Pariwisata Membangun atau Merusak?



Membangun dunia kepariwisataan erat kaitannya dengan public relation atau serupa ilmu komunikasi publik. Pariwisata adalah internasionalisasi yang artinya mengubah sebuah kawasan menjadi terbuka untuk umum. Pariwisata juga adalah image atau terkait erat dengan sebuah citra, bukan pencitraan. Wisata Pariaman dominan pantai dan segala yang terafiliasi dengannya seperti diving, snorkeling, jelajah laut baik permukaan maupun ke isi perutnya harus dikemas dengan baik. Harus ada standarisasinya. Orang akan tahu siapa kita jika kita memiliki identitas jelas. Identitas yang kabur membuat orang manggau.

Identitas pariwisata di Kota Pariaman haruslah jelas si "Upiak si Buyuangnya". Kemana arah dan tujuannya. Apakah hendak dijadikan wisata alami berbasis lingkungan yang tentunya ditata dengan bersih asri atau wisata modern dengan konsep bahari. Semua harus jelas dan mengerucut ke satu titik, tidak boleh ngambang.

Jika Pantai Pariaman dikenal dengan pasir pantainya yang indah jangan pula pasir pantai itu diubah jadi area berjalan kaki yang di beton atau di aspalkan dengan dalih apapun. Pasir pantai tidaklah murah. Orang brazil sampai membeli pasir ke negara lain untuk mereklamasi bibir pantainya yang "semi" menjadi natural. Hendaknya belajar dulu sebelum memutuskan sesuatu.

Dua tahun belakangan ini memang diakui geliat ke arah sana (kemajuan wisata) dalam tahap berkembang. Membuat bangga memang. Sarana dan prasarana mulai dibangun bertujuan untuk mendukung atau menyokong keberadaan yang telah ada, meski ada juga kata orang yang mubazir. Namun, jangan lupa, membangun dunia pariwisata terlebih utama adalah sumber daya manusia (SDM) sebagaimana kalimat pembuka dalam tulisan ini.

Apa guna pemandangan indah, kuliner enak, anginnya sepoi, jika wajah penunggunya tak ramah. Wajah Hansip istilahnya. Orang hanya akan datang sekali saja untuk sekedar tahu pengisi penasarannya. "Ooo.. Ini Pariaman.." dengan sejumlah ujung kalimat. 


Semoga hal itu tidak pernah terjadi dan jangan sampai terjadi. Pariaman harus maju terus. Tak boleh melihat ke belakang dan pengaruh pameo negatif lainnya. Semuanya harus kita ubah. Stigma negatif harus menjadi positif.

Aksi nyata harus dilakukan sesegera mungkin untuk menata wisata Pariaman untuk menciptakan sebuah standar. Baik itu kaitannya perongkosan ke sebuah objek, ataupun pula harga dan kualitas kulinernya yang masyur itu.

Mayoritas masyarakat Pariaman yang dikenal egaliter kata orang susah disatukan persepsinya. Hal itu saya tak sependapat. Orang Pariaman adalah orang yang kompak jika diajak baiyo. Orang Pariaman hanya kompak di rantau, ranggang di ranah, ada pula saya mendengar kalimat seperti itu. Saya juga tidak sependapat. Saya selalu tidak sependapat dengan sebuah kalimat yang mengandung aura pesimis.

Kualitas SDM masyarakat Pariaman sebenarnya secara alamiah sudah tinggi. Mereka cerdik, meski saling "badugo cadiak" yang kadang merugikan sebuah komunitas untuk mencapai tujuannya karena sebuah keputusan tentu saja tidak bisa mengakomodir semua kepentingan. Itulah PR kita bersama.

Membangun dunia pariwisata tidak sudah hanya dengan bercakap-cakap saja tanpa ada tindakan aksi nyata. Semua orang mudah saling menyalahkan, namun sedikit memberi masukan dan solusi. Akhir kalimat, IMPIAN memang tidak menjamin kesuksesan, tapi tanpa Impian jangan pernah mimpi bisa sukses. Marilah kita bersama-sama bermimpi besar untuk memajukan dunia pariwisata di Pariaman yang sudah dimodali Tuhan alam yang indah dengan segala pendukungnya secara gratis.

Oyong Liza Piliang

 
Indonesia Darurat Narkoba !!!

