Ali Mukhni: Hoax Adalah Ancaman Non Militer bagi Negara
Ali Mukhni saat memberikan pidato pada seminar. Foto: Andro
Paritmalintang - Bupati Padangpariaman Ali Mukhni menyambut baik diselenggarakannya seminar Sinergitas Penanganan Ancaman non Militer tingkat Provinsi Sumatera Barat di Kabupaten Padangpariaman beberapa hari lalu.

Menurutnya hal itu sangat penting dilakukan, terutama membahas tentang strategi untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari ancaman non militer dalam rangka mendukung pertahanan negara.

"Selama ini kita menganggap membangun suatu negara harus bicara alat utama sistem persenjataan (Alutsista), penambahan personil tentara, termasuk anggarannya. Padahal ada ancaman yang lebih besar dari militer itu sendiri. Seperti bencana alam, ideologi, IT, bahasa, budaya, penjajahan budaya, termasuk kemiskinan, KKN, berita-berita hoax, pencurian sumber daya alam, perompakan, teroris, wabah penyakit, siber, spionase, serta paham-paham radikal lainnya," katanya, Rabu (10/10).

Tidak hanya itu, pendidikan rendah, lapangan kerja, dan kesenjangan, juga sesungguhnya menjadi ancaman-ancaman non militer yang akan mengancam negara jika tidak dikelola dengan baik.

"Oleh karena itu, perlu keseimbangan antara membangun militer dan non militer, harus dikelola dengan baik untuk menjaga daerah dan negara," ia menambahkan.

Menurutnya, ancaman non militer paling urgen dan perlu diwaspadai saat ini adalah radikalisme, terorisme, kemiskinan, bencana alam, lapangan kerja, pendidikannya rendah, dan sikap-sikap yang apatis.

"Ancaman seperti itu walau belum begitu terlihat secara nyata dan besar di Sumatera Barat, namun berpotensi untuk muncul," lanjutnya.

Ali Mukhni mengajukan beberapa solusi untuk mengurangi dan mencegah hal-hal tersebut bisa terjadi. Antara lain melalui membangun budi pekerti, meningkatkan syiar agama, dan melaksanakan ajaran-ajaran agama dengan baik .

"Untuk itu, kami mengharapkan kepada semua pihak untuk bersama sama meningkatkan ketahanan daerah kita dari segala bentuk ancaman yang akan muncul. Pemerintah tidak akan bisa berjalan sendiri kalau tidak dibantu oleh seluruh elemen masyarakat," PUNGKASNYA.

Pejabat Perwakilan Kementerian Pertahanan Provinsi Sumatera Barat, Kolonel Inf. Choirul Mustafa, menjelaskan bahwa berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 pasal 6 dan pasal 7, Kementerian Pertahanan menjadi bagian pendorong penanganan ancamanan keamanan non-militer.

Namun menurutnya, eksekutor adalah semua elemen pemerintahan dan masyarakat yang saling bersinergi. Pertahanan Negara, tambahnya, diselenggarakan melalui tiga hal, yaitu; usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman.

Dalam hal penangkalan, pertahanan negara diselenggarakan dalam suatu sistem pertahanan yang bersifat semesta dengan memadukan pertahanan militer dan pertahanan non militer.

Sifat kesemestaan yang dikembangkan melibatkan seluruh warga negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta sarana prasarana nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah, serta diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut.

“Penyelenggaraannya dilakukan melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan negara yang kuat dan memiliki daya tangkal terhadap berbagai ancaman,” pungkasnya. (Tim)
Cegah Paham Radikal, GP Ansor dan UNU Teken MoU
Foto bersama Zeki Aliwardana, Arianto, Nazaruddin dan Ory Sativa Sakban saat penandatanganan MoU
Pariaman -- Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Sumatera Barat melakukan nota kesepahaman atau memorandum of understanding  (MoU) dengan Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Kota Pariaman dan Padang Pariaman dalam antisipasi penyebaran paham radikal dan membentengi lulusan SLTA yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

UNU Sumbar memberikan kesempatan kepada Ansor Kota Pariaman dan Kabupaten Padang Pariaman untuk merekomendasi tamatan SLTA/SMK/MAN yang akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.

Demikian diungkapkan Wakil Rektor III UNU Sumbar, Arianto, Kamis (20/7/2017) ketika penandatanganan MoU di Desa Rawang, Pariaman Tengah, Kota Pariaman.

Penandatanganan dilakukan oleh Nazaruddin, Ketua Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB) UNU Sumbar dengan Ketua PC Ansor Kota Pariaman Ory Sativa Sakban dan Ketua PC Ansor Kabupaten Padangpariman Zeki Aliwardana. 

