22 May 2017

Peringati Harkitnas, Genius Imbau Masyarakat Jangan Mau Diadu-domba

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar pimpin Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) ke-109 tingkat Kota Pariaman, di halaman Balaikota Pariaman, senin (22/5/2017).

Hadir pada upacara Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo, Sekda Indra Sakti, Kepala BPS, Kepala Bank Nagari, Kepala SOPD, Kabag, Camat dan peserta upacara yang hadir.

Pada peringatanh Harkitnas ke-109 tahun ini, Genius mengatakan seluruh lapisan masyarakat harus terus membangkitkan kembali rasa nasionalisme, kebhinekaan dan NKRI, agar jangan mudah terpecah belah. Agar tidak mudah diadu-domba atas keberaneka-ragaman suku, agama, ras dan antar golongan.

"Rasa kebangkitan nasional, harus selalu kita gelorakan dalam diri kita, dan kita harus mengaplikasikannya dengan tindakan yang menjunjung persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Genius Umar menyatakan, saat ini adalah zamanya digitalisasi, karena itu, sudah saatnya untuk mempersiapkan segala sarana dan prasarana penunjang untuk menuju era yang serba digital itu.

"Kita tingkatkan sumber daya manusia pada segala struktur yang ada, sehingga apa yang kita cita-citakan dengan adanya era digitalisasi, semakin memangkas birokrasi dan akan semakin transparan," tutupnya.

Juned

4 February 2014

Kisah Nyata Seorang Mantan Anggota DPRD Sekaligus Caleg 2014
13914933481028252217
foto : koleksi pribadi

Kamis pagi pekan lalu, saya dikejutkan sebuah foto yang diposting salah satu teman di grup BBM alumni SMA saya. Dia memotret berita sebuah koran lokal tentang “Mantan Angggota DPRD Penadah Motor Curian”. Kebetulan teman saya tersebut seorang PNS yang di-BKO-kan ke KPUD setempat (bukan komisioner KPUD). Dia memberi judul foto itu “satu persatu dipreteli”. Saya tak paham apa maksud judul itu, apalagi foto pelaku tak jelas. Terlihat jelas pun belum tentu saya kenal karena sudah puluhan tahun saya tak lagi tinggal di kota itu.

Tak lama berselang, beberapa teman mengomentari foto itu. Saya yang tak tahu apa-apa hanya bertanya : siapa dia, dari partai apa, kok menjijikkan sekali kelakuannya. Seorang teman menjawab nama orang tersebut dan menyebut nama eks parpol yang dulu dia wakili di DPRD sebelum kemudian di PAW. Kini orang tersebut pindah ke partai lain dan mencalonkan diri kembali untuk ikut Pileg 9 April 2014 nanti. Innalillahi…!!!

Tak lama, salah satu teman yang tadi menjawab, mem-PING saya dan kami pun ngobrol. “Ira, aku tahu banyak tentang dia. Aduuuh, kasusnya banyak Ir, gak hanya itu, macem-macem pokoknya. Aku tahu pasti soalnya istrinya sering curhat sama aku”, teman saya nyerocos di BBM. Saya pun mencoba menjadi pendengar yang baik, sesekali bertanya kalau ada yang kurang jelas. Karena terlalu semangatnya teman saya cerita, alurnya melompat-lompat. Tampaknya teman saya ini sudah lama ingin bisa mengeluarkan uneg-uneg yang dia tahu. Hanya saja tak mungkin dia bicara pada sembarang orang. Teman saya itu memang ramah, gaul, menyenangkan dan teman ngobrol yang enak. Tak salah kalau banyak yang menjadikannya tempat curhat.

13914934401716915511
Anggota DPRD Ternate dari Partai Demokrat yang mabuk berat saat menghadiri sidang DPRD beberapa waktu lalu (foto : www.detiknews.com)

Baiklah saya rangkum saja kisah si mantan anggota DPR sekaligus caleg itu. Sebut saja namanya si X, awalnya X seorang Kades (kepala desa) dari Desa A, yang letaknya “pucuk gunung” – benar-benar di daerah pegunungan – di sebuah kota kecil di Jawa Timur. Bukan Kades yang dipilih melalui pemilihan, namun dijabat secara turun temurun dari orang tua/keluarganya. Si X ini pendidikannya setingkat SMA, lulus dari situ ia dinikahkan dengan “gadis cilik” pilihan ortunya. Gadis cilik sebab memang si gadis sebenarnya masih di bawah umur, belum layak menikah. Namun karena ortunya “penguasa” di desanya, apalagi terjadi sekitar 25 tahun lalu, semua bisa diatur. 

Perjodohan antar keluarga seperti itu jamak terjadi di kampung, agar harta kekayaan keluarga tak lari kemana. Masih ada hubungan keluarga antara si X dengan gadis cilik yang dijodohkan dengannya.
Seiring berjalannya waktu, jabatan Kades pun tiba ‘giliran’nya dijabat si X. Ketika era euphoria multi partai pasca reformasi, X mencalonkan diri jadi caleg DPRD kabupaten tempat tinggalnya dari parpol yang didirikan oleh tokoh ulama yang jadi panutan mayoritas warga di sana. Si X terpilih, jabatan Kades “dihibahkan” kepada istrinya untuk melanjutkan. Sayangnya, si X yang memang berkelakuan buruk, semakin merajalela setelah jadi anggota dewan. Ia terlibat banyak kasus, mulai penggelapan dana bantuan sapi, penggelapan dana-dana bantuan lainnya, penipuan, penadah hasil curanmor sampai menjadi pemakai dan pengedar narkoba. Ironisnya, setiap ajang pesta demokrasi 5 tahunan, X selalu mencalonkan diri dan selalu terpilih. Maklumlah, sekampung masih terhitung keluarga dan kerabatnya semua. Soal partai, X pindah-pindah parpol, termasuk yang terakhir, Pemilu 2009 lalu ia bernaung di bawah parpol yang tak lolos parliamentary treshold secara nasional, namun kursinya di DPRD Kabupaten setempat masih terpenuhi.

13914935901701370079
Karena masih dalam pengaruh alkohol parah, sang anggota dewan sampai tak sanggup berdiri dan jatuh sempoyongan di Gedung Wakil Rakyat (foto : www.diamondtaxi.blogspot.com)

Bukan hanya kejahatan seperti itu saja, si X juga punya banyak selingkuhan. Hidupnya tak pernah sepi dari selingkuh. Inilah yang membuat istrinya kerap curhat pada teman saya. Saya tanya kenapa si istri tak memilih cerai saja. Kata teman saya “kondisi tak memungkinkan Ira, mereka kan masih ada hubungan keluarga, tinggalnya juga kumpul di situ semua, gak mungkinlah, kamu bisa bayangkan!” Saya pun paham kondisi tak memungkinkan yang dikatakan teman saya. Selingkuhan si X rata-rata masih seumuran anaknya yang SMA atau baru lulus SMA.

Kata teman saya, kerap putri pertama X melabrak selingkuhan bapaknya, karena meletakkan bong sabu sembarangan di jok mobil mereka, sehingga teman-teman putrinya X tahu. Anak perempuannya ini selepas SMA dimasukkan jadi PNS dengan jalan menyuap. Akhirnya ketahuan dan dikeluarkan, kini ia memilih kuliah. Sedangkan anak lelakinya, awalnya muak dengan kelakuan bapaknya yang suka selingkuh. Tapi lama kelamaan, anak lelaki ini jadi ikut kelakuan bejat bapaknya. Ketika masih SMP, anak lelaki X sudah terlibat video porno. Hanya saja karena mereka tinggal di kota kecil, tak terekspose media. Setelah SMA, anak lelaki ini sudah punya 2 anak, entah hasil hubungan di luar nikah atau dinikahkan resmi, saya tak menanyakan. Si anak sama sekali tak merasa malu, malah bangga menceritakannya pada teman saya, sahabat ibunya. Bukan hanya punya 2 anak, anak lelaki X ini sudah terbiasa melakukan seks bebas dengan siapa saja, termasuk dengan perempuan bule. Mungkin kelakuan itu wujud pemberontakannya pada sang ayah. Maklum, anak usia ABG hingga remaja yang sedang mencari jati diri, mendapat contoh buruk dari bapaknya.

Selingkuhan si X terkadang berani melabrak istri sah X, bahkan sampai menyatroni rumahnya dan memecahkan kaca segala. Rumah X sendiri terbilang megah, “istana megah yang tersembunyi di pucuk gunung”, kata teman saya. Meski X punya banyak selingkuhan dan hanya dijadikan teman kencan saja, namun ortu dari selingkuhan-selingkuhan X umumnya bangga anaknya dikencani anggota dewan, kaya pula. Salah satu selingkuhannya adalah anak penjual rujak langganan teman saya. Si ibu penjual rujak dengan bangga cerita anaknya jadi “pacar” si X, meski tahu si X orang bejat. Kini rumah ibu itu dibangun mentereng dan tanahnya diperluas. Maklum, selain dikencani, selingkuhannya itu disuruh merangkap jadi kurir narkoba, kaki tangan X. Bahkan rumah yang sudah dirombak itu kini jadi pangkalan orang yang bertransaksi narkoba. Pantas saja uangnya banyak.

13914936801087897490
Caleg perempuan yang membagi-bagikan narkoba pada calon pemilihnya di Jateng beberapa waktu lalu (foto : videoberita.blogspot.com)

Kini, istri sah X malah punya anak bayi. Kata teman saya, itu hanyalah cara X membuat istrinya tak bisa kemana-mana, di rumah terus, sibuk mengurus bayi, hingga tak bisa ke kota dan mendengar banyak kabar buruk soal kelakuan suaminya. Beberapa waktu lalu X di PAW, karena pindah parpol. Maklum parpol yang mengantarnya ke kursi DPRD Pemilu 2009 lalu, tak punya tiket untuk berlaga di Pileg 2014. Jadi X harus segera cari ‘tunggangan’ baru. “Capek aku ngitunginnya, Ira, pokoknya dia ganti-ganti partai terus tiap Pemilu”, kata teman saya.

