Lensa Piaman: Labuhan Pulau Kasiak

Secara alami sebuah jalur disela-sela karang yang mengelilingi bibir pantai Pulau Kasiak untuk dilewati perahu kecil terbentuk. "Labuhan" adalah istilah yang diberikan oleh nelayan lokal yang acap menepikan biduknya di halaman pulau yang terdapat penangkaran penyu alami milik Pemko Pariaman tersebut. Foto diambil dari atas menara mercusuar setinggi 40 meter. Pulau Kasiak memiliki luas 0,5 Hektare, ditumbuhi kelapa, pohon sukun, pepaya, dll.

Lensa Piaman: Tidur Pulas

Saat narasumber memberikan makalah di podium, beberapa hadirin terlihat menahan kantuk dan akhirnya tertidur pulas di aula utama Balaikota Pariaman dalam acara sarasehan tentang "Sejarah Pariaman dan kepahlawanan H. Bgd. Dahlan Abdullah" Senin, (25/8).

Lensa Piaman: "Lomba Melepas Anak Penyu"

Rombongan Ibu Bhayangkari Polda Sumbar terlihat memberikan semangat pada tukik (bayi penyu) yang hendak mereka lepas ke laut di pantai Konservasi Penyu, Desa Ampalu, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat, 22/8/2014.

Lensa Piaman: Potensi Wisata di Pulau Kasiak

Panorama di atas menara mercusuar pulau Kasiak (Kaslik) Pariaman terumbu karang terlihat jelas di kejernihan air laut. Kawasan pulau Kasiak adalah kawasan konservasi penyu secara nature milik pemko Pariaman dibawah dinas DKP dan dikelola secara penuh oleh UPTD Konservasi Penyu. Pulau Kasiak banyak di kunjungi nelayan lokal untuk memancing ikan karang, gurita dan berbagai biota laut lainnya. Akibat perburuan swallow laut beberapa tahun lalu membuat kondisi karang rusak parah. Pemko beberapa waktu lalu bersama mahasiswa pencinta terumbu karang melakukan penanaman terumbu karang di halaman pulau ini.

Headline News :

Berita Terpopuler

Redaksi

Diberdayakan oleh Blogger.
Tampilkan posting dengan label opini. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label opini. Tampilkan semua posting

IJP: Metodologi Reshuffle Kabinet

Written By oyong liza on Senin, 20 Juli 2015 | 19.45




Hangatnya suhu politik ditandai dengan beragam “bocoran” menyangkut reshuffle kabinet. Dalam sistem presidensial, kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo. Tidak ada satupun kekuatan hukum dan konstitusi yang bisa melarangnya. Menteri hanyalah pembantu presiden. Dalam kapasitas sebagai pembantu presiden, tanggungjawab konstitusional pemerintahan tetap berada di pundak Presiden RI, bukan di tangan para menteri. 

Sebab, seluruh kebaikan pemerintahan akan ditulis dalam kekuasaan presidennya, bukan menterinya, begitu juga seluruh keburukan pemerintahan. Nama presidenlah yang dicatat, sementara nama menteri dengan mudah bisa dilupakan. Sehingga, penilaian subjektif presiden bisa saja masuk, dalam menentukan siapa saja yang menjadi menteri. Di samping, tentulah proses yang berbelit menyangkut matrikulasi politik, konstruksi sosial, representasi kultural, maupun kompetensi individual yang cocok dengan nomenklatur kementerian. 

Tetapi, sebagai bahan untuk melakukan kerja-kerja yang lebih akademik, tentulah metodologi reshuffle kabinet layak disusun. Paling tidak, sebagai catatan bagi pemerintahan ke depan, sekaligus juga memeriksa kembali apakah metodologi itu benar dalam mencari talenta-talenta terbaik di dalam tubuh manusia Indonesia. Pameo di kalangan dunia sepakbola jangan sampai terjadi, yakni kesulitannya Indonesia mencari 11 orang saja untuk bermain di lapangan hijau, di tengah ratusan juta penduduk Indonesia. 

Pertama: terdapat 13 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur, bagi dari sisi pembentukan, penggabungan atau penambahan dan pengurangan. Menteri-menteri yang menduduki kursi di 13 kementerian ini, tentu tidak bisa langsung bisa bekerja. Mereka akan sangat disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif, mulai dari mengajukan usulan struktur organisasi kementerian, mengusulkan anggaran, mengisi pejabat tinggi madya dan pratama, hingga menyesuaikan dengan rencana strategis yang sudah disusun. 

Butuh waktu lebih kurang satu semester untuk melakukan perubahan itu. Bahkan, ada yang lebih. Dari sisi jumlah, kita melihat lonjakan Peraturan Presiden yang ditanda-tangani menyangkut struktur kementerian ini. Ide dasar restrukturisasi, efisiensi dan efektifitas birokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dari nomenklatur baru itu. Tujuannya adalah melahirkan organisasi kementerian yang lebih moderen, guna memudahkan kerja-kerja pencapaian program-program pemerintah. 

Nah, menteri-menteri yang berada di 13 kementerian ini tentu kesulitan untuk menunjukkan hasil kerja, ketika kerja itu sendiri belum dilakukan. Ada menteri yang harus mencari kantor baru, termasuk mendapatkan aparatur sipil negara yang mengisi struktur yang bisa langsung bekerja. 

Banyak nama yang akhirnya tenggelam, akibat kesibukan itu. Apa yang sudah disusun pemerintahan sebelumnya tidak bisa langsung dilanjutkan, akibat perubahan nomenklatur ini. Menteri akhirnya berdiam diri, dalam arti sibuk membenahi organisasi kementeriannya yang juga membutuhkan kementerian lain. Struktur kelembagaan, misalnya, berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara anggaran berada di Kementerian Keuangan. 

Alangkah kurang adilnya, apabila menteri-menteri tersebut langsung mengalami evaluasi, ketika kementeriannya baru bisa berjalan setelah semester pertama. Apalagi, soliditas aparatur belum terbentuk. Masing-masing pejabat dan pegawai masih berurusan dengan meja dan kursi yang hendak diduduki. 

Kedua, penyerapan anggaran. Ada yang mencoba menyimpulkan bahwa kementerian-kementerian yang penyerapan anggarannya rendah, bisa dievaluasi dan diganti. Masalahnya, bagaimana bisa anggaran terserap, ketika struktur organisasi belum bisa dijalankan, akibat pejabat-pejabatnya belum terisi? Kalaupun sudah terisi, ternyata ada program yang tercecer, tidak ada anggarannya, mengingat anggaran yang disahkan menyesuaikan dengan struktur kementerian lama yang sudah diganti. 

Belum lagi fakta yang bisa disebutkan, yakni kementerian-kementerian yang mengalami perubahan itu ternyata kementerian dengan anggaran besar, misalnya di bidang pendidikan dan pekerjaan umum. Kementerian bidang pendidikan dibagi menjadi dua, sementara kementerian pekerjaan umum digabungkan dengan perumahan rakyat. Begitu juga di kementerian-kementerian lain, misalnya Kepala Badan Pertanahan Nasional langsung berada di tangan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Atau penggabungan Menteri Lingkungan Hidup dengan Kehutanan. 

Justru dalam era perubahan ini, terdapat cukup waktu untuk melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara, sembari terus fokus kepada Nawa Cita, Trisakti dan Revolusi Mental. Tidak ada jalan pintas dalam birokrasi. Sorotan pers yang kuat, termasuk juga lembaga-lembaga pengawasan, menyebabkan setiap langkah kementerian bisa dilihat dan dikomentari siapapun. Menteri-menteri yang tidak terbiasa bekerja di bawah sorot kamera televisi, ataupun todongan wawancara wartawan, serta pengawasan dari lembaga sosial kemasyarakatan dan para analis, akan mengalami kegagapan.

Beberapa menteri langsung berkurang berat badannya, begitu juga harus menomboki dengan dana-dana pribadi akibat kehati-hatian menggunakan dana-dana negara. 

Para analis idealnya perlu lebih hati-hati dalam berkomentar. Publik juga belum bisa dilibatkan secara luas, misalnya dengan survei. Jauh lebih baik menggunakan pendekatan kualitatif, ketimbang kuantitatif, dalam melakukan evaluasi masing-masing kementerian yang berada dalam wilayah perubahan nomenklatur ini. Populisme bukan metode yang cocok untuk melihat aspek-aspek teknis yang berada di pemerintahan. Justru yang dibutuhkan adalah aspek kualitatif yang berada dalam tumpukan rancangan kerja, rancangan organisasi, rancangan deskripsi, rancangan penugasan dan sebagainya. 

Ketiga, adanya perbedaan antara kementerian utama, kementerian teknis dan kementerian pendukung. Kementerian utama itu, misalnya, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara juga berada dalam level ini. Kementerian teknis berurusan dengan program-program yang padat dan dana pembangunan yang banyak. Sementara, kementerian pendukung (dulu, kementerian negara), juga mulai masuk ke urusan-urusan lain guna mengendalikan jalannya pemerintahan. 

Perbedaan level kementerian itu bukan hanya bisa dilihat dari anggaran yang digunakan, melainkan juga dari sisi jumlah pegawai. Tetapi yang lebih utama, payung undang-undang yang dipakai. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, misalnya, dalam periode sebelumnya hanya bersandar kepada UU tentang Pelayanan Publik. Sementara, dalam pemerintahan sekarang, terdapat dua UU lagi yang menyebabkan kementerian ini lebih kuat, yakni UU tentang Aparatur Sipil Negara dan UU tentang Administrasi Pemerintahan. Jauh lebih mudah menjalankan kementerian yang sudah memiliki pijakan undang-undang, baik satu atau lebih, dibandingkan dengan yang sama sekali belum didukung perangkat perundang-undangan yang tepat.

Untuk urusan laut saja, misalnya, terdapat 21 kementerian yang terlibat. Pelabuhan, misalnya, adalah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Wilayah pedesaan di sepanjang pantai, misalnya, dikendalikan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Tapal batas kewenangan masing-masing kementerian yang saling memasuki wilayah kementerian lain inilah yang perlu difisienkan, sehingga birokrasi tidak terlihat lambat atau hanya menghabiskan anggaran semata, tanpa ada progres yang bisa langsung dirasakan warga negara. 

Gambaran singkat itu menunjukkan bahwa metodologi reshuffle menjadi bagian penting dalam proses politik yang bergemuruh. Sekarang bukan zaman pemerintah bisa berbuat apa saja. Seorang menteri tidak lagi bisa merekrut pejabat yang diinginkan, karena melewati Panitia Seleksi dan Tim Penilai Akhir. Kalau dalam periode sebelumnya, seorang menteri bisa mengambil pejabat dari manapun, termasuk dari daerah kelahirannya, guna menjalankan pemerintahan. Sekarang? Seorang menteri bukanlah sosok yang sekuat itu, mengingat titik ledak regulasi yang terus mengalir dari DPR, yakni munculnya undang-undang baru secara terus menerus. 

