Lensa Piaman: Labuhan Pulau Kasiak

Secara alami sebuah jalur disela-sela karang yang mengelilingi bibir pantai Pulau Kasiak untuk dilewati perahu kecil terbentuk. "Labuhan" adalah istilah yang diberikan oleh nelayan lokal yang acap menepikan biduknya di halaman pulau yang terdapat penangkaran penyu alami milik Pemko Pariaman tersebut. Foto diambil dari atas menara mercusuar setinggi 40 meter. Pulau Kasiak memiliki luas 0,5 Hektare, ditumbuhi kelapa, pohon sukun, pepaya, dll.

Lensa Piaman: Tidur Pulas

Saat narasumber memberikan makalah di podium, beberapa hadirin terlihat menahan kantuk dan akhirnya tertidur pulas di aula utama Balaikota Pariaman dalam acara sarasehan tentang "Sejarah Pariaman dan kepahlawanan H. Bgd. Dahlan Abdullah" Senin, (25/8).

Lensa Piaman: "Lomba Melepas Anak Penyu"

Rombongan Ibu Bhayangkari Polda Sumbar terlihat memberikan semangat pada tukik (bayi penyu) yang hendak mereka lepas ke laut di pantai Konservasi Penyu, Desa Ampalu, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat, 22/8/2014.

Lensa Piaman: Potensi Wisata di Pulau Kasiak

Panorama di atas menara mercusuar pulau Kasiak (Kaslik) Pariaman terumbu karang terlihat jelas di kejernihan air laut. Kawasan pulau Kasiak adalah kawasan konservasi penyu secara nature milik pemko Pariaman dibawah dinas DKP dan dikelola secara penuh oleh UPTD Konservasi Penyu. Pulau Kasiak banyak di kunjungi nelayan lokal untuk memancing ikan karang, gurita dan berbagai biota laut lainnya. Akibat perburuan swallow laut beberapa tahun lalu membuat kondisi karang rusak parah. Pemko beberapa waktu lalu bersama mahasiswa pencinta terumbu karang melakukan penanaman terumbu karang di halaman pulau ini.

Headline News :

Berita Terpopuler

Redaksi

Diberdayakan oleh Blogger.
Tampilkan posting dengan label opini. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label opini. Tampilkan semua posting

Toko Asiafone Padang "Tidak Menghargai Keberagaman Umat Beragama"

Written By oyong liza on Senin, 08 Desember 2014 | 15.18



Minangkabau dikenal memiliki adat istiadat yang terpaut erat dengan ajaran agama Islam sebagaimana falsafat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah". Artinya, tatanan budaya masyarakat Minangkabau tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka dari itu, sebagaimana diketahui penduduk Minangkabau asli sudah dipastikan menganut agama Islam. Jika ada masyarakat pribumi Minang yang menganut agama selain itu umumnya mereka telah murtad (pindah agama) dan hampir dipastikan berakibat diusir dari kaum serta tidak diakui sepanjang adat sebagai orang Minang. Dia dipandang menjijikkan, pembuat malu, aib besar, dan harus hengkang dari ampung halamannya. Disisi itu, adat Minang memang tegas dan tidak bertoleransi.



Meskipun demikian, orang Minang tidak anti hidup berdampingan dengan penganut agama lain asalkan saling harga menghargai satu sama lainnya. Hal itu dibuktikan dengan adanya Gereja dan Kuil di beberapa kota di Sumatera Barat semacam di Kota Padang, Bukittinggi, dan kota serta kabupaten lainnya.

Sebagai bagian dari negara kesatuan RI orang Minang paham akan makna Pancasila dan UUD 45 tentang kebebasan beragama karena yang menyusun dasar konstitusi negara kita  tersebut sebagian juga putra asli Minangkabau. Kita paham arti demokrasi karena adat kita penganut paham tersebut. Setiap keputusan yang mengacu kepentingan orang banyak selalu dimusyawarahkan "Bulek kato dek mufakaik". Artinya orang Minang selain demokratis juga dikenal toleran dalam hal hidup dalam keberagaman.

Toleransi antar umat beragama wajib hukumnya diterapkan, karena agama adalah sebuah keyakinan diri pribadi kepada Yang Maha Pencipta, terpayung oleh dasar konstitusi negara kita. Sekolah-sekolah yang ada di ranah ini mewajibkan memakai hijab kepada murid-murid siswi yang menganut agama Islam, tapi tidak kepada siswi nasrani dan penganut agama lainnya. Itulah indahnya sebuah perbedaan. Perbedaan yang tidak saling mengintervensi dan saling hormat menghormati dalam sebuah keharmonisan dalam masyarakat heterogen.

Hidup semacam demikian harusnya berlaku adanya di setiap sektor. Baik sektor pemerintahan, korporasi, instansi-instansi, dll. Atasan tidak boleh memaksakan keyakinan yang dia anut kepada bawahannya, guru tidak boleh memaksakan agama yang dia anut kepada murid-murid yang dia ajar.

Hal tersebut harusnya tetaplah demikian dan harus disadari secara penuh, tidak seperti yang terlihat di toko ponsel Asiafone yang berlokasi di Jl Veteran, Kota Padang, dimana karyawan muslim mereka diwajibkan memakai simbol Nasrani, Sinterklas, di bulan Desember ini untuk menyambut Hari Raya Natal umat Nasrani.

Karyawan muslim itu menurut pengakuannya terpaksa memakai seragam Sinterklas tersebut karena jika menolak mereka akan dikenakan sangsi oleh manajemen perusahaannya. Sebagai karyawan apalah daya mereka, mau melawan tentunya mereka harus siap dengan konsekwensi terberat yaitu diberhentikan oleh perusahaan.

Menurut Wikipedia, Sinterklas (dalam bahasa lain juga dikenal dengan nama Santa Klaus, Santo Nikolas, Santo Nick, Bapak Natal, Kris Kringle, Santy, atau Santa) adalah tokoh dalam berbagai budaya yang menceritakan tentang seorang yang memberikan hadiah kepada anak-anak, khususnya pada Hari Natal.

Santa berasal dari tokoh dalam cerita rakyat di Eropa yang berasal dari tokoh Nikolas dari Myra, adalah orang Yunani kelahiran Asia Minor pada abad ketiga masehi di kota Patara (Lycia et Pamphylia), kota pelabuhan di Laut Mediterania, dan tinggal di Myra, Lycia (sekarang bagian dari Demre, Turki). Ia adalah anak tunggal dari keluarga Kristen yang berkecukupan bernama Epiphanius dan Johanna atau Theophanes dan Nonna menurut versi lain. Nikolas adalah seorang uskup yang memberikan hadiah kepada orang-orang miskin.

Tokoh Santa kemudian menjadi bagian penting dari tradisi Natal di dunia barat dan juga di Amerika Latin, Jepang dan bagian lain di Asia Timur.

Hari Sinterklas dirayakan di seluruh dunia setiap tanggal 6 Desember.

Saya tidak menyebutkan ini adalah sebagai bentuk lain isu kristenisasi di Ranah Minang namun sangat menyesalkan kenapa hal tersebut terbiarkan begitu saja.

Oyong Liza Piliang

Parlemen Halang Rintang

Written By oyong liza on Senin, 03 November 2014 | 21.43





Aslinya, parlemen dibentuk oleh kaum borjuis. Tujuannya untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh kaum bangsawan (darah biru) dan kaum feodal (pemilik tanah). Kaum borjuis merasa hanya berfungsi untuk mencari kekayaan dalam berbisnis. Namun, sama sekali tidak diberikan hak apapun untuk menentukan haluan negara (kerajaan). Demokrasi hadir pada tingkat ini.
Sistem kepartaian di Indonesia belum mapan. Praksisnya terlalu singkat, yakni dalam sistem kabinet parlementer sejak pemilu 1955-1959. Sebelum itu, perwakilan politik di kabinet hanya berdasarkan jatah-jatahan, tanpa pemilu. Dalam masa yang panjang, yakni sejak 1959 sampai 1999, sistem kepartaian timpang. Pengaruh negara terlalu kuat. Perwakilan politik di parlemen tak ubahnya dengan perwakilan kepentingan penyelenggara negara. 

Baru sejak 1999 perwakilan partai politik di parlemen menjadi lebih murni (puritan). Warna sistem multipartai begitu kuat. Walau partai-partai politik terus berdiri, ikut pemilu, atau hilang, kendalinya tetap berada di bawah sejumlah partai politik, terutama PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Kedua partai ini memiliki jangkar dan akar politik yang relatif lebih kuat, dibandingkan dengan partai-partai politik lain. Walau Partai Demokrat pernah menang pemilu pada 2009, tetap saja tidak mampu untuk bertahan pada 2014.

Fenomena yang kini mulai muncul adalah parlemen mengalami posisi yang saling mengunci. Keterbelahan begitu nyata, yakni antara Koalisi Merah Putih (KMP) berhadapan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sampai sekarang, dua pimpinan parlemen dibentuk, disertai alat kelengkapan masing-masing. Publik sama sekali tidak menyukai fenomena ini. Sentimen negatif begitu terasa. Dua koalisi yang saling kunci itu disertai dengan munculnya mosi tidak percaya. Padahal, kalau diperhatikan, mosi tidak percaya adalah fenomena dalam sistem parlementer, bukan presidensial.

Keberadaan KMP dan KIH sebetulnya kurang menggambarkan kedaulatan anggota DPR itu sendiri. Yang berdaulat adalah partai politik masing-masing. Anggota tinggal mengikuti kemauan dari pimpinan fraksi masing-masing. Hal ini bisa berakibat kepada politik yang kian elitis, tidak lagi berdasarkan aspirasi anggota. Sebulan setelah dilantik, parlemen masih berada dalam “ruang politik pilpres”, yakni perseteruan antara kelompok yang berada pada pihak Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta dalam pilpres lalu. Padahal, para elite politik di masing-masing pihak sudah sering bertemu secara terbuka. 

Padahal, tantangan yang dihadapi parlemen semakin berat, seiring dengan bangkitnya ranah social media sebagai batu ujian pertama peristiwa-peristiwa politik. Parlemen memerlukan legitimasi lebih, tidak lagi sekadar pengkritik pemerintah. Soalnya, sejak survei menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan politik, kedudukan parlemen selalu lemah di mata publik. Kalau keadaan ini terus berlangsung, bukan keseimbangan politik yang tercapai, melainkan ketimpangan politik. Pemerintah menjadi lembaga yang kuat, akibat parlemen lebih sibuk dengan dirinya ketimbang berbincang tentang agenda-agenda publik yang luas. 

Publik masih dalam masa bulan madu dengan terbentuknya pemerintahan baru. Tetapi masa bulan madu selalu lebih singkat, dibandingkan dengan masa-masa untuk bekerja keras mempertahankan apa yang sudah ada. Dari sini, parlemen yang muncul sebagai halang rintang justru bakal memicu krisis politik yang liar. Krisis itu, kalau kita perhatikan, bisa kearah delegitimasi parlemen. Panggung politik tidak lagi berada di dalam sistem ketatanegaraan, melainkan diluarnya, dalam wujud parlemen jalanan. 