Makin dekat ajang Pileg, rupanya ada yang membongkar borok-borok X. Entah kenapa, “kesaktiannya” sudah tak mandraguna lagi. Dimulai dari kasus penadahan motor curian yang dibongkar, kata teman saya, dia sudah dengar issu bahwa nanti kasus-kasus lainnya akan digeber. Bahkan mobil-mobil mewah buatan Eropa milik X, kemungkinan tak lama lagi dimilikinya, sebab semua mobil itu diperoleh dengan jalan menipu showroom/dealer. Teman saya kelihatannya lega akhirnya satu demi kejahatan X akan dibongkar. “Wes susah Ir, gak bisa lagi dinasehati, percuma”, keluhnya. Saya pun membesarkan hatinya bahwa orang seperti itu memang telah membutakan mata dan menulikan telinga, hatinya telah membatu, hanya Allah saja yang bisa memberinya pelajaran. Teman saya berdoa semoga X sadar kalau nanti jeruji penjara sudah mengungkungnya.

13914937971335336553
Caleg yang terlibat narkoba dan dijanjikan partainya akan dipecat, ternyata tetap bisa nyaleg (foto : regional.kompas.com)

========================================

Innalillahi wa inna ilaihi roji’uun…, itu yang saya ucapkan setelah mendengar cerita teman saya. Benar-benar musibah bagi warga desa A punya Kades perilakunya seperti itu. Makin parah ketika mereka, orang sekampung dengan mudah diarahkan untuk memilih si X menjadi wakil mereka di DPRD. Celakanya lagi, kebodohan itu terus berulang setiap 5 tahun sekali, tak masalah meski si X jadi kutu loncat parpol. Lalu siapa yang salah? Masyarakat yang bodoh memang lahan empuk untuk terus dikerjain.

Tapi benarkah masyarakat sebodoh itu? Bukankah akses informasi kini sudah masuk sampai ke kampung? Orang kampungnya si X juga sudah banyak yang punya ponsel, semua punya televisi. Hanya saja, memang masyarakat kita mayoritas baru bisa dibilang “modern” dalam hal punya piranti simbul modernitas, namun belum pada pikirannya. Punya televisi tapi tayangan yang dipilih bukan yang menambah informasi, tapi sinetron dan hiburan yang membodohi dan melenakan. Punya ponsel pintar bisa akses internet, yang dicari bukan berita tapi video mesum di youtube atau berita gosip artis yang sensasional. Kalaupun punya uang lebih untuk beli koran dan majalah, yang dibeli tabloid gosip, klenik, atau majalah “dewasa”. Jadilah modernitas hanya sebatas kulit saja. Seolah melek informasi namun sebenarnya hanya tahu apa yang mereka ingin tahu tapi bukan apa yang seharusnya mereka tahu. Banyak orang kampung sudah cukup bangga punya piranti modern, meski tak tahu memanfaatkannya dengan optimal.

13914939491316872393
Caleg di Dapil Musirawas, Sumatera Selatan, yang menjadi otak perampokan bank di Tuban, jawa Timur, dengan alasan untuk biaya kampanye. Dia belum tahu apa arti kata reformis di balihonya (foto : www.tribunnews.com)

Iseng saya coba search di pustaka Mbah Google, dengan kalimat kunci seperti judul berita koran yang fotonya diunggah teman saya. Astaga!! Betapa terkejutnya saya, banyak sekali berita yang saya temukan. Kebanyakan berita yang sudah beberapa bulan bahkan tahun lalu, dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, yang melibatkan anggota dewan atau caleg dari berbagai parpol dalam kasus penadahan hasil curanmor. Keisengan saya berlanjut, kali ini search dengan kata kunci “caleg terlibat narkoba”, hasilnya juga cukup banyak. Bahkan caleg terlibat penjualan perempuan (human traficking) juga ada. Ada pula caleg terlibat perampokan, bahkan jadi dalangnya. Caleg terduga korupsi?! Wow, jangan ditanya, banyak sekali.

Kalau sudah seperti itu bahan bakunya, bisa dibayangkan seperti apa keluarannya. Garbage in garbage out, tak mungkin bisa garbage in gold out. Nazaruddin contohnya, bukankah rekam jejaknya menunjukkan ia ternyata sudah jadi pengusaha “nakal” sejak muda dulu? Di berbagai daerah, lebih banyak lagi anggota dewan yang rekam jejaknya buruk, awalnya profesinya preman, rentenir, yang kemudian alih profesi jadi “anggota dewan yang terhormat” karena punya cukup uang atau kekuatan massa untuk dilirik parpol.

Ironisnya, semestinya di daerah yang relatif kecil, issu kelakuan buruk seseorang dengan mudah terdengar dan jadi pembicaraan, alih-alih di-black list, orang seperti itu justru terus dipilih. Kalau sudah begini, siapa yang salah? Parpol menjual dagangan busuk, dari displaynya saja masyarakat sudah bisa lihat, tapi celakanya yang busuk itu pun tetap di”beli” dengan suara mereka. Sebenarnya, pemimpin atau wakil rakyat yang buruk adalah cerminan dari pemilih yang buruk. Mungkinkah masyarakat kita sebenarnya tidak atau belum siap punya pemimpin dan wakil yang bersih, lurus pada aturan, tak kenal kompromi, karena kita juga masih suka “berselingkuh” dengan aturan, masih suka main pat-gulipat, ngembat uang yang tak seberapa? Dari 250 juta rakyat Indonesia, sekitar 185 juta berhak pilih, berapapun yang benar-benar memilih nantinya, tetap akan diwakili 560 orang di parlemen pusat. Dan itulah cerminan pemilihnya.

Ira Oemar

2 February 2014

Risma Walikota Surabaya Undurkan Diri?

1391326747660643915
foto : news.liputan6.com

Kalau Jakarta diramaikan dengan pemberitaan pengunduran diri Gita Wirjawan, Surabaya diguncang issu pengunduran diri Walikota yang mereka cintai : Ibu Tri Rismaharini. Memang berita tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya. Bu Risma saat ditanya soal itu hanya menjawab : “Nanti dilihat, nanti saya akan ngomong, nanti nunggu ya”. Risma mengaku sedang sakit tenggorokan, butuh istirahat “Nanti ada waktunya saya bicara. Tunggu saya sembuh, ya”, katanya.

Issu itu santer setelah anggota DPRD Jatim, Saleh Ismail Mukadar, menerima pesan BBM yang mengabarkan Bu Risma akan mundur dari jabatannya. Kabar itu didapat Saleh dari orang terdekat Risma, yang enggan diungkap siapa orangnya. Ibu Risma memang tidak hadir saat pelantikan Wisnu Sakti Buana sebagai Wakil Walikota Surabaya, Jumat 24 Januari lalu. Wisnu menggantikan Bambang Dwi Hartono (BDH) yang mengundurkan diri karena maju dalam Pilgub Jatim Agustus 2013. Risma dikabarkan tidak setuju dengan terpilihnya Whisnu. Ketidakhadiran Bu Risma berlanjut, selama lima hari ia tidak masuk kantor sehingga Wisnu sulit menemuinya.

Bu Risma sendiri menegaskan bahwa dirinya tidak ada persoalan pribadi dengan Wisnu. Risma hanya mempersoalkan proses pemilihan Wawali Surabaya yang dinilai tak sesuai prosedur. “Saya minta itu sesuai prosedur. Jangan sampai masyarakat menggugat karena itu akan menjadi beban kita semua” demikian penjelasan Risma. Risma menerima laporan adanya kejanggalan dalam penandatangan kelengkapan berkas calon Wawali sebagaimana diminta Kemendagri.
Saleh Mukadar mengakui bahwa memang hubungan Risma dan Wisnu sudah sejak lama tak harmonis. Diduga Risma tak suka pada Wisnu karena Wisnu pernah terlibat pelengseran Risma saat baru beberapa bulan menjadi Walikota Surabaya. “Semua sudah tahu kalau tidak harmonis. Mereka sangat berseberangan”, kata Saleh. Menyikapi issu mundurnya Risma, Saleh menegaskan bahwa Risma tidak boleh mundur meski menghadapi kondisi apa pun di pemerintahannya. Kalaupun Risma ingin mundur, harus mendapat persetujuan PDIP selaku partai pengusung. “Yang jelas, PDIP tidak akan mengizinkannya. Kami berharap Risma bertahan” tegas Saleh. Begitu pun Ketua DPRD Surabaya Muhammad Machmud, menyatakan tidak akan memberi persetujuan bila Risma mengajukan surat pengunduran diri.

Di Jakarta, Ketua DPP PDIP, Maruarar Sirait tak mau berkomentar soal issu pengunduran diri Risma karena DPP PDIP akan mempelajari terlebih dulu kebenaran issu itu. Maruarar mengaku tak tahu kabar Risma sakit. Ia tak mau berkomentar tentang ketidakcocokan antara Risma dan Wisnu, karena partai masih akan mempelajari persoalan yang sebenarnya.

