Genius Usulkan Penambahan Varietas Ikan dalam Ranperda
Genius serahkan Ranperda kepada Wakil Ketua DPRD Fitri Nora dan Syafinal Akbar. Foto/Eri
Pariaman ----- Wakil Walikota Pariaman Genius Umar sampaikan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Fitri Nora tersebut digelar di Aula DPRD Kota Pariaman, Mangguang, Senin (30/7).

Genius Umar mengatakan bahwa penggalian potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan meningkatnya PAD, sebut Genius, proses jalannya pemerintahan akan berlangsung sesuai dengan harapan masyarakat.

Ranperda tersebut mengusulkan perubahan halaman lampiran pada huruf A. Genius mengusulkan penambahan jenis komoditi usaha daerah yang ada di UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan. 

Jenis komoditi usaha daerah yang pada Perda sebelumnya, hanya meliputi jenis lele Dumbo dan Sangkuriang saja.

"Pada ranperda sekarang diusulkan penambahan jenis varian lele Mutiara dan jenis induk ikan lele lainnya sebagai sumber PAD," imbuhnya.

Genius menyampaikan seiring berkembangnya jenis/variatas ikan yang ada di UPTD BBI Dinas Perikanan, dapat dijadikan komoditi produksi usaha perikanan.

"Selain pemuliaan ikan lele, UPTD BBI juga sedang mengembangkan jenis ikan hias. Saat ini pecinta ikan hias makin meningkat dan pangsa pasarnya cukup bagus," tambahnya.

Ia menjelaskan dengan pengajuan perubahan terhadap ranperda itu, akan menambah beberapa jenis ikan yang belum tertampung pada Perda sebelumnya.

"Dengan bertambahnya jenis atau varietas ikan yang baru, diharapkan nantinya bisa meningkatkan investasi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan PAD," (Eri/OLP)
Dihadiri Genius, DPRD Pariaman Terima Pertanggungjawaban APBD 2017
Genius Umar salami dua pimpinan DPRD Pariaman Fitri Nora dan Syafinal Akbar usai Stemmotivering. Foto/Win
Pariaman ----- DPRD Kota Pariaman gelar pendapat terakhir dari fraksi-fraksi atau Stemmotivering terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Pariaman, Rabu (25/7).

Dalam rapat tersebut Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota dewan atas kebersamaannya dalam pelaksanaan pembangunan di Pariaman.

"Berkat kebersamaan yang terus terpelihara dan dilandasi oleh saling pengertian yang positif untuk kepentingan rakyat dan alhamdulillah, pembahasan Ranperda berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal  yang telah ditetapkan dan dapat terlaksana pada hari ini," kata walikota Pariaman terpilih itu.

Dikatakannya, pelaksanaan APBD untuk anggaran tahun 2017 telah memberikan banyak pengalaman yang berharga dan bahan pelajaran sekaligus tantangan untuk bekerja lebih baik lagi.

Genius berharap, ke depan seluruh pimpinan OPD dan jajaran Pemerintah Kota agar lebih meningkatkan kinerja. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pariaman dapat mempertahankan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Ia juga menyerukan bahwa perlu kesungguhan dari seluruh pihak dalam melihat setiap kegiatan tidak sebatas ketentuan administrasi semata, yang lebih penting adalah pemantauan atau monitoring secara berlanjut untuk bahan evaluasi secara efektif atas kelemahan yang perlu diperbaiki.

Sementara itu, perwakilan Fraksi Nurani Pembangunan, Nasril mengatakan, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi, secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif.

"Dengan itu, dapatlah dianalisa untuk diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah, apakah ada kemajuan atau justru kemunduran selama satu tahun anggaran," terangnya.

Dikatakannya, laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan/anggaran setiap tahunnya, agar penyelenggaran pemerintah daerah (penganggarannya) semakin efektif, efisien dan dapat dikontrol oleh pihak terkait.

"Bertolak dari hal-hal yang disampaikan di atas dan mencermati tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilakukan di tingkat Pansus, Fraksi Nurani Pembangunan menyetujui Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman tahun 2018 dengan harapan adanya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepannya," pungkasnya.

Adapun dari Fraksi Golongan Karya menurut Pendapat Akhir terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 oleh Life Iswar mengatakan, secara umum, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Sumatera Barat, Kota Pariaman memang mendapatkan opini Wajar Tanpa Batas (WTP)

"Hal tersebut adalah suatu nilai yang bagus dari satu sisi pandang namun kita harus menilai dan memandang dari berbagai sisi dan aspek yang sesuai dengan kondisi Kota Pariaman," terangnya.

Ia juga mengatakan, setelah melalui tahapan dan proses sesuai perundang-undangan tentang LKPD, maka Pansus DPRD Kota yang bertugas khusus membahasnya telah melaporkan hasil kerjanya kepada Fraksi yang ada di DPRD, yang antara lain rendahnya pendapatan yang didapat dari beberapa OPD dan kurangnya koordinasi antar OPD terkait.

"Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami Fraksi Golkar DPRD menyampaikan saran kepada Pemerintahan Kota Pariaman, agar membuat perencanaan yang benar dan bisa dicapai secara maksimal agar pencapaian hasil yang kita harapkan bisa optimal dan memenuhi harapan masyarakat Kota Pariaman ke depan," terangnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Pariaman agar selalu menigkatkan dan mengoptimalkan kinerja OPD terutama yang target pencapaian kinerjanya rendah.

"Dan kepada Pemerintah yang baru nanti agar lebih selektif menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kapasitasnya sehingga mendapat hasil yang lebih baik," ujarnya.

Fraksi Golongan Karya, lanjut dia, dapat menerima LKPD untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Pariaman tahun 2018. (Win/OLP)
Gerindra Kritik Minimnya Serapan Anggaran Pembangunan Wisata Pariaman
Anggota DPRD Fraksi Gerindra Hamdani. Foto/istimewa/Nanda
Pariaman ----- Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Pariaman menilai Pemerintah Kota Pariaman belum maksimal menyerap anggaran yang dialokasikan bagi pengembangan pariwisata Pariaman.
     
Dalam penyampaian rekomendasi DPRD Kota Pariaman atas LKPJ Walikota Pariaman tahun 2017 di DPRD Kota Pariaman, Senin (28/5), disampaikan penyerapan anggaran bagi sektor pariwisata hanya sebesar 74,09 persen. Dari Rp22.451.512.604,- yang digelontorkan untuk mendukung sektor pariwisata, namun hanya mampu diserap sebesar Rp17.745.551.098.
    
"Penyerapan anggaran bidang atau sektor pariwisata belum maksimal," ujar anggota DPRD Kota Pariaman asal Partai Gerindra, Hamdani.
    
Dalam penyampaian rekomendasi itu, tiga bidang alokasi anggaran disebut sebagai penyebab minimnya serapan anggaran sektor pengembangan pariwisata. Tiga permasalahan itu, yakni penyusunan dokumen AMDAL Masjid Terapung Kota Pariaman, alokasi ditargetkan Rp770.220.000, namun hanya terealisasi sebesar Rp231.066.000 atau 30% di Dinas PUPR Kota Pariaman.
     
Menurut Hamdani dalam penyampaiannya itu, permasalahan rendahnya realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata Pulau Tangah disebabkan oleh adanya addendum kontrak karena panjang lokasi pekerjaan mengalami perubahan saat pengecekan lapangan.

"Hal tersebut mengindikasikan perencanaan yang dilaksanakan tidak memperhatikan kondisi real lokasi sebelum direncanakan, survey awal tidak memiliki data yang valid sehingga dalam proses pelaksanaan ditemui kendala teknis yang mendasar," katanya.

Dikatakan Hamdani, pembangunan pengembangan kawasan Pulau Tangah, juga belum mampu menyerap anggaran secara maksimal. Dari Rp800.000.000 yang dianggarkan, hanya Rp593.198.000 atau sebesar 81,26% realisasi fisik.
     
"Pembangunan sarana dan prasarana wisata Pulau Tangah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp1.450.000.000 dan terealisasi sebesar Rp417.000.000 atau dengan persentase 30% persen. Setali dengan itu, anggaran pengawasan pembangunan sarana dan prasarana wisata pulau tangah Rp 30.000.000 realisasinya 0 persen," ulasnya.
       
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan, pihaknya berupaya akan mengoptimalkan penyerapan anggaran. Masih adanya penyerapan anggaran di beberapa bidang pada tahun 2017 silam, akan menjadi bahan evaluatif Pemko Pariaman kedepan agar realisasi anggaran 2018 dapat maksimal.
     
"Kami apresiasi masukan yang disampaikan DPRD. Ini tentunya akan menjadi bahan evaluatif bagi kami untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di tahun 2018 ini," sebutnya.
     
Begitu juga dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman, khususnya di bidang pariwisata. Namun, katanya, pihaknya belum bisa memaksanakan pemungutan retribusi untuk kas daerah Kota Pariaman. Pariwisata yang mulai berkembambang, membutuhkan waktu agar pendapatan daerah dari sektor tersebut dapat dimaksimalkan.
     
"Kami belum bisa memaksakan penarikan retribusi kepada masyarakar atau pelaku UKM kita. Pariwisata kita masih dalam perkembangan, investor belum banyak. Jika kita paksakan, tentu bisa berimbas bagi pelaku usaha di sektor wisata. Kita akan optimalkan secara bertahap," pungkasnya. (Nanda)
Mukhlis Catat Nama Kadis dan Camat yang Tak Hadiri Paripurna DPRD

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman
Pariaman ----- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman kecewa karena banyaknya Kepala SOPD tidak hadir dalam rapat paripurna penyampaikan LKPJ Walikota Pariaman tahun 2017 di DPRD Kota Pariaman, Senin (28/5) sore.
     
Dalam rapat tersebut, tidak banyak Kepala SOPD dan camat yang hadir. Kursi ruangan sidang utama DPRD yang dalam rapat lainnya penuh diisi kepala OPDD, pada rapat tadi terlihat banyak yang kosong.
     
"Padahal rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD terhadap LKPJ ini harus didengar langsung oleh SOPD, karena yang bekerja langsung adalah OPD ini," ungkapnya.
      
Minimnya kehadiran kepala SOPD pada rapat di DPRD saat itu, akan menjadi catatan khusus baginya. Mukhlis akan menegur langsung kepala SOPD yang tidak hadir dan  menginstruksikan agar Sekretaris Daerah melakukan pembinaan.
       
"Ini akan menjadi catatan khusus bagi kami. Sekda Kota Pariaman juga telah kita instruksikan melakukan pembinaan," sebutnya.
        
Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Pariaman harus didengarkan langsung oleh kepala SOPD. Masukan yang disampaikan itu, harus menjadi perbaikan kedepan dalam melaksanakan program Pemko Pariaman.
        
Setidaknya 15 rekomendasi disampaikan oleh DPRD Kota Pariaman atas LKPJ Walikota Pariaman tahun 2017. Seperti disampaikan melalui anggota DPRD Hamdani yang merekomendasikan agar Pemerintah Daerah merubah sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah lebih baik.

"Guna mