HNSI Padangpariaman Ingin Modernisasi Alat Tangkap Ikan Nelayan
Ketua HNSI Padangpariaman H Faisal Arifin
Sungai Limau ----- Munas ini akan melaksanakan 3 agenda. Pertama, memilih ketua umum dan pengurus baru, kedua melaksanakan evaluasi kinerja kepengurusan Ketua DPP HNSI Mayjend (Purn) Yusuf Solichin dan ketiga mengeluarkan rekomendasi utama yang akan menjadi agenda DPP HNSI periode 2018-2022.

"Sehingga dalam rangka menyusun agenda besar DPP HNSI, HNSI Kabupaten Padangpariaman akan mengususng misi “Moderinisasi Alat bantu Penangkapan Ikan,” kata Ketua HNSI Padangpariaman Faisal Ariffin didampingi Ketua Harian Try Syuriadi dan Sekretris Anton Wira Tanjung, Sabtu (24/3) di Pariaman. 

Pada masa sekarang, kata Faisal, perubahan-perubahan secara cepat dan mendasar seringkali diperlukan bukan sekedar hanya untuk tetap dalam keadaan break even, namun program dan kegiatan yang dapat memberikan dampak besar terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah imbuh Faisal, harus mencari cara yang lebih tepat dan cepat untuk melakukan perbaikaan proses peningkatan produksi perikanan terutama dalam meningakatan efisiensi dalam proses produksi. Pemerintah harus mencari terobosan-terobosan baru yang mendasar, tidak hanya sekadar perubahan-perubahan kecil-kecilan.

"Seperti bantuan alat tangkap jaring, mesin tempel/robin, dll. Tapi perubahan besar dan yang perlu dilakukan agar perkembangan teknologi memberikan dampak terhadap perbandingan biaya yang dikeluarkan nelayan dengan hasil tangkapan ikan dapat menguntungkan," tutur Ketua DPRD Padangpariaman itu.

Untuk menjawab hal tersebut, moderinisasi alat bantu penangkapan ikan, jelas keponakan Anas Malik itu, sangat mutlak untuk dilaksanakan.

"Jangan biarkan lagi nelayan kita pergi ke laut untuk mencari ikan tetapi nelayan harus jelas di mana dan berapa jumlah ikan yang akan ditangkap. Bagaimana caranya, nelayan harus diberikanan alat-alat yang dapat mendeteksi arah ruaya ikan dan area fishing ground sehingga nelayan tidak lagi pergi berputar-putar di tengah laut dan hanya mengandalkan insting serta hasil tidak memuaskan. Pada masa depan hal ini tidak bisa lagi seperti itu,“ jabarnya.

Sekretaris HNSI Anton Wira Tanjung merinci, alat bantu penangakapan ikan di berbagai negara maju sangat vital perannya. Di Jepang dan Eropa jika tidak ada alat bantu penangkapan ikan jangan pergi ke laut karena hasilnya akan sia-sia.

"Minyak habih, ikan tak dapat,” katnya.

Minimal alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan, kata Anton, ertama fish finder atau echosounder, alat bantu navigasi yang bekerja berdasarkan pemancaran gelombang bunyi untuk mendeteksi kedalaman perairan, mendeteksi suatu obyek dalam perairan arah vertikal.

"Untuk tujuan perikanan sensitifitasnya ditingkatkan sehingga mampu mendeteksi adanya ikan di bawah permukaan air. Kedua sonar, alat bantu navigasi yang bekerja berdasarkan prinsip kerja energi akustik, pemancaran gelombang bunyi untuk mendeteksi suatu obyek dalam perairan arah horizontal dan vertikal," jelasnya.

Sonar sendiri, sebutnya, dapat memberikan gambaran dan informasi tentang kedalaman, keadaan alami dasar serta konfigurasi bentuk dasar perairan. Pada kapal ikan digunakan untuk memperoleh informasi tentang ukuran, densitas, distribusi, kecepatan dan arah renang fish schools.

"Serta mengetahui bentuk dan kedudukan jaring di dalam air, mengetahui ikan yang masuk ke dalam jaring. Ketiga RDF, alat bantu navigasi yang bekerja berdasarkan penerimaan gelombang radio untuk mengetahui arah dan perkiraaan jarak pemancar. Alat tersebut mempunyai fungsi sebagai pencari atau pendeteksi ikan sehingga penangkapan ikan dapat berjalan dengan baik," tuntasnya.