                       Oleh:H. Leonardy Harmainy Dt.Bandaro Basa Mantan Ketua DPRD Sumbar.

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo menyatakan Indonesia darurat bahaya Narkoba. Ia juga menyatakan, tidak memberi ampun terhadap 64 terpidana kasus Narkoba. Termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang terjerat kasus tersebut. Ini patut diapresiasi, dalam konteks kedaulatan hukum NKRI. Penegakan hukum haruslah tegas.

Membaca kembali data tentang Narkoba yang dirilis Presiden RI dalam sebuah kuliah umum di UGM, beberapa waktu lalu, terasa amat mengerikan masa depan Indonesia. Jokowi menyampaikan, ada 4,5 juta orang yang terkena Narkoba. Dari jumlah itu, 1,2 juta tidak bisa direhabilitasi karena sudah sangat parah. Setiap hari 40-50 orang Indonesia terutama generasi muda penerus bangsa yang meninggal dunia karena mengonsumsi zat psikotropika pada Narkoba.

Sementara itu, data yang dilansir Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar), Kombes Pol Arnowo, Sumbar berada di peringkat 21 dari 34 provinsi di Indonesia, dari segi jumlah pencandu Narkkoba. Paling tidak, ada sekitar 63 ribu pencandu.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyatakan siap mengalokasikan dana pendampingan pada APBD Perubahan 2015, untuk rehabilitasi para pecandu Narkoba di Ranahminang. Ia juga meminta pemerintah kota dan kabupaten di Sumbar untuk mengalokasikan dana pendampingan, karena ia yakin pencandu Narkoba tersebar di kota kabupaten.

Data-data kasus ini, tentu terus berkembang. Lazimnya dunia hitam, dunia Narkoba, yang tampak ke permukaan tentunya yang bisa dicatat setelah terbukti secara hukum. Karenanya, kuat dugaan, jauh di atas angka pada data yang dilansirkan tersebut. Seperti gunung es. Puncaknya saja yang kelihatan.

Mudharat Narkoba
Efek terhadap pecandu Narkoba ini merembes kemana-mana. Salah satunya kecelakaan lalu lintas. Bukan saja menelan korban jiwa bagi pecandu tetapi juga orang lain. Selain itu, kejahatan dan tindak kriminal, seperti Curanmor, Perampokan, Pemerkosaan, bahkan pembunuhan, memiliki titik temu secara langsung maupun tidak langsung dengan pengguna Narkoba. Artinya, Narkoba adalah hulu dari kejahatan dan tindak kriminal lainnya.
Kerugian material di pihak keluarga pecandu, masyarakat, pemerintah, tak terhitung banyaknya. Awalnya belanja Narkoba yang harganya mahal itu, akan dilanjutkan biaya rehabilitasi dan segala macam. Pihak pemerintah juga mengalami kerugian yang tidak sedikit, sampai harus mengalokasikan dana khusus demi menyelamatkan masa depan generasi. Dan yang paling dahsyat, kerugian imaterial bagi bangsa ini. Bangsa yang bisa kehilangan masa depan.

Menyikapi hal tersebut, sepertinya penyelamatan darurat ini tidak bisa hanya menanti di muara kasus demi kasus. Harusnya ada kebijakan yang kuat dan program yang jelas, hukum yang tegas sedari muara hingga ke hulu di mana Narkoba itu berasal. Mengingat bahaya yang besar terhadap masa depan bangsa, dari segala lini harus dimulai kesadaran tidak sekedar panggilan di baliho dan media massa semata.

Sejauh ini, Pemerintah Republik Indonesia membuat UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian diubah melalui UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dua belas tahun kemudian Pemerintah Indonesia kembali melakukan perubahan terhadap peraturan hukum terkait tindak pidana narkotika melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pemberantasan peredaran Narkoba belum mencapai titik maksimal.

Bisnis Haram
Bisnis barang haram ini sangat menggiurkan dari segi ekonomi. Bisnis Narkoba bisa mendapatkan uang dan banyak dalam waktu singkat. Melalui jaringan dunia yang mampu melewati batas negara, bisnis Narkoba berkembang tiada henti. Kondisi ini sangat menggiurkan bagi mereka yang ingin segera kaya dengan jalan pintas.

