[Pilwako Pariaman] Disukai Tapi Tidak Dipilih
Kertas suara Pilwako Pariaman 2013 lalu. Foto/istimewa
Demokrasi dan pendidikan politik di kota Pariaman titi tangga kedewasaan. Pilwako Pariaman yang akan dihelat Juni 2018, disikapi dengan arif oleh masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam Pilwako saat ini juga di tatanan para elitis saja. Masyarakat lebih banyak menunggu dan mengamati kualitas masing-masing kandidat.

Jika ditelusuri dari dua pilwako yang digelar pada tahun 2013 dan 2008, dapat kita lihat euforia warga dalam pilkada kian berkurang. Berkurangnya euforia tersebut bukan berarti apatisme masyarakat terhadap pilwako.

Realistis dalam menentukan pilihan, syarat mutlak terlahirnya pemimpin yang berkualitas bagi suatu daerah. Calon pemimpin baru akan dipilih masyarakat jika ia mampu meyakinkan para pemilihnya. Dalam hal meyakinkan pemilih tersebut---dalam hal ini masyarakat selaku pemilih---akan melihat dan menguliti setiap kandidat yang sudah mengapung namanya.

Terkenal, disukai saja, belum tentu dipilih. Urusan keyakinan letaknya lebih jauh dari sekedar dua kanal tersebut. Keyakinan erat kaitannya dengan hati. Ada kalanya orang disukai karena kebaikannya, namun di dalam hati masyarakat belum yakin ia mampu memimpin. Orang yang disukai dan tidak akan dipilih tetap diterima oleh masyarakat dengan senang hati. Hal ini terkadang tidak banyak disadari oleh bakalan calon, ia disukai, ia yakin dipilih.

Menjadi orang yang diyakini, butuh suatu proses. Butuh pembuktian. Keyakinan bukan sesuatu yang bisa dibuat-buat dan bersifat instan. Terkadang, kandidat yang ia pilih tidak ia sukai secara pribadi, namun meyakini calon tersebut adalah pemimpin yang hebat di bangding calon lain.

Contoh nyata memilih berdasar keyakinan, bisa kita lihat pada Pilgub 2005 yang dimenangkan oleh Gamawan Fawzi. Gamawan juga menang di kota Pariaman dimana publik tidak memiliki kedekatan emosianal dengannya saat itu. Yang membuat warga Pariaman memilih dia saat itu: bahwa di antara seluruh calon gubernur saat itu, warga Pariaman yakin Gamawan yang paling pantas memimpin Sumatera Barat.

Keyakinan suatu masyarakat terhadap calon bisa dilihat hasilnya dengan simulasi atau yang lebih dikenal dengan survey. Hasil survey yang benar-benar dilakukan oleh lembaga kredibel akan mendekati hasil nyata tingkat keterpilihan bagi calon tersebut.

Kita bisa lihat saat pilgub DKI putaran kedua. Lembaga survey yang saat putaran pertama seluruhnya menjagokan Ahok, saat survey putaran kedua dilakukan, hasilnya memenangkan Anies dan Sandi yang nyatanya memang menjadi pasangan gubernur wakil gubernur DKI.

Semua lembaga survey yang melakukan survey elektabilitas pada putaran kedua saat itu, seluruhnya memiliki hasil berbeda dari hasil perolehan survey pertama pilkada DKI yang mulanya diikuti oleh tiga pasang calon (AHY). Anies unggul atas Ahok saat laga final head to head. Kemenangan Anies-Sandi sudah diduga dan disimulasikan. Jumlah pemilih Ahok putaran pertama tidak jauh berbeda dengan putaran kedua. Artinya, hampir seluruh suara AHY berpindah ke Anies.

Metode survey semakin mendekati hasil jika sampel yang diambil semakin banyak. Survey tidak hanya konsumsi politik saja. Survey, juga jamak dilakukan terhadap suatu produk. Sebelum produk diluncurkan ke hadapan publik, perusahaan mapan biasanya terlebih dahulu melakukan survey tentang apa yang disukai publik terhadap produk yang akan ia luncurkan. Dari gambaran hasil survey tersebut, perusahaan akan berusaha memenuhi semua unsur yang diingini publik sesuai hasil survey yang telah dilakukan.
 

Survey jelang pilwako Pariaman 2018 sudah dilakukan beberapa tahap. Setahu kami paling tidak sudah tiga kali dan akan masuk periode penentuan Februari hingga April 2018. Bagi calon yang tidak melibatkan lembaga survey untuk mengetahui tingkat elektabilitasnya, tentu saja ibarat berjudi dengan taruhan amat besar dengan hasil yang tidak dapat ia prediksi. (OLP)
Nahkoda Baru KONI Kota Pariaman: Banyak Pekerjaan Rumah yang Harus Diselesaikan
Oleh Boedi Satria, SE --- Ketua Asosiasi Futsal Kota Pariaman


~ KONI Kota Pariaman pernah mengalami mati suri selama tiga tahun. Hal tersebut tidak boleh kembali terulang

~Ketua KONI Kota Pariaman dihadapkan sejumlah pekerjaan rumah besar dalam berbagai olahraga prestasi yang selama ini mengalami kemerosotan
 

Penyelenggaraan Musyawarah Olahraga Kota Pariaman (musorkot) dalam rangka pemilihan ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) kota Pariaman periode 2017 - 2021 akan segera digelar pada hari Rabu, tanggal 29 November 2017.

Penyelenggaraan musorkot KONI ini diharapkan mampu membangkitkan dan menghidupkan kembali gairah organisasi semi pemerintahan itu untuk mengayomi puluhan cabang olahraga yang ada di Kota Pariaman agar bisa menjalankan roda pembinaan dan mampu berprestasi serta mengharumkan nama kota Pariaman baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Sebagaimana kita ketahui bersama sejak tahun 2014, KONI Kota Pariaman mengalami mati suri karena ketua umumnya diduga melakukan penyelewengan terhadap dana hibah yang diterima dari pemerintah. Akibatnya ketua umum tidak bisa memimpin organisasi lagi seperti biasa.

Di sisi lain, pengurus inti juga tidak berdaya mempertahankan organisasi agar bisa berjalan dengan baik sehingga KONI mati suri selama hampir 3 tahun belakangan. Untuk menyelamatkan pembinaan insan olahraga, maka Pemerintah Kota Pariaman langsung turun tangan mengambil alih seluruh kegiatan keolahragaan dan memerintahkan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga untuk mengelola dana keolahragaan.

Dengan berakhirnya masa periode kepengurusan KONI Kota Pariaman pada tahun 2017, maka sudah saatnya kita fokus kepada suksesi pengantian ketua KONI Kota Pariaman ke depannya. Berharap ketua KONI terpilih nanti benar-benar mampu membangkitkan dan memajukan olahraga kota Pariaman.

Sampai saat ini sudah beberapa nama yang muncul untuk mengantikan ketua yang lama. Nama-nama tersebut sudah mulai berkampanye untuk meraih dukungan dari cabang olahraga yang mempunyai hak suara pada musorkot nanti.

Untuk menjadi ketua KONI ke depan---bukanlah pekerjaan yang mudah---banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan terlebih dahulu, walaupun kepengurusan KONI terpilih nantinya tidak akan menanggung beban dosa pengurus yang lama dan tidak akan diperiksa oleh pihak terkait. Namun ketua terpilih terlebih dahulu menetapkan target kepengurusan sebagaimana keinginan sebagian besar masyarakat kota Pariaman agar olahraga bisa bangkit.

Berikut ini adalah beberapa tugas besar Ketua KONI Kota Pariaman terpilih mendatang

1. Target 5 besar pada Porprov 2018 di Padangpariaman

Melirik pada hasil klasemen akhir kota Pariaman pada Porprov tahun 2016 kemaren---dimana kota Pariaman hanya menduduki peringkat 16 dari 19 kontingen---tentu ini bukan prestasi yang dapat dibanggakan.

Dengan dana yang lumayan besar dan atlet-atlet yang potensial, seyogyanya kota Pariaman bisa berada di posisi 10 besar. Kita tidak perlu menyalahkan atau mencari kambing hitam kenapa gagal berada di posisi 10 besar, namun kita perlu mengevaluasi dan mencari solusi.
KONI Kota Pariaman kedepan perlu merumuskan langkah kongkrit untuk bisa lebih baik dari tahun 2016. Apalagi Porprov 2018 nanti akan diselenggarakan di kabupaten Padangpariaman, yang sebagian venuenya diselenggarakan di kota Pariaman.

Dari hasil evaluasi dan keuntungan sebagian venue porprov diselenggarakan di kota Pariaman, sudah selayaknya kota Pariaman menargetkan berada di posisi 5 besar pada Porprov 2018 nanti.

2 Jadi tuan rumah Porprov tahun 2022

Sudah 15 tahun kota Pariaman berdiri dan sudah 14 kali porprov diselenggarakan. Namun belum pernah sekalipun kota Pariaman menjadi tuan rumah porprov. Dan kalaupun pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1994, itu masih dibawah bendera kabupaten Padangpariaman, dimana kota Pariaman masih menjadi kota administratif (Kotif).

Dengan perkembangan pembangunan yang semakin pesat dari tahun ke tahun, maka tidaklah terlalu sombong kiranya jika pada tahun 2022 nanti KONI Kota Pariaman ikut bidding menjadi tuan rumah porprov ke-16. Cukup dengan membangun stadiun sepakbola dengan kapasitas 15.000 penonton dan arena renang dan loncat indah, Kota Pariaman sudah cukup representatif dan kondusif untuk jadi tuan rumah.

Sedang untuk cabang olahraga lain venuenya sudah ada di kota Pariaman, seperti bola voli, futsal, tenis, bela diri, bulu tangkis, dayung, dan lainnya. Dan kalaupun belum ada cabang yang belum ada venue, mungkin tidak butuh dana yang besar untuk membangunnya seperti arena panjat tebing. Maka dengan seluruh sarana, prasarana dan dukungan yang ada, maka pengurus KONI Kota Pariaman harus memberanikan diri untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah.

Menang tidak mudah untuk mencapai rarget di atas. Maka untuk bisa mencapainya ada beberapa pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi oleh pengurus KONI Kota Pariaman kedepan, antara lain;

    1 Penguatan struktur organisasi KONI

Ketua terpilih harus mampu membangun tim yang kuat dimana seluruh pengurus harus mempunyai visi dan misi yang sama untuk kemajuan olahraga. Put the right man in the right place wajib diterapkan.

Jangan sampai menempatkan pengurus yang tidak pada bidangnya atau karena balas budi. Selain perlu mencari sekretaris yang cakap administrasi dan bendahara yang menguasai manajemen keuangan daerah, ketua harus mampu menempatkan ketua bidang organisasi yang mampu mengayomi dan mengkoordinir seluruh cabang olahraga yang ada. Begitu juga dengan pengurus lainnya harus sesuai dengan keahliannya.

    2 Perbaikan struktur organisasi cabang olahraga

Belum semua cabang olahraga memiliki pengurus yang memang serius membangun olahraga, sebagian besar hanya menjalankan pembinaan pemain jika mendekati porprov saja.

Hal ini karena cabang olahraga tersebut terlalu bergantung dari dana hibah KONI. Dan tidak punya inisiatif atau mau berkorban untuk mencari sumber pembiayaan lainnya, baik dari diri pengurus sendiri maupun dari pihak lain. Ingat, olahraga tidak akan maju kalau hanya mengandalkan dana dari pemerintah atau minta sumbangan kepada pihak lain.

Oleh sebab itu ketua KONI terpilih kedepan harus duduk bersama dengan seluruh cabang olahraga dan meminta komitmen setiap cabang untuk mampu berprestasi dengan sumber dana yang ada. Dan jika dana yang tersedia tidak mencukupi, maka cabang olahraga harus mampu mencari solusinya.

Maka oleh sebab itu seyogyanya ketua cabang olahraga harus mampu langsung menjadi bapak angkat dari cabang olahraga yang dipimpinnya agar proses pembinaan pemain untuk meraih prestasi tidak terhenti.

