[Lipsus] Panwaslu Pariaman: Pengawasan Partisipatif Daulat Masyarakat Awasi Pemilu Serentak 2019
Puluhan peserta dari berbagai elemen masyarakat penuhi ruang serbaguna Joyo Makmur guna mengikuti sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif
Pariaman --- Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman sosialisasikan pengawasan pemilu partisipatif kepada tokoh masyarakat, OKP/Ormas dan media/pers pada pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan Pilpres 2019 yang dilaksanakan serentak di Indonesia pada tanggal 17 April 2019 mendatang. 
Ketua Bawaslu Sumbar Surya Elfitrimen selaku narasumber utama berikan pemaparan dan menjawab pertanyaan peserta seputar pengawasan pemilu oleh masyarakat


Sosialisasi yang memperbolehkan tanya jawab antara peserta dan narasumber tersebut digelar di aula serbaguna cafe/resto Joyo Makmur di bilangan Bypass Pariaman, Senin (27/11).

Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi membuka sekaligus berikan materi singkat sosialisasi pengawasan partisipatif pada pemilu serentak 2019 tingkat Kota Pariaman


Ketua Bawaslu Sumatera Barat Surya Elfitrimen mengatakan, sosialisasi pengawasan partisipatif dilakukan untuk menggalang keikutsertaan masyarakat luas mengawasi pemilu dan pilres 2019 yang akan digelar secara bersamaan.

Digelarnya pemilihan secara serentak pada 2019 mendatang, kata dia, harus didukung dengan pengawasan yang optimal untuk mewujudkan keadilan pemilu di Indonesia. Lebih penting dari itu, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemilu menandakan berdaulatnya masyarakat atas pemilihan umum.

“Tahun 2019 merupakan sejarah baru bagi pelaksanaan pemilu di Indonesia yang dengan pertama kalinya melaksanakan pemilu DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan Kota dan pilpres tahun 2019. Pelaksanaan pemilu secara serentak membutuhkan pengawasan optimal agar terwujudnya keadilan pada pemilu dan menjamin kedaulatan rakyat,” ujarnya.

Ia mengatakan, dilakukannya pengawasan partisipatif juga dapat menutup kekurangan pelaksanaan pengawasan pemilu yang dikarenakan terbatasnya jumlah pengawas pemilu. Menurut dia, masyarakat jangan takut melakukan pengawasan pemilu, karena keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif ditegaskan aturan perundang-undangan tentang peran KPU melakukan strategi pengembangan pengawasan partisipatif pemilu.

“Jumlah petugas pengawas tidak sebanding dengan luas wilayah yang mengikuti pemilu. Nah, dengan adanya partisipasi masyarakat yang juga diatur dalam undang-undang, tentunya pengawasan pada pemilu akan lebih optimal,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan, pengawasan partisipatif adalah salah satu peran strategis yang dilakukan Panwaslu dalam pengawasan pemilu dengan melibatkan masyarakat.

“Peran Panwaslu adalah melakukan pengembangan strategi pengawasan partisipatif. Alasan dilibatkan masyarakat pada pengawasan pemilu adalah wujud kedaulatan rakyat terhadap pemilu guna memastikan tahapan berjalan dengan lancar tanpa kecurangan oleh setiap komponen masyarakat,” ujarnya.

Panwaslu Kota Pariaman kata dia, memprediksi tahapan pungut hitung dan tahapan kampanye menjadi tahapan yang rawan terjadinya pelanggaran pemilu. Mengantisipasi hal tersebut, Panwaslu melakukan pencegahan baik oleh Panwaslu ataupun Panwascam dalam setiap tingkatan tahapan.

Kata Elmahmudi, pengawasan pemilu 2019 mulai dilakukan bersamaan dengan dimulainya tahapan pemilu itu sendiri. Sebelum melakukan pengawasan, Panwaslu terlebih dahulu melakukan pemetaan kerawanan pelanggaran pada tahapan pemilu. Pemetaan itu, kata dia, dilakukan agar langkah pengawasan berupa pencegahan dapat dioptimalkan.

Elmahmudi menambahkan, berdasarkan pemetaan potensi pelanggaran, Panwaslu Kota Pariaman memprediksi tahapan paling rawan pelanggaran pada pemilu dan pilres tahun 2019 adalah tahapan kampanye dan pungut-hitung suara, hampir sama dengan persoalan yang dihadapi secara nasional. Mengantisipasi itu, pihaknya telah mempersiapkan strategi pencegahannya.

Pada tahapan pungut-hitung misalnya, praktik politik uang potensial terjadi saat tahapan itu. Adanya upaya mempengaruhi pilihan politik masyarakat dengan uang ataupun benda lainnya, dilakukan pencegahan dengan pengerucutan pengawasan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap calon atau tim sukses.

“Kita mengedepankan pendekatan pencegahan terhadap pelanggaran pemilu
dengan melakukan pemetaan, tentu pencegahan pelanggaran ataupun
penindakan lebih optimal dan tergambar,” ulasnya.

Sementara itu, memasuki salah satu tahapan pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman---yaitu tahapan pemutakhiran data pemilih pada awal bulan pada Desember 2017 mendatang---pihaknya terlebih dahulu membekali petugas Panwascam dengan bimbingan teknis serta mengajak masyarat berparitisipasi aktif mengawasi.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Panwaslu Kota Pariaman Riky Falantino mengatakan, pihaknya telah menyusun kegiatan sosilisasi pengawasan partisipatif terhadap berbagai elemen masyarakat Kota Pariaman yang akan dilaksanakan secara beruntun pada segmen masyarakat yang berbeda.

Pengawasan partisipatif, kata dia, adalah upaya yang dilakukan Panwaslu Kota Pariaman agar terwujudnya pemilu yang berkeadilan, sukses hasil dan sukses penyenggaraan.

"Pengawasan pemilu partisipatif tentu melibatkan semua elemen masyarakat. Untuk itu kita menggelar sosialisasi dan diskusi yang menyasar berbagai lapisan. Metodenya bisa dengan mengundang narasumber yang bisa langsung tanya jawab dengan peserta dan adapula focus group discussion (FGD) antar sesama peserta yang dibagi dalam beberapa panel," jelasnya.

Sebelumnya, kata Riky, Panwaslu Kota Pariaman telah melakukan rapat kerja teknis yang melibatkan  seluruh anggota dan kepala sekretariat Panwascam se Kota Pariaman. Kedepan, berdasarkan rencana kerja, sambung Riky, kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif terus dilakukan terkait tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 di samping pemilu dan pilpres 2019 mendatang.

Di lain pihak, Praktisi Media Oyong Liza Piliang selaku peserta dalam sosialisasi itu mengatakan, kata kunci keberhasilan Panwaslu dalam mengawasi pemilu/pilpres dan pilwako Pariaman 2018 adalah dengan merangkul seluruh elemen yang ada dalam fungsi pengawasan.

Kata dia, media sebagai penyampai informasi ke khalayak umum memiliki peran terbesar untuk menyukseskan sosialisasi yang digalakan oleh Panwaslu tersebut.

"Kita menyambut langkah baik Panwaslu Kota Pariaman yang membangkitkan sumberdaya masyarakat guna berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Guna memperluas informasi dan jangkauan sosialisasi, Panwaslu perlu media partner. Untuk itu kita berharap Panwaslu perlu merevisi penganggarannya agar bisa merangkul berbagai media sebagai media partner demi tercapainya pengawasan yang partisipatif yang bermuara kepada berhasilnya pemilu yang berintegritas," pungkasnya diamini Ketua PWI Pariaman Ikhlas Bakri. (Nanda)
Lipsus Festival Gandoriah: Decak Kagum Warga Saksikan Layangan Kreasi 5 Negara



Lima negara, USA, Swedia, Thailand, Singapura, Malaysia dan tuan rumah Indonesia ikuti lomba layang-layang kreasi di hari pertama Festival Pesona Gandoriah tahun 2016 di Pantai Gandoriah Pariaman, Sabtu (28/5).



Kreasi layangan mencengangkan itu jadi tontonan menarik bagi ribuan pengunjung yang memadati Pantai Gandoriah di saat pembukaan festival yang dihelat hingga tanggal 1 Juni mendatang.




"Layangan akan tetap mengudara pada malam hari dengan lampu kerlap kerlip di tubuhnya. Jadi pengunjung Festival Pesona Gandoriah pada malam hari juga dapat menyaksikan keindahan langit yang dihiasi layang-layang kreasi," kata Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Pariaman Efendi Jamal.




Layang kreasi itu, dikatakan warga hingga Walikota Pariaman baru kali itu disaksikannya secara langsung. Layangan ada yang berbentuk aneka jenis ikan, gajah, pola lingkaran, tokoh kartun dan layangan milik Pemko Pariaman sendiri dengan logo sabiduak sadayuang di tubuhnya.

Festival Pesona Gandoriah dibuka secara akbar dengan berbagai atraksi seni tradisional hingga pentas hiburan oleh artis Ratu Sikumbang. Di hari pertama festival ini juga digelar lomba memasak gulai kapalo lauak, masakan khas masyarakat Pariaman yang diikuti 51 peserta. Aneka hidangan disajikan secara apik oleh para peserta yang kemudian disantap oleh para tamu dan undangan setelah dilakukan penilaian oleh empat (4) orang dewan juri.
 

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan bahwa Festival Pesona Gandoriah adalah kali kedua dihelat di Kota Pariaman dan langsung jadi kalender wisata nasional. 

"Kita dapat bantuan publikasi dari pihak kementerian. Pariaman makin dikenal secara luas," kata Mukhlis kepada wartawan.

Mukhlis menyebut, kala pertama Festival Pesona Gandoriah (sebelumnya bernama Festival Pesisir) digelar pada tahun 2015 dianggarkan oleh APBD senilai Rp800 juta lebih, namun tahun ini hanya Rp554 juta.

"Itu tandanya iven yang diselenggarakan berhasil karena banyak yang mau jadi sponsor. Kalau bisa ke depan Rp0. Semakin sedikit kita anggarkan dari APBD pertanda sukses sebuah acara," ungkapnya.

Dia menambahkan, pihak Pemko Pariaman punya 10 kalender pariwisata tetap yang bertujuan untuk menggenjot dunia kepariwisataan. Festival Pesona Gandoriah sendiri dia nilai sudah menuai sukses sejak pertama iven itu digelar.

"Karena banyak yang unik kita perlombakan di sini seperti beruk memanjat kelapa yang ditonton sekitar 18.000 pasang mata pada tahun lalu," terangnya.

Mukhlis menargetkan pada Festival Pesona Gandoriah tahun 2016, karena bertepatan usai ujian nasional dan masa liburan, jumlah pengunjung diharap tiga kali lipat dari tahun sebelumnya.


"Dengan ramainya pengunjung otomatis masyarakat kita yang diuntungkan. PDRB meningkat. Itu yang ingin kita capai yakni pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan membangun dunia pariwisata," sebutnya.

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar, menambahkan, bahwa saat ini Pantai Gandoriah menjadi pusat liburan tur sekolah dan korporasi luar daerah bahkan luar provinsi disamping wisata keluarga. Ribuan wisatawan berkunjung ke Pariaman tiap harinya.

Oleh sebab itu dirinya telah perintahkan UPTD Parkir untuk sterilkan jalan di sepanjang pantai dari kendaraan bermotor.

"Mungkin sudah over kapasitas karena masuki masa liburan. Tadi saya lihat petugas sibuk sterilkan jalan dari kendaraan yang parkir di badan jalan. Mereka sudah sediakan kantong parkir baru jika area parkir utama penuh," ungkap Genius.

Kata Genius, masyarakat Pariaman mampu jadi marketing bagi dunia kepariwisataan dengan jaringan viral di sosial media.

"Setiap pengunjung yang datang adalah marketing wisata. Mereka berfoto dan mengunggah di sosial media hingga menjadi viral dan membentuk branding positif bagi pariwisata Pariaman. Itulah kekompakan warga Pariaman untuk memajukan daerahnya," pungkas Genius meyakinkan.


Terkait layang-layang, Eva (39), warga Pariaman Tengah mengaku kagum melihat layangan kreasi yang mengikuti lomba di hari pertama festival. Dia ikut pula berfoto selfie bersama layangan beraneka rupa tersebut.

"Saya pikir layangan kertas saja. Rupanya unik-unik dan stabil di udara. Bahkan ada layangan raksasa berbentuk bulat donat, kosong di tengah yang berputar-putar mirip kincir air," katanya.


OLP
Lipsus: Puteri Indonesia dan Puteri Indonesia Pariwisata Pulang Kampung ke Pariaman
HUT IBI Ke-65 dihadiri Puteri Indonesia dan Puteri Indonesia Pariwisata 2016


Puteri Indonesia 2016 Kezia Roslin Cikita Warouw dan Puteri Indonesia Pariwisata 2016 Intan Aletrino berkunjung ke Kota Pariaman dalam lawatan pertamanya sejak menyandang ratu nusantara, Sabtu (16/4). 

Keke dan Intan disambut siriah carano


Kunjungan pertama "duo ratu" tersebut anugrah bagi Kota Pariaman karena merupakan ayunan langkah perdana lawatan mereka selama menyandang mahkota tersebut ke seluruh pelosok tanah air sejak dinobatkan 19 Februari 2016 lalu.



Diiringi sejumlah rombongan dari Yayasan Puteri Indonesia Jakarta, Puteri Indonesia bersama Putri Pariwisata tersebut ke Pariaman dalam rangka hadiri seminar ilmiah HUT Ikatan Bidan Indonesia cabang Kota Pariaman ke-65 di aula utama Balaikota Pariaman.




Disamping itu mereka juga kampanyekan gerakan anti narkoba dan pelopor keselamatan berlalu lintas inisiator Kapolres Pariaman AKBP Rico Junaldy dan Kepala BNK Kota Pariaman Genius Umar.


Dua Puteri dukung perang narkoba dan selamat berkendara


Walikota Pariaman Mukhlis Rahman didampingi Sekdako Armen, sejumlah Kepala SKPD, Ketua T-PKK Reny Afdal MR dan Ketua GOW Lucy Genius merasa bangga atas kedatangan dua puteri tersebut ke Pariaman apalagi Puteri Pariwisata Indonesia Intan Aletrino adalah urang awak yang pernah menyabet duta wisata Pariaman tahun 2010 dalam ajang Cik Uniang Cik Ajo.




"Kota Pariaman adalah kota kecil dengan jumlah penduduk 95.000 jiwa dan panjang garis pantai 12,6 km. Bukan kota kaya sumber daya alam. Menyadari hal itu kami gencar lakukan berbagai kegiatan agar orang ramai berkunjung ke Pariaman yang kaya potensi wisata dan budaya," kata Mukhlis.




Dia menuturkan, disamping mewujudkan Pariaman sebagai kota wisata pihaknya juga menjadikan Pariaman sebagai kota sehat dibuktikan berbagai program di bidang kesehatan telah ditelurkan sejak lama seperti Jaminan Kesehatan Sabiduak Sadayuang yang memastikan setiap warganya berobat gratis hanya dengan memperlihatkan KTP.

"Bidan punya peran besar dalam hal ini," ungkapnya.

Intan Aletrino, dara kelahiran Venlo, Belanda 30 Juni 1993 yang notabene runner up Puteri Indonesia 2016 peraih setengah lusin award di bidang modeling itu, meyebut kedatangannya ke Pariaman ibarat pulang kampung saja.

Kata dia, pariwisata Pariaman dengan hastag #Ayokepariaman adalah strategi marketing luarbiasa yang dilakukan di media sosial secara massif, baik oleh pemerintah maupun masyarakat Pariaman sendiri di seluruh pelosok nusantara.

"Bagi saya tanpa diminta pasti akan tetap mempromosikan pariwisata Kota Pariaman karena saya adalah mantan duta wisatanya Kota Pariaman tahun 2010," kata Intan tersenyum.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas itu mengatakan, bidang kesehatan dan pendidikan kunci utama kemajuan suatu daerah.

"Orang yang sehat dan cerdas akan memancarkan kecantikan dari dalam. Kecantikan tubuh tidak abadi," ungkap dia bijak.

Sementara itu, Puteri Indonesia Kezia Roslin Cikita Warouw yang sebentar lagi akan mengikuti ajang Miss Universe 2016, menyebut kedatangannya ke Pariaman adalah sesuatu yang besar dan disyukurinya.

"Disamping menemani teman saya Intan pulang kampung," ungkap dara asal Sulawesi Utara kelahiran Jakarta pada 18 April 1991 ini.

Pemilik tinggi 183cm yang hobi membaca, nonton, travelling dan catwalk itu berharap kepada seluruh warga Pariaman bangga memiliki daerahnya yang dikarunia alam dan budaya sangat kaya.

"Semua orang Pariaman harus menikmati Pariaman. Kunjungi seluruh objek wisata Pariaman. Dengan rasa memiliki dan menikmati kita akan takut kehilangan," ujar Keke karib ia disapa.

Disamping itu, ajak dia, sebagai orang Pariaman juga wajib menggunakan produk asli daerahnya dengan rasa bangga.

"Seperti gaun indah yang saya kenakan ini asli buatan Pariaman," ujarnya meyakinkan.

Acara yang berlanjut hingga kompoi sepeda motor itu diakhiri dengan sesi foto bersama dan rangkaian seremonial lainnya.

OLP
Kepala BPPSDMP bawa Kabar Baik, Tenaga Penyuluh Siap-siap Diangkat Jadi PNS



Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) Ir. Pending Dadih Permana, M.Ec. Dev, apresiasi pelaku pembangunan pertanian di Kabupaten Padangpariaman terhadap akselerasi produksi padi yang mengalami peningkatan pesat selama satu dekade.

"Ini berarti adanya komitmen, usaha serta kebersamaan antara pemangku kepentingan dalam memacu swasembada pangan nasional," kata Pending pada pertemuan gerakan pemberdayaan petani terpadu melalui penanaman serentak di Nagari Buayan, Kec. Batang Anai, Senin (21/12).


“Alhamdulillah, terjadi kenaikan produtifitas padi 5,28% dari tahun 2014. Ini adalah yang tertinggi dalam satu dekade,” kata dia lagi.


Dia menuturkan bahwa target panen nasional tahun 2015 yaitu sebesar 77,99 juta ton dengan luas lahan sebanyak 14,8 juta hektar dengan dua kali panen se-Indonesia. Pencukupan kebutuhan pangan dalam negeri, tambahnya, menjadi kunci terhadap ketahanan nasional .


“Tanpa pangan, ketahanan nasional akan runtuh,” jelas dia.

Untuk mendukung program swasembada pangan nasional,  imbuh Pending, Kementerian Pertanian juga membantu saluran irigasi tersier setelah delapan tahun tidak lagi dianggarkan yaitu sebanyak 2,3 juta hektar sawah masyarakat. Kemudian juga mengadakan pelatihan peningkatan kualitas penyuluh dan petani yang akan dilaksanakan tahun 2016.


Namun yang lebih krusial, jelas Pending, saat ini pihaknya sedang memperjuangkan tenaga penyuluh untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam bentuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K) sesuai dengan aturan yang berlaku.


Gubernur Sumbar yang diwakili Sekdaprov Ali Asmar mendukung rencana pemerintah yang akan mengangkat penyuluh pertanian menjadi Pegawai Negeri Sipil secara bertahap. Ia berpendapat bahwa sektor pertanian, tanaman pangan holtikultura adalah penyumbang tertinggi PDRB sebesar 23,02%.


“Saya kira ini niat yang baik sekali untuk memotivasi para penyuluh pertanian untuk mensukseskan program ketahanan pangan nasional,” kata Ali Asmar.

Kata dia, pada tahun 2015 telah dipersiapkan lahan tanam jajar legowo sebesar 10 ribu hektar untuk Sumatera Barat. Untuk Padangpariaman mendapat lahan sebnayak 2.500 hektar.

“Sesuai arahan Bapak Gubernur, kita punya target 3 juta ton panen padi pada tahun 2017. Dengan kerja sama seluruh pihak, Insya Allah tercapai,” kata Putra Padangpariaman itu.

Sementara itu Pj Bupati Padangpariaman Rosnini Savitri menerangkan bahwa untuk memanfaatkan musim hujan yang sedang berlangsung, telah dilaksanakan pencanangan gerakan tanam serentak di Padangpariaman yang diawali dengan pencanangan di tingkat kabupaten dan diteruskan di tingkat kecamatan.

“Tanggal 13 Desember yang lalu telah dilaksanakan pencanangan gerakan tanam serentak di dalam wilayah Padangpariaman. Harapan kita gerakan ini akan dilanjutkan oleh seluruh petani sehingga seluruh sawah sudah ditanami,” kata Rosnini.

Tutur dia, sampai bulan Oktober berdasarkan data BPS luas tanam di Padangpariaman sudah mencapai 59.786 Ha atau 5,76% di atas target tahun 2015.

"Produktivitas rata rata mencapai 5.4 ton/ha, atau terjadi  peningkatan produktivitas 0,31/Ha. Dengan demikian perkiraan produksi tahun 2015 mencapai 296.082/ton gabah kering dengan tambahan produksi mencapai 27.100/ton dibandingkan tahun 2014 atau sebesar 10,07%," Rosnini mengurai.

Dia juga berharap dukungan dana dan program khusus bidang pertanian untuk petani dan penyuluh di Padangpariaman.

"Yang berkaitan ketahanan pangan seperti upaya khusus (UPSUS) peningkatan produksi padi, jagung, kedelai dan komoditi pangan strategis lainnya," pungkasnya.

HA/OLP
Lipsus KPU Kota Pariaman: Dari Launching Alat Peraga Kampanye Hingga Tanggapan Masyarakat atas DPS Perbaikan
Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria dan Camat Pariaman Utara Yakirman (tengah) foto bersama usai pemasangan baliho.



KPU Kota Pariaman launching alat peraga kampanye berupa baliho ukuran 2x3 meter untuk dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2016-2021 di tiga titik lokasi di Kota Pariaman, Rabu (16/9). Baliho dua pasang calon tersebut dipasang secara berdampingan. Penentuan lokasi pemasangan baliho, menurut Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria, merupakan hasil kesepakatan bersama antara KPU Kota Pariaman dengan para Camat, Kepala Desa dan Lurah, PPK, PPS, Panwaslu dan Satpol PP Kota Pariaman.

                                         Proses pemasangan baliho paslon

"Lokasi pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho pada hari ini adalah tindak lanjut dari rapat koordinasi pada tanggal 20 Agustus 2015 lalu," kata Boedi Satria, di Simpang Apar, Kecamatan Pariaman Utara saat melakukan pemasangan baliho bersama Camat Pariaman Utara Yakirman, Kepala Divisi Hukum KPU Kota Pariaman Aisyah, Kepala Desa Apar, Komisioner Panwaslu Kota Pariaman dan PPK serta PPS.

Menurutnya, baliho ukuran 2x3 meter untuk dua pasang calon yang dipasang di tiga lokasi itu bertempat di Jalan Kereta Api, Desa Apar, Pariaman Utara, Simpang Jagung, Pariaman Selatan dan Simpang Alai Gelombang, Pariaman Tengah.

Setiap titik lokasi pemasangan baliho yang dilakukan serentak hari ini, kata Boedi, masing tempat dihadiri oleh komisioner KPU Kota Pariaman, Camat dan Kepala Desa atau Lurah setempat, Panwaslu Kota Pariaman, dan PPK serta PPS.

Selain itu, dituturkan Boedi, KPU Kota Pariaman juga akan melakukan pemasangan alat peraga kampanye lainnya berupa spanduk dan umbul-umbul di tiap desa dan kelurahan se-Kota Pariaman beberapa hari ke depan termasuk pamflet pasangan calon untuk tiap-tiap rumah penduduk.

"Semua alat peraga kampanye untuk Pilgub Sumbar 2015 disediakan oleh KPU Sumbar sebagaimana ketentuan yang telah diatur. Alat peraga kampanye terdapat logo KPU. Jika ada baliho, spanduk dan umbul-umbul pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di luar lokasi yang telah ditetapkan dan disediakan oleh KPU, akan kita lakukan penertiban sebagaimana prosedur sebelumnya," ungkap Boedi menegaskan.

Tiap desa dan kelurahan, KPU Kota Pariaman akan menyediakan satu umbul-umbul dan satu spanduk untuk masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat periode 2016 - 2021 di tempat yang telah ditentukan. Pemasangan alat peraga kampanye juga dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh KPU. Sebagaimana diketahui Pilkada Sumbar diikuti oleh dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni, Muslim Kasim-Fauzi Bahar dengan nomor urut 1 dan Irwan Prayitno-Nasrul Abit pasangan calon dengan nomor urut 2.

Masukan Masyarakat atas Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan


Contoh penempelan DPS hasil perbaikan di Desa Apar


Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria juga menjelaskan tahapan KPU dalam rangka menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas DPS hasil perbaikan KPU tertanggal 3 September 2015.

Dijelaskan dia, dari tanggal 3 s/d 10 September 2015 DPS Kota Pariaman untuk Pilgub Sumbar 2015 akan ditempelkan di masing-masing desa, baik di kantor desa maupun tempat-tempat yang telah ditentukan.

Dari tanggal 10 s/d 19 September, KPU Kota Pariaman memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi DPS yang ditempelkan tersebut.

"Jika dalam tabel DPS yang kami tempelkan itu, ada nama masyarakat belum masuk daftar pemilih, kita harapkan segera daftarkan namanya ke PPS dan PPK setempat untuk dimasukan ke dalam daftar pemilih," pungkasnya.

DPS Kota Pariaman tertanggal 1 September 2015 berjumlah 59.452 pemilih. Sedangkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah sebanyak 155 TPS yang tersebar di tiap desa dan kelurahan se-Kota Pariaman.

OLP
Lipsus: Hadapi Pilkada Serentak, Panwaslu Padangpariaman Lantik 51 Panwascam di Markas Tentara



Panwaslu Padangpariaman melantik 51 orang anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) dari 17 kecamatan yang ada di Kabupaten Padangpariaman dalam rangka menghadapi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat dan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padangpariaman pada Pilkada serentak 2015. Masing-masing kecamatan terdiri dari 3 orang yang terpilih melalui seleksi berjenjang.



Acara pelantikan berlangsung di Aula Kodim 0308 Pariaman di Kuraitaji, Jum'at (3/7). 51 anggota Panwascam tersebut dilantik oleh Ketua Panwaslu Padangpariaman Syaiful Al Islami, disaksikan oleh Bupati Padangpariaman yang diwakili oleh Sekda Jonpriadi, Ketua KPU Padangpariaman Vifner, Anggota Bawaslu Sumbar Aermadepa, Sekretaris Panwaslu Padangpariaman Riky Falantino, Anggota Komisioner Panwaslu Netti Nerawati dan Betri Murdiana, Ketua KONI Padangpariaman Afrinaldi, Kapolres Padangpariaman diwakili Kasat Intel, para Camat, dan undangan lainnya.




Menurut ketua panitia acara yang juga sekretaris Panwaslu Padangpariaman, Riky Falantino, 51 orang Panwascam yang dilantik pada hari ini telah melalui seleksi ketat dan merupakan yang terbaik dari para pendaftar yang dilaksanakan terbuka untuk umum.

"Anggota Panwascam yang dilantik hari ini telah melalui proses penjaringan panjang. Mulai dari tes administrasi, ujian tertulis hingga wawancara. Mereka adalah yang terbaik dan telah memenuhi syarat untuk mengemban amanah yang akan mereka emban nantinya," kata mantan Ketua KNPI Kota Pariaman ini.

Riky yang pada kesempatan tersebut membacakan SK pelantikan juga mengatakan bahwa anggota Panwascam siap ambil bagian tugas negara mengawasi Pilkada tahap demi tahap.

"Panwascam wajib mencegah berbagai kecurangan dan modus lainnya agar Pilkada berjalan dengan jujur adil dan aman. Untuk itu anggota Panwascam sebagai ujung tombak wajib menjaga integritas dalam mengemban tugas negara," kata Riky.

Disaat yang sama, Ketua Panwaslu Padangpariaman Syaiful Al Islami, usai melantik menghimbau kepada seluruh anggota Panwascam agar sungguh-sungguh menjalani tugas demi terciptanya pemilu yang adil, bersih di wilayah Padangpariaman.

"Tanamkan sikap mengabdi, bukan sikap bekerja. Jalankan amanah dengan sungguh-sungguh karena ini adalah tugas kenegaraan yang dipercayakan kepada kita semua," kata Syaiful.

Sementara itu Sekda Jonpriadi mengucapkan selamat atas pelantikan 51 anggota Panwascam se Padangpariaman. Dia mengatakan Bupati Ali Mukhni menjadwalkan akan hadir pada acara pelantikan hari ini.

"Bupati berhalangan hadir karena ada tugas ke Jakarta yang tidak bisa beliau wakilkan bertepan dengan hari ini," kata Jonpriadi.

Dia menghimbau agar Panwaslu dapat menjalankan tugas dengan amanah dan bersikap independen. Panwaslu, kata dia, wajib bekerja sesuai aturan hukum dan tidak bisa diintervensi oleh siapapun karena Panwaslu memiliki kewenangan penuh mengawasi pemilu sesuai tugas pokok dan fungsinya.



Usai acara pelantikan seluruh hadirin yang hadir langsung berbuka puasa bersama di markas tentara tersebut.
 

OLP
Lipsus Hut Kota Pariaman: Mardison Kupas Sejarah Berdirinya Kotif Hingga Berdirinya Kota Pariaman



DPRD Kota Pariaman menggelar Rapat Paripurna Istemewa dalam rangka HUT Kota Pariaman yang ke-13 di Ruang Paripurna DPRD Kota Pariaman, Manggung, (2/7). Paripurna istemewa tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Drs. Mardison Mahyuddin, MM didampingi Wakil Ketua Ir. Jhon Edwar, Wakil Ketua Ir. Syafinal Akbar, MT beserta seluruh Anggota DPRD. Dan unsur sekretariat yang dipimpin oleh Sekwan Syahfirman, SH.



Paripurna sangat akbar ditengah bulan Ramadhan dan disiarkan secara live di radio tersebut dihadiri oleh Wagub Sumbar Muslim Kasim, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Wakil Walikota Genius Umar, Sekda, unsur Muspida, bupati/walikota undangan se Sumbar, pimpinan DPRD undangan se Sumbar, para mantan Walikota Pariaman, Ketua PKDP se Sumbar, para penggagas berdirinya Kota Pariaman, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Ormas dan LSM, para Kepala SKPD, para Camat, Kepala Desa dan Lurah se Kota Pariaman dan undangan lainnya.




Rapat yang dibuka tepat pada pukul 16.45 Wib tersebut Mardison Mahyuddin selaku Ketua DPRD menceritakan latar belakang dan sejarah singkat berdirinya Kota Pariaman.




Mardison menuturkan, Bupati Padangpariaman medio tahun 1980-an Alm. Kol. Anas Malik telah merencanakan pembentukan Kota Otonom Pariaman dengan merubah Kecamatan Pariaman dan sekitarnya yang pada masa itu sebagai Ibukota Kabupaten menjadi Kota Administratif disingkat Kotif.




Atas perjuangan tersebut Kotif Pariaman akhirnya diresmikan oleh Mendagri Suparjo Rustam pada tanggal 29 Oktober 1987 di Hall Saiyo Sakato Pariaman.




"Walikotif Pariaman pertama adalah Bapak Adlis Legan, BcAn, kedua Drs. Martias Mahyuddin, M.Sc dan yang ketiga adalah Drs. Firdaus Amin," ungkap Mardison.

Selanjutnya, tutur Mardison, pada era reformasi awal tahun 2000-an berkembang aspirasi-aspirasi yang menginginkan berdirinya Kota Pariaman mulai dari level pimpinan pemerintah seperti Walikotif Firdaus Amin dan Gubernur Sumbar Zainal Bakar, kalangan pemuda dan kaum cendikiawan, Ikatan Mahasiswa Pariaman (IMAPPAR), unsur LSM dan para perantau yang semuanya tergabung dalam wadah organisasi "PIAMAN BAKUMPUAH".

"Juga didukung oleh masyarakat banyak. Semuanya dengan gigih berjuang, melewati proses demi proses mulai dari level kabupaten dan provinsi hingga ke pemerintahan pusat," lanjut Mardison.

Meski pada waktu itu dalam waktu bersamaan terjadi polemik yang mendukung dengan yang tidak mendukung, akhirnya lahirlah Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 pada tanggal 10 April 2002 tentang pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat. Undang-Undang tersebut diundangkan dalam lembaran negara  No. 25 Tahun 2002.

"Peresmian Kota Pariaman bersama dengan kota dan kabupaten baru hasil pemekaran dilakukan oleh Mendagri Hari Sabarno atas nama Presiden RI di halaman kantor Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Dalam Negeri pada Tanggal 2 Juli Tahun 2002.  Tanggal itulah yang kita peringati sekarang," kata Mardison mengenang sejarah.

