26 July 2017

DPRD Kota Pariaman Sahkan 3 Ranperda

Manggung -- Dewan Paerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman sahkan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pariaman tahun 2017 usulan pemerintah daerah, dalam rapat paripurna, Rabu (26/7/2017) di Gedung DPRD Kota Pariaman, Manggung, Pariaman Utara.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Mardison Mahyuddin didampingi Wakil Ketua Syafinal Akbar dan dihadiri Walikota Pariaman Mukhlis Rahman.

Ketua DPRD Mardison Mahyuddin mengatakan ketiga ranperda tersebut yaitu Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 tahun 2015 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Ranperda Tentang Pelayanan Kesehatan.

“Ketiganya disetujui setelah masing-masing fraksi memberikan pendapat akhir terhadap masing-masing ranperda. Lima fraksi yang ada seluruhnya menyetujui ketiga ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman tahun 2017,” ujar Mardison.

Sedangkan sisanya enam Ranperda, sambung Mardison, masih dalam pembahasan dan pendalaman di tingkat Pansus dengan tim asistensi Ranperda Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya di DPRD akan bekerja dengan maksimal menuntaskan segala agenda secepat dan secermat mungkin.

"DPRD bekerja cepat dan cermat dalam rangka melayani masyarakat. Perda yang kita sahkan semuanya demi kepentingan masyarakat kota Pariaman," tandasnya. (Doni)

25 July 2017

Mukhlis Imbau Desa Berlakukan Hukum Dibuang Sepanjang Adat
 



Kampung Tangah -- Kepala Desa Kampung Tangah, Pariaman Timur, Fahmi Rasyid resmi menjabat setelah dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Camat Pariaman Timur, Selasa (25/7/2017).

Fahmi Rasyid merupakan kepala desa Kampung Tangah terpilih dalam Pilkades serentak tahap I pada Juni 2017 silam.

Dalam pelantikan tersebut hadir sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Pariaman, seperti Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar, Anggota DPRD Kota Pariaman, Riza Saputra, Fadli dan Fitri Nora.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dalam sambutan dalam acara pelantikan itu meminta seluruh masyarakat kembali bersatu usai Pilkades yang saat itu terbagi 4 kelompok pendukung calon. Ia meminta masyarakat sepenuhnya mendukung kades terpilih untuk melanjutkan pembangunan.

Sebagai wujud komitmen bersatu usai Pilkades, kata dia, kepala desa terpilih harus melibatkan seluruh unsur yang ada di desa dalam menyusun program pembangunan desa kedepannya.

"Rangkul seluruh pihak dan kelompok yang dulunya terbelah pada pilkades, begitu juga kelompok lainnya harus mendukung kades terpilih," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar kepala desa yang baru dapat menjalankan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa secara transparan.

"Dalam penyusunan pembangunan dan penggunaan anggaran APBDes, dengan transpransi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, maka kepercayaan itu akan terbangun," ulasnya.

Menurut Mukhlis, kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah desa perlu dilakukan agar pemerintah dalam melakukan pembangunan tetap 'on the track'.

"Jika ada penyimpangan kecil yang bisa diberikan masukan dan diperbaiki, sebaiknya dilakukan langkah seperti itu terlebih dahulu, jangan terlalu cepat mengambil langkah hukum, tugas masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan, tapi sebaiknya dengan tahapan-tahapan juga," kata dia.

Kepada kepala desa yang baru ia mengatakan agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek fisik saja, namun juga pembangunan mental manusianya. Penyelesaian masalah penyakit masyarakat, menurut walikota dua periode ini, harus jadi program utama pemerintah desa.

"Bahaya penyakit masyarakat seperti judi, narkoba, pergaulan bebas harus diberantas oleh semua pihak, termasuk pemerintahan desa," sambungnya.

Ia juga mangajak kepala desa bersama seluruh elemen desa kembali membuat aturan penerapan nilai lokal setempat. Seperti penerapan hukum dibuang sepanjang adat bagi pelanggaran dan menghidupkan kesenian tradisional di masing-masing desa.

Sementara itu, kepala desa Kampung Tangah, Fahmi Rasyid, berkomitmen menjalankan pemerintahan desa secara transparan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

"Penyusunan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, nanti akan diselaraskan dengan program pemko Pariaman," ujarnya singkat.

Nanda

19 July 2017

Ranperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Pariaman Disahkan

Manggung -- Akhirnya tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kota Pariaman disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (17/7/2017) kemarin dalam rapat Paripurna DPRD setempat --Setelah walikota Pariaman dalam hal ini diwakili wakil walikota Genius Umar memberikan pendapat akhir.

Tiga Ranperda inisatif yang disepakati atau yang disahkan menjadi Perda itu adalah Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Ranperda Tentang Pengelolaan Zakat dan Ranperda Tentang Kawasan Tanpa Asap rokok.

Seperti dikemukakan Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin menjawab pertanyaan wartawan usai rapat paripurna, Ranperda Inisiatif DPRD Kota Pariaman tersebut baru pertama kali diusulkan dan dibahas oleh dewan bersama eksekutif sejak kota itu berdiri.

Tiga Ranperda tersebut sebelumnya sudah dibahas sesuai mekanismenya dengan membentuk Pansus I dan Pansus II seperti rapat-rapat internal, rapat kerja dengan Tim Asistensi Ranperda dan SKPD terkait, studi banding serta konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait.

"Perda inisiatif untuk membantu masyarakat dalam hal bantuan hukum, kemudian memperkokoh pengelolaan zakat secara lebih baik, termasuk tentang administrasinya. Sedang penetapan kawasan bebas asab rokok itu diatur dalam perda inisiatif kawasan tanpa asab rokok," kata Mardison.

Semua itu sambung Mardison, untuk lebih menguatkan dan memperjelas, mempertegas aturan yang telah ada. Perda inisiatif juga bertujuan untuk lebih memaksimalkan peran pemerintah dalam upaya melayani masyarakat.

Genius Umar saat menyampaikan pendapat akhir walikota Pariaman terhadap 3 Ranperda Inisiatif DPRD Kota Pariaman di paripurna pengesahan kesepakatan tersebut, mengatakan bahwa kebutuhan regulasi Perda akan menjadi penting mengingat potensi dana zakat, infaq dan shadaqah, namun tiap daerah tentu berbeda-beda.

“Karakteristik potensi dana tersebut harus mendapat pengaturan yang jelas agar menjadikan sistem pengelolaan zakat menjadi lebi tepat sasaran,” kata Genius.

Dengan adanya pengaturan seperti Perda yang bermula dari ranperda, sambung Genius, tentu diharapkan ada peningkatan penerimaan zakat tidak hanya dari kalangan PNS saja, tetapi juga dari pengusaha BUMN, anggota dewan dan unsusr-unsur masyarakat lainya.

"Begitu juga dengan tatacara hidup sehat ddi lingkungan yang sehat merupakan idaman semua orang, namun kita sadari tidak mudah mewujudkannya, termasuk menghidari bahaya rokok," imbuh Genius.

Genius berkata, rokok mengandung zat psikoaktif berbahaya dan dapat menimbulkan adiksi serta pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat, oleh sebab itu pihaknya bersama dewan menetapkan kakwasan tanpa rokok.

Begitupun dengan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perda itu menurut dia tentu menjadi harapan bagi masyarakat Kota Pariaman.

"Dan ketika ini lahir menjadi sebuah kesepakatan atau pengesahan 3 Ranperda Inisiatif menjadi Perda, tentu akan bernilai positif dan mempercepat langkah kemajuan pembangunan kota ini bersama masyarakatnya," pungkasnya.

Doni/OLP
Meski Mardison Maju, Golkar Pariaman Tetap Buka Pendaftaran Bakal Calon
Mardison saat terpilih kembali sebagai ketua Golkar Pariaman untuk ketiga kalinya
Pariaman -- DPD Golkar Kota Pariaman berencana membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah awal bulan September 2017 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin, Rabu (19/7/2017) usai pembentukan kepengurusan baru DPD Golkar Kota Pariaman paska Musda IV.

Mardison Mahyuddin mengatakan, Partai Golkar Kota Pariaman membuka peluang kepada seluruh putra putri terbaik Kota Pariaman untuk maju menjadi bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Golkar Kota Pariaman.

Pembukaan pendaftaran, kata dia, sesudah pelantikan pengurus DPD Partai Golkar tingkat kabupaten/kota se Sumatera Barat oleh ketua DPP Partai Golkar, yang direncanakan dilaksanakan di Pantai Gondariah Pariaman.

“Kita memberikan peluang kepada seluruh putera terbaik Pariaman yang ingin membangun Kota Pariaman, dapat bergabung melalui Partai Golkar,” ajaknya.

Ia mengatakan, DPD Partai Golkar Kota Pariaman dengan komposisi kepengurusan yang baru, memiliki tugas berat, yaitu memenangkan calon kepala daerah yang diusung partai pada Pilkada Pariaman 2018 mendatang.

“Ini salah satu tugas berat kepengurusan baru ke depannya. Bagaimana kita mampu menempatkan calon yang kita usung nantinya sebagai walikota atau wakil walikota Pariaman,” sebutnya.

Bagi dia, menempatkan kader partai ataupun non kader di posisi pemerintahan sebagai walikota ataupun wakil walikota, akan lebih mengoptimalkan partai Golkar berbuat lebih banyak kepada masyarakat.

Mardison Marhyuddin mantap maju Pilkada Kota Pariaman

Mardison Mahyuddin selain menjabat Ketua DPRD Kota Pariaman, merupakan ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman tiga kali periode berturut-turut.

Dengan pengalaman politik dan mengelola pemerintahan itu, ia mengaku siap untuk diusung oleh Partai Golkar sebagai calon walikota ataupun wakil walikota Pariaman pada Pilkada Kota Pariaman 2018 mendatang.

Sebagai persiapan, ia telah melakukan komunikasi dengan sejumlah bakal calon lain beserta pimpinan partai lainnya. Di samping itu ia juga memperkuat mesin 'beringin' agar lebih maksimal dalam meraup suara dalam pilkada nanti.

Golkar yang memiliki pengurus hingga ke anak ranting itu, merupakan partai pemenang pemilu legislatif tingkat Kota Pariaman tahun 2014 silam.

“Saya lahir batin siap jika masyarakat merestui untuk mengikuti Pilkada Kota Pariaman mendatang. Tentu ini jalan untuk berbuat lebih banyak untuk masyarakat ,” katanya.

Nanda/OLP

17 July 2017

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2016, DPRD Kritisi Minimnya PAD
Ketua DPRD Mardison Mahyuddin tandatangani naskah nota kesepakatan atas Ranperda
Manggung -- Seluruh fraksi di DPRD Kota Pariaman setujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Pariaman, Manggung, Pariaman Utara, Senin (17/7/2017) siang.

Namun, seluruh fraksi yang ada di DPRD menyoroti belum maksimalkanya pendapatan daerah yang tidak mencapai target dan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) daerah.

Juru bicara Fraksi NasDem, Jonasri, dalam pandangan fraksi NasDem menilai bahwa penerimaan pendapatan daerah Kota Pariaman pada tahun 2016, belum optimal karena tidak mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Ia mengidentifikasi, tidak tercapainya target disebabkan tidak akuratnya data wajib pajak dan objek pajak serta belum optimalnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas.

Ia berharap, pemko Pariaman dan SKPD terkait melakukan upaya dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

“Ke depan perencanaannya lebih matang lagi, agar kegiatan sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.

Sama halnya dengan fraksi NasDem, Fraksi Golkar juga mengemukakan penilaian bahwa Pemko Pariaman belum optimal menggarap sektor strategis pendapatan daerah. Melalui juru bicara Ali Bakri, Fraksi Golkar mengatakan bahwa pihaknya menemukan bahwa petugas terkait melakukan pemungutan pajak secara tidak merata dan hanya sebahagian objek pajak yang dipungut.