Semoga parlemen bisa menyadari ini sedini mungkin dan terus berusaha untuk memperbaiki kondisi yang tidak ideal sekarang... 

Indra Jaya Piliang

Menjemput Budi Pekerti

Written By oyong liza on Jumat, 31 Oktober 2014 | 08.42



 Oleh: H. Leonardy Harmainy, S.iP, MH, Dt. Bandaro Basa, Mantan ketua DPRD Sumbar.


Sebuah tamparan yang menyakitkan terhadap nurani kita, setelah melihat tayangan video kekerasan oleh anak-anak berseragam Sekolah Dasar itu. Kita tersentak dan marah, entah kepada siapa harus ditunaikan. Inilah peringatan, lampu kuning terhadap moral dan martabat yang diagung-agungkan selama ini. Ternyata ada yang keliru dan terabaikan di tengah kesibukan menata kehidupan ummat agar hidup lebih baik.

Jika kita hendak merunut lebih dalam, ada banyak faktor yang telah membuat peristiwa kekerasan sesama anak-anak tersebut terjadi. Sesungguhnya, tak bisa lagi dilihat kasus per kasus saja. Ini persoalan bersama, bukan hanya sekedar tenaga pendidikan saja.


Kita akhirnya semakin yakin, pendidikan budi pekerti yang pernah ada, pada dasarnya tidak boleh hilang. Harus dihadirkan kembali. Dengung pendidikan karakter yang diharapkan belum menjawab tantangan berat moral anak bangsa. Tantangan itu datang dari berbagai penjuru, menyerang sendi kehidupan yang kita ketahui sarat adat budaya sopan santun.


Tantangan arus global dengan teknologi informasi, membuat semua benteng peradaban dan keadaban telah runtuh. Serupa dinding yang kuat dimakan rayap zaman. Teknologi informasi telah masuk ke rumah dan kamar tidur. Bayangkan, jika minimnya gerakan budaya budi pekerti, yang didasari kesiapan penanaman pendidikan agama kepada anak, akan hanyutlah generasi masa depan. Adat budaya Minangkabau itu akan lenyap, tinggal cerita.


Tantangan di atas terus menjadi pola hidup dan perilaku bergeser setelah mendapatkan informasi yang makin tak seimbang, antara pengetahuan moral, budi pekerti, dengan informasi negatif yang masif datang.  Akhirnya, kita tak bisa banyak berharap banyak lagi terhadap aplikasi model integrated learning, karena memang orientasi pendidikan yang diambil tak pernah memiliki fokus, kemana tunas-tunas muda ini nantinya. Sistem pendidikan nasional itu ternyata harus diakui telah berjalan sendirian. Tidak lagi ditopang oleh kebijakan strategis dari pemimpin-pemimpin formal maupun informal. Kalah oleh keadaan.


Jauh hari, hujjatul Islam, Al-Ghazali mengingatkan pentingnya budi pekerti bagi ummat. Budi pekerti itu akan lekat kuat, apa bila dipraktekkan, dipatuhi dan diyakini sebagai salah satu yang baik dan direstui sebagai jalan untuk keselamatan. Karenanya, perlu gerakan bersama yang masif kembali saling mengingatkan, saling menegakkan budaya malu, budaya sopan santun.


Persoalan hari ini adalah, godaan yang makin menggiurkan, dimana jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan, kenikmatan, bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan moral dan budi pekerti. Seakan-akan moral dan budi pekerti tersebut, sudah tak perlu lagi. Sekalipun disadari jalan pintas tersebut memiliki resiko yang besar.


Transformasi Budaya


Islam mengajarkan, agar setiap ummat saling mengingatkan dan menjaga, agar menjauhi api neraka, (Q.S:66.6). Ayat ini secara harfiah memiliki arti yang sangat jelas. Namun bila dirunut lebih jauh, ayat ini mengandung makna agar ummat memagari kehidupannya dari celaka kehidupan dunia dan akhirat. Inilah dimaksudkan dari pendahulu kita, pentingnya penguatan penguatan sistem kekerabatan, dari lingkaran terkecil, keluarga, orang tua, sangat dituntut dalam rangka menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak.


Kini dengan kondisi yang makin cepat bergeser meninggalkan sikap yang melemahkan sistem komunal, kuatnya sistem individualisme dan materialisme, gerakan transformasi budaya harus segera dilakukan. Setiap elemen membangun sistem yang kuat, agar generasi muda selamat dari celaka budaya di masa depan.


Apa yang mesti dilakukkan? Hidupkan kembali budi pekerti di rumah, budi pekerti di masyarakat dan budi pekerti di sekolah. Tiga hal ini, harus ditopang dengan kebijakan makro dari pemerintah terkecil, hingga jenjang paling tinggi. Ini perlu juga kesadaran kolektif, yang bisa membuat krisis karakter bisa ditahan dan dibangun kembali.


Peran Aktif Semua


Atas semua itu, tingkat pendidikan orang tua untuk membangun kesadaran moral sangat menentukan. Kemerosotan ini disadari sebagai lemahnya fungsi dan peran aktif orang tua. Sebagai pintu pertama pengetahuan moral, orang tua juga harus diberi pendidikan melalui kebijakan strategis dari pemerintah.


Sekolah memang telah memberi pendidikan karakter, namun itu ternyata belum cukup. Hanya bisa sampai ke kognisi (pengetahuan), belum menjadi afeksi (sikap) dan psikomotorik (budaya). Beberapa kasus memang menunjukkan demikian. Kini waktunya berbenah, harus sampai pada tingkat afektif dan psikomotorik.


Lebih dari itu, peran masyarakat yang melemah harus diperkuat. Usaha menanggulangi kemerosotan adat budaya, budi pekerti, harus dikontrol melalui rasa malu yang tinggi. Di sinilah peran pemerintah, alim ulama, niniak mamak,cadiak pandai, mengayomi seluruh generasi.


Akhirnya, kesadaran kolektif terhadap rasa malu, sikap saling menghormati, harus ditumbuhkan sejak dini oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah. Kemudian, lingkungan yang ramah,jauh dari kekerasan, adalah gerakan yang harus dilakukan sesegera mungkin. Mulai dari pemimpin paling tinggi di setiap lini, harus diingatkan setiap waktu, mereka memiliki kewajiban agar generasi baru hadir dengan kecemerlangan masa depan, bermodal akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Percuma cerdas tapi licik, percuma pintar tapi culas, percuma hebat tapi bermoral bobrok.


Semoga kita meninggalkan generasi yang kuat dan bermartabat dengan persiapan sistem kehidupan yang lebih baik. Pangkal bala semua ini, yang harus diperiksa lebih serius, tingkat kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi ummat, yang mempengaruhi tingkat pendidikan dan kehidupan yang teratur. Setiap kita adalah pemimpin, setiap kita bertanggung jawab untuk membawa ummat yang dipimpin untuk lebih baik. Jangan ada yang menjerit karena kepemimpinan kita, sebab itu awal dari sebuah kekacauan. Jangan pernah ada lagi kekerasan serupa tayangan di video itu. Menyakitkan, menampar nurani. 


Salam (LH).

Kebangkitan "Partycracy"

Written By oyong liza on Senin, 29 September 2014 | 14.57




RUU Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) sudah ditetapkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR. Satu pasal yang mengundang polemik dan menyita perhatian, yakni pilkada lewat DPRD atau langsung dipilih rakyat, telah diambil keputusannya melalui mekanisme pemungutan suara yang dimenangi kubu pemilihan lewat DPRD. Mayoritas publik mengecam keputusan ini. Berbagai hasil survei tidak lagi menjadi acuan dalam pengambilan keputusan di DPR.

Dalam debat publik, plus-minus pemilihan lewat DPRD atau langsung sudah banyak digelar. Beberapa argumen terjebak dalam persoalan kapital. Misalnya, pembiayaan pilkada langsung atau kasus korupsi kepala-kepala daerah. Apabila diperhatikan, argumen itu sama sekali tidak berkaitan langsung dengan mekanisme pilkada. Sebagian argumen itu lari ke arah UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Dana Alokasi Umum yang dikirimkan ke daerah. Belum lagi gaji kepala daerah yang tidak sebanding dengan beban kerjanya.

Masalahnya, debat-debat substantif itu sama sekali bukan bagian dari proses politik. Kebanyakan malah masuk pada pertarungan politik segi tiga antara kubu pendukung Jokowi-JK, Koalisi Merah Putih, dan SBY (Partai Demokrat). Kubu-kubuan itu terbentuk akibat proses politik selama pemilihan presiden dan wakil presiden lalu. Terpecahnya suara Partai Golkar memberikan fakta yang paling terang benderang di luar sikap yang dimunculkan sebagian anggota DPR dari Partai Demokrat. Kepentingan setiap kubu terlihat dominan yang sama sekali terlepas dari upaya memperbaiki sistem demokrasi.

Fenomena yang paling anyar adalah kebangkitan partycracy (kedaulatan di tangan partai) ketimbang demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat). Keputusan politik sama sekali berlandaskan kesepakatan dari sejumlah elite yang terbatas ketimbang dilandasi suara rakyat. Partycracy menjadi bangkit akibat kegagalan sejumlah elite untuk meraih posisi politik di pemerintahan, yakni dikalahkan dalam panggung elektoral.

Populisme yang terjadi akibat praksis pemilihan langsung ternyata tak sesuai dengan posisi politik dari tokoh-tokoh yang merasa memiliki kemampuan lebih. Pemimpin partai-partai politik bertumbangan, padahal merasa sudah membesarkan partai masing-masing selama lima tahun.

Partycracy menjadi kuat di Indonesia akibat mandat yang diberikan UUD 1945 hasil amendemen. Kalau dulu dikenal sebutan mandataris MPR untuk presiden, kini yang terjadi adalah mandataris konstitusi untuk partai politik. Ulasan soal ini sudah banyak. Seorang presiden yang mungkin saja dipilih 90 persen rakyat sama sekali tidak akan berdaya apabila berseberangan dengan DPR. Desain ketatanegaraan yang begitu pro pad partai-partai politik ini makin disadari kalangan politisi. Kecuali dilakukan amendemen terhadap konstitusi, sama sekali tidak ada celah untuk melemahkan kedudukan partai politik.



Perlu Diasah

Dari dua kekalahan yang diderita kubu pendukung Jokowi-JK, yakni pengesahan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU tentang Pilkada ini, sudah terbukti kelemahan yang dihadapi. Sense of politics Jokowi-JK perlu kian diasah. Jangankan Jokowi-JK yang didukung partai-partai politik minoritas di DPR, bahkan SBY-Boediono yang didukung kekuatan mayoritas tetap saja menghadapi tantangan yang sulit.

Terbukti Sekretariat Gabungan yang dipimpin SBY sendiri kurang bisa mengendalikan DPR dalam isu Bank Century, Pajak, dan kenaikan harga bahan bakar minyak. SBY berkali-kali dikecewakan partai-partai politik yang sebagian pemimpinnya justru menjadi anggota kabinet.

