Lensa Piaman: Labuhan Pulau Kasiak

Secara alami sebuah jalur disela-sela karang yang mengelilingi bibir pantai Pulau Kasiak untuk dilewati perahu kecil terbentuk. "Labuhan" adalah istilah yang diberikan oleh nelayan lokal yang acap menepikan biduknya di halaman pulau yang terdapat penangkaran penyu alami milik Pemko Pariaman tersebut. Foto diambil dari atas menara mercusuar setinggi 40 meter. Pulau Kasiak memiliki luas 0,5 Hektare, ditumbuhi kelapa, pohon sukun, pepaya, dll.

Lensa Piaman: Tidur Pulas

Saat narasumber memberikan makalah di podium, beberapa hadirin terlihat menahan kantuk dan akhirnya tertidur pulas di aula utama Balaikota Pariaman dalam acara sarasehan tentang "Sejarah Pariaman dan kepahlawanan H. Bgd. Dahlan Abdullah" Senin, (25/8).

Lensa Piaman: "Lomba Melepas Anak Penyu"

Rombongan Ibu Bhayangkari Polda Sumbar terlihat memberikan semangat pada tukik (bayi penyu) yang hendak mereka lepas ke laut di pantai Konservasi Penyu, Desa Ampalu, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat, 22/8/2014.

Lensa Piaman: Potensi Wisata di Pulau Kasiak

Panorama di atas menara mercusuar pulau Kasiak (Kaslik) Pariaman terumbu karang terlihat jelas di kejernihan air laut. Kawasan pulau Kasiak adalah kawasan konservasi penyu secara nature milik pemko Pariaman dibawah dinas DKP dan dikelola secara penuh oleh UPTD Konservasi Penyu. Pulau Kasiak banyak di kunjungi nelayan lokal untuk memancing ikan karang, gurita dan berbagai biota laut lainnya. Akibat perburuan swallow laut beberapa tahun lalu membuat kondisi karang rusak parah. Pemko beberapa waktu lalu bersama mahasiswa pencinta terumbu karang melakukan penanaman terumbu karang di halaman pulau ini.

Headline News :

Berita Terpopuler

Redaksi

Diberdayakan oleh Blogger.
Tampilkan posting dengan label opini. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label opini. Tampilkan semua posting

Trisakti dalam Birokrasi

Written By oyong liza on Rabu, 25 Februari 2015 | 21.46

Oleh
Indra J Piliang
Ketua Tim Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Sejak dilantik, pemerintahan Jokowi-JK sudah mengeluarkan beragam kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Walaupun begitu, sejumlah duplikasi tentu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintahan hadir silih berganti, birokrasi tetap bekerja di dalam lingkup perundangan yang baku. Sehingga, apabila dilakukan berbagai perubahan, haruslah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam peraturan perundangan. 

Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), sejumlah kebijakan sudah ditempuh. Reaksi di masyarakat beragam, baik pro ataupun kontra. Bagaimanapun, di era demokrasi, pemerintah tidak lagi menjadi sosok yang ditakuti. Pemerintah lahir dari proses kontestasi pemilu, berdasarkan mandat yang diterima dari rakyat. Sehingga, ketika pemerintahan berjalan, rakyat tetap memiliki kedaulatan dalam mengajukan pendapat. Apalagi, negara melindungi hak-hak warga negara dalam mengajukan pikiran, maupun dalam berserikat dan berkumpul. 

Penilaian awal yang diberikan masyarakat adalah wujud dari tingginya ekspektasi. Pemerintahan baru selalu saja mendapatkan ekspektasi yang tinggi, sebagai modal dasar untuk menyusun kebijakan publik. Ekspektasi itu akan berubah menjadi penilaian yang lebih objektif, setelah pemerintahan berjalan. Subjektifitas awal tergantikan dengan objektifitas. Pada gilirannya, penilaian yang negatif bisa berbuah kepada gugatan kepada putusan-putusan yang diambil pemerintah. Sehingga, ketika terdapat keresahan-keresahan awal, pemerintah perlu sedini mungkin untuk memberikan penjelasan yang rasional. 

Untuk itu, ekspektasi perlu diberikan batasan-batasan. Batasan itu adalah berupa harapan-harapan baru yang dijanjikan. Letak persetujuan warga kepada pemenang pemilu atau pilpres adalah pada program yang diajukan. Sosok hanyalah personalisasi dari program-program itu. Sosok sebagai eksekutor dari program-program yang tentu saja diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Sosok yang dimandatkan, tanpa kertas kosong, melainkan berisi sejumlah janji yang wajib untuk dipenuhi.

Trisakti


Dalam kaitannya dengan bangsa secara keseluruhan, konsep yang sempat dibawakan oleh Ir Jokowi adalah Trisakti. Ucapan itu menyetir dari Ir Sukarno: berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Trisakti adalah wujud dari keindonesiaan lama yang masih relevan untuk diwujudkan di abad 21. Konsep itu perlu dicarikan padanannya dalam ranah birokrasi dan pemerintahan moderen. 


Kedaulatan di bidang politik, berarti kebijakan-kebijakan politik yang diambil, sama sekali jauh dari tekanan. Pemerintah tidak bekerja berdasarkan pendiktean kepentingan politik sekelompok orang atau partai politik, melainkan bekerja untuk kepentingan yang lebih luas dari itu. Birokrasi moderen perlu kian dingin, imparsial dan impersonal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tekanan apapun tidak dijadikan sebagai landasan kebijakan, terkecuali memang berdasarkan kepada landasan yang lebih tinggi, misalnya konstitusi negara. 

Indonesia tentu berbeda dengan tahun 1960-an, ketika dunia berada dalam era Perang Dingin. Indonesia lebih terjepit posisinya sekarang, mengingat menjadi bagian dari masyarakat dunia, baik di kawasan ASEAN, Asia, Asia Pasifik, maupun dunia secara keseluruhan. Pemerintah berkewajiban mengangkat derajat manusia-manusia Indonesia, untuk bisa menegakkan hak-hak dasarnya. Kepentingan-kepentingan nasional adalah pengejawantahan bagi sikap yang hendak diambil dalam pergaulan regional dan global. 

Sehingga, birokrasi moderen adalah pelayan kepentingan manusia-manusia Indonesia, bukan pelayan bagi kepentingan asing. Sekalipun Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia, kepentingan asing bisa saja dijalankan, misalnya dalam tugas-tugas perdamaian ataupun kemanusiaan. Krisis yang melanda dunia sekarang, adalah bagian dari tugas-tugas perdamaian dan kemanusiaan itu. Namun yang paling penting adalah, agar jangan sampai krisis itu masuk ke Indonesia atau berasal dari Indonesia. 

Perbedaan pandangan politik tentu saja ada dan nyata, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Sebagai bagian dari negara demokrasi, perbedaan demi perbedaan itu sudah lumrah. Di negara-negara lain, birokrasi adalah wakil dari pandangan politik dari pemerintahnya. Negara-negara komunis, misalnya, mempekerjakan birokrasi yang sejalan dengan pikiran partai yang berkuasa dengan ide-ide komunis itu. Begitu juga sebaliknya, negara-negara anti komunis akan melawan ide-ide itu. Indonesia pernah terjepit dalam pertarungan ideologi-ideologi besar dunia itu. 

Bagaimana dengan pandangan politik di dalam negeri? Birokrasi sering dilibatkan, ketika kontestasi politik terjadi. Hal ini sebetulnya tidak baik, mengingat pandangan ideologis setiap partai politik ataupun individu yang maju ke jalur kekuasaan, sudah seragam. Untuk itu, kedaulatan di bidang politik di tingkat birokrasi, bisa disiasati dengan cara mengedepankan pandangan-pandangan ideologis yang tertuang dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, misalnya. Sehingga, KemenPAN dan RB perlu memberikan teguran yang keras kepada calon-calon kepala daerah – terutama incumbent – yang menggunakan birokrasi sebagai mesin pengumpul suara. Sudah bukan saatnya lagi menjadikan politik sebagai panglima birokrasi. 

Kemandirian di bidang ekonomi berarti menentukan arah kebijakan ekonomi sendiri, tanpa terpengaruh dengan kepentingan ekonomi bangsa-bangsa lain. Hanya saja, ekonomi sudah saling mempengaruhi, tidak bisa lagi bisa diartikan sebagai ekonomi yang terpisah satu sama lain. Politik ekonomi benteng tidak lagi bisa dilaksanakan, bahkan untuk produk terkecil sekalipun. Yang bisa dihindari adalah besaran serbuan produk-produk ekonomi dari negara-negara lain. 

Birokrasi yang memandirikan diri secara ekonomi adalah birokrasi yang berusaha untuk menciptakan kreasi-kreasi khusus untuk mengatasi keterbatasan. Birokrasi seperti ini pernah lahir, yakni ketika kemerdekaan dikumandangkan, pemerintahan baru dan pertama kalinya terbentuk. Kegairahan muncul sebagai negara merdeka. Keterbatasan peralatan dalam menjalankan roda pemerintahan, diatasi dengan cara menggunakan kreativitas sebagai wujud dari kehormatan sebagai birokrasi di negara-negera merdeka. 

Sebagai teladan masyarakat, birokrasi moderen tidak boleh menampakkan wajah pesta pora, di tengah rakyat yang mayoritas masih hidup dengan penghasilan US$ 2 per hari. Dari sinilah muara dari kebijakan penghematan dalam pangan lokal. Pangan yang bisa didapatkan sehari-hari, produk dari rakyat sendiri. Birokrasi yang dekat dengan rakyat adalah birokrasi yang memakan makanan yang sama dengan rakyat yang dilayani. Birokrasi yang asing adalah birokrasi yang memakan makanan asing, produk impor, demi memenuhi kebutuhan yang bukan primer. 

Kemandirian secara ekonomi juga berarti penghematan. Birokrasi memiliki anggaran yang besar, bahkan terbesar dibandingkan dengan anggaran publik, terutama di sejumlah daerah. Hanya saja, anggaran selama ini digunakan untuk dihabiskan. Birokrasi memiliki nomenklatur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Masalahnya, apakah anggaran publik yang dipakai itu sudah tepat sasaran? Persepsi publik, pada akhir tahun, anggaran digunakan dengan semena-mena, agar segera habis dan tidak berubah menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). 

Kepribadian di bidang budaya berarti menggali sandaran kultural bagi birokrasi Indonesia, termasuk birokrasi daerah. Indonesia perlu merumuskan nilai-nilai budayanya sendiri, di tengah serbuan identitas kultural dari luar. Kita mengenal semangat samurai atau bushido dalam kebudayaan Jepang yang mempengaruhi seluruh gerak bangsa Jepang, tidak terkecuali di bidang birokrasi, bisnis dan militer. Begitu pula dengan Korea Selatan dan Tiongkok. Indonesia selayaknya juga memiliki budaya nasional dan lokal sendiri, sehingga pemerintahan benar-benar berjalan sesuai dengan jiwa dan semangat kemandirian di bidang budaya ini. 