Seorang menteri, walau hanya pembantu presiden, ternyata diikat dengan beragam regulasi yang memeningkan kepala. Seorang menteripun harus memasang banyak mata, ditemani secangkir kopi, dalam memeriksa tumpukan dokumen yang harus ditanda-tangani. Seorang menteri, bukan lagi sosok yang mudah berbicara apa saja, ditengah persoalan-persoalan ekonomi-politik dan turun-naiknya pengaruh negara-negara besar di dunia. Reshuffle, jangan sampai memicu persoalan baru, yakni digesernya menteri-menteri yang memang belum bekerja, atau sudah bekerja, namun belum menyesuaikan diri dengan langgam birokrasi yang kian hati-hati untuk tidak dapat stigma abuse of power... 

Indra Jaya Piliang

Yulitaria Sang "Singa Betina"

Written By oyong liza on Selasa, 23 Juni 2015 | 21.37




Wibawa penegak hukum di suatu daerah bisa dilihat dari sejauh mana kasus besar yang mereka tuntaskan. Kasus ecek-ecek atau kriminal biasa yang tidak menjadi perhatian publik dianggap basi oleh masyarakat, seperti togel, judi koplo, kasus sengketa tanah hingga perkelahian. Dianggap besar apabila kasus tersebut mampu menyerat orang-orang besar yang selama ini dilabeli untouchcable atau "sang tidak terjamah" oleh publik. Orang besar juga punya pengaruh besar untuk menggoyahkan iman para penegak hukum. Dengan uang dan kuasanya dia bisa saja gunakan beragam cara. Cara-caranya bisa mengena bila bertemu pula para oknum penegak hukum nakal.

Syukurlah, Kejaksaan Negeri Pariaman sejak dipimpin Yulitaria telah lama menampakkan taringnya. Ibarat singa betina dia adalah peburu sejati. Taring tajamnya tak henti-henti terasah belulang mangsa. Kasus demi kasus dengan sabar dia dalami. Dia tidak mau gegabah menetapkan seseorang jadi tersangka. Target dia pembuktian sempurna agar prima pula hasilnya kala disidang di meja hijau. Saksi demi saksi dia panggil. Dia panggil yang kuduk-kuduknya.

Tidak seorangpun pejabat di negeri kita ini mau mencoba hidup dibalik dinginnya tembok jeruji besi.

Pemangku jabatan sudah dicukupkan kebutuhannya oleh negara dengan berbagai tunjangan  ini dan itu agar mereka benar-benar bekerja sesuai tupoksi dalam melayani masyarakat. Agar mereka tidak lagi tergoda mengambil uang yang bukan hak mereka. Segala kemudahan yang diberikan negara itu kita lihat terkadang tidak mereka iringi dengan nikmat syukur sehingga para oknum-oknum pejabat silih berganti berurusan. Contohnya sudah banyak. Tak perlulah disebutkan satu-persatu.

Barusan terlontar di mulut Kajari Pariaman Yulitaria salah seorang pejabat penting dan kroninya sudah ditetapkan jadi tersangka. Kasus tersebut sudah lama jadi konsumsi publik. Sudah lama orang resah dibuatnya. Kemudian masih kata Kajari pada tanggal 22 Juli nanti juga akan diumumkan atau ekspos beberapa kasus yang selama ini ditunggu-tunggu publik. Para tersangka akan diumumkan pada hari itu. Kasus-kasus yang akan diekspos tersebut tentunya sudah diekspos pula ditingkat internal yakni Kejati Sumbar.

Kajari Pariaman memang dilabeli "singa betina". Dia bicara lugas. Dia sangat bernyali. Berkali-kali dilaporkan tetap saja dia pemegang komando Kejaksaan Negeri Pariaman. Jurus lapor-melapor tidak mempan pada dia. Kokohnya dia bak menara Pisa saja. Miringnya tak membawa rebah.

Siapakah dekingannya Kajari? Pertanyaan tersebut sering terlontar di mulut orang awam. Bagi saya yang pernah menanyakan pertanyaan serupa kepada beliau, jawabnya tidak ada. Analisa saya adalah dia bekerja sudah sesuai aturan sehingga tidak ada alasan bagi atasan memutasinya. Analisa kedua karena dia bersandar pada nilai-nilai luhur kebenaran. Dia dilindungi oleh Yang Maha Melindungi. Pernah pula saya dengar isu Kajari disantet  bukannya sakit tapi malah makin bugar.

Masyarakat kita di Pariaman tidak berlebihan menaruh harapan besar kepada Yulitaria agar menyapu bersih Pariaman dari "sarok kwaci" bernama korupsi.

Menunggu tanggal 22 Juli bagi kami para wartawan memang terasa lama. Menghitung-hitung hari kami dibuatnya. Tak salah kadang kami nyinyir. Kami para wartawan juga jadi sasaran tekanan publik. Kami dicurigai pula menerima upeti untuk menutup-nutupi.

Sembari menunggu tanggal 22 Juli ada baiknya sebagai wartawan kita perbanyak bahan untuk materi pemberitaan. Setiap jurnalis punya sudut pandang tersendiri. Tulisan mereka tak ubahnya menu kuliner. Ada yang terlalu asin, hambar dan adapula berayun-ayun meguntai kata. Langgam torehan pena para jurnalis adalah sidik jarinya. Dari alinea pertama gampang saja kita menebak nama penulis yang biasanya menera di pojok kaki akhir sebuah tulisan.

Di bulan puasa ini emosi kita gampang tersulut. Bawaan perut kosong logikanya. Dalam kasus investigatif ada baiknya para wartawan bertanya malam hari usai berbuka. Kantongilah nomor ponsel pribadi narasumber. Telpon dia saat perutnya sedang kenyang, meski pada orang yang sudah berstatus tersangka. Setidaknya alam bawah sadarnya masih bisa transfer data ke otak korupnya Penjara Not Today!.

Catatan Oyong Liza Piliang

IJP: Rapor Para Menteri

Written By oyong liza on Kamis, 18 Juni 2015 | 22.08




Sejumlah lembaga survei sudah mulai mengeluarkan “rapor” para menteri. Survei keterkenalan, kesukaan, dan kepopuleran itu menunjukkan antusiasisme publik dalam melihat kinerja kabinet. Masalahnya, survei popularitas bukan ukuran  pas untuk menilai   berhasil atau gagal  menteri  bersangkutan. Ada menteri-menteri yang memang siap  tidak populer, termasuk berseteru dengan parlemen. Ada juga menteri-menteri yang bekerja dalam diam, tanpa perlu banyak promosi.

Mayoritas menteri dalam Kabinet Kerja tidak berpengalaman di kabinet. Presiden juga tidak berpengalaman sebagai kepala negara. Hanya Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri yang berpengalaman diposisinya, walau  ada yang berbeda. Sebagian menteri malahan berasal dari pihak yang berada di seberang kabinet, yakni duduk sebagai anggota parlemen atau berasal dari kalangan profesional yang kritis terhadap cara kerja menteri. Lainnya  akademisi yang terbiasa dengan pemikiran jangka panjang.

Kabinet pada prinsipnya adalah kabin sebuah pesawat yang sedang mengudara. Pilot dan Co Pilotnya  presiden serta wapres. Sementara kabin berisi para pramugari dan pramugara yang bertugas melayani penumpang atau menjadi jembatan antara cockpit dan penumpang. Kabinet sejatinya berisi kru terlatih yang bekerja secara team (teamwork). Semakin kritis keadaan, semakin diperlukan kerja sama di kalangan pekerja kabin (kru).

Maka, agak janggal bila  satu kru lebih terkenal dari  lainnya dalam kerja kabinet. Kabinet bukan ajang kompetisi para kru. Kabinet berada dalam ruang kerja sama yang membutuhkan kekompakan. Apalagi, tiap-tiap  kementerian tidak bisa lepas dengan kementerian  lain. Pembagian kerja memang ada, tetapi tidak sepenuhnya terlepas satu dengan  lainnya.

Ketika Kabinet Kerja berisi sejumlah pos yang sama sekali baru atau gabungan dari kementerian sebelumnya, masalah awal langsung terlihat. Para menteri terlebih dulu menunggu pengesahan secara kelembagaan. Butuh waktu lumayan untuk mengesahkan struktur kelembagaan yang ideal. Belum lagi para pejabat di kementerian yang baru atau hasil penggabungan itu, membutuhkan waktu juga untuk kepastian penempatan. Apalagi para pejabat  tidak bisa langsung ditunjuk dan dilantik, melainkan wajib melewati seleksi secara terbuka.

Belum lagi masalah anggaran. Bagaimanapun, politik anggaran masih berada di DPR. Tanpa persetujuan parlemen, anggaran  kementerian tidak bisa langsung digunakan. Proses ini juga memakan waktu. Kertas-kertas anggaran yang bergeser-geser dari satu tempat ke tempat lain  bisa menghentikan kegiatan kementerian. Pembicaraan harus dilakukan dengan beragam pihak, baik di dalam  kementerian, antarkementerian, maupun antara kementerian dan DPR. Bahkan setelah disetujui DPR pun diperlukan lagi proses pencairan yang tidak bisa cepat.

Rezim Lama

Bagi kementerian lama yang sama sekali tak terganggu dengan penggabungan atau penambahan, anggaran bisa langsung digunakan untuk melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan. Tetapi bagi kementerian  baru atau hasil penggabungan dan penambahan, anggaran  memerlukan satuan-satuan kecil  lebih rinci. Sementara, publik  kian kritis, langsung mengajukan tuntutan atas janji-janji kampanye yang sudah disampaikan secara terbuka.

Untuk itu, wajar saja ketika publik merasa kurang puas dengan kinerja para menteri. Bagaimana bisa puas, ketika menteri-menteri sama sekali masih menghadapi sejumlah persoalan dalam menjalankan tugas-tugasnya? Perubahan nomenklatur kementerian yang radikal, bisa menghambat proses pelaksanaan pekerjaan. Perubahan visi pemerintahan juga membawa implikasi terhadap program-program unggulan baru yang membutuhkan dukungan birokrasi.

Belum lagi beban dari pemerintahan sebelumnya. Dalam masalah hukuman mati, misalnya, sebetulnya berada dalam lingkup beban pemerintahan yang berjalan akibat pemerintahan sebelumnya menunda-nunda eksekusi. Para terpidana hukuman mati berasal dari keputusan-keputusan hukum pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan baru hanya menjalankan kalender hukuman mati tersebut. Stigma betapa pemerintahan baru lebih kejam dari pemerintahan sebelumnya muncul, ketika eksekusi akhirnya dilaksanakan. Padahal seluruh proses hukumnya berasal dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Justru yang kurang adalah rapor pemerintahan sebelumnya guna dipelajari  rezim  berjalan. Jarang sekali ada buku  dari menteri-menteri lalu, ketika mereka menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan. Rapor-rapor para menteri  seyogianya berada dalam satu paket buku berisi pengalaman bersama ketika menghadapi krisis atau dalam keadaan normal.

Jangankan untuk menulis rapor yang baik, sejumlah menteri rezim lalu  malahan menjadi tersangka dan terpidana kasus korupsi. Siapa pun menteri yang menggantikan, terlebih dulu berhadapan dengan trauma psikologis, betapa mereka juga harus benar-benar bebas dari kejadian serupa ketika bekerja.

Bagi menteri-menteri  dari satu partai politik, lalu mengisi kementerian yang sama dengan politisi partainya, lebih mudah dalam menyesuaikan diri. Menteri-menterinya bisa langsung bekerja dengan panduan langsung rekan separtainya. Sementara, menteri-menteri yang tidak berpartai atau berbeda partai, tentu kesulitan  bertanya urusan pekerjaan kementerian, ketika menjalankan tugas. Proses mentoring berlangsung dalam meja politik. Sementara menteri-menteri baru, harus betul-betul menyesuaikan diri dengan lingkungan kementerian, belum lagi stigma bakal membawa birokrat-birokrat baru yang berbeda dengan sumber daya kementerian masing-masing.

Agar masalah-masalah seperti itu  tidak lagi ditemui, sebaiknya memang para menteri yang sudah tidak lagi menjabat menyusun semacam buku putih. Di dalamnya dinukilkan masalah-masalah utama, serta pengalaman langsung ketika menjalankan agenda kementerian. Perubahan pemerintahan bisa berakibat fatal  di mana rezim  baru tidak dapat suasana yang kondusif untuk bekerja. Bagi sosok menteri yang mudah menyesuaikan diri, tentu kendala-kendala ini bisa diatasi. Rata-rata kalangan politisi bisa lebih mudah menyesuaikan diri. Tetapi bagi lainnya, dibutuhkan waktu untuk belajar secara cepat.

Dengan demikian, tidak  mudah untuk mendesak reshuffle kabinet. Masalahnya sama saja, apakah menteri-menteri baru yang akan menggantikan, sudah benar-benar bisa langsung bekerja? Ataukah diperlukan waktu lagi untuk menyesuaikan diri, terutama mempelajari sumber daya manusia. Ini  termasuk kelembagaan-kelembagaan dalam tubuh birokrasi yang berbeda sama sekali dengan dunia profesional ataupun partai politik.

Pariwisata Membangun atau Merusak?

Written By oyong liza on Senin, 27 April 2015 | 23.06




Membangun dunia kepariwisataan erat kaitannya dengan public relation atau serupa ilmu komunikasi publik. Pariwisata adalah internasionalisasi yang artinya mengubah sebuah kawasan menjadi terbuka untuk umum. Pariwisata juga adalah image atau terkait erat dengan sebuah citra, bukan pencitraan. Wisata Pariaman dominan pantai dan segala yang terafiliasi dengannya seperti diving, snorkeling, jelajah laut baik permukaan maupun ke isi perutnya harus dikemas dengan baik. Harus ada standarisasinya. Orang akan tahu siapa kita jika kita memiliki identitas jelas. Identitas yang kabur membuat orang manggau.

Identitas pariwisata di Kota Pariaman haruslah jelas si "Upiak si Buyuangnya". Kemana arah dan tujuannya. Apakah hendak dijadikan wisata alami berbasis lingkungan yang tentunya ditata dengan bersih asri atau wisata modern dengan konsep bahari. Semua harus jelas dan mengerucut ke satu titik, tidak boleh ngambang.

Jika Pantai Pariaman dikenal dengan pasir pantainya yang indah jangan pula pasir pantai itu diubah jadi area berjalan kaki yang di beton atau di aspalkan dengan dalih apapun. Pasir pantai tidaklah murah. Orang brazil sampai membeli pasir ke negara lain untuk mereklamasi bibir pantainya yang "semi" menjadi natural. Hendaknya belajar dulu sebelum memutuskan sesuatu.

Dua tahun belakangan ini memang diakui geliat ke arah sana (kemajuan wisata) dalam tahap berkembang. Membuat bangga memang. Sarana dan prasarana mulai dibangun bertujuan untuk mendukung atau menyokong keberadaan yang telah ada, meski ada juga kata orang yang mubazir. Namun, jangan lupa, membangun dunia pariwisata terlebih utama adalah sumber daya manusia (SDM) sebagaimana kalimat pembuka dalam tulisan ini.

Apa guna pemandangan indah, kuliner enak, anginnya sepoi, jika wajah penunggunya tak ramah. Wajah Hansip istilahnya. Orang hanya akan datang sekali saja untuk sekedar tahu pengisi penasarannya. "Ooo.. Ini Pariaman.." dengan sejumlah ujung kalimat. 


Semoga hal itu tidak pernah terjadi dan jangan sampai terjadi. Pariaman harus maju terus. Tak boleh melihat ke belakang dan pengaruh pameo negatif lainnya. Semuanya harus kita ubah. Stigma negatif harus menjadi positif.

Aksi nyata harus dilakukan sesegera mungkin untuk menata wisata Pariaman untuk menciptakan sebuah standar. Baik itu kaitannya perongkosan ke sebuah objek, ataupun pula harga dan kualitas kulinernya yang masyur itu.

Mayoritas masyarakat Pariaman yang dikenal egaliter kata orang susah disatukan persepsinya. Hal itu saya tak sependapat. Orang Pariaman adalah orang yang kompak jika diajak baiyo. Orang Pariaman hanya kompak di rantau, ranggang di ranah, ada pula saya mendengar kalimat seperti itu. Saya juga tidak sependapat. Saya selalu tidak sependapat dengan sebuah kalimat yang mengandung aura pesimis.

Kualitas SDM masyarakat Pariaman sebenarnya secara alamiah sudah tinggi. Mereka cerdik, meski saling "badugo cadiak" yang kadang merugikan sebuah komunitas untuk mencapai tujuannya karena sebuah keputusan tentu saja tidak bisa mengakomodir semua kepentingan. Itulah PR kita bersama.

Membangun dunia pariwisata tidak sudah hanya dengan bercakap-cakap saja tanpa ada tindakan aksi nyata. Semua orang mudah saling menyalahkan, namun sedikit memberi masukan dan solusi. Akhir kalimat, IMPIAN memang tidak menjamin kesuksesan, tapi tanpa Impian jangan pernah mimpi bisa sukses. Marilah kita bersama-sama bermimpi besar untuk memajukan dunia pariwisata di Pariaman yang sudah dimodali Tuhan alam yang indah dengan segala pendukungnya secara gratis.

Oyong Liza Piliang

 

Indonesia Darurat Narkoba !!!

Written By oyong liza on Kamis, 12 Maret 2015 | 13.07


                       Oleh:H. Leonardy Harmainy Dt.Bandaro Basa Mantan Ketua DPRD Sumbar.

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo menyatakan Indonesia darurat bahaya Narkoba. Ia juga menyatakan, tidak memberi ampun terhadap 64 terpidana kasus Narkoba. Termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang terjerat kasus tersebut. Ini patut diapresiasi, dalam konteks kedaulatan hukum NKRI. Penegakan hukum haruslah tegas.

Membaca kembali data tentang Narkoba yang dirilis Presiden RI dalam sebuah kuliah umum di UGM, beberapa waktu lalu, terasa amat mengerikan masa depan Indonesia. Jokowi menyampaikan, ada 4,5 juta orang yang terkena Narkoba. Dari jumlah itu, 1,2 juta tidak bisa direhabilitasi karena sudah sangat parah. Setiap hari 40-50 orang Indonesia terutama generasi muda penerus bangsa yang meninggal dunia karena mengonsumsi zat psikotropika pada Narkoba.

Sementara itu, data yang dilansir Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar), Kombes Pol Arnowo, Sumbar berada di peringkat 21 dari 34 provinsi di Indonesia, dari segi jumlah pencandu Narkkoba. Paling tidak, ada sekitar 63 ribu pencandu.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyatakan siap mengalokasikan dana pendampingan pada APBD Perubahan 2015, untuk rehabilitasi para pecandu Narkoba di Ranahminang. Ia juga meminta pemerintah kota dan kabupaten di Sumbar untuk mengalokasikan dana pendampingan, karena ia yakin pencandu Narkoba tersebar di kota kabupaten.

Data-data kasus ini, tentu terus berkembang. Lazimnya dunia hitam, dunia Narkoba, yang tampak ke permukaan tentunya yang bisa dicatat setelah terbukti secara hukum. Karenanya, kuat dugaan, jauh di atas angka pada data yang dilansirkan tersebut. Seperti gunung es. Puncaknya saja yang kelihatan.

Mudharat Narkoba
Efek terhadap pecandu Narkoba ini merembes kemana-mana. Salah satunya kecelakaan lalu lintas. Bukan saja menelan korban jiwa bagi pecandu tetapi juga orang lain. Selain itu, kejahatan dan tindak kriminal, seperti Curanmor, Perampokan, Pemerkosaan, bahkan pembunuhan, memiliki titik temu secara langsung maupun tidak langsung dengan pengguna Narkoba. Artinya, Narkoba adalah hulu dari kejahatan dan tindak kriminal lainnya.
Kerugian material di pihak keluarga pecandu, masyarakat, pemerintah, tak terhitung banyaknya. Awalnya belanja Narkoba yang harganya mahal itu, akan dilanjutkan biaya rehabilitasi dan segala macam. Pihak pemerintah juga mengalami kerugian yang tidak sedikit, sampai harus mengalokasikan dana khusus demi menyelamatkan masa depan generasi. Dan yang paling dahsyat, kerugian imaterial bagi bangsa ini. Bangsa yang bisa kehilangan masa depan.

Menyikapi hal tersebut, sepertinya penyelamatan darurat ini tidak bisa hanya menanti di muara kasus demi kasus. Harusnya ada kebijakan yang kuat dan program yang jelas, hukum yang tegas sedari muara hingga ke hulu di mana Narkoba itu berasal. Mengingat bahaya yang besar terhadap masa depan bangsa, dari segala lini harus dimulai kesadaran tidak sekedar panggilan di baliho dan media massa semata.

Sejauh ini, Pemerintah Republik Indonesia membuat UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian diubah melalui UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dua belas tahun kemudian Pemerintah Indonesia kembali melakukan perubahan terhadap peraturan hukum terkait tindak pidana narkotika melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pemberantasan peredaran Narkoba belum mencapai titik maksimal.

Bisnis Haram
Bisnis barang haram ini sangat menggiurkan dari segi ekonomi. Bisnis Narkoba bisa mendapatkan uang dan banyak dalam waktu singkat. Melalui jaringan dunia yang mampu melewati batas negara, bisnis Narkoba berkembang tiada henti. Kondisi ini sangat menggiurkan bagi mereka yang ingin segera kaya dengan jalan pintas.

Sementara itu bagi pemakai, awalnya sekadar coba-coba. Namun lama-lama kecanduan. Generasi muda yang longgar pengawasan sangat cepat terpikat setelah mendapatkan nikmat mengkonsumsi Narkoba. Sungguhpun akhirnya merasakan bahaya mengintai nyawanya, karena sudah candu, akan sulit lepas.