Menurut Arianto, UNU hadir di Sumatera Barat bertujuan mencetak sarjana-sarjana yang memiliki pemahaman Islam Ahlussunnah Waljamaah, mencintai tanah air NKRI dan berakhlakul karimah.

“Belakangan ini banyak tamatan SLTA/SMK/MAN yang melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi terpengaruh oleh pemikiran radikal dan bertentangan dengan  nilai-nilai dan paham dari orangtuanya,” kata Arianto.

Akibatnya, setelah kuliah dan menyelesaikan pendidikan, pemahaman keagamaannya sudah bergeser bahkan bertentangan dengan orangtuanya sendiri. Pulang ke kampungnya sudah mulai menyalahkan tradisi yang selama ini menjadi perekat dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehadiran UNU Sumbar justru memperkuat nilai-nilai yang sudah ada di Sumatera Barat. Kearifan lokal Sumatera Barat yang dikenal dengan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, menjadi acuan dalam melahirkan lulusan UNU.

“Bagi UNU, mahasiswa harus ditanamkan rasa cinta NKRI. Karena NKRI lahir salah satunya tidak terlepas dari peran ulama, terutama yang tergabung di Nahdlatul Ulama,” tutur Arianto.

Sementara itu, Ketua PC Ansor Kabupaten Padangpariaman Zeki Aliwardana menyebutkan, pihaknya akan dorong tamatan SLTA sederajat di Kabupaten Padangpariaman untuk melanjutkan pendidikannya ke UNU Sumbar. Padangpariaman yang mayoritas masyarakat Islam, sangat sesuai dengan misi pendidikan tinggi yang dikembangkan UNU tersebut.

“Makin gencarnya serangan pemikiran radikal terhadap praktek keagamaan yang ada di Padangpariaman belakangan ini, maka harus dilakukan upaya membentengi generasi muda. Salah satunya tamatan SLTA dengan memasuki lembaga pendidikan tinggi yang dapat dipastikan membentengi mahasiswanya dari paham radikal dan tidak mengkafir-kafirkan umat Islam lainnya," kata dia.

Dari 100-an nagari yang ada di Padangpariaman, menurut dia, diupayakan minimal satu orang dapat direkomendasi melanjutkan pendidikan ke UNU Sumbar.

"Secara bertahap akan lahir sarjana yang membentengi Islam berpaham Ahlussunnah Waljamaah dari Padangpariaman sebagaimana misi dari UNU Sumbar,” kata Zeki.

TIM
FKUB Padangpariaman: Non Muslim Padangpariaman Tak Terpengaruh Isu Jayapura
Taslim Mukhtar
Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Padangpariaman, Taslim Mukhtar, mengimbau umat beragama di Padangpariaman untuk menahan diri paska terjadinya keributan di Korem 172/PWY Jaya Pura.

Sebelumnya, Kamis (25/5) ratusan orang berkumpul di Makorem 172 PWY disebabkan adanya informasi pembakaran yang diduga kitab injil oleh oknum aparat.

"Semua sudah selesai, sudah diklarifikasi dan tidak ada pembakaran kitab, hanya kesalahpahaman saja," sebutnya, Jumat (26/5/2017).

Mencegah meluasnya dampak dari kejadian tersebut hingga ke Padangpariaman, FKUB telah melakukan komunikasi dengan tokoh lintas agama yang ada.

"Saya sudah komunikasi langsung dengan tokoh agama Katolik, Protestan yang ada di Padangpariaman dan peristiwa di Jayapura sana, tidak ada essesnya ke Padangpariaman. Kerukunan umat beragama kita sangat baik," ujarnya.

Untuk jangka panjang, FKUB bersama Kanwil Kamenag Padangpariaman, Kantor Kesbangpol akan melaksanakan kegiatan bersama antar umat beragama yang ada di Padangpariaman. Hal tersebut dilakukan untuk mempererat kerukunan antar umat beragama di Padangpariaman.

"Sedang kita rancang, apakah berupa olahraga bersama, goro atau seperti apa. Yang jelas untuk meningkatkan kerukunan umat beragama," pungkasnya.

Nanda
Suhatri Bur Pimpin Apel Kebhinekaan



Wakil bupati Padangpariaman, Suhatri Bur, meminta masyarakat kabupaten Padangpariaman untuk mempertahankan semangat kebhinekaan. Hal tersebut disampaikannya saat memimpin apel kebhinekaan di halaman kantor Bupati Padangpariaman di Paritmalintang, Senin (21/12).

Dalam apel tersebut, peserta yang merupakan perwakilan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda dan pelajar, mendeklarasikan sikap kebhinekaan meliputi, bahwa Indonesia adalah bangsa berketuhanan Yang Masa Esa yang menjunjung tinggi kebhinekaan dan kesetaraan diantara keseragaman bangsa.