Sementara itu bagi pemakai, awalnya sekadar coba-coba. Namun lama-lama kecanduan. Generasi muda yang longgar pengawasan sangat cepat terpikat setelah mendapatkan nikmat mengkonsumsi Narkoba. Sungguhpun akhirnya merasakan bahaya mengintai nyawanya, karena sudah candu, akan sulit lepas.

Begitulah bisnis ini bisa mencari mangsa dengan mudah. Setelah dapat tidak akan bisa lepas lagi jika tidak cepat-cepat disadari. Selain menguras uang keluarga juga akan berimbas kejahatan di lingkungan kecil dan lama-lama berkembang menjadi tindak kriminal yang merugikan masyarakat.

Kini beberapa pengedar kelas kakap akan dieksekusi mati setelah tak mendapatkan grasi dari Presiden. Walau keputusan hukuman mati ini masih pro dan kontra, harapan besar ada efek jera bagi pengedar yang belum tertangkap bisa terjadi. Tetapi tidak sangat menjamin, mengingat, bisnis ini sekali tersentuh sulit keluar dari lingkaran setan yang mengitarinya. Itulah yang paling berbahaya. Mereka yang belum tersentuh hukum masih bebas berkeliaran mencari korban baru. Hebatnya, bisa menjalankan bisnis ini dari balik jeruji besi.

Menilik persoalan pelik darurat Narkoba ini, perlu ada program yang matang dari seluruh lini, jika benar-benar bersungguh-sungguh untuk membasmi bahaya bagi generasi muda. Program pemerintah harus dimulai dari deteksi dini melalui gerakan kesadaran dalam keluarga, penjagaan ruang dan kesempatan yang selalu dilakukan. Misalnya, dunia pendidikan dan dunia malam diperketat hingga memperkecil usaha berkembangnya sebuah lingkaran baru.

Pola umumnya terlibatnya seseorang sebagai pecandu dan pengedar, biasanya kebebasan yang diberikan keluarga. Longgarnya sistem hukum, lemahnya pemahaman agama, menipisnya budaya malu, serta minimnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya Narkoba. Didukung pula faktor ekonomi yang menggiurkan dalam bisnis ini.

Sejak dari Keluarga
Memang terasa klise jika mengingatkan agar kewaspadaan dimulai sejak dari tingkat keluarga inti, keluarga besar, kaum hingga tingkat komunal paling besar. Selalu ada yang mampu memberi pencerahan kepada sanak keluarga.

Kita menyadari, tergerusnya nilai-nilai moral dalam kehidupan, kian longgarnya ikatan sosial, ikatan keluarga, sangat memungkinkan pelarian generasi muda ke bisnis ini. Ditambah lagi kesempatan kerja makin sempit untuk didapatkan.

Kita membutuhkan aparatur hukum yang kuat agar penegakan hukum berjalan tegas. Oknum aparat yang terlibat juga harus dihukum berat. Sering sekali lingkaran setan Narkoba ini juga merembet ke penegak hukum.

Terakhir, selain keluarga, harusnya dunia pendidikan, lingkungan pergaulan mampu menjadi benteng kesadaran bahaya Narkoba. Yang selalu mengusung tanpa jemu penanaman nilai-nilai agama sedari dini sehingga tumbuh prinsip baik buruk kehidupan generasi muda.

Allah SWT mengatakan, agar kita memelihara dan menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka (QS. 66:6). Ayat ini mengingatkan agar manusia menjaga keselamatan dunia akhirat. Menjadi pemakai dan pengedar Narkoba bukanlah jalan keselamatan di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia saja tidak selamat apalagi di akhirat. Mari tetap waspada, agar darurat bahaya narkoba ini dapat disingkirkan dari bumi Indonesia. Amin.(LH).
Trisakti dalam Birokrasi
Oleh
Indra J Piliang
Ketua Tim Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Sejak dilantik, pemerintahan Jokowi-JK sudah mengeluarkan beragam kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Walaupun begitu, sejumlah duplikasi tentu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintahan hadir silih berganti, birokrasi tetap bekerja di dalam lingkup perundangan yang baku. Sehingga, apabila dilakukan berbagai perubahan, haruslah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam peraturan perundangan. 

Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), sejumlah kebijakan sudah ditempuh. Reaksi di masyarakat beragam, baik pro ataupun kontra. Bagaimanapun, di era demokrasi, pemerintah tidak lagi menjadi sosok yang ditakuti. Pemerintah lahir dari proses kontestasi pemilu, berdasarkan mandat yang diterima dari rakyat. Sehingga, ketika pemerintahan berjalan, rakyat tetap memiliki kedaulatan dalam mengajukan pendapat. Apalagi, negara melindungi hak-hak warga negara dalam mengajukan pikiran, maupun dalam berserikat dan berkumpul. 

Penilaian awal yang diberikan masyarakat adalah wujud dari tingginya ekspektasi. Pemerintahan baru selalu saja mendapatkan ekspektasi yang tinggi, sebagai modal dasar untuk menyusun kebijakan publik. Ekspektasi itu akan berubah menjadi penilaian yang lebih objektif, setelah pemerintahan berjalan. Subjektifitas awal tergantikan dengan objektifitas. Pada gilirannya, penilaian yang negatif bisa berbuah kepada gugatan kepada putusan-putusan yang diambil pemerintah. Sehingga, ketika terdapat keresahan-keresahan awal, pemerintah perlu sedini mungkin untuk memberikan penjelasan yang rasional. 

Untuk itu, ekspektasi perlu diberikan batasan-batasan. Batasan itu adalah berupa harapan-harapan baru yang dijanjikan. Letak persetujuan warga kepada pemenang pemilu atau pilpres adalah pada program yang diajukan. Sosok hanyalah personalisasi dari program-program itu. Sosok sebagai eksekutor dari program-program yang tentu saja diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Sosok yang dimandatkan, tanpa kertas kosong, melainkan berisi sejumlah janji yang wajib untuk dipenuhi.

Trisakti


Dalam kaitannya dengan bangsa secara keseluruhan, konsep yang sempat dibawakan oleh Ir Jokowi adalah Trisakti. Ucapan itu menyetir dari Ir Sukarno: berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Trisakti adalah wujud dari keindonesiaan lama yang masih relevan untuk diwujudkan di abad 21. Konsep itu perlu dicarikan padanannya dalam ranah birokrasi dan pemerintahan moderen. 


Kedaulatan di bidang politik, berarti kebijakan-kebijakan politik yang diambil, sama sekali jauh dari tekanan. Pemerintah tidak bekerja berdasarkan pendiktean kepentingan politik sekelompok orang atau partai politik, melainkan bekerja untuk kepentingan yang lebih luas dari itu. Birokrasi moderen perlu kian dingin, imparsial dan impersonal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tekanan apapun tidak dijadikan sebagai landasan kebijakan, terkecuali memang berdasarkan kepada landasan yang lebih tinggi, misalnya konstitusi negara. 

Indonesia tentu berbeda dengan tahun 1960-an, ketika dunia berada dalam era Perang Dingin. Indonesia lebih terjepit posisinya sekarang, mengingat menjadi bagian dari masyarakat dunia, baik di kawasan ASEAN, Asia, Asia Pasifik, maupun dunia secara keseluruhan. Pemerintah berkewajiban mengangkat derajat manusia-manusia Indonesia, untuk bisa menegakkan hak-hak dasarnya. Kepentingan-kepentingan nasional adalah pengejawantahan bagi sikap yang hendak diambil dalam pergaulan regional dan global. 

Sehingga, birokrasi moderen adalah pelayan kepentingan manusia-manusia Indonesia, bukan pelayan bagi kepentingan asing. Sekalipun Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia, kepentingan asing bisa saja dijalankan, misalnya dalam tugas-tugas perdamaian ataupun kemanusiaan. Krisis yang melanda dunia sekarang, adalah bagian dari tugas-tugas perdamaian dan kemanusiaan itu. Namun yang paling penting adalah, agar jangan sampai krisis itu masuk ke Indonesia atau berasal dari Indonesia. 

Perbedaan pandangan politik tentu saja ada dan nyata, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Sebagai bagian dari negara demokrasi, perbedaan demi perbedaan itu sudah lumrah. Di negara-negara lain, birokrasi adalah wakil dari pandangan politik dari pemerintahnya. Negara-negara komunis, misalnya, mempekerjakan birokrasi yang sejalan dengan pikiran partai yang berkuasa dengan ide-ide komunis itu. Begitu juga sebaliknya, negara-negara anti komunis akan melawan ide-ide itu. Indonesia pernah terjepit dalam pertarungan ideologi-ideologi besar dunia itu. 