Bisa dibayangkan kesulitan yang dihadapi Jokowi-JK karena lebih sedikit didukung partai-partai politik di DPR. Paradigma sebagai orang profesional atau orang partai benar-benar menghadapi ujian. Apakah profesionalisme betul-betul menjadi pilihan tepat atau hanya menjadi kelompok yang bisa dikendalikan penuh politisi? Partycracy memungkinkan pengendalian atas minimal dua lembaga, yakni kepresidenan (termasuk kepala-kepala daerah) dan parlemen (baik nasional atau lokal). Dua lembaga itu memiliki hak konstitusional, mulai dari regulasi sampai implementasi, termasuk perekrutan sumber daya manusia.

Menguatnya partycracy membawa pengaruh pada melemahnya civil society. Yang juga disaksikan adalah kembar siam antara partycracy (political society) dan kelompok bisnis (business community). Antara politik dan bisnis tidak lagi dipisahkan mengingat pemimpin partai politik berasal dari kelompok bisnis yang memiliki sumber pembiayaan otonom.

Apalagi satu unsur civil society juga ikut dimasuki, yakni media massa. Pola segi tiga antara civil society, political society, dan business community tidak lagi berjarak, melainkan saling berimpit. Dari kembar dua menjadi tiga? Sungguh berita buruk.

Bagi mereka yang hidup di pengujung era Orde baru, tentu sangat menyadari betapa Kamus Bahasa Orde Baru perlu dipelajari lagi. Sejak pemilu legislatif, pemilu presiden, sampai perdebatan di DPR, bahasa sejenis kian dipakai. Padahal, Orde Baru adalah rezim yang sama sekali tidak percaya pada partai-partai politik. Periode ini dimulai sejak Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Masalahnya, kamus itu justru dipakai petinggi-petinggi partai politik. Artinya? Wajah Orde Baru seolah demokratis, tetapi sesungguhnya tidak. Monopoli berubah menjadi oligopoli.

Bibit-bibit partycracy yang berkecambah dan bercabang-cabang ini tidak muncul dengan sendirinya. Ia datang dari proses lama. Terdapat persoalan psikologi politik, bahkan arkeologi politik, dalam perseteruan para elite. Ada masalah yang tidak selesai di masa lalu, termasuk berkaitan dengan orang tua tiap-tiap elite. Masalah ini jarang dibicarakan, tetapi selalu hadir dalam setiap bisik-bisik di belakang layar.

Bangsa dan negara hanya ornamen bagi perebutan pengaruh dan kepentingan. Selera dan penilaian pribadi mengalahkan kepentingan lebih luas. Walau politik aliran dianggap sudah berakhir, warna politik identitas justru kian terlihat dan terbaca. Celakanya, politik identitas menjadi sangat personal, menyangkut persaingan sejumlah keluarga politik di Tanah Air.

Perebutan hegemoni ini tentu tak menghasilkan rakyat sebagai pemenang. Seluruh elite politik sadar betapa lahan berkembangnya demokrasi masih terlalu kering. Dua syarat masyarakat demokratis belum terpenuhi, yakni lapisan kaum terpelajar yang tebal dan kaum menengah ekonomi yang kuat.

Mayoritas masyarakat Indonesia berpendidikan rendah dan berpenghasilan minim. Kondisi seperti itu menyibukkan mereka untuk mencari penghidupan yang layak ketimbang memikirkan persoalan-persoalan besar secara mendalam.

Partycracy adalah sebuah rezim. Ketika feodalisme masih kuat, kaum borjuis mengendalikan demokrasi, dan para pembangkang berjumlah minoritas. Partycracy adalah buah busuk yang dipetik dari tanah kering dan hama yang banyak akibat kemiskinan ilmu pengetahuan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia berada dalam fase yang pernah dihadapi Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Apa kita menyerah? Tidak!


Indra Jaya Piliang

Demokrasi Yang Kasim




Arah perubahan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam RUU Pilkada kian jelas, yakni penolakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Alih-alih memperbaiki politik biaya tinggi yang sebetulnya bisa diantisipasi, mayoritas partai politik malah mendukung pemilihan kepala daerah via DPRD. Padahal, proses pemilihan via DPRD sudah terjadi sejak zaman Orde Baru, termasuk lewat UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No 32/2004. 

Lalu, apa motif utama dari perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini? Dipandang dari sisi UUD 1945 hasil amandemen, memang tidak ada aturan yang menyebut bahwa kepala daerah dipilih secara langsung. Pasal 18 ayat 4 berbunyi: “Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan inilah yang ditafsirkan bahwa pemilihan langsung ataupun via DPRD memenuhi syarat sebagai pemilihan secara demokratis. Apalagi dikaitkan dengan demokrasi Pancasila yang luas itu, bahkan pemilihan Presiden secara langsung bisa saja dianggap terlalu liberal. 

Perubahan ini terkesan mendadak, hanya bagian dari pertarungan kekuasaan, bukan berlandaskan keinginan untuk memperbaiki demokrasi di tingkat lokal. Garis besar pertarungan itu adalah efek kekalahan koalisi partai-partai politik pengusung Prabowo-Hatta. Penetapan UU MD3 yang baru dan revisi UU Pilkada ini ada dalam mata rantai penguatan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI dan pemerintahan daerah. Artinya, pengaruh kekuasaan Jokowi-JK hanya dibatasi pada lingkup pemerintahan pusat semata, yakni dari jabatan presiden, wakil presiden sampai menteri di kabinet.

Potret ini juga menunjukkan bahwa KMP bukan murni sebagai partai oposisi, apalagi sebagai penyeimbang pemerintah. KMP justru memperlihatkan ambisi kekuasaan di level pemerintahan daerah secara mutlak. Prosentase kemenangan di DPR RI dikapitalisasi menjadi prosentase kemenangan di daerah-daerah. PDI Perjuangan dan partai-partai pengusung Jokowi-JK hanya mungkin bertahan di daerah-daerah basis utama. Jadi, ada usaha untuk melokalisir kekuatan Jokowi-JK di basis-basis tertentu saja.

Usaha yang bersifat politik murni itu tentu sah-sah saja. Namun, dalam sistem presidensial dan sekaligus konsep negara kesatuan, sulit untuk melihat skema politik yang seperti itu. Walau bukan menjadi “bawahan” langsung dari Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, kepala-kepala daerah memiliki kewenangan otonom yang sudah diatur UUD dan UU. Untuk daerah-daerah tertentu, malahan kepala daerahnya memiliki kewenangan khusus, seperti Papua, Aceh, Jakarta dan Yogyakarta. Secara umum, Gubernur adalah wakil pemerintahan pusat di daerah. 

Artinya, akan sia-sia saja usaha membelah-belah daerah menjadi bagian dari dioorama pengelompokan politik. Sistem multipartai hanyalah bagian dari kepesertaan dalam pemilu, tetapi bukanlah arus yang masuk dalam pemerintahan. Indonesia bukanlah negara federal yang menyebabkan satu daerah dikuasai oleh partai oposisi di pusat, lalu daerah lain dikuasai partai pemerintah di pusat. Seorang kepala daerah juga tidak murni sebagai perwakilan partai politik, mengingat status yang disandang macam-macam, termasuk sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun berasal dari kalangan perseorangan. Sejak awal, tempat yang disediakan bagi partai-partai politik adalah DPR dan DPRD (serta DPD RI). 

Contoh nyata sudah ada, yakni koalisi partai-partai politik yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Sekalipun mayoritas di DPR dan daerah, serta ikut masuk ke kabinet, tetap saja pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan secara efektif. Seorang gubernur bahkan tidak bisa dengan mudah mengundang bupati atau walikota menghadiri rapat koordinasi. Gubernur bukan atasan langsung dari bupati atau walikota, walau menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Otonomi daerah juga membawa konsekuensi persaingan antar daerah, sehingga menciptakan otonomi politik. Bentuk paling nyata sepuluh tahun lalu adalah portal-portal pungutan liar di batas-batas daerah berdasarkan Peraturan Daerah. 

Argumen-argumen untuk mendukung pemilihan via DPRD juga sumir. Hampir tidak ada yang baru, malahan diluar apa yang diperdebatkan. Soal biaya politik, sejak awal memang demokrasi itu mahal. Demokrasi juga berasal dari kaum borjuis, bukan dari kalangan rakyat proletar. Penyiasatan biaya pilkada juga sudah banyak terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak yang terpilih menjadi kepala daerah juga bukan yang paling kaya raya atau yang mengeluarkan uang paling banyak. 

Begitu juga dengan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, bukan berasal dari ekses pemilihan langsung. Para kepala daerah memang memiliki sumber keuangan yang terbatas, bahkan minim. Dengan gaji yang sedikit, kepala daerah tinggal berharap dari prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Masalahnya, PAD masing-masing daerah juga tidak sama, mengingat kekayaan daerah berlainan. Ada daerah yang sangat tergantung kepada pusat, ada yang bisa memberikan kontribusi kepada pusat. Indonesia adalah keberagaman, bukan keseragaman. 

Apalagi, UU Pemerintahan Daerah satu paket dengan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Apabila perimbangan keuangan ini tidak menemukan formulasi yang tepat, kita akan terus melihat kepala-kepala daerah yang tajir, sebaliknya juga dengan kepala-kepala daerah yang tiris kantongnya. Belum lagi masih ada sekitar 188 daerah tertinggal di Indonesia. Dari namanya saja, daerah-daerah ini sebetulnya tidak sanggup membiayai diri sendiri guna mencapai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik. Daerah-daerah itu perlu dibantu dengan dana-dana khusus. Demokrasi berlangsung di daerah-daerah yang miskin, bahkan beberapa di antaranya mengalami busung lapar. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Pengebirian atau pengkasiman atas demokrasi di daerah. 

Demokrasi yang sama sekali tidak bisa membuahi lagi. Demokrasi yang diakibatkan kelalaian partai-partai politik dalam melakukan edukasi. Demokrasi yang tidak memberi, tetapi hanya mengambil. Daulat rakyat hanya diartikan sebagai angka-angka dukungan dalam setiap kali kontestasi. Justru ketika harapan partisipasi mulai muncul menggantikan mobilisasi, demokrasi substantif mulai pelan-pelan bicara, sistem pemilihan kembali disembunyikan di ruang-ruang karantina yang jauh dari persoalan-persoalan rakyat. Akankah kita diam saja? 

Indra Jaya Piliang

Membangun Kepercayaan Diri Daerah

Written By oyong liza on Senin, 22 September 2014 | 22.45




Menjadi warga negara yang baik mudah terucap namun sulit dalam aplikasinya. Menjadi warga negara yang baik ada sejumlah hak dan kewajiban yang harus kita terima dan jalankan. Menjadi warga negara yang baik akan menumbuhkan sikap-sikap negarawan. Jiwa bernegara atau yang disebut negarawan tersebut bukan hanya milik pemangku kebijakan atau kalangan politisi saja, namun bersikap vertikal (tanggungjawab kita kepada Tuhan YME) dan horisontal (ke sesama masyarakat) bagi seluruh rakyat atau bersikap umum dan masif dalam satu kesatuan.

Sebagai warga yang berdomisili di suatu daerah, sikap negarawan dapat kita aplikasikan untuk membangun daerah dimana kita bermukim. Sikap kritis musti kita miliki semata atas dasar kecintaan kita pada daerah bukan demi kepentingan pribadi atau pada satu kelompok saja, tidak boleh di dasari rasa subjektif atau atas dasar suka dan tidak suka yang mengarah pada pribadi perorangan yang kebetulan menjabat sebagai pemangku kebijakan. Jika demikian, apapun yang dilakukan orang tersebut tak pernah elok di matanya jika dia sentimen, atau sebaliknya jika dia orang yang diuntungkan. Orang tipe demikian, bak pepatah, kuniang dek kunik, kambang dek minyak seumpama kajai (gelang karet).

Sikap mengkritisi harus dibarengi sumbangsih pemikiran yang benar-benar murni (pure) untuk memajukan daerah menurut pemikiran kita sebagai orang di luar sistem yang tidak terikat mancaragam aturan yang tentunya praktis menurut pandangan kita namun belum tentu demikian dari sudut pandang pemangku kebijakan yang bekerja menurut aturan undang-undang. Lalu jangan pula bersikap apatis, kemudian hanya pandai mencibir saja seumpama beruk pemanjat kelapa. Rasa memiliki daerah musti kita tuahkan. Peraturan daerah bisa dibuat atas kesepakatan kita bersama, apalagi kurangnya?

Kebenaran yang kita sampaikan baik lisan atau melalui berbagai sarana yang tersedia, jika itu benar, paling tidak akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi pemangku kebijakan sebelum mereka terlanjur mengambil keputusan keliru atau bersifat lebih meluruskan bahasa halusnya. Dulu saya pernah mendengar kalimat elok dari berbagai tokoh masyarakat tentang perlunya Spirit Piaman untuk mengembalikan nama daerah sesuai sebutan asli lokal daripada menggunakan bahasa Indonesia yang membelotkan arti lokalnya, seperti nama desa Naras=Nareh, Manggung=Mangguang, dsb sebagai contoh kecil. Namun entah hal tersebut telah mereka sampaikan pada pemangku kebijakan atau belum saya juga tidak tahu, bersebab mereka adalah orang-orang yang memiliki akses langsung ke pemangku kebijakan daerah.

Orang Piaman yang dikenal selalu mengasah dialetika seharusnya melahirkan para pemikir-pemikir daerah produktif. Jangan hanya sekedar menguap di palanta saja bersikeras kareh-mareh arang tanpa ada langkah-langkah aplikatif.

Orang Piaman acap berkata merindukan kemajuan daerahnya dan berharap pemerintah melakukan berbagai upaya terobosan untuk menuju kesana. Hal itu bagus dan sangat memungkinkan diwujudkan di era otonomi daerah sekarang ini. Jika demikian sekarang sudah saatnya satu kesatuan utuh dihimpun untuk menuju ke arah sana agar kesamaan visi tersebut lekas terwujud ibarat lewat di jalur tol. Bebagai kesadaran harus ditumbuhkan bersama-sama se sadar-sadarnya seumpama contoh, jika suatu daerah ingin ekonominya maju, maka daerah tersebut harus ramai dikunjungi terlebih dahulu, setelahnya barulah regulator ekonomi akan berputar. Di daerah yang ramai dikunjungi, musti banyak hal menarik untuk disuguhkan, baik itu alamnya, budayanya, masakannya, keramahtamahan warganya yang saling tunjang-menunjang. Kita sebagai warga daerah semestinya memiliki kesadaran akan hal itu.

Setiap daerah haruslah memiliki keunikan sebagai ciri khas daerahnya. Keunikan bisa bersifat endemik, bisa juga building mark seumpama Jakarta dengan tugu Monasnya, Bukittinggi dengan Jam Gadangnya, dll. Kemudian agar terus menjadi daerah yang tidak membosankan untuk dikunjungi tiap-tiap daerah musti selau berinovasi dengan melakukan berbagai terobosan. Bicara Piaman, orang hanya mengenal Tabuik. Pesta budaya sekali setahun yang sekaligus menjadi ikon utama dan penyedot wisatawan untuk berkunjung. Setelahnya sepi, sebagaimana judul lagu "Piaman Tadanga Langang Batabuik Mangkonyo Rami".
 

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, satu persatu spot mulai dibangun di Kota Pariaman yang semoga kelak menjadi ikon baru. Pariaman yang dulunya benar-benar sepi jika tak ada tabuik, sekarang mulai menggeliat ramai meskipun belum bisa dikatakan selalu ramai jika dibandingkan daerah tujuan wisata ternama di tanah air. Kecendrungan positif dan jalan menuju terang mulai terlihat tak terpungkiri. Namun untuk membangun sebuah tradisi baru diperlukan tenaga ekstra karena sebagian dari masyarakat kita beranggapan daerah yang indah dan elok adalah perantauan. Mereka melihat kampung halaman sebagai daerah pelarian semata jika mereka gagal mengadu untung di rantau orang. Mereka selalu mengukur segala sesuatu dengan prinsip-prinsip semu, padahal jika dilihat secara jernih, di daerah seperti kota besar katakanlah Jakarta tingkat orang sangat miskinnya sangat jauh lebih banyak dibandingkan di daerah kita. Oleh karenanya mereka tidak sadar akan potensi daerahnya yang jika optimal mampu jadi ranah sekaligus rantau idaman bagi mereka.

Membangun pemahaman tradisi baru untuk sebuah perubahan bagi kalangan pragmatis kadang persoalan tersulit dibanding pembangunan fisik untuk menuju perubahan itu sendiri. Meskipun kalangan pragmatis terhitung minoritas yang tidak terlalu beresiko jika dilindas, akan tetapi semangat membangun di daerah sekecil Kota Pariaman ini alangkah baiknya berjalan dengan penuh kasih sayang dengan tetap mempertahankan ritme kecepatan.

Catatan Oyong Liza Piliang


Seputar Peran Golkar

Written By oyong liza on Selasa, 16 September 2014 | 20.02




Partai Golkar sebentar lagi berusia 50 tahun, tepatnya tanggal 20 Oktober 2014 yang bersamaan dengan pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019. Usia emas di tengah dua kekalahan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden. Usia emas tanpa piala emas. Paling banter, Partai Golkar mendapatkan kursi Ketua DPR RI. Itupun dengan dua syarat: Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap UU MD3 (MPR, DPR RI, DPD RI dan DPRD) dan Koalisi Merah Putih (KMP) tetap kompak. 

Kalau skenario itu tidak berhasil, Partai Golkar menderita kelumpuhan jangka menengah, berupa kehilangan kekuatan di DPR RI, ketiadaan kader di eksekutif dan sekaligus juga kehilangan pesona sebagai partai politik moderen. Ditambah dengan pemecatan tiga kader Partai Golkar, fungsi pengelolaan konflik kurang berjalan, mengingat kader-kader partai politik lain yang menyeberang ke kubu koalisi Pilpres sama sekali tidak dipecat. Ada sejumlah nama yang memang digeser dari posisinya, seperti Rachmawati di Partai Nasdem atau Reza Syarif di Partai Hanura. Hanya saja, tidak mengalami kisruh sedalam Partai Golkar.

Lambatnya proses konsolidasi dan rekonsiliasi dalam tubuh Partai Golkar pasca Pilpres juga membawa kelelahan dalam tubuh partai. Komunikasi berlangsung hanya via media massa atau pertemuan-pertemuan terbatas. Tanpa ada upaya pihak yang memiliki kewibawaan untuk menjembatani perbedaan pendapat di dalam tubuh partai, bisa memicu persaingan yang tidak sehat yang hanya berdasarkan rumor. Partai mengalami penggerogotan dari dalam, akibat perbedaan makin tajam dan memunculkan friksi yang kian menular kemana-mana. 

Bahasa-bahasa kekuasaan yang ditunjukkan oleh otoritas DPP Partai Golkar juga memunculkan sikap yang berjarak. Bukan malah mencoba merangkul atau mengajak kembali pihak-pihak yang berbeda pendapat selama Pilpres, malahan DPP Partai Golkar menebarkan ancaman, baik berupa pemecatan atau pencopotan dari jabatan. Bahkan pihak yang menginginkan Munas dilaksanakan pada Oktober 2014 dianggap sebagai anarkis. Padahal, tidak ada satupun bentuk kekerasan yang terjadi, selain perbedaan pendapat. 

Kocar-Kacir

Golkar juga terlihat “larut dalam kekalahan”, bahkan tetap menjadikan kekalahan dalam pilpres sebagai bentuk dari ketidak-becusan penyelenggaraan. Sikap ini berbeda dengan pemilu legislatif. Bahkan, ketika partai-partai politik lain sudah mulai melunak sikapnya, terutama Partai Demokrat, PPP dan PAN, Golkar terlihat masih berada pada posisi yang sama dengan Gerindra dan PKS. Padahal, momentum untuk melakukan evaluasi sudah datang, sebagaimana terjadi dengan PKB dan Partai Nasdem. 

Kondisi ini menyebabkan para kader terlihat kocar-kacir. Sebagian kader sudah terlihat “merapat” kepada pemerintahan Jokowi-JK, sebagian lain terus melakukan kritikan. Mayoritas kader berada dalam posisi tanpa suara (silent majority). Sejumlah pertemuan yang digelar kader-kader Partai Golkar, baik secara tertutup ataupun terbuka, terus melakukan komunikasi intensif dengan penyikapan yang beragam. Sama sekali tidak ada forum yang lebih kondusif guna mengatasi beragam perbedaan pendapat yang muncul. 

Padahal, agenda-agenda politik dan pemerintahan terus berjalan. Antara lain pelantikan anggota DPRD, baik kabupaten, kota, maupun provinsi. DPP Partai Golkar memang memiliki kewenangan untuk menunjuk pimpinan DPRD, terutama di tingkat provinsi. Bagi kader yang terpilih menjadi legislator, kesibukan terlihat dalam mengikuti beragam pelatihan, terutama yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah. Artinya, kader-kader Partai Golkar itu sudah diberikan wawasan dan pemahaman yang lebih sebagai penyelenggara negara di pelbagai tingkatan. 

Ditinjau dari sisi opini, tidak banyak yang bisa dipetakan. Diskusi masih seputar rencana pencopotan jabatan sejumlah kader, posisi di dalam atau penyeimbang pemerintah, kedudukan di KMP, juga jadwal pelaksanaan Munas antara 2014 atau 2015. Sejumlah nama calon Ketua Umum Partai Golkar juga terus mengapung, seperti Agung Laksono, MS Hidayat, Agus Gumiwang Kartasasmita, Priyo Budi Santoso, Airlangga Hartarto, Mahyuddin dan Azis Syamsuddin. Paling banter adalah sejumlah diskusi yang dihelat oleh kaum muda partai, namun terbatas tempatnya. 