Disamping sejarah berdirinya Kota Pariaman, Mardison juga mengutarakan capaian-capaian pembangunan atas sejarah yang mengiringi Kota Pariaman hingga saat ini.

"Dengan kebersamaan kita bangun Kota Pariaman menjadi kota yang mandiri yang bisa tegak dan bersaing positif dengan kota dan kabupaten lainnya di wilayah Provinsi Sumatera Barat," pungkas Mardison.

Sementara itu Walikota Pariaman Mukhlis Rahman terlihat sangat bahagia atas peringatan hari jadi Kota Pariaman yang telah memasuki usia 13 tahun. Mukhlis berharap agar seluruh elemen masyarakat bahu membahu membangun Kota Pariaman agar maju pesat dengan menciptakan suasana aman dan kondusif ditengah masyarakat.

"Suasana yang aman dan kondusif maka pembangunan berjalan dengan lancar," kata Mukhlis.

Meski Kota Pariaman terbilang baru, lanjut Mukhlis, namun pembangunan di berbagai bidang bisa dibilang sejajar dengan kota dan kabupaten lainnya di Sumbar. Bahkan di satu sisi Kota Pariaman lebih unggul dari sisi program yang dampaknya nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Pariaman.

"Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi Kota Pariaman mencapai 6,7 persen," lanjut Mukhlis.

Artinya, kata Mukhlis, regulasi ekonomi kemasyarakatan berjalan dengan baik. Perkembangan di berbagai bidang dan sektor-sektor baru terus bermunculan di tengah masyarakat menuju ke arah yang terus menggembirakan.

OLP
Lipsus Paripurna DPRD: Mardison Harap SKPD Antusias Hadiri Sidang



DPRD Kota Pariaman melaksanakan Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Pariaman Tahun Anggaran 2014 di Gedung DPRD Kota Pariaman, Manggung, Senin (15/6/2015).



Sidang Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Drs. Mardison Mahyuddin, MM didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman, John Edwar dan Syafinal Akbar dan dihadiri oleh segenap Anggota DPRD Kota Pariaman.




Selain itu juga hadir Wakil Walikota Pariaman Genius Umar yang membacakan Nota Keuangan tersebut, Kapolres Pariaman, dan sejumlah Kepala SKPD serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyudin pada saat memimpin rapat tersebut mengatakan penyampain nota keuangan tersebut untuk memenuhi maksud dari pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Bunyinya, Kepala Daerah mengajukan Ranperda tentang pertangguangjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun berakhir.

"Untuk itu kami harapkan SKPD sebagai kuasa pengguna anggaran diminta kehadiran penuhnya, Ini saya lihat absensinya banyak yang tidak hadir," koreksi Mardison yang berharap ke depannya pihak eksekutif lebih memperhatikan soal tingkat kehadiran SKPD.

Disamping itu, kata Mardison, draf Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berikut dengan buku Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 dan rancangan Perwako Pariaman tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, sudah disampaikan secara administrasi oleh Walikota Pariaman.

Oleh karena itu masih kata Mardison, DPRD Kota Pariaman melalui Badan Musyawarah DPRD Kota Pariaman menindak lanjutinya dengan mengagendakan Rapat Pembahasan Ranperda tersebut. Agenda selanjutnya mendengarkan Pandangan Umum Fraksi yang dilaksanakan tanggal 16 Juni 2015.

Sementara itu, dalam penyampaian tersebut Wakil Walikota Genius Umar diantaranya mengatakan tahun anggaran 2014 realisasi pendapatan daerah sebesar Rp552,36 M dari anggaran Rp570,68 M atau 96,79%. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan Rp20,60 M dan realisasinya sebesar Rp26,68 M atau sebesar 129,59%. Meningkatnya realisasi PAD ini disebabkan terealisasinya sebagian besar komponen PAD terutama lain-lain PAD yang sah.

Belanja tahun anggaran 2014, direncana sebesar Rp68,43 M dan realisasinya sebesar Rp505,92 M atau sebesar 76,84%. Belanja operasional direncanakan sebesar Rp503,91 M direalisasi sebesar Rp378,15 M atau sebesar 74,46%. Belanja Modal direncanakan sebesar Rp147,32 M terealisasi sebesar Rp127,56 M atau sebesar 85,43%.

Sedangkan jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran 2014 sebesar Rp134,20 M, naik sebesar Rp41.33 M atau 44,51% jika dibandingkan dengan SILPA tahun 2013 sebesar Rp92,86 M.

Diakhir Paripurna, mewakili seluruh lembaga legislatif Mardison mengucapkan selamat menyambut Bulan Suci Ramadhan Tahun 2015 yang tinggal beberapa hari lagi.

"Atas nama DPRD saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Mari sama sama kita ciptakan suasana kondusif selama bulan suci. Jika ada kedai nasi atau warung dadakan yang buka selama bulan puasa, pemerintah daerah tidak segan-segan menertipkannya," pungkas Mardison.


OLP
Kunjungi Padangpariaman, Menkes Nila Moeloek Puji Kumisnya Ali Mukhni

Liputan Khusus Kunker Menkes RI ke Padangpariaman

Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Menkes-RI) Prof. Dr. dr. Nila F Moeloek, SpM (K) melakukan kunjungan kerja ke Padangpariaman, Jum'at, (20/2). Sebelum menghadiri acara Pencanangan Outbreak Response On Imunization (ORI) Difteri dan Pencanangan Padangpariaman Sehat (PPS) di Hall IKK, Nila menyempatkan diri blusukan ke RSUD Padangpariaman di Parit Malintang yang tidak diatur protokoler.




Nila yang terlihat cantik dan segar di usia 65 Tahun ini beserta jajaran didampingi Bupati Padangpariaman Ali Mukhni se sampai di halaman kantor bupati menyempatkan menanam pohon pelindung jenis ketaping sebagai simbol bahwa IKK Padangpariaman adalah kawasan green area building.





Menkes RI berzodiak Aries keturunan minang ini disambut histeris oleh para bidan desa dan tenaga medis yang berjejer membuat pagar betis menyambut kehadiran dia untuk memberikan arahan di gedung serbaguna IKK yang sudah didisein sedemikian rupa itu.

Saat acara dimulai, Ali Mukhni memaparkan program PPS dihadapan Menkes dan para hadirin. Dia menjelaskan bahwa sebanyak 612 tenaga kesehatan atau bidan tersebar di Padangpariaman siap memberikan pelayanan kepada warga, bahkan sebutnya, para tenaga medis langsung mendatangi rumah warga untuk memberikan pelayanan kesehatan.

"Prinsip kami, semua warga Padangpariaman tidak boleh sakit. Apa yang telah kami lakukan dengan program PPS bisa menjadi pilot project tingkat nasional dalam pelayanan kesehatan," kata Ali Mukhni.

Bupati menambahkan bahwa program PPS sudah berjalan sejak Tahun 2014 dan selalu menjemput bola hingga saat sekarang ini.

Disaat yang sama, Menkes Nila sempat melontarkan perkataan menggelitik bahwa orang minang itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng.

"Termasuk bupatinya yang berkumis. Buk Rena kena hati pasti karena kumisnya Bapak Bupati," kata Nila mengundang tawa.

Nila bahkan merasa heran kenapa banyak sekali bidan PTT di Padangpariaman yang jumlahnya hingga 612 orang.

"Ini pasti karena bupatinya berkumis disenangi para bidan," kata dia lagi mengundang tawa.

Pada kesempatan itu, Nila menghimbau agar para bidan berpikir ke depan dan proaktif dalam melayani kesehatan masyarakat. Dia bahkan mengatakan bahwa tenaga medis tidak boleh di moratorium.

"Nanti saya akan bicara dengan Menpan-RB Yudi Chrisnandi yang sekarang juga di Padang. Kita nanti ketemu di Bukittinggi dan akan saya katakan bahwa tenaga medis tidak boleh di moratorium. PTT nanti akan jadi PNS, tapi saya tak janji lho," ungkap Nila.

Acara yang berlangsung meriah tersebut juga menghadirkan pagelaran seni musik dan tari Padangpariaman. Turut hadir, Muspida Padangpariaman, Sekda Jonpriadi, tokoh masyarakat, para SKPD, Camat, Wali Nagari, ratusan tenaga medis serta para undangan dan awak media.