1391326992394313824
Tak jarang dalam peristiwa kebakaran, Bu Risma membantu PMK turun langsung membantu upaya pemadaman. Seperti gambar di atas ketika Bu Risma menarik selang PMK di lokasi kebakaran di Ketintang (foto : www.siaga.co)

“DOSA POLITIK” WISNU TERHADAP RISMA

Sebenarnya sejak November 2013, sudah muncul polemik terkait penetapan wakil wali kota pengganti Bambang DH. Resistensi atas pencalonan Wisnu Sakti Buana justru datang dari kader PDIP sendiri. Padahal, Wisnu adalah ketua DPC PDIP Surabaya. Mantan ketua tim relawan pemenangan pasangan Risma–BDH pada Pilwali 2010, Mat Mochtar, menolak Wisnu karena dinilai Wisnu sebelumnya pernah berupaya melengserkan Risma dari kursi wali kota. Waktu itu, tepat 3 tahun lalu, Januari 2011, Wisnu Sakti Buana yang juga wakil ketua DPRD bersekongkol dengan Ketua DPRD Kota Surabaya saat itu, Wishnu Wardhana (Fraksi Demokrat) untuk menggelar hak angket demi memakzulkan Risma. Menurut Mat Mochtar, Wisnu Sakti Buana mencatut nama Ketua Umum DPP PDIP Megawati dalam upayanya melengserkan Risma. Itulah dosa politik Wisnu yang dianggap kesalahan fatal.

Menurutnya, tanpa Wawali roda pemerintahan di Surabaya tetap berjalan. Namun jika Risma dan Wisnu dipaksakan berdampingan, Mat Mochtar yakin akan ada ketidakharmonisan. Mochtar membandingkan dengan masa Bambang DH menjadi Walikota yang pernah juga tanpa didampingi Wawali – sepeninggal Soenarto Soemoprawiro pada 2002, BDH naik menggantikan sebagai Walikota dan tidak diadakan pemilihan Wawali sampai akhir masa jabatan 2005 – dan saat itu tidak ada masalah. Disamping itu, pencalonan Wisnu dinilai mencederai amanah rakyat. Sebab pada Pilwali 2010 yang dipilih rakyat secara langsung adalah pasangan Risma – BDH, bukan Risma – WSB.

13913272362045735987
foto : skycrapercity.com

SEJAK AWAL RISMA SETENGAH HATI DIDUKUNG PDIP SURABAYA

Sejak awal proses majunya Risma menjadi cawali dari PDIP memang kontroversial dan sempat mengundang protes bahkan demo penolakan lebih dari 2/3 PAC PDIP. Padahal, majunya Risma menjadi cawali bukan atas keinginan Risma mencari restu partai. Birokrat tulen ini bukanlah seorang yang memiliki ambisi pada jabatan politik. Ia seorang pekerja keras yang berusaha melakukan yang terbaik bagi kotanya. Saat itu popularitas Risma di kalangan warga Surabaya memang cukup tinggi. Risma kemudian dipinang oleh sesepuh PDIP, Soetjipto (Mantan Sekjen PDIP dan mantan Wakil Ketua MPR, orang yang dikenal dekat dengan Mega). Risma mau dengan syarat dukungan dari warga Surabaya sekurangnya mencapai 35%. Ternyata, survey menunjukkan bahwa dukungan pada Risma telah melampaui, maka Risma pun bersedia dipinang untuk “dijodohkan” dengan Bambang DH.

Sebagian warga Surabaya saat itu sebenarnya sudah mencurigai sikap PDIP yang tiba-tiba memaksakan menggandeng Risma, padahal sebelumnya BDH masih ngotot ingin maju. Bahkan beberapa bulan sebelumnya di Surabaya sudah beredar poster dan spanduk bergambar Saleh Ismail Mukadar dan Bambang DH sebagai Cawali dan Cawawali dengan slogan SBY (Saleh Bambang Yes!) kemudian SaBaR (Saleh Bambang Rek). Warga mengkhawatirkan jika Risma hanya dimanfaatkan popularitasnya untuk meraih dukungan pemilih. Bahkan ada yang curiga Risma bakal diturunkan di tengah jalan, sehingga BDH bisa naik kembali, menggantikan Risma. Maklumlah Risma bukan orang politik dan sama sekali tak berafiliasi pada parpol, mengingat Risma seorang PNS.

Penolakan terhadap Risma terus bergulir dan membuat internal PDIP memanas. Sikap antipati kepada Risma disampaikan perwakilan PAC DPC PDIP Kota Surabaya. Dari 31 PAC, 19 PAC menolak paket Risma-BDH lantaran Risma bukan kader partai. Padahal sebelumnya, PDIP melalui Rakercabsus telah merekomendasikan Saleh Ismail Mukadar, Bambang DH dan Wisnu Sakti Buana. “19 PAC menolak. Banyak kader partai yang berkualitas, kenapa harus mendukung orang yang bukan berasal kader partai ini”, kata Sri Hono Yularko, Ketua PAC Semampir saat jumpa pers di Posko Relawan SaBaR pada Senin (8/2/2010)

13913273491455048399
Aksi 22 PAC PDIP menolak rekomendasi DPP PDIP atas pencalonan Risma dan Bambang (foto : news.detik.com)

Jumat, 19 Maret 2010, dalam silahturahmi bersama Saleh Ismail Mukadar di RM Taman Sari, arus bawah PDIP Surabaya tetap ngotot menolak Risma bahkan muncul ancaman kabur dari partai. 22 Pengurus Anak Cabang (PAC) PDIP meneriakkan yel-yel penolakan Risma-BDH karena tidak sesuai mekanisme partai. Massa juga mengancam tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilwali 2 Juni 2010 dan siap mundur dari PDIP bila partai tetap mempertahankan pencalonan Risma-BDH. Pencalonan Risma dinilai telah melukai kader PDIP bahkan muncul opsi melayangkan mosi tidak percaya kepada DPP PDIP yang telah memberikan rekomendasi cawali kepada Risma.

Akhirnya pencalonan Risma–BDH tetap dilaksanakan. Berkat dukungan warga Surabaya, pasangan Risma-BDH memenangi pilwali 2 Juni 2010, dengan perolehan 358.187 suara atau 38,53%. Pasangan itu dilantik pada 28 September 2010. Baru 4 bulan menjabat, Ketua DPRD Kota Surabaya saat itu, Whisnu Wardhana menginisiasi penurunan Risma melalui hak angket. Alasannya karena Risma menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya (Perwali) No. 56/2010 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame dan Perwali No. 57 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Terbatas di Kawasan Khusus Kota Surabaya yang menaikkan pajak reklame menjadi 25%. Walikota dinilai tidak melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam membahas maupun menyusun Perwali. Ironisnya : upaya pelengseran Risma itu didukung Fraksi PDIP di DPRD Surabaya.
Rapat Paripurna DRPD Surabaya pada 31 Januari 2011, merekomendasikan pelengseran Tri Rismaharini sebagai Walikota Surabaya kepada Mahkamah Agung. Keputusan pemakzulan itu didukung oleh 6 dari 7 fraksi di DPRD Surabaya, termasuk Fraksi PDIP yang mengusung Risma. Hanya fraksi PKS yang menolak pemakzulan dengan alasan belum cukup bukti dan data.

13913275051979588538
Risma harus pasang badan sendiri saat diperiksa Pansus Hak Angket karena Fraksi PDIP termasuk didalamnya (foto : skycrapercity.com)

Kini, selama hampir 3,5 tahun Risma memimpin Surabaya, ia telah membuktikan berhasil menjadi “IBU” bagi warga Surabaya, yang dicintai rakyatnya dan didukung program-programnya. Di masa kepemimpinannya Surabaya menjadi lebih asri, hijau dan segar. Banyak taman kota dibangun dengan tema-tema khas, termasuk pemugaran taman Bungkul dengan konsep all-in-one entertainment park. Beberapa tempat yang dulunya mati sekarang tiap malam dipenuhi dengan warga Surabaya. Risma juga membangun pedestrian bagi pejalan kaki dengan konsep modern di sepanjang jalan Basuki Rahmat yang dilanjutkan hingga jalan Tunjungan, Blauran dan Panglima Sudirman. Di bawah kepemimpinan Risma, Kota Surabaya meraih 3x piala Adipura (tahun 2011, 2012, 2013) kategori kota metropolitan. Pada Juli 2012, Risma membawa Surabaya menjadi kota terbaik se-Asia Pasifik atas keberhasilan pemerintah kota dan partisipasi rakyat dalam mengelola lingkungan. Pada Oktober 2013, Kota Surabaya memperoleh penghargaan tingkat Asia-Pasifik yaitu Future Government Awards 2013 di 2 bidang sekaligus yaitu data center dan inklusi digital menyisihkan 800 kota di seluruh Asia-Pasifik. Belum lagi keberhasilannya menutup beberapa lokalisasi prostitusi dan mengubahnya menjadi pusat-pusat usaha warga. Sesuatu yang bagi kepala daerah lain impossible dilakukan tanpa mengundang konflik horisontal antar kelompok warga.

Entah bagaimana tinjauannya dari hukum tata negara, seorang Kepala Daerah dan Wakilnya yang dipilih langsung oleh rakyat, jika salah satu mengundurkan diri atau berhalangan tetap, termasuk meninggal dunia, apakah boleh parpol pengusungnya secara sepihak mengajukan calon pengganti tanpa berdiskusi dan mempertimbangkan aspirasi pejabat yang sudah menjabat? Bolehkah pemilihan langsung oleh rakyat digantikan oleh pemilihan di DPRD yang bisa menjadi politik transaksional tanpa bisa dikontrol oleh rakyat termasuk oleh pejabat yang telah dipilih rakyat? Mungkin para pakar Hukum tata Negara bisa mengkajinya, bila perlu mengajukan uji materi kepada MK, agar mandat rakyat tidak dengan semena-mena dicederai oleh parpol.

Tak salah jika kini Risma merasa tak nyaman ketika dipaksa berjodoh dengan Wisnu, orang yang pernah mencoba memakzulkannya. Bukankah Bu Risma juga manusia yang punya hak bicara dan berpendapat? Mengatur dan mengendalikan kota sebesar Surabaya dibutuhkan team work yang kompak dan satu visi. Akan sangat riskan jika keberadaan wawali justru beda visi dengan walikota.