Begitulah bisnis ini bisa mencari mangsa dengan mudah. Setelah dapat tidak akan bisa lepas lagi jika tidak cepat-cepat disadari. Selain menguras uang keluarga juga akan berimbas kejahatan di lingkungan kecil dan lama-lama berkembang menjadi tindak kriminal yang merugikan masyarakat.

Kini beberapa pengedar kelas kakap akan dieksekusi mati setelah tak mendapatkan grasi dari Presiden. Walau keputusan hukuman mati ini masih pro dan kontra, harapan besar ada efek jera bagi pengedar yang belum tertangkap bisa terjadi. Tetapi tidak sangat menjamin, mengingat, bisnis ini sekali tersentuh sulit keluar dari lingkaran setan yang mengitarinya. Itulah yang paling berbahaya. Mereka yang belum tersentuh hukum masih bebas berkeliaran mencari korban baru. Hebatnya, bisa menjalankan bisnis ini dari balik jeruji besi.

Menilik persoalan pelik darurat Narkoba ini, perlu ada program yang matang dari seluruh lini, jika benar-benar bersungguh-sungguh untuk membasmi bahaya bagi generasi muda. Program pemerintah harus dimulai dari deteksi dini melalui gerakan kesadaran dalam keluarga, penjagaan ruang dan kesempatan yang selalu dilakukan. Misalnya, dunia pendidikan dan dunia malam diperketat hingga memperkecil usaha berkembangnya sebuah lingkaran baru.

Pola umumnya terlibatnya seseorang sebagai pecandu dan pengedar, biasanya kebebasan yang diberikan keluarga. Longgarnya sistem hukum, lemahnya pemahaman agama, menipisnya budaya malu, serta minimnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya Narkoba. Didukung pula faktor ekonomi yang menggiurkan dalam bisnis ini.

Sejak dari Keluarga
Memang terasa klise jika mengingatkan agar kewaspadaan dimulai sejak dari tingkat keluarga inti, keluarga besar, kaum hingga tingkat komunal paling besar. Selalu ada yang mampu memberi pencerahan kepada sanak keluarga.

Kita menyadari, tergerusnya nilai-nilai moral dalam kehidupan, kian longgarnya ikatan sosial, ikatan keluarga, sangat memungkinkan pelarian generasi muda ke bisnis ini. Ditambah lagi kesempatan kerja makin sempit untuk didapatkan.

Kita membutuhkan aparatur hukum yang kuat agar penegakan hukum berjalan tegas. Oknum aparat yang terlibat juga harus dihukum berat. Sering sekali lingkaran setan Narkoba ini juga merembet ke penegak hukum.

Terakhir, selain keluarga, harusnya dunia pendidikan, lingkungan pergaulan mampu menjadi benteng kesadaran bahaya Narkoba. Yang selalu mengusung tanpa jemu penanaman nilai-nilai agama sedari dini sehingga tumbuh prinsip baik buruk kehidupan generasi muda.

Allah SWT mengatakan, agar kita memelihara dan menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka (QS. 66:6). Ayat ini mengingatkan agar manusia menjaga keselamatan dunia akhirat. Menjadi pemakai dan pengedar Narkoba bukanlah jalan keselamatan di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia saja tidak selamat apalagi di akhirat. Mari tetap waspada, agar darurat bahaya narkoba ini dapat disingkirkan dari bumi Indonesia. Amin.(LH).

Trisakti dalam Birokrasi

Written By oyong liza on Rabu, 25 Februari 2015 | 21.46

Oleh
Indra J Piliang
Ketua Tim Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Sejak dilantik, pemerintahan Jokowi-JK sudah mengeluarkan beragam kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Walaupun begitu, sejumlah duplikasi tentu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintahan hadir silih berganti, birokrasi tetap bekerja di dalam lingkup perundangan yang baku. Sehingga, apabila dilakukan berbagai perubahan, haruslah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam peraturan perundangan. 

Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), sejumlah kebijakan sudah ditempuh. Reaksi di masyarakat beragam, baik pro ataupun kontra. Bagaimanapun, di era demokrasi, pemerintah tidak lagi menjadi sosok yang ditakuti. Pemerintah lahir dari proses kontestasi pemilu, berdasarkan mandat yang diterima dari rakyat. Sehingga, ketika pemerintahan berjalan, rakyat tetap memiliki kedaulatan dalam mengajukan pendapat. Apalagi, negara melindungi hak-hak warga negara dalam mengajukan pikiran, maupun dalam berserikat dan berkumpul. 

Penilaian awal yang diberikan masyarakat adalah wujud dari tingginya ekspektasi. Pemerintahan baru selalu saja mendapatkan ekspektasi yang tinggi, sebagai modal dasar untuk menyusun kebijakan publik. Ekspektasi itu akan berubah menjadi penilaian yang lebih objektif, setelah pemerintahan berjalan. Subjektifitas awal tergantikan dengan objektifitas. Pada gilirannya, penilaian yang negatif bisa berbuah kepada gugatan kepada putusan-putusan yang diambil pemerintah. Sehingga, ketika terdapat keresahan-keresahan awal, pemerintah perlu sedini mungkin untuk memberikan penjelasan yang rasional. 

Untuk itu, ekspektasi perlu diberikan batasan-batasan. Batasan itu adalah berupa harapan-harapan baru yang dijanjikan. Letak persetujuan warga kepada pemenang pemilu atau pilpres adalah pada program yang diajukan. Sosok hanyalah personalisasi dari program-program itu. Sosok sebagai eksekutor dari program-program yang tentu saja diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Sosok yang dimandatkan, tanpa kertas kosong, melainkan berisi sejumlah janji yang wajib untuk dipenuhi.

Trisakti


Dalam kaitannya dengan bangsa secara keseluruhan, konsep yang sempat dibawakan oleh Ir Jokowi adalah Trisakti. Ucapan itu menyetir dari Ir Sukarno: berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Trisakti adalah wujud dari keindonesiaan lama yang masih relevan untuk diwujudkan di abad 21. Konsep itu perlu dicarikan padanannya dalam ranah birokrasi dan pemerintahan moderen. 


Kedaulatan di bidang politik, berarti kebijakan-kebijakan politik yang diambil, sama sekali jauh dari tekanan. Pemerintah tidak bekerja berdasarkan pendiktean kepentingan politik sekelompok orang atau partai politik, melainkan bekerja untuk kepentingan yang lebih luas dari itu. Birokrasi moderen perlu kian dingin, imparsial dan impersonal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tekanan apapun tidak dijadikan sebagai landasan kebijakan, terkecuali memang berdasarkan kepada landasan yang lebih tinggi, misalnya konstitusi negara. 

Indonesia tentu berbeda dengan tahun 1960-an, ketika dunia berada dalam era Perang Dingin. Indonesia lebih terjepit posisinya sekarang, mengingat menjadi bagian dari masyarakat dunia, baik di kawasan ASEAN, Asia, Asia Pasifik, maupun dunia secara keseluruhan. Pemerintah berkewajiban mengangkat derajat manusia-manusia Indonesia, untuk bisa menegakkan hak-hak dasarnya. Kepentingan-kepentingan nasional adalah pengejawantahan bagi sikap yang hendak diambil dalam pergaulan regional dan global. 

Sehingga, birokrasi moderen adalah pelayan kepentingan manusia-manusia Indonesia, bukan pelayan bagi kepentingan asing. Sekalipun Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia, kepentingan asing bisa saja dijalankan, misalnya dalam tugas-tugas perdamaian ataupun kemanusiaan. Krisis yang melanda dunia sekarang, adalah bagian dari tugas-tugas perdamaian dan kemanusiaan itu. Namun yang paling penting adalah, agar jangan sampai krisis itu masuk ke Indonesia atau berasal dari Indonesia. 

Perbedaan pandangan politik tentu saja ada dan nyata, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Sebagai bagian dari negara demokrasi, perbedaan demi perbedaan itu sudah lumrah. Di negara-negara lain, birokrasi adalah wakil dari pandangan politik dari pemerintahnya. Negara-negara komunis, misalnya, mempekerjakan birokrasi yang sejalan dengan pikiran partai yang berkuasa dengan ide-ide komunis itu. Begitu juga sebaliknya, negara-negara anti komunis akan melawan ide-ide itu. Indonesia pernah terjepit dalam pertarungan ideologi-ideologi besar dunia itu. 

Bagaimana dengan pandangan politik di dalam negeri? Birokrasi sering dilibatkan, ketika kontestasi politik terjadi. Hal ini sebetulnya tidak baik, mengingat pandangan ideologis setiap partai politik ataupun individu yang maju ke jalur kekuasaan, sudah seragam. Untuk itu, kedaulatan di bidang politik di tingkat birokrasi, bisa disiasati dengan cara mengedepankan pandangan-pandangan ideologis yang tertuang dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, misalnya. Sehingga, KemenPAN dan RB perlu memberikan teguran yang keras kepada calon-calon kepala daerah – terutama incumbent – yang menggunakan birokrasi sebagai mesin pengumpul suara. Sudah bukan saatnya lagi menjadikan politik sebagai panglima birokrasi. 

Kemandirian di bidang ekonomi berarti menentukan arah kebijakan ekonomi sendiri, tanpa terpengaruh dengan kepentingan ekonomi bangsa-bangsa lain. Hanya saja, ekonomi sudah saling mempengaruhi, tidak bisa lagi bisa diartikan sebagai ekonomi yang terpisah satu sama lain. Politik ekonomi benteng tidak lagi bisa dilaksanakan, bahkan untuk produk terkecil sekalipun. Yang bisa dihindari adalah besaran serbuan produk-produk ekonomi dari negara-negara lain. 

Birokrasi yang memandirikan diri secara ekonomi adalah birokrasi yang berusaha untuk menciptakan kreasi-kreasi khusus untuk mengatasi keterbatasan. Birokrasi seperti ini pernah lahir, yakni ketika kemerdekaan dikumandangkan, pemerintahan baru dan pertama kalinya terbentuk. Kegairahan muncul sebagai negara merdeka. Keterbatasan peralatan dalam menjalankan roda pemerintahan, diatasi dengan cara menggunakan kreativitas sebagai wujud dari kehormatan sebagai birokrasi di negara-negera merdeka. 

Sebagai teladan masyarakat, birokrasi moderen tidak boleh menampakkan wajah pesta pora, di tengah rakyat yang mayoritas masih hidup dengan penghasilan US$ 2 per hari. Dari sinilah muara dari kebijakan penghematan dalam pangan lokal. Pangan yang bisa didapatkan sehari-hari, produk dari rakyat sendiri. Birokrasi yang dekat dengan rakyat adalah birokrasi yang memakan makanan yang sama dengan rakyat yang dilayani. Birokrasi yang asing adalah birokrasi yang memakan makanan asing, produk impor, demi memenuhi kebutuhan yang bukan primer. 

