Kiat Membungkam Kabar Bohong di Media Sosial
Foto ilustrasi/internet/istimewa

Oleh Anton Wijaya, praktisi media siber dan publisher adsense.

 "Aku berkabar demi kebenaran, tapi kabar Tuhan jua yang paling benar," 

Demikian seutas quotes, Fajar Rillah Vesky, wartawan harian cetak di Sumatera Barat. Kalimat bijaksana tersebut, Ia tuliskan di akun media sosialnya, dan telah mendapat izin sebagai pengantar dalam tulisan ini.

Dalam berkabar, seorang jurnalis tentunya mengumpulkan data, mencari narasumber, memilah, memverifikasi, memvalidasi, serta merangkai, dan meneruskan ke redaksi untuk dipublikasikan, sehingga informasi layak dikonsumsi orang banyak.

Informasi yang telah tersebar, harapannya membawa kebenaran, bernilai, bermanfaat dan utama sekali tidak mengandung kebohongan. Namun, di era digital nan pesat ini, potensi untuk menyebarkan kabar bohong rentan terjadi.

Sebab, semua orang bisa membuat media online secara otodidak, tutorial lengkap tinggal 'searching' di mesin pencari. Tapi, konten yang terkandung apakah telah memenuhi prinsip jurnalistik, sebagaimana jurnalis menggarap berita? Ini yang menjadi catatan.

Selain mudahnya membangun media online, juga ditunjang gampangnya penyaluran di linimasa media sosial. Semua orang bisa, asalkan punya akun. Terlepas apakah aktifitas demikian dibangun untuk kebenaran, atau untuk menyebar berita hoax (bohong).

Sedangkan dampak negatif di media sosial lainnya yang berkembang saat ini selain kabar bohong, juga lahirnya berbagai forum dan komunitas seperti LGBT, terorisme, jaringan propaganda politik hingga prostitusi. Kehidupan sosial nyata tak jarang terinfeksi olehnya.

Dampak negatif yang kian besar tersebut tidak sejalan dengan pengawasan dan sumber daya manusia milik negara yang menanganinya. Jadilah media sosial bak hutan belantara yang memiliki hukumnya tersendiri.

Meski pemerintah telah membuat ragam hukum dan aturan untuk membendung hujatan kebencian, penyebar berita bohong, judi dan prostitusi online, terorisme dan radikalisme, untuk menangani pelakunya butuh upaya keras dan teknologi pula. Karena tak jarang para pelaku bersembunyi di balik keanonimannya. Posisinya sulit dilacak karena menggunakan Access Point Name (APN) negara lain.

Dalam kancah politik modern saat ini, media sosial merupakan sarana potensial sosialisasi bagi pelaku politik. Beberapa agenda besar politik seperti Pilkada serentak 2018, Pemilu dan Pilpres 2019 ajang eksistensi para pendukung dan partisan. Ini akan menjadi sumber masalah jika penyebaran berita bohong tidak ditangani dengan baik.

Agenda politik di media sosial berupa agitasi, propaganda, hingga sarana melumpuhkan lawan politik, sudah mulai tampak. Poin terakhir itulah yang memicu perpecahan di antara pendukung dan simpatisan. Mereka saling serang tiap harinya. Tiada hari di linimasa tanpa perang opini oleh berbagai kubu politik yang saling berlawanan. Tak jarang gesekan di dunia maya berlanjut ke dunia nyata.

Fenomena itu bukan lagi perkara kecil. Ia merupakan ancaman terbesar bagi negara Indonesia. Bayangkan saat ini saja ada 171 daerah di Indonesia yang akan menghelat pilkada. Lihat saja bagaimana goncangnya Jakarta saat Pilgub DKI 2017, belum lagi daerah-daerah lainnya yang tidak tersorot oleh media arus banyak.

Hampir di semua daerah yang akan menghelat Pilkada serentak 2018 itu menggunakan media sosial sebagai sarana kampanye. Para simpatisan terbagi dalam berbagai kubu. Siapa yang ia dukung, itulah yang dipuji. Sedangkan saingan terberatnya dijelek-jelekan secara terbuka di linimasa. Dari sanalah semua sumber pertikaian dan huru hara politik di era digitalisasi saat ini. Belum lagi penyebaran berita bohong atau hoax yang tiap hari bersileweran di linimasa. Mereka para pembuat dan penyebar tentu punya agenda tersembunyi pula.

Dewasa ini, kekhawatiran terhadap dampak buruk kabar bohong (hoax), menjadi perhatian serius Dewan Pers dan aparat penegak hukum, terutama jelang Pemilu, dan Pilkada Serentak. Karena, penyebaran kabar bohong sulit dikendalikan, terutama di media sosial.

Adapun ciri-ciri berita bohong bin hoax, menurut Yosep Adi Prasetyo selaku ketua Dewan Pers adalah: berita bohong cenderung tidak berimbang, menyudutkan pihak tertentu, yang bisa menimbulkan perdebatan, permusuhan dan kebencian.

Yosep Adi Prasetyo juga membeberkan di situs Dewan Pers, (2017) bahwa dewasa ini pihaknya mencatat sebanyak 43.300 media online. Namun, yang terverifikasi oleh Dewan Pers hanya168 media saja. Hal ini merupakan pekerjaan rumah terbesar bagi Dewan Pers itu sendiri dalam memilah mana media yang kredibel dan mana yang tergolong sebagai media penyebar berita bohong serta media yang tidak sesuai dengan kaedah kejurnalistikan.

Pantauan penulis, media online debutan yang hadir di dunia maya, bagaikan cendawan tumbuh sehabis hujan, yakni menjamur. Sebab, murah dan mudah tumbuhnya di dunia maya. Pertanyaanya, dari ribuan media online yang berseliweran di beranda, mana yang harus dipercaya?

Menyikapi hal tersebut, dalam kitab suci umat muslim, surat Al-Hujuraat Ayat 6 menegaskan, apabila ada seseorang membawa berita kepadamu, maka telitilah kebenaranya, dan jangan ikut pula terpengaruh, dan menyiarkannya.

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.” (Al Hujuraat : 6).

Akhirnya, sebenar-benarnya kabar manusia, kabar Tuhan jua lah paling benar, yang perlu dipedomani, sebagaimana postingan Fajar Rillah Vesky.

Jadi, ada baiknya tidak ikut berpartisipasi memberikan 'like' dan komentar, apalagi menyebarkan berita yang belum diteliti kebenarannya. Dengan cara demikian, insya Allah bisa membungkam dan meminimalisir 'isu' di media sosial, maupun bersumber dari media online. (*)
PWI Pariaman Maafkan Pemilik Akun Facebook Poetra Rang Kutowinangun




Pemkab Padangpariaman melalui Bagian Humas lakukan pertemuan dengan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pariaman perihal salah satu postingan di akun pribadi milik salah satu staf Humas yang menyudutkan profesi salah seorang pewarta SCTV. Pertemuan dilakukan di salah satu rumah makan, Senin (26/9). Postingan tersebut sempat memicu ketegangan antara wartawan yang tergabung di PWI dengan oknum pemosting tersebut beberapa hari terakhir.

Dalam ramah tamah di rumah makan berangin di kawasan pinago tujuah di Desa Ampalu Pariaman tersebut, dimediasi oleh Ketua PWI Ikhlas Bakri dan Staf Ahli Zahirman Kadar sehingga suasana menjadi cair. Sedangkan Kabag Humas Hendra Aswara yang dikenal dekat dengan wartawan lebih banyak diam.

"Mungkin ini kesalahan saya dalam membina staf sehingga terjadi hal seperti ini. Pada intinya hal ini sungguh diluar dugaan kami," kata Hendra ksatria.

Dikatakan Hendra, pihaknya selama ini sangat karib dengan wartawan Pariaman apalagi wartawan yang bernaung di PWI.

"Kita bagaikan saudara, saling telpon-telponan. Humas tanpa wartawan tak ada artinya. Bupati Ali Mukhni saja dibesarkan oleh media, begitu pentingnya peran wartawan bagi kami," lanjutnya.

Akhir dari pertemuan tersebut pemilik akun Facebook Poetra Rang Kutowinangun menyampaikan permintaan maaf tulusnya kepada pewarta SCTV Rafkiman atas postingan di akun Facebooknya, dan Rafkiman pun memaafkannya dengan tulus.

"Kejadian ini pelajaran besar bagi saya. Ini bentuk teguran Tuhan kepada saya agar kedepan lebih hati-hati di media sosial," kata Putra, yang mengaku sedang dalam kondisi sakit saat memosting kalimat kontroversial tersebut.

Staf Ahli Bupati Zahirman yang tak kalah dekat dengan awak media dengan lugas menyatakan bahwa wartawan dan Humas ibarat dua sisi mata uang. Mereka sangat tidak mungkin bisa dipisahkan. Mantan Kabag Humas itu bahkan bersedia menjembatani wartawan dengan dinas terkait untuk melakukan diskusi perihal potret kemiskinan di Nagari Kapalo Koto sebagai objek pemberitaan wartawan yang dipolemikan.

"Berita yang diturunkan wartawan tentang potret kemiskinan itu seharusnya kita berterimakasih karena telah diperlihatkan fakta yang mungkin saja lepas dari pantauan kita. Kami berharap wartawan tak berhenti memberikan masukan dan kritik pada kinerja kami," kata dia bijak.

Ketua PWI Pariaman Ikhlas Bakri mengatakan bahwa setelah pertemuan itu segala yang berbentuk persoalan pribadi telah usai. PWI sebagai wadah wartawan berhimpun telah memaafkan Putra atas kekilafannya di media sosial.

"Rafkiman selaku pewarta SCTV kita harap bisa memberikan penjelasan kepada pihak SCTV agar hal ini tak berlanjut ke ranah hukum," kata Ikhlas.

Ikhlas meminta, pihaknya perlu melakukan pertemuan dengan Disosnaker Padangpariaman terkait data kemiskinan yang tidak sinkron yang ditemukan wartawan di lapangan dengan data yang dilaporkan dinas tersebut.

"Ini perlu penjelasan agar clear. Kita berharap Humas secepatnya jembatani pertemuan antara wartawan dengan Disosnaker disertai pihak Nagari Kapalo Koto," tegas Ikhlas.

Berikut lampiran postingan di media sosial penyebab sempat tegangnya hubungan wartawan dengan Humas dan Disosnaker beberapa waktu lalu.

Postingan akun facebook
Poetra Rang Kutowinangun beberapa waktu lalu itu telah dihapus, begini bunyinya; MEDIA PUNYA TOHIR INI KADANG BIKIN BERITA KAYAK NDAK PUNYA OTAK ...!!! SAMA KAYAK YG PUNYA, NDAK ADA KONFIRMASI KE DINAS TERKAIT, MINTA IJIN KE HUMAS AJA NGGK, SAYA NGGAK PERNAH LIAT WARTAWANNYA KE HUMAS NI..

LAPORAN DARI KEPALA DINAS SOSNAKERTRANS: Kebebasan berbicara kadang tidak mementingkan ke akuratan data. Contoh SCTV menyiarkan berita KK Miskin di Nan sabaris kepala keluarga Pendek. Setelah kami kumpulkan data ternyata mereka PENERIMA SEMUA PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN DARI PEMDA PADANG PARIAMAN.


OLP
Media Adalah Bisnis Kepercayaan Publik Dan Fenomena Baru Dalam Dunia Informasi




Aksi menimbulkan reaksi. Itu berlaku pada seluruh lini sektor kehidupan. Sebagai pengelola media ini, aksi menimbulkan reaksi sudah beberapa kali saya rasakan. Baik yang bersifat positif kadang juga negatif. Reaksi yang saya alami tentu tidak elok saya ceritakan disini. Keyakinan saya adalah akan selalu menulis hal yang menurut saya patut untuk diketahui publik. Baik itu ranah politik, sosial, news, dan serba-serbi bidang kehidupan lainnya. Saya hanya takut pada Tuhan dan berbuat salah. Saya tidak akan pernah merasa takut jika itu datangnya dari manusia.

Indra J Piliang dan Iwan Piliang hampir senada pernah mengatakan kepada saya tentang media leader opinion dan kontrol sosial sangat diperlukan untuk Pariaman.
Pers memiliki keadah jurnalisme diembannya. Ada hak warga sebagai muara keberpihakan kata Iwan Piliang.

Bicara media, Iwan Piliang dalam sebuah tulisannya yang 'ekstrim' dan Headline di Kompasiana bahkan menyoroti kooptasi media mainstream dipelbagai daerah di Indonesia. Iwan Piliang bahkan membuat reportase terkonfirmasi akan temuannya tersebut. Data yang dimiliki Iwan Piliang dinilai akurat tentang permainan media mainstream dengan beberapa Instansi Pemerintahan hingga kampus. Dia punya kalkulasi angka-angka yang mencengangkan. Ketika tulisan temuannya tersebut jadi pembicaraan hangat di twitter, beberapa tokoh pers Nasional angkat bicara, dan berterimakasih pada temuannya itu. Diantaranya bahkan berjanji akan merevisi sistem jaringan 'main mata' media mereka di daerah.

Iwan Piliang adalah mantan wartawan dan Ketua PWI Reformasi Pusat yang berani mengkritisi profesinya yang pernah dia lakoni sendiri dengan seporadis. Hal tersebut tentu perlu kita apresiasif dengan intropeksi diri. Jika media sudah berada di ranah demikian, tentu pilar ke-4 demokrasi sudah bukan penyangga yang baik lagi. Tulisan Iwan Piliang tersebut bisa dibaca dengan mengklik link ini==>>http://media.kompasiana.com/mainstream-media/2013/11/06/sketsa-tsunami-jurnalisme-koran-jualan-isi-redaksi-607022.html

Di Pariaman, cukup banyak media cetak beredar, ada media harian juga mingguan dengan tema yang tentu saja tidak sama. Ada media yang memiliki oplah tinggi dan adapula media beroplah rendah. Media beroplah rendah biasanya mingguan dan tabloid. Segmen mereka pun berbeda. Media mingguan lebih fokus pada kasus-kasus proyek pemerintahan, sedangkan harian lebih luas lagi, ibarat toko swalayan serba ada, banyak rubrik, kolom opini, news, liputan kegiatan, hingga berita kriminal. Semuanya tentu dengan harapan tujuan semula, yaitu sebagai sosial kontrol, baik untuk pemerintahan, instansi vertikal, hingga fenomena sosial dan budaya kekinian.

Media adalah bisnis kepercayaan publik. Hidup matinya sebuah media bukan terletak pada banyaknya modal sipemiliknya, namun apresiasi publik pada media tersebut.


Media yang sudah mendapat trust publik, selama media itu masih mempertahankan hal tersebut, saya jamin akan tetap eksis. Kita bisa ambil contoh BBC, TIMES, WHASINGTON POST, NEWYORK TIMES untuk media Internasional. Mereka sungguh sangat lama eksis, bahkan The Whasington Post dinilai paling berperan atas lengsernya Presiden Amerika Rhicard Nixon dengan kasus The Water Gate.
Sedangkan Media cetak Nasional adalah harian Kompas dan TEMPO. Mereka eksis sesuai jalur mereka masing-masing berpuluh-puluh tahun lamanya, bahkan untuk TEMPO sudah beberapa kali dibredel dizaman pemerintahan Presiden Soeharto. Karena trust publik begitu tinggi pada TEMPO, media tersebut tetap menjadi leader opinion di Indonesia hingga sekarang ini. Majalah TEMPO, jika kita tidak berlangganan, sangat susah ditemukan di pasaran, bahkan tidak jarang diborong ketika masih dibandara oleh oknum yang tidak senang berita di media tersebut menyebarluas di daerahnya.

Fenomena bentrok kepentingan antara bisnis media dan fungsi sosial kontrol adalah bak buah simalakama. Hal itu pernah disampaikan oleh seorang wartawan kepada saya. Disaat dirinya ingin mengangkat isu sensitif, redaksi dan petinggi medianya tidak mempublikasikan. Ini adalah sebuah dilema memang. Media butuh keseimbangan untuk bertahan hidup, disisi lain hal tersebut bertentangan dengan hati nurani mereka yang bersifat kritis.

Dengan fenomena tersebut, tidak jarang wartawan kawakan tingkat nasional mencari alternatif media untuk bersuara. Menurut sahabat saya, umumnya pekerja pers yang kritis tersebut melakukan pemberontakan di ranah sosial media semacam twitter yang lagi booming sebagai alternatif penyebarluasan informasi. Agar identitas mereka tidak diketahui publik, biasanya mereka membuat akun anonim.

Disini saya berkesimpulan, dengan adanya wadah sosial media semacam twitter, facebook dan blogger, hingga youtube. Pilar-pilar 'penyangga demokrasi baru' bermunculan. Anonim yang memiliki data terkonfirmasi terkadang lebih dipercayai publik daripada media mainstream terbesar sekalipun sebagaimana konon hasil survey akun anonim @TrioMacan2000 Versus Detik.com (media online terbesar di Indonesia) baru-baru ini.

Catatan Oyong Liza Piliang
Meneropong Kota Pariaman Di Solok



Pertemuan singkat penuh makna dengan Sang empunya Pariaman News...

Selepas Shalat Jumat setelah istirahat siang (28/09/2012), saya membuka beranda facebook. Saya putar scroll mouse lap top ke arah bawah, terhenti jari tangan saya ketika melihat status di wall Oyong Liza Piliang II yang bertuliskan “Disolok.
Karena saya tinggal dan bekerja di Solok, bagi saya adalah suatu kewajiban untuk menerima orang yang datang ke tempat saya. 

Apalagi saya memang berkeinginan untuk bertemu langsung dengan pemilik nama di atas karena sebelumnya pertemuan kami hanya di dunia maya melalui situs jejaring sosial facebook. Dari beberapa kali chatting terutama semenjak tulisan saya beliau muat di Pariaman News, keinginan untuk bertemu dan berdiskusi langsung dengan beliau sangatlah besar. Tapi karena belum ada kesempatan, keinginan itu belumlah dapat terlaksana. Mumpung  Bang Oyong berada di Solok, kesempatan ini tidak mau saya lewatkan begitu saja. Tanpa pikir panjang, langsung saya kirim pesan di obrolan : “Lagi dima di Solok Bang?” Tanya saya.
“Dikantor Walikota diak”. Beliau menjawab.

Lalu beliau memberikan nomor Hp-nya. “Ini Nomor Hp Abng”.
Saya langsung menelfon beliau dan menanyakan, “Dikantor Walikotanya dima bang?”

“Ambo lagi di Humas diak”. Beliau menjawab.
Ok..Awak ka situ Bang. Jawab Saya.
Saya susul beliau ke Bagian Humas...Ternyata beliau sedang di dalam ruangan Kabag Humas.

Saya tanya pada staf Humas. Lagi ada tamu siapa di dalam?
Kabag lagi ada tamu dari Investigasi News. Jawab staf tersebut.

Teringat oleh saya, bahwa Bang Oyong sering menyebut nama Fery Nugrah, SH pemilik koran mingguan Investigasi News dalam tulisannya.
Lalu saya kirim sms ke Hp beliau, “Kalau lah kalua dari ruangan Kabag Humas, calling yo bang. Awak ingin basobok samo Abang”.

Yup...jawab beliau.
Lalu saya kembali ke ruangan. Setalah menunggu beberapa lama, saya kembali lagi ke ruangan Humas, dan pas saja beliau baru keluar dari ruangan Kabag Humas. Langsung kami berjabat tangan. Rupanya saya tidak salah, beliau bersama Bang Fery Nugrah dan seorang perempuan bertahilalat yang kalau tidak salah namanya Ni Len. 

“Ini yang menulis di Pariaman News kemarin”, kata Bang Fery. Saya sudah baca tulisannya. Bagus. Kata Bang Fery, beliau memuji Saya...Teruslah berkarya kata Bang Oyong. Kemampuan menulis akan terus terasah kalau semakin sering di coba. Beliau memotivasi saya. “Saya baru belajar dan mencoba-coba menulis Bang”, ucap saya merendah.

Dari situ berawal diskusi kami. Selanjutnya pembicaraan mengalir begitu saja di depan ruangan Bagian Humas dibawah tangga menuju Lantai II Balaikota Solok diiringi gemercik air yang menyembur dari kolam buatan yang berada persis dibawah anak tangga. Sadar diskusi ini menarik dan akan berlangsung lama, saya ajak beliau duduk di Rumah Makan depan Balaikota. Saya tawari beliau makan, beliau bilang kami sudah makan. Akhirnya kami memesan Juice.

Diskusi kami lanjutkan. Banyak hal yang kami bahas dalam pertemuan yang tanpa disengaja ini.  Mulai dari menyoal seputar Media Online Pariaman News, peran media sebagai pilar ke-4 demokrasi, revolusi media global, media sebagai sosial kontrol hingga carut marutnya kondisi pemerintahan di Kota Pariaman, mulai dari birokrasinya bahkan perilaku pejabatnya. 