Arah Pemerintahan

Padahal, inilah saatnya bagi Partai Golkar untuk menggiring arah pemerintahan, baik berada di luar atau di dalam. Apalagi, terdapat program-program baru yang dicoba ditawarkan pemerintahan Jokowi-JK, seperti upaya menekan subsidi bahan bakar fosil, perampingan kabinet, pemberdayaan sektor maritim, mengatasi kelangkaan pangan, sampai pemodalan yang lebih bersahabat kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Sebagai party of ideas, selayaknya Golkar berbicara lebih banyak dan terbuka soal ini, ketimbang hanya bicara masalah-masalah internal. 

Peranan politik partai tidak selalu berada di pemerintahan atau memenangkan pemilu. Dalam sejarah kepartaian di Indonesia, terdapat partai-partai politik pra dan pasca kemerdekaan yang selalu menjadi bahan perbincangan, sekalipun kecil secara elektabilitas. Bahkan ada partai yang tidak berhasil masuk pemerintahan. Sementara, Partai Golkar menempatkan diri sebagai partai terbesar kedua dengan sebaran kader dari pusat ke daerah yang mewarnai jalannya pemerintahan. 

Sudah saatnya Partai Golkar melakukan lagi inventarisasi ulang terhadap para kader yang dimiliki, sembari terus mengemukakan pandangan-pandangan visioner guna kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada gilirannya nanti, masyarakat akan mencatat bahwa kontribusi Partai Golkar tidak hanya ketika memenangkan kompetisi politik, bahkan juga ketika kalah. Terlalu larut dengan bahasa komunikasi politik yang tendensius, negatif, bahkan intimidatif, justru membawa konsekuensi kepada berkurangnya simpati dan empati publik. 

Terlepas dari kapan Munas diselenggarakan ataupun posisi Partai Golkar nantinya, keunggulan ide dan gagasan yang dimiliki patut terus diapungkan, begitu juga dengan kader-kader potensial yang dimiliki. Masalah terbesar Partai Golkar bukan terletak pada siapa yang akan duduk di kabinet atau pimpinan legislatif, tetapi memberdayakan sejumlah kader yang gagal meraih kursi parlemen dalam pemilu 2014 lalu. Nama-nama yang disegani, berpengalaman, berpengetahuan serta sudah kenyang dengan asam garam politik. Memaksimalkan peran mereka adalah bagian dari upaya penguatan Partai Golkar, sekaligus memberikan peran yang baik bagi bangsa dan negara.

 Indra Jaya Piliang

IJP: Mazhab Pemerintahan




Ketika rencana pembentukan Tim Transisi oleh presiden terpilih Joko Widodo disusun, saya menyampaikan sejumlah kritikan dan masukan di twitter. Intinya adalah agar pemerintahan baru lebih mengedepankan school of thought (doktrin atau tradisi pemikiran) yang berbeda dengan pemerintahan lama. Upaya ini diperlukan guna memberikan warna yang benar-benar memberi harapan bagi publik. Apakah harapan-harapan itu akan terpenuhi atau tidak, tentu juga memerlukan keahlian dalam pelaksanaan nanti. 

Pada kenyataannya, Tim Transisi malahan terlihat berbeda pendapat dengan pemerintahan menyangkut hal-hal yang tidak substantif. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan terkesan hanya seremonial belaka, yakni guna menyamakan persepsi menyangkut sejumlah kebijakan yang sudah dan akan berjalan. Rasa-rasanya, pekerjaan di pemerintahan memang terkesan bersifat protokoler. Padahal, jauh di balik itu semua, harapan publik dititipkan berupa pilihan dalam pemilu lalu.

Terlepas dari itu, Tim Transisi sudah mencoba melakukan sesuatu yang bukan kebiasaan, yakni mengenali sejumlah program yang hendak ditempuh pemerintahan Jokowi-JK, memeriksa beban-beban yang ditinggalkan pemerintahan SBY-Boediono, serta mencari postur kabinet yang pas agar seluruh program utama bisa berjalan. Walau yang terlihat hanya aspek seremonial semata, tentu Tim Transisi sudah memiliki platform pemerintahan baru, berikut uraian masalah dan sekaligus solusinya ketika pemerintahan baru berjalan secara efektif. 

Hanya saja, masyarakat belum mengetahui secara luas. Waktu pelaksanaan Pilpres, masyarakat juga tidak mendapatkan sosialisasi yang masif menyangkut visi-misi pemerintahan Jokowi-JK. Debat-debat yang dilakukan terbatas dari sisi waktu, begitu juga sosialisasi lewat iklan atau kampanye terbuka dan tertutup. Serangan kampanye negatif dan kampanye hitam begitu deras. Pilpres 2014 memang menjadi Pilpres terhebat sepanjang sejarah Pilpres di Indonesia. Bangsa Indonesia hampir saja terbelah dua dalam sikap. Bahkan pascapilpres, sebagian masyarakat belum mampu keluar dari sikap pro dan kontra berdasarkan pilihan masing-masing. 

Pentingnya school of thought adalah bagian dari upaya memperkuat sistem presidensial. Sebuah sistem menjadi kuat, apabila disangga pemikiran yang juga kuat. Jumlah pendukung bisa saja berkurang atau bertambah, namun apabila pemikiran yang dimajukan terus dikembangkan dan disampaikan, pada gilirannya masyarakat mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Dengan pembatasan periode pemerintahan sekarang, program pemerintah bisa saja berganti. Tetapi apabila school of thoughtnya sama, irama program-program itu bisa disesuaikan. 

Proses pemilihan dan pengaruh lembaga survei yang bersifat kuantitatif, mengurangi pemikiran yang lebih dalam bagi sebuah kebijakan. Untuk itu, tersedia cukup waktu guna mencari sandaran yang lebih kuat lagi ke depan. Dalam potret yang lebih luas, bukan hanya school of thought saja yang diperlukan, tetapi juga mazhab pemikiran sebuah pemerintahan. 

Sebagai bagian dari pemerintahan di Republik Indonesia, tentulah yang pertama mendapatkan tempat adalah khazanah pemikiran yang pernah berkembang di Indonesia. Apalagi, globalisasi bagai hantaman gelombang yang bisa mengombang-ambingkan bangsa Indonesia di antara beragam pilihan yang berbeda. 

Sudah saatnya Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa besar dengan cara melahirkan mazhab tersendiri dalam pemerintahan. Dengan cara itu pula kita bisa menegakkan kepala di tengah “kemajuan demi kemajuan” yang sudah dicapai oleh bangsa-bangsa lain, namun berbeda dalam banyak hal dengan bangsa kita.

Indra Jaya Piliang

Gugatan Pilpres ke MK dan Pembelajaran Demokrasi

Written By oyong liza on Senin, 18 Agustus 2014 | 19.48




Meski sudah 3 kali Republik Indonesia menggelar pemilihan Presiden secara langsung yang melibatkan partisipasi rakyat untuk memilih calon pemimpinnya, namun Pilpres kali ini memang terasa lain dibanding Pilpres 2004 dan 2009. Pilpres 2004 adalah Pilpres langsung pertama kali, kontestan pesertanya pun cukup banyak, ada 5 pasangan capres-cawapres yang berlaga – itu pun setelah sebelumnya KPU menggugurkan pasangan Abdurrahman Wahid dan Marwah Daud Ibrahim karena alasan tak lolos tes kesehatan. Dengan peserta 5 kontestan, tak pelak lagi sulit ada calon yang akan meraih suara 50%, sehingga perlu ada putaran kedua untuk menentukan pemenang. Pada Pilpres 2009, ada 3 pasangan calon yang menjadi kontestan dan Pilpres berlangsung satu putaran, meski saat itu tak sepi dari “tuduhan” telah terjadi kecurangan yang masif akibat apa yang disebut “penggelembungan DPT”.

Pada Pilpres kali ini, sejak awal hanya ada 2 pasangan capres-cawapres yang mendaftar ke KPU. Adanya 2 calon ini membuat masyarakat Indonesia seolah terbelah menjadi 2 kubu. Polarisasi dukungan pada kedua pasangan capres terasa lebih heboh dan lebih melibatkan emosi masyarakat jika dibandingkan dengan Pilpres 2004 putaran kedua yang juga hanya menyisakan 2 pasangan capres: Megawati Soekarnoputri–Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono–Muhammad Jusuf Kalla. Maraknya media sosial dan media warga, turut meramaikan fenomena dukung mendukung di ranah dunia maya. Sepuluh tahun yang lalu, saat Pilpres 2004, internet sudah masuk Indonesia, namun penggunanya masih terbatas. Media sosial pun belum marak saat itu.

Berbeda dengan Pilpres tahun ini, karena mengerucutnya polarisasi itu, sentimen dukung-mendukung di kalangan pengguna internet pun berdampak pada fenomena saling caci maki, hujat, bahkan pemutusan pertemanan di dunia maya. Jimly Asshiddiqy menilai hal ini wajar dan merupakan bagian dari proses belajar berdemokrasi bagi masyarakat kita. Bandingkan dengan Amerika Serikat yang sudah lebih dari dua ratus tahun merdeka, sudah lama disana partai politik hanya ada 2 dan setiap kali pilpres calonnya selalu hanya ada 2 pasang dan biasanya relatif sama kuat. Seorang pengamat sosial pun menilai, fenomena ‘unfriend’ di media sosial, tidak terjadi di negara yang sudah matang demokrasinya. Sementara bagi masyarakat Indonesia yang baru kali ini menghadapi pilpres dengan 2 pasang calon saja, umumnya mereka juga lebih suka “harmoni”, yaitu hanya mendengar, melihat dan membaca apa yang ingin didengarnya saja, maka relatif tidak siap menghadapi kondisi seperti ini, hingga akhirnya ada yang memilih memutus pertemanan ketimbang melihat postingan yang berbeda dengan yang diinginkannya. Mungkin, kalau ke depan setiap kali pilpres kita hanya memiliki 2 pasangan capres saja, masyarakat kita akan mulai terbiasa, sehingga menyikapinya pun akan biasa saja, tak sampai terjadi permusuhan.

Banyak pula yang meramalkan, Pilpres 2014 jumlah golput akan menurun drastis karena tingginya animo masyarakat untuk memilih. Kedua pasangan calon sama-sama punya magnet kuat untuk membuat warga negara yang biasanya cuek dan apatis, kini terdorong untuk ikut datang ke TPS dan menggunakan hak pilihnya.