“Pemungutan pajaknya tidak merata, itu yang ditemukan. Kita harapkan ke depan, seluruh objek pajak terpungut semua, sehingga penerimaan daerah dari pajak mencapai target,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar mengatakan, pelaksanaan APBD tahun 2016 telah dilakukan seoptimal mungkin. Menurutnya, pelaksaaan APBD dari tahun ke tahun menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Pariaman untuk melakukan perbaikan ke depannya.

“Pelaksanaan APBD dari tahun ke tahun menjadi pelajaran dan bahan evaluasi Pemko Pariaman dalam melaksanakan program ke depan,” sebutnya.

Dilanjutkan Genius Umar, usai disetujui di DPRD Kota Pariaman, Peraturan Daerah atas pelaksanaan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dilakukan evaluasi.

Nanda

14 July 2017

Diakui Bank Dunia Kelola ADD, DPRD Banjar Kunker ke Pariaman

Manggung -- Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimatan Selatan, lakukan kunjungan kerja ke Kota Pariaman, Jumat (14/7/2017). Rombongan dewan itu diterima di ruang rapat gabungan DPRD Kota Pariaman oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman Riza Saputra didampingi Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Fitri Nora.

Rombongan berjumlah 17 orang itu dipimpin Mulkan sekaligus Ketua Komisi I di DPRD Kabupaten Banjar. Mulkan mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mempelajari pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Menurutnya Kota Pariaman dianggap berhasil dalam pengelolaan ADD sehingga mendapat penghargaan dan apresiasi dari The Work Bank (Bank Dunia). Pariaman satu-satunya daerah di Indonesi yang menerima penghargaan dari lembaga independen tersebut.

“Kami ingin studi komparatif terkait dengan pengelolaan dana desa. Kota Pariaman mendapatkan penghargaan oleh Work Bank. Tentunya lembaga independen ini tidak mungkin memberikan penghargaan sembarangan, tanpa adanya kelebihan dari yang lain,” kata Mulkan.

Pada kesempatan itu, selain membahas dana desa, Riza Saputra berkesempatan memaparakan berbagai program unggulan pembangunan Kota Pariaman. Sebagai daerah tujuan wisata, banyak iven yang dilaksanakan oleh pihaknya, baik skala nasional maupun internasional untuk meningkatkan kunjungan wisata.

“Kita mempunyai garis pantai sepanjang 12 km dan bejejer lima pulau yang indah dan cantik sebagai daya tarik wisata. Berbagai iven juga dilaksanakan di sini untuk menarik wisatawan, seperti pesta budaya tabuik, triathlon dan iven TDS (Tour de Singkarak),” kata Riza.

Dikatakan, walaupun pemerintahannya kota, pemerintahan terendah masih mempertahankan pemerintahan desa, tidak seperti kebanyakan daerah lain di Indonsia yang pemerintahan terendanya sudah menggunakan kelurahan.

“Pariaman kota yang unik, walaupun pemerintahannya kota, kita masih memakai pemerintahan desa. Hal ini membawa berkah tersendiri bagi kita, sehingga bisa memperoleh anggaran dana desa dari pusat. Makanya kita pertahankan,” tambahnya.

Terkait pengelolaan dana desa, Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMD Kota Pariaman, Yurnalis, mengatakan Kota Pariaman sudah sejak tahun 2015 mendapatkan anggaran dana desa untuk 55 desa yang ada.

Pengelolaan keungan sudah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Dalam penggunaan aplikasi tersebut pihaknya selalu didampingi oleh BPKP Provinsi Sumbar.

“BPKP Sumbar guru bagi kami, yang melatih kami dan aparatur desa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga kami hanya menuruti aturan yang sudah ada. Jadi ketika ada terjadi kendala dan permasalahan, mereka siap membantu,” ulas Yurnalis.

Doni