    3 Perbaikan pengelolaan dana hibah

Pengelolaan dan pertanggungjawaban laporan keuangan menjadi salah satu kunci yang harus segera diperbaiki, kalau tidak ingin kejadian seperti kepengurusan periode kemaren terulang lagi. Dana hibah dari pemerintah kota harus dipergunakan sebagaimana mestinya dan laporan pertanggungjawaban harus dibuat sebaik mungkin dan sesuai dengan peraturan. 

Hal ini harus dimulai dari penyusuan RAB yang efisien dan efektif, dana yang digunakan harus sesuai dengan RAB dan bentuk laporannya harus juga sesuai dengan RAB. Dengan pengunaan dana yang efisien dan efektif, maka roda organisasi akan berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan bersama.

    4 Penambahan dan perbaikan sarana dan prasarana pertandingan

Dengan dibangunnya sport center di Karan Aur dan rencana pembangunan stadion sepak bola di Padusunan, membuktikan keseriusan pemerintah kota dalam mengembangkan olahraga.

Untuk kedepannya KONI Kota Pariaman harus terus mendukung pemerintah kota untuk terus mengembangankan sarana dan prasarana olahraga lain. Baik itu melalui dana APBD maupun APBN. Pengembangan ini harus merata di seluruh cabang olahraga dan seluruh wilayah kota Pariaman. Seperti pembangunan arena renang di pusat kota, lapangan voli dan lapangan futsal di setiap kecamatan, dan lainnya.

Sedangkan untuk Sport Hall Pauh, ketua KONI Kota Pariaman terpilih nantinya harus segera membuat perencanaan untuk perbaikan termasuk mungkin juga segera membenahi lapangan sepakbola di komplek GOR Rawang.

    5 Peningkatan kesejahteraan atlet

Ini yang sering dilupakan pemberian penghargaan bagi atlet berprestasi. Penghargaan bagi atlet berprestasi tidak selalu harus dengan memberikan hadiah berupa uang saja, tapi juga penghargaan yang bisa bermanfaat untuk masa depan atlet. Seperti memberikan lapangan pekerjaan kepada atlet berprestasi atau beasiswa, sehingga atlet merasa lebih dihargai dan merasa bahwa olahraga dapat menjamin masa depan mereka.

Dari uraian di atas begitu banyak pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan. Oleh sebab itu kota Pariaman membutuh seorang ketua KONI yang benar-benar mempunyai kemampuan yang komplit untuk memimpin organisasi yang besar ini. Maka, di bawah ini bisa kita lihat beberapa persyaratan yang harus dimiliki oleh calon ketua KONI kedepan, seperti:

1 Insan olahraga

Ketua KONI Idealnya pernah menjadi pimpinan cabang olahraga. Minimal dengan pengalaman menjadi pimpinan cabang olahraga dapat dijadikan modal untuk memimpin organisasi yang lebih besar.

Selain itu ketua KONI yang berasal dari pimpinan cabang olahraga sudah terbiasa dengan atmosfir pertandingan seperti kejurda, porprov atau pertandingan lainnya. Hal ini tentu berguna untuk menyusun strategi pemenangan dan memahami bagaimana mengoptimalkan setiap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan.

Selain itu yang kita inginkan adalah pimpinan cabang olahraga yang secara rutin melakukan pembinaan pemain dan bukan pada saat porprov saja atau pimpinan cabang olahraga yang punya SK saja tapi tidak pernah melakukan pembinaan dan tidak pernah mengikuti porprov.
Terbayang bagi kita kalau ketua KONI tidak mempunyai pengalaman di bidang olahraga dan tidak memahami seluk beluk tentang olahraga, maka perahu KONI ini tidak akan dapat berlayar dengan baik dan akan berlayar tanpa arah yang jelas. Jangan sampai jabatan ketua KONI hanya untuk prestise belaka dan keuntungan pribadi saja.

2 Memahami pengelolaan dana hibah

Memang sulit mencari sosok ketua KONI yang cakap dalam mengelola keuangan dengan baik. Mungkin bisa dihitung dengan jari. Kecuali pejabat publik atau PNS diperbolehkan mencalon sebagai ketua KONI. Atau para pensiun PNS yang sudah dimakan usia dan tidak produktif lagi. Maka hal ini bisa teratasi.

Namun kita jangan berputus asa jika sulit menemui ketua KONI yang memahami tentang pengelolaan keuangan. ketua KONI terpilih nantinya bisa belajar mendalami tentang penyusunan anggaran dan bagaimana pelaporan pertanggungjawaban keuangan yang baik.
Atau sekurang-kurang mencari staf sekretariatan yang menguasai keuangan dana hibah dan bisa memberi laporan keuangan secara rutin.

3 Tidak untuk kepentingan politik

Biasanya setiap calon yang maju tentu punya target sendiri. Sangat disayangkan jika target yang ingin dicapainya adalah untuk meraih jabatan yang lebih tinggi terutama di bidang politik.

Banyak calon yang ingin menjadikan jabatan ketua KONI sebagai batu loncatan untuk maju menjadi walikota/wakil walikota atau sekurang-kurangnya anggota dewan. Hal ini tentu sangat merugikan organisasi (KONI) dimana calon yang orientasinya seperti di atas tidak akan fokus menjalankan roda organisasi bahkan dengan enaknya akan meninggalkan organisasi jika meraih jabatan yang lebih tinggi.

Contohnya jika ketua terpilih adalah pengurus partai atau calon legislatif, maka setelah terpilih menjadi anggota DPRD maka secara otomatis yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatan ketua KONI. Hal ini tentu merugikan KONI yang ditinggal oleh ketuanya.

Maka sebelum terlambat sebaiknya para bidder (peserta yang mempunyai hak suara) wajib mengetahui orientasi calon ketua KONI nantinya. Pilihlah ketua KONI yang benar-benar serius membangun olahraga kota Pariaman dari awal sampai akhir masa jabatan. 

 4 Dekat dengan stakeholder

Kedekatan dengan stakeholder seperti walikota, ketua DPRD, Kapolres, media dan yang lainnya tentu sangat menguntungkan terutama dalam urusan pendanaan. Tidak sedikit kita lihat banyak ketua organisasi terpilih yang tidak dekat dengan stakeholder atau bahkan tidak disukai oleh stakeholder lainnya. Akibatnya banyak program kerja yang tidak jalan karena tidak didukung oleh pendanaan yang kuat.

Hal ini tentu sangat merugikan organisasi. Oleh sebab itu sebelum menjadi ketua KONI maka calon wajib menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh stakeholder. Dukungan dari stakeholder merupakan modal kuat untuk menjalankan program kerja sebagaimana yang kita inginkan.

5 Mempunyai tim yang kuat

Untuk menjadi ketua KONI tentu tidak bisa hanya mengandalkan diri sendiri. Namun harus didukung oleh tim yang kuat. Tim disusun berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Ada tim yang khusus melakukan lobby kepada stakeholder, ada tim yang khusus melakukan pendekatan kepada cabang olahraga, ada tim yang khusus menyiapkan segala administrasi pemilihan, bahkan ada tim yang khusus menyiapkan logistik.

Calon yang didukung oleh tim yang kuat akan lebih mudah menjalankan organisasi jika terpilih nanti karena sudah terbiasa berkerjasama dengan berbagai pihak. Berbeda dengan calon yang bekerja sendiri sendiri yang biasanya tidak akan mau menerima pendapat orang lain, hanya akan menjalan program yang menguntungkan dirinya sendiri. "Tibo di awak mato bapiciangan di paruik bakampihan" itu istilah urang awak.

Jadi untuk sukses menjalankan organisasi maka bangunlah tim yang hebat. Jangan sekali-kali bekerjasama dengan orang yang tidak menyukai kita. Karena akan menjadi duri dalam daging.

6 Muda dan energik

Muda energik dan inovatif merupakan syarat lainnya bagi ketua KONI Kota Pariaman ke depan. Kalangan muda yang punya visi, gigih, punya kemampuan terukur, merupakan agen perubahan yang akan memenuhi tantangan dunia olahraga ke depan.

Usia muda memang bukan jamin dari segala-galanya. Namun usia, menentukan semangat dan kreatifitas, khususnya dalam bidang olahraga.

Itulah sedikit tentang syarat yang harus dimiliki oleh calon ketua yang ingin memimpin KONI Kota Pariaman. Mungkin banyak lagi persyaratan lain yang harus dimiliki; namun saat ini penulis hanya menyampaikan persyaratan yang memang paling dianggap penting.

Demikian tulisan ini saya buat semoga bisa menjadi pencerahan bagi insan olahraga kota Pariaman dalam penyelenggaraan musorkot. Terakhir saya ucapkan selamat bermusyawarah kepada seluruh cabang olahraga. Semoga nantinya terpilih ketua yang benar-bebar kita inginkan untuk membawa kejayaan olahraga kota Pariaman baik ditingkat provinsi maupun nasional.

Salam olahraga !!!
Modal-Modal Pemimpin: Mudahnya Mencalon, Susahnya Terpilih
Foto/Istimewa
Oleh: Oyong Liza Piliang

~Perang gagasan, adu program atau diskusi dua arah yang selayaknya terjadi antara kandidat dan calon pemilih berubah jadi ronggengan, raun-raun dan makan-makan. 


~Modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya.

~Pemberian dukungan kepada kandidat tentunya merupakan hasil lobby elit politik dengan melihat elektabilitas serta isi kantong tas kandidat.
 
Pemilihan langsung oleh rakyat telah banyak melahirkan pemimpin-pemimpin hebat. Benar-benar bisa diandalkan dan membangun sesuai keinginan rakyatnya. Pemimpin lahir dari selera rakyat itu sendiri. Pemilihan langsung juga mengedukasi masyarakat semakin kritis dari waktu ke waktu.

Pemilihan langsung---meski banyak meninggalkan persoalan---memungkinkan siapun untuk menjadi pemimpin. Dengan modal popularitas, tidak jarang berakhir menduduki kursi bupati, walikota bahkan gubernur/wakil gubernur. Popularitas merupakan modal awal bagi para kandidat untuk maju dalam kontestasi pemilihan langsung.

Nurdin Abdullah, Bupati Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, salah satu contoh sukses pilihan rakyat yang membawa perubahan besar, sama sekali bukan karena pencitraan. Ia menjabat sejak periode 2008-2013 dan 2013-2018. Telah banyak penghargaan skala nasional yang diraihnya selama menjabat.

Nurdin dikenal sebagai sosok pemimpin rendah hati dan dekat dengan rakyat. Setiap warga Bantaeng dapat menemui Nurdin tanpa melalui aturan protokoler yang rumit baik itu di rumah pribadinya atau pun di rumah dinasnya. Warga dapat menyampaikan ide, gagasan atau keluh kesah secara bebas terkait permasalahan yang ada. Warga Bantaeng tidak sulit menemui bupatinya.

Sebelum berkecimpung di dunia poltik, Nurdin dikenal sebagai seorang akademisi yang pernah menempati beberapa jabatan struktural di universitas maupun di sebuah perusahaan. Profesor Nurdin pernah menjadi Guru Besar Fakultas Kehutanan di Universitas Hasanudin. Karir Nurdin Abdullah baik itu di bidang pendidikan, bisnis atau pun pemerintahan dinilai cemerlang. Oleh karena itu tak heran jika Nurdin hingga kini mengoleksi sekitar 54 penghargaan dari berbagai macam bidang.

Sebagai bupati yang menguasai ilmu pertanian, Nurdin selalu punya terbosoan atau pun ide di bidang pertanian dalam rangka mengembangkan potensi pertanian di wilayah Bantaeng. Ia pernah mencetuskan Bantaeng sebagai Kabupatan Benih berbasis teknologi. Ia pun sempat merevitalisasi kelompok tani di Kabupaten Bantaeng dengan mengesahkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelompok tani berbadan hukum.

Melalui kebijakan-kebijakannya, Nurdin tak hanya fokus pada bidang pertanian saja tapi ia menaruh perhatian yang sama pada sektor peternakan di Kabupaten Bantaeng. Melalui teknologi Inseminasi Buatan, Nurdin mengeluarkan kebijakan untuk memperbaiki kualitas ternak sapi.

Selain itu, ia pun mendukung penuh pemanfaatan limbah ternak menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai energi alternatif di desa-desa Kabupaten Bantaeng. Sebelum dirinya menjabat sebagai Bupati Bantaeng, Bantaeng termasuk 199 daerah tertinggal di Indonesia. Tiap tahun dilanda banjir, infrastruktur dan layanan kesehatannya pun dinilai sangat buruk, pertumbuhan ekonominya pun saat itu hanya 4,7 persen saja.

Namun dengan kemampuan yang dimilikinya, daerah yang memiliki luas 395,83 km2 itu berhasil diubah dan ditingkatkan perekonomiannya. Nurdin mensiasati APBD sebesar Rp821 miliar dengan menggalang sumber lain. Selama 8 tahun ia bekerja keras untuk memacu pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantaeng dan hasilnya memang mengalami pertumbuhan dari 4,7 persen menjadi 9,2 persen, dan kini Bantaeng menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan.

Di samping itu, sejak Nurdin menjabat sebagai Bupati Bantaeng, perubahan dalam bidang pelayanan kesehatan pun sangat terasa. Ia menciptakan layanan kesehatan ‘mobile ambulans’ yang beroperasi selama 24 jam. Nurdin memodifikasi mobil Nissan Elgrand yang merupakan hibah dari pemerintah Jepang‎ untuk dijadikan ambulans.

Prestasi itu bahkan terdengar sampai ke luar negeri: Amerika Serikat. Konsul Jenderal Amerika Serikat Joaquin Monserrate‎ terbang ke Bantaeng pada akhir 2014 lalu untuk melihat langsung pertumbuhan ekonomi dan layanan kesehatan ala Nurdin.

Prestasi Nurdin Abdullah berbanding terbalik dengan Bupati Ogan Ilir, Sumatera Selatan bernama Ahmad Wazir Noviadi. Meski sama-sama pilihan rakyat, kepala daerah ini bukannya membawa prestasi membanggakan bagi daerahnya.

Novi ditangkap BNN pada 13 Maret 2016, sejurus kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus narkoba. Ia ditangkap melalui operasi BNN kediaman orangtuanya di Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Ironisnya, Novi saat ditangkap, belum genap sebulan menjabat bupati, pilihan rakyat.

Pria kelahiran Palembang 22 November 1988 itu, padahal merupakan salah satu kepala daerah termuda Indonesia. Ia sangat populer di Sumatera Selatan dan digadang-gadang calon pemimpin besar nasional di masa depan.

Dua contoh di atas merupakan pengejewantahan pilihan rakyat tidak selalu salah dan tidak selalu benar. Namun dari dua contoh tersebut akan mengedukasi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menentukan pilihannya.

Kota Pariaman yang sudah memasuki tahapan pilkada sejak September 2017 lalu, akan memilih pemimpin dalam kotak suara pada tanggal 27 Juni 2018 mendatang. Dalam bilik suara yang kecil itu, masa depan Pariaman berada. Pilihan-pilihan sudah tersedia dengan banyaknya nama calon yang mulai mengapung. Beragam latar belakang pula. Dari politisi, birokrat, pengusaha hingga orang yang memiliki keahlian khusus.

Pemilihan langsung oleh rakyat, memang memaksa para calon itu turun ke bawah guna mendulang simpati. Para calon yang sedang bermurah hati itu, rupanya ada pula dimanfaatkan oleh oknum masyarakat. Sumbangan demi sumbangan untuk acara ini itu---yang sebelumnya tidak pernah ada---marak kelihatan. Dalam kesempatan itu pula bahkan terlontar janji-janji politik oleh para calon yang kadang tidak masuk akal.

Perang gagasan, adu program atau diskusi dua arah yang selayaknya terjadi antara kandidat dan calon pemilih berubah jadi ronggengan, raun-raun dan makan-makan. Tidak ada nilai edukasi di sana. Esensi dari pertemuan menjadi buyar tanpa makna.

Lahirnya Pemimpin Besar

Di awal tahun 1980, Anas Malik diminta untuk pulang kampung oleh tokoh masyarakat Piaman yang peduli kampung halamannya. Masa itu para tokoh masyarakat memohon sangat agar Anas Malik yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dinas Penerangan Kodam V/Jakarta Raya dengan pangkat Letnan Kolonel.

Luluh oleh bujukan tulus tokoh masyarakat, Anas Malik masih belum mengambil keputusan sebelum mendapat restu dari ayahnya. Atas dorongan sang ayah, Anas Malik meninggalkan kariernya di ABRI Angkatan Darat. Ia dipilih oleh DPRD sebagai perwakilan rakyat, jauh sebelum Undang-Undang Otonomi Daerah lahir.

Selama 10 tahun memimpin kabupaten Padangpariaman--yang masa itu Kota Pariaman dan Kabupaten Mentawai merupakan kecamatan di Padangpariaman---banyak sekali perubahan ia lakukan. Sekolah-sekolah tinggi dan kejuruan dibangun. Revitalisasi pasar, gerakan K3, pembukaan jalan-jalan arteri hingga ke pelosok dusun dan banyak lainnya yang kelak menjadikan ia sosok legenda.

Usai menjabat selama dua periode itu, tak lama berselang, ia berpulang. Tak ada harta benda ia tinggalkan. Ia kembali menempati rumah dinas tentara di Jakarta.

Setiap jelang Pilkada Pariaman dan Pilkada Padangpariaman, nama Anas Malik bak bangkit dari kubur sebagai bahan perbandingan oleh masyarakat bagi setiap calon. Hal itu menandakan ranah Piaman pernah punya pemimpin besar kaliber nasional semacam Bupati Bantaeng yang hingga saat ini masih menjabat.

Kota Pariaman sejak memisahkan diri dari ibunya kabupaten Padangpariaman pada tahun 2002, memang jauh benar perubahannya. Jalan-jalan beraspal mulus, gedung perkantoran berdiri megah, sekolah-sekolah dari SD hingga SLTA gratis, berobat gratis dan beragam kemudahan bagi masyarakat lainnya.

Kota Pariaman yang dulunya hanya ramai dikunjungi sekali se tahun karena Pesta Budaya Tabuiknya, saat ini nyaris selalu ramai tiap harinya. Destinasi pengindah mata bermunculan. Pantai-pantai yang dulunya tempat buang hajat bertransformasi menjadi kawasan wisata ternama--setidaknya untuk wilayah Sumatera Barat.

Orang Pariaman banyak pula mendirikan kedai wisata, usaha kreatif mulai bangkit, komunitas-komunitas seni bermunculan. Kabar-kabar itu dibaca orang rantau dengan bangganya.

Kini, Pariaman akan beganti nahkoda. Jabatan Mukhlis Rahman yang dibatasi hingga dua periode sebagai walikota, harus menyerahkan tampuk kekuasaan kepada rakyat si pemegang mandat yang akan memilih pemimpin baru sesuka hatinya, sebebas-bebasnya. Ia yang dipilih oleh rakyat akan kembali kepada rakyat bulan Oktober 2018 mendatang. Kini, kursi yang ditinggalkan Mukhlis banyak diincar.

Nama-nama--tanpa menyebut nama--sudah banyak wara-wiri di muka publik. Dari yang diunggulkan hingga kelas 'ayam sayur' dengan percaya diri menyambangi masyarakat hingga ke teras-teras rumahnya.

Modal Kandidat

Pemilihan langsung membutuhkan modal tidak sedikit. Banyak komponen yang mesti digabungkan sebagai mesin pemenang. Semuanya perlu bahan bakar bernama duit. Di samping memiliki kendaraan politik--yang tentu saja butuh biaya--para calon tentunya akan membentuk barisan tim sukses. Tim sukses tidak akan bergerak tanpa uang.

Menurut Ilham S, Konseptor Popularitas dan Elektabilitas Politik Sumatera Utara, para kandidat mesti memiliki tiga modal sebelum maju dalam kontestasi pilkada langsung.

1. Modal Politik (Political Capital)

Modal politik sebagai aktivitas untuk mencapai kekuasaan dan sumber daya untuk merealisasikan hal-hal yang dapat mewujudkan kepentingan meraih kekuasaan. Intinya, modal politik adalah kekuasaan yang dimiliki seseorang, yang kemudian bisa dikontribusikan terhadap keberhasilan kontestasinya dalam proses politik seperti pemilihan umum.

Modal politik berupa dukungan dari partai politik dan para elit politik, organisasi kemasyarakatan dan jaringan primordial. Dalam konteks politik Pariaman, para elit adalah mereka yang memiliki jabatan strategis di pemerintahan, partai politik, organisasi kepemudaan, tokoh agama berdengar yang memiliki pengaruh besar terhadap kelompok masyarakat.

Di samping itu, kandidat juga harus memiliki kapasitas pribadi yang berkualitas, seperti kedudukan sosial, jabatan politik dan struktural, hingga posisi strategis dalam masyarakat primordial.

Dukungan oleh para elit politik sejatinya akan diberikan kepada calon kepala daerah yang memiliki cukup syarat seperti ketokohan, kompetensi, popularitas, kapabilitas dan integritas, termasuk moralitas yang akan menjadi opini publik.

Pemberian dukungan kepada kandidat tentunya merupakan hasil lobby elit politik dengan melihat elektabilitas serta isi kantong tas kandidat yang akan diusung untuk dijagokan sebagai kentestan pilkada karena tidak ada makan siang “gratis”.

Jika kandidat tidak mendapatkan dukungan dari elit partai politik, kandidat bisa mengajukan diri untuk maju sebagai kandidat independen yang tidak perlu didukung oleh parpol, namun harus memenuhi syarat administrasif dengan mengumpulkan KTP sebagai bentuk dukungan dari masyarakat.

2. Modal Sosial (Social Capital)
Modal sosial sebagai sumber daya aktual dan potensial yang dimiliki seseorang berasal dari jaringan sosial yang terlembagakan serta berlangsung terus menerus dalam bentuk pengakuan dan perkenalan timbal balik. Modal sosial sebagai sesuatu yang berhubungan satu dengan yang lain, baik ekonomi, budaya, maupun bentuk-bentuk lainnya.

Modal sosial yaitu dukungan terhadap figur/kandidat karena ketokohan sehingga adanya kepercayaan (trust) dari masyarakat. Modal sosial menciptakan interaksi sosial dan adanya jaringan-jaringan yang mendukung. Modal sosial yang dimiliki calon bisa dicermati seperti, tingkat pendidikan, pekerjaan awal, ketokohannya di dalam kelompok masyarakat akan membangun relasi dan kepercayaan dari masyarakat. Ingat, kekuasaan juga bisa diperoleh karena kepercayaan.

3. Modal Ekonomi (Ekonomical Capital)

Dalam konteks pilkada, modal ekonomi memiliki peran penting sebagai “penggerak” dan “pelumas” mesin politik yang dipakai. Saat musim kampanye misalnya membutuhkan uang yang besar untuk membiayai berbagai kebutuhan seperti mencetak spanduk, membayar iklan, konsultan politik dan berbagai kebutuhan lainnya. Bahkan modal ekonomi dapat menjadi prasyarat utama ketika calon itu bukan berasal dari partai yang mencalonkannya.

Modal politik dan ekonomi saling berkaitan dalam iklim politik yang menekankan kepada interaksi spontan antara pemilih dan calon. Waktu yang pendek dalam sosialisasi diri selaku calon, kadang mendorong penggunaan modal ekonomi sebagai jalur pintas. Kondisi ini banyak terjadi di negara kita yang masih dalam proses transisi menuju pemilu rasional dan penciptaan pemilih rasional. (*)
Para Penumpang Biduk ke Hilir Pilkada Pariaman
Surat suara Pilkada Pariaman 2013. Foto: Dok Pariamantoday
Pengalaman mendewasakan. Kalimat tersebut juga berlaku dalam konteks demokrasi. Lihatlah saat awal-awal reformasi, semua orang latah berpolitik. Banyak kalangan mendirikan partai, dari hanya sekedar berpartai agar terlihat eksis, hingga yang betul-betul serius mengusung ideologis. Banyak partai itu tumbang sekali pemilu dan tidak bangkit lagi, ada juga merger dengan partai lain yang sama ideologinya.

Di telusuri ke bawah dalam konteks pileg dan pilkada langsung secara nasional, sama bunyi gendangya. Di awal pileg dan pilkada, orang nekat banyak maju. Ajang itu dianggap laga sabung ayam saja. Konteks pileg dan pilkada dianggap untung-untungan. Hasilnya, penuh rumah sakit jiwa. Banyak rumahtangga porakporanda. Tentu bagi yang kalah. Kabar hal aneh pasca kekalahan calon, menghiasi laman humaniora media massa daerah dan nasional.

Pilkada Pariaman tahun 2008, merupakan masa euforia politik praktis di Pariaman. Banyak para kandidat mengedepankan ilusional di bandingkan rasional. Dalam pentas demokrasi 2008 tersebut, lembaga survey belum dijadikan alat ukur. Modal keras hati lebih mendominasi.

Berlanjut ke Pilkada Pariaman 2013, juga tak ubah. Konstitusi menjamin siapapun boleh berpartisipasi. Alhasil ada tujuh (7) pasang calon, naik ranking jumlah peserta dari Pilkada 2008 yang hanya lima (5) pasang kontestan.

Dari hasil pengamatan sejak tahun 2015 hingga 2016, euforia pilkada sedikit mulai surut. Pertimbangan logika mulai diperturutkan. Para calon kandidat mesti punya alasan kuat dahulu, baru berani mencalonkan diri. Contoh konkrit bisa dilihat saat Pilkada Padangpariaman 2015 dihelat. Kembarannya kota Pariaman.

Masih dari pengamatan, pertimbangan rasional calon kandidat Pilkada Pariaman 2018---yang beberapa bulan lagi dihelat---hingga masuk tahapan KPU, masih bertahan. Jika dalam dua pilkada sebelumnya, banyak pasangan calon sudah mendeklarasikan diri, saat ini para bakal calon lebih banyak pasang spion. Lihat kiri-kanan-depan-belakang, sosialisasi jalan terus. Bahkan di antara mereka, telah menyiapkan anggaran 'hilang' jika suatu saat ia tidak jadi mendaftar sebagai pasangan calon ke KPU. Pagar badan bernama rasional itu, sudah terpasang erat di sabuk pinggang masing-masing nama bakal calon yang beredar hingga saat ini.

Ingin Berpasangan dengan Calon Pemenang

Setidaknya, dari bocoran hasil lembaga survey prapilkada, ada tiga nama potensial. Tiga nama tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan publik Pariaman. Jika disebut juga, mereka bukan nama baru. Ia Genius Umar, Mahyuddin dan Mardison Mahyuddin. Mardison dan Mahyuddin, sedikit di bawah Genius Umar dalam peringkat survey.

Lapisan kedua dari tiga nama tersebut, hampir ada sepuluh nama. Dari sekian nama, baru Azwin Amir yang menegaskan diri sebagai chalenger/penantang bagi tiga nama populer di atas. Selain nama Azwin, selebihnya mengincar kursi wakil walikota, berharap menumpang biduk ke hilir.

Tiga nama populer itulah yang sering didatangi oleh calon penumpang biduk ke hilir. Mereka membawa pendayung dan bekal, berharap sama-sama berjuang membawa sampan ke pulau seberang yang telah tersedia satu paket kursi. Bernama walikota dan wakil walikota Pariaman.

Fenomena saat ini merupakan evolusi dari dua kontestasi pilkada sebelumnya. Para calon telah banyak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Pengalaman mendewasakan mereka.

Banyak kalangan menyebut Pilkada Pariaman 2018 tidak akan lebih dari tiga (3) pasangan calon. Sependapat betul saya dengan analisa tersebut. Jalur perseorangan yang disediakan oleh penyelenggara pemilu, hingga saat ini lapaknya masih kosong. Tidak ada tanda-tanda akan berpenghuni.

Syahdan, demokrasi Pariaman menapaki kedewasaan. Pun terlihat pula bagi calon pemilih. Jika dulu (dua pilkada sebelumnya) banyak berdiri posko-posko pemenangan--bahkan hingga ke tingkat dusun--saat ini posko induk pun belum terlihat. Terpacak masyarakat tak mau melarutkan diri, macam dulu. (catatan Oyong Liza Piliang)
Jatidiri Wisata Pariaman
Oleh Oyong Liza Piliang



Sejumlah kajian menyebut dan mengarahkan opini bahwa Kota Pariaman akan melaju pesat dan dikenal luas, meningkatnya PDRB, PAD, membangkitkan sektor lainnya, oleh sebuah potensi pembangunan dunia kepariwisataan. Pendapat itu saya amini setelah melalui serangkaian kajian dan penelitian pula.

Dunia pariwisata yang telah digaris-bawahi tersebut pun diketahui pula didukung oleh sumber daya alam mumpuni. Sebutlah hamparan pantai sepanjang 12 Km terpapar indah, pepulauan yang memukau, objek wisata bawah laut nan menakjubkan, konservasi penyu sebagai wisata ekologi dan edukasi, ditambah kultur budaya berupa seni, kerajinan hingga kuliner.

Pantai yang satu terlihat lebih indah dari pantai lainnya. Begitulah Pantai Pariaman begitu eksotik punya daya tarik tersendiri.

Penataan objek wisata hemat saya selain memperindah dan memberi kenyamanan kepada pelancong yang datang juga mesti menguntungkan bagi masyarakat yang memanfaatkan momen parsial tersebut untuk tumbuh kembang mandiri secara ekonomi. Pariwisata mesti diarahkan untuk kemajuan masyarakat sebagai cita-cita utama pembangunan.

Membangkitkan sumber daya masyarakat (SDM) tidak bisa serta merta, pun tak bisa pula terlalu langsam jalannya. Pengoptimalan potensi wisata harus sejalan dengan pembangunan SDM. Masyarakat sadar wisata haruslah dilatih oleh tenaga profesional sesuai standar baku wisata itu sendiri.

Sebagaimana diketahui, wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan dalam jangka waktu sementara.

Pembangunan kepariwisataan memerlukan (harus) dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di bidang pariwisata. Masyarakat yang saya sebut di atas adalah salah satu unsur penting pemangku kepentingan untuk bersama-sama dengan pemerintah dan kalangan usaha/swasta bersinergi melaksanakan dan mendukung pembangunan kepariwisataan itu sendiri.

Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus memperhatikan posisi, potensi dan peran masyarakat baik sebagai subjek atau pelaku maupun penerima manfaat pengembangan, karena dukungan masyarakat turut menentukan keberhasilan jangka panjang pengembangan kepariwisataan. Kegagalan membangun, mempertahankan kepariwisataan hampir semuanya oleh gagalnya membangun SDM sadar wisata.

Dukungan masyarakat dapat diperoleh tentu melalui penanaman kesadaran masyarakat akan arti penting pengembangan kepariwisataan. Untuk itu dibutuhkan proses dan pengkondisian untuk mewujudkan masyarakat yang sadar wisata. Semuanya perlu dukungan pendanaan dari berbagai sumber. Penanaman modal terhadap pembangunan SDM merupakan langkah terbijak.

Masyarakat yang sadar wisata sebagaimana daerah percontohan wisata sukses semacam Bali, akan dapat memahami dan mengaktualisasikan nilai nilai penting yang terkandung dalam Sapta Pesona. Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang diciptakan itu komponen penting dalam masyarakat yang memiliki peran dan kontribusi vital dalam pengembangan kepariwisataan di daerahnya.

Keberadaan Pokdarwis tersebut perlu terus didukung dan dibina sehingga dapat berperan lebih efektif dalam turut menggerakkan partisipasi masyarakat lainnya untuk mewujudkan lingkungan dan suasana yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kegiatan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.


Kita sudah memulainya. Hasil dari sebuah usaha adalah seberapa besar upaya yang dilakukan untuk itu. Kesuksesan adalah saat persiapan bertemu kesempatan. 

OLP
(Tajuk) Menangnya Golput di Pilkada Serentak



Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Indonesia 9 Desember usai sudah. Pemenang pun mulai diumumkan oleh sejumlah lembaga survey hari itu juga yang bukan keputusan resmi oleh penyelenggara pemilu. Untuk Pilkada Padangpariaman, pasangan calon (paslon) nomor urut satu (1) Ali Mukhni-Suhatri Bur menang telak dengan selisih prosentase kisaran 20 persen hasil hitung ril (real count) yang kami lakukan bekerjasama dengan sejumlah lembaga.

Penghitungan cepat sangat memungkinkan di era teknologi informasi seperti sekarang ini.
 

Informasi yang didapat kemudian bertebaran begitu cepat di halaman sosial media yang sudah menjadi peradaban baru. Dari informasi viral tersebut menjadi konsumsi publik secara umum. Masyarakat sudah tahu "jantan betinanya" sebuah informasi.

Paslon nomor urut dua (2) Alfikri Mukhlis-Yulius Danil yang dinilai sebagian kalangan "pasangan boneka" hampir saja "bernyawa". Dia mampu meraih suara dan memberikan perlawan dalam sebuah pertarungan level tinggi. Hal ini juga mengagetkan sejumlah kalangan pemerhati yang terbiasa bermain di tatanan angka statistik.

Pilkada Padangpariaman kali ini adalah yang terendah dari tingkat partisipasi pemilih. Dari data yang kami kumpulkan ditambah sejumlah data pembanding, angka golongan putih (golput) mencapai lebih dari 45 persen. Artinya, kemenangan paslon mendapat legitimasi hukum, begitu rendah legitimatenya di masyarakat. Golput adalah pemenang sesungguhnya. Masyarakat apatis, adalah pemenang Pilkada Padangpariaman.

Rendahnya partisipasi pemilih sudah diprediksi oleh sejumlah kalangan. Berbagai argumen merujuk kajian ilmiah dan fakta di lapangan mereka kemukakan jauh hari. Dan hal itu terbukti di hari pencoblosan.

Pilkada serentak Indonesia menempatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) begitu powerfull dalam setiap tahapan. Sejumlah Peraturan KPU yang dibuat dalam waktu "sesingkat-singkatnya" tersebut banyak pula positif negatifnya.

Positifnya adalah para pasangan calon (paslon) tidak lagi dipusingkan pembuatan alat peraga kampanye (APK) yang tentunya menguras isi kantong mereka. APK bagi mereka adalah pengeluaran finansial terbesar kedua usai "membeli kendaraan". Dengan adanya aturan itu, partisipasi masyarakat ikut menurun.

Kebiasaan mereka (warga) di Pilkada sebelumnya sato sakaki dibatasi oleh peraturan. Masyarakat yang biasanya menerima "order" pemasangan baliho, menempelkan APK, berkampanye secara bebas (sporadis) diganjar sanksi oleh peraturan KPU tentang masa kampanye dan alat peraga. Jika sudah diganjar sanksi, paslon yang mereka dukung dirugikan. Urunglah mereka berbuat.

Sesungguhnya, hemat saya, sejumlah peraturan KPU tersebut bertujuan baik. Paslon dan tim sukses harapannya agar bisa memberikan pendidikan politik cerdas kepada masyarakat dengan dialog-dialog, diskusi-diskusi tentang visi dan misi serta porgram oleh si paslon. Tujuan tersebut rupanya sama sekali tidak mengenai sasaran karena masyarakat belum terbiasa ditambah pula minimnya tingkat kepercayaan mereka kepada paslon yang akan berlaga itu.

Di Jepang, kebetulan saya sering melancong ke sana (di internet) sistim kampanye kepala daerahnya begitu mandiri. Sistim pilkada dan pemilunya tidak menggunakan APK dan kampanye terbuka berlebihan. Para calon melakukan kampanye dengan sebuah mobil minivan, lalu di mana orang banyak dia ber-orasi politik pakai pengeras suara mengabarkan visi misi yang akan dia bawa jika terpilih. Kadang hal itu dia lakukan sendiri saja. Jika pidatonya menarik, didengarkan, jika tidak, ditinggalkan. Mereka dianggap memekakkan telinga saja oleh warga yang hengkang dari tempat itu.

Apa yang dia katakan umumnya dipercaya masyarakat Jepang, karena di sana berbohong adalah sesuatu yang sangat tabu. Dari orasi calon itu, kemudian masyarakat mencari tahu siapa calon tersebut lebih mendalam melalui seluruh sarana informasi sebelum menjatuhkan pilihannya.

Aplikasi demikian tentu berbanding lurus dengan sumber daya manusia (SDM) pemilih itu sendiri. Di Jepang yang haram money politic, tingkat partisipasinya sangat tinggi. Para manula berusia seabad kadang ikut pula antri di TPS menggunakan hak pilihnya. Pemimpin di sana memiliki legitimasi hukum dan legitimasi publik tinggi yang pada akhirnya membuat itu si pemimpin sadar dengan sendirinya. Dia benar-benar bekerja banting tulang demi suara rakyatnya. Siang malam dia memikirkan bagaimana mensejahterakan warga yang dia pimpin.

Di tempat kita, demokrasi masih sedang mencari jati dirinya. Sedang menuju bentuk idealnya. Berbagai peraturan, regulasi terus dibuat untuk memperteguh sebuah sistem pemilihan umum sebagaimana Pilkada serentak Indonesia. Setiap peraturan yang dibuat memang selalu ada saja pihak yang dirugikan termasuk peran media pers sebagai lembaga ekonomi.

Usai pelaksanaan hal baru (pilkada serentak) tentu berbagai pihak terkait melakukan evaluasi terhadap sejumlah kekurangan. Kajian pertama mereka, hemat saya, adalah perihal tingginya angka golput (bersifat merata secara nasional). 


Mereka pembuat kebijakan tentu berusaha pula agar kemudian hari hal serupa tidak terjadi di masa Pilkada. Kemudian berbagai regulasi dan peraturan baru akan dibuat lagi yang pada akhirnya ada pula pihak yang mengaku dirugikan oleh peraturan baru itu.

Merasa rugi oleh sebuah kebijakan karena pernah untung sebelum adanya kebijakan. Hal ini juga perlu disikapi dengan baik. Jika kebijakan tersebut lebih banyak untungnya bagi masyarakat secara umum, seyogiya nya kita berlapang dada. Namun jika peraturan itu merugikan masyarakat dan sejumlah kepentingan lainnya, maka lawanlah.

Catatan Oyong Liza Piliang
Indak Pasak ka Mangguyah



Pariwisata, wisata, kalimat itu acap didengungkan oleh kepala daerah. Baik Kota Pariaman maupun Kabupaten Padangpariaman. Kalimat itu sungguh beralasan bersebab Pariaman (kota dan kabupaten) dianugerahi pesona alam nan indah oleh Sang Pencipta. Pariaman bagaikan lukisan mahakarya di atas kanvas yang dibuat saat Sang Pencipta lagi tersenyum.

Garis pantai yang dimiliki Pariaman memiliki karakteristik tersendiri dibanding pantai barat pesisir pulau sumatera. Bibir pantainya nan landai menyediakan ruang buat dikelola dan diberdayakan. Pasir pantai yang dimiliki rata-rata berderai halus warna putih ke emasan. Di atas pasir itu tinggi pula kandungan mineralnya yang membuat ragam pepohonan sepadan menonggok subur di atasnya.

Selain anugerah pantai, potensi wisata juga di dukung oleh budaya Pariaman nan unik. Hanya di Pariaman secara sporadis laki-laki dipinang bermahar puluhan juta rupiah. Ihwal budaya tersebut, secara khusus diobservasi oleh salah satu televisi nasional dan ditayangkan dalam program bergengsi pesona nusantara. Budaya lelaki bajapuik ala Pariaman itu sudah diakui sebagai kekayaan budaya Indonesia yang sangat unik.

Kuliner juga demikian. Ragam masakan tingkat keenakannya tidak usah dipertanyakan. Sebut saja randang piaman, asam padeh, gulai kepala ikan, dan sebagainya. Nikmatnya kuliner Pariaman kaya aroma bumbu menggugah selera. Maka jarang kita lihat orang Pariaman yang memiliki kontur tubuh tidak tegap. Jika tinggi, dia disebut tinggi gadang panjang, jika postur badannya pendek bergelar pula gapuak pendek, perutnya selalu paling depan mencapai sesuatu saat berjalan.

Jarang sekali orang Pariaman disebut kuruih mariah dan pendek masiak di zaman sekarang. Asupan protein dari ikan segar kaya omega menjadikan masyarakat Pariaman jadi suka memikir. Apa saja dia pikirkan termasuk urusan Presiden Amerika hingga ke Raja-Raja di Arab. Politik lokal macam cemilan saja dia kunyah. Dia penghapal nama mobil yang kadang tidak dia miliki. Mana yang minyaknya boros dan irit dia tahu, seumpama mobil-mobil itu berkandang di rumahnya saja. Itulah kami orang Pariaman, selalu tidak mau kalah dalam berdialetika.

Dialetika di lapau-lapau ajang sana asah kemampuan mereka dalam berdebat, bermain domino, catur dan bakoa bukti mereka senang melakukan sesuatu yang mempekerjakan otak sebagai tumpuan utama. Perihal berujung judi adalah representatif kelakuan masing-masing individu karib disapa oknum, bagian terpisah dari apa yang saya maksudkan.

Kembali pada potensi wisata tentunya perlu tata kelola profesional dan termanajemen dengan baik. Keikut sertaan masyarakat wajib hukumnya dalam tata kelola wisata sebagai penduduk lokal yang dikenal egaliter. Mereka harus sato sakaki. Dengan keikut sertaan masyarakat dalam ranah pariwisata modern tentu tidak hanya sekedar sebagai pengikut saja. Mereka juga harus diberi pemahaman tentang konsep dunia pariwisata melalui pelatihan yang mudah mereka cerna bersebab konsep adat sekali-sekali tidak boleh saling bertentangan dengan wisata yang secara harfiah berarti internasionalisasi.
 

Kesesuaian antara adat dan konsep wisata sangatlah mudah diperdapat karena pelaku wisata itu sendiri adalah bagian dari masyarakat Pariaman yang homogen. Tidak ada keraguan saya katakan, dalam dunia wisata modern saat ini, budaya lokal adalah bagian dari wisata itu sendiri. Jadi tidak ada yang perlu diubah, namun dicarikan padan kesesuaiannya. Usahlah pasak pula hendak mangguyah.

Pemerintah daerah selaku fasilitator mulai melirik sumber daya manusia sebagai bagian tidak terpisah dari keutuhan konsep wisata itu sendiri. Kabar baik itu perlu diteruskan secara tekhnis dengan dukungan anggaran pemerintahan. Dimensi pembangunan itu sesungguhnya sangat luas jika anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia terus diperdebatkan.

Negara Jepang usai kalah perang dunia kedua dipaksa Amerika mengubah konstitusi negaranya di bidang kekuatan militer. Jepang hanya boleh memiliki 300 ribu tentara yang kemudian dikenal sebagai pasukan beladiri Jepang. Saat Jepang porak poranda itu, sisa kekayaan yang dimilikinya 80 persen dialokasikan untuk membangun sumber daya manusia. Hasilnya bisa kita lihat sekarang ini bagaimana Jepang begitu agung merajai ekonomi dunia dari berbagai sektor dan lini. Semua tidaklah sim salabim abrakadabra, bukan sulap apalagi sihir.

Kesamaan minat antara orang Jepang dan orang Pariaman adalah sama-sama pengkonsumsi ikan yang kaya akan protein. Didalam kandungan protein ikan yang kita konsumsi dan orang Jepang, terdapat asupan yang diperlukan otak agar dia encer saat diajak berpikir. 


Sedangkan untuk perbedaannya mungkin adalah di Pariaman terdapat banyak benteng kokoh peninggalan Jepang, sedangkan di Jepang tidak ada satupun benteng peninggalan Pariaman. Kalau kita cerdik, benteng yang dia tinggalkan itu kita jual sebagai situs sejarah yang mendatangkan nilai ekonomi bagi masyarakat Pariaman. Maka impaslah alias satu sama (1-1) skor antara Jepang dan Pariaman. Dia cerdas, kita cerdik.

Catatan Oyong Liza Piliang

Sipak Lakang SBY di Oktober Kelabu



Satu bulan belakangan begitu banyak peristiwa terjadi di Pariaman. Dalam pengamatan saya selama tahun 2015, bulan Oktober puncak semua peristiwa besar, semoga di November dan Desember yang akan kita lewati bersama terjadi hal-hal yang baik, baik itu ihwal bencana maupun getirnya peristiwa. Jika sepaham, mari sama-sama kita amin kan. Amiin.

Dari berbagai dimensi yang kita lihat, rasakan, ketahui, alami dan saksikan pula bersama-sama bisa diuraikan di bulan Oktober rangkaian peristiwa kriminal terjadi beruntun di Pariaman, boleh dikatakan semuanya level tinggi sebagaimana dua peristiwa pembunuhan, penangkapan bandar narkoba besar, kasus asusila, cabul, hingga kasus yang menyita perhatian publik, penahanan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi di Kejaksaan Negeri Pariaman.

Saya tidak akan mengurai apa yang saya tulis di atas karena seluruhnya telah terlampir dalam dokumen reportase di portal media ini. Saya sudah menulisnya, begitu juga dengan surat kabar harian terbesar di Sumatera Barat. Silahkan saja cigap-cigap halaman berita yang sebagian masih bertengger sebagai berita terpopuler rating pembaca. Dia masih menonggok di sampul muka pariamantoday.com.

Dimensi lainnya adalah puncak dampak bencana kabut asap kiriman yang berdampak pula pada kesehatan warga Pariaman, kota dan kabupaten. Kabut asap mirip kelambu putih tersebut membuat stress dua pemerintah daerah begitu juga warga masyarakatnya. Ratusan ribu masker dibagikan kepada warga. Posko tanggap darurat pun berdiri melayani masyarakat yang kena dampaknya. Sekolah-sekolah akhirnya diliburkan seiring keluarnya surat edaran darurat kabut asap oleh dua kepala pemerintah di daerah itu.

Dampak kabut asap sebagaimana kita ketahui selain menimbulkan penyakit terutama saluran pernapasan dan iritasi mata juga mengganggu sejumlah aktivitas. Tidak ada yang mendata kerugian selama kabut asap pekat melanda Pariaman. Namun saya asumsikan kerugian itu tetap ada dan nominalnya normatif. Di mana bencana di sana pasti ada kerugian, begitu rumusnya.

Puncak pekatnya kabut asap terjadi jelang pesta budaya tabuik, beberapa hari jelang tabuik tabuang dan beberapa hari sesudahnya. Saat itu partikel racun pencemaran udara di level tidak sehat alias berbahaya. Jarak pandang efektif tidak lebih dari 1 kilometer. ISPU di level 400psi ke atas. Orang tidak mau berlama-lama beraktifitas di luar ruangan. Agak lama sedikit dada pun terasa panas, kerongkongan kering dan mata pun memerah. Kepala Dinas Kesehatan kota dan kabupaten tidak merilis rinci jumlah penderita ISPA tapi mengakui terjadi peningkatan dan bekerja keras menanggulanganinya. Itu kata dia yang dilihat pula dari aksinya di lapangan.

Kabut asap bisa disebut bencana daerah bagi Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman yang saat itu menghelat event akbar skala internasional, yakni sebagai daerah finish etape I dan daerah start II Tour de Singkarak, ditambah berbagai event penyemaraknya. 


Kabut asap pengaruhi rangkaian pesta budaya tabuik yang sejak dulu selalu paling ramai mendatangkan wisatawan ke Pariaman. Saat tabuik dibuang ke laut dua orang dilaporkan pingsan, satu akibat berdesakan karena kekurangan oksigen, satu lagi akibat terhimpit tabuik saat dibuang ke laut.

Beruntung memang, dua event akbar itu sukses terlaksana. Ekspektasi yang diharapkan terpenuhi pula.

Saya mencatat selama rangkaian pesta budaya tabuik selama 11 hari sejak 1 Muharam Kota Pariaman selalu ramai. Pada acara 1 Muharam tidak kurang 50 ribu orang yang datang dari seluruh penjuru Sumbar berlungguk di Pantai Gandoriah. Mereka menghelat tabliqh akbar dan dzikir bersama. Pantai Gandoriah berubah jadi lautan manusia. Berkabut-kabut mereka di sana menikmati indahnya pantai Gandoriah usai acara itu. Jajaran pepulauan di halaman Gandoriah disekat kelambu putih, bersusah payah mata melihatnya agar fokus melihat bayangan jajaran pepulauan nan elok itu.

Kemudian, dari catatan saya terjadi pula arus besar transportasi dari daerah lain menuju Pariaman. Untuk kereta api dari Padang ke Pariaman seluruh gerbongnya selalu penuh. Empat kali dia bolak-balik sehari. Di saat tabuik tabuang delapan kali 'sipasan gadang' itu silang siuh. 