Dari berbagai topik yang kami diskusikan, pada intinya bermuara keprihatinan melihat kondisi politik dan pemerintahan di Kota Pariaman. Carut marut kondisi birokrasi pemerintah dan kesewenangan kekuasaan selama ini seolah tak ada pengontrol yang sebanding. Hadirnya Pariaman News salah satunya disebabkan oleh keprihatinan ini untuk menghadirkan berita yang berimbang dan dengan perspektif yang berbeda menerobos cara berfikir yang terkungkung oleh sistem. Media mainstreem sudah tidak steril, kata sang empunya Pariaman News ini. Ikhwal kondisi politik dan pemerintahan di Kota Pariaman ini, telah banyak disorot oleh Bang Oyong melalui tulisannya di Media Online Pariaman News ini.

Ada secercah harapan yang saya lihat dari pembicaraan ini, yaitu adanya rasa  kepedulian terhadap kampung Piaman. Bahwa kita sebagai orang muda tidak boleh pesimistis melihat realita yang terjadi. Lakukan apa yang mampu kita perbuat. Berharap kepada lembaga formal sebagai kontrol atas kekuasaan nan pongah, sepertinya sulit. Mereka terlanjur merasakan nikmatnya duduk di kursi empuk bagian kekuasaan.
Banyak motivasi yang saya dapatkan dari pertemuan singkat namun penuh makna ini. Sembari itu, mudah-mudahan virus dan semangat perubahan ini bisa menular kepada generasi muda lainnya dan orang-orang yang peduli terhadap kondisi Kota Pariaman. Semoga saja...

Catatan Rahmat Rio Yuherdi
Sikap Jokowi pada Rhoma dan Pelanggaran HAM 1965


Aneh juga waktu Rhoma Irama menanyakan ke Jokowi apakah Jokowi memaafkan tindakan Rhoma Irama secara tulus? Kenapa aneh? Sebab seharusnya Rhoma Irama mengakui terlebih dahulu kesalahannya secara tulus (kalau dia merasa bersalah) baru kemudian Jokowi memaafkan lebih tulus. Tetapi karena Jokowi mau menunjukkan jiwa besarnya,bahwa dia sudah memaafkan terlebih dahulu walau Rhoma Irama belum mengakui kesalahannya,maka Rhoma Irama tidak perlu menanyakan ketulusan hati dari Jokowi. Pertanyaan Rhoma ke Jokowi lebih cenderung “meledek” ,sehingga Jokowi cukup tertawa saja…. Kecongkakan Rhoma Irama justru membuat ‘luka hati’ terbuka lagi pada diri Jokowi…

Bahkan Ketua GP Anshor pun mencoba defensif agar peristiwa 1965 tidak lagi diungkit siapa yang bersalah ; Seharusnya sebagai Ketua Organisasi yang mana dulu GP Anshor pernah terlibat dalam konflik-2 di sekitar tahun 1965 sehingga mengakibatkan banyaknya pembunuhan yang melanggar HAM berjiwa ksatria di bulan suci Ramadhan,yaitu meminta maaf atas kesalahan masa lalu GP Anshor seperti yang pernah dilakukan oleh Gus Dur waktu lalu. Kecongkakan memandang bahwa masa lalu adalah akibat perseteruan USA & Uni Soviet merupakan sikap membenarkan apa yang pernah dilakukan pendahulunya di masa lalu & melempar kesalahan yang pernah dilakukan kepada pihak lain,padahal Gus Dur saja menyadari kesalahan itu dan tulus meminta maaf. Memang perlu kedewasaan dan kerendahan hati yang dalam untuk meminta maaf…

Jepang juga terus diungkit oleh negara-2 di kawasan Asia Timur (RRC dan Korsel) atas perbuatan masa lalunya di Perang Dunia kedua,dimana banyak kesalahan & pelanggaran HAM yang dilakukan Jepang pada waktu Perang Dunia kedua. Permintaan maaf dari pihak Jepang yang pernah dilakukan oleh Kaisar Hirohito pada waktu dulu ternyata tidak meredam kemarahan rakyat RRC dan Korsel hingga kini,kenapa? Sebab ternyata ada sebagian petinggi-2 Jepang saat kini justru menghormati tentara-2 Jepang yang terbunuh di PD-II tersebut sebagai “Pahlawan” …..! Tindakan tersebut membuka luka lama,padahal pendahulunya yang merupakan Kaisar Jepang waktu itu sudah merendahkan diri dan martabat bangsanya dengan meminta maaf. Beda generasi,beda pemikiran….sekali lagi kecongkakan malah membuka luka lama…

Urusan maaf-memaafkan sepertinya bangsa Indonesia juga perlu belajar lebih tulus hatinya,apalagi di bulan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri,yang katanya hari kemenangan dimana orang harus saling memaafkan..! Namun kalau permintaan & pemberian maaf hanya di bibir saja,apalah artinya Idul Fitri? Apalah artinya mengumbar perkataan “maafkan saya…!” bahkan berurai air mata segala tetapi hatinya tidak ada ketulusan ; Baiklah mengakui kesalahannya maupun memberikan maaf kepada orang lain yang bersalah kepadanya dengan suatu ketulusan hati…tidak perlu membuka luka lama dengan perkataan yang tidak pada tempatnya…

Pelajaran meminta maaf dan memaafkan juga harus didasari dari kerendahan hati,tidak menyalahkan pihak lain,memberi ruang pada hati nurani untuk bicara bahwa dirinya memang perlu meminta maaf dan memaafkan…! Bila tidak ada itu semua,lebih baik tidak usah bersilahturami atau halal-bihalal,duduk saja di rumah & tidak kemana-mana sebab nanti malah jadi orang munafik…

catatan Mania Telo freedom writers kompasianer
Agama Adalah Pemahaman Jangan Dipicu Rasa Permusuhan