1391327638980488087
Salah satu hasil perjuangan Risma yang bagi kepala daerah lain nyaris impossible dilakukan (foto : screenshoot koran radar Surabaya)

Salah besar jika PDIP mengira Risma adalah sosok yang bakal merasa berhutang budi pada partai pengusungnya, sebab bukan Risma yang mengemis meminta dukungan untuk dijadikan Walikota. Risma bukan tipe yang akan sowan ke rumah Ketua Umum Partai, mencium tangannya demi meminta restu. Risma terbukti berani melawan sikap Fraksi PDIP, jika ia yakin apa yang dilakukannya berpihak pada kepentingan warga dan kota Surabaya. Selama ini, Risma konsisten menunjukkan independensinya sebagai BUKAN orang parpol. Risma tak pernah terlihat ikut dalam acara-acara resmi partai apalagi mengenakan jas dan atribut partai berlambang banteng moncong putih itu. Terbiasa menjadi PNS puluhan tahun, menjadi abdi masyarakat dan bukan abdi parpol.

Karena itu, jika seandainya rumor mundurnya Risma kelak terbukti benar – semoga saja jangan pernah terjadi – maka PDIP telah bertaruh sangat besar. Demi mempertahankan anak Soetjipto, Risma terpaksa lepas. Meski Risma tak jadi mundur, masih perlu dilihat apakah Wisnu bisa sejalan dengan Risma atau justru jadi penghalang bagi kerja Risma. Maka, tak ada salahnya jika warga Surabaya yang ingin Surabaya lebih baik di bawah kepemimpinan Bu Risma, mencoba “menyeret” Risma keluar dari dominasi parpol. Kenapa tidak pada Pilwali 2015 Risma diusung menjadi Cawali independen? Masih ada waktu 1,5 tahun bagi warga Surabaya untuk bahu membahu, membentuk komunitas dukungan, mengumpulkan dana swadaya – misalnya 1000 perak sehari – untuk mengkampanyekan Bu Risma. Kampanye ala Bu Risma, yang tidak suka narsis memajang wajahnya. Bukan dengan memasang spanduk dan baliho besar-besar, bukan menempel stiker di tembok-tembok jalanan atau memaku poster di pepohonan, tapi dengan kerja-kerja nyata dan menyapa warga. Bagimana warga Surabaya, siap mengusung Cawali indepen?

Ira Oemar

17 December 2013

Ratu Atut Resmi Tersangka




Akhirnya, setelah penggeledahan oleh para penyidik KPK yang dimulai sejak jam 01.30 dini hari tadi di rumah Atut, KPK tampaknya sudah pasti menetapkan Atut menjadi TERSANGKA. Meski pengumuman resminya baru akan disampaikan Ketua KPK Abraham Samad siang ini, namun langkah administratif dan gelar perkara sudah selesai tadi malam, sebelum akhirnya diputuskan dilakukan penggeledahan. Sejumlah media onlen sudah banyak yang membahas soal penetapan status Atut sebagai tersangka, termasuk Kompas.com, yang bahkan menurunkan liputan khusus dalam Topik Pilihan dan Breaking News.

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa Ketua KPK Abraham Samad telah menandatangani surat perintah penyidikan (sprindik) atas nama Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah pada Senin (16-12-2013) malam. Dalam sprindik itu status Atut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten. Sprindik itu telah disepakati pimpinan KPK dan langsung ditindaklanjuti dengan penggeledahan di kantor dan rumah Atut sejak dini hari hingga subuh. Secara resmi penetapan status Atut tersebut akan diumumkan Ketua KPK Abraham Samad dalam jumpa pers siang ini. Minggu lalu telah dilakukan ekspose oleh KPK, hasilnya ada 3 langkah yang sudah dilakukan KPK. Pertama langkah administrasi penyidikan; kedua mempersiapkan upaya-upaya paksa yang diperlukan; ketiga mengumumkan kepada publik. Pengumuman kepada publik inilah yang akan dilakukan langsung oleh Abraham Samad selaku Ketua KPK.

Konferensi pers yang akan digelar KPK siang ini terkait status Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten dan kasus dugaan suap dalam pengurusan sengketa Pilkada Lebak di Mahkamah Konstitusi, dimana dalam kasus ini, Atut sudah diperiksa sebagai saksi. Hal ini sebagaimana disampaikan Wakil Ketua KPK lainnya Busyro Muqoddas. Apakah akan ada peningkatan status untuk kasus yang melibatkan Akil Mochtar itu? Kita tunggu saja konpers KPK.

Tempo.co pada 4 hari yang lalu sudah memuat berita berjudul “Atut atau Airin, Siapa Duluan Jadi Tersangka?” Hal ini berangkat dari pernyataan KPK bahwa KPK sedang membidik dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Banten Atut Chosiyah dan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, dalam posisinya sebagai pengguna anggaran di wilayahnya masing-masing. Wakil Ketua KPK lainnya, Adnan Pandu Praja, memberikan sinyal bahwa KPK terus mendalami peran Atut dan Airin dalam kasus dugaan korupsi. Atut disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengalokasian dana bantuan sosial (bansos) dalam APBD Pemprov Banten.

Sedangkan untuk kasus dugaan korupsi pengadaan alkes di Kota Tangsel, KPK telah menaikkan statusnya ke penyidikan sejak pertengahan November dan sudah ada 3 tersangka dalam kasus ini, yaitu Dadang Prijatna (petinggi PT Mikkindo Adiguna Pratama), Mamak Jamaksari (pejabat pembuat komitmen) dan Tubagus Chaeri Wardana (suami Airin, adik kandung Atut. Dalam kasus tersebut, KPK sudah menggeledah kantor Dinkes Tangsel dan ada indikasi Airin sudah diisyaratkan akan ikut terseret. Jika sprindik KPK sudah ditandatangani semalam dengan status Atut tersangka, maka terjawablah pertanyaan Tempo di atas : Atut yang duluan! Namun demikian, tidak berarti Airin akan aman, sebab kata Peneliti ICW, Ade Irawan, KPK bakal lebih cepat menangani kasus dugaan korupsi alkes Tangsel karena terdapat banyak bukti yang bisa dipakai KPK untuk menjerat tersangka lain, termasuk ke pengguna anggaran yang telah dibidik sebelumnya.

Selama ini, media massa banyak menyebut Atut Chosiyah sebagai ujung tombak dari dinasti politik keluarga Chasan Sochib yang menguasai Provinsi Banten. Sedangkan untuk gurita bisnis, ujung tombaknya TCW alias Wawan, adik lelaki Atut yang kerap disebut sang “Gubernur Jendral”. Jika sang Ratu Banten dan sang Gubernur Jendral keduanya telah jadi tersangka, apalagi mendekam di balik dinding rutan KPK, maka, layak kiranya apa yang disebut Kompas.com menjadi judul Lipsus-nya : Dinasti Banten Diusut. Semoga ini jadi awal dimulainya perang melawan gurita korupsi di “kerajaan modern” Banten. KPK harus berpacu dengan waktu, sebelum Pileg 2014, sebab putra-putri dan menantu Atut sedang bersiap di garis start untuk melaju pada Pemilu 2014. Ayo KPK kamu bisa! Beri alasan KPU untuk mencoret caleg dan calon DPD yang terindikasi korupsi!

Ira Oemar

12 December 2013

Menerka Makna Bahasa Spanduk Para Caleg




Sejak pengumuman DCT (Daftar Calon Tetap) yang akan berlaga di Pemilu Legislatif (Pileg) tanggal 9 april 2014 dirilis KPU, nyaris tak ada ruang kosong di jalan raya, terutama jalan protokol, yang terbebas dari spanduk, baliho, poster dan umbul-umbul partai politik serta para calegnya. Satu sama lain nyaris serupa : ada nama, tanda gambar/logo dan nomor urut parpol sang caleg; lalu nama lengkap sang caleg dan nomor urutnya di dapil tersebut. Kalau pun ada tambahan tak lain adalah slogan sang caleg atau parpolnya. Ada juga yang menambahkan foto ketua umum atau pemimpin parpol yang dijagokan jadi capres dari parpol tersebut.

Sekarang mari kita berhitung, ambil contoh kota kecil seperti kediaman penulis. Kalau dalam satu Dapil (Daerah Pemilihan) untuk DPRD tingkat Kabupaten/Kota terdiri dari 2-3 kecamatan, masing-masing parpol mengajukan 8 (delapan) orang caleg, maka jika ada 12 parpol yang akan bertarung (9 parpol yang saat ini ada di Senayan, plus Nasdem, PBB dan PKPI) seluruhnya ada 8 x 12 caleg atau 96 Caleg! Bayangkan, warga yang punya hak pilih dari 2-3 kecamatan harus mengenal hampir 100 caleg, itu baru di tingkat caleg DPRD Kabupaten/Kota. Belum lagi Caleg DPRD Provinsi dan DPR RI yang Dapilnya lebih luas meliputi gabungan 2 atau lebih kabupaten dan kota.

Nah, kalau ada 100-an lebih Caleg berlaga memperkenalkan dirinya, mensosialisasikan wajah dan namanya, sementara cara-cara yang dipakai sama, bisakah warga membedakan antara caleg yang satu dengan caleg lainnya? Apalagi Caleg DPRD Provinsi dan DPR RI umumnya bukan warga setempat, melainkan kader partai dari lain daerah yang “didistribusikan” untuk maju dari Dapil tersebut. Bisakah warga calon pemilih dengan mudah mengenali sang caleg?

POPULARITAS VS ELEKTABILITAS ; TERKENAL VS DIKENAL

Paling beruntung seorang caleg yang berlatar belakang selebritas, artis, anak pejabat tinggi (macam Ibas, misalnya). Sudah pasti punya modal “populer” alias terkenal. Wajahnya sudah sering wira wiri di layar kaca. Tak perlu pasang baliho dan spanduk banyak-banyak juga sudah banyak yang tahu siapa dia. Tapi apakah populer sudah pasti jaminan dipilih? Yang terkenal sudah pasti dikenal? Belum tentu! Orang akan memilih yang dikenalnya. Karena itu, tebar pesona lewat ratusan spanduk dan baliho super besar, tak jaminan “dikenal” calon pemilih. Caleg yang cerdas akan lebih memilih mengenalkan dirinya langsung kepada konstituen agar dikenali secara personal dan setelah saling mengenal, jika cocok di hati akan punya peluang dipilih.