Budaya nasional pernah diterjemahkan sebagai puncak-puncak kebudayaan nasional. Hanya saja, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kebudayaan nasional      mengalami perubahan. Semangat gotong royong kini semakin padam, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Pembiayaan birokrasi semakin besar, bukan saja dari kebutuhan yang meningkat dari sisi belanja barang dan jasa, melainkan juga dari kebutuhan individu penyelenggara negara yang kian tidak bisa dibagi. Setiap orang ingin memiliki komputer atau ponsel sendiri, dengan nomor-nomor khusus. Tidak banyak lagi yang ingin berbagi. 

Kita diperkenalkan dengan konsep good governance (penadbiran) di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hanya saja, kita semua tahu bahwa good governance lahir dari rumusan-rumusan yang dibuat oleh United Nations Development Programme (UNDP). Masalahnya, rumusan lokalnya sama sekali belum banyak dibuat. Program-program inovasi di bidang pelayanan publik seyogianya bukan hanya mengarah kepada kemudahan bagi kalangan manapun, termasuk asing, dalam berhubungan dengan birokrasi, melainkan juga bagaimana birokrasi tetap berjarak dengan menanamkan kemandirian di bidang budaya nasional dan lokal. 

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, plural dan sekaligus unik. Binneka tunggal ika sudah lama dicanangkan sebagai bagian tak terpisahkan dari keindonesiaan. Hanya saja, kita lebih mengingat efisiensi dan efektifitas, ketimbang budaya efisien dan budaya efektif, tanpa menghilangkan warna lokal seperti silaturahmi. Kalau selama ini kita menganggap jam karet sebagai kendala kemajuan bangsa, selama fase jam karet itu adalah bagian dari membangun budaya sendiri, bagi saya tidak ada masalah. Toleransi bisa saja diberikan, asalkan capaian produktivitas kerja tetap terukur dan berbobot. 

Catatan: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

Revolusi Mental dalam Birokrasi




Oleh
Indra J Piliang
Ketua Tim Ahli Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

 



Dalam Rencana Strategis Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, gagasan revolusi mental masuk sebagai salah satunya. Tidak mudah untuk menubuhkan gagasan ini di dalam pemerintahan yang sudah dan sedang berjalan. Tetapi, paling tidak, usaha itu perlu terus dilakukan, guna memberikan kesempatan kepada setiap pemerintahan (baru) menjalankan agenda-agendanya. Gagasan revolusi mental paling tidak bakal mewarnai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019, sebagian bagian dari mandat resmi yang sudah diberikan oleh publik. 

Masalahnya, banyak pertanyaan yang diajukan tentang apa yang disebut sebagai revolusi mental itu. Bahkan, sebagian pihak mulai menuduh bahwa revolusi mental hanyalah jargon politik yang berulang, sebagaimana hadir dalam setiap pemerintahan dan rezim. Apabila gagasan ini tidak dielaborasi dengan baik, revolusi mental tinggal sebagai frase kampanye yang tidak memiliki dasar pijakan. Padahal, gagasan ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam fase pemerintahan Ir Joko Widodo dan Drs Jusuf Kalla.

Paling tidak, dalam kaitannya dengan birokrasi, terdapat catatan-catatan sebagai berikut, terkait dengan revolusi mental. 

Pertama, reformasi yang dilaksanakan di Indonesia baru sebatas perombakan yang bersifat institusional, belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Sehingga, perlu dilakukan perombakan terhadap manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. 

Kedua, berkembangnya korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis.

Ketiga, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang.
Keempat, Kita juga memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih.

Empat poin itu berasal dari artikel yang ditulis oleh Ir Joko Widodo di Harian Kompas, pada tanggal 10 Mei 2014. Berikutnya, ada catatan-catatan di bawah ini, sebagai bagian dari pidato pelantikan Presiden Ir Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2014:

Pertama, beban sejarah yang mahaberat ini akan dapat kita pikul bersama dengan persatuan, dengan gotong royong, dengan kerja keras.

Kedua, pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan pelayanan pemerintahan.

Ketiga, untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus memiliki jiwa cakrapatih samudra, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Dua naskah itu setidaknya bisa memandu untuk menemukan apa yang disebut sebagai revolusi mental, terutama dalam kaitannya dengan birokrasi. Kalau diurut-urut, letaknya adalah pada perubahan mentalitas manusia yang menjalankan pemerintahan. Perubahan itu dimulai dari paradigma (kerangka pemikiran), mindset (pola pikir) dan semangat gotong royong dalam bekerja. Di luar itu, dari sisi psikologis, jiwa yang dikembangkan adalah jiwa pelaut yang berani menghadapi tantangan. 

Paradigma seperti apa? Paradigma pelayanan publik, sesuai dengan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Paradigma pelayanan publik bisa ditunjukkan dengan kehadiran penyelenggara negara dalam isu-isu publik. Sebagai pelayan publik, aparatur pemerintahan tidak menempatkan dirinya sebagai atasan dari masyarakat, melainkan justru sebagai “pesuruh” publik, sesuai dengan nomenklatur masing-masing. Birokrasi tidak hadir untuk diri sendiri atau hanya sekadar kumpulan orang-orang yang dipenuhi oleh tanda pangkat, fasilitas dan jabatan, melainkan membaur di tengah publik guna memikul tanggungjawabnya masing-masing.

Runtuhkan Tembok 

Dengan kerangka pemikiran seperti itu, birokrasi tidak boleh lagi membuat jarak dengan publik. Sebagai pelayan publik, wajah birokrasi tentulah terlihat berkeringat, ketimbang terus-menerus dalam posisi bersafari yang jarang terkena matahari. Birokrasi yang bergerak kemana-mana, dengan sigap melayani publik yang paling membutuhkan pertolongan, di manapun dan kapanpun, dengan sikap welas asih. Birokrasi yang meruntuhkan benteng-benteng di dalam diri sendiri, akibat salah kaprah paradigma lama sebagai wujud dari penguasa dan priyayi. 

Seiring dengan perubahan kerangka pemikiran itu, tentu juga diikuti dengan perubahan pola pikir. Pola pikir itu berupa menjalankan kewajiban yang dibebankan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, lalu menghilangkan budaya lama yang sudah usang. Pola pikir mencari keuntungan untuk diri sendiri perlu dihilangkan sama sekali, karena lambat laun akan menyebabkan masyarakat tidak lagi memiliki apa-apa. Masyarakat yang dikuras atau terkuras kemampuan dirinya, bisa membebani pembangunan karakter bangsa, serta pada gilirannya memicu perasaan tidak aman di mana-mana dalam bentuk konflik. 

Beberapa studi sudah dilakukan guna mengukur seberapa besar pengaruh seorang aktor di dalam birokrasi bagi publik yang dilayani. Secara teoritis, belum terdapat keseimbangan antara jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani, yakni sekitar 2,4 ASN per 100 penduduk. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah ASN perlu ditambah, agar satu tangan bisa menyentuh lebih banyak penduduk. Inilah mindset lama itu. 

Masalahnya, apakah rasio itu benar-benar sudah diimplementasikan? Apakah di antara 100 penduduk yang dilayani, benar-benar sudah menemui sebanyak 2,4 ASN yang melayani itu? Jangan-jangan, ASN lebih banyak bersalaman di antara mereka sendiri, baik selama jam kerja ataupun diluar jam kerja, terutama tenaga administratif. Dari sini, perubahan pola pikir pada gilirannya bergerak kepada pola kerja, yakni semakin banyak tenaga birokrasi yang bergerak di lapangan, dibandingkan dengan tenaga-tenaga administratif yang berada di belakang meja. Rasio seperti itu perlu diukur lagi secara lebih presisi, terutama dari sisi penduduk yang benar-benar berhubungan dengan birokrasi. 

Di luar itu, penjiwaan sebagai pelaut penting dijadikan sebagai catatan. Pelaut yang mengarungi badai, ombak dan gelombang. Ada situasi turbulensi yang terus-menerus datang, dalam perjalanan pemerintahan. Seorang pelaut, apalagi dalam posisi sebagai nahkoda, tidak akan meninggalkan kapal dalam keadaan apapun, apalagi ketika diterjang gelombang. Seorang pelaut lebih memprioritaskan penumpang yang selamat, ketimbang dirinya sendiri, apabila musibah datang. Semangat pengorbanan inilah yang dituntut dari birokrasi di Indonesia, guna mengubah kembali pandangan publik yang telanjur negatif dalam urusan-urusan yang mudah menjadi rumit, yang cepat menjadi lama, lalu budaya sogok-menyogok yang koruptif. 

Tentu, catatan kecil ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan utama. Tetapi, setidaknya, tulisan ini mencoba untuk menguraikan kandungan yang ada dalam “jargon” revolusi mental yang terlanjur membahana. Bukan hanya dalam kaitannya dengan birokrasi, melainkan juga dengan sendi-sendiri kehidupan bernegara lainnya yang coba disapa dan disentuh dengan revolusi mental.


Catatan: Tulisan ini adalah pandangan pribadi.

Niat Baik Berubah di Tengah Jalan

Written By oyong liza on Kamis, 05 Februari 2015 | 09.32

Oleh: H. Leonardy Harmainy, S.iP, MH, Dt. Bandaro Basa, Mantan Ketua DPRD Sumbar.



Kisruh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) - Polisi Republik Indonesia (Polri) telah membuat sendi-sendi kehidupan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) kian terasa rapuh. Kecintaan kita terhadap tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sedang mendapat ujian berat. Harmoni antar lembaga negara sedang diterpa badai. Jika tidak hati-hati dalam penyelesaiannya.

Semua peristiwa yang akhir-akhir ini menyita perhatian publik, dimulai dari sikap dan tindakan pemimpin yang sering ceroboh, lupa dan berubah arah dari sebelum ia mendapatkan jabatan. Penyebabnya, lemahnya benteng moral yang menahan godaan hawa nafsu. Kelemahan ini memiliki hubungan erat dengan tingkat spiritualitas, keimanan dan ketaqwaan.


Bila kita ingin jujur, pemimpin-pemimpin yang sedang mendapat amanat dari rakyat untuk mengelola negara dan bangsa ini cepat lupa diri dan silau dengan kekuasaan. Inilah cacat awal yang membuat negeri ini menanggung resiko yang sangat besar; tertundanya perhatian untuk fokus meraih kemajuan demi kemajuan demi tercapainya tujuan luhur kehadiran negara, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat.


Ada lima hal yang bisa dikemukakan terkait persoalan kepemimpinan dan persoalan kisruh di negeri ini.


Pertama, cacatnya moral pemimpin sudah diingatkan dalam ajaran agama. Amanat yang didapatkan berawal dari niat tulus suci untuk mengabdi di tengah jalan berubah karena godaan tahta, harta dan wanita.Kita melihat di balik semua kisruh itu, ada ambisi yang luar biasa untuk menjamah sendi-sendi NKRI yang memang memiliki sifat kekuasaan. Tarik menarik tidak terhindarkan. 