Sejak saya mulai menulis di Kompasiana 9 biulan lalu, concern saya adalah pada tulisan berbau politik, hukum dan birokrasi serta fenomena sosial. Yang paling saya hindari adalah tulisan yang berpotensi memicu polemik agama. Sebab dalam pandangan saya, agama atau keyakinan adalah hal paling sensitif yang dipilih seseorang untuk dijadikannya sandaran dalam menjalani seluruh aspek kehidupannya. Karena saya tak ingin agama yang saya yakini kebenarannya dihujat dan diperolok-olok oleh pemeluk agama lain, maka terlebih dulu saya harus memastikan bahwa saya tak pernah memperolok-olok, menghina, merendahkan apalagi menghujat ajaran agama orang lain.

Bukan hanya menghindari menjadi pemicu konflik antar agama, saya pun menghindari ikut berkomentar dalam tulisan-tulisan berbau SARA atau yang memperdebatkan ajaran agama, apalagi sampai menjelekkan agama yang diyakini orang lain. Meski terkadang saya sempat membaca tulisan-tulisan seperti itu, saya hanya membacanya sekilas, jarang sampai tuntas. 

Bagi saya, apapun keburukan yang dikatakan orang lain tentang agama saya, tak akan mengubah keyakinan dan keimanan saya. Begitu pula apapun yang saya katakan tentang kejelekan agama orang lain, tak akan membuatnya berubah jadi simpati pada agama saya. Malah justru sebaliknya : hanya menimbulkan rasa permusuhan, sakit hati dan dendam ingin membalas memperolok-olok pula.

Ketika 3 hari yang lalu, usai sahur sambil menunggu saat Subuh saya buka Kompasiana dan mendapati “kehebohan” yang mendominasi tulisan di kolom Teraktual tentang tulisan dari seorang Kompasianer yang menyebut dirinya “filsuf kampung”, saya agak kaget. Kaget karena ternyata respon Kompasianer lain – yang saya baca dari tulisan yang mengupas tulisan tersebut, baik yang kontra maupun yang pro serta komentar-komentarnya – nyaris seragam : keterlaluan! Tapi tak terlalu kaget karena “pelaku”nya adalah seorang “filsuf kampung” yang selama ini menggembar-gemborkan issu toleransi, kebebasan berpendapat/berekspresi serta menghormati perbedaan, tapi dalam prakteknya justrru dialah yang selalu memulai membesar-besarkan perbedaan dan mencari celah untuk menggosok-gosok keberagaman itu menjadi sesuatu yang patut dipersoalkan.

Sejujurnya saya jarang membaca tulisannya. Alasannya seperti yang saya sebut di awal tulisan ini : menghindari ikut terlibat dalam diskusi yang berpotensi saling hina agama. Kalaupun saya membaca tulisannya, tak tertarik untuk ikut berkomentar. Sampai suatu kali dia menayangkan tulisan – saya ada pertemanan dengannya di Kompasiana – yang muncul di dashboard saya. Dari judulnya, tulisan itu menyoal fenomena kos-kosan khusus Muslimah. Sebagai mantan anak kost, saya tertarik dengan tulisan itu dan langsung mengclick.

Ternyata, si penulis baru mengantar kerabatnya mencari kos-kosan di Jogja dan mendapati beberapa rumah kost menempelkan tulisan di secarik kertas “Menerima kos khusus Muslimah”. Penulisnya sempat memfoto salah satunya. Kalau sekedar bercerita sih tak masalah. Tapi si penulis menyebut ini fenomena baru, lalu dengan sangat tendensius menghakimi hal itu sebagai suatu bentuk eksklusifitas cerminan dari ketakutan berlebihan suatu kelompok tertentu terhadap kelompok lain

Dari tulisannya jelas siapa yang dituding, tentu kelompok Muslim, pemeluk agama Islam, yang dianggap “takut” pada kelompok lain, yang tentu saja maksudnya non Muslim.
Saya membaca sudah cukup banyak komentar yang kontra dengan isi tulisan itu dan mencoba menjelaskan bahwa itu hal biasa saja demi kenyamanan bersama penghuni kost terkait dengan kebiasaan sehari-hari. Tak kurang banyak pula yang menyebut penulisnya “lebay”, mempersoalkan hal-hal yang tak perlu. Sebagai orang yang pernah belasan tahun jadi anak kost – sejak masih kuliah sampai kerja – dan merasakan berbagai ragam kos-kosan, saya tergelitik untuk berkomentar.

Saya memulai komentar saya dengan mengatakan bahwa klaim “ini fenomena baru” yang muncul belakangan, itu sama sekali tidak benar! Sebab hal semacam itu sudah lazim saya temui sejak saya masih mahasiswi, lebih dari 20 tahun lalu. Alasannya sederhana : demi kenyamanan bersama penghuni kost, yang umumnya Muslimah berjilbab. Saya ceritakan bahwa ketika awal berjilbab dulu saya pun pernah kost di tempat seperti itu. 

Bukan karena ketakutan, tapi sekedar supaya saya bisa bebas saat berada di dalam rumah kost. Bukankah kami hanya berjilbab ketika keluar rumah saja? Sedangkan di dalam rumah – di Surabaya yang panas – kami lebih suka memakai daster batik belel yang “yukensi” atau pakai tank top dan celana pendek, terutama jika sedang mencuci (maklum, kost jaman dulu, belum ada laundry kiloan).