OLP
Lipsus "Ketok Palu" APBD 2015: Buat Sejarah Baru di DPRD, Mardison Mahyuddin Panen Pujian



Anggota DPRD Kota Pariaman di era kepemimpinan Drs. Mardison Mahyuddin, MM membuat sejarah baru dan panen pujian dari berbagai pihak, termasuk oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dan Wakil Walikota Genius Umar. Hal itu dikatakan terus terang oleh Mukhlis saat Rapat Paripurna persetujuan DPRD tentang Ranperda APBD 2015 Kota Pariaman penjadi ABPD 2015 di Aula Paripurna DPRD, Manggung, Sabtu malam (13/12).


Ketua DPRD Kota Pariaman Drs. Mardison Mahyuddin, MM


Rapat paripurna yang dibuka secara resmi oleh Ketua DPRD Mardison tepat pada pukul 20:40 Wib tersebut, Mukhlis mengatakan bahwa DPRD Kota Pariaman telah membuat sejarah baru sejak Kota Pariaman berdiri yakni pengesahan APBD tercepat, teliti dan juga tidak membahas anggaran di hotel-hotel.





"Ini adalah sejarah baru. 100% dari 20 Anggota DPRD Kota Pariaman hadir pada sidang paripurna ini. Kemudian rapat-rapat di DPRD juga selalu tepat waktu, dan saya juga bertekad akan menerapkannya hal yang sama di lingkungan Pemko Pariaman," puji Mukhlis.



  Anggota DPRD Kota Pariaman: Ali Bakri, Fawzi, Marwan, Hamdani dan Gusferi Akmal 


Sementara itu Genius Umar dengan meyakinkan mengatakan bahwa Mardison Mahyuddin sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman, unsur pimpinan dan seluruh anggota DPRD layak mendapat apresiasi masyarakat dan pers karena telah mengesahkan program-program pemerintah yang pro rakyat.

"Masyarakat harus tahu bahwa sejak kepemimpinan Ketua Mardison, seluruh program pemerintah yang pro rakyat telah disetujui, yang artinya menandakan bahwa DPRD bersama Pemko sangat sungguh-sungguh memperjuangkan aspirasi Masyarakat Kota Pariaman," kata Genius serius.

Dalam paripurna marathon hingga pukul 23:40 WIB dengan dua agenda ketok palu tersebut, selain pengesahan APBD 2015, setelah pendapat akhir lima (5) fraksi (Golkar, Gerindra, Nasdem, Nurani Pembangunan, Bulan Bintang Amanat) juga disahkan 21 Rancangan Peraturan Daerah yang meliputi 16 Ranperda usulan eksekutif dan 5 Ranperda Inisiatif DPRD.

Paripurna yang dihadiri oleh segenap pejabat tinggi Pemko Pariaman (Wako, Wawako, Sekda), Asisten I dan II, Staf Ahli, para Kepala SKPD, Badan, Kabag, Camat, Kades/Lurah, para Kepala Sekolah, kemudian unsur Muspida beserta tokoh masyarakat tersebut berlangsung dengan tertib dan riang.

Segenap hadirin yang hadir pada rapat paripurna DPRD malam itu sontak gembira dan bertepuk tangan ketika mendengar lolosnya anggaran pengadaan enam (6) unit Bus Sekolah untuk menunjang program pendidikan di Kota Pariaman.

Mardison Mahyuddin yang kami temui tadi pagi (Minggu 14/12) mengatakan bahwa program Bus Sekolah adalah skala prioritas utama untuk menunjang pembangunan dunia pendidikan di Kota Pariaman. Karena menurutnya, dua unit Bus Sekolah yang telah operasional sebelumnya mendapat apresiasi tinggi oleh masyarakat luas.

"Pendidikan adalah investasi terbesar untuk mencetak generasi cerdas. Bus Sekolah gratis sangat diperlukan untuk transportasi siswa demi meringankan beban ekonomi walimurid dan mencegah kecelakaan lalu lintas di kalangan pelajar yang menggunakan kendaraan bermotor. DPRD Kota Pariaman melalui kajian mendalam dan sangat teliti sepakat menyetujui pengadaan Bus Sekolah gratis Kota Pariaman," kata Mardison yang juga Ketua DPD Golkar Kota Pariaman ini.

Dalam Surat Keputusan DPRD Kota Pariaman Nomor /Kep.D/DPRD/XII/2014 yang dibacakan Sekretaris Dewan (Sekwan) Syahfirman, SH tentang persetujuan DPRD terhadap RAPD Tahun anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi APBD 2015, memutuskan:

Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Pariaman tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman yang terdiri atas :

1. Pendapatan    Rp.565.194.689.596,00
2. Belanja    Rp.603.365.955.048,00
    Defisit        Rp.  38.171.265.452,00
3. Pembiayaan :       
    a. Penerimaan    Rp. 38.171.264.452,00   
    b. Pengeluaran    Rp. 0,00   
    Pembiayaan Netto    Rp.  38.171.264.452,00


Sisa Lebih Pembiyaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00
Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 13 Desember 2014

APBD Tahun Anggaran 2015 ditandatangani oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, Wakil Ketua DPRD Jhon Edward, Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar, disaksikan oleh seluruh Anggota DPRD, beserta hadirin yang menghadiri Rapat Paripurna paling bersejarah di Kota Pariaman ini. 



Oyong Liza Piliang
Liputan Khusus Basapa: Ali Mukhni Bertekad Jadikan MASB Seperti Mesjid Agung Nabawi



Bupati Padangpariaman Ali Mukhni bersama Pembantu rektor 1 IAIN Imam Bonjol  Prof.  Syafruddin MA, Sekda Jonpriadi, Anggota DPRD, Kemenag Masrican, tokoh masyarakat, Kepala SKPD, Camat dan Walinagari se-Padangpariaman menghadiri acara Basapa bertempat di Mesjid Agung Syekh Burhanuddin (MASB), Rabu, (10/12)

Dikatakan Tokoh Masyarakat Ulakan Dt. Bandaro, MASB berdiri megah setelah penantian panjang selama hampir 15 tahun. Menurutnya, kegigihan Bupati Ali Mukhni yang tidak kenal lelah akhirnya, dimasa kepemimpinannya MASB dituntaskan. 





Empat (4) bulan terakhir sebelum acara Basapa, ujar Dt Bandaro, Bupati selalu memonitor pembangunan mesjid setiap hari karena beliau mengatakan setiap hari setiap minggunya MASB harus ada perubahan.

"Perkembangan Nagari Ulakan dan Nagari Tapakis luarbiasa sejak Kepemimpinan Bupati Ali Mukhni. Ada sekolah BP2IP, Wisata Pantai Tiram dan Wisata Religius. Kami merasa beruntung memiliki Bupati Ali Mukhni karena selalu melibatkan alim ulama dan ninik mamak dalam pembangunan," katanya.

Sebagaimana diketahui, Basapa merupakan ajang menjaga silaturahim dan mempererat persaudaraan sesama muslim. Di tempat tersebut setiap tahunnya berkumpul Jamaah Syatariah dari berbagai daerah, baik dalam maupun luar Sumbar, bahkan, menurut data terverifikasi ada juga yang datang dari luar negeri seperti dari Malaysia, India dan Brunei Darusallam.

Sementara itu, tokoh perantau PKDP Prof. Armay Arief mengatakan, kondisi MASB dulu dan sekarang sangat jauh berbeda. Kata dia, sekarang MASB adalah salah satu Mesjid yang paling megah di Sumbar.

"Saya sudah merantau 33 tahun, saya tak menyangka MASB akan semegah ini. Saya sangat senang berada di dalam mesjid ini. Kami perantau akan mempromosikan kepada dunsanak yang tergabung dalam PKDP untuk mengunjungi mesjid kebanggaan urang minang ini," tuturnya.

Dia menambahkan, sangat bangga dengan kerja keras bupati membangun Padangpariaman. Sejak dipimpin Ali Mukhni, tuturnya, telah banyak perubahan dan terobosan pembangunan yang mengubah wajah Kabupaten Padangpariaman.

Ditempat yang sama, Prof. Syafruddin yang juga merupakan putra asli Sungai Geingging itu menyebutkan, Ulakan menjadi terkenal di Indonesia karena adanya ulama besar penyiar Islam Syekh Burhanuddin yang menjadikan Ulakan sebagai pusat pengembangan Agama Islam di Pantai Barat Sumatera.