Adapun soal kasus, logika hukum, hanyalah gunung es yang tampak dari jauh. Di bawah hal-hal yang tampak itu betapa kekuasaan sedang saling adu kekuatan untuk saling menguasai.

Kedua, pada semua level kepemimpinan di negeri ini,selalu ada orang dekat yang membisik dengan bisikan yang hanya mementingkan hasrat kuasa dan harta. Sering sekali pemimpin tergelincir oleh ulah pembisik ini. Namun demikian yang paling sering justru persengkongkolan terjadi dengan mulus antara pemimpin yang ada di tahta dengan pembisiknya.


Tak salah kiranya Lord Acton (1834-1902), menyatakan, kekuasaan itu sesungguhnya jahat, tetapi dibutuhkan (power is devil but necessary). Sekecil apapun kekuasaan itu, kekuasaan cenderung disalahgunakan apalagi dengan kekuasaan absolute.Absolut pula penyalahgunaan yang dilakukan (power tend corrupts and absolute power corrupts absolutely).


Ketiga, sungguhpun seorang pemimpin mengetahui apa yang dibisikkan oleh pembisik tidak sesuai dengan hati nurani yang paling dalam namun ia tak mampu mengelak. Inilah yang membuat kepemimpinan  yang awalnya sangat baik berakhir dengan buruk. Jatuhnya wibawa kepemimpinan lambat laun akan menjatuhkan dirinya dari tahta yang ia duduki.


Keempat, ini paling penting. Kesadaran spiritual, keimanan, ketaatan terhadap agama, kesalehan individu yang mempengaruhi cara berpikir dan bertindak ke dalam kepemimpinannya. Pemimpin seperti ini kerap sekali tidak sabar bila menghadapi masalah. Ia tidak tenang, cakap, serta jernih berpikir dalam mengambil keputusan.


Kunci kepemimpinan itu tetaplah keyakinan atau keimanan kepada kekuatan Ilahiyah. Seseorang bisa kuat bila ia bersandar pada keadaan kekuatan keimanan. Namun keimanan juga membutuhkan ruang kesadaran yang tinggi terhadap apa yang sedang dikerjakannya. Barangsiapa mengenal dirinya (nafsahu) maka ia akan mengenal Tuhannya (Man 'Arafa Nafsahu Faqad 'Arafa Rabbahu), begitu kata hikmah dari para sufi yang sering diucapkan para cendikiawan kita.


Kelima, besarnya pengaruh materialisme dalam kehidupan juga tak luput memengaruhi sikap dan tindakan seorang pemimpin. Ini diingatkan dalam sebuah riwayat, cinta dunia dan sangat takut mati (HR. Abu Dawud). Karenanya, muncullah sikap rakus, menumpuk harta, mengamankan jabatan, serta ingin melanggengkan kekuasaan di tangannya selama-lamanya. Betapa ia takut mati dan  lepas dari nikmatnya kekuasaan tersebut, padahal tidak ada yang abadi di tangan manusia. Inilah yang kurang disadari.

 

Demi Masa Depan

Sebagai rakyat yang akan memilih para pemimpin setiap lima tahun sekali, kita harus terus belajar dan berkaca pada pengalaman ini. Kita jadikan pedoman di masa depan, sekalipun seseorang itu layak memimpin, belum tentu ia bisa bertahan dan tahan atas godaan yang makin besar. Seorang pemimpin akan sangat mudah merobah arah di tengah jalan, inilah bahayanya.

 
Karena itu, memilih pemimpin haruslah didahului dengan pengetahuan yang cukup atas jalan hidupnya, pengalaman kepemimpinannya, spiritualitas dalam kehidupannya, harus dilihat secara jeli dan kritis.


Kini memang, ada banyak cara para calon pemimpin menaikkan citra agar dapat dipilih, namun semuanya bisa saja semu. Kita harus mencari data pembanding sebelum menentukan pilihan. Kata kuncinya, jangan cepat percaya pada satu publikasi saja, carilah pembandingnya segera tentang seseorang calon pemimpin.


Jangan lupa, setelah memberikan kesempatan kepada pemimpin, kita tetap harus mengawasi sepak terjang kepemimpinannya. Kita di Minangkabau memiliki pepatah soal ini, seorang pemimpin hanya didahulukan selangkah ditinggikan seranting. Betapa dekat antara pemimpin dengan yang dipimpin. Jika salah jalan segera diingatkan.

Semoga negeri kita segera terbebas dari kisruh serupa di masa depan. Ini pengalaman berbangsa dan bernegara; niat baik harus tetap dijaga hingga sampai amanat yang dipikul sampai selesai dan menjadi pemimpin yang khusnul khatimah. Amin.(LH).

Catatan Seorang Staf Pemko Pariaman Yang Patut Kita Renungkan

Written By oyong liza on Selasa, 13 Januari 2015 | 20.35


Oleh: Dewi Nila Utami, SS (Staf Bagian Humas Setdako Pariaman)


Jadikan Wisata Kota Pariaman Wisata Internasional

Tahun 2015, Kota Pariaman akan memasuki usianya yang ke-13 tahun. Sesuai dengan visinya “Mewujudkan Pariaman sebagai Kota Tujuan Wisata dan Ekonomi Kreatif Berbasis Lingkungan, Budaya dan Agama” dan seperti tak ingin ketinggalan dari kota-kota lainnya yang baru berdiri (otonom), Kota Pariaman terus berbenah diri dengan melakukan pembenahan di segala bidang yakni dengan melaksanakan pembangunan dan melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat serta pembenahan potensi-potensi daerah yang bisa dijual kepada masyarakat luar. Salah satu potensi daerah yang sedang gencarnya dikembangkan oleh Pemko Pariaman adalah potensi pariwisata.

Dengan kondisi geografis yang sangat menggiurkan yaitu memiliki garis pantai yang cukup panjang, Kota Pariaman menjadi salah satu daerah pesisir yang pastinya diincar oleh setiap orang. Ibaratkan seorang gadis, Kota Pariaman adalah gadis desa yang masih lugu dan asli dalam artian belum dipoles sehingga keindahan dan kecantikannya belum terlihat maksimal. Jika seluruh masyarakat Kota Pariaman menyadari hal ini, tentunya mereka akan menjaga dan menggali keindahan tersebut sebelum dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mempunyai kepentingan pribadi.

Dalam rangka melindungi potensi tersebut, Pemko Pariaman telah melakukan berbagai macam terobosan dengan membangun infrastruktur dan pembenahan tempat-tempat wisata. Untuk melakukan pembenahan dan pembangunan tersebut, Pemko Pariaman telah memanfaatkan dana APBN dan APBD secara berkesinambungan. Kenyataannya, anggaran pemerintah ini masih memiliki banyak kendala yakni jumlahnya yang terbatas, susahnya birokrasi, dan kualitas hasil yang kurang bagus karena pada umumnya para pemegang kegiatan tersebut banyak yang bermain proyek sehingga pekerjaan tersebut banyak yang hanya sekedar selesai. Tentunya kita berharap pekerjaan tersebut selesai dan berkualitas tinggi.

Beranjak dari permasalahan diatas, kehadiran investor baik dalam maupun luar negeri sangat dibutuhkan di Kota Pariaman. Disadari atau tidak, kehadiran para investor yang mau menanamkan modalnya di Kota Pariaman ini sangat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat Kota Pariaman ke level yang lebih tinggi. Pastinya, dana dari para investor tersedia dalam jumlah besar dan tidak memerlukan birokrasi yang berbelit-belit dalam pengucurannya, serta pekerjaan akan diawasi secara berkesinambungan sehingga akan menghasilkan pekerjaan yang berkualitas dan tidak merugikan di kemudian hari.

Berdasarkan penelitian para ahli, kehadiran para investor mampu menggenjot pertumbuhan ekonomi masyarakat di tiap daerah tersebut. Namun, para investor terutama investor asing masih enggan menginvestasikan dananya di Indonesia. Hal itu dikarenakan susahnya perizinan dan birokrasi yang dilalui di Indonesia serta banyaknya pungutan liar yang ada di Indonesia.

Menyikapi hal itu, Pemko Pariaman telah melakukan terobosan dengan mempermudah semua perizinan di Kota Pariaman dan melarang adanya pungutan liar. Selain itu, Pemko Pariaman terus gencar menghadirkan para investor untuk dapat mengunjungi tempat-tempat dan melihat lebih dekat potensi-potensi yang dimiliki Kota Pariaman serta menjajaki usaha apa yang dapat dikembangkan oleh para investor tersebut di Kota Pariaman dalam menunjang pencapaian visi dan misi yang telah dituangkan dalam RPJMD Kota Pariaman.

Seperti yang pernah diungkapkan oleh Wakil Walikota Pariaman dalam bincang-bincang kami di rumah makan pincalang pada suatu siang yang sedikit mendung bahwa Kota Pariaman ini bisa diibaratkan seperti sebuah meja, dimana di meja tersebut nampak dengan jelas dimana letak potensi-potensi daerah Kota Pariaman yang bagus untuk dikembangan dan memiliki nilai jual yang tinggi. Dan hal ini harus benar-benar diketahui oleh setiap kepala SKPD terutama bagian Penanaman Modal sebagai SKPD yang akan menjual potensi-potensi tersebut kepada para investor baik dalam maupun luar negeri.

Dalam perjalanannya, Pemko Pariaman terus mengembangkan dan menjual potensi wisata Kota Pariaman tentunya dengan berbagai alasan.

Pertama, sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dari segala lapisan. Untuk pembangunan hotel, cottage ataupun tempat-tempat wisata lainnya dibutuhkan tenaga kerja yang tentunya akan menyerap sebagian masyarakat Kota Pariaman. Tak berhenti sampai pembangunan saja, jika hotel, cottage ataupun tempat-tempat wisata tersebut telah terealisasi tentunya akan dibutuhkan guide yang dapat memandu para wisatawan untuk mengunjungi tempat-tempat wisata di Kota Pariaman. Berdasarkan data yang ada, bahwa telah banyak pemuda-pemudi Pariaman yang magang ke luar negeri dan bergaul disana selama beberapa tahun sehingga dapat dipastikan bahwa mereka telah mengenal bahasa bahkan budaya masyarakat luar tersebut.

Kedua, Kota Pariaman memiliki kondisi geografis yang sangat menarik bagi wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Dengan gugusan pulau-pulau kecil nan menawan yaitu pulau Angso Duo, Pulau Ujung, Pulau Kasiak, Pulau Kosong, Pulau Bando dan Pulau Tangah dan serangkaian pantai yakni Pantai Gandoriah, Pantai Kata, Pantai Cermin, Pantai Belibis, Pantai Sunur, Pantai Naras dan Pantai Mangguang yang masih alami dan belum banyak dijamah manusia menjadi daya tarik dan tantangan tersendiri bagi para investor asing untuk mengelolanya.