Usai Pilpres dan proses perhitungan suara di KPU, ada kubu pasangan capres yang tidak puas dengan hasil KPU, karena menduga ada indikasi kecurangan. Kubu Prabowo–Hatta Radjasa menilai telah terjadi beberapa kecurangan yang menyebabkan pihaknya dirugikan. Kemudian Prabowo-Hatta membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya, proses gugatan ke MK ini adalah hal yang wajar dan konstitusional. Dalam berbagai ajang Pilkada di seluruh Indonesia, sudah tak terhitung hasil Pilkada yang digugat ke MK. Sebagian dari tuntutan tersebut ada yang dikabulkan MK, ada yang direkomendasikan untuk dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di beberapa daerah yang diduga terjadi kecurangan, dll. Pilkada Gubernur Jawa Timur pada 2008 lalu, bahkan sampai terjadi 3 putaran karena ada beberapa daerah yang harus diulang. Dalam proses di MK, ada yang putusannya tetap memenangkan pasangan calon yang ditetapkan menang oleh KPUD, namun ada pula yang pemenangnya kemudian berubah.

Namun entah karena skalanya yang bersifat nasional atau karena pembentukan opini publik oleh media mainstream kebanyakan, gugatan hasil Pilpres ke MK oleh pasangan Prabowo-Hatta ini banyak yang beranggapan sebagai wujud “tidak legowo”. Padahal, sebenarnya pasangan capres tidak menerima hasil putusan KPU dan menggugat ke MK, itu sudah terjadi sejak Pilpres langsung pertama di tahun 2004. Waktu itu, pasangan Wiranto–Gus Sholah juga melayangkan gugatan hasil perhitungan suara pilpres ke MK yang didaftarkan pada Kamis 29 Juli 2004. Selain menggugat ke MK, Wiranto-Wahid juga mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Agung, terkait keluarnya SK KPU No. 1151 Tahun 2004 tentang pengesahan kertas suara yang tercoblos ganda. Hal itu dilakukan kubu pasangan yang diusung partai Golkar dan PKB tersebut dengan alasan ada pelanggaran yang terjadi selama proses perhitungan suara yang menyebabkan pasangan Wiranto-Gus Sholah kehilangan suara yang signifikan sehingga gagal melaju ke putaran ke dua. Saat itu Wiranto menyatakan : “Saya menggugat bukan karena kalah atau tidak mau menerima hasil suara. Saya hanya mau meluruskan lewat jalur hukum,” kata Wiranto di Jakarta, Kamis 5 Agustus 2004. Wiranto juga menyatakan langkahnya membawa ke proses persidangan itu adalah upaya untuk menyelesaikan berbagai problem. “Paling tidak, saya sudah berani masuk dalam proses hukum yang benar,” katanya. sebagaimana dikutip oleh Tempo.co

Pada Pilpres 2009, kedua pasangan lain (yaitu Megawati–Prabowo dan Jusuf Kalla–Wiranto) bahkan sama-sama tak menerima hasil KPU dan menggugatnya ke MK. Jadi sebenarnya upaya Prabowo–Hatta membawa hasil Pilpres ke MK adalah hal yang biasa dan itu adalah bagian dari pembelajaran demokrasi. Bukankah memang seharusnya pihak yang mengatakan telah terjadi kecurangan berani membawanya ke jalur hukum, ketimbang hanya berteriak curang namun tak mau berproses di depan hukum?

Ketua Bidang Hukum DPP Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) Syaiful Bakhri mengatakan bahwa gugatan itu dinilai positif untuk pembelajaran demokrasi di Indonesia agar kedepan demokrasi lebih matang dan dewasa. Dengan begitu, penyelenggara Pemilu akan belajar untuk bekerja secara lebih independen dan profesional. Mantan Komisioner KPU tahun 2009, I Gusti Putu Artha, dalam salah satu talk show di televisi mengatakan : “dahulu kami ‘dipecat’ secara politik oleh DPR hanya karena adanya pemilih yang menggunakan KTP saja sebanyak 450 ribu”. Artinya : jika sekarang terjadi penambahan signifikan pemilih dalam DPKTb (Daftar Pemilih Khusus Tambahan) yang tak memiliki Form A5 dan hanya menggunakan KTP saja di luar KTP setempat, sampai mencapai 2,9 juta pemilih (4,5 kali lipat dari 450 ribu), cukup layak untuk dipersoalkan. Ini bukan semata-mata hitung-hitungan suara, namun sudahkah penyelenggara Pemilu dari pusat sampai daerah mematuhi regulasi yang dibuat sendiri?

Jika kita cermati iklan sosialisasi KPU yang ditayangkan media TV, dengan bintang iklan Melanie Putria, sama sekali tak disebutkan bahwa pemilih yang belum terdaftar dalam DPT boleh memilih hanya berbekal KTP saja, kecuali warga setempat yang memiliki KTP setempat, itupun harus menunggu jam 12 siang, satu jam sebelum TPS ditutup, agar tak terjadi pengerahan pemilih hanya dengan bermodal KTP saja. Pemilih dari luar kota bisa memilih di tempat domisilinya sekarang, dengan cara mendaftar ke KPUD setempat untuk dicatat menjadi Pemilih Tambahan, seperti yang digambarkan dilakukan oleh bintang iklannya. Adapun pemilih yang mobile, bisa memilih di tempat lain dengan menggunakan formulir A5, Surat Keterangan Pindah Memilih. Jadi cukup janggal juga jika beberapa KPUD kemudian mengeluarkan Surat Edaran yang bertentangan dengan aturan KPU, yang justru membolehkan siapa saja, dari mana saja bisa memilih di TPS mana saja cukup dengan menunjukkan KTP atau keterangan domisili lainnya.

Apalagi jika dikaitkan dengan kebijakan kelebihan surat suara di tiap TPS yang hanya diijinkan sebanyak 2% saja dari jumlah pemilih dalam DPT resmi. Misalnya di satu TPS jumlah DPT-nya ada 400 pemilih, maka kelebihan surat suara maksimal hanya 8 lembar saja, untuk mengganti apabila ada surat suara rusak atau pemilih dengan form A5. Namun faktanya, di beberapa TPS, jumlah pemilih dadakan yang dicatat dalam DPKTb jumlahnya bisa puluhan bahkan ratusan. Ambil contoh di TPS 23 Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jatim, sebagaimana diakui oleh Nanang Haromi (anggota KPUD Sidoarjo, Jatim) yang bersaksi di MK, ada 130 pengguna DPKTb. Padahal, di TPS tersebut jumlah DPT-nya ada 493 pemilih. Artinya maksimal surat suara cadangan hanya ada 10 lembar. Bagaimana mungkin pengguna DPKTb yang mencapai 26,3% itu bisa memilih? Anggota KPUD itu sendiri bahkan bingung menjawabnya. Apakah KPUD sengaja mendistribusikan surat suara berlebih pada TPS-TPS tertentu? Apakah jumlah itu sesuai dengan jumlah golput? Apakah golput di TPS tersebut mencapai jumlah 25%an sehingga surat suara tak terpakai bisa dialihkan pada pemilih DPKTb?

Masalah lain lagi, kebijakan untuk mengijinkan pemilih tak terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP saja, ternyata bersifat tidak merata, atau tebang pilih. Itu sebabnya penumpukan jumlah pemilih pada DPKTb terjadi di TPS-TPS tertentu, sehingga seolah ada konsentrasi pemilih tambahan mendadak di TPS-TPS tersebut. Salah satu kasus dialami keponakan teman saya, mahasiswi Unair, Surabaya. Karena masih menjalani UAS, ia baru sempat datang ke KPUD Kota Surabaya untuk mendaftar sebagai Pemilih Tambahan pada H-8 sebelum pencoblosan. Namun niatnya untuk mendaftar sebagai pemilih ditolak KPUD Surabaya, dengan alasan kesempatan untuk itu sudah ditutup sejak H-10. Padahal, iklan layanan masyarakat dari KPU tentang himbauan mendaftar DPTb, masih ditayangkan di televisi sampai H-3. Sebagai solusinya, KPUD Surabaya menyarankan keponakan teman saya itu untuk menunjukkan surat undangan memilih dari daerah asalnya, sebagai bukti bahwa ia telah terdaftar di daerah asal. 

Akhirnya, keponakan teman saya menghubungi keluarganya di Jakarta, untuk mengirim form C-6 (undangan memilih). Dua hari kemudian, form C-6 diterima. Berbekal form C-6, ia diantar teman saya datang ke PPS di Kelurahan setempat. Maksudnya ingin memberitahu bahwa pada 9 Juli nanti akan ikut mencoblos di TPS terdekat. Namun, sekali lagi Petugas PPS Kelurahan menolak. Alasannya : mereka hanya menerima form A5 saja, sesuai aturan KPU. Tanpa A5, tak ada dispensasi lain. Padahal, tak mungkin bagi keponakan teman saya itu untuk pulang ke Jakarta mengurus form A5.

Namun nasib berbeda dialami kerabatnya di kecamatan lain di Surabaya. Meski sama-sama mahasiswa perantauan, kerabatnya itu boleh mencoblos di TPS terdekat, cukup hanya menunjukkan KTP saja. Alasannya: si calon pemilih “kenal” dengan Pak RT-nya. Nah, kebijakan tebang pilih seperti inilah yang semestinya diluruskan lewat jalur hukum, agar ke depan, Pemilu demi Pemilu, KPU sebagai penyelenggara Pemilu tidak terus menerus mengulang kesalahan yang sama. Bukankah Pilpres 2009 dulu juga kisruh soal issu “penggelembungan” DPT? Kali ini, DPT juga diabaikan, dengan tingginya pemilih dalam DPKTb. Jika memang cukup bermodal KTP saja bisa mencoblos, untuk apa susah payah menyusun DPT?

Itulah salah satu hikmah yang bisa dipetik dengan adanya gugatan hasil dan proses Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Demokrasi tanpa Pemilu itu mustahil. Tapi Pemilu yang tidak demokratis, juga hanya akan menghasilkan pemerintahan demokratis semu. Selama kurun waktu Orde Baru, kita disuguhi demokrasi abal-abal. Pemilu selalu saja curang, namun tak ada yang bisa menggugat karena saluran untuk menggugat juga tak ada. Salah satu buah Reformasi adalah adanya lembaga Mahkamah Konstitusi. Di banyak negara, gugatan melalui MK di negara tersebut juga suatu hal yang wajar. Jadi, semestinya semua pihak bisa menilai gugatan lewat MK adalah upaya penegakan demokrasi, pembelajaran bagi penyelenggara pemilu sekaligus mendewasakan masyarakat pemilih agar bisa lebih dewasa dan disiplin mengikuti aturan dalam menyalurkan hak suaranya. Sebab, bukan rahasia lagi bahwa masyarakat kita banyak yang ogah/malas mengurus KTP, SIM, tapi maunya hak-haknya dipenuhi, termasuk hak memilih.

Catatan Ira Oemar

Tenang, Siapapun Presiden Terpilih Nanti Ituluh Utusan "Tuhan" Untuk Indonesia

Written By oyong liza on Kamis, 05 Juni 2014 | 20.10





Siapapun yang terpilih sebagai RI-1 dan RI-2 pada Pilpres 9 Juli mendatang itulah pemimpin terbaik yang dimiliki Indonesia di masa sekarang. Rakyat tidak pernah salah dalam memilih, suara rakyak adalah suara Tuhan. Anda boleh mempercayai teori yang saya sebutkan di atas. Amerika sudah puluhan Presidennya yang dipilih langsung, dan terbukti warga Amerika melahirkan pemimpin-pemimpin hebat di masanya.