DIFERENSIASI

Dalam dunia marketing, diferensiasi itu sangat penting! Jika suatu produk tak ada bedanya dari yang lain, bagaimana akan dikenali? Begitupun dalam memasarkan dirinya, seorang Caleg yang memakai cara-cara sama, kemasan sama dengan puluhan bahkan ratusan caleg lainnya, tentu akan sulit dikenali dan dibedakan dari lainnya. Spanduk yang modelnya sama itu sudah dilakukan hampir semua caleg. Karenanya caleg harus pandai mensiasati dan membuat perbedaan yang berarti. Hanya saja, terkadang upaya membuat perbedaan itu justru jadi terlihat lucu atau malah gagal fokus pada diri sendiri atau gagal menunjukkan bahwa “I am is myself. Berikut 3 contoh spanduk yang mencoba berbeda namun pesannya justru tak mengena. Bahkan penonton/pembaca spanduk – baiklah kita pakai istilah “komunikan” (penerima pesan dalam komunikasi) – bisa gagal paham dengan maksudnya.


1. BERDANDAN ALA HITLER

1386740885936932291
Spanduk Caleg berdandan ala Hitler (foto : dokpri)

Entah apa yang ada di benak caleg dari partai Demokrat ini sehingga dia memilih berdandan ala Hitler lengkap dengan topinya yang terkesan dipaksakan. Bahkan jika dicermati fotonya dari dekat, terkesan topi itu hanya “nangkring” saja di kepala. Dalam atribut resmi Partai Demokrat, topi macam itu memang tak pernah terlihat. Atribut lainnya memang asesories khas PD. Posisi telunjuknya yang menuding pun mirip gaya Hitler. Kesan apa yang hendak ditanamkan di benak calon pemilih? Bengis? Tegas? Atau jangan-jangan publik malah mendapat kesan “ini orang tukang main perintah doang, gak mau turun ke bawah”. Ada kalimat : “APBD untuk rakyat..!”

Kepada siapa dia memerintahkan itu? Sebab, caleg ini sesungguhnya sudah duduk di DPRD tapi dari parpol lain (sebelumnya dia dari partai kuning dan kini ganti baju ke partai biru mercy). Tanpa menuding dengan garang ala Hitler, kalau dia berhasil menggiring APBD semuanya murni untuk kepentingan rakyat, tentu konstituennya percaya bahwa dia punya komitmen untuk mengalokasikan APBD bagi kepentingan rakyat, tanpa harus berdandan ala Hitler segala.

Lalu ada lagi pesan moral : “Banyak-banyaklah berbuat baik, sebab kita tidak tau perbuatan baik mana yg menghantarkan kita ke syurga”. Saya tak hendak membahas ejaannya yang kacau dan tak sesuai kaidah EYD. Tapi apa sebenarnya yang dia maksudkan dengan “perbuatan baik” yang dinukilnya dari hadis (lengkap dengan huruf Arab) itu? Sebab kalimat itu tertera di bawah tulisan “Coblos No. #”. Apakah berarti mencoblos nomor sekian (nomor urut sang caleg) adalah perbuatan baik yang mungkin saja mengantarkan kita ke surga? Kalau bukan itu yang dia maksudkan, lalu apa hubungannya antara pesan moral lewat hadis itu dengan visi dan misi yang dibawa sang caleg? Bukankah Demokrat partai nasionalis, bukan partai Islam? Kenapa harus berkampanye dengan membawa hadis? Nah, inilah “pesan” membingungkan dari spanduk caleg yang nota bene sudah jadi anggota DPRD ini. Gaya Hitlernya itu jadi ciri khas di semua baliho bahkan mobil bergambar dirinya.

13867409461865959174
Bandingkan dengan tangan Hitler yang menuding (foto : www.jewishvirtuallibrary.com)

13867410241110308630
Bandingkan dengan topi Hitler (foto : www.counter-current.com)

Akan lebih elok kalau sang caleg yang kebetulan berstatus incumbent, menampilkan foto-fotonya yang egaliter, merakyat, kiprahnya selama ini untuk konstituennya, kebersamaan berdialog dengan konstituen saat masa reses, tunjukkan infrastruktur jalan atau proyek untuk rakyat apa saja yang dibiayai APBD berkat inisiatif usulan darinya. Namun jika sang caleg – meski incumbent – hanya menjadikan konstituen sebagai ladang suara saat Pemilu dan tak dirawat selama 5 tahun, tak disambangi setiap masa reses, maka jangan heran jika dia tak punya stok foto semacam itu dan memilih berdandan ala Hitler sambil berteriak “APBD untuk rakyat…!”

2.    PASANG FOTO JOKOWI

13867412051662678619
foto : dokpri

Pada spanduk berukuran 0,5 x 3 meter ini terpampang 3 wajah, urut dari kiri : Jokowi, Megawati dan sang caleg sendiri. Caleg ini bukan caleg DPR RI, apalagi Caleg DPRD DKI. Dia hanyalah caleg DPRD Kota tempat penulis tinggal. Lalu apa hubungannya memasang foto Jokowi? Sekedar ikut-ikutan spanduk beberapa caleg PDIP lainnya di wilayah DKI? Memang di DKI sempat disoroti media massa perihal marakya spanduk caleg PDIP yang memasang foto Jokowi, bahkan kadang ditambah tulisan “pilih ini saja”, seolah Jokowi menyarankan memilih caleg tersebut. Sesuatu yang tak mungkin dilakukan Jokowi, karena akan menimbulkan kecemburuan antar caleg PDIP. Nah, kalau klaim yang sama dilakukan caleg PDIP dari daerah lain yang tak ada hubungannya dengan Jokowi dan tak punya sejarah kedekatan psikologis dengan Jokowi – seperti Solo, misalnya – apakah hal ini tak menimbulkan makna bias? Artinya sang caleg hanya numpang ngetop dari Jokowi dan baju kotak-kotaknya. Mungkinkah sang caleg kurang percaya diri kalau dia tampil sendiri?

Di bawah foto Jokowi ada tulisan dengan huruf kapital “HEBAT”. Siapakah yang hebat? Jokowi ataukah itu pernyataan Jokowi mengenai diri sang caleg? Di bawah foto Megawati ada deretan tulisan “Humanis, Energik, Berani, Amanat, Tanggap”. Siapakah yang dimaksud punya sifat dan karakter seperti itu?Megawati-kah? Atau justru Megawati yang memuji sang caleg? Kalau tulisan itu tak ditujukan pada Jokowi maupun Megawati, tapi juga bukan testimoni Jokowi dan Megawati atas diri sang caleg, lalu apa maknanya? Apakah berarti sang caleg sedang memuji dirinya sendiri? Tidakkah itu terlalu berlebihan mengingat begitu banyaknya klaim namun tak ada satupun foto yang menunjukkan kiprah sang caleg di tengah masyarakat?

3.    TERLALU “RAME” DAN GAGAL FOKUS

13867412671336988058
Spanduk yang rame banget (foto : dokpri)

Satu lagi spanduk caleg yang ingin berbeda, namun justru membingungkan dan tidak eye catching. Spanduk di atas dipasang di tembok persis di tikungan masuk ke sebuah gang.Ukurannya hanya 0,5 x 1 meter, namun banyak sekali “muatan” sehingga terkesan overload dan rame. Pada bagian kanan atas terpampang 2 wajah pria dengan atribut yang sama : peci hitam dan jas yang sama. Setiap wajah disertai keterangan dengan huruf tak terlalu besar. Ada Muhaimin Iskandar sang Ketua Umum PKB, ada anggota DRPD PKB dari kota tersebut dan Ketua Pemenangan Pemilu (sebuah jabatan internal dari struktur partai di tingkat lokal) PKB di Kota itu. Untuk apa sebanyak itu tokoh dicantumkan? Kenapa tak sekalian tampilkan Ketua PKB di organisasi tingkat Kota itu?

Sementara di bagian tengah atas ada huruf Arab berlafadzkan “Assalamu’alaikum warohmatullaahi wa barokatuh”. Bagian bawah tengah sampai mentok ke kanan dipenuhi kalimat klaim “PKB Partai yang tidak terlibat KASUS KORUPSI baik di tingkat Pusat maupun di Daerah. Kami BENCI KORUPSI”. Ini seolah penjabaran panjang dari slogan “Katakan TIDAK pada korupsi”. Foto sang caleg sendiri ada di sisi paling kiri. Spanduk kecil ini terasa penuh sesak dengan beragam deretan huruf dan angka, sehingga mata komunikan tak bisa fokus pada pesan utama yang hendak disampaikan sang caleg.

Dalam teori “komposisi” di dunia fotografi – yang saya dapat ilmunya dari senior di Grup Kampret (Kompasianer Hobby Jepret) – letakkan obyek utama foto pada 1/3 bidang. Utamanya pada 1/3 bagian atas dan 1/3 bagian kanan. Ini sesuai dengan kecenderungan arah mata pemirsa. Itu sebabnya headline sebuah koran kerap diletakkan di 1/3 bagian kanan atas. Nah, jika diperhatikan spanduk caleg PKB di atas, 1/3 sisi kanan atas justru didominasi oleh 3 wajah pria : Muhaimin Iskandar, dkk. 