Kemandirian secara ekonomi juga berarti penghematan. Birokrasi memiliki anggaran yang besar, bahkan terbesar dibandingkan dengan anggaran publik, terutama di sejumlah daerah. Hanya saja, anggaran selama ini digunakan untuk dihabiskan. Birokrasi memiliki nomenklatur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Masalahnya, apakah anggaran publik yang dipakai itu sudah tepat sasaran? Persepsi publik, pada akhir tahun, anggaran digunakan dengan semena-mena, agar segera habis dan tidak berubah menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). 

Kepribadian di bidang budaya berarti menggali sandaran kultural bagi birokrasi Indonesia, termasuk birokrasi daerah. Indonesia perlu merumuskan nilai-nilai budayanya sendiri, di tengah serbuan identitas kultural dari luar. Kita mengenal semangat samurai atau bushido dalam kebudayaan Jepang yang mempengaruhi seluruh gerak bangsa Jepang, tidak terkecuali di bidang birokrasi, bisnis dan militer. Begitu pula dengan Korea Selatan dan Tiongkok. Indonesia selayaknya juga memiliki budaya nasional dan lokal sendiri, sehingga pemerintahan benar-benar berjalan sesuai dengan jiwa dan semangat kemandirian di bidang budaya ini. 

Budaya nasional pernah diterjemahkan sebagai puncak-puncak kebudayaan nasional. Hanya saja, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kebudayaan nasional      mengalami perubahan. Semangat gotong royong kini semakin padam, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Pembiayaan birokrasi semakin besar, bukan saja dari kebutuhan yang meningkat dari sisi belanja barang dan jasa, melainkan juga dari kebutuhan individu penyelenggara negara yang kian tidak bisa dibagi. Setiap orang ingin memiliki komputer atau ponsel sendiri, dengan nomor-nomor khusus. Tidak banyak lagi yang ingin berbagi. 

Kita diperkenalkan dengan konsep good governance (penadbiran) di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hanya saja, kita semua tahu bahwa good governance lahir dari rumusan-rumusan yang dibuat oleh United Nations Development Programme (UNDP). Masalahnya, rumusan lokalnya sama sekali belum banyak dibuat. Program-program inovasi di bidang pelayanan publik seyogianya bukan hanya mengarah kepada kemudahan bagi kalangan manapun, termasuk asing, dalam berhubungan dengan birokrasi, melainkan juga bagaimana birokrasi tetap berjarak dengan menanamkan kemandirian di bidang budaya nasional dan lokal. 

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, plural dan sekaligus unik. Binneka tunggal ika sudah lama dicanangkan sebagai bagian tak terpisahkan dari keindonesiaan. Hanya saja, kita lebih mengingat efisiensi dan efektifitas, ketimbang budaya efisien dan budaya efektif, tanpa menghilangkan warna lokal seperti silaturahmi. Kalau selama ini kita menganggap jam karet sebagai kendala kemajuan bangsa, selama fase jam karet itu adalah bagian dari membangun budaya sendiri, bagi saya tidak ada masalah. Toleransi bisa saja diberikan, asalkan capaian produktivitas kerja tetap terukur dan berbobot. 

Catatan: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

Revolusi Mental dalam Birokrasi




Oleh
Indra J Piliang
Ketua Tim Ahli Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

 



Dalam Rencana Strategis Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, gagasan revolusi mental masuk sebagai salah satunya. Tidak mudah untuk menubuhkan gagasan ini di dalam pemerintahan yang sudah dan sedang berjalan. Tetapi, paling tidak, usaha itu perlu terus dilakukan, guna memberikan kesempatan kepada setiap pemerintahan (baru) menjalankan agenda-agendanya. Gagasan revolusi mental paling tidak bakal mewarnai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019, sebagian bagian dari mandat resmi yang sudah diberikan oleh publik. 

Masalahnya, banyak pertanyaan yang diajukan tentang apa yang disebut sebagai revolusi mental itu. Bahkan, sebagian pihak mulai menuduh bahwa revolusi mental hanyalah jargon politik yang berulang, sebagaimana hadir dalam setiap pemerintahan dan rezim. Apabila gagasan ini tidak dielaborasi dengan baik, revolusi mental tinggal sebagai frase kampanye yang tidak memiliki dasar pijakan. Padahal, gagasan ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam fase pemerintahan Ir Joko Widodo dan Drs Jusuf Kalla.

Paling tidak, dalam kaitannya dengan birokrasi, terdapat catatan-catatan sebagai berikut, terkait dengan revolusi mental. 

Pertama, reformasi yang dilaksanakan di Indonesia baru sebatas perombakan yang bersifat institusional, belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Sehingga, perlu dilakukan perombakan terhadap manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. 

Kedua, berkembangnya korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis.

Ketiga, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang.
Keempat, Kita juga memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih.

Empat poin itu berasal dari artikel yang ditulis oleh Ir Joko Widodo di Harian Kompas, pada tanggal 10 Mei 2014. Berikutnya, ada catatan-catatan di bawah ini, sebagai bagian dari pidato pelantikan Presiden Ir Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2014:

Pertama, beban sejarah yang mahaberat ini akan dapat kita pikul bersama dengan persatuan, dengan gotong royong, dengan kerja keras.

Kedua, pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan pelayanan pemerintahan.

Ketiga, untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus memiliki jiwa cakrapatih samudra, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Dua naskah itu setidaknya bisa memandu untuk menemukan apa yang disebut sebagai revolusi mental, terutama dalam kaitannya dengan birokrasi. Kalau diurut-urut, letaknya adalah pada perubahan mentalitas manusia yang menjalankan pemerintahan. Perubahan itu dimulai dari paradigma (kerangka pemikiran), mindset (pola pikir) dan semangat gotong royong dalam bekerja. Di luar itu, dari sisi psikologis, jiwa yang dikembangkan adalah jiwa pelaut yang berani menghadapi tantangan. 

Paradigma seperti apa? Paradigma pelayanan publik, sesuai dengan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Paradigma pelayanan publik bisa ditunjukkan dengan kehadiran penyelenggara negara dalam isu-isu publik. Sebagai pelayan publik, aparatur pemerintahan tidak menempatkan dirinya sebagai atasan dari masyarakat, melainkan justru sebagai “pesuruh” publik, sesuai dengan nomenklatur masing-masing. Birokrasi tidak hadir untuk diri sendiri atau hanya sekadar kumpulan orang-orang yang dipenuhi oleh tanda pangkat, fasilitas dan jabatan, melainkan membaur di tengah publik guna memikul tanggungjawabnya masing-masing.

Runtuhkan Tembok 

Dengan kerangka pemikiran seperti itu, birokrasi tidak boleh lagi membuat jarak dengan publik. Sebagai pelayan publik, wajah birokrasi tentulah terlihat berkeringat, ketimbang terus-menerus dalam posisi bersafari yang jarang terkena matahari. Birokrasi yang bergerak kemana-mana, dengan sigap melayani publik yang paling membutuhkan pertolongan, di manapun dan kapanpun, dengan sikap welas asih. Birokrasi yang meruntuhkan benteng-benteng di dalam diri sendiri, akibat salah kaprah paradigma lama sebagai wujud dari penguasa dan priyayi. 

Seiring dengan perubahan kerangka pemikiran itu, tentu juga diikuti dengan perubahan pola pikir. Pola pikir itu berupa menjalankan kewajiban yang dibebankan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, lalu menghilangkan budaya lama yang sudah usang. Pola pikir mencari keuntungan untuk diri sendiri perlu dihilangkan sama sekali, karena lambat laun akan menyebabkan masyarakat tidak lagi memiliki apa-apa. Masyarakat yang dikuras atau terkuras kemampuan dirinya, bisa membebani pembangunan karakter bangsa, serta pada gilirannya memicu perasaan tidak aman di mana-mana dalam bentuk konflik. 

Beberapa studi sudah dilakukan guna mengukur seberapa besar pengaruh seorang aktor di dalam birokrasi bagi publik yang dilayani. Secara teoritis, belum terdapat keseimbangan antara jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani, yakni sekitar 2,4 ASN per 100 penduduk. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah ASN perlu ditambah, agar satu tangan bisa menyentuh lebih banyak penduduk. Inilah mindset lama itu. 

Masalahnya, apakah rasio itu benar-benar sudah diimplementasikan? Apakah di antara 100 penduduk yang dilayani, benar-benar sudah menemui sebanyak 2,4 ASN yang melayani itu? Jangan-jangan, ASN lebih banyak bersalaman di antara mereka sendiri, baik selama jam kerja ataupun diluar jam kerja, terutama tenaga administratif. Dari sini, perubahan pola pikir pada gilirannya bergerak kepada pola kerja, yakni semakin banyak tenaga birokrasi yang bergerak di lapangan, dibandingkan dengan tenaga-tenaga administratif yang berada di belakang meja. Rasio seperti itu perlu diukur lagi secara lebih presisi, terutama dari sisi penduduk yang benar-benar berhubungan dengan birokrasi. 

Di luar itu, penjiwaan sebagai pelaut penting dijadikan sebagai catatan. Pelaut yang mengarungi badai, ombak dan gelombang. Ada situasi turbulensi yang terus-menerus datang, dalam perjalanan pemerintahan. Seorang pelaut, apalagi dalam posisi sebagai nahkoda, tidak akan meninggalkan kapal dalam keadaan apapun, apalagi ketika diterjang gelombang. Seorang pelaut lebih memprioritaskan penumpang yang selamat, ketimbang dirinya sendiri, apabila musibah datang. Semangat pengorbanan inilah yang dituntut dari birokrasi di Indonesia, guna mengubah kembali pandangan publik yang telanjur negatif dalam urusan-urusan yang mudah menjadi rumit, yang cepat menjadi lama, lalu budaya sogok-menyogok yang koruptif. 

Tentu, catatan kecil ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan utama. Tetapi, setidaknya, tulisan ini mencoba untuk menguraikan kandungan yang ada dalam “jargon” revolusi mental yang terlanjur membahana. Bukan hanya dalam kaitannya dengan birokrasi, melainkan juga dengan sendi-sendiri kehidupan bernegara lainnya yang coba disapa dan disentuh dengan revolusi mental.


Catatan: Tulisan ini adalah pandangan pribadi.

Niat Baik Berubah di Tengah Jalan

Written By oyong liza on Kamis, 05 Februari 2015 | 09.32

Oleh: H. Leonardy Harmainy, S.iP, MH, Dt. Bandaro Basa, Mantan Ketua DPRD Sumbar.



Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Polisi Republik Indonesia (Polri) telah membuat sendi-sendi kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kian terasa rapuh. Kecintaan kita terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sedang mendapat ujian berat. Harmoni antar lembaga negara sedang diterpa badai. Jika tidak hati-hati dalam penyelesaiannya.