Sistem pemilihan electoral atau dipilih langsung oleh rakyat, bukan oleh parlemen sangat menguntungkan bagi kita sebagai rakyat karena kita dengan cepat mengeliminasi para calon yang tidak pantas dipilih yang dibuktikan dengan survey elektabilitas. Hal itu berbeda jika para anggota parlemen yang memilihnya sebagaimana di Thailand, contoh dekatnya. Pemimpin yang dilahirkan oleh suara rakyat akan saling berikatan hati. Pemimpin yang dipilih rakyat, sejelek-jeleknya pasti akan memikirkan orang yang mengantarkannya ke kursi singasananya, dan hampir mustahil akan mengkhianati kepercayaan itu. Begitu juga dengan pemimpin yang dilahirkan oleh parlemen. Dia akan memikirkan para voternya di Parlemen ketimbang menjaring aspirasi rakyat. Disinilah kita patut bersyukur dengan sistem pemilihan Presiden era sekarang.

Dalam masa kampanye Pilpres RI 2014 ini memang suasana politik sedang berada di titik didih. Sesama tukang ojek saja sampai baku hantam karenanya. Dimana-mana orang membahasnya, berdialog hingga menggelegakkan darah di ubun-ubun kepalanya. Capres dialah yang terbaik, capres lawan apalah itu, dilecehkan dengan bahasa mengerdilkan.

Perang media tak terelakan. Metro-TV menjagokan Jokowi dan TV One menjagokan Prabowo dapat dilihat dengan tayangan-tayangan mereka yang kasar, menggiring opini, membuat pencitraan, dsb. Independen mereka sebagai media sudah tergadai memang demi tujuan politik para pemiliknya.

Sebagai masyarakat yang cerdas, Rakyat Indonesia tidak lagi mudah diarahkan oleh opini media. Apalagi isu-isu yang mereka hembuskan itu-keitu saja. Masyarakat Indonesia di era kini tidak lagi menjadikan media mainsteam sebagai kiblat. Media sosial semacam facebook, twitter dan blog sama pengaruhnya dengan kumpulan ratusan media mainstream dalam hal membangun opini dan pencitraan.

Catatan Oyong Liza Piliang

Pilpres Adalah Ujian Kecerdasan Rakyat





Baik langsung maupun melalui media visual, kita baru saja menyaksikan deklarasi dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden RI priode 2014-2019. Ini memberi makna bahwa “pertarungan” dua kekuatan besar di negeri ini segera dimulai. Dalam konteks ini, tentu kita ada baiknya mengetahui pula dibalik kedua pasangan yang berkompetisi diatas panggung politik nasional itu, terdapat dua kelompok orang dengan berbagai kepiawaian. Mereka inilah yang menyusun strategi dan taktik untuk memenangkan kandidatnya masing-masing. Siapa mereka itu? Tentunya mereka adalah orang-orang pilihan, cendikiawan, politisi ulung dan para ahli strategi.

Masing-masing kelompok tadi yang lazim dalam bahasa sehari-hari disebut sebagai “Tim Pemenangan”, mereka mengemban tugas yang tidak ringan dan sangat detail dari mulai merancang tag line, pembentukan citra hingga menyusun bahan kampanye. Dan tidak hanya itu mereka juga berperan sebagai banper kampanye negatif dan kampanye hitam dilontarkan lawan politik terhadap pasangan kandidatnya.


Kita tentu melihat dengan jelas dan terang benderang, kini “perang udara” sudah berlangsung sengit, kedua pasangan kandidat didukung oleh media, terutama televisi, netralitas lembaga penyiaran seakan-akan sudah goyah berpihak hanya kepada salah satu pasangan kandidat saja, para pengamat pun ikut larut dalam kondisi ini, padahal sebagian besar para pengamat politik kondang yang wajahnya sudah begitu akrab di media umumnya adalah para akademisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keilmuan diharapkan memberikan analisa politik yang obyektif sesuai bidang kepakaran mereka.


Memasuki masa kampanye ini, rakyat akan disuguhi janji-janji manis, mungkin lebih manis dari madu, rakyat disuguhi harapan yang indah-indah tetapi sebagai rakyat tentu kita bersikap kritis dan cerdas, tawaran-tawaran atau janji-janji tadi harus kita takar dengan rekam jejak kandidat yang bersangkutan, kita tidak boleh terbuai dengan orasi yang menggebu-gebu tetapi isinya adalah hampa belaka, kita tentu tidak mau kecewa dan penyelesalan. Pilpres ini adalah ujian kecerdasan rakyat untuk dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden yang benar-benar amanah, satu kata dengan perbuatan, agar kita tidak kecewa nantinya.


(jonio Suharto)

Menunggu Tebasan Pedang Kajari Pariaman

Written By oyong liza on Rabu, 07 Mei 2014 | 21.51





Publik Pariaman tersentak setelah Kejaksaan Negeri Pariaman melakukan penahanan terhadap seorang anggota DPRD Padangpariaman dalam kasus dugaan korupsi dana bencana, kemudian disusul lagi dengan penetapan tersangka terhadap unsur pimpinan DPRD Padangpariaman berinisial EZ dkk dalam kasus dugaan korupsi makan minum fiktif. Siapakah EZ dkk tersebut? Sayang, Kajari Pariaman belum mau merilis nama-nama tersebut dengan alasan demi pengembangan penyidikan. Bahkan Kajari seakan memberi sinyal akan adanya penambahan jumlah tersangka dalam dua kasus tersebut.

Kajari Pariaman, Yulitaria, Wanita 50 Tahun, bahkan mengatakan korupsi yang terjadi di DPRD Padangpariaman dilakukan secara berjamaah. Dalam keterangan persnya, Kajari mengatakan bahwa penetapan tersangka terhadap EZ dkk, hanya dalam satu kasus makan minum saja yang hasil investigasi audit BPKP nya telah tuntas dan sudah berada ditangan Kejaksaan. Sedangkan kasus dugaan SPPD fiktif, perawatan mobil dinas, tiket pesawat, hasil audit BPKP nya belum tuntas. Jadi, kuat dugaan, yang dimaksud korupsi berjamah oleh Kajari tersebut untuk semua kasus dugaan korupsi diatas yang berdiri secara sendiri-sendiri yang melibatkan para anggota DPRD Padangpariaman dan sekretariat.

Kajari bahkan sempat menegaskan tindakan hukum terlepas dari semua kepentingan. Baik itu kepentingan politik, dan tekanan dari berbagai pihak. Kajari memastikan akan hati hati menagani kasus tersebut demi hasil maksimal pada pemberantasan korupsi di Pariaman ini. Targetnya bukan menghukum, tapi membersihkan. Mereka ingin membuktikan kesalahan mereka di pengadilan tipikor Padang nantinya. Kajari Pariaman ingin menjebloskan para koruptor tersebut ke penjara, karena disanalah tempat yang tepat untuk para pengkhianat konstitusi negara dan amanah rakyat tersebut.

Korupsi atau rasuah (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Mereka adalah penjahat kerah putih yang terkadang sangat humanis ditengah tengah masyarakat. Mereka adalah iblis-iblis bertopeng malaikat.

Korupsi menunjukan tantangan serius terhadap pembangunan. Di dalam dunia politik, korupsi mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik (good governance) dengan cara menghancurkan proses formal.

Perilaku Koruptif bukanlah perilaku seorang negarawan. Perilaku koruptif adalah perilaku manusia tanpa adab dalam dunia demokrasi. Perilaku koruptif sama dengan mengangkangi kesucian bendera merah-putih. Perilaku koruptif "menginjak-injak" kitab suci Al Quran dimana sebelumnya mereka jujung di atas kepala saat dilantik. Kita pantas marah, karena uang yang mereka curi tersebut berasal dari kantong kita semua yang hakikatnya diperuntukan untuk kesejahteraan kita pula.

Sebagai masyarakat, tidak salah rasanya kita acap menyumpah serapahi lakon para pejabat yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di televisi. Mereka tersenyum diatas melaratnya jutaan penduduk Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan. Mereka tanpa merasa menyesal merampok kekayaan negara kita dengan rakus. Mereka berlakon mewah, hedonis, tanpa merasa peduli atas lebarnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin di negara kita ini.

Korupsi, musti ditebas dengan pedang yang tajam. Yang sekali ayun, mempuntungkan. Untuk itulah para penegak hukum musti di isi oleh orang-orang ber-integritas tinggi. Karena merekalah para pemegang pedang-pedang tajam tersebut. 


Semoga mereka memegangnya dengan benar, sebab, menebas dengan punggung pedang tidak akan melukai apapun.

Catatan Oyong Liza Piliang


Politik Pariaman

Written By oyong liza on Selasa, 29 April 2014 | 21.26





Perpolitikan Pariaman patut kita cermati dalam satu dekade ini. Karena politik Pariaman sangat jauh berbeda dengan daerah lainnya di Provinsi Sumatera Barat ini. Pariaman sangat liberal. Seluruh metode survey yang pernah dilakukan disini termentahkan setelah melihat hasil faktual. Pariaman boleh dikatakan unik dan patut jadi bahan kajian bagi para pecandu akademisi sosial dan analis politik.

Orang Pariaman dikenal egaliter, senang menceritakan dirinya sendiri, termasuk kehebatannya. Orang Pariaman ketika di survey, dijamin banyak tidak jujur dalam memberikan pendapatnya. Orang Pariaman dikenal cerdik, alir, bak cubadak bagomok. Orang Pariaman suka hidup berkoloni dan berdialetika di kedai-kedai. Kedai, atau warung kopi yang ada di Pariaman adalah pusat informasi. Bisa mentah yang musti diolah dulu, bisa pula akurat.

Antara satu Desa dan Desa lainnya di Pariaman juga terdapat sedikit perbedaan, seperti dialek, profil sosial, hingga masakannya.

Terhadap even politik, semua masyarakat Pariaman seakan ingin melibatkan diri. Sebut saja saat Pilkada atau Pemilu lalu. Semua seakan menjadi tim sukses dan penasehat tim sukses, baik anak muda, kalangan tua, bahkan para gadis dan ibu rumah tangga. Di warung-warung, tema politik jadi perbincangan hangat saat itu. Kini pun masih demikian.

Kenapa orang Pariaman suka akan Politik? Bahkan hingga pelosok Desa sekalipun? Dari yang muda hingga yang tua? Semacam minat orang sicilia pada dunia mafia.
 

Orang Pariaman tidak suka bersikap frontal secara fisik, melainkan secara mental dan adu pemikiran serta urat syaraf yang tertumpah dari untaian kalimatnya. Jika mereka tidak senang dengan para pejabat seperti pejabat Kepolisian atau Kejaksaan dan instansi vertikal lainnya, mereka lebih senang melaporkan secara diam-diam itu pejabat kepada atasan mereka yang jauh lebih tinggi. Sebelum akhirnya pejabat tersebut di mutasikan mereka takan berhenti berusaha. Hal tersebut tak terlepas dari pola main politik.