Bagaimana dengan pandangan politik di dalam negeri? Birokrasi sering dilibatkan, ketika kontestasi politik terjadi. Hal ini sebetulnya tidak baik, mengingat pandangan ideologis setiap partai politik ataupun individu yang maju ke jalur kekuasaan, sudah seragam. Untuk itu, kedaulatan di bidang politik di tingkat birokrasi, bisa disiasati dengan cara mengedepankan pandangan-pandangan ideologis yang tertuang dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, misalnya. Sehingga, KemenPAN dan RB perlu memberikan teguran yang keras kepada calon-calon kepala daerah – terutama incumbent – yang menggunakan birokrasi sebagai mesin pengumpul suara. Sudah bukan saatnya lagi menjadikan politik sebagai panglima birokrasi. 

Kemandirian di bidang ekonomi berarti menentukan arah kebijakan ekonomi sendiri, tanpa terpengaruh dengan kepentingan ekonomi bangsa-bangsa lain. Hanya saja, ekonomi sudah saling mempengaruhi, tidak bisa lagi bisa diartikan sebagai ekonomi yang terpisah satu sama lain. Politik ekonomi benteng tidak lagi bisa dilaksanakan, bahkan untuk produk terkecil sekalipun. Yang bisa dihindari adalah besaran serbuan produk-produk ekonomi dari negara-negara lain. 

Birokrasi yang memandirikan diri secara ekonomi adalah birokrasi yang berusaha untuk menciptakan kreasi-kreasi khusus untuk mengatasi keterbatasan. Birokrasi seperti ini pernah lahir, yakni ketika kemerdekaan dikumandangkan, pemerintahan baru dan pertama kalinya terbentuk. Kegairahan muncul sebagai negara merdeka. Keterbatasan peralatan dalam menjalankan roda pemerintahan, diatasi dengan cara menggunakan kreativitas sebagai wujud dari kehormatan sebagai birokrasi di negara-negera merdeka. 

Sebagai teladan masyarakat, birokrasi moderen tidak boleh menampakkan wajah pesta pora, di tengah rakyat yang mayoritas masih hidup dengan penghasilan US$ 2 per hari. Dari sinilah muara dari kebijakan penghematan dalam pangan lokal. Pangan yang bisa didapatkan sehari-hari, produk dari rakyat sendiri. Birokrasi yang dekat dengan rakyat adalah birokrasi yang memakan makanan yang sama dengan rakyat yang dilayani. Birokrasi yang asing adalah birokrasi yang memakan makanan asing, produk impor, demi memenuhi kebutuhan yang bukan primer. 

Kemandirian secara ekonomi juga berarti penghematan. Birokrasi memiliki anggaran yang besar, bahkan terbesar dibandingkan dengan anggaran publik, terutama di sejumlah daerah. Hanya saja, anggaran selama ini digunakan untuk dihabiskan. Birokrasi memiliki nomenklatur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Masalahnya, apakah anggaran publik yang dipakai itu sudah tepat sasaran? Persepsi publik, pada akhir tahun, anggaran digunakan dengan semena-mena, agar segera habis dan tidak berubah menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). 

Kepribadian di bidang budaya berarti menggali sandaran kultural bagi birokrasi Indonesia, termasuk birokrasi daerah. Indonesia perlu merumuskan nilai-nilai budayanya sendiri, di tengah serbuan identitas kultural dari luar. Kita mengenal semangat samurai atau bushido dalam kebudayaan Jepang yang mempengaruhi seluruh gerak bangsa Jepang, tidak terkecuali di bidang birokrasi, bisnis dan militer. Begitu pula dengan Korea Selatan dan Tiongkok. Indonesia selayaknya juga memiliki budaya nasional dan lokal sendiri, sehingga pemerintahan benar-benar berjalan sesuai dengan jiwa dan semangat kemandirian di bidang budaya ini. 

Budaya nasional pernah diterjemahkan sebagai puncak-puncak kebudayaan nasional. Hanya saja, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kebudayaan nasional      mengalami perubahan. Semangat gotong royong kini semakin padam, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Pembiayaan birokrasi semakin besar, bukan saja dari kebutuhan yang meningkat dari sisi belanja barang dan jasa, melainkan juga dari kebutuhan individu penyelenggara negara yang kian tidak bisa dibagi. Setiap orang ingin memiliki komputer atau ponsel sendiri, dengan nomor-nomor khusus. Tidak banyak lagi yang ingin berbagi. 