Ribuan manusia berkunjung ke Pariaman untuk menyaksikan prosesi dan ritus-ritus sakral pembuatan tabuik. Malam harinya juga ramai pengunjung yang terkonsentrasi di lapangan Merdeka Pariaman guna menyaksikan berbagai pagelaran seni budaya dan pameran. Bersemarak lah Pariaman di tengah kabut. Gulo-gulo hack saya lihat banyak dikulum orang guna melapangkan tenggorakan dia yang tiap sebentar kering oleh kabut asap. Air mineralpun tiap sebentar dia teguk, berujung membuat dia bolak balik toilet. Ada kala saya perhatikan antrian toilet macam konter ATM di malam takbiran.

Sejak 1 Muharam hingga tabuik dibuang ke laut saya mengestimasikan lebih 300ribu  orang dari berbagai daerah berkunjung ke Pariaman. Logikanya capaian tertinggi dalam sejarah dihelatnya hoyak tabuik di Pariaman. Tabuik ternyata mengalahkan asap. Saat tabuik dibuang ke laut ada 100 ribu lebih pasang mata mencigap. Mata sipit, mata biru hingga orang berkacamata berkumpul di sana.

Alhamdulillah, tadi pagi saya dikabari oleh rekan-rekan jurnalis yang sudah memverifikasi bulan November musim kemarau berakhir. Elnino berkirap. Artinya ucapkan selamat tinggal kepada kabut asap. Semoga saja hal itu terbukti. Ramalan-ramalan cuaca akhir-akhir ini jarang melesetnya. Teknologi dia kian canggih. 

Ada satu hal menarik untuk saya tulis. Gatal betul tangan hendak mengetiknya sejak beberapa hari lalu. Kedatangan mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke ranah minang entah secara kebetulan atau tidak membawa berkah. SBY ikuti sholat istisqo berjamaah, sholat memohon hujan kepada Sang Maha Pencipta. Sholat Istisqo juga dilakukan di Kota Pariaman, sehari sesudah SBY melakukannya di Padang. Hujan pun turun setelah itu.

Saat saya mengetik sekarang ini air langit tidak henti-hentinya deras membasahi bumi. Sesekali dia berhenti dan saya pun mencigap ke langit, menatap jauh dan membandingkan dengan beberapa hari sebelumnya. Tadi sempat saya melihat cahaya bintang meski sangat samar. Saya hirup udara dalam-dalam dan merasakannya masuk paru-paru dengan khidmat. Benar-benar terasa segar dan dingin.

Semoga saja Pariaman tidak lagi diasapi oleh kabut akibat kebakaran lahan dan hutan ke depannya. Dan kepada SBY acap-acap saja kunjungi ranah minang.

Catatan Oyong Liza Piliang
IJP: Metodologi Reshuffle Kabinet



Hangatnya suhu politik ditandai dengan beragam “bocoran” menyangkut reshuffle kabinet. Dalam sistem presidensial, kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo. Tidak ada satupun kekuatan hukum dan konstitusi yang bisa melarangnya. Menteri hanyalah pembantu presiden. Dalam kapasitas sebagai pembantu presiden, tanggungjawab konstitusional pemerintahan tetap berada di pundak Presiden RI, bukan di tangan para menteri. 

Sebab, seluruh kebaikan pemerintahan akan ditulis dalam kekuasaan presidennya, bukan menterinya, begitu juga seluruh keburukan pemerintahan. Nama presidenlah yang dicatat, sementara nama menteri dengan mudah bisa dilupakan. Sehingga, penilaian subjektif presiden bisa saja masuk, dalam menentukan siapa saja yang menjadi menteri. Di samping, tentulah proses yang berbelit menyangkut matrikulasi politik, konstruksi sosial, representasi kultural, maupun kompetensi individual yang cocok dengan nomenklatur kementerian. 

Tetapi, sebagai bahan untuk melakukan kerja-kerja yang lebih akademik, tentulah metodologi reshuffle kabinet layak disusun. Paling tidak, sebagai catatan bagi pemerintahan ke depan, sekaligus juga memeriksa kembali apakah metodologi itu benar dalam mencari talenta-talenta terbaik di dalam tubuh manusia Indonesia. Pameo di kalangan dunia sepakbola jangan sampai terjadi, yakni kesulitannya Indonesia mencari 11 orang saja untuk bermain di lapangan hijau, di tengah ratusan juta penduduk Indonesia. 

Pertama: terdapat 13 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur, bagi dari sisi pembentukan, penggabungan atau penambahan dan pengurangan. Menteri-menteri yang menduduki kursi di 13 kementerian ini, tentu tidak bisa langsung bisa bekerja. Mereka akan sangat disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif, mulai dari mengajukan usulan struktur organisasi kementerian, mengusulkan anggaran, mengisi pejabat tinggi madya dan pratama, hingga menyesuaikan dengan rencana strategis yang sudah disusun. 

Butuh waktu lebih kurang satu semester untuk melakukan perubahan itu. Bahkan, ada yang lebih. Dari sisi jumlah, kita melihat lonjakan Peraturan Presiden yang ditanda-tangani menyangkut struktur kementerian ini. Ide dasar restrukturisasi, efisiensi dan efektifitas birokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dari nomenklatur baru itu. Tujuannya adalah melahirkan organisasi kementerian yang lebih moderen, guna memudahkan kerja-kerja pencapaian program-program pemerintah. 

Nah, menteri-menteri yang berada di 13 kementerian ini tentu kesulitan untuk menunjukkan hasil kerja, ketika kerja itu sendiri belum dilakukan. Ada menteri yang harus mencari kantor baru, termasuk mendapatkan aparatur sipil negara yang mengisi struktur yang bisa langsung bekerja. 

Banyak nama yang akhirnya tenggelam, akibat kesibukan itu. Apa yang sudah disusun pemerintahan sebelumnya tidak bisa langsung dilanjutkan, akibat perubahan nomenklatur ini. Menteri akhirnya berdiam diri, dalam arti sibuk membenahi organisasi kementeriannya yang juga membutuhkan kementerian lain. Struktur kelembagaan, misalnya, berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara anggaran berada di Kementerian Keuangan. 

Alangkah kurang adilnya, apabila menteri-menteri tersebut langsung mengalami evaluasi, ketika kementeriannya baru bisa berjalan setelah semester pertama. Apalagi, soliditas aparatur belum terbentuk. Masing-masing pejabat dan pegawai masih berurusan dengan meja dan kursi yang hendak diduduki. 

Kedua, penyerapan anggaran. Ada yang mencoba menyimpulkan bahwa kementerian-kementerian yang penyerapan anggarannya rendah, bisa dievaluasi dan diganti. Masalahnya, bagaimana bisa anggaran terserap, ketika struktur organisasi belum bisa dijalankan, akibat pejabat-pejabatnya belum terisi? Kalaupun sudah terisi, ternyata ada program yang tercecer, tidak ada anggarannya, mengingat anggaran yang disahkan menyesuaikan dengan struktur kementerian lama yang sudah diganti. 

Belum lagi fakta yang bisa disebutkan, yakni kementerian-kementerian yang mengalami perubahan itu ternyata kementerian dengan anggaran besar, misalnya di bidang pendidikan dan pekerjaan umum. Kementerian bidang pendidikan dibagi menjadi dua, sementara kementerian pekerjaan umum digabungkan dengan perumahan rakyat. Begitu juga di kementerian-kementerian lain, misalnya Kepala Badan Pertanahan Nasional langsung berada di tangan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Atau penggabungan Menteri Lingkungan Hidup dengan Kehutanan. 

Justru dalam era perubahan ini, terdapat cukup waktu untuk melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara, sembari terus fokus kepada Nawa Cita, Trisakti dan Revolusi Mental. Tidak ada jalan pintas dalam birokrasi. Sorotan pers yang kuat, termasuk juga lembaga-lembaga pengawasan, menyebabkan setiap langkah kementerian bisa dilihat dan dikomentari siapapun. Menteri-menteri yang tidak terbiasa bekerja di bawah sorot kamera televisi, ataupun todongan wawancara wartawan, serta pengawasan dari lembaga sosial kemasyarakatan dan para analis, akan mengalami kegagapan.

Beberapa menteri langsung berkurang berat badannya, begitu juga harus menomboki dengan dana-dana pribadi akibat kehati-hatian menggunakan dana-dana negara. 

Para analis idealnya perlu lebih hati-hati dalam berkomentar. Publik juga belum bisa dilibatkan secara luas, misalnya dengan survei. Jauh lebih baik menggunakan pendekatan kualitatif, ketimbang kuantitatif, dalam melakukan evaluasi masing-masing kementerian yang berada dalam wilayah perubahan nomenklatur ini. Populisme bukan metode yang cocok untuk melihat aspek-aspek teknis yang berada di pemerintahan. Justru yang dibutuhkan adalah aspek kualitatif yang berada dalam tumpukan rancangan kerja, rancangan organisasi, rancangan deskripsi, rancangan penugasan dan sebagainya. 

Ketiga, adanya perbedaan antara kementerian utama, kementerian teknis dan kementerian pendukung. Kementerian utama itu, misalnya, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara juga berada dalam level ini. Kementerian teknis berurusan dengan program-program yang padat dan dana pembangunan yang banyak. Sementara, kementerian pendukung (dulu, kementerian negara), juga mulai masuk ke urusan-urusan lain guna mengendalikan jalannya pemerintahan. 

Perbedaan level kementerian itu bukan hanya bisa dilihat dari anggaran yang digunakan, melainkan juga dari sisi jumlah pegawai. Tetapi yang lebih utama, payung undang-undang yang dipakai. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, misalnya, dalam periode sebelumnya hanya bersandar kepada UU tentang Pelayanan Publik. Sementara, dalam pemerintahan sekarang, terdapat dua UU lagi yang menyebabkan kementerian ini lebih kuat, yakni UU tentang Aparatur Sipil Negara dan UU tentang Administrasi Pemerintahan. Jauh lebih mudah menjalankan kementerian yang sudah memiliki pijakan undang-undang, baik satu atau lebih, dibandingkan dengan yang sama sekali belum didukung perangkat perundang-undangan yang tepat.

Untuk urusan laut saja, misalnya, terdapat 21 kementerian yang terlibat. Pelabuhan, misalnya, adalah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Wilayah pedesaan di sepanjang pantai, misalnya, dikendalikan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Tapal batas kewenangan masing-masing kementerian yang saling memasuki wilayah kementerian lain inilah yang perlu difisienkan, sehingga birokrasi tidak terlihat lambat atau hanya menghabiskan anggaran semata, tanpa ada progres yang bisa langsung dirasakan warga negara. 

Gambaran singkat itu menunjukkan bahwa metodologi reshuffle menjadi bagian penting dalam proses politik yang bergemuruh. Sekarang bukan zaman pemerintah bisa berbuat apa saja. Seorang menteri tidak lagi bisa merekrut pejabat yang diinginkan, karena melewati Panitia Seleksi dan Tim Penilai Akhir. Kalau dalam periode sebelumnya, seorang menteri bisa mengambil pejabat dari manapun, termasuk dari daerah kelahirannya, guna menjalankan pemerintahan. Sekarang? Seorang menteri bukanlah sosok yang sekuat itu, mengingat titik ledak regulasi yang terus mengalir dari DPR, yakni munculnya undang-undang baru secara terus menerus. 

Seorang menteri, walau hanya pembantu presiden, ternyata diikat dengan beragam regulasi yang memeningkan kepala. Seorang menteripun harus memasang banyak mata, ditemani secangkir kopi, dalam memeriksa tumpukan dokumen yang harus ditanda-tangani. Seorang menteri, bukan lagi sosok yang mudah berbicara apa saja, ditengah persoalan-persoalan ekonomi-politik dan turun-naiknya pengaruh negara-negara besar di dunia. Reshuffle, jangan sampai memicu persoalan baru, yakni digesernya menteri-menteri yang memang belum bekerja, atau sudah bekerja, namun belum menyesuaikan diri dengan langgam birokrasi yang kian hati-hati untuk tidak dapat stigma abuse of power... 