Munas HNSI nanti kata dia, akan diikuti penuh oleh HNSI Kabupten Padangpariaman, dengan mengirim utusannya sebanyak 10 orang yakni Faisal Ariffin, Try Suryadi, Anton Wira Tanjung, Happy Neldy, Rosman, Nasdini Indriani, Zaiful Leza, M. Defriadi, Sukiman dan Pengusaha Penangkapan Ikan yang juga Pengurus HNSI Yoesani. (Tim)
40 Nelayan Pariaman Terima Bantuan Mesin Longtail

Pariaman --- Sebanyak 40 orang nelayan Kota Pariaman menerima bantuan mesin long tail dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat yang diserahkan oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abid, bertempat di aula Dinas Perikanan Kota Pariaman, Jumat sore (20/10).

Wakil Walikota Paraiaman Genius Umar saat mendampingi Nasrul Abit, berharap bantuan mesin longtail membawa manfaat besar bagi masyarakat nelayan.

"Jangan sampai ada yang menjual atau menelantarkannya, karena tidak akan memberi manfaat jangka panjang bagi nelayan tersebut," ujarnya.

Selama ini, kata Genius, nelayan telah memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan masyarakat pesisir. Sektor perikanan merupakan penyangga penting perekonomian Pariaman.

"Peningkatan kesejahteraan nelayan akan mendorong peningkatan produksi secara berkelanjutan. Yang lebih penting lagi, tetap mempertahankan dan menjaga lingkungan laut dan terumbu karang di perairan Kota Pariaman," tutupnya.

Senada dengan hal tersebut Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abid mengatakan agar para nelayan dalam menangkap ikan tetap menjaga lingkungan dan laut, karena saat ini hampir 75 persen terumbu karang yang ada di Sumbar telah rusak.

"Berdasarkan laporan dari nelayan kita, yang masih menggunakan bom dan merusak terumbu karang adalah kapal penangkap ikan dari Sibolga. Karena itu bagi nelayan yang menemukan kapal ini saat menangkap ikan di perairan Sumbar, agar melaporkannya ke kapten penjaga laut," sebutnya.

Nasrul Abit juga mengimbau agar ekonomi para nelayan tidak hanya tertumpu pada tangkapan ikan. Dengan memberdayakan para istri di rumah dengan keterampilan, akan dapat menunjang dan memperkuat ekonomi keluarga.

Di samping bantuan alat tangkap nelayan, kata Nasrul Abit, pemerintah juga telah mengeluarkan program asuransi nelayan yang tidak lain gunanya untuk menjamin kesejahteraan keluarga nelayan.

"Apabila nelayan sudah mempunyai Kartu Asuransi Nelayan, premi mereka akan ditanggung oleh negara dan banyak manfaat lainnya sesuai dengan ketentuan yang  berlaku, baik meninggal, cacat atau kecelakaan dalam hal penangkapan ikan maupun di darat," ujarnya mengakhiri. (Juned/OLP)
Faisal Arifin Siap Majukan Nelayan Padangpariaman
H Faisal Arifin SIP Rky Majo Basa terpilih secara aklamasi sebagai Ketua HNSI
Pariaman -- Sekitar 104 perwakilan nelayan Padangpariaman yang tergabung dalam 52 kelompok usaha bersama (Kube) gelar diskusi publik sekaligus musyawarah cabang (Muscab) himpunan nelayan seluruh Indonesia (HNSI) di Kantor DPRD Padangpariaman di Pariaman, Senin (4/9/2017).

Dalam diskusi, nelayan mengeluhkan rumitnya mengurus izin usaha pengolahan ikan dan usaha pengolahan garam. Proses pengiriman benih ikan melalui Balai Karantina Padang juga dianggap rumit.

Di samping itu, bantuan kepada nelayan oleh pemerintah juga dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan nelayan saat ini.

Dalam diskusi yang menghadirkan narasumber Hilda Murni dari BPOM, Sugeng Suryono dari Balai Karantina Ikan Klas I BIM dan Guswardi dari DKP Sumbar, berbagai persoalan seputar nelayan dibahas dan dicarikan solusinya.