Semua peristiwa yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik, dimulai dari sikap dan tindakan pemimpin yang sering ceroboh, lupa dan berubah arah dari sebelum ia mendapatkan jabatan. Penyebabnya, lemahnya benteng moral yang menahan godaan hawa nafsu. Kelemahan ini memiliki hubungan erat dengan tingkat spiritualitas, keimanan dan ketaqwaan.


Bila kita ingin jujur, pemimpin-pemimpin yang sedang mendapat amanat dari rakyat untuk mengelola negara dan bangsa ini cepat lupa diri dan silau dengan kekuasaan. Inilah cacat awal yang membuat negeri ini menanggung resiko yang sangat besar; tertundanya perhatian untuk fokus meraih kemajuan demi kemajuan demi tercapainya tujuan luhur kehadiran negara, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat.


Ada lima hal yang bisa dikemukakan terkait persoalan kepemimpinan dan persoalan kisruh di negeri ini.


Pertama, cacatnya moral pemimpin sudah diingatkan dalam ajaran agama. Amanat yang didapatkan berawal dari niat tulus suci untuk mengabdi di tengah jalan berubah karena godaan tahta, harta dan wanita.Kita melihat di balik semua kisruh itu, ada ambisi yang luar biasa untuk menjamah sendi-sendi NKRI yang memang memiliki sifat kekuasaan. Tarik menarik tidak terhindarkan. 


Adapun soal kasus, logika hukum, hanyalah gunung es yang tampak dari jauh. Di bawah hal-hal yang tampak itu betapa kekuasaan sedang saling adu kekuatan untuk saling menguasai.

Kedua, pada semua level kepemimpinan di negeri ini,selalu ada orang dekat yang membisik dengan bisikan yang hanya mementingkan hasrat kuasa dan harta. Sering sekali pemimpin tergelincir oleh ulah pembisik ini. Namun demikian yang paling sering justru persengkongkolan terjadi dengan mulus antara pemimpin yang ada di tahta dengan pembisiknya.


Tak salah kiranya Lord Acton (1834-1902), menyatakan, kekuasaan itu sesungguhnya jahat, tetapi dibutuhkan (power is devil but necessary). Sekecil apapun kekuasaan itu, kekuasaan cenderung disalahgunakan apalagi dengan kekuasaan absolute.Absolut pula penyalahgunaan yang dilakukan (power tend corrupts and absolute power corrupts absolutely).


Ketiga, sungguhpun seorang pemimpin mengetahui apa yang dibisikkan oleh pembisik tidak sesuai dengan hati nurani yang paling dalam namun ia tak mampu mengelak. Inilah yang membuat kepemimpinan  yang awalnya sangat baik berakhir dengan buruk. Jatuhnya wibawa kepemimpinan lambat laun akan menjatuhkan dirinya dari tahta yang ia duduki.


Keempat, ini paling penting. Kesadaran spiritual, keimanan, ketaatan terhadap agama, kesalehan individu yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak ke dalam kepemimpinannya. Pemimpin seperti ini kerap sekali tidak sabar bila menghadapi masalah. Ia tidak tenang, cakap, serta jernih berpikir dalam mengambil keputusan.


Kunci kepemimpinan itu tetaplah keyakinan atau keimanan kepada kekuatan Ilahiyah. Seseorang bisa kuat bila ia bersandar pada keadaan kekuatan keimanan. Namun keimanan juga membutuhkan ruang kesadaran yang tinggi terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Barangsiapa mengenal dirinya (nafsahu) maka ia akan mengenal Tuhannya (Man 'Arafa Nafsahu Faqad 'Arafa Rabbahu), begitu kata hikmah dari para sufi yang sering diucapkan para cendikiawan kita.


Kelima, besarnya pengaruh materialisme dalam kehidupan juga tak luput memengaruhi sikap dan tindakan seorang pemimpin. Ini diingatkan dalam sebuah riwayat, cinta dunia dan sangat takut mati (HR. Abu Dawud). Karenanya, muncullah sikap rakus, menumpuk harta, mengamankan jabatan, serta ingin melanggengkan kekuasaan di tangannya selama-lamanya. Betapa ia takut mati dan  lepas dari nikmatnya kekuasaan tersebut, padahal tidak ada yang abadi di tangan manusia. Inilah yang kurang disadari.

 

Demi Masa Depan

Sebagai rakyat yang akan memilih para pemimpin setiap lima tahun sekali, kita harus terus belajar dan berkaca pada pengalaman ini. Kita jadikan pedoman di masa depan, sekalipun seseorang itu layak memimpin, belum tentu ia bisa bertahan dan tahan atas godaan yang makin besar. Seorang pemimpin akan sangat mudah merobah arah di tengah jalan, inilah bahayanya.

 
Karena itu, memilih pemimpin haruslah didahului dengan pengetahuan yang cukup atas jalan hidupnya, pengalaman kepemimpinannya, spiritualitas dalam kehidupannya, harus dilihat secara jeli dan kritis.


Kini memang, ada banyak cara para calon pemimpin menaikkan citra agar dapat dipilih, namun semuanya bisa saja semu. Kita harus mencari data pembanding sebelum menentukan pilihan. Kata kuncinya, jangan cepat percaya pada satu publikasi saja, carilah pembandingnya segera tentang seseorang calon pemimpin.


Jangan lupa, setelah memberikan kesempatan kepada pemimpin, kita tetap harus mengawasi sepak terjang kepemimpinannya. Kita di Minangkabau memiliki pepatah soal ini, seorang pemimpin hanya didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Betapa dekat antara pemimpin dengan yang dipimpin. Jika salah jalan segera diingatkan.

Semoga negeri kita segera terbebas dari kisruh serupa di masa depan. Ini pengalaman berbangsa dan bernegara; niat baik harus tetap dijaga hingga sampai amanat yang dipikul sampai selesai dan menjadi pemimpin yang khusnul khatimah. Amin.(LH).

Catatan Seorang Staf Pemko Pariaman Yang Patut Kita Renungkan

Written By oyong liza on Selasa, 13 Januari 2015 | 20.35


Oleh: Dewi Nila Utami, SS (Staf Bagian Humas Setdako Pariaman)


Jadikan Wisata Kota Pariaman Wisata Internasional

Tahun 2015, Kota Pariaman akan memasuki usianya yang ke-13 tahun. Sesuai dengan visinya “Mewujudkan Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama” dan seperti tak ingin ketinggalan dari kota-kota lainnya yang baru berdiri (otonom), Kota Pariaman terus berbenah diri dengan melakukan pembenahan di segala bidang yakni dengan melaksanakan pembangunan dan melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat serta pembenahan potensi-potensi daerah yang bisa dijual kepada masyarakat luar. Salah satu potensi daerah yang sedang gencarnya dikembangkan oleh Pemko Pariaman adalah potensi pariwisata.

Dengan kondisi geografis yang sangat menggiurkan yaitu memiliki garis pantai yang cukup panjang, Kota Pariaman menjadi salah satu daerah pesisir yang pastinya diincar oleh setiap orang. Ibaratkan seorang gadis, Kota Pariaman adalah gadis desa yang masih lugu dan asli dalam artian belum dipoles sehingga keindahan dan kecantikannya belum terlihat maksimal. Jika seluruh masyarakat Kota Pariaman menyadari hal ini, tentunya mereka akan menjaga dan menggali keindahan tersebut sebelum dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pribadi.

Dalam rangka melindungi potensi tersebut, Pemko Pariaman telah melakukan berbagai macam terobosan dengan membangun infrastruktur dan pembenahan tempat-tempat wisata. Untuk melakukan pembenahan dan pembangunan tersebut, Pemko Pariaman telah memanfaatkan dana APBN dan APBD secara berkesinambungan. Kenyataannya, anggaran pemerintah ini masih memiliki banyak kendala yakni jumlahnya yang terbatas, susahnya birokrasi, dan kualitas hasil yang kurang bagus karena pada umumnya para pemegang kegiatan tersebut banyak yang bermain proyek sehingga pekerjaan tersebut banyak yang hanya sekedar selesai. Tentunya kita berharap pekerjaan tersebut selesai dan berkualitas tinggi.

Beranjak dari permasalahan diatas, kehadiran investor baik dalam maupun luar negeri sangat dibutuhkan di Kota Pariaman. Disadari atau tidak, kehadiran para investor yang mau menanamkan modalnya di Kota Pariaman ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Pariaman ke level yang lebih tinggi. Pastinya, dana dari para investor tersedia dalam jumlah besar dan tidak memerlukan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengucurannya, serta pekerjaan akan diawasi secara berkesinambungan sehingga akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan tidak merugikan di kemudian hari.

Berdasarkan penelitian para ahli, kehadiran para investor mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat di tiap daerah tersebut. Namun, para investor terutama investor asing masih enggan menginvestasikan dananya di Indonesia. Hal itu dikarenakan susahnya perizinan dan birokrasi yang dilalui di Indonesia serta banyaknya pungutan liar yang ada di Indonesia.

Menyikapi hal itu, Pemko Pariaman telah melakukan terobosan dengan mempermudah semua perizinan di Kota Pariaman dan melarang adanya pungutan liar. Selain itu, Pemko Pariaman terus gencar menghadirkan para investor untuk dapat mengunjungi tempat-tempat dan melihat lebih dekat potensi-potensi yang dimiliki Kota Pariaman serta menjajaki usaha apa yang dapat dikembangkan oleh para investor tersebut di Kota Pariaman dalam menunjang pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Pariaman.

Seperti yang pernah diungkapkan oleh Wakil Walikota Pariaman dalam bincang-bincang kami di rumah makan pincalang pada suatu siang yang sedikit mendung bahwa Kota Pariaman ini bisa diibaratkan seperti sebuah meja, dimana di meja tersebut nampak dengan jelas dimana letak potensi-potensi daerah Kota Pariaman yang bagus untuk dikembangan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Dan hal ini harus benar-benar diketahui oleh setiap kepala SKPD terutama bagian Penanaman Modal sebagai SKPD yang akan menjual potensi-potensi tersebut kepada para investor baik dalam maupun luar negeri.

Dalam perjalanannya, Pemko Pariaman terus mengembangkan dan menjual potensi wisata Kota Pariaman tentunya dengan berbagai alasan.

Pertama, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dari segala lapisan. Untuk pembangunan hotel, cottage ataupun tempat-tempat wisata lainnya dibutuhkan tenaga kerja yang tentunya akan menyerap sebagian masyarakat Kota Pariaman. Tak berhenti sampai pembangunan saja, jika hotel, cottage ataupun tempat-tempat wisata tersebut telah terealisasi tentunya akan dibutuhkan guide yang dapat memandu para wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Kota Pariaman. Berdasarkan data yang ada, bahwa telah banyak pemuda-pemudi Pariaman yang magang ke luar negeri dan bergaul disana selama beberapa tahun sehingga dapat dipastikan bahwa mereka telah mengenal bahasa bahkan budaya masyarakat luar tersebut.