Indra Jaya Piliang
Yulitaria Sang "Singa Betina"



Wibawa penegak hukum di suatu daerah bisa dilihat dari sejauh mana kasus besar yang mereka tuntaskan. Kasus ecek-ecek atau kriminal biasa yang tidak menjadi perhatian publik dianggap basi oleh masyarakat, seperti togel, judi koplo, kasus sengketa tanah hingga perkelahian. Dianggap besar apabila kasus tersebut mampu menyerat orang-orang besar yang selama ini dilabeli untouchcable atau "sang tidak terjamah" oleh publik. Orang besar juga punya pengaruh besar untuk menggoyahkan iman para penegak hukum. Dengan uang dan kuasanya dia bisa saja gunakan beragam cara. Cara-caranya bisa mengena bila bertemu pula para oknum penegak hukum nakal.

Syukurlah, Kejaksaan Negeri Pariaman sejak dipimpin Yulitaria telah lama menampakkan taringnya. Ibarat singa betina dia adalah peburu sejati. Taring tajamnya tak henti-henti terasah belulang mangsa. Kasus demi kasus dengan sabar dia dalami. Dia tidak mau gegabah menetapkan seseorang jadi tersangka. Target dia pembuktian sempurna agar prima pula hasilnya kala disidang di meja hijau. Saksi demi saksi dia panggil. Dia panggil yang kuduk-kuduknya.

Tidak seorangpun pejabat di negeri kita ini mau mencoba hidup dibalik dinginnya tembok jeruji besi.

Pemangku jabatan sudah dicukupkan kebutuhannya oleh negara dengan berbagai tunjangan  ini dan itu agar mereka benar-benar bekerja sesuai tupoksi dalam melayani masyarakat. Agar mereka tidak lagi tergoda mengambil uang yang bukan hak mereka. Segala kemudahan yang diberikan negara itu kita lihat terkadang tidak mereka iringi dengan nikmat syukur sehingga para oknum-oknum pejabat silih berganti berurusan. Contohnya sudah banyak. Tak perlulah disebutkan satu-persatu.

Barusan terlontar di mulut Kajari Pariaman Yulitaria salah seorang pejabat penting dan kroninya sudah ditetapkan jadi tersangka. Kasus tersebut sudah lama jadi konsumsi publik. Sudah lama orang resah dibuatnya. Kemudian masih kata Kajari pada tanggal 22 Juli nanti juga akan diumumkan atau ekspos beberapa kasus yang selama ini ditunggu-tunggu publik. Para tersangka akan diumumkan pada hari itu. Kasus-kasus yang akan diekspos tersebut tentunya sudah diekspos pula ditingkat internal yakni Kejati Sumbar.

Kajari Pariaman memang dilabeli "singa betina". Dia bicara lugas. Dia sangat bernyali. Berkali-kali dilaporkan tetap saja dia pemegang komando Kejaksaan Negeri Pariaman. Jurus lapor-melapor tidak mempan pada dia. Kokohnya dia bak menara Pisa saja. Miringnya tak membawa rebah.

Siapakah dekingannya Kajari? Pertanyaan tersebut sering terlontar di mulut orang awam. Bagi saya yang pernah menanyakan pertanyaan serupa kepada beliau, jawabnya tidak ada. Analisa saya adalah dia bekerja sudah sesuai aturan sehingga tidak ada alasan bagi atasan memutasinya. Analisa kedua karena dia bersandar pada nilai-nilai luhur kebenaran. Dia dilindungi oleh Yang Maha Melindungi. Pernah pula saya dengar isu Kajari disantet  bukannya sakit tapi malah makin bugar.

Masyarakat kita di Pariaman tidak berlebihan menaruh harapan besar kepada Yulitaria agar menyapu bersih Pariaman dari "sarok kwaci" bernama korupsi.

Menunggu tanggal 22 Juli bagi kami para wartawan memang terasa lama. Menghitung-hitung hari kami dibuatnya. Tak salah kadang kami nyinyir. Kami para wartawan juga jadi sasaran tekanan publik. Kami dicurigai pula menerima upeti untuk menutup-nutupi.

Sembari menunggu tanggal 22 Juli ada baiknya sebagai wartawan kita perbanyak bahan untuk materi pemberitaan. Setiap jurnalis punya sudut pandang tersendiri. Tulisan mereka tak ubahnya menu kuliner. Ada yang terlalu asin, hambar dan adapula berayun-ayun meguntai kata. Langgam torehan pena para jurnalis adalah sidik jarinya. Dari alinea pertama gampang saja kita menebak nama penulis yang biasanya menera di pojok kaki akhir sebuah tulisan.

Di bulan puasa ini emosi kita gampang tersulut. Bawaan perut kosong logikanya. Dalam kasus investigatif ada baiknya para wartawan bertanya malam hari usai berbuka. Kantongilah nomor ponsel pribadi narasumber. Telpon dia saat perutnya sedang kenyang, meski pada orang yang sudah berstatus tersangka. Setidaknya alam bawah sadarnya masih bisa transfer data ke otak korupnya Penjara Not Today!.

Catatan Oyong Liza Piliang
IJP: Rapor Para Menteri



Sejumlah lembaga survei sudah mulai mengeluarkan “rapor” para menteri. Survei keterkenalan, kesukaan, dan kepopuleran itu menunjukkan antusiasisme publik dalam melihat kinerja kabinet. Masalahnya, survei popularitas bukan ukuran  pas untuk menilai   berhasil atau gagal  menteri  bersangkutan. Ada menteri-menteri yang memang siap  tidak populer, termasuk berseteru dengan parlemen. Ada juga menteri-menteri yang bekerja dalam diam, tanpa perlu banyak promosi.

Mayoritas menteri dalam Kabinet Kerja tidak berpengalaman di kabinet. Presiden juga tidak berpengalaman sebagai kepala negara. Hanya Wakil Presiden Jusuf Kalla dan beberapa menteri yang berpengalaman diposisinya, walau  ada yang berbeda. Sebagian menteri malahan berasal dari pihak yang berada di seberang kabinet, yakni duduk sebagai anggota parlemen atau berasal dari kalangan profesional yang kritis terhadap cara kerja menteri. Lainnya  akademisi yang terbiasa dengan pemikiran jangka panjang.

Kabinet pada prinsipnya adalah kabin sebuah pesawat yang sedang mengudara. Pilot dan Co Pilotnya  presiden serta wapres. Sementara kabin berisi para pramugari dan pramugara yang bertugas melayani penumpang atau menjadi jembatan antara cockpit dan penumpang. Kabinet sejatinya berisi kru terlatih yang bekerja secara team (teamwork). Semakin kritis keadaan, semakin diperlukan kerja sama di kalangan pekerja kabin (kru).

Maka, agak janggal bila  satu kru lebih terkenal dari  lainnya dalam kerja kabinet. Kabinet bukan ajang kompetisi para kru. Kabinet berada dalam ruang kerja sama yang membutuhkan kekompakan. Apalagi, tiap-tiap  kementerian tidak bisa lepas dengan kementerian  lain. Pembagian kerja memang ada, tetapi tidak sepenuhnya terlepas satu dengan  lainnya.

Ketika Kabinet Kerja berisi sejumlah pos yang sama sekali baru atau gabungan dari kementerian sebelumnya, masalah awal langsung terlihat. Para menteri terlebih dulu menunggu pengesahan secara kelembagaan. Butuh waktu lumayan untuk mengesahkan struktur kelembagaan yang ideal. Belum lagi para pejabat di kementerian yang baru atau hasil penggabungan itu, membutuhkan waktu juga untuk kepastian penempatan. Apalagi para pejabat  tidak bisa langsung ditunjuk dan dilantik, melainkan wajib melewati seleksi secara terbuka.

Belum lagi masalah anggaran. Bagaimanapun, politik anggaran masih berada di DPR. Tanpa persetujuan parlemen, anggaran  kementerian tidak bisa langsung digunakan. Proses ini juga memakan waktu. Kertas-kertas anggaran yang bergeser-geser dari satu tempat ke tempat lain  bisa menghentikan kegiatan kementerian. Pembicaraan harus dilakukan dengan beragam pihak, baik di dalam  kementerian, antarkementerian, maupun antara kementerian dan DPR. Bahkan setelah disetujui DPR pun diperlukan lagi proses pencairan yang tidak bisa cepat.

Rezim Lama

Bagi kementerian lama yang sama sekali tak terganggu dengan penggabungan atau penambahan, anggaran bisa langsung digunakan untuk melaksanakan program-program yang sudah dicanangkan. Tetapi bagi kementerian  baru atau hasil penggabungan dan penambahan, anggaran  memerlukan satuan-satuan kecil  lebih rinci. Sementara, publik  kian kritis, langsung mengajukan tuntutan atas janji-janji kampanye yang sudah disampaikan secara terbuka.

Untuk itu, wajar saja ketika publik merasa kurang puas dengan kinerja para menteri. Bagaimana bisa puas, ketika menteri-menteri sama sekali masih menghadapi sejumlah persoalan dalam menjalankan tugas-tugasnya? Perubahan nomenklatur kementerian yang radikal, bisa menghambat proses pelaksanaan pekerjaan. Perubahan visi pemerintahan juga membawa implikasi terhadap program-program unggulan baru yang membutuhkan dukungan birokrasi.

Belum lagi beban dari pemerintahan sebelumnya. Dalam masalah hukuman mati, misalnya, sebetulnya berada dalam lingkup beban pemerintahan yang berjalan akibat pemerintahan sebelumnya menunda-nunda eksekusi. Para terpidana hukuman mati berasal dari keputusan-keputusan hukum pemerintahan sebelumnya. Pemerintahan baru hanya menjalankan kalender hukuman mati tersebut. Stigma betapa pemerintahan baru lebih kejam dari pemerintahan sebelumnya muncul, ketika eksekusi akhirnya dilaksanakan. Padahal seluruh proses hukumnya berasal dari pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.

Justru yang kurang adalah rapor pemerintahan sebelumnya guna dipelajari  rezim  berjalan. Jarang sekali ada buku  dari menteri-menteri lalu, ketika mereka menyelesaikan masalah-masalah pemerintahan. Rapor-rapor para menteri  seyogianya berada dalam satu paket buku berisi pengalaman bersama ketika menghadapi krisis atau dalam keadaan normal.

Jangankan untuk menulis rapor yang baik, sejumlah menteri rezim lalu  malahan menjadi tersangka dan terpidana kasus korupsi. Siapa pun menteri yang menggantikan, terlebih dulu berhadapan dengan trauma psikologis, betapa mereka juga harus benar-benar bebas dari kejadian serupa ketika bekerja.

Bagi menteri-menteri  dari satu partai politik, lalu mengisi kementerian yang sama dengan politisi partainya, lebih mudah dalam menyesuaikan diri. Menteri-menterinya bisa langsung bekerja dengan panduan langsung rekan separtainya. Sementara, menteri-menteri yang tidak berpartai atau berbeda partai, tentu kesulitan  bertanya urusan pekerjaan kementerian, ketika menjalankan tugas. Proses mentoring berlangsung dalam meja politik. Sementara menteri-menteri baru, harus betul-betul menyesuaikan diri dengan lingkungan kementerian, belum lagi stigma bakal membawa birokrat-birokrat baru yang berbeda dengan sumber daya kementerian masing-masing.

Agar masalah-masalah seperti itu  tidak lagi ditemui, sebaiknya memang para menteri yang sudah tidak lagi menjabat menyusun semacam buku putih. Di dalamnya dinukilkan masalah-masalah utama, serta pengalaman langsung ketika menjalankan agenda kementerian. Perubahan pemerintahan bisa berakibat fatal  di mana rezim  baru tidak dapat suasana yang kondusif untuk bekerja. Bagi sosok menteri yang mudah menyesuaikan diri, tentu kendala-kendala ini bisa diatasi. Rata-rata kalangan politisi bisa lebih mudah menyesuaikan diri. Tetapi bagi lainnya, dibutuhkan waktu untuk belajar secara cepat.

Dengan demikian, tidak  mudah untuk mendesak reshuffle kabinet. Masalahnya sama saja, apakah menteri-menteri baru yang akan menggantikan, sudah benar-benar bisa langsung bekerja? Ataukah diperlukan waktu lagi untuk menyesuaikan diri, terutama mempelajari sumber daya manusia. Ini  termasuk kelembagaan-kelembagaan dalam tubuh birokrasi yang berbeda sama sekali dengan dunia profesional ataupun partai politik.
Pariwisata Membangun atau Merusak?