Kita diperkenalkan dengan konsep good governance (penadbiran) di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hanya saja, kita semua tahu bahwa good governance lahir dari rumusan-rumusan yang dibuat oleh United Nations Development Programme (UNDP). Masalahnya, rumusan lokalnya sama sekali belum banyak dibuat. Program-program inovasi di bidang pelayanan publik seyogianya bukan hanya mengarah kepada kemudahan bagi kalangan manapun, termasuk asing, dalam berhubungan dengan birokrasi, melainkan juga bagaimana birokrasi tetap berjarak dengan menanamkan kemandirian di bidang budaya nasional dan lokal. 

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, plural dan sekaligus unik. Binneka tunggal ika sudah lama dicanangkan sebagai bagian tak terpisahkan dari keindonesiaan. Hanya saja, kita lebih mengingat efisiensi dan efektifitas, ketimbang budaya efisien dan budaya efektif, tanpa menghilangkan warna lokal seperti silaturahmi. Kalau selama ini kita menganggap jam karet sebagai kendala kemajuan bangsa, selama fase jam karet itu adalah bagian dari membangun budaya sendiri, bagi saya tidak ada masalah. Toleransi bisa saja diberikan, asalkan capaian produktivitas kerja tetap terukur dan berbobot. 

Catatan: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.
Revolusi Mental dalam Birokrasi



Oleh
Indra J Piliang
Ketua Tim Ahli Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

 



Dalam Rencana Strategis Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, gagasan revolusi mental masuk sebagai salah satunya. Tidak mudah untuk menubuhkan gagasan ini di dalam pemerintahan yang sudah dan sedang berjalan. Tetapi, paling tidak, usaha itu perlu terus dilakukan, guna memberikan kesempatan kepada setiap pemerintahan (baru) menjalankan agenda-agendanya. Gagasan revolusi mental paling tidak bakal mewarnai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019, sebagian bagian dari mandat resmi yang sudah diberikan oleh publik. 

Masalahnya, banyak pertanyaan yang diajukan tentang apa yang disebut sebagai revolusi mental itu. Bahkan, sebagian pihak mulai menuduh bahwa revolusi mental hanyalah jargon politik yang berulang, sebagaimana hadir dalam setiap pemerintahan dan rezim. Apabila gagasan ini tidak dielaborasi dengan baik, revolusi mental tinggal sebagai frase kampanye yang tidak memiliki dasar pijakan. Padahal, gagasan ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam fase pemerintahan Ir Joko Widodo dan Drs Jusuf Kalla.

Paling tidak, dalam kaitannya dengan birokrasi, terdapat catatan-catatan sebagai berikut, terkait dengan revolusi mental. 

Pertama, reformasi yang dilaksanakan di Indonesia baru sebatas perombakan yang bersifat institusional, belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Sehingga, perlu dilakukan perombakan terhadap manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. 

Kedua, berkembangnya korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis.

Ketiga, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang.
Keempat, Kita juga memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih.

Empat poin itu berasal dari artikel yang ditulis oleh Ir Joko Widodo di Harian Kompas, pada tanggal 10 Mei 2014. Berikutnya, ada catatan-catatan di bawah ini, sebagai bagian dari pidato pelantikan Presiden Ir Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2014:

Pertama, beban sejarah yang mahaberat ini akan dapat kita pikul bersama dengan persatuan, dengan gotong royong, dengan kerja keras.

Kedua, pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan pelayanan pemerintahan.

Ketiga, untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus memiliki jiwa cakrapatih samudra, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Dua naskah itu setidaknya bisa memandu untuk menemukan apa yang disebut sebagai revolusi mental, terutama dalam kaitannya dengan birokrasi. Kalau diurut-urut, letaknya adalah pada perubahan mentalitas manusia yang menjalankan pemerintahan. Perubahan itu dimulai dari paradigma (kerangka pemikiran), mindset (pola pikir) dan semangat gotong royong dalam bekerja. Di luar itu, dari sisi psikologis, jiwa yang dikembangkan adalah jiwa pelaut yang berani menghadapi tantangan. 