Ketiga, Pariaman dahulunya juga pernah menjadi jalur lalu lintas perdagangan para saudagar dari Arab, Venesia, dan masyarakat Eropa lainnya menuju ke Tiku dan Agam. Sekarang, banyak traveler yang mengelilingi dunia dengan menggunakan kapal pesiar. Hal ini dapat dijadikan sebagai peluang untuk menarik para traveler tersebut agar mau singgah di Kota Pariaman jika cuaca kurang bersahabat atau mereka membutuhkan tambahan bekal makanan. hal ini telah diterapkan oleh Malaysia dengan pulau Langkawi-nya. Kapal-kapal yang kehabisan bahan bakar atau cuaca buruk singgah di Pulau Langkawi untuk beristirahat sambil menunggu cuaca kembali membaik. Dapat dibayangkan berapa dana mereka yang dapat diserap oleh masyarakat setempat selama mereka singgah di tempat tersebut. Hal ini pula yang akan dicoba diterapkan di Kota Pariaman.

Keempat, Kota Pariaman merupakan salah satu kota yang kaya sejarah yakni sejarah perjuangan melawan bangsa Belanda dan Jepang. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya peninggalan Belanda dan Jepang yang dapat dijadikan sebagai objek wisata yang patut dikunjungi oleh para wisatawan penyuka sejarah yaitu berupa stasiun kereta api Pariaman, Kuraitaji, kuburan Belanda, Bunker Jepang serta kuburan Cina. Untuk para penyuka biota laut, wisatawan dapat mengunjungi pusat penangkaran penyu dan wisata bawah laut Kota Pariaman.

Meskipun begitu, ada hal yang menjadi kendala untuk masuknya lebih banyak wisatawan ke Kota Pariaman yakni budaya pakuak (MENETAPKAN HARGA SESUKA HATI). Para pedagang di Kota Pariaman cenderung memanfaatkan kesempatan untuk menaikkan harga sesuai keinginan mereka sendiri.

Menurut hemat saya, ada baiknya pemerintah Kota Pariaman duduk bersama dengan para ninik mamak membicarakan tentang hal ini. Patut disadari bahwa, budaya pakuak ini memberikan dampak terhadap kemunduran jumlah wisatawan yang datang ke Kota Pariaman untuk berbelanja dan menghabiskan uang-nya di Kota Pariaman.

Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan, para wisatawan cenderung membawa bekal dari rumah karena mereka khawatir membeli makanan dengan harga yang cukup mahal.
Dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, para pedagang lupa bahwa hal itu tidak akan berlangsung lama. Apalagi dengan adanya facebook, twitter dan jejaring sosial lainnya, para pengguna internet (netizen) akan dengan cepat membagikan informasi kepada teman-temannnya tentang tempat-tempat yang mereka kunjungi. Jika informasi yang dishare bersifat positif tentunya ini akan menjadi ajang promosi tidak langsung. Namun jika informasi tersebut bersifat negatif akan berdampak buruk bagi Kota Pariaman.

Tidak hanya sampai disitu saja, Pemko harus menindaklanjutinya dengan memberikan sanksi yang tegas tanpa pandang faktor kedekatan hubungan. Jika suatu daerah dibangun hanya berdasarkan faktor kedekatan hubungan saja, niscaya daerah tersebut tidak akan pernah maju. Jika kita boleh meniru ilmu masyarakat Cina, Korea dan Jepang, mereka berani memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggar aturan meskipun yang melanggar adalah anak kandung mereka sendiri.

Begitupulalah hendaknya di Kota Pariaman.

Pihak pemko harus bekerjasama dengan pihak kepolisian Kota Pariaman yakni dengan menempatkan beberapa anggota kepolisian dan Satpol PP di sebuah Pos Pengaduan Wisata. Jadi wisatawan yang merasa dirugikan dengan harga makanan yang sangat tinggi dapat menginformasikan kepada petugas Pos Pengaduan Wisata tersebut dengan membawa catatan atau bill, sehingga para pedagang yang melakukan budaya pakuak tersebut dapat diberi sanksi yang tegas sesuai aturan hukum yang ada di Kota Pariaman. (***)






Pentingnya Nilai Lingkungan untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Written By oyong liza on Kamis, 01 Januari 2015 | 11.19

                                           Oleh Dr. Genius Umar, S.Sos, M.Si


Dalam suatu acara sarasehan Sekolah Adiwiyata tanggal 22 Desember 2014 di Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan RI, juga dihadiri oleh Menteri Pendidikan Nasional Anies Baswedan. Diskusi menarik dari Menteri Anies adalah tentang bagaimana kita melakukan penilaian (apresiasi) terhadap lingkungan.

Nilai lingkungan adalah cara kita mengapresiasi lingkungan, semakin tinggi kita menilai lingkungan maka semakin tinggi kemauan untuk menjaga lingkungan. Sebaliknya semakin rendah nilai lingkungan kita, semakin tidak ada kemauan untuk menjaga lingkungan.

Di Bali, rumah yang memiliki view laut atau sawah akan memiliki harga yang tinggi dibanding dengan rumah yang tidak memiliki view alam yang indah. Pantai dan sawah ini akan dijaga dengan baik oleh masyarakat karena memiliki nilai lingkungan yang tinggi. Restoran yang terletak dekat sawah akan bersedia membayar sewa “view sawah” kepada pemilik sawah agar sawah tersebut tidak di alihfungsikan. Bali mampu melakukan peningkatan kapasitas masyarakat untuk meningkatkan nilai lingkungan melalui mekanisme pasar yang rasional.

Masyarakat Singapura (termasuk anak-anak sekolah) malu membuang sampah ke jalan karena sadar bahwa mengotori jalan akan membuat kota akan rusak. Masyarakat negara tersebut mengapresiasi nilai lingkungan yang tinggi.

Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menghargai lingkungan? Masih banyak warga membuang sampah di got, sungai, danau, laut. Masih banyak orang dewasa membuang puntung rokok di jalan yang menyebabkan pemandangan kotor, contoh perilaku sebagian orang dewasa yang tidak dapat diteladani oleh anak-anak.

Hal lain yang patut kita renungkan adalah berapa banyak dari kita yang secara sadar menanam pohon yang dapat memperbaiki oksigen di bumi. Mungkin kita lebih banyak menebang pohon daripada menanam pohon disekitar kita? Bahkan kita juga mendiamkan orang lain menebang pohon dan tidak memahami bahwa menebang pohon tersebut akan merusak lingkungan (menyebabkan panas). Ini juga contoh nilai lingkungan kita yang rendah.

Bagaimana dengan anak anak kita, apakah sudah memandang lingkungan hidup itu penting? Kita masih banyak melihat anak-anak membuang sampah jajanannya dijalan, kita juga jarang melihat anak-anak kita membersihkan halaman rumahnya, apalagi secara sukarela memungut sampah yang ada disekitarnya.

Banyak yang kita lihat adalah anak-anak menendang botol atau sampah lainnya untuk bermain. Lagi lagi kita menemukan bagaimana anak-anak kita menilai rendah terhadap lingkungan.

Pendidikan lingkungan di Sekolah

Untuk memberikan apresiasi yang tinggi terhadap lingkungan diperlukan pendidikan lungkungan bagi semua pihak, baik orang dewasa maupun anak anak sekolah. Anak-anak sekolah merupakan pilihan yang paling efektif untuk mendidik masa depan bangsa. Melihat rendahnya apresiasi anak-anak sekolah terhadap lingkungan seperti, anak-anak begitu gampangnya membuang sampah ke jalan, merusak bunga dan perilaku environment destructive (perusalan lingkungan), maka anak-anak memerlukan pendidikan.
 

Solusinya adalah menjadikan sekolah sebagai kawah cadradimuka dalam mengembleng kepribadian anak-anak. Sekolah dijadikan media proses “pembiasaan” anak untuk mencintai lingkungan. Kita ajarkan anak-anak untuk menanam pohon demi fungsi masa depan, kesejukan alam, dan reservoir (penyimpan air). Buah-buahan yang ditanam sekarang akan dinikmati dimasa depan atau secara umum bahwa sikap kita terhadap lingkungan sekarang adalah cerminan “keramahan” alam kepada kita dimasa depan.

Organisasi Pramuka di sekolah, saya pandang sebagai media yang tepat bagi anak anak untuk mencintai alam atau memberikan nilai tingi kepada lingkungan. Media Pramuka ini mengajarkan anak-anak untuk bersikap “ramah” terhadap alam.

Sikap anak anak yang ramah lingkungan ini diharapkan akan dibawa ke rumah masing-masing, sehingga akan ditiru juga oleh keluarganya. Kalau ini terjadi maka akan semakin banyak rumah tangga yang sadar akan nilai penting lingkungan.

Dari sisi kurikulum, perlu dipastikan bahwa kurikulum tersebut memberikan media kepada anak-anak untuk lebih dekat dengan alam. Perlu ada kesempatan kepada anak-anak melakukan proses belajar mengajar (PBM) di alam. System PBM di Ingris misalnya, pada satu hari dalam satu minggu memberikan kesempatan belajar tentang biologi, lingkungan, secara spesifik menyangkut tanaman, peran tanaman bagi alam, aktifitas camping ground dan lain lainnya langsung dilapangan atau di taman kota. Dengan demikian anak akan lebih memiliki apresiasi yang tinggi tentang lingkungan. Beberapa sekolah swasta di Jakarta dan sekitarnya sudah mulai menerapkan PBM seperti ini.

Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

 
Dalam Agama dipesankan juga untuk selalu menjaga alam, menanam pohon dan menyakatan bahwa “kebersihan adalah sebahagian dari iman”.

Namun kita kadang lupa dengan pesan tersebut. Pesan tersebut perlu disosialisasikan kembali kepada berbagai kalangan terutama masyarakat melalui tokoh adat, ulama, dan pemimpin di lingkungan nagari, desa. Masyarakat Minangkabau sendiri telah memiliki kearifan local misalnya ikan larangan, hutan larangan yang memberikan nilai tinggi kepada lingkungan.

Ikan larangan adalah melarang masyarakat menangkap ikan pada sungai tertentu dalam waktu tertentu yang telah disepakati bersama, sehingga ikan akan terjaga dan ketika dibuka/panen bersama mampu memberikan nilai ekonomi (uang) yang bisa dipakai untuk pembangunan infrastruktur nagari. Hutan larangan di beberapa desa melarang orang untuk menebang di kawasan hutan tertentu.

Nilai-nilai ini perlu kembali direvitalisasi kedalam kehidupan masyarakat, sehingga semakin menjadin kelestarian lingkungan.

Revitalisasi hukum adat dalam apresiasi terhadap lingkungan sekarang dapat dilakukan misalnya dengan mengelarkan peraturan desa/peraturan nagari hukuman adat bagi orang yang menebang pohon pelindung, atau hutan, merusak sungai dan alam lainnya.