Jadi siapa yang sebenarnya hendak “dijual” oleh spanduk ini? Sebab ketiga wajah bergerombol di kanan atas tentu lebih menarik perhatian ketimbang sebuah wajah yang sendirian di pojok kiri. Belum lagi terlalu banyaknya kalimat pesan dan slogan, membuat ajakan untuk mencoblos sang caleg serta informasi mengenai diri sang caleg, “tenggelam” oleh hiruk pikuknya tulisan yang berbeda-beda warna, ukuran dan jenis font-nya.

13867414531497991262
foto : dokpri

Ternyata penulis menemukan spanduk lain dari caleg yang sama. Ukurannya sekitar 0,5 x 3 meter, dipasang memanjang di pagar sebuah rumah. Karena pagarnya rendah, maka spanduk itu pun letaknya rendah sehingga sejajar dengan keranjang sampah bahkan tertutup sapu lidi. Spanduk panjang ini pun sama layout-nya. Karena spanduk ini dipasang di sebelah kiri jalan, maka kendaraan yang melintas dekat spanduk itu adalah yang berjalan dari arah kiri menuju ke kanan spanduk. Sekali lagi, ketika pengguna jalan melintas, yang terlihat justru 3 wajah pria di sebelah kanan. Sebab mata secara otomatis melihat obyek yang masih ada di depan mata saat pengendara/pejalan kaki melintas, bukan pada apa yang sudah dilewati. Jadi, spanduk yang “rame” ini justru lost focus.

=============================================

Dari berpuluh-puluh spanduk caleg yang bertebaran di kota tempat tinggal penulis, kebetulan 3 spanduk/baliho caleg itu yang tampak berusaha tampil beda dibanding lainnya yang relatif mirip layout-nya. Namun, sekedar/asal berbeda saja tidaklah cukup. Perbedaan yang memberi makna lebih tentunya. Jujur saja, saya jadi ilfeel melihat caleg berpenampilan seperti Hitler. Bukankah Hitler sendiri citranya tidak bagus? Begitupun caleg yang merasa perlu membawa beberapa tokoh lain untuk dicantumkan di spanduknya, dan di-setting seolah ada dukungan dari tokoh yang dibawanya. Akankah jika kelak kepemimpinan partainya berubah atau tokoh yang dibawa-bawanya terkena masalah dia tetap setia? Semestinya secara etika begitu, karena dia sudah pernah numpang ngetop dengan memasang wajah sang tokoh.

Selain itu, pemasangan spanduk, baliho, umbul-umbul sebagai media iklan luar ruang, sebenarnya tak luput dari aturan dan pajak daerah. Lebaran lalu, penulis dan rekan seangkatan mengadakan reuni SMA. Sebulan sebelumnya panitia sudah bekerja, termasuk hendak memasang 2 buah baliho besar dan 3 spanduk yang akan dipasang di titik yang dianggap strategis di kota eks sekolah kami. Seorang rekan yang memiliki usaha EO (event organizer) dan seorang lain yang bekerja sebagai marketing perusahaan rokok ternama, mengingatkan soal perijinan serta biaya pemasangan baliho dan spanduk. Kebetulan salah satu rekan penulis lainnya bekerja sebagai staf di KPUD setempat, yang terbiasa mengurus perijinan pemasangan alat peraga. Kami pun menyerahkan urusan perijinan dan pembiayaannya pada rekan tersebut dengan anggaran dari panitia. Nah, bagaimana dengan para caleg? 

Sudahkah mereka mematuhi aturan Pemkab/Pemkot setempat soal perijinan spanduk dan baliho? Sudahkah mereka membayar biaya retribusinya? Atau sekedar pasang sesuka hati, tancapkan di pohon dengan paku besar, kelak saat tiba hari tenang tak bertanggung jawab mencopot segala macam atribut peraga kampanye dengan alasan itu dipasang oleh tim sukses dan pendukungnya? Semoga saja caleg itu sadar, kalau belum jadi saja sudah melanggar, bagaimana kelak kalau sudah jadi anggota legislatif yang bertugas merumuskan aturan dan perundangan?

Bagaimana pun, itulah “wajah” spanduk promosi para caleg. Bahasa marketingnya kadang tak jelas maksudnya. Bagaimana dengan spanduk caleg di sekitar tempat tinggal anda? Setali tiga uang ataukah lebih berkualitas? Selamat memilih caleg sesuai hati nurani anda.

Catatan Ira Oemar

23 November 2013

Alam Pun Mulai Tak Bersahabat dengan ‘Sang Ratu’
138511350365593096

Gedung DPRD Banten yang bocor saat sidang Paripurna (foto : Bantenposnews.com)

Berita soal bocornya gedung DPRD Provinsi Banten sudah ramai diberitakan media televisi sepekan yang lalu. Sungguh memalukan melihat sebuah ruangan paripurna tempat para wakil rakyat yang terhormat bersidang, dipenuhi dengan ember-ember plastik di atas deretan meja kerja. Kabel-kabel yang tersambung pada microphone terpaksa dicabuti untuk mencegah korsleting listrik. Lantai pun basah dan becek. Di bagian lain dari gedung tersebut, beberapa pegawai DPRD Banten tampak sibuk kerja bakti mengepel dan menguras air yang masuk menggenangi lantai.

Padahal gedung itu masih tergolong baru. Pembangunannya baru dimulai 10 tahun lalu, memakan waktu selama 3 tahun (2003 – 2006), jadi masa pakainya baru 7 tahun. Suatu durasi yang sangat singkat untuk sebuah proyek konstruksi yang umumnya kelayakannya minimal 30 tahunan. Apalagi itu bukanlah sebuah rumah tinggal type RSS, melainkan gedung DPRD yang menelan biaya hingga Rp. 106 miliar dari APBD Banten (note : nilai tersebut untuk pekerjaan konstruksi 10 tahun yang lalu – pen.). Meski usia gedung terbilang baru 7 tahun, namun, kerusakan tidak hanya atap gedung tetapi juga sejumlah pfalon yang jebol, tembok yang lapuk dan retak serta kondisi toilet yang mampet, rusak dan kumuh, benar-benar mengenaskan. Sama sekali tak melambangkan gedung yang cukup representatif, bahkan terkesan bak gedung yang terbengkalai.

1385113635303737452
Selain di meja-meja, bocoran air hujan juga membasahi lantai (foto : kontakmediainfo.blogdetik.com)

Gedung DPRD Banten itu pembangunannya dikerjakan oleh PT Sinar Ciomas Raya Contractor milik ayah Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, yakni almarhum Tubagus Chasan Sochib. Pengerjaan gedung DPRD Banten itu dulu sempat bermasalah karena tidak selesai tepat waktu bahkan Gubernur Banten pertama sempat menghentikan pembangunannya. Namun, PT Sinar Ciomas Raya Contractor meminta adendum dan penambahan biaya hingga membengkak menjadi Rp 106 miliar. Sebuah stasiun TV berita mengabarkan bahwa perawatan gedung tersebut ditangani oleh adik Atut, Tubagus Chaeri Wardhana yang kini mendekam di rutan KPK. Tidak mengherankan jika hal ini benar, sebab sudah jadi rahasia umum di Banten, bahwa hampir semua proyek konstruksi di Provinsi Banten dikuasai oleh Wawan melalui banyak perusahaannya, baik yang beralamat jelas maupun fiktif seperti penelusuran stasiun televisi tersebut.

Jangankan gedung DPRD yang sudah dipakai selama 7 tahun, RSUD Banten yang dijadikan rumah sakit rujukan di provinsi Banten saja, sudah banyak bocornya dan plafon di lantai 4 sudah jebol. Padahal, gedung itu baru diresmikan sebulan, yaitu 3 Oktober 2013. Sungguh kejadian yang tak masuk akal, jika hanya karena hujan lebat sekali saja sudah membuatnya rusak. Bukankah semestinya sebuah bangunan besar didesain dengan struktur konstruksi yang sedemikian rupa sehingga tahan menghadapi hujan lebat, selama bukan kondisi force majeur, semisal tsunami, topan sejenis Haiyan, atau gempa berkekuatan besar. Apalagi dana pembangunan RSUD Banten tersebut menelan biaya tak sedikit, sampai Rp. 204 milyar didanai APBD Banten.

1385113712460433075
Inilah toilet gedung DPRD Banten yang mengenaskan kondisinya (foto : Suara Pembaruan.com)

Ketika Komisi V DPRD Banten melakukan peninjauan ke RS Rujukan Banten, ditemukan sejumlah titik plafon di lantai empat gedung itu dalam kondisi jebol dan atapnya bocor. Akibatnya, ketika turun hujan, lantai rumah sakit terendam air hujan. Bahkan karena sedemikian parahnya kebocoran pada pertengahan Nopember ini, pasien sempat dievakuasi.

Inilah reaksi Atut menanggapi kabar soal bocornya RSUD Banten : “Jadi bocor yah? Ya nanti ibu cek,” kata Atut yang ditemui usai Rapat Paripurna DPRD Banten, Jumat (15/11). Begitupun soal Gedung DPRD Provinsi Banten : “Gedung DPRD juga yah?” ucapnya singkat. Padahal, kebocoran parah itu terjadi justru menjelang rapat paripurna DPRD Banten dengan agenda pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penyampaian nota pengantar Gubernur mengenai Raperda dan APBD Provinsi Banten yang meningkat menjadi Rp 6,8 triliun. Sidang pun sempat ditunda dan molor, Atut pun baru datang tak lama sebelum sidang dimulai.

1385113777808230402
RSUD Banten yang baru sebulan diresmikan (foto : www.beritasatu.com)

Semalam, bertambah satu lagi gedung Pemerintahan yang rusak : atap pendopo Gubernur Banten ambruk! Memang bangunan itu adalah bangunan kuno yang termasuk cagar budaya. Namun jika perawatannya terjadwal dan dilakukan dengan baik, semestinya kejadian canopy ambruk itu tak perlu terjadi. Kejadian itu terjadi sekitar Kamis, 21 Nopember semalam. Tak ada angin kencang, tak ada hujan sama sekali, tiba-tiba saja terdengar suara bangunan ambruk yang ternyata adalah kanopi persis di depan pintu samping ruang kerja Gubernur Banten, yangbiasa digunakan untuk akses keluar-masuk Ratu Atut Chosiyah. Gedung itu dalam beberapa hari belakangan memang sedang direnovasi. Namun ambruknya atap samping itu menunjukkan bahwa bangunan cagar budaya (BCB) tersebut tak mendapatkan perawatan yang memadai, sehingga sudah ambruk duluan sebelum proses renovasi selesai dilakukan.