Nah, di rumah-rumah kost yang dikhususkan Muslimah, biasanya berlaku aturan bahwa tamu pria hanya diperkenankan sampai di teras rumah/ ruang tamu, tidak boleh masuk sampai ke depan/ koridor kamar kost. Jadi sesama penghuni kost bisa bebas mengenakan baju rumah, tak perlu khawatir mendadak ada temannya yang membawa masuk teman prianya untuk mengerjakan tugas kampus. 

Dengan komunitas yang homogen, kami bisa menyisihkan satu kamar tersendiri untuk dijadikan musholla, sehingga membiasakan diri untuk sholat berjamaah Subuh, Maghrib dan Isya (Dhuhur dan Ashar biasanya sibuk dengan jadwal kuliah). Begitupun ketika hari Senin dan Kamis, saat kebanyakan berpuasa sunnah, kami bisa saling membangunkan untuk sahur, meski cuma dengan sepiring mie instant. Penghuni lain tak perlu terganggu jika jam 3 dini hari terdengar aktivitas di dapur. 

Begitupun saat Ramadhan tiba, kami bisa taraweh berjamaah tanpa harus pergi ke masjid. Jadi, itulah kenyamanan dan kebebasan yang dicari para penghuninya.

Meski mengkhususkan kost untuk Muslimah, tak semua penghuninya berjilbab. Beberapa Ibu sengaja memasukkan putrinya – yang baru pertama kali pisah dari orang tua – ke tempat kost khusus putri, dengan alasan mereka merasa lebih tentram kalau putrinya tinggal di lingkungan yang melarang tamu pria masuk, memberlakukan “jam malam” maksimal sampai jam 9 malam, dll. Sebab mereka ragu melepas putrinya tanpa pengawasan di kota besar. Fenomena ini sudah ada sejak lama, di berbagai daerah – terutama kota-kota pusat pendidikan – dan di tengah masyarakat diterima dengan baik, tidak menimbulkan kecurigaan, tak membikin gesekan sosial dan tak ada yang dirugikan.

Saya pun memberi contoh bahwa fenomena itu BUKAN hanya terjadi di tempat kost. Sejak maraknya kaum wanita mengenakan jilbab, bermunculan salon-salon khusus Muslimah. 19 tahun lalu ada teman saya yang jadi kapster (pemotong rambut) di salon seperti itu. Apakah ini suatu bentuk ketakutan?! Jelas tidak! Pengelola salon hanya ingin memberikan kenyamanan bagi pelanggannya. Coba bayangkan, seorang wanita berjilbab yang baru saja dikeramas dan sedang dipotong rambutnya, tiba-tiba harus mengenakan jilbab karena di sebelahnya duduk pelanggan pria. Ribet bukan?! Creambath belum selesai, sudah dihentikan, pakai jilbab lagi, menunggu pelanggan pria pulang, baru dilanjut. Tak nyaman kan?

Dengan menyediakan layanan khusus Muslimah, pelanggan berjilbab bisa nyaman merawat rambutnya di situ, karena semua kapsternya wanita. Tak ada kapster pria atau banci. Begitupun klinik perawatan khusus Muslimah, yang memberikan layanan facial, massage, lulur, spa hanya kepada kaum wanita. Pelanggan bisa bebas menikmati layanan apapun tanpa khawatir ada pelanggan pria masuk. Saya pernah mengalami facial dan massage di sebuah salon umum. 

Ketika saya sedang di-treatment, tiba-tiba bed di samping saya ditempati pelanggan pria. Sungguh tak nyaman, saya jadi salting dan ingin segera selesai. Tak mungkin saya meyalahkan pemilik salon atau tamunya kan? Maka alternatifnya adalah : saya memilih salon dan klinik perawatan khusus Muslimah yang hanya menerima pelanggan wanita. Sama sekali BUKAN karena KETAKUTAN pada pemeluk agama lain. Hanya semata demi kenyamanan saja.
Nah, kembali ke tulisan si filsuf kampung tadi, ternyata dia menghapus komentar saya

Saya heran sekali, bagaimana mungkin seorang yang menggembar-gemborkan kebebasan berpendapat dan berekspresi, katanya menyeru agar kita menghormati perbedaan, ternyata sama sekali tak bisa menghargai pendapat yang berbeda dengannya! Saya tahu, komentar saya yang argumentatif dan komprehensif, disertai contoh fakta riil dari pengalaman dan pengamatan saya, kalau dibaca orang lain bisa jadi akan banyak yang setuju dan itu akan mementahkan statement dia yang dilatari kecurigaan tanpa dasar dan argumen

Tulisannya akan langsung terbantah. Rupanya si filsuf kampung tak siap berargumen dengan orang yang  beda pendapat dengannya, tanpa memaksakan praduga dan sangkaannya itu benar! Makanya, jalan paling mudah : hapus komentar!
Saya sangat menyayangkan seorang yang mengaku filsuf ternyata berpikiran sempit dan dangkal. Menelurkan prasangka tanpa mencoba mencari tahu apa alasannya. Mencela tanpa mau mencoba memahami/berempati. 