Membangun dunia kepariwisataan erat kaitannya dengan public relation atau serupa ilmu komunikasi publik. Pariwisata adalah internasionalisasi yang artinya mengubah sebuah kawasan menjadi terbuka untuk umum. Pariwisata juga adalah image atau terkait erat dengan sebuah citra, bukan pencitraan. Wisata Pariaman dominan pantai dan segala yang terafiliasi dengannya seperti diving, snorkeling, jelajah laut baik permukaan maupun ke isi perutnya harus dikemas dengan baik. Harus ada standarisasinya. Orang akan tahu siapa kita jika kita memiliki identitas jelas. Identitas yang kabur membuat orang manggau.

Identitas pariwisata di Kota Pariaman haruslah jelas si "Upiak si Buyuangnya". Kemana arah dan tujuannya. Apakah hendak dijadikan wisata alami berbasis lingkungan yang tentunya ditata dengan bersih asri atau wisata modern dengan konsep bahari. Semua harus jelas dan mengerucut ke satu titik, tidak boleh ngambang.

Jika Pantai Pariaman dikenal dengan pasir pantainya yang indah jangan pula pasir pantai itu diubah jadi area berjalan kaki yang di beton atau di aspalkan dengan dalih apapun. Pasir pantai tidaklah murah. Orang brazil sampai membeli pasir ke negara lain untuk mereklamasi bibir pantainya yang "semi" menjadi natural. Hendaknya belajar dulu sebelum memutuskan sesuatu.

Dua tahun belakangan ini memang diakui geliat ke arah sana (kemajuan wisata) dalam tahap berkembang. Membuat bangga memang. Sarana dan prasarana mulai dibangun bertujuan untuk mendukung atau menyokong keberadaan yang telah ada, meski ada juga kata orang yang mubazir. Namun, jangan lupa, membangun dunia pariwisata terlebih utama adalah sumber daya manusia (SDM) sebagaimana kalimat pembuka dalam tulisan ini.

Apa guna pemandangan indah, kuliner enak, anginnya sepoi, jika wajah penunggunya tak ramah. Wajah Hansip istilahnya. Orang hanya akan datang sekali saja untuk sekedar tahu pengisi penasarannya. "Ooo.. Ini Pariaman.." dengan sejumlah ujung kalimat. 


Semoga hal itu tidak pernah terjadi dan jangan sampai terjadi. Pariaman harus maju terus. Tak boleh melihat ke belakang dan pengaruh pameo negatif lainnya. Semuanya harus kita ubah. Stigma negatif harus menjadi positif.

Aksi nyata harus dilakukan sesegera mungkin untuk menata wisata Pariaman untuk menciptakan sebuah standar. Baik itu kaitannya perongkosan ke sebuah objek, ataupun pula harga dan kualitas kulinernya yang masyur itu.

Mayoritas masyarakat Pariaman yang dikenal egaliter kata orang susah disatukan persepsinya. Hal itu saya tak sependapat. Orang Pariaman adalah orang yang kompak jika diajak baiyo. Orang Pariaman hanya kompak di rantau, ranggang di ranah, ada pula saya mendengar kalimat seperti itu. Saya juga tidak sependapat. Saya selalu tidak sependapat dengan sebuah kalimat yang mengandung aura pesimis.

Kualitas SDM masyarakat Pariaman sebenarnya secara alamiah sudah tinggi. Mereka cerdik, meski saling "badugo cadiak" yang kadang merugikan sebuah komunitas untuk mencapai tujuannya karena sebuah keputusan tentu saja tidak bisa mengakomodir semua kepentingan. Itulah PR kita bersama.

Membangun dunia pariwisata tidak sudah hanya dengan bercakap-cakap saja tanpa ada tindakan aksi nyata. Semua orang mudah saling menyalahkan, namun sedikit memberi masukan dan solusi. Akhir kalimat, IMPIAN memang tidak menjamin kesuksesan, tapi tanpa Impian jangan pernah mimpi bisa sukses. Marilah kita bersama-sama bermimpi besar untuk memajukan dunia pariwisata di Pariaman yang sudah dimodali Tuhan alam yang indah dengan segala pendukungnya secara gratis.

Oyong Liza Piliang

 
Indonesia Darurat Narkoba !!!

                       Oleh:H. Leonardy Harmainy Dt.Bandaro Basa Mantan Ketua DPRD Sumbar.

Presiden Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo menyatakan Indonesia darurat bahaya Narkoba. Ia juga menyatakan, tidak memberi ampun terhadap 64 terpidana kasus Narkoba. Termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang terjerat kasus tersebut. Ini patut diapresiasi, dalam konteks kedaulatan hukum NKRI. Penegakan hukum haruslah tegas.

Membaca kembali data tentang Narkoba yang dirilis Presiden RI dalam sebuah kuliah umum di UGM, beberapa waktu lalu, terasa amat mengerikan masa depan Indonesia. Jokowi menyampaikan, ada 4,5 juta orang yang terkena Narkoba. Dari jumlah itu, 1,2 juta tidak bisa direhabilitasi karena sudah sangat parah. Setiap hari 40-50 orang Indonesia terutama generasi muda penerus bangsa yang meninggal dunia karena mengonsumsi zat psikotropika pada Narkoba.

Sementara itu, data yang dilansir Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat (Sumbar), Kombes Pol Arnowo, Sumbar berada di peringkat 21 dari 34 provinsi di Indonesia, dari segi jumlah pencandu Narkkoba. Paling tidak, ada sekitar 63 ribu pencandu.

Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno menyatakan siap mengalokasikan dana pendampingan pada APBD Perubahan 2015, untuk rehabilitasi para pecandu Narkoba di Ranahminang. Ia juga meminta pemerintah kota dan kabupaten di Sumbar untuk mengalokasikan dana pendampingan, karena ia yakin pencandu Narkoba tersebar di kota kabupaten.

Data-data kasus ini, tentu terus berkembang. Lazimnya dunia hitam, dunia Narkoba, yang tampak ke permukaan tentunya yang bisa dicatat setelah terbukti secara hukum. Karenanya, kuat dugaan, jauh di atas angka pada data yang dilansirkan tersebut. Seperti gunung es. Puncaknya saja yang kelihatan.

Mudharat Narkoba
Efek terhadap pecandu Narkoba ini merembes kemana-mana. Salah satunya kecelakaan lalu lintas. Bukan saja menelan korban jiwa bagi pecandu tetapi juga orang lain. Selain itu, kejahatan dan tindak kriminal, seperti Curanmor, Perampokan, Pemerkosaan, bahkan pembunuhan, memiliki titik temu secara langsung maupun tidak langsung dengan pengguna Narkoba. Artinya, Narkoba adalah hulu dari kejahatan dan tindak kriminal lainnya.
Kerugian material di pihak keluarga pecandu, masyarakat, pemerintah, tak terhitung banyaknya. Awalnya belanja Narkoba yang harganya mahal itu, akan dilanjutkan biaya rehabilitasi dan segala macam. Pihak pemerintah juga mengalami kerugian yang tidak sedikit, sampai harus mengalokasikan dana khusus demi menyelamatkan masa depan generasi. Dan yang paling dahsyat, kerugian imaterial bagi bangsa ini. Bangsa yang bisa kehilangan masa depan.

Menyikapi hal tersebut, sepertinya penyelamatan darurat ini tidak bisa hanya menanti di muara kasus demi kasus. Harusnya ada kebijakan yang kuat dan program yang jelas, hukum yang tegas sedari muara hingga ke hulu di mana Narkoba itu berasal. Mengingat bahaya yang besar terhadap masa depan bangsa, dari segala lini harus dimulai kesadaran tidak sekedar panggilan di baliho dan media massa semata.

Sejauh ini, Pemerintah Republik Indonesia membuat UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika yang kemudian diubah melalui UU No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Dua belas tahun kemudian Pemerintah Indonesia kembali melakukan perubahan terhadap peraturan hukum terkait tindak pidana narkotika melalui UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun pemberantasan peredaran Narkoba belum mencapai titik maksimal.

Bisnis Haram
Bisnis barang haram ini sangat menggiurkan dari segi ekonomi. Bisnis Narkoba bisa mendapatkan uang dan banyak dalam waktu singkat. Melalui jaringan dunia yang mampu melewati batas negara, bisnis Narkoba berkembang tiada henti. Kondisi ini sangat menggiurkan bagi mereka yang ingin segera kaya dengan jalan pintas.

Sementara itu bagi pemakai, awalnya sekadar coba-coba. Namun lama-lama kecanduan. Generasi muda yang longgar pengawasan sangat cepat terpikat setelah mendapatkan nikmat mengkonsumsi Narkoba. Sungguhpun akhirnya merasakan bahaya mengintai nyawanya, karena sudah candu, akan sulit lepas.

Begitulah bisnis ini bisa mencari mangsa dengan mudah. Setelah dapat tidak akan bisa lepas lagi jika tidak cepat-cepat disadari. Selain menguras uang keluarga juga akan berimbas kejahatan di lingkungan kecil dan lama-lama berkembang menjadi tindak kriminal yang merugikan masyarakat.

Kini beberapa pengedar kelas kakap akan dieksekusi mati setelah tak mendapatkan grasi dari Presiden. Walau keputusan hukuman mati ini masih pro dan kontra, harapan besar ada efek jera bagi pengedar yang belum tertangkap bisa terjadi. Tetapi tidak sangat menjamin, mengingat, bisnis ini sekali tersentuh sulit keluar dari lingkaran setan yang mengitarinya. Itulah yang paling berbahaya. Mereka yang belum tersentuh hukum masih bebas berkeliaran mencari korban baru. Hebatnya, bisa menjalankan bisnis ini dari balik jeruji besi.

Menilik persoalan pelik darurat Narkoba ini, perlu ada program yang matang dari seluruh lini, jika benar-benar bersungguh-sungguh untuk membasmi bahaya bagi generasi muda. Program pemerintah harus dimulai dari deteksi dini melalui gerakan kesadaran dalam keluarga, penjagaan ruang dan kesempatan yang selalu dilakukan. Misalnya, dunia pendidikan dan dunia malam diperketat hingga memperkecil usaha berkembangnya sebuah lingkaran baru.

Pola umumnya terlibatnya seseorang sebagai pecandu dan pengedar, biasanya kebebasan yang diberikan keluarga. Longgarnya sistem hukum, lemahnya pemahaman agama, menipisnya budaya malu, serta minimnya kesadaran kolektif masyarakat terhadap bahaya Narkoba. Didukung pula faktor ekonomi yang menggiurkan dalam bisnis ini.

Sejak dari Keluarga
Memang terasa klise jika mengingatkan agar kewaspadaan dimulai sejak dari tingkat keluarga inti, keluarga besar, kaum hingga tingkat komunal paling besar. Selalu ada yang mampu memberi pencerahan kepada sanak keluarga.

Kita menyadari, tergerusnya nilai-nilai moral dalam kehidupan, kian longgarnya ikatan sosial, ikatan keluarga, sangat memungkinkan pelarian generasi muda ke bisnis ini. Ditambah lagi kesempatan kerja makin sempit untuk didapatkan.

Kita membutuhkan aparatur hukum yang kuat agar penegakan hukum berjalan tegas. Oknum aparat yang terlibat juga harus dihukum berat. Sering sekali lingkaran setan Narkoba ini juga merembet ke penegak hukum.

Terakhir, selain keluarga, harusnya dunia pendidikan, lingkungan pergaulan mampu menjadi benteng kesadaran bahaya Narkoba. Yang selalu mengusung tanpa jemu penanaman nilai-nilai agama sedari dini sehingga tumbuh prinsip baik buruk kehidupan generasi muda.

Allah SWT mengatakan, agar kita memelihara dan menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka (QS. 66:6). Ayat ini mengingatkan agar manusia menjaga keselamatan dunia akhirat. Menjadi pemakai dan pengedar Narkoba bukanlah jalan keselamatan di dunia, apalagi di akhirat. Di dunia saja tidak selamat apalagi di akhirat. Mari tetap waspada, agar darurat bahaya narkoba ini dapat disingkirkan dari bumi Indonesia. Amin.(LH).