Pemerintah daerah dan Kebijakan Lingkungan

Sekarang sudah mulai banyak pemerintah daerah yang memandang penting lingkungan. Pemerintah Kota Surabaya menjadikan seluruh kota menjadi taman kota yang tersusun rapi dan rindang. Demikian juga Pemerintah Kota Pariaman dengan visi menjadikan Kota Pariaman sebagai kota tujuan wisata yang islami, berbudaya dan berwawasan lingkungan.
Secara jelas wawasan lingkungan sudah merupakan visi kota. Beberapa hal yang telah kami lakukan adalah sedang dilakukan penataan taman kota disepanjang jalan-jalan utama kota, penataan sungai ditengah kota (tahun 2015), kelanjutan penataan kawasan eko wisata dan kawasan penangkaran penyu, pembuatan zonasi kawasan konservasi di pesisir Kota Pariaman termasuk kawasan pulau-pulau kecil di depan Pariaman (Pulau Kasiak, Pulau Angso, Pulau Tangah, Pulau Ujuang).

Penantaan kawasan alam tersebut adalah dalam rangka pembangunan pariwisata dengan mengedepankan aspek lingkungan hidup.

Sekarang ini kami tengah melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang nilai penting dari lingkungan yang nantinya sangat bermanfaat kepada ekonomi masyarakat. Dalam arti kata harus ada trade off (keseimbangan) antara aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial bahwa pembangunan lingkungan (ekologi harus mampu memberikan dampak kepada perbaikan ekonomi masyarakat dengan tetap memperhatikan kondisi kearifan local dan social budaya masyarakat setempat.

Misalnya pembangunan kawasan penyu di Pariaman sekarang ini sudah mulai dikembangkan kerajinan-kerajinan dengan motif penyu yang dibuat oleh masyarakat dan bisa dijual di kawasan konservasi penyu. Keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam program eko wisata (konservasi penyu) menjadi penting.
Mainstreaming (peng-arus-utamaan) lingkungan merupakan suatu metode untuk membangkitkan cara pandang kita tentang lingkungan hidup yang merupakan sumber kehidupan.

Arena itu keterlibatan berbagai pihak dalam menjaga lingkungan sangat diperlukan seperti pemerintah, kalangan pendidikan dan anak, masyarakat, kalangan swasta, kelompok agama dan lain-lainnya. (***)

Indra J Piliang: Moratorium Konflik

Written By oyong liza on Minggu, 28 Desember 2014 | 20.55




Konflik yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar adalah konflik terbesar sepanjang sejarah. Kalaupun terjadi konflik sebelumnya yang berujung kepada pendirian partai politik baru, hanya bersifat perseorangan. Partronase politik membuat jaringan kepartaian lebih mudah dibuat, dalam konflik yang bersifat perseorangan. Sekarang, masing-masing pihak tidak mau keluar dari Partai Golkar, lebih memilih bertahan. Hubungan lintas personal juga terjadi, termasuk melibatkan pelbagai generasi.

Salah satu fungsi partai politik adalah mengelola konflik. Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehadiran partai politik yang demokratis dan egaliter. Setiap individu yang menjadi anggota partai politik pastilah memiliki ide-ide individual, kelompok, faksi ataupun kepentingan. Kepentingan dalam partai bukanlah hal yang tabu. Malahan, kepentingan-kepentingan itulah yang menjadi daya penguat partai, apabila dikelola dengan baik dan bersama-sama. 

Masalahnya, konflik yang terjadi belakangan ini terlalu besar. Konflik yang semula hanya berlangsung di lingkaran elite partai, sudah merembet kepada kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Apabila konflik ini berlangsung terus, bukan tidak mungkin terjadi pembelahan secara vertikal. Otomatis, kekuatan partai akan melemah dengan sendirinya. Apalagi kalau proses di pengadilan lama selesainya, bakal menuai pelbagai persaingan yang tidak sehat. 

Kerugian demi kerugian bakal dialami Partai Golkar, apabila konflik merambah ke parlemen. Suara Golkar tidak akan bisa dihitung, mengingat fraksi memiliki hak untuk menentukan agenda-agenda penting di parlemen. Walau kedaulatan anggota partemen masih bisa dipertahankan, kepentingan fraksi juga ada dalam tata tertib parlemen. Sehingga, konflik bisa memicu kekusutan dalam pengambilan keputusan. 

Belum lagi dalam pemilihan langsung kepala daerah yang bakal dilaksanakan pada tahun 2015. Partai Golkar bakal kesulitan untuk mengusung calon-calonnya, terutama apabila ada dua kepengurusan yang saling klaim keabsahan. Kerugian Partai Golkar akan langsung terasa, yakni kesulitan untuk mengusung calon-calon kepala daerah yang bisa dinominasikan untuk menjadi calon-calon pemimpin nasional di masa depan. partai Golkar perlu berhitung secara sangat detil menyangkut konflik di daerah ini. 

Guna mencegah kerugian lebih besar, Partai Golkar perlu melakukan moratorium konflik. Moratorium dilaksanakan dengan cara menetapkan status quo kepada daerah-daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah. Namun, status quo itupun perlu melewati pintu kedua kepengurusan yang sama-sama diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Caranya adalah kedua kepengurusan memberikan mandat yang sama kepada calon gubernur, calon bupati atau calon walikota yang diusung oleh Partai Golkar. Dengan cara seperti ini, dukungan berkampanye juga datang dari kedua kepengurusan, sehingga memperbesar peluang untuk menang. 

Tentu sebelum proses itu terjadi, proses perdamaian lain dijalankan. Salah satunya adalah merehabilitasi kepengurusan yang dibekukan atau dipecat oleh masing-masing kubu. Rehabilitasi juga berlangsung di kepengurusan pusat, guna menggapai proses perdamaian berikutnya. Walau jalan masih panjang guna menuju rekonsiliasi yang bersifat menyeluruh, langkah-langkah seperti ini membantu partai dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. 

Partai Golkar adalah aset nasional yang sudah berusia 50 tahun. Apabila konflik ini bisa diselesaikan dengan baik, Partai Golkar dipercaya mampu menjadi partai terbesar dalam pemilu 2019. Sebaliknya, kalau gagal, Partai Golkar akan menghadapi kesulitan guna memenangkan pemilu 2019, termasuk dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. 

Indra Jaya Piliang, S.Si, M.Si

Toko Asiafone Padang "Tidak Menghargai Keberagaman Umat Beragama"

Written By oyong liza on Senin, 08 Desember 2014 | 15.18



Minangkabau dikenal memiliki adat istiadat yang terpaut erat dengan ajaran agama Islam sebagaimana falsafat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah". Artinya, tatanan budaya masyarakat Minangkabau tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama Islam. Maka dari itu, sebagaimana diketahui penduduk Minangkabau asli sudah dipastikan menganut agama Islam. Jika ada masyarakat pribumi Minang yang menganut agama selain itu umumnya mereka telah murtad (pindah agama) dan hampir dipastikan berakibat diusir dari kaum serta tidak diakui sepanjang adat sebagai orang Minang. Dia dipandang menjijikkan, pembuat malu, aib besar, dan harus hengkang dari ampung halamannya. Disisi itu, adat Minang memang tegas dan tidak bertoleransi.



Meskipun demikian, orang Minang tidak anti hidup berdampingan dengan penganut agama lain asalkan saling harga menghargai satu sama lainnya. Hal itu dibuktikan dengan adanya Gereja dan Kuil di beberapa kota di Sumatera Barat semacam di Kota Padang, Bukittinggi, dan kota serta kabupaten lainnya.

Sebagai bagian dari negara kesatuan RI orang Minang paham akan makna Pancasila dan UUD 45 tentang kebebasan beragama karena yang menyusun dasar konstitusi negara kita  tersebut sebagian juga putra asli Minangkabau. Kita paham arti demokrasi karena adat kita penganut paham tersebut. Setiap keputusan yang mengacu kepentingan orang banyak selalu dimusyawarahkan "Bulek kato dek mufakaik". Artinya orang Minang selain demokratis juga dikenal toleran dalam hal hidup dalam keberagaman.

Toleransi antar umat beragama wajib hukumnya diterapkan, karena agama adalah sebuah keyakinan diri pribadi kepada Yang Maha Pencipta, terpayung oleh dasar konstitusi negara kita. Sekolah-sekolah yang ada di ranah ini mewajibkan memakai hijab kepada murid-murid siswi yang menganut agama Islam, tapi tidak kepada siswi nasrani dan penganut agama lainnya. Itulah indahnya sebuah perbedaan. Perbedaan yang tidak saling mengintervensi dan saling hormat menghormati dalam sebuah keharmonisan dalam masyarakat heterogen.

Hidup semacam demikian harusnya berlaku adanya di setiap sektor. Baik sektor pemerintahan, korporasi, instansi-instansi, dll. Atasan tidak boleh memaksakan keyakinan yang dia anut kepada bawahannya, guru tidak boleh memaksakan agama yang dia anut kepada murid-murid yang dia ajar.

Hal tersebut harusnya tetaplah demikian dan harus disadari secara penuh, tidak seperti yang terlihat di toko ponsel Asiafone yang berlokasi di Jl Veteran, Kota Padang, dimana karyawan muslim mereka diwajibkan memakai simbol Nasrani, Sinterklas, di bulan Desember ini untuk menyambut Hari Raya Natal umat Nasrani.

Karyawan muslim itu menurut pengakuannya terpaksa memakai seragam Sinterklas tersebut karena jika menolak mereka akan dikenakan sangsi oleh manajemen perusahaannya. Sebagai karyawan apalah daya mereka, mau melawan tentunya mereka harus siap dengan konsekwensi terberat yaitu diberhentikan oleh perusahaan.

Menurut Wikipedia, Sinterklas (dalam bahasa lain juga dikenal dengan nama Santa Klaus, Santo Nikolas, Santo Nick, Bapak Natal, Kris Kringle, Santy, atau Santa) adalah tokoh dalam berbagai budaya yang menceritakan tentang seorang yang memberikan hadiah kepada anak-anak, khususnya pada Hari Natal.

Santa berasal dari tokoh dalam cerita rakyat di Eropa yang berasal dari tokoh Nikolas dari Myra, adalah orang Yunani kelahiran Asia Minor pada abad ketiga masehi di kota Patara (Lycia et Pamphylia), kota pelabuhan di Laut Mediterania, dan tinggal di Myra, Lycia (sekarang bagian dari Demre, Turki). Ia adalah anak tunggal dari keluarga Kristen yang berkecukupan bernama Epiphanius dan Johanna atau Theophanes dan Nonna menurut versi lain. Nikolas adalah seorang uskup yang memberikan hadiah kepada orang-orang miskin.

Tokoh Santa kemudian menjadi bagian penting dari tradisi Natal di dunia barat dan juga di Amerika Latin, Jepang dan bagian lain di Asia Timur.

