MUI Kota Pariaman Gelar Musdalub



Musyawarah daerah luar biasa (Musdalub) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pariaman tetapkan Sofyan Jamal sebagai ketua MUI Kota Pariaman masa abdi 2015-2020.

Musyawarah penetapan ketua tersebut menggunakan sistem tim formatur. Dalam rapat tim formatur ditetapkan Nasrul Ilyas sebagai sekretaris dan Burhanizen sebagai bendahara.

Pengurus di enam komisi bidang, antara lain, komisi fatwa, komisi dakwah dan pengembangan masyarakat, komisi pengembangan ekonomi, komisi ukhwah Islamiyah dan antar umat beragama, komisi pengembangan pemuda dan seni, belum terbentuk. Direncanakan akan dibentuk dalam rapat internal tim formatur bersama, seminggu ke depan.

"Pengurus lainnya seperti komisi fatwa dan komisi lainnya yang membidangi, akan dibentuk dalam rapat internal tim formatur dan berkonsultasi dengan MUI Provinsi Sumatera Barat," jelas Sofyan Jamal.

Musdalub yang mengangkat tema menjaga kebhinekaan dan toleransi serta merawat Islam rahmatan lil alamin juga melahirkan komitmen MUI sebagai wadah silaturahmi ulama tanpa dikotomi.

Dijelaskan Sofyan Jamal, Musdalub terjadi oleh kepengurusan berakhir sejak 2015. Keterlambatan pelaksanaan musdalub karena kesibukan masing-masing pengurus dan kecintaan pengurus terhadap pengurus MUI Kota Pariaman yang lama.

Pelaksanaan musdalub mengikutkan pengurus MUI Kota Pariaman, utusan perguruan tinggi dan ponpes dan ormas Islam se Kota Pariaman.

Sementara itu, mantan Ketua MUI Kota Pariaman periode sebelumnya, Jauhar Muiz, menegaskan bahwa MUI merupakan wadah perkumpulan seluruh ulama dari berbagai ormas di Pariaman.

"Dan mengajak ormas yang berbeda paham untuk bersatu dalam wadah MUI Kota Pariaman serta melandaskan pergerakan dengan niatan karena Allah bukan karena ego ormas," ujarnya.

Sementara itu Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman, mengatakan komitmen mendukung kegiatan MUI Kota Pariaman. Meski Pemko Pariaman tidak dapat menganggarkan bansos untuk operasional MUI karena aturan keuangan negara, Pemko Pariaman dapat memprogramkan kegiatan MUI melalui SOPD yang membidanginya.

"Tidak adanya bansos APBD untuk dianggarkan untuk MUI, bukan Pemko Pariaman tidak menganggarkan. Namun karena aturan tentang keuangan daerah dan masih tingginya anggaran belanja pegawai sehingga Kota Pariaman sesuai aturan tidak diperbolehkan menganggarkan bansos, termasuk kepada MUI," tuturnya.

Namun, sambung dia, hal tersebut dapat disiasati dengan menumpangkan kegiatan MUI kepada SOPD yang membidangi hal tersebut, termasuk rencana muzakarah MUI Sumatera Barat di Kota Pariaman.

Nanda/OLP
Mardison dan Ketua MUI Pariaman Ajak Masyarakat Terima Eks Gafatar


Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin, menghimbau masyarakat untuk tidak mendiskriminasikan para eks Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar) yang dipulangkan kembali ke Kota Pariaman agar tidak terjadi gesekan di tengah masyarakat.

Bagaimana pun juga menurut dia, mereka masih warga Pariaman yang terhitung saudara, setidaknya sebagai warga negara Indonesia yang menjunjung tinggi rasa persatuan dan kesatuan.

"Mereka masih sanak famili kita juga yang ingin bertobat," kata dia di Hotel Nantongga, Pariaman, Minggu (14/2).

Dia menambahkan, sekembalinya mereka di kampung halaman hendaknya harus selalu dilibatkan dalam keagamaan serta diberikan penguatan nilai-nilai Islam yang benar agar keimanannya terhadap ajaran islam teguh kembali.

"Dengan cara merangkul kembali dan melibatkan secara penuh di tengah masyarakat akan mampu menekan terjadinya pergesekan yang mengarah kepada perpecehan keagamaan," ujar dia.

Selain itu, terang dia, pemerintah juga harusbekerja sama penuh dengan para ulama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk melakukan upaya penanganannya. Peran ulama dan tokoh agama dalam hal itu sangat besar.

"Oleh karena itu pencerahan seperti ceramah agama, serta dakwah Islamiah merupakan salah satu kunci untuk kembali fitrah bagi mereka," jelasnya.

Selain itu kata dia, pemerintah bersama pihak terkait juga akan melakukan pendekatan kepada eks Gafatar bila telah kembali ke Pariaman dengan cara memberikan pemahaman secara bertahap.

"Nanti setiap anggota dewan juga akan ikut membantu berdasarkan daerah pemilihan masing-masing untuk memberikan pencerahan dan pemahaman kepada eks Gafatar," ujarnya.

Organisasi Gafatar sendiri diketahui telah pernah mendirikan sebuah kantor kesekretariatan di Pariaman sejak tahun 2010 dengan sejumlah pengikut.

Terkait berdirinya organisasi tersebut, pihaknya menilai tidak merasa kecolongan, namun sedikit terjadi kurang ketelitian oleh pihak Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dalam menyikapi hal tersebut.

Pemerintah menurut dia awalnya hanya berfikir organisasi tersebut hanya bersifat sosial kemasyarakatan saja, serta tidak ada mengarah kepada pertentangan keagamaan.

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Pariaman, Jauhari Mu'iz mengatakan akan menyambut baik kedatangan para keluarga eks Gafatar di Pariaman.

Meskipun demikian, para eks Gafatar harus dilakukan pembinaan secara mendalam agar tidak terjadi kembali pada pemahaman yang salah menurut Islam.

"Mereka harus tetap dibina dan dikontrol, oleh karena itu ini merupakan tanggung jawab kita bersama dalam mengawal dan membimbing mereka ke jalan Islam," katanya.


TIM