"Tempat yang punya magnet sangat kuat di Sumbar adalah Ulakan. Karena ada seorang ulama yang mengembangkan Agama Islam pertama kali yaitu Syekh Burhanuddin. Beliau dimakamkan di sini," kata dia.

Dia menambahkan, Bupati Ali Mukhni merupakan pemimpin yang dikelilingi ulama-ulama dalam menjalankan roda pemerintahan. Artinya, ujar dia, jika umara dengan ulama telah hidup berdampingan maka masyarakat akan merasakan nikmatnya.

"Selaku putra daerah, melihat pesatnya pembangunan Padangpariaman khususnya menjadikan MASB menjadi yang termegah di Sumbar, kita berdoa agar Bupati bisa melanjutkan kepemimpinannya untuk periode yang kedua," pungkasnya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Ali Mukhni menuturkan bahwa Pembangunan MASB sukses karena mendapat dukungan dari Ninik Mamak dan Alim Ulama serta DPRD PadangPariaman. 


"Insya allah fisik bangunan selesai 100% pada tahun 2015. MASB akan dilengkapi museum, perpustakaan, gobah berwarna emas, lampu hias dan taman air mancur serta lampu-lampu yang menerangi komplek mesjid," kata Ali Mukhni.

Bupati mengatakan bahwa dia banyak menerima telpon, sms dan komentar di media sosial akan indah dan megahnya MASB yang sekarang merupakan kebanggaan masyarakat Piaman ini.

"Syarak mangato, adaik mamakai bermula dari Ulakan. Disini dimakamkan seorang ulama besar yang menyebarkan ajaran Islam pertama kali di Sumbar. Untuk itu saya bercita-cita menjadikan MASB menjadi mesjid yang termegah yang insya allah mendekati Mesjid Nabawi

Bupati juga menegaskan bahwa Mesjid Agung hanya ada satu di Padangpariaman yaitu MASB.

"Bila perlu akan kita buat Perda nya bersama DPRD," tandas alumnus Harvard University USA ini.


HA/OLP

Lipsus DPD KNPI Sumbar: Defika Yufiandra Dkk Resmi Dilantik, Wagub MK 'Ngamuk' Mau 'Bubarkan' Dispora Sumbar



Ketua terpilih DPD KNPI (Dewan Pimpinan Daerah - Komite Nasional Pemuda Indonesia) Sumatera Barat hasil Musda XIII di Lubuk Sikaping, Pasaman, Defika Yufiandra, SH, Sekretaris Deri Rizal, Bendahara Edi Kurniawan, beserta 206 orang pengurus, resmi dilantik oleh Ketua Umum DPP (Dewan Pimpinan Pusat) KNPI Taufan En Rotorasiko, setelah pembacaan SK pelantikan oleh Sekjen DPP KNPI Bintang Prabowo, bertempat di UPI (Universitas Putra Indonesia) Convension Centre, Padang, Kamis, (27/11).




Acara pelantikan dengan pembukaan tari pasambahan oleh sanggar tari Soviani tersebut, dihadiri oleh Wagub Sumbar Muslim Kasim, Muspida Provinsi, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria, seluruh unsur pimpinan OKP/OKPI se Sumbar, seluruh Ketua DPD KNPI se Sumbar, tokoh masyarakat Sumbar, tokoh pemuda Sumbar, serta para tamu dan undangan lainnya.





Dituturkan Adek, sapaan Defika Yufiandra, Ketua DPD KNPI Sumbar masa bakti 2014 s/d 2017 ini, kepengurusan DPD KNPI Sumbar telah mengakomodir UU No.40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, dimana pemuda adalah yang rentang usianya 16 sampai dengan 30 Tahun.




"DPD KNPI Sumbar sudah mengakomodir UU kepemudaan dalam kepengurusan dan yang pertama menerapkannya di Indonesia. Demikian juga dengan OKP/OKPI yang ada di Sumbar, serta DPD KNPI tingkat kota dan kabupaten, saya himbau agar melakukan hal yang sama dengan memilih Ketua dan pengurus yang berusia dibawah 30 Tahun," kata Adek, pemuda 26 Tahun asal Kampung Baru, Kota Pariaman ini menegasakan.

Pada tahun 2015 ini, sesal Adek, KNPI Sumbar tidak dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi Sumbar melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Hal itu menurutnya sangat tidak adil, karena KNPI Sumbar adalah wadah berhimpun bagi seluruh OKP dan OKPI yang ada di Provinsi Sumbar yang memiliki serangkaian kegiatan untuk membangun karakter pemuda di Sumbar.

"Namun demikian saya menghimbau kepada seluruh pemuda agar tetap berjalan sesuai koridor, lakukan hal-hal yang bermanfaat, positif, produktif, dan tetap kawal pembangunan di Sumbar. Pemuda harus tetap kritis agar tetap menjadi organisasi yang independen untuk mengawal pembangunan, sekaligus mitra bagi pemerintahan itu sendiri," ucap pengacara kondang Sumbar itu.

Disamping itu, untuk kemajuan pemuda, kepada senior-senior, Adek berharap agar tetap memberikan arahan dan bimbingan kepada dirinya dan pengurus, disamping membiarkan mereka berdinamika dalam menjalankan roda organisasi.

Sementara itu Ketum DPP KNPI Taufan En Rotorasiko mengaku acara pelantikan pengurus DPD KNPI Sumbar saat ini adalah yang paling bersejarah di Indonesia. Kata dia, selama 41 tahun organisasi KNPI, baru kali ini seluruh pengurusnya berusia dibawah 30 tahun.

"Namun bicara kepemudaan bukan bicara umur saja tetapi juga bicara perjuangan, kemandirian dan mempersiapkan diri sebaik-baiknya untuk melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa," sebut menantu Aburizal Bakrie ini.

Setelah pelaksanaan Musda, ajak Taufan, bangunlah kebersamaan, jalin komunikasi yang baik dan jalankan organisasi dengan profesional.

"Semangat kerja keras dan tekad untuk maju itulah semangat pemuda Indonesia," pungkasnya.

Muslim Kasim dalam sambutan sekaligus menutup secara resmi rangkaian acara, mengatakan sangat berharap banyak kepada Adek dkk sebagai motor penggerak pembangunan di Sumbar. Hal itu sebutnya, sangat tidak pantas Dispora Sumbar tidak mengajukan anggaran untuk KNPI pada tahun 2015. Dia menuturkan, malah mengajak Kepala Dinas Dispora Sumbar untuk datang ke acara pelantikan ini tapi tidak hadir.

"Ini bagaimana, pemuda dalam perjalanan bangsa ini telah menorehkan banyak tinta emas sejarah. Hal yang sangat tidak lazim KNPI tidak dianggarkan. Harapan bangsa tertumpu dipundak pemuda, lebih baik Dispora kita bubarkan saja kalau kayak gini caranya. Bagaimana pemuda maju kalau tidak diberi anggaran." kata Muslim Kasim geram.

Di acara yang menampilkan tari piring diatas pecahan kaca yang memukau hadirin tersebut, KNPI Sumbar juga memberikan piagam Pemuda Award KNPI 2014 kepada enam (6) tokoh yang peduli akan kemajuan pemuda di Sumbar. Ke enam tokoh tersebut adalah;

1. Ade Rizky Pratama (26). Anggota DPR RI termuda Indonesia asal Sumbar.
2. Ali Mukhni. Bupati Padangpariaman.
3. Hendri Arnis. Walikota Padang Panjang.
4. Muzni Zakaria. Bupati Solok Selatan.
5. Nasrul Abit. Bupati Pesisir Selatan.
6. Zigo Rolanda (21). Anggota DPRD Sumbar termuda.

Piagam diserahkan oleh Ketum DPP KNPI Taufan En Rotorasiko, didampingi Sekjen DPP KNPI Bintang Prabowo dan Defika Yufiandra Ketua DPD KNPI Sumbar.

Dikatakan Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, bangga dengan KNPI. Hal itu dibuktikannya dengan terus memberikan anggaran kepada KNPI Padangpariaman yang nominalnya terus naik tiap tahunnya. Karena menurutnya, ditangan pemudalah nasib bangsa ke depan dipertaruhkan.

"Karena pemuda adalah aset bangsa. Saya yakin, ditangan Ketua KNPI Sumbar sekarang, pemuda Sumbar jauh lebih baik dari sebelumnya," kata bupati optimis.