Hari Sinterklas dirayakan di seluruh dunia setiap tanggal 6 Desember.

Saya tidak menyebutkan ini adalah sebagai bentuk lain isu kristenisasi di Ranah Minang namun sangat menyesalkan kenapa hal tersebut terbiarkan begitu saja.

Oyong Liza Piliang

Parlemen Halang Rintang

Written By oyong liza on Senin, 03 November 2014 | 21.43





Aslinya, parlemen dibentuk oleh kaum borjuis. Tujuannya untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh kaum bangsawan (darah biru) dan kaum feodal (pemilik tanah). Kaum borjuis merasa hanya berfungsi untuk mencari kekayaan dalam berbisnis. Namun, sama sekali tidak diberikan hak apapun untuk menentukan haluan negara (kerajaan). Demokrasi hadir pada tingkat ini.
Sistem kepartaian di Indonesia belum mapan. Praksisnya terlalu singkat, yakni dalam sistem kabinet parlementer sejak pemilu 1955-1959. Sebelum itu, perwakilan politik di kabinet hanya berdasarkan jatah-jatahan, tanpa pemilu. Dalam masa yang panjang, yakni sejak 1959 sampai 1999, sistem kepartaian timpang. Pengaruh negara terlalu kuat. Perwakilan politik di parlemen tak ubahnya dengan perwakilan kepentingan penyelenggara negara. 

Baru sejak 1999 perwakilan partai politik di parlemen menjadi lebih murni (puritan). Warna sistem multipartai begitu kuat. Walau partai-partai politik terus berdiri, ikut pemilu, atau hilang, kendalinya tetap berada di bawah sejumlah partai politik, terutama PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Kedua partai ini memiliki jangkar dan akar politik yang relatif lebih kuat, dibandingkan dengan partai-partai politik lain. Walau Partai Demokrat pernah menang pemilu pada 2009, tetap saja tidak mampu untuk bertahan pada 2014.

Fenomena yang kini mulai muncul adalah parlemen mengalami posisi yang saling mengunci. Keterbelahan begitu nyata, yakni antara Koalisi Merah Putih (KMP) berhadapan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sampai sekarang, dua pimpinan parlemen dibentuk, disertai alat kelengkapan masing-masing. Publik sama sekali tidak menyukai fenomena ini. Sentimen negatif begitu terasa. Dua koalisi yang saling kunci itu disertai dengan munculnya mosi tidak percaya. Padahal, kalau diperhatikan, mosi tidak percaya adalah fenomena dalam sistem parlementer, bukan presidensial.

Keberadaan KMP dan KIH sebetulnya kurang menggambarkan kedaulatan anggota DPR itu sendiri. Yang berdaulat adalah partai politik masing-masing. Anggota tinggal mengikuti kemauan dari pimpinan fraksi masing-masing. Hal ini bisa berakibat kepada politik yang kian elitis, tidak lagi berdasarkan aspirasi anggota. Sebulan setelah dilantik, parlemen masih berada dalam “ruang politik pilpres”, yakni perseteruan antara kelompok yang berada pada pihak Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta dalam pilpres lalu. Padahal, para elite politik di masing-masing pihak sudah sering bertemu secara terbuka. 

Padahal, tantangan yang dihadapi parlemen semakin berat, seiring dengan bangkitnya ranah social media sebagai batu ujian pertama peristiwa-peristiwa politik. Parlemen memerlukan legitimasi lebih, tidak lagi sekadar pengkritik pemerintah. Soalnya, sejak survei menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan politik, kedudukan parlemen selalu lemah di mata publik. Kalau keadaan ini terus berlangsung, bukan keseimbangan politik yang tercapai, melainkan ketimpangan politik. Pemerintah menjadi lembaga yang kuat, akibat parlemen lebih sibuk dengan dirinya ketimbang berbincang tentang agenda-agenda publik yang luas. 

Publik masih dalam masa bulan madu dengan terbentuknya pemerintahan baru. Tetapi masa bulan madu selalu lebih singkat, dibandingkan dengan masa-masa untuk bekerja keras mempertahankan apa yang sudah ada. Dari sini, parlemen yang muncul sebagai halang rintang justru bakal memicu krisis politik yang liar. Krisis itu, kalau kita perhatikan, bisa kearah delegitimasi parlemen. Panggung politik tidak lagi berada di dalam sistem ketatanegaraan, melainkan diluarnya, dalam wujud parlemen jalanan. 

Semoga parlemen bisa menyadari ini sedini mungkin dan terus berusaha untuk memperbaiki kondisi yang tidak ideal sekarang... 

Indra Jaya Piliang

Menjemput Budi Pekerti

Written By oyong liza on Jumat, 31 Oktober 2014 | 08.42



 Oleh: H. Leonardy Harmainy, S.iP, MH, Dt. Bandaro Basa, Mantan ketua DPRD Sumbar.


Sebuah tamparan yang menyakitkan terhadap nurani kita, setelah melihat tayangan video kekerasan oleh anak-anak berseragam Sekolah Dasar itu. Kita tersentak dan marah, entah kepada siapa harus ditunaikan. Inilah peringatan, lampu kuning terhadap moral dan martabat yang diagung-agungkan selama ini. Ternyata ada yang keliru dan terabaikan di tengah kesibukan menata kehidupan ummat agar hidup lebih baik.

Jika kita hendak merunut lebih dalam, ada banyak faktor yang telah membuat peristiwa kekerasan sesama anak-anak tersebut terjadi. Sesungguhnya, tak bisa lagi dilihat kasus per kasus saja. Ini persoalan bersama, bukan hanya sekedar tenaga pendidikan saja.


Kita akhirnya semakin yakin, pendidikan budi pekerti yang pernah ada, pada dasarnya tidak boleh hilang. Harus dihadirkan kembali. Dengung pendidikan karakter yang diharapkan belum menjawab tantangan berat moral anak bangsa. Tantangan itu datang dari berbagai penjuru, menyerang sendi kehidupan yang kita ketahui sarat adat budaya sopan santun.


Tantangan arus global dengan teknologi informasi, membuat semua benteng peradaban dan keadaban telah runtuh. Serupa dinding yang kuat dimakan rayap zaman. Teknologi informasi telah masuk ke rumah dan kamar tidur. Bayangkan, jika minimnya gerakan budaya budi pekerti, yang didasari kesiapan penanaman pendidikan agama kepada anak, akan hanyutlah generasi masa depan. Adat budaya Minangkabau itu akan lenyap, tinggal cerita.


Tantangan di atas terus menjadi pola hidup dan perilaku bergeser setelah mendapatkan informasi yang makin tak seimbang, antara pengetahuan moral, budi pekerti, dengan informasi negatif yang masif datang.  Akhirnya, kita tak bisa banyak berharap banyak lagi terhadap aplikasi model integrated learning, karena memang orientasi pendidikan yang diambil tak pernah memiliki fokus, kemana tunas-tunas muda ini nantinya. Sistem pendidikan nasional itu ternyata harus diakui telah berjalan sendirian. Tidak lagi ditopang oleh kebijakan strategis dari pemimpin-pemimpin formal maupun informal. Kalah oleh keadaan.


Jauh hari, hujjatul Islam, Al-Ghazali mengingatkan pentingnya budi pekerti bagi ummat. Budi pekerti itu akan lekat kuat, apa bila dipraktekkan, dipatuhi dan diyakini sebagai salah satu yang baik dan direstui sebagai jalan untuk keselamatan. Karenanya, perlu gerakan bersama yang masif kembali saling mengingatkan, saling menegakkan budaya malu, budaya sopan santun.


Persoalan hari ini adalah, godaan yang makin menggiurkan, dimana jalan pintas untuk mendapatkan keuntungan, kenikmatan, bisa dilakukan tanpa mempertimbangkan moral dan budi pekerti. Seakan-akan moral dan budi pekerti tersebut, sudah tak perlu lagi. Sekalipun disadari jalan pintas tersebut memiliki resiko yang besar.


Transformasi Budaya


Islam mengajarkan, agar setiap ummat saling mengingatkan dan menjaga, agar menjauhi api neraka, (Q.S:66.6). Ayat ini secara harfiah memiliki arti yang sangat jelas. Namun bila dirunut lebih jauh, ayat ini mengandung makna agar ummat memagari kehidupannya dari celaka kehidupan dunia dan akhirat. Inilah dimaksudkan dari pendahulu kita, pentingnya penguatan penguatan sistem kekerabatan, dari lingkaran terkecil, keluarga, orang tua, sangat dituntut dalam rangka menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak.


Kini dengan kondisi yang makin cepat bergeser meninggalkan sikap yang melemahkan sistem komunal, kuatnya sistem individualisme dan materialisme, gerakan transformasi budaya harus segera dilakukan. Setiap elemen membangun sistem yang kuat, agar generasi muda selamat dari celaka budaya di masa depan.


Apa yang mesti dilakukkan? Hidupkan kembali budi pekerti di rumah, budi pekerti di masyarakat dan budi pekerti di sekolah. Tiga hal ini, harus ditopang dengan kebijakan makro dari pemerintah terkecil, hingga jenjang paling tinggi. Ini perlu juga kesadaran kolektif, yang bisa membuat krisis karakter bisa ditahan dan dibangun kembali.


Peran Aktif Semua


Atas semua itu, tingkat pendidikan orang tua untuk membangun kesadaran moral sangat menentukan. Kemerosotan ini disadari sebagai lemahnya fungsi dan peran aktif orang tua. Sebagai pintu pertama pengetahuan moral, orang tua juga harus diberi pendidikan melalui kebijakan strategis dari pemerintah.


Sekolah memang telah memberi pendidikan karakter, namun itu ternyata belum cukup. Hanya bisa sampai ke kognisi (pengetahuan), belum menjadi afeksi (sikap) dan psikomotorik (budaya). Beberapa kasus memang menunjukkan demikian. Kini waktunya berbenah, harus sampai pada tingkat afektif dan psikomotorik.


Lebih dari itu, peran masyarakat yang melemah harus diperkuat. Usaha menanggulangi kemerosotan adat budaya, budi pekerti, harus dikontrol melalui rasa malu yang tinggi. Di sinilah peran pemerintah, alim ulama, niniak mamak,cadiak pandai, mengayomi seluruh generasi.


Akhirnya, kesadaran kolektif terhadap rasa malu, sikap saling menghormati, harus ditumbuhkan sejak dini oleh orang tua, masyarakat dan pemerintah. Kemudian, lingkungan yang ramah,jauh dari kekerasan, adalah gerakan yang harus dilakukan sesegera mungkin. Mulai dari pemimpin paling tinggi di setiap lini, harus diingatkan setiap waktu, mereka memiliki kewajiban agar generasi baru hadir dengan kecemerlangan masa depan, bermodal akhlak dan budi pekerti yang tinggi. Percuma cerdas tapi licik, percuma pintar tapi culas, percuma hebat tapi bermoral bobrok.