Sekedar untuk diketahui, Gedung Pendopo Gubernur Banten tersebut adalah bangunan bersejarah yang merupakan peninggalan kolonial. Tepat di belakang gedung tersebut, sebuah bangunan mewah yakni rumah dinas (rumdis) Gubernur yang renovasinya menelan biaya Rp 16,14 miliar namun hingga kini dibiarkan terbengkalai sebab sejak pembangunan pada 2011 silam hingga saat ini Atut sama sekali tak mau menempatinya dan lebih memilih tinggal di rumah pribadinya di Jl. Bhayangkara No 51, Serang, namun ironisnya APBD Provinsi Banten dibebani biaya sewa Rp. 250 juta per tahun yang masuk ke kantong pribadi Atut sebagai pemilik rumah tentunya.

1385113856652782510
Pendopo Gubernur Banten yang semalam canopynya ambruk (foto : www.merdeka.com)

Mungkin nanti, ICW dan kelompok penggiat anti korupsi lainnya akan segera mengarahkan perhatian pada anggaran perawatan gedung DPRD Provinsi Banten dan gedung Pendopo Gubernur Banten, juga anggaran pembangunan RSUD Banten. Apakah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan kualitas bangunan serta pemeliharaan, siapa/pihak mana yang bertanggungjawab, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis, dll. Jika ternyata terdapat penyimpangan, maka akan makin menambah panjang daftar sederet penyimpangan pembangunan dan pengadaan sarana di Banten, setelah akhir-akhir ini penyimpangan pengadaan alkes di RSUD Tangerang Selatan mulai disidik KPK. Sekedar untuk diketahui, Walikota Tangsel adalah Airin Rachmi Diany, istri dari Wawan, adik Atut.

Rupanya, kini alam pun mulai enggan bersahabat dengan segala macam praktik penyimpangan yang coba ditutupi selama sepuluh tahun terakhir. Akhirnya, meski hujan hanya turun beberapa jam, kebocoran sudah sedemikian besarnya. Bahkan, tanpa ada angin pun bisa ambruk. Tampaknya bait-bait lirik lagu Ebiet G. Ade yang populer di awal dekade ’80-an, meski sudah berlalu 3 dasawarsa, tetap relevan untuk sekedar introspeksi kelakuan manusia.

 “Mungkin Tuhan mulai bosan, melihat tingkah kita, yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa…” 

 (Cobalah lihat bagaimana pejabat melenggang ke gedung KPK sambil menebar senyum dan melambaikan tangan saat sejumlah massa meneriakinya “koruptooorr…, koruptooorr!!” bak biduan yang melambaikan tangan pada fans-nya yang berteriak “we want more…, one more…!!”).

 “Atau alam mulai enggan, bersahabat dengan kita, coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang…” 

 (dan alam pun menunjukkan murkanya, tak lagi bersahabat. Baru awal musim penghujan saja sudah 3 gedung yang “dikerjain” dan bikin kelimpungan pejabatnya).

Catatan Ira Oemar

8 November 2013

Membahas Ibas
        Ibas hanya melongo mendengarkan bapaknya berorasi (foto : politik.news.viva.co.id)



Menjadi pesohor memang enak, tapi tentu beresiko privasinya terganggu. Public figure atau selebrita atau tokoh masyarakat, apapun istilahnya, seolah sudah jadi kesepakatan umum bahwa seluruh sisi kehidupan mereka berhak diketahui publik. Bukan hanya diberitakan untuk sekedar diketahui, bahkan lebih jauh untuk dikomentari, dipolemikkan bahkan kadang dihujat. Kadang, ranah privasi pesohor yang dicoba terobos media sudah terlalu jauh dan malah memperkeruh suasana. Semisal saat istri almarhum Uje, Pipik Dian Irawati, menyatakan kesedihannya melihat makam suaminya sudah ditinggikan, media kemudian mengkonfrontasikan berita itu secara berlawanan dengan pihak kakak serta Ibunda almarhum Uje. Maka, tergiringlah opini publik dan akhirnya terjadi pro-kontra, meski sebagian besar bersimpati pada Pipik. Untunglah kemudian Ibunda Uje sepulang dari tanah suci memberikan pernyataan yang intinya berbesar hati jika makam Uje akan dipugar dan dikembalikan ke bentuk semula.

Terkadang, proporsi “keusilan” media dan “nyinyir”nya masyarakat tak sebanding dengan tingkat popularitas sang pesohor yang jadi sumber berita. Ambil contoh kasus yang sedang menimpa Eddies Adelia. Siapakah dia? Artis top juga bukan, mungkin dulu pernah jadi pesinetron dan bintang iklan, tapi sekarang sudah tak terlalu populer. Kini, suaminya ditangkap polisi terkait kasus dugaan penipuan. Berhubung Eddies masuk kategori seleb, maka kasus yang sebenarnya banyak menimpa orang kebanyakan itu pun jadi besar. Eddies pun disorot dan diuber awak media. Padahal, dia belum tentu tahu sepak terjang suaminya di dunia bisnis, apalagi baru menikah belum genap setahun. Lagi pula, apa pentingnya – dan apa untungnya – bagi publik untuk menguber-uber Eddies? Bukankah suaminya sebagai terduga pelaku sudah ditangkap polisi?

Begitupun pesohor di dunia politik dan para pejabat publik. Bahwa mereka harus diawasi media dan rakyat berhak tahu sepak terjangnya, penulis sepakat. Tapi sepanjang itu berkaitan dengan kinerjanya, integritas moralnya, kredibilitasnya dan kapabilitasnya dalam mengemban tugas yang diamahkan kepada yang bersangkutan. Tapi jika itu menyangkut kehidupan pribadinya – selama tidak membawa jabatan yang melekat padanya – apalagi soal seleranya, rasanya mubazir dijadikan topik bahasan di media massa. Seperti yang ramai dibincangkan 2 hari ini soal kebiasaan Ibas mengenakan baju berlengan panjang. Pentingkah itu dibahas?


Ada nama Yudhoyono di belakang nama Ibas, itu yang membuat gunjingan tentangnya jadi lebih renyah untuk dikunyah. Ibas pribadi juga seorang politisi (Sekjen Partai Demokrat) yang juga menantu politisi senior (Ketua Umum PAN dan Menko Perekonomian). Ibas pernah menduduki jabatan publik sebagai legislator di Senayan, meski akhirnya mundur dengan alasan pribadi, sebelum masa bhaktinya tuntas. Jadi, kalau akan membahas Ibas sebaiknya dalam konteks apa? Anak SBY yang kebetulan sedang jadi Presiden? Atau menantu Hatta Radjasa yang kemungkinan bakal jadi kandidat Capres 2014? Atau sebagai Edhie Baskoro Yudhoyono yang politisi dan mantan anggota DPR RI? Ibas bukan lagi anak kecil, tindak tanduknya adalah tanggung jawab pribadinya. Jadi, kalau mau membahas Ibas, bahaslah dia sebagai “selebrita politik”, sebagai mantan penyelenggara negara yang mundur di tengah jalan. Bukan soal baju lengan panjang kesukaannya.

=================================

Edhie Baskoro Yudhoyono, pada pileg 2009 maju dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VII (Kabupaten Pacitan, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ngawi, dan Kabupaten Magetan). Kita tentu maklum kenapa Ibas yang sehari-hari tinggal di Jakarta – dan belum tentu setahun sekali menengok Pacitan – justru dijadikan wakil rakyat dari daerah tersebut. Ya, Pacitan adalah tanah kelahiran SBY, bapaknya Ibas. Wajar jika Pacitan menjadi lumbung suara dukungan bagi Ibas tanpa perlu bersusah payah melakukan kerja-kerja politik untuk meraih simpati dan kepercayaan masyarakat pemilih. Begitupun pada pileg 2014 nanti, Ibas kembali maju dari Dapil Jatim VII, Pacitan dan sekitarnya. Potensi raihan suara pendukung fanatik SBY terlalu sayang untuk disia-siakan. Hanya Ibas-lah pewaris sah nama Yudhoyono yang punya peluang untuk nyaleg. Masa iya Pak Beye atau Bu Ani mau nyaleg? Apalagi si sulung, Agus Harimurti Yudhoyono yang statusnya militer aktif. Jadi, pencalonan kembali Ibas dari Dapil Jatim VII adalah sebagai vote getter, agar suara potensial itu tak mubazir.

Lalu, apakah itu jadi masalah? Secara legal formal tentu tidak, Ibas memenuhi syarat sesuai UU Pemilu dan diloloskan oleh KPU, tak ada yang berhak menganulirnya. Tapi mari kita cermati kinerja dan etika Ibas selama dia jadi wakil rakyat. Bahkan bila perlu, mundur ke bekalang saat Ibas maju sebagai caleg pertama kali pada Pileg 2009 lalu. Sah-sah saja dan bahkan perlu publik mengkritisi hal ini, agar rakyat Pacitan yang akan memilih nantinya bukan sekedar memilih hanya karena nama Ibas disingkat EBY, mirip nama bapaknya : SBY. Baiklah kita mulai cermati langkah politik Ibas sejak mencalonkan diri jadi wakil rakyat pada Pileg 2014.