Padahal, kalau mau jujur, bukankah kos-kosan yang didasarkan pada homogenitas etnis, suku atau agama itu BUKAN baru saja terjadi dan TIDAK hanya terjadi pada kos-kosan Muslimah saja. Tak jauh dari tempat kost saya dulu, ada sebuah rumah besar yang disewa dan dijadikan kontrakan khusus sekelompok pemuda asal Papua. Warga sekitar menyebutnya “mess Irian”. Mereka terkadang minum-minuman keras bersama-sama, membakar babi dan berpesta. Tentu warga mendiamkannya, sebab toh itu terjadi di komunitas mereka dan tak mengusik warga sekitar. Lalu apakah mess Papua ini akan kami sebut bentuk ketakutan pada suku lain?! Tentu tidak!

Dulu, saya sempat 3 tahun tinggal di asrama ITS. Ada banyak kawan saya asal Bali tinggal di sana, baik asrama putri maupun putra. Kalau waktu makan tiba dan lauknya daging sapi, mereka menolak memakannya, karena dalam keyakinan mereka daging sapi tak boleh dikonsumsi. Tentu kami menghargai, seperti umat Islam tak boleh mengkonsumsi daging babi. Sayangnya, kantin asrama tak mungkin mengganti menu, mahasiswa Bali hanya mendapat kompensasi sebutir telur untuk diceplok atau didadar. 

Biasanya, setelah kenal lingkungan setempat, banyak diantara mahasiswa Bali itu yang kemudian patungan 5–8 orang untuk mengontrak rumah. Di kawasan Mulyosari – Sutorejo saat itu, banyak rumah kontrakan yang dihuni khusus mahasiswa asal Bali. Mereka kemudian mencari PRT/tukang masak, tentu saja menunya khusus tanpa daging sapi. Bukankah ini lebih enak? Begitu pula saat tiba hari raya Nyepi, mereka bisa bersama-sama menjalankan ritual ajaran agamanya. 

Bahkan karena rumah itu dihuni pemeluk agama yang sama, mereka bisa meletakkan tempat menaruh sesaji dan peribadatan di beranda rumahnya. Saya menghargai upaya mereka untuk “eksklusif” demi kenyamanan bersama, terutama untuk menjalankan ajaran agamanya. Tak pernah sedetikpun terbersit prasangka bahwa mereka eksklusif karena anti/takut pada etnis/suku/ pemeluk agama lain. Malah lebih enak begitu bukan?
Ada juga di Surabaya, mess khusus warga asal Kalimantan. Di beberapa PTS ternama di Surabaya, ada kos-kosan yang khusus bagi etnis keturunan China. 

Semua itu berjalan dengan baik, tak pernah jadi persoalan di masyarakat dan tak perlu dicurigai. Saya rasa di kota-kota lain pun sering kita jumpai kos-kosan/mess/asrama khusus warga daerah tertentu. Sesungguhnya, di akar rumput hal-hal demikian tak pernah jadi masalah. Hanya ulah orang-orang “kurang kerjaan” yang justru meniup-niupkan issu SARA, untuk mencurigai fenomena semacam itu dan men-cap nya sebagai suatu bentuk ekslusifisme berdasar ketakutan dan rasa antipati terhadap kelompok lain. Sebenarnya, yang otaknya diliputi pikiran SARA dan anti perbedaan itu siapa? Pemilik/pengelola kos, mess, salon, klinik yang khusus itu, atau orang yang mencurigai berlebihan?!

Sangat aneh bagi saya, kenapa sang filsuf kampung tak juga mempersoalkan kelompok-kelompok preman asal suku/etnis tertentu yang marak di Jakarta? Bukankah ada kelompok John Key, lalu kelompok yang disewa untuk membunuh Nasruddin Zulkarnain – yang katanya direkrut Kompol Williardy Wizard – dalam persidangan kasus Antasari. Kenapa sang filsuf hanya memilih menyoal dan membesar-besarkan fenomena kost khusus Muslimah yang dalam prakteknya di masyarakat tak menimbulkan keonaran dan tak ada yang dirugikan?! 

Jawabnya : karena sang filsuf memang menulis dan mengangkat issu dari kacamata “anti”. Pikirannya sudah diliputi kecurigaan, prasangka dan tuduhan. Karenanya, ia tendensius selalu menyerang segala hal yang berkaitan dengan Islam. Tapi ia abaikan fenomena serupa yang terjadi pada etnis/suku/agama lain.

Jika seorang yang mengaku filsuf ternyata berwawasan sempit, berpikiran picik, anti pada komentar berbeda, tendensius membesar-besarkan hal yang tak perlu, maka tak heran kalau kemudian ia kena batunya. Jujur, saya bersyukur akunnya dibanned Admin. Blog keroyokan macam Kompasiana tak layak dijadikan sarana kampanye membesar-besarkan issu SARA yang sebenarnya tak ada masalah di masyarakat. Semoga, jangan ada lagi penulis-penulis yang sengaja memancing kekisruhan sesama Kompasianer, sengaja menghina, merendahkan, mengolok-olok ajaran agama orang lain, sehingga akibatnya ia sendiri kini dihina dan diolok-olok sebagai filsuf kampungan.

 Cukup sampai disini saja “TOPENG” itu dikenakan. Bertopengkan pluralisme, padahal sejatinya justru dialah yang menginjak-injak perbedaan. Mengajak menghargai keberagaman, padahal sejatinya menghembuskan aroma permusuhan dari celah yang tak pernah diributkan. Inilah sebenarnya yang layak disebut : provokator intelektual. Lewat pemikirannya ia menebarkan issu SARA. Semoga kita tak terjebak pada penulis-penulis semacam ini.

Catatan Ira Oemar freedom writers kompasianer