Semoga kita meninggalkan generasi yang kuat dan bermartabat dengan persiapan sistem kehidupan yang lebih baik. Pangkal bala semua ini, yang harus diperiksa lebih serius, tingkat kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi ummat, yang mempengaruhi tingkat pendidikan dan kehidupan yang teratur. Setiap kita adalah pemimpin, setiap kita bertanggung jawab untuk membawa ummat yang dipimpin untuk lebih baik. Jangan ada yang menjerit karena kepemimpinan kita, sebab itu awal dari sebuah kekacauan. Jangan pernah ada lagi kekerasan serupa tayangan di video itu. Menyakitkan, menampar nurani. 


Salam (LH).

Kebangkitan "Partycracy"

Written By oyong liza on Senin, 29 September 2014 | 14.57




RUU Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) sudah ditetapkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR. Satu pasal yang mengundang polemik dan menyita perhatian, yakni pilkada lewat DPRD atau langsung dipilih rakyat, telah diambil keputusannya melalui mekanisme pemungutan suara yang dimenangi kubu pemilihan lewat DPRD. Mayoritas publik mengecam keputusan ini. Berbagai hasil survei tidak lagi menjadi acuan dalam pengambilan keputusan di DPR.

Dalam debat publik, plus-minus pemilihan lewat DPRD atau langsung sudah banyak digelar. Beberapa argumen terjebak dalam persoalan kapital. Misalnya, pembiayaan pilkada langsung atau kasus korupsi kepala-kepala daerah. Apabila diperhatikan, argumen itu sama sekali tidak berkaitan langsung dengan mekanisme pilkada. Sebagian argumen itu lari ke arah UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Dana Alokasi Umum yang dikirimkan ke daerah. Belum lagi gaji kepala daerah yang tidak sebanding dengan beban kerjanya.

Masalahnya, debat-debat substantif itu sama sekali bukan bagian dari proses politik. Kebanyakan malah masuk pada pertarungan politik segi tiga antara kubu pendukung Jokowi-JK, Koalisi Merah Putih, dan SBY (Partai Demokrat). Kubu-kubuan itu terbentuk akibat proses politik selama pemilihan presiden dan wakil presiden lalu. Terpecahnya suara Partai Golkar memberikan fakta yang paling terang benderang di luar sikap yang dimunculkan sebagian anggota DPR dari Partai Demokrat. Kepentingan setiap kubu terlihat dominan yang sama sekali terlepas dari upaya memperbaiki sistem demokrasi.

Fenomena yang paling anyar adalah kebangkitan partycracy (kedaulatan di tangan partai) ketimbang demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat). Keputusan politik sama sekali berlandaskan kesepakatan dari sejumlah elite yang terbatas ketimbang dilandasi suara rakyat. Partycracy menjadi bangkit akibat kegagalan sejumlah elite untuk meraih posisi politik di pemerintahan, yakni dikalahkan dalam panggung elektoral.

Populisme yang terjadi akibat praksis pemilihan langsung ternyata tak sesuai dengan posisi politik dari tokoh-tokoh yang merasa memiliki kemampuan lebih. Pemimpin partai-partai politik bertumbangan, padahal merasa sudah membesarkan partai masing-masing selama lima tahun.

Partycracy menjadi kuat di Indonesia akibat mandat yang diberikan UUD 1945 hasil amendemen. Kalau dulu dikenal sebutan mandataris MPR untuk presiden, kini yang terjadi adalah mandataris konstitusi untuk partai politik. Ulasan soal ini sudah banyak. Seorang presiden yang mungkin saja dipilih 90 persen rakyat sama sekali tidak akan berdaya apabila berseberangan dengan DPR. Desain ketatanegaraan yang begitu pro pad partai-partai politik ini makin disadari kalangan politisi. Kecuali dilakukan amendemen terhadap konstitusi, sama sekali tidak ada celah untuk melemahkan kedudukan partai politik.



Perlu Diasah

Dari dua kekalahan yang diderita kubu pendukung Jokowi-JK, yakni pengesahan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU tentang Pilkada ini, sudah terbukti kelemahan yang dihadapi. Sense of politics Jokowi-JK perlu kian diasah. Jangankan Jokowi-JK yang didukung partai-partai politik minoritas di DPR, bahkan SBY-Boediono yang didukung kekuatan mayoritas tetap saja menghadapi tantangan yang sulit.

Terbukti Sekretariat Gabungan yang dipimpin SBY sendiri kurang bisa mengendalikan DPR dalam isu Bank Century, Pajak, dan kenaikan harga bahan bakar minyak. SBY berkali-kali dikecewakan partai-partai politik yang sebagian pemimpinnya justru menjadi anggota kabinet.

Bisa dibayangkan kesulitan yang dihadapi Jokowi-JK karena lebih sedikit didukung partai-partai politik di DPR. Paradigma sebagai orang profesional atau orang partai benar-benar menghadapi ujian. Apakah profesionalisme betul-betul menjadi pilihan tepat atau hanya menjadi kelompok yang bisa dikendalikan penuh politisi? Partycracy memungkinkan pengendalian atas minimal dua lembaga, yakni kepresidenan (termasuk kepala-kepala daerah) dan parlemen (baik nasional atau lokal). Dua lembaga itu memiliki hak konstitusional, mulai dari regulasi sampai implementasi, termasuk perekrutan sumber daya manusia.

Menguatnya partycracy membawa pengaruh pada melemahnya civil society. Yang juga disaksikan adalah kembar siam antara partycracy (political society) dan kelompok bisnis (business community). Antara politik dan bisnis tidak lagi dipisahkan mengingat pemimpin partai politik berasal dari kelompok bisnis yang memiliki sumber pembiayaan otonom.

Apalagi satu unsur civil society juga ikut dimasuki, yakni media massa. Pola segi tiga antara civil society, political society, dan business community tidak lagi berjarak, melainkan saling berimpit. Dari kembar dua menjadi tiga? Sungguh berita buruk.

Bagi mereka yang hidup di pengujung era Orde baru, tentu sangat menyadari betapa Kamus Bahasa Orde Baru perlu dipelajari lagi. Sejak pemilu legislatif, pemilu presiden, sampai perdebatan di DPR, bahasa sejenis kian dipakai. Padahal, Orde Baru adalah rezim yang sama sekali tidak percaya pada partai-partai politik. Periode ini dimulai sejak Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Masalahnya, kamus itu justru dipakai petinggi-petinggi partai politik. Artinya? Wajah Orde Baru seolah demokratis, tetapi sesungguhnya tidak. Monopoli berubah menjadi oligopoli.

Bibit-bibit partycracy yang berkecambah dan bercabang-cabang ini tidak muncul dengan sendirinya. Ia datang dari proses lama. Terdapat persoalan psikologi politik, bahkan arkeologi politik, dalam perseteruan para elite. Ada masalah yang tidak selesai di masa lalu, termasuk berkaitan dengan orang tua tiap-tiap elite. Masalah ini jarang dibicarakan, tetapi selalu hadir dalam setiap bisik-bisik di belakang layar.

Bangsa dan negara hanya ornamen bagi perebutan pengaruh dan kepentingan. Selera dan penilaian pribadi mengalahkan kepentingan lebih luas. Walau politik aliran dianggap sudah berakhir, warna politik identitas justru kian terlihat dan terbaca. Celakanya, politik identitas menjadi sangat personal, menyangkut persaingan sejumlah keluarga politik di Tanah Air.

Perebutan hegemoni ini tentu tak menghasilkan rakyat sebagai pemenang. Seluruh elite politik sadar betapa lahan berkembangnya demokrasi masih terlalu kering. Dua syarat masyarakat demokratis belum terpenuhi, yakni lapisan kaum terpelajar yang tebal dan kaum menengah ekonomi yang kuat.

Mayoritas masyarakat Indonesia berpendidikan rendah dan berpenghasilan minim. Kondisi seperti itu menyibukkan mereka untuk mencari penghidupan yang layak ketimbang memikirkan persoalan-persoalan besar secara mendalam.

Partycracy adalah sebuah rezim. Ketika feodalisme masih kuat, kaum borjuis mengendalikan demokrasi, dan para pembangkang berjumlah minoritas. Partycracy adalah buah busuk yang dipetik dari tanah kering dan hama yang banyak akibat kemiskinan ilmu pengetahuan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia berada dalam fase yang pernah dihadapi Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Apa kita menyerah? Tidak!


Indra Jaya Piliang

Demokrasi Yang Kasim




Arah perubahan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam RUU Pilkada kian jelas, yakni penolakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Alih-alih memperbaiki politik biaya tinggi yang sebetulnya bisa diantisipasi, mayoritas partai politik malah mendukung pemilihan kepala daerah via DPRD. Padahal, proses pemilihan via DPRD sudah terjadi sejak zaman Orde Baru, termasuk lewat UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No 32/2004. 

Lalu, apa motif utama dari perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini? Dipandang dari sisi UUD 1945 hasil amandemen, memang tidak ada aturan yang menyebut bahwa kepala daerah dipilih secara langsung. Pasal 18 ayat 4 berbunyi: “Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan inilah yang ditafsirkan bahwa pemilihan langsung ataupun via DPRD memenuhi syarat sebagai pemilihan secara demokratis. Apalagi dikaitkan dengan demokrasi Pancasila yang luas itu, bahkan pemilihan Presiden secara langsung bisa saja dianggap terlalu liberal. 

Perubahan ini terkesan mendadak, hanya bagian dari pertarungan kekuasaan, bukan berlandaskan keinginan untuk memperbaiki demokrasi di tingkat lokal. Garis besar pertarungan itu adalah efek kekalahan koalisi partai-partai politik pengusung Prabowo-Hatta. Penetapan UU MD3 yang baru dan revisi UU Pilkada ini ada dalam mata rantai penguatan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI dan pemerintahan daerah. Artinya, pengaruh kekuasaan Jokowi-JK hanya dibatasi pada lingkup pemerintahan pusat semata, yakni dari jabatan presiden, wakil presiden sampai menteri di kabinet.

Potret ini juga menunjukkan bahwa KMP bukan murni sebagai partai oposisi, apalagi sebagai penyeimbang pemerintah. KMP justru memperlihatkan ambisi kekuasaan di level pemerintahan daerah secara mutlak. Prosentase kemenangan di DPR RI dikapitalisasi menjadi prosentase kemenangan di daerah-daerah. PDI Perjuangan dan partai-partai pengusung Jokowi-JK hanya mungkin bertahan di daerah-daerah basis utama. Jadi, ada usaha untuk melokalisir kekuatan Jokowi-JK di basis-basis tertentu saja.