Kedua, Kota Pariaman memiliki kondisi geografis yang sangat menarik bagi wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Dengan gugusan pulau-pulau kecil nan menawan yaitu pulau Angso Duo, Pulau Ujung, Pulau Kasiak, Pulau Kosong, Pulau Bando dan Pulau Tangah dan serangkaian pantai yakni Pantai Gandoriah, Pantai Kata, Pantai Cermin, Pantai Belibis, Pantai Sunur, Pantai Naras dan Pantai Mangguang yang masih alami dan belum banyak dijamah manusia menjadi daya tarik dan tantangan tersendiri bagi para investor asing untuk mengelolanya.

Ketiga, Pariaman dahulunya juga pernah menjadi jalur lalu lintas perdagangan para saudagar dari Arab, Venesia, dan masyarakat Eropa lainnya menuju ke Tiku dan Agam. Sekarang, banyak traveler yang mengelilingi dunia dengan menggunakan kapal pesiar. Hal ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk menarik para traveler tersebut agar mau singgah di Kota Pariaman jika cuaca kurang bersahabat atau mereka membutuhkan tambahan bekal makanan. hal ini telah diterapkan oleh Malaysia dengan pulau Langkawi-nya. Kapal-kapal yang kehabisan bahan bakar atau cuaca buruk singgah di Pulau Langkawi untuk beristirahat sambil menunggu cuaca kembali membaik. Dapat dibayangkan berapa dana mereka yang dapat diserap oleh masyarakat setempat selama mereka singgah di tempat tersebut. Hal ini pula yang akan dicoba diterapkan di Kota Pariaman.

Keempat, Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang kaya sejarah yakni sejarah perjuangan melawan bangsa Belanda dan Jepang. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan Belanda dan Jepang yang dapat dijadikan sebagai objek wisata yang patut dikunjungi oleh para wisatawan penyuka sejarah yaitu berupa stasiun kereta api Pariaman, Kuraitaji, kuburan Belanda, Bunker Jepang serta kuburan Cina. Untuk para penyuka biota laut, wisatawan dapat mengunjungi pusat penangkaran penyu dan wisata bawah laut Kota Pariaman.

Meskipun begitu, ada hal yang menjadi kendala untuk masuknya lebih banyak wisatawan ke Kota Pariaman yakni budaya pakuak (MENETAPKAN HARGA SESUKA HATI). Para pedagang di Kota Pariaman cenderung memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga sesuai keinginan mereka sendiri.

Menurut hemat saya, ada baiknya pemerintah Kota Pariaman duduk bersama dengan para ninik mamak membicarakan tentang hal ini. Patut disadari bahwa, budaya pakuak ini memberikan dampak terhadap kemunduran jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pariaman untuk berbelanja dan menghabiskan uang-nya di Kota Pariaman.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan, para wisatawan cenderung membawa bekal dari rumah karena mereka khawatir membeli makanan dengan harga yang cukup mahal.
Dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, para pedagang lupa bahwa hal itu tidak akan berlangsung lama. Apalagi dengan adanya facebook, twitter dan jejaring sosial lainnya, para pengguna internet (netizen) akan dengan cepat membagikan informasi kepada teman-temannnya tentang tempat-tempat yang mereka kunjungi. Jika informasi yang dishare bersifat positif tentunya ini akan menjadi ajang promosi tidak langsung. Namun jika informasi tersebut bersifat negatif akan berdampak buruk bagi Kota Pariaman.

Tidak hanya sampai disitu saja, Pemko harus menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang faktor kedekatan hubungan. Jika suatu daerah dibangun hanya berdasarkan faktor kedekatan hubungan saja, niscaya daerah tersebut tidak akan pernah maju. Jika kita boleh meniru ilmu masyarakat Cina, Korea dan Jepang, mereka berani memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan meskipun yang melanggar adalah anak kandung mereka sendiri.

Begitupulalah hendaknya di Kota Pariaman.

Pihak pemko harus bekerjasama dengan pihak kepolisian Kota Pariaman yakni dengan menempatkan beberapa anggota kepolisian dan Satpol PP di sebuah Pos Pengaduan Wisata. Jadi wisatawan yang merasa dirugikan dengan harga makanan yang sangat tinggi dapat menginformasikan kepada petugas Pos Pengaduan Wisata tersebut dengan membawa catatan atau bill, sehingga para pedagang yang melakukan budaya pakuak tersebut dapat diberi sanksi yang tegas sesuai aturan hukum yang ada di Kota Pariaman. (***)






Pentingnya Nilai Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Written By oyong liza on Kamis, 01 Januari 2015 | 11.19

                                           Oleh Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si


Dalam suatu acara sarasehan Sekolah Adiwiyata tanggal 22 Desember 2014 di Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI, juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan. Diskusi menarik dari Menteri Anies adalah tentang bagaimana kita melakukan penilaian (apresiasi) terhadap lingkungan.

Nilai lingkungan adalah cara kita mengapresiasi lingkungan, semakin tinggi kita menilai lingkungan maka semakin tinggi kemauan untuk menjaga lingkungan. Sebaliknya semakin rendah nilai lingkungan kita, semakin tidak ada kemauan untuk menjaga lingkungan.

Di Bali, rumah yang memiliki view laut atau sawah akan memiliki harga yang tinggi dibanding dengan rumah yang tidak memiliki view alam yang indah. Pantai dan sawah ini akan dijaga dengan baik oleh masyarakat karena memiliki nilai lingkungan yang tinggi. Restoran yang terletak dekat sawah akan bersedia membayar sewa “view sawah” kepada pemilik sawah agar sawah tersebut tidak di alihfungsikan. Bali mampu melakukan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan nilai lingkungan melalui mekanisme pasar yang rasional.

Masyarakat Singapura (termasuk anak-anak sekolah) malu membuang sampah ke jalan karena sadar bahwa mengotori jalan akan membuat kota akan rusak. Masyarakat negara tersebut mengapresiasi nilai lingkungan yang tinggi.

Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menghargai lingkungan? Masih banyak warga membuang sampah di got, sungai, danau, laut. Masih banyak orang dewasa membuang puntung rokok di jalan yang menyebabkan pemandangan kotor, contoh perilaku sebagian orang dewasa yang tidak dapat diteladani oleh anak-anak.

Hal lain yang patut kita renungkan adalah berapa banyak dari kita yang secara sadar menanam pohon yang dapat memperbaiki oksigen di bumi. Mungkin kita lebih banyak menebang pohon daripada menanam pohon disekitar kita? Bahkan kita juga mendiamkan orang lain menebang pohon dan tidak memahami bahwa menebang pohon tersebut akan merusak lingkungan (menyebabkan panas). Ini juga contoh nilai lingkungan kita yang rendah.

Bagaimana dengan anak anak kita, apakah sudah memandang lingkungan hidup itu penting? Kita masih banyak melihat anak-anak membuang sampah jajanannya dijalan, kita juga jarang melihat anak-anak kita membersihkan halaman rumahnya, apalagi secara sukarela memungut sampah yang ada disekitarnya.

Banyak yang kita lihat adalah anak-anak menendang botol atau sampah lainnya untuk bermain. Lagi lagi kita menemukan bagaimana anak-anak kita menilai rendah terhadap lingkungan.

Pendidikan lingkungan di Sekolah

Untuk memberikan apresiasi yang tinggi terhadap lingkungan diperlukan pendidikan lungkungan bagi semua pihak, baik orang dewasa maupun anak anak sekolah. Anak-anak sekolah merupakan pilihan yang paling efektif untuk mendidik masa depan bangsa. Melihat rendahnya apresiasi anak-anak sekolah terhadap lingkungan seperti, anak-anak begitu gampangnya membuang sampah ke jalan, merusak bunga dan perilaku environment destructive (perusalan lingkungan), maka anak-anak memerlukan pendidikan.
 

Solusinya adalah menjadikan sekolah sebagai kawah cadradimuka dalam mengembleng kepribadian anak-anak. Sekolah dijadikan media proses “pembiasaan” anak untuk mencintai lingkungan. Kita ajarkan anak-anak untuk menanam pohon demi fungsi masa depan, kesejukan alam, dan reservoir (penyimpan air). Buah-buahan yang ditanam sekarang akan dinikmati dimasa depan atau secara umum bahwa sikap kita terhadap lingkungan sekarang adalah cerminan “keramahan” alam kepada kita dimasa depan.

Organisasi Pramuka di sekolah, saya pandang sebagai media yang tepat bagi anak anak untuk mencintai alam atau memberikan nilai tingi kepada lingkungan. Media Pramuka ini mengajarkan anak-anak untuk bersikap “ramah” terhadap alam.

Sikap anak anak yang ramah lingkungan ini diharapkan akan dibawa ke rumah masing-masing, sehingga akan ditiru juga oleh keluarganya. Kalau ini terjadi maka akan semakin banyak rumah tangga yang sadar akan nilai penting lingkungan.

Dari sisi kurikulum, perlu dipastikan bahwa kurikulum tersebut memberikan media kepada anak-anak untuk lebih dekat dengan alam. Perlu ada kesempatan kepada anak-anak melakukan proses belajar mengajar (PBM) di alam. System PBM di Ingris misalnya, pada satu hari dalam satu minggu memberikan kesempatan belajar tentang biologi, lingkungan, secara spesifik menyangkut tanaman, peran tanaman bagi alam, aktifitas camping ground dan lain lainnya langsung dilapangan atau di taman kota. Dengan demikian anak akan lebih memiliki apresiasi yang tinggi tentang lingkungan. Beberapa sekolah swasta di Jakarta dan sekitarnya sudah mulai menerapkan PBM seperti ini.

Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

 
Dalam Agama dipesankan juga untuk selalu menjaga alam, menanam pohon dan menyakatan bahwa “kebersihan adalah sebahagian dari iman”.

Namun kita kadang lupa dengan pesan tersebut. Pesan tersebut perlu disosialisasikan kembali kepada berbagai kalangan terutama masyarakat melalui tokoh adat, ulama, dan pemimpin di lingkungan nagari, desa. Masyarakat Minangkabau sendiri telah memiliki kearifan local misalnya ikan larangan, hutan larangan yang memberikan nilai tinggi kepada lingkungan.

Ikan larangan adalah melarang masyarakat menangkap ikan pada sungai tertentu dalam waktu tertentu yang telah disepakati bersama, sehingga ikan akan terjaga dan ketika dibuka/panen bersama mampu memberikan nilai ekonomi (uang) yang bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur nagari. Hutan larangan di beberapa desa melarang orang untuk menebang di kawasan hutan tertentu.

Nilai-nilai ini perlu kembali direvitalisasi kedalam kehidupan masyarakat, sehingga semakin menjadin kelestarian lingkungan.

Revitalisasi hukum adat dalam apresiasi terhadap lingkungan sekarang dapat dilakukan misalnya dengan mengelarkan peraturan desa/peraturan nagari hukuman adat bagi orang yang menebang pohon pelindung, atau hutan, merusak sungai dan alam lainnya.