Dalam Muscab HNSI, Faisal Arifin terpilih secara aklamasi sebagai Ketua HNSI Padangpariaman periode 2017 hingga 2023. Anton Wira Tanjung sebagai sekretaris dan Yoesani selaku bendahara.

Faisal Arifin selaku ketua terpilih mengatakan akan berupaya keras menjawab persoalan mendasar bagi nelayan. Selaku ketua DPRD Padangpariaman ia akan berupaya menelurkan kebijakan yang pro nelayan demi peningkatan ekonomi masyarakat.

"Nelayan Padangpariaman memiliki sejarah panjang. Sebagai masyarakat pesisir, nelayan Padangpariaman memiliki pengalaman, tinggal bagaimana menyelaraskan program dengan kebutuhan nelayan," kata Faisal Arifin.

Ia berharap dengan kerjasama semua pihak, nelayan sebagai ujung tombak perekonomian Padangpariaman, tetap menjadi garda terdepan pembangunan ekonomi sektor riil.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua HNSI Sumbar Syaharman Zanhar, sejumlah anggota DPRD Padangpariaman, pengusaha ikan dan nelayan se-Padangpariaman. (AWT/OLP)
Istri Nelayan Nareh 1 Pariaman Terima Asuransi Rp160 Juta

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman serahkan secara simbolis asuransi nelayan asal Desa Nareh 1, Pariaman Utara, Senin (17/7/2017) di Balaikota Pariaman. Syafril, penerima asuransi nelayan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, meninggal dunia akibat serangan jantung di RSUD Pariaman beberapa waktu lalu.

Asuransi sebesar Rp160 juta itu diterima oleh istri Syafri, Rospita. Sejak Syafril meninggal dunia pada 1 Mei 2017, DKP Kota Pariaman terus melakukan pendampingan. Klaim asuransi telah ditransfer langsung oleh PT Asuransi Jasa Indonesia ke rekening Rospita pada tanggal 16 Juni 2017 lalu.

"Diharapkan dengan adanya santunan ini, keluarga yang ditinggalkan dapat membuka usaha sendiri untuk mandiri dan bisa menunjang ekonomi keluarganya ke arah yang lebih baik," ujar Mukhlis.

Ia mengimbau agar dana yang telah diterima dikelola dengan baik untuk biaya pendidikan bagi anak-anak almarhum Syafril yang berjumlah sebanyak 7 orang.

"Saat ini sebanyak 243 nelayan Kota Pariaman telah mempunyai kartu asuransi nelayan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dengan masa pertanggungan periode Januari 2017 hingga Desember 2017," ungkap Mukhlis.

Sementara itu, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Kota Pariaman, Zainal, menjelaskan santuanan asuransi akan didapat oleh ahli waris apabila melaksanakan aktivitas penangkapan ikan. Asuransi untuk kematian sebesar Rp200 Juta, cacat tetap maksimal Rp100 Juta dan biaya pengobatan maksimal Rp20 Juta rupiah.

"Untuk Santunan kecelakaan akibat selain aktivitas penangkapan ikan, untuk kematian Rp160 Juta, cacat tetap dan biaya pengobatan tetap Rp100 juta dan Rp20 juta," terangnya.

Premi asuransi tersebut adalah kali pertama diterima oleh nelayan Kota Pariaman. Rospita, adalah ahli waris pertama pula menerima santunan asuransi nelayan tersebut.

Juned/OLP
Nelayan Pasir Baru Terima Alat Tangkap dan Pengolahan Ikan

Pasir Baru -- Wakil Bupati Padangpariaman, Suhatri Bur menyerahkan sertifikat tanah sekaligus bantuan alat tangkap dan pengolahan ikan kepada masyarakat Pasir Baru, Nagari Pilubang, Kecamatan Sungai Limau di aula lelang ikan PPI Pilubang, Kamis (13/7/2017).

Sertifikat yang diserahkan bernama Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan (Sehat). Sebanyak 96 persil untuk nelayan dan 10 persil untuk pembudidaya.

Bantuan lainnya berupa mesin tempel untuk 7 orang penerima, terdiri dari kapasitas mesin 15 PK sebanyak 6 unit, dan 5 PK sebanyak 1 unit. Kemudian bantuan sarana alat tangkap ikan jaring monofilamen sebanyak 14 paket untuk 14 orang penerima.