Dikatakan pula oleh Ketua DPD KNPI Kota Pariaman Riki Falantino, sesuai arahan Ketua DPD KNPI Sumbar yang mengacu pada UU No.40/2009 tentang kepemudaan, pada bulan Desember 2014 ini, KNPI Kota Pariaman akan menggelar Rapat Pimpinan untuk persiapan Musda KNPI Kota Pariaman yang akan diselenggarakan pada Januari 2015, dimana akan memilih kepengurusan baru berusia dibawah 30 Tahun.

"Sumbar adalah pilot project penerapan UU Kepemudaan bagi KNPI di seluruh Indonesia. Kota Pariaman akan menerapkannya pada Musda yang akan kita gelar setelah Rapim Desember, tepatnya di awal atau pertengahan bulan Januari 2015," kata Riki.


Oyong Liza Piliang
Liputan Khusus: Berguru "Agama Baru" ke Ibukota



Pemerintah Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman berencana akan mengadopsi sistem teknologi informasi yang diterapkan oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta. 

Sistem informasi DKI tersebut meliputi semua jenjang, yaitu memberikan data info pemerintahan dari yang terendah hingga tertinggi, termasuk semua sektor-sektor terkait pelayanan publik, dalam sub domain website pemerintah DKI Jakarta. 

Artinya, data kelurahan dikelola oleh aparatur yang diberikan akses data admin, kemudian diupload ke website sehingga warga DKI dengan mudah memperoleh informasi terkait sektor pemerintahan dan pelayanan publiknya.



Studi banding sharing informasi tentang PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) tersebut berlangsung di Gubernuran DKI Jakarta. 


Rombongan yang dipimpin oleh Kabiro Humas Sumbar, Irwan, bersama seluruh Kabag Humas kota dan kabupaten se Sumatera Barat, Kamis (20/11) mendapat penuturan panjang asal muasal diterapkannya sistem informasi tersebut di pemprov DKI.



Menurut Eko Hariadi, Kabid Informasi Publik pemprov DKI, seluruh badan publik adalah PPID, yang sebelumnya bersifat sentralistik.

"Setiap SKPD harus mampu akomodir informasi sesuai Pergub 48 Tahun 2013. Teknologi informasi bagaikan "agama baru" yang mengubah peradaban kita. Teknologi informasi membantu keseharian kita," kata Eko, disela presentasinya.

Menurutnya, seluruh data disajikan di www.jakarta.go.id oleh PPID yang tersebar diseluruh DKI.

"Kami sediakan semua data, termasuk RKA yang bisa di download siapa saja. Jadi, setiap SKPD dan UKPD beserta semua instansi punya PPID. Kemudian kita juga terima aduan masyarakat secara online, baik lewat facebook, email, maupun SMS," imbuh dia semangat.

Sebagaimana yang dikatakan Kabag Humas Padangpariaman Hendra Aswara, Humas tidak bisa handle semua informasi. Untuk itu, kata Hendra, pemkab Padangpariaman akan membuat PPID ditiap-tiap SKPD.

"Kita akan adopsi sistem PPID nya DKI di Padangpariaman. Insya Allah akan terwujud di 2015. Peraturan Bupati tentang PPID sudah dikeluarkan," kata Hendra.

Kunjungan tersebut berlanjut hingga melihat langsung ruang aktifitas kantor pusat data website pemprov DKI yang terlihat sibuk. Masing-masing aparatur yang bertugas disana bekerja dengan mobilitas tinggi, fokus, dan penuh konsentrasi.

Di akhir acara pertemuan, Kabag Humas Kota Pariaman, Hendri, memberikan Majalah Tabuik sebagai buah tangan Pemko Pariaman untuk Pemprov DKI yang diterima oleh Eko Hariadi.

OLP
Bupati Ali Mukhni Terima Piagam WTP Dari Menteri Keuangan RI


 Bupati Ali Mukhni berfoto bersama dengan Kepala  DPPKA Hanibal, Inspektur Dewi Roslaini beserta staf usai menerima penghargaan opini WTP dari Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jumat (12/9)


Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan daerah tahun 2013 dengan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemberian penghargaan seiring dengan pelaksanaan Rapat kerja nasional akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah 2014 yang dibuka oleh Wakil Presiden Boediono di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jumat (12/9).

Menteri Keuangan Chatib Basri berfoto bersama dengan Bupati Padang Pariaman Ali Mukhni, Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigue, Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, dan Walikota Bukittinggi Ismet Azis usai menerima penghargaan opini WTP dari Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jumat (12/9)
 

Adapun dari Sumatera Barat yang menerima penghargaan yaitu Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigue, Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, Walikota Padang Panjang Hendri Arnis, dan Walikota Bukittinggi Ismet Azis.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat, R. Wiwin Istansi, S.E., Ak. M.Laws berfoto bersama dengan Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigue, Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, dan Walikota Bukittinggi Ismet Azis usai menerima penghargaan opini WTP dari Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jumat (12/9)
 

Menkeu Chatib Basri apresiasi komitmen kepala daerah dalam  pengelolaan keuangan secara akuntabel sesuai aturan yang berlaku. Selanjutnya ia menghimbau pemerintah daerah benar-benar menerapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual karena sangatlah penting dengan tujuan agar terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah secara profesional, terbuka dan  bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, Bupati Tanah Datar Shadiq Pasadigue, Bupati Pesisir Selatan Nasrul Abit, dan Walikota Bukittinggi Ismet Azis duduk satu meja pada saat menerima penghargaan opini WTP dari Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung Dhanapala, Kemenkeu, Jumat (12/9)

"Saya minta segenap penyelenggara negara pusat dan daerah untuk berkomitmen tinggi dalam implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual. Kita siapkan peraturannya, tingkatkan sumber daya aparatur dan merubah mindset dalam pengelolaan keuangan. Mari jadikan Indonesia yang lebih baik," kata Chatib Basri.


Bupati Padangpariaman Ali Mukhni mengatakan bahwa penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat ini merupakan hasil kerja keras dan kerja ikhlas seluruh aparatur dan masyarakat yang memiliki integritas dan dedikasi tinggi dalam penyajian pelaporan keuangan daerah secara profesional.

Menanggapi arahan menteri keuangan Chatib Basri dalam Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, Bupati Ali Mukhni telah melakukan sosialisasi kepada jajaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dimotori oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKA).

"Penghargaan WTP dari Pemerintah Pusat ini kita persembahkan kepada seluruh aparatur yang memiliki integritas dan dedikasi yang tinggi dalam pegelolaan keuangan daerah sesuai aturan yang berlaku. Mengenai Penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual, kita telah melakukan sosialiasi kepada jajaran SKPD pada bulan Juni yang lalu. Bahkan Padangpariaman yang pertama kali melaksanakannya. Ini sebagi bukti komitmen daerah dalam mendukung kebijakan pusat," imbuh Bupati yang juga meraih penghargaan Lencana Melati dari Kwarnas Gerakan Pramuka baru-baru ini.

Ali Mukhni juga menyampaikan terima kasih atas binaan dan arahan dari Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan RI dan Kepala Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat untuk penyajian laporan keuangan daerah yang lebih baik. Ia berharap pembinaan tersebut terus ditingkatkan karena tugas berat yang telah menanti yaitu mempertahankan Opini WTP.

"Atas nama pemerintah dan masyarakat Padangpariaman kami sampikan terima kasih atas arahan dan binaan dari Perwakilan BPK RI dan BPKP Sumbar di Padang. Ke depan harus lebih ditingkatkan karena tugas berat telah menanti yaitu mempertahankan Opini WTP," kata Bupati didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.

Sementara itu Kepala DPPKA Hanibal menuturkan bahwa dengan semangat penghargaan  WTP ini, ia bersama jajaran bertekab untuk sukseskan implementasi akuntansi berbasis akrual di tahun 2015. Hanibal berharap, sebagai salah satu dari tujuh kabupaten/kota serta provinsi  yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2013 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Padangpariaman mampu mempertahankan prestasi tersebut.

"Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual telah kita awali pada tahun 2014 ini meskipun efektifnya tahun 2015 mendatang. Sesuai arahan pak bupati bahwa mempertahankan opini WTP merupakan tugas berat seluruh aparatur. Karena opini WTP sebagai syarat minimum untuk memberitahukan kepada publik bahwa pengelolaan keuangan telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku," kata Hanibal.

HA