Paradigma seperti apa? Paradigma pelayanan publik, sesuai dengan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Paradigma pelayanan publik bisa ditunjukkan dengan kehadiran penyelenggara negara dalam isu-isu publik. Sebagai pelayan publik, aparatur pemerintahan tidak menempatkan dirinya sebagai atasan dari masyarakat, melainkan justru sebagai “pesuruh” publik, sesuai dengan nomenklatur masing-masing. Birokrasi tidak hadir untuk diri sendiri atau hanya sekadar kumpulan orang-orang yang dipenuhi oleh tanda pangkat, fasilitas dan jabatan, melainkan membaur di tengah publik guna memikul tanggungjawabnya masing-masing.

Runtuhkan Tembok 

Dengan kerangka pemikiran seperti itu, birokrasi tidak boleh lagi membuat jarak dengan publik. Sebagai pelayan publik, wajah birokrasi tentulah terlihat berkeringat, ketimbang terus-menerus dalam posisi bersafari yang jarang terkena matahari. Birokrasi yang bergerak kemana-mana, dengan sigap melayani publik yang paling membutuhkan pertolongan, di manapun dan kapanpun, dengan sikap welas asih. Birokrasi yang meruntuhkan benteng-benteng di dalam diri sendiri, akibat salah kaprah paradigma lama sebagai wujud dari penguasa dan priyayi. 

Seiring dengan perubahan kerangka pemikiran itu, tentu juga diikuti dengan perubahan pola pikir. Pola pikir itu berupa menjalankan kewajiban yang dibebankan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, lalu menghilangkan budaya lama yang sudah usang. Pola pikir mencari keuntungan untuk diri sendiri perlu dihilangkan sama sekali, karena lambat laun akan menyebabkan masyarakat tidak lagi memiliki apa-apa. Masyarakat yang dikuras atau terkuras kemampuan dirinya, bisa membebani pembangunan karakter bangsa, serta pada gilirannya memicu perasaan tidak aman di mana-mana dalam bentuk konflik. 

Beberapa studi sudah dilakukan guna mengukur seberapa besar pengaruh seorang aktor di dalam birokrasi bagi publik yang dilayani. Secara teoritis, belum terdapat keseimbangan antara jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani, yakni sekitar 2,4 ASN per 100 penduduk. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah ASN perlu ditambah, agar satu tangan bisa menyentuh lebih banyak penduduk. Inilah mindset lama itu. 

Masalahnya, apakah rasio itu benar-benar sudah diimplementasikan? Apakah di antara 100 penduduk yang dilayani, benar-benar sudah menemui sebanyak 2,4 ASN yang melayani itu? Jangan-jangan, ASN lebih banyak bersalaman di antara mereka sendiri, baik selama jam kerja ataupun diluar jam kerja, terutama tenaga administratif. Dari sini, perubahan pola pikir pada gilirannya bergerak kepada pola kerja, yakni semakin banyak tenaga birokrasi yang bergerak di lapangan, dibandingkan dengan tenaga-tenaga administratif yang berada di belakang meja. Rasio seperti itu perlu diukur lagi secara lebih presisi, terutama dari sisi penduduk yang benar-benar berhubungan dengan birokrasi. 

Di luar itu, penjiwaan sebagai pelaut penting dijadikan sebagai catatan. Pelaut yang mengarungi badai, ombak dan gelombang. Ada situasi turbulensi yang terus-menerus datang, dalam perjalanan pemerintahan. Seorang pelaut, apalagi dalam posisi sebagai nahkoda, tidak akan meninggalkan kapal dalam keadaan apapun, apalagi ketika diterjang gelombang. Seorang pelaut lebih memprioritaskan penumpang yang selamat, ketimbang dirinya sendiri, apabila musibah datang. Semangat pengorbanan inilah yang dituntut dari birokrasi di Indonesia, guna mengubah kembali pandangan publik yang telanjur negatif dalam urusan-urusan yang mudah menjadi rumit, yang cepat menjadi lama, lalu budaya sogok-menyogok yang koruptif. 

Tentu, catatan kecil ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan utama. Tetapi, setidaknya, tulisan ini mencoba untuk menguraikan kandungan yang ada dalam “jargon” revolusi mental yang terlanjur membahana. Bukan hanya dalam kaitannya dengan birokrasi, melainkan juga dengan sendi-sendiri kehidupan bernegara lainnya yang coba disapa dan disentuh dengan revolusi mental.


Catatan: Tulisan ini adalah pandangan pribadi.