Untuk sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran ikan, Suhatri Bur serahkan 4 paket untuk 4 kelompok nelayan. Terdiri dari pengolahan ikan budu, pengolahan kerupuk ikan, pengolahan bakso ikan, rakik, sala lauak, nuget dan ikan kering.

Kepada nelayan yang menerima bantuan, Suhatri Bur berpesan tak lupa bersyukur kepada Allah SWT, karena dengan bersyukur ada harapan akan dapat tambahan bantuan.

"Janji Allah, siapa orang yang pandai bersyukur atas nikmat-Ku, akan ditambah dan siapa yang tidak pandai bersyukur, ingatlah azab-Ku lebih dahsyat,” ujar Suhatri Bur.

Dikatakan, penerima bantuan agar lebih terpacu untuk peningkatan ekonomi. Dengan bantuan tersebut para warga mendapatkan kemudahan dalam berusaha supaya lebih menghasilkan.

"Selama ini tidak pakai alat, kini telah ada alatnya. Mari kita gerakkan sektor nelayan untuk penunjang ekonomi demi tercapainya kesejahteraan," sebutnya.

Kelompok penerima bantuan terdiri dari kelompok wanita pengelola hasil tangkap ikan Sinar Laut, Wanita Sepakat dan kelompok Wanita Saiyo. Bantuan bersumber dari dana aspirasi DPRD Padangpariaman almarhum Zuardin dan Dwi Warman.

Turut hadir pada kesempatan itu Kepala Dinas Perikanan Padangpariaman Alfian, Kabag Humas dan Protokol Andri Satria Masri, Kepala ATR/BPN Padangpariaman, Camat Sungai Limau Defriatos, Sekretaris Kecamatan Sungai Limau Anton Wira Tanjung dan tokoh masyarakat beserta warga setempat.

TIM
243 Nelayan Pariaman Terima Kartu Asuransi

Bentuk wujud kepedulian negara untuk mensejahterakan nelayan, dibuktikan dengan telah disahkannya Undang-Undang nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam.

Di dalamnya disebutkan salah satu upaya pemerintah untuk melakukan perlindungan bagi nelayan maupun keluarganya adalah melalui kegiatan pemberian bantuan premi asuransi.

Berkenaan dengan hal tersebut, Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menyerahkan premi asuransi kepada sebanyak 243 nelayan Kota Pariaman yang diserahkan di Dinas Perikanan Kota Pariaman.

"Asuransi nelayan bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan atas resiko yang dialami oleh nelayan dalam bekerja," ujarnya.

Kata dia, sudah saatnya sektor perikanan menjadi urat nadi bagi kedaulatan pangan.  Kedaulatan pangan yang tak sekadar berporos pada pemenuhan pangan dalam negeri, tetapi juga mensejahterakan para pelakunya, yaitu nelayan.

"Hal ini telah kita buktikan dengan tingginya tingkat konsumsi ikan di Kota Pariaman di tahun 2015 yang  mencapai 35,5 kilogram perkapita/tahun. Sedangkan target konsumsi ikan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya sebesar 34 kilogram perkapita/tahun," ungkapnya.

Kepala Dinas Perikanan kota Pariaman Dasril menambahkan, asuransi nelayan berlaku efektif selama 1 tahun dan di tahun berikutnya akan  dilakukan registrasi ulang kembali.

Besaran santunan yang diberikan pemerintah, sebut dia meliputi kecelakaan aktifitas penangkapan ikan. Apabila meninggal Rp200 juta, cacat maksimal Rp100 juta, biaya pengobatan maksimal Rp20 juta.

"Serta santunan kecelakaan akibat selain melakukan aktifitas penangkapan ikan. Untuk meninggal dunia Rp160 juta, cacat maksimal Rp100 juta, dan pengobatan maksimal Rp20 juta," jelasnya.

Dari sebanyak 268 nelayan yang diajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI untuk memperoleh Premi Asuransi Nelayan, sambung dia, sebanyak 243 nelayan yang menerima asuransi.

"Dan sisanya 25 nelayan akan kita upayakan dari daerah dan kita ajukan lagi untuk tahun berikutnya," tutup Dasril.

TIM