Usaha yang bersifat politik murni itu tentu sah-sah saja. Namun, dalam sistem presidensial dan sekaligus konsep negara kesatuan, sulit untuk melihat skema politik yang seperti itu. Walau bukan menjadi “bawahan” langsung dari Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, kepala-kepala daerah memiliki kewenangan otonom yang sudah diatur UUD dan UU. Untuk daerah-daerah tertentu, malahan kepala daerahnya memiliki kewenangan khusus, seperti Papua, Aceh, Jakarta dan Yogyakarta. Secara umum, Gubernur adalah wakil pemerintahan pusat di daerah. 

Artinya, akan sia-sia saja usaha membelah-belah daerah menjadi bagian dari dioorama pengelompokan politik. Sistem multipartai hanyalah bagian dari kepesertaan dalam pemilu, tetapi bukanlah arus yang masuk dalam pemerintahan. Indonesia bukanlah negara federal yang menyebabkan satu daerah dikuasai oleh partai oposisi di pusat, lalu daerah lain dikuasai partai pemerintah di pusat. Seorang kepala daerah juga tidak murni sebagai perwakilan partai politik, mengingat status yang disandang macam-macam, termasuk sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun berasal dari kalangan perseorangan. Sejak awal, tempat yang disediakan bagi partai-partai politik adalah DPR dan DPRD (serta DPD RI). 

Contoh nyata sudah ada, yakni koalisi partai-partai politik yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Sekalipun mayoritas di DPR dan daerah, serta ikut masuk ke kabinet, tetap saja pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan secara efektif. Seorang gubernur bahkan tidak bisa dengan mudah mengundang bupati atau walikota menghadiri rapat koordinasi. Gubernur bukan atasan langsung dari bupati atau walikota, walau menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Otonomi daerah juga membawa konsekuensi persaingan antar daerah, sehingga menciptakan otonomi politik. Bentuk paling nyata sepuluh tahun lalu adalah portal-portal pungutan liar di batas-batas daerah berdasarkan Peraturan Daerah. 

Argumen-argumen untuk mendukung pemilihan via DPRD juga sumir. Hampir tidak ada yang baru, malahan diluar apa yang diperdebatkan. Soal biaya politik, sejak awal memang demokrasi itu mahal. Demokrasi juga berasal dari kaum borjuis, bukan dari kalangan rakyat proletar. Penyiasatan biaya pilkada juga sudah banyak terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak yang terpilih menjadi kepala daerah juga bukan yang paling kaya raya atau yang mengeluarkan uang paling banyak. 

Begitu juga dengan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, bukan berasal dari ekses pemilihan langsung. Para kepala daerah memang memiliki sumber keuangan yang terbatas, bahkan minim. Dengan gaji yang sedikit, kepala daerah tinggal berharap dari prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Masalahnya, PAD masing-masing daerah juga tidak sama, mengingat kekayaan daerah berlainan. Ada daerah yang sangat tergantung kepada pusat, ada yang bisa memberikan kontribusi kepada pusat. Indonesia adalah keberagaman, bukan keseragaman. 

Apalagi, UU Pemerintahan Daerah satu paket dengan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Apabila perimbangan keuangan ini tidak menemukan formulasi yang tepat, kita akan terus melihat kepala-kepala daerah yang tajir, sebaliknya juga dengan kepala-kepala daerah yang tiris kantongnya. Belum lagi masih ada sekitar 188 daerah tertinggal di Indonesia. Dari namanya saja, daerah-daerah ini sebetulnya tidak sanggup membiayai diri sendiri guna mencapai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik. Daerah-daerah itu perlu dibantu dengan dana-dana khusus. Demokrasi berlangsung di daerah-daerah yang miskin, bahkan beberapa di antaranya mengalami busung lapar. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Pengebirian atau pengkasiman atas demokrasi di daerah. 

Demokrasi yang sama sekali tidak bisa membuahi lagi. Demokrasi yang diakibatkan kelalaian partai-partai politik dalam melakukan edukasi. Demokrasi yang tidak memberi, tetapi hanya mengambil. Daulat rakyat hanya diartikan sebagai angka-angka dukungan dalam setiap kali kontestasi. Justru ketika harapan partisipasi mulai muncul menggantikan mobilisasi, demokrasi substantif mulai pelan-pelan bicara, sistem pemilihan kembali disembunyikan di ruang-ruang karantina yang jauh dari persoalan-persoalan rakyat. Akankah kita diam saja? 

Indra Jaya Piliang

Membangun Kepercayaan Diri Daerah

Written By oyong liza on Senin, 22 September 2014 | 22.45




Menjadi warga negara yang baik mudah terucap namun sulit dalam aplikasinya. Menjadi warga negara yang baik ada sejumlah hak dan kewajiban yang harus kita terima dan jalankan. Menjadi warga negara yang baik akan menumbuhkan sikap-sikap negarawan. Jiwa bernegara atau yang disebut negarawan tersebut bukan hanya milik pemangku kebijakan atau kalangan politisi saja, namun bersikap vertikal (tanggungjawab kita kepada Tuhan YME) dan horisontal (ke sesama masyarakat) bagi seluruh rakyat atau bersikap umum dan masif dalam satu kesatuan.

Sebagai warga yang berdomisili di suatu daerah, sikap negarawan dapat kita aplikasikan untuk membangun daerah dimana kita bermukim. Sikap kritis musti kita miliki semata atas dasar kecintaan kita pada daerah bukan demi kepentingan pribadi atau pada satu kelompok saja, tidak boleh di dasari rasa subjektif atau atas dasar suka dan tidak suka yang mengarah pada pribadi perorangan yang kebetulan menjabat sebagai pemangku kebijakan. Jika demikian, apapun yang dilakukan orang tersebut tak pernah elok di matanya jika dia sentimen, atau sebaliknya jika dia orang yang diuntungkan. Orang tipe demikian, bak pepatah, kuniang dek kunik, kambang dek minyak seumpama kajai (gelang karet).

Sikap mengkritisi harus dibarengi sumbangsih pemikiran yang benar-benar murni (pure) untuk memajukan daerah menurut pemikiran kita sebagai orang di luar sistem yang tidak terikat mancaragam aturan yang tentunya praktis menurut pandangan kita namun belum tentu demikian dari sudut pandang pemangku kebijakan yang bekerja menurut aturan undang-undang. Lalu jangan pula bersikap apatis, kemudian hanya pandai mencibir saja seumpama beruk pemanjat kelapa. Rasa memiliki daerah musti kita tuahkan. Peraturan daerah bisa dibuat atas kesepakatan kita bersama, apalagi kurangnya?

Kebenaran yang kita sampaikan baik lisan atau melalui berbagai sarana yang tersedia, jika itu benar, paling tidak akan menjadi bahan pertimbangan utama bagi pemangku kebijakan sebelum mereka terlanjur mengambil keputusan keliru atau bersifat lebih meluruskan bahasa halusnya. Dulu saya pernah mendengar kalimat elok dari berbagai tokoh masyarakat tentang perlunya Spirit Piaman untuk mengembalikan nama daerah sesuai sebutan asli lokal daripada menggunakan bahasa Indonesia yang membelotkan arti lokalnya, seperti nama desa Naras=Nareh, Manggung=Mangguang, dsb sebagai contoh kecil. Namun entah hal tersebut telah mereka sampaikan pada pemangku kebijakan atau belum saya juga tidak tahu, bersebab mereka adalah orang-orang yang memiliki akses langsung ke pemangku kebijakan daerah.

Orang Piaman yang dikenal selalu mengasah dialetika seharusnya melahirkan para pemikir-pemikir daerah produktif. Jangan hanya sekedar menguap di palanta saja bersikeras kareh-mareh arang tanpa ada langkah-langkah aplikatif.

Orang Piaman acap berkata merindukan kemajuan daerahnya dan berharap pemerintah melakukan berbagai upaya terobosan untuk menuju kesana. Hal itu bagus dan sangat memungkinkan diwujudkan di era otonomi daerah sekarang ini. Jika demikian sekarang sudah saatnya satu kesatuan utuh dihimpun untuk menuju ke arah sana agar kesamaan visi tersebut lekas terwujud ibarat lewat di jalur tol. Bebagai kesadaran harus ditumbuhkan bersama-sama se sadar-sadarnya seumpama contoh, jika suatu daerah ingin ekonominya maju, maka daerah tersebut harus ramai dikunjungi terlebih dahulu, setelahnya barulah regulator ekonomi akan berputar. Di daerah yang ramai dikunjungi, musti banyak hal menarik untuk disuguhkan, baik itu alamnya, budayanya, masakannya, keramahtamahan warganya yang saling tunjang-menunjang. Kita sebagai warga daerah semestinya memiliki kesadaran akan hal itu.

Setiap daerah haruslah memiliki keunikan sebagai ciri khas daerahnya. Keunikan bisa bersifat endemik, bisa juga building mark seumpama Jakarta dengan tugu Monasnya, Bukittinggi dengan Jam Gadangnya, dll. Kemudian agar terus menjadi daerah yang tidak membosankan untuk dikunjungi tiap-tiap daerah musti selau berinovasi dengan melakukan berbagai terobosan. Bicara Piaman, orang hanya mengenal Tabuik. Pesta budaya sekali setahun yang sekaligus menjadi ikon utama dan penyedot wisatawan untuk berkunjung. Setelahnya sepi, sebagaimana judul lagu "Piaman Tadanga Langang Batabuik Mangkonyo Rami".
 

Namun demikian, seiring berjalannya waktu, satu persatu spot mulai dibangun di Kota Pariaman yang semoga kelak menjadi ikon baru. Pariaman yang dulunya benar-benar sepi jika tak ada tabuik, sekarang mulai menggeliat ramai meskipun belum bisa dikatakan selalu ramai jika dibandingkan daerah tujuan wisata ternama di tanah air. Kecendrungan positif dan jalan menuju terang mulai terlihat tak terpungkiri. Namun untuk membangun sebuah tradisi baru diperlukan tenaga ekstra karena sebagian dari masyarakat kita beranggapan daerah yang indah dan elok adalah perantauan. Mereka melihat kampung halaman sebagai daerah pelarian semata jika mereka gagal mengadu untung di rantau orang. Mereka selalu mengukur segala sesuatu dengan prinsip-prinsip semu, padahal jika dilihat secara jernih, di daerah seperti kota besar katakanlah Jakarta tingkat orang sangat miskinnya sangat jauh lebih banyak dibandingkan di daerah kita. Oleh karenanya mereka tidak sadar akan potensi daerahnya yang jika optimal mampu jadi ranah sekaligus rantau idaman bagi mereka.

Membangun pemahaman tradisi baru untuk sebuah perubahan bagi kalangan pragmatis kadang persoalan tersulit dibanding pembangunan fisik untuk menuju perubahan itu sendiri. Meskipun kalangan pragmatis terhitung minoritas yang tidak terlalu beresiko jika dilindas, akan tetapi semangat membangun di daerah sekecil Kota Pariaman ini alangkah baiknya berjalan dengan penuh kasih sayang dengan tetap mempertahankan ritme kecepatan.

Catatan Oyong Liza Piliang


Topik Terhangat

postingan terdahulu