Pemerintah daerah dan Kebijakan Lingkungan

Sekarang sudah mulai banyak pemerintah daerah yang memandang penting lingkungan. Pemerintah Kota Surabaya menjadikan seluruh kota menjadi taman kota yang tersusun rapi dan rindang. Demikian juga Pemerintah Kota Pariaman dengan visi menjadikan Kota Pariaman sebagai kota tujuan wisata yang islami, berbudaya dan berwawasan lingkungan.
Secara jelas wawasan lingkungan sudah merupakan visi kota. Beberapa hal yang telah kami lakukan adalah sedang dilakukan penataan taman kota disepanjang jalan-jalan utama kota, penataan sungai ditengah kota (tahun 2015), kelanjutan penataan kawasan eko wisata dan kawasan penangkaran penyu, pembuatan zonasi kawasan konservasi di pesisir Kota Pariaman termasuk kawasan pulau-pulau kecil di depan Pariaman (Pulau Kasiak, Pulau Angso, Pulau Tangah, Pulau Ujuang).

Penantaan kawasan alam tersebut adalah dalam rangka pembangunan pariwisata dengan mengedepankan aspek lingkungan hidup.

Sekarang ini kami tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai penting dari lingkungan yang nantinya sangat bermanfaat kepada ekonomi masyarakat. Dalam arti kata harus ada trade off (keseimbangan) antara aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial bahwa pembangunan lingkungan (ekologi harus mampu memberikan dampak kepada perbaikan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi kearifan local dan social budaya masyarakat setempat.

Misalnya pembangunan kawasan penyu di Pariaman sekarang ini sudah mulai dikembangkan kerajinan-kerajinan dengan motif penyu yang dibuat oleh masyarakat dan bisa dijual di kawasan konservasi penyu. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam program eko wisata (konservasi penyu) menjadi penting.
Mainstreaming (peng-arus-utamaan) lingkungan merupakan suatu metode untuk membangkitkan cara pandang kita tentang lingkungan hidup yang merupakan sumber kehidupan.

Arena itu keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga lingkungan sangat diperlukan seperti pemerintah, kalangan pendidikan dan anak, masyarakat, kalangan swasta, kelompok agama dan lain-lainnya. (***)

Indra J Piliang: Moratorium Konflik

Written By oyong liza on Minggu, 28 Desember 2014 | 20.55




Konflik yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar adalah konflik terbesar sepanjang sejarah. Kalaupun terjadi konflik sebelumnya yang berujung kepada pendirian partai politik baru, hanya bersifat perseorangan. Partronase politik membuat jaringan kepartaian lebih mudah dibuat, dalam konflik yang bersifat perseorangan. Sekarang, masing-masing pihak tidak mau keluar dari Partai Golkar, lebih memilih bertahan. Hubungan lintas personal juga terjadi, termasuk melibatkan pelbagai generasi.

Salah satu fungsi partai politik adalah mengelola konflik. Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehadiran partai politik yang demokratis dan egaliter. Setiap individu yang menjadi anggota partai politik pastilah memiliki ide-ide individual, kelompok, faksi ataupun kepentingan. Kepentingan dalam partai bukanlah hal yang tabu. Malahan, kepentingan-kepentingan itulah yang menjadi daya penguat partai, apabila dikelola dengan baik dan bersama-sama. 

Masalahnya, konflik yang terjadi belakangan ini terlalu besar. Konflik yang semula hanya berlangsung di lingkaran elite partai, sudah merembet kepada kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Apabila konflik ini berlangsung terus, bukan tidak mungkin terjadi pembelahan secara vertikal. Otomatis, kekuatan partai akan melemah dengan sendirinya. Apalagi kalau proses di pengadilan lama selesainya, bakal menuai pelbagai persaingan yang tidak sehat. 

Kerugian demi kerugian bakal dialami Partai Golkar, apabila konflik merambah ke parlemen. Suara Golkar tidak akan bisa dihitung, mengingat fraksi memiliki hak untuk menentukan agenda-agenda penting di parlemen. Walau kedaulatan anggota partemen masih bisa dipertahankan, kepentingan fraksi juga ada dalam tata tertib parlemen. Sehingga, konflik bisa memicu kekusutan dalam pengambilan keputusan. 

Belum lagi dalam pemilihan langsung kepala daerah yang bakal dilaksanakan pada tahun 2015. Partai Golkar bakal kesulitan untuk mengusung calon-calonnya, terutama apabila ada dua kepengurusan yang saling klaim keabsahan. Kerugian Partai Golkar akan langsung terasa, yakni kesulitan untuk mengusung calon-calon kepala daerah yang bisa dinominasikan untuk menjadi calon-calon pemimpin nasional di masa depan. partai Golkar perlu berhitung secara sangat detil menyangkut konflik di daerah ini. 

Guna mencegah kerugian lebih besar, Partai Golkar perlu melakukan moratorium konflik. Moratorium dilaksanakan dengan cara menetapkan status quo kepada daerah-daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah. Namun, status quo itupun perlu melewati pintu kedua kepengurusan yang sama-sama diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Caranya adalah kedua kepengurusan memberikan mandat yang sama kepada calon gubernur, calon bupati atau calon walikota yang diusung oleh Partai Golkar. Dengan cara seperti ini, dukungan berkampanye juga datang dari kedua kepengurusan, sehingga memperbesar peluang untuk menang. 

Tentu sebelum proses itu terjadi, proses perdamaian lain dijalankan. Salah satunya adalah merehabilitasi kepengurusan yang dibekukan atau dipecat oleh masing-masing kubu. Rehabilitasi juga berlangsung di kepengurusan pusat, guna menggapai proses perdamaian berikutnya. Walau jalan masih panjang guna menuju rekonsiliasi yang bersifat menyeluruh, langkah-langkah seperti ini membantu partai dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. 

Partai Golkar adalah aset nasional yang sudah berusia 50 tahun. Apabila konflik ini bisa diselesaikan dengan baik, Partai Golkar dipercaya mampu menjadi partai terbesar dalam pemilu 2019. Sebaliknya, kalau gagal, Partai Golkar akan menghadapi kesulitan guna memenangkan pemilu 2019, termasuk dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. 

Indra Jaya Piliang, S.Si, M.Si

Toko Asiafone Padang "Tidak Menghargai Keberagaman Umat Beragama"

Written By oyong liza on Senin, 08 Desember 2014 | 15.18



Minangkabau dikenal memiliki adat istiadat yang terpaut erat dengan ajaran agama Islam sebagaimana falsafat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah". Artinya, tatanan budaya masyarakat Minangkabau tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka dari itu, sebagaimana diketahui penduduk Minangkabau asli sudah dipastikan menganut agama Islam. Jika ada masyarakat pribumi Minang yang menganut agama selain itu umumnya mereka telah murtad (pindah agama) dan hampir dipastikan berakibat diusir dari kaum serta tidak diakui sepanjang adat sebagai orang Minang. Dia dipandang menjijikkan, pembuat malu, aib besar, dan harus hengkang dari ampung halamannya. Disisi itu, adat Minang memang tegas dan tidak bertoleransi.



Meskipun demikian, orang Minang tidak anti hidup berdampingan dengan penganut agama lain asalkan saling harga menghargai satu sama lainnya. Hal itu dibuktikan dengan adanya Gereja dan Kuil di beberapa kota di Sumatera Barat semacam di Kota Padang, Bukittinggi, dan kota serta kabupaten lainnya.

Sebagai bagian dari negara kesatuan RI orang Minang paham akan makna Pancasila dan UUD 45 tentang kebebasan beragama karena yang menyusun dasar konstitusi negara kita  tersebut sebagian juga putra asli Minangkabau. Kita paham arti demokrasi karena adat kita penganut paham tersebut. Setiap keputusan yang mengacu kepentingan orang banyak selalu dimusyawarahkan "Bulek kato dek mufakaik". Artinya orang Minang selain demokratis juga dikenal toleran dalam hal hidup dalam keberagaman.

Toleransi antar umat beragama wajib hukumnya diterapkan, karena agama adalah sebuah keyakinan diri pribadi kepada Yang Maha Pencipta, terpayung oleh dasar konstitusi negara kita. Sekolah-sekolah yang ada di ranah ini mewajibkan memakai hijab kepada murid-murid siswi yang menganut agama Islam, tapi tidak kepada siswi nasrani dan penganut agama lainnya. Itulah indahnya sebuah perbedaan. Perbedaan yang tidak saling mengintervensi dan saling hormat menghormati dalam sebuah keharmonisan dalam masyarakat heterogen.

Hidup semacam demikian harusnya berlaku adanya di setiap sektor. Baik sektor pemerintahan, korporasi, instansi-instansi, dll. Atasan tidak boleh memaksakan keyakinan yang dia anut kepada bawahannya, guru tidak boleh memaksakan agama yang dia anut kepada murid-murid yang dia ajar.

Hal tersebut harusnya tetaplah demikian dan harus disadari secara penuh, tidak seperti yang terlihat di toko ponsel Asiafone yang berlokasi di Jl Veteran, Kota Padang, dimana karyawan muslim mereka diwajibkan memakai simbol Nasrani, Sinterklas, di bulan Desember ini untuk menyambut Hari Raya Natal umat Nasrani.

Karyawan muslim itu menurut pengakuannya terpaksa memakai seragam Sinterklas tersebut karena jika menolak mereka akan dikenakan sangsi oleh manajemen perusahaannya. Sebagai karyawan apalah daya mereka, mau melawan tentunya mereka harus siap dengan konsekwensi terberat yaitu diberhentikan oleh perusahaan.

Menurut Wikipedia, Sinterklas (dalam bahasa lain juga dikenal dengan nama Santa Klaus, Santo Nikolas, Santo Nick, Bapak Natal, Kris Kringle, Santy, atau Santa) adalah tokoh dalam berbagai budaya yang menceritakan tentang seorang yang memberikan hadiah kepada anak-anak, khususnya pada Hari Natal.

Santa berasal dari tokoh dalam cerita rakyat di Eropa yang berasal dari tokoh Nikolas dari Myra, adalah orang Yunani kelahiran Asia Minor pada abad ketiga masehi di kota Patara (Lycia et Pamphylia), kota pelabuhan di Laut Mediterania, dan tinggal di Myra, Lycia (sekarang bagian dari Demre, Turki). Ia adalah anak tunggal dari keluarga Kristen yang berkecukupan bernama Epiphanius dan Johanna atau Theophanes dan Nonna menurut versi lain. Nikolas adalah seorang uskup yang memberikan hadiah kepada orang-orang miskin.

Tokoh Santa kemudian menjadi bagian penting dari tradisi Natal di dunia barat dan juga di Amerika Latin, Jepang dan bagian lain di Asia Timur.

Hari Sinterklas dirayakan di seluruh dunia setiap tanggal 6 Desember.

Saya tidak menyebutkan ini adalah sebagai bentuk lain isu kristenisasi di Ranah Minang namun sangat menyesalkan kenapa hal tersebut terbiarkan begitu saja.

Oyong Liza Piliang

Topik Terhangat

postingan terdahulu