Kemudian saling menghargai perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan dalam menciptakan suasana damai dalam rangka menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, sanggup menjaga kerukunan dalam kehidupan beragama, berbangsa dan bermasyarakat di Indonsia berdasarkan pancasila UUD RI tahun 1945.

Menolak segala bentuk paham dan tindakan radikalisme dan terorisme dengan mengatasnamakan agama yang menimbulkan perpecahan di masyarakat dan mengancam kedaulatan NKRI, memelihara dan mengembangkan nilai nilai luhur sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan peradaban Indonesia.

Dikatakan, Suhatri Bur, apel merupakan bentuk kesadaran dan komitmen Pemkab Padangpariaman untuk menghormati kemajemukan guna menciptakan kedamaian bangsa melalui forum tiga pilar yaitu TNI, Polri dan pemerintahan yang dalam pelaksanaan diemban oleh Babinsa dari unsur TNI, Bhabinkamtibmas dari Polri dan walinagari dari unsur pemerintahan.

"Tiga pilar tersebut dibentuk untuk mewujudkan negara aman dan damai.
 

Melalui tiga pilar diharapkan rakyat dapat terangkul untuk meningkatkan kemajemukan," ujarnya.

Dijelaskannya, Indonesia sebagai negara bangsa yang memiliki corak beragam --baik adat ataupun budaya masyarakat-- harus memandang keanekaragamaan sebagai aset dan potensi yang perlu ditumbuh-kembangkan untuk negara Indonesia.

"Jangan menjadikan perbedaan sebagai sangketa," sebutnya.

Menurutnya, pemerintah dan masyarakat harus kompak, selalu berpegang teguh pada semboyan bhineka tunggal ika walaupun beragam.

"Masyarakat harus membuka wawasan untuk mendapatkan informasi agar tidak mudah dihasut atau di kotak-kotakkan -dan aparat wajib menjaga ketentraman dan supremasi hukum supaya mendapatkan keadilan sesuai dengan semestinya," ulasnya.

Ia mengajak seluruh lapisan masyarakat Padangpariaman untuk memelihara suasana tetap kondusif, aman, tertib dan menjaga solidaritas.

Ketua Perhimpunan Al Irsyad Kabupaten Padangpariaman, Khairuddin Lubis menaggapi hal tersebut agak berbeda. Menurutnya, kondisi sosial dan kemajemukan di kabupaten Padangpariaman sangat berjalan dengan baik dan tidak ada persoalan.

"Kecenderungan komposisi masyarakat yang homogen tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial ataupun perpecahan," ujarnya.

Nanda
Mukhlis Teken Kesepakatan Bersama Tolak Bangkitnya Paham Komunis



Walikota Pariaman Mukhlis Rahman bersama unsur Forkopimda Pariaman dan sejumlah mahasiswa menandatangani kesepahaman penolakan bangkitnya paham komunis di Indonesia, terkhusus untuk daerah Pariaman usai peringati hari kebangkitan nasional (Harkitnas) ke-108 di halaman Balaikota Pariaman, Jl. Imambonjol no. 44, Jumat (20/5).

Mukhlis mengatakan, pada peringatan Harkitnas, dirinya mengajak generasi sekarang agar menyerap kembali nilai perjuangan Budi Utomo membangkitkan semangat nasionalisme pemuda pada 20 Mei tahun 1908.

Dikatakan Mukhlis, saat ini generasi muda dihadapkan banyak dilema dan ancaman oleh perkembangan zaman disertai arus budaya global. Filterisasi wajib dilakukan. Seperti narkoba dan situs-situs dewasa, radikalisme, paham komunis, yang meracuni pemikiran generasi muda.

"Semua harus bangkit dan kompetitif secara global dalam menghadapi era teknologi menjadi tantangan kita bersama. Dengan momentum Harkitnas, kita kembalikan nilai kebersamaan persatuan dan kesatuan bangsa dalam menghadapi tantangan," kata Mukhlis.

Surut ke belakang, pada hari Minggu, 20 Mei 1908, pada pukul sembilan pagi, bertempat di salah satu ruang belajar School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) di Batavia (kini Jakarta, saat ini telah menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia). Dr. Soetomo menjelaskan gagasannya. Dia menyatakan bahwa hari depan bangsa dan tanah air ada di tangan mereka.

Maka lahirlah Boedi Oetomo (ejaan lama). Namun, para pemuda juga menyadari bahwa tugas mereka sebagai mahasiswa kedokteran masih banyak, di samping harus berorganisasi. Oleh karena itu, mereka berpendapat bahwa "kaum tua" yang harus memimpin Budi Utomo, sedangkan para pemuda sendiri akan menjadi motor yang akan menggerakkan organisasi itu.