Masyarakat Pariaman tidaklah menganggap para pejabat sebagai orang besar. Mereka meletakkan posisi mereka secara proposional dan terukur.

Cimeeh ala Pariaman adalah bukti ke egaliteran mereka yang menganggap semua orang berderajat sama. Peran pemuka masyarakat, tokoh adat hingga tokoh agama, terhadap pilihan politik, bagi masyarakat Pariaman, itu hanya sebagai bahan referensi saja. Dalam satu keluarga sekalipun sering ditemukan beda pilihan politik dan dukungan. Namun perbedaan tersebut tidak memecah belah mereka. Nah, menjelang pemilihan Bupati Padangpariaman tahun 2015, suasana sudah sudah mulai menghangat dikalangan masyarakatnya. Mereka sudah mulai memetakan kekuatan beberapa bakal calon yang di prediksi akan maju.

Catatan Oyong Liza Piliang



Politik Rusak

Written By oyong liza on Sabtu, 26 April 2014 | 20.55





Pileg 9 April 2014 sudah berakhir, nama-nama calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kota/Kabupaten periode 2014-2019 di ruang lingkup Sumbar juga sudah kita ketahui, baik via media, maupun dari hasil rekapitulasi tingkat Kota/Kabupaten dan Provinsi. Banyak caleg petahana berguguran, dan banyak pula caleg wajah baru bermunculan untuk menjadi wakil rakyat periode lima tahun ke depan.

Menjadi caleg ada banyak motivasi membeletarbelakangi. Hanya sedikit prosentase yang dilandasi ideologis. Hingga tidak heran jika kita disuguhkan kabar politik transaksional kian marak. Cara main seperti itu dianggap paling jitu dan punya akurasi tinggi dibanding sosialisasi kreatif simpatik menyuguhkan program kerja kepada calon pemilih, apalagi menyewa jasa dukun yang mustahil dapat memutar ribuan isi kepala calon pemilih agar menusuk itu nama si caleg.

Fenomena ini saya menyebutnya dengan istilah politik JITU TOGEL. Dalam permainan judi togel ada istilah JITU, dimana para petaruh hanya memasang satu angka saja yang keluar paling ujung. Untuk ini mereka tidak perlu rumus banyak. Modalnya hanya satu, yaitu uang. Dari pengalaman para petaruh togel disebutkan kemungkinan menang dalam main JITU prosentasenya diatas 25% hingga 50%. Ingat, judi togel di Pariaman masih banyak. Hanya para kelas pengecer yang dikandang situmbinkan, sementara bandar besar disinyalir di amankan oleh oknum tertentu asal rajin setor.

Jika peta politik ini merata di bumi Nusantara Pertiwi, berarti demokrasi yang tercipta sekarang seakan tumbuh menyimpang yang tentunya juga punya output menyimpang pula. Orang baik tak bermodal, para tokoh idelis yang ingin tampil ke depan berebut panggung dengan para penjudi politik yang tentunya lihai menyikut hingga menjadikan kepala sang idealis sebagai pijakan kakinya untuk meraih papan panggung.

Banyak yang mengatakan bahwa dalam politik transaksional masyarakat tidak boleh disalahkan karena memang tingkat kepercayaan publik kepada politisi sangat menipis (kata politisi dan pengamat di tivi yang takut berseberangan dengan publik). Bagi saya tidak demikian. Apapun yang terjadi, baik buruknya sebuah sistem pemerintahan, masyarakatlah yang paling patut disalahkan. Merekalah yang memilih. Suara mereka merupakan anak kunci pembuka pintu yang diberikan kepada orang yang tidak tepat. 


Jika dikemudian hari terdengar kabar para anggota dewan masuk bui gara-gara korupsi jangan pula kaget. Jika suatu ketika melihat seorang anggota dewan mendadak kaya jangan pula iri. Karena mereka semua merupakan kepanjangtanganan Anda, karena pemimpin terpilih adalah terciman orang yang memilihnya. Tak perlu menyesal. Nikmati saja.

Catatan Oyong Liza Piliang

Tuan-Tuan Terhormat Apakabar?

Written By oyong liza on Minggu, 20 April 2014 | 10.50





Dari hasil rekapitulasi KPU tingkat Kota Pariaman terhadap hasil perolehan suara parpol dan DPD pada Pileg 2014, dapat kita ketahui bersama bahwa kecenderungan pemilih berjenjang pada tiap pilihannya, seperti mencoblos partai yang berbeda ditiap tingkatan semacam DPRD tingkat Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR RI. Untuk DPR RI, di Kota Pariaman dimenangkan secara mutlak oleh partai PPP yang mengusung Mahyudin, mantan Walikota Pariaman ke DPR RI. Namun demikian, meskipun mutlak menang di Kota Pariaman, untuk PPP secara keseluruhan dimenangkan oleh Hariadi yang dikabarkan melenggang elok ke senayan.

Demikian juga untuk calon DPD Leonardy Harmainy. Untuk Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman, Leonardy juga menang secara mutlak. Masyarakat Pariaman yang menganut kental paham kekerabatan dengan senang hati memberikan suaranya kepada menantu Almarhum Kolonel Anas Malik, Bupati Pariaman yang legendaris tersebut. Dari informasi yang kami terima dari tim pemenangan Leonardy untuk Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman, sangat besar kemungkinan calon DPD dengan nomor urut 11 tersebut mendapat jatah satu kursi DPD RI dari empat jatah yang diberikan untuk wilayah Sumatera Barat.

Sementara itu, dari hasil penetapan perolehan suara pada pemilu legislatif 9 April lalu, kita juga sudah dapat menyimpulkan siapa 20 caleg yang akan menduduki kursi DPRD Kota Pariaman untuk lima tahun ke depan. Begitu juga dengan tiga unsur pimpinan Dewan yang akan berkantor di Manggung nantinya.

Partai Golkar dengan total perolehan 7.528 suara sah sudah dipastikan akan mengantarkan salah satu kadernya menjadi Ketua DPRD Kota Pariaman yang dikenal dengan istilah BA 2 Pariaman. Mardison Mahyuddin, diprediksi punya kans sangat kuat yang akan menduduki kursi paling empuk di dewan tersebut.

Kemudian disusul oleh Partai Gerindra dengan perolehan 5.361 suara sah di posisi kedua perolehan suara terbanyak di Pileg Kota Pariaman. Gerindra, tidak bisa diganggu gugat dan dipastikan akan mengantarkan salah satu kadernya menjadi pimpinan DPRD Kota Pariaman. John Edwar, Ketua Gerindra Kota Pariaman punya kans sangat kuat untuk menduduki kursi empuk plus fasilitas istimewa pimpinan DPRD Kota Pariaman.

Posisi ketiga disabet oleh Partai Nadem si pendatang baru dalam percaturan politik nasional. Dengan perolehan suara 4.255 suara, menyisihkan PBB yang mengantongi 4.167 suara, juga sudah dipastikan mengantarkan salah satu kadernya sebagai pimpinan DPRD Kota Pariaman. Syafinal Akbar dan Jonasri diprediksi punya kans kuat untuk menduduki kursi empuk dan segala fasilitas istimewa pimpinan DPRD Kota Pariaman.

Sedangkan empat Parpol yang masing-masing memenuhi quota satu fraksi dengan perolehan tiga kursi adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem dan PBB. 


Kepada 20 anggota DPRD Kota Pariaman terpilih YANG TELAH KAMI RILIS SEBELUMNYA tersebut itulah nantinya yang akan menentukan arah kebijakan pemerintahan Kota Pariaman bersama mitra sejajarnya Pemko Pariaman. 

Mari kita doakan mereka agar dapat mengemban amanah suci masyarakat ini dengan sebaik-baiknya. Jauhkan mereka dari perbuatan yang mengkhianati suara masyarakat setelah mereka duduk nantinya, Jangan biarkan mereka terlena dengan segala jabatan yang melekat didirinya. Tuntun Pikirkan mereka agar memperjuangkan kesejahteraan masyarakat dengan sungguh-sungguh demi kemajuan Kota Pariaman ke arah yang lebih baik.

Catatan Oyong Liza Piliang


Caleg Abrakadabra

Written By oyong liza on Rabu, 19 Maret 2014 | 21.37





Jelang pencoblosan 9 April mendatang yang menghitung hari, banyak para Caleg harap-harap cemas, apalagi bagi mereka para incumbent atau petahana, baik DPRD Kota dan Kabupaten maupun Provinsi dan Pusat. Berdoa, solat tahajud adalah salah satu ritual wajib musti dilakukan untuk memperkokoh sandaran spiritual masing-masing Caleg. Walau bagaimanapun kekalahan adalah sesuatu yang menyakitkan.

Dalam setiap perlagaan musti ada menang kalah. Dari sekian ratus Caleg untuk Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman ditukuk untuk tingkat Provinsi, hanya terhitung puluhan yang bakalan Goal menduduki kursi empuk Dewan. Selebihnya akan ditiban kekalahan setingkat diatas sial. Ada yang kalah dengan suara jauh telak dan adapula yang hanya berselisih seangin suara. Tipe Caleg kedua yang paling merasakan beban kekalahan tersebut. Mereka akan mengalami goncangan secara psikis. Caleg yang telah banyak menghamburkan uang juga demikian, apalagi sampai hutang-hutangan, menggadaikan rumah, jual aset dsb, untuk modal biaya sosialisasi dan kampanye yang relatif mahal.

Saya selalu membantin, Orang ini sangat tidak pantas, kenapa mencaleg? Dia tidak punya kapasitas, punya reputasi mengecewakan, ditambah tidak memasyarakat. Tak jarang mereka tipe demikian merasa sudah dibibir tepi cawan atau beranggapan kursi empuk dewan sudah di depan mata mereka. Orang tipe begini belum mengenal siapa dirinya dan lingkungan sekitarnya. Dia terbilang manusia yang tidak suka mengoreksi diri sendiri. Bolehlah mereka mencaleg setelah mereka berbenah-benah sikap, budi pekerti, kepekaan sosial, serta matang secara ekonomi. Jangan sekarang. Berkodak di baliho saja masih kaku, mata merah membelalak pula. Takut orang melihat, apalagi memilihnya.

Saya menjamin, dari sekian banyak Caleg sekarang, hanya dalam prosentase kecil yang maju atas azas ideologi. Kebanyakan mereka mencaleg untuk mengejar prestise, status sosial dan abrakadabra.

Negara kita sedang menuju bentuk Demokrasi idealnya. Begitu juga dengan karakteristik pelaku politisinya. Seiring masa, bentuk ideal tersebut akan terbentuk secara perlahan. Kemudian kokoh, dan karakter demokrasipun tercipta dengan sendirinya. Seiring pula dengan para Politisinya. Politisi busuk, masam, kalek, dipastikan akan tereliminasi dengan sendirinya.

Catatan Oyong Liza Piliang

Topik Terhangat

postingan terdahulu