Saya tak ragu bahwa Ibas seorang yang berpendidikan formal tinggi. Ijazahnya bisa membuktikan itu. Tapi apakah otomatis Ibas punya capability menjadi legislator dan penyambung suara rakyat yang diwakilinya? Bagaimana kiprah Ibas dan upaya-upayanya mendekati konstituen guna mendulang suara pemilih? Saya masih tinggal di Surabaya saat hiruk pikuk persiapan Pileg 2009 sampai usai. Media lokal baik koran maupun saluran TV lokal, marak memberitakan kampanye para caleg turun ke Dapil. Apalagi kalau caleg tersebut tokoh yang cukup dikenal publik, misalnya caleg incumbent yang sudah sering muncul di TV, caleg dari kalangan artis dan foto model, caleg anak pejabat, dll. Nah, berita soal kampanye Ibas yang mengabarkan Ibas turun langsung ke Dapil dan berinteraksi dengan calon pemilih, bisa dikatakan tak pernah ada.

Sebuah buku karya Mas Wisnu Nugroho – wartawan Kompas yang selama masa kampanye Pileg sampai Pilpres bertugas meliput kegiatan Pak Beye dan Partai Demokrat – yang dirilis tahun 2010 berjudul PAK BEYE DAN POLITIKNYA lebih jelas memberikan gambaran betapa konyolnya kampanye Ibas di jawa Timur. Salah satu buku dari Tetralogi Sisi Lain SBY ini sejak awal sudah membuat penulis terbahak-bahak saat membaca Bab 1 tentang KAMPANYE, khususnya sub bab SURABAYA pada halaman 34–37. Baiklah penulis kutipkan saja secara utuh, agar anda juga ikut terbahak menikmati rangkaian kalimat Mas Wisnu Nugroho berikut :

“Karena berlokasi di Surabaya, Mas Ibas diberi tempat juga. Bukan berbicara tentunya, melainkan untuk tampil lebih ke muka. Di muka, Mas Ibas yang murah senyum menunjukkan cara memperagakan simbol partai yang dibina orang tuanya dengan jari-jarinya. Meskipun posternya telah ada, peragaan langsung tampaknya perlu juga. Rakyat terbukti terpikat dengannya meski tanpa suara. Apa yang diraih Mas Ibas dengan menjadi juara tidak hanya di dapilnya, tetapi juga di seluruh Indonesia tanpa bersuara bisa menjadi inspirasi bagi siapa saja. Mungkin juga anda yang ingin nyaleg pada 2014 nantinya. Tentu saja modal lain tetap harus dipunya. Tidak perlu disebutkan modal lainnya. Anda sudah bisa menduga apa. Kalau tidak bisa menduga juga, saya beri satu saja : nama keluarga.” (hal. 35)

Gaya reportase Mas Wisnu yang kocak, membuat kalimat-kalimat sinisme – bahkan sarkasme – diatas lebih bisa mengocok perut. Jadi, kita semua paham bukan bahwa Ibas sang anak emas itu hanya mengekor Bapak dan Ibunya naik ke atas panggung super besar dan megah, bukannya berorasi, memperkenalkan diri serta visi dan misi yang akan dibawanya, program-program yang akan diperjuangkannya, tapi sekedar mengangkat 2 tangan dan merangkai 2 telunjuk plus 2 jempol jadi logo bintang mercy. Cukup dengan begitu saja sudah mendulang suara terbayak se-Indonesia raya merdeka! Sungguh ther-lha-luh!

Sebenarnya menyedihkan juga kondisi kesadaran pemilih di dapilnya si Ibas, karena mereka lebih tersihir memilih wakilnya hanya karena bekal nama Yudhoyono. Dan ini jadi tanggung jawab semua pihak yang ingin kehidupan berdemokrasi jadi lebih berkualitas, untuk membangun pemahaman partisipasi politik yang cerdas, memilih yang bijak melakukan pemberdayaan terhadap calon pemilih untuk tidak memilih hanya karena fanatisme asal usul dan keturunan sang calon. Penulis bahkan masih ingat, jelang hari H pencoblosan, saat memasuki masa tenang 3 hari, ada televisi yang memberitakan salah satu warga yang melaporkan dugaan tindakan politik uang oleh tim sukses Ibas. Anehnya, justru pelapor itu yang lebih dulu diproses di Kepolisian setempat dengan tuduhan pencemaran nama baik, ketimbang menindaklanjuti laporannya.


Masih seputar buku Mas Wisnu, pada halaman 109 ada foto bus kampanye super-besar bergambar Ibas dengan jari-jari tangan memperagakan simbol Demokrat dan bertuliskan nama lengkap Ibas. Bus yang diparkir di Surabaya itu ditulis “sumbangan teman-temannya”. Siapakah sponsor kampanye Ibas di Jatim? Apakah sudah sesuai aturan KPU nilai nominalnya? Sudahkan sumbangan itu dilaporkan? Sebab, masih di bab 1 pada sub bab “BUS SEPULUH PELANTANG” dikupas soal bus kampanye SBY dan Demokrat yang dijaga keseragamannya demi mempertahankan “cita rasa” kampanye yang sama oleh Fox Indonesia – lembaga “pencitraan” milik Trio Mallarangeng – dimana dekorasi bus dibuat mirip satu sama lain. Ukuran bus itu pun khusus, sangat panjang, sehingga perlu ada ijin khusus dari Departemen Perhubungan.

Dan…, bus milik Ibas yang konon katanya sumbangan teman-temannya itu, mirip sekali dengan bus kampanye SBY. Kebetulan tempat tinggal penulis dulu sekitar 500-an meter dari stadion Tambaksari, tempat dimana kampanye akbar SBY dan Demokrat – diikuti Ibas – dilaksanakan. Jadi penulis melihat sendiri kehebohan, kemeriahan sekaligus kemewahan kampanye itu dan puluhan bus yang memacetkan hampir seluruh ruas jalan Surabaya. Termasuk seragamnya spanduk/baliho yang menyelimuti badan bus-bus yang datang dari berbagai kota di seantero Jawa Timur. Nah, apakah ada pemisahan dana kampanye untuk Ibas pribadi dengan kampanye partai Demokrat yang melibatkan SBY sebagai jurkamnas Demokrat? Ataukah Ibas nebeng begitu saja? Ini tentu perlakuan tak adil bagi caleg Demokrat lainnya yang harus berjuang sendiri dan keluar biaya sendiri untuk menunjang kampanye mereka.

Usai Pileg, melengganglah Ibas menuju Senayan dengan perolehan suara terbanyak se-Indonesia. Kita nyaris tak pernah mendengar kiprah Ibas di Senayan. Anggota DPR lain malah lebih sering diliput media massa, karena kiprah mereka lebih terasa gaungnya. Ibas juga tak pernah tampil dalam acara-acara dialog atau talk show – baik on air maupun off air – yang dihadiri awak media dan pengamat serta masyarakat umum. Jadi, layak kita pertanyakan kemampuan Ibas berargumen dan perannya dalam proses legislasi, yang tentunya tidak butuh caleg yang hanya datang–duduk manis–diam dan ikut meramaikan voting saat sidang paripurna agar opsi yang diusung partainya menang.

14 Pebruari 2013, dengan alasan ingin fokus menjalankan tugas kesekjenan di Demokrat, serta alasan tambahan anaknya sedang sakit, Ibas mundur dari keanggotaan di DPR. Entah kebetulan atau tidak, pengunduran ini terjadi hanya selang 2 hari setelah media massa ramai memberitakan Ibas tertangkap kamera ngabur dari ruang sidang melalui pintu belakang dan ada petugas yang menyodorkan absen pada Ibas untuk ditandatangani, meski faktanya Ibas pulang sebelum sidang dimulai. Let’s see : amanah dan suara dari sekian banyak konstituen di dapilnya, dikalahkan begitu saja dengan urusan partai dan pribadi/keluarga. Sebagai peraih suara terbanyak se-Indonesia, etiskah perilaku politik Ibas itu? Keteladanan Ibas sebagai wakil rakyat yang baik dan rajin mengikuti sidang, perlu dipertanyakan. Salah satu tugas anggota DPR adalah ikut sidang, Apapun alasannya, kesampingkan urusan pribadi dan kelompok demi menjalankan fungsi sebagai wakil rakyat, bukannya ngabur di bawah kawalan ajudan.

Ironisnya, hanya selang 2 bulan setelah mundur, Ibas kembali nyaleg! Sebuah tindakan plin-plan! Alasannya : suara konstituen di Pacitan dan sekitarnya menghendaki Ibas maju. Lha, waktu mundur kemarin pertimbangan suara konstituen diselipkan dimana?! Bukankah waktu mundur tak sepatahpun kata bahwa Ibas mendengar suara konstituennya yang ingin dia tetap duduk di Senayan? Para pemilih memberikan suaranya pada Ibas tentu bukan untuk berhenti di tengah jalan. Itu namanya mempermainkan suara pemilih! Ibas hanya dijadikan vote getter bagi Demokrat yang sejak kasus Nazaruddin terus terpuruk. Dimana lagi Demokrat bisa berharap dukungan pada Demokrat akan tetap tinggi kalau bukan di tanah kelahiran SBY? Seperti penulis uraikan di atas : hanya Ibas-lah pewaris sah nama Yudhoyono yang punya peluang untuk nyaleg! Kalau politisi lain yang maju dari Dapil Pacitan dan sekitarnya, belum tentu raihan suaranya sebanyak Ibas.

Nah, para pemilih di Dapil VII Jawa Timur, masihkan akan pilih caleg yang hanya berbekal nama besar bapaknya? Sementara kapabilitas dan kompetensinya sebagai legislator masih perlu dipertanyakan. Juga konsistensinya untuk tetap memperjuangkan amanah pemilih. Issu macam inilah yang perlu disuguhkan pada publik calon pemilih, ketimbang rumpian soal baju lengan panjang Ibas. Selamat menjadi pemilih cerdas!


Catatan Ira Oemar, Freedom Writers Kompasianer