Sepuluh tahun pertama Budi Utomo mengalami beberapa kali pergantian pemimpin organisasi. Kebanyakan memang para pemimpin berasal kalangan "priayi" atau para bangsawan dari kalangan keraton, seperti Raden Adipati Tirtokoesoemo, mantan Bupati Karanganyar (presiden pertama Budi Utomo), dan Pangeran Ario Noto Dirodjo dari Keraton Pakualaman.

OLP
Benarkah Hanya Walikota Yang Bisa Merubah Pariaman

Menghidupi Keluarga, anak , istri harus dengan uang yang bisa kita pertanggungjawabkan.Halal. demikian tulisan H Rosihan Anwar dikoran mengutip kalimat Bung Hatta, bapak Proklamator RI.

tulisan tersebut saya kliping semasa masih bujangan,kini hilang.namun entah kenapa bersebab dari sekian banyak klipingan tulisan hanya kutipan itu yang tertanam dalam hati hingga kini dan sudah menjadi karakter .

Pernah dulu jadi penagih hutang, jumlah nominalnya sangat banyak. komisi  diterima bila hari itu juga dibelikan kerumah atau tanah, mungkin sekarang saya tak tinggal ditempat seperti sekarang ini. kutipan kalimat tersebut menghantuiku sehingga tak selimper dibelah tujuhpun di berikan keanak istri . buat beli susu anak pun ketika itu pinjam uang sahabat. kemana perginya uang tersebut? hanyut dimakan setan, menguap di Bar, club malam dll.

sebuah ketetapan hati memang sulit diubah. di dalam diri uang hanya sejumlah angka-angka. sebuah pantangan jika tangan menelentang. dalam kesederhanaan tetap menelungkup tangan ini.

literatur diatas bukanlah hendak membanggakan diri, atau lagak langgam ingin mencengangkan. jika anda kenal saya secara personal dengan seketika anda melihat sebuah kepribadian yang berbeda dari orang kebanyakan. silahkan bertanya pada sahabat atau bahkan orang yang menganggap saya musuh sekalipun.

dalam tulisan ini, saya berkeyakinan bahwa kebahagiaan terletak didalam diri kita sendiri setelah kita mengenal diri sendiri terlebih dahulu. mengenali dan menilai orang lain adalah pekerjaan termudah didunia,namun untuk mengenal diri sendiri diperlukan energi lebih untuk itu. untuk mempertajam hati , sebagai saran perbanyak bacaan tentang Filosofi dan falsafah hidup, serta buku-buku sejenisnya atau bisa juga dengan membaca Biography tokoh-tokoh besar Dunia.tentu untuk mengenal diri anda lebih mendalam lewat output pesan moral dalam kandungan buku tersebut. Buku karangan Buya Hamka sungguh sangat layak .

Jelang Pilkada dan Pemilu Banyak yang bercita-cita jadi Walikota atau Anggota Legislatif dikota ini. jika ditanya jawabannya seragam. yaitu ingin mensejahterakan masyarakat dan melakukan perubahan untuk Kota Pariaman. namun setelah mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan semua hanya Omong Kosong.hanya mereka yang sejahtera, masyarakat yang mereka katakan ingin disejahterakan masih disitu kesitu saja taraf hidupnya.dan itu sudah berulang-ulang terjadi. pemimpin tipe demikian sesungguhnya mereka belum mengenal diri mereka sendiri seutuhnya, sehingga tak peka pada hajat hidup orang banyak.


Seorang pilsuf pernah berkata "orang yang tak mengenali dirinya sendiri takan pernah bisa mengenali orang lain, dan takan pernah kenal akan Tuhannya dan nilai-nilai kebaikan.orang yang tak bisa menguasai dirinya sendiri sangat muskil bisa menguasai orang banyak.". dalam kalimat tersebut dapat disimpulkan, pimpinlah diri sendiri dulu baru orang lain. menata hati dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan adalah zat Tuhan yang membinarkan sebuah kepribadian.kata syekh Muhammad Abduh.

saya berpendapat, beropini, sebelum mendaftar sebagai anggota dewan atau pejabat politik lainnya sebaiknya ada sebuah badan Independen yang dibentuk pemerintah pusat yang berlaku sampai kedaerah. tim penyeleksi azas dan kelayakan seseorang sebelum diusung Parpol secara integritas dan Psikologis agar diperoleh pribadi yang betul-betul berjiwa nasionalis dan negarawan. acap kita dengar masyarakat menyesal memilih sianu dan sianu, sebelum jadi sianu anu anu.. setelah duduk kelakuannya Wallahualam sangat anu-anu..

tak kan berubah sebuah peradaban bila sistem yang ada dinegara kita masih tetap seperti sekarang ini. negara kita diambang kehancuran karena kelakuan kita pula, baik pejabatnya maupun masyarakatnya. semua perlu pembenahan radikal, sistem yang tegas serta Undang-Undang Yang Hukumnya menjerakan.

catatan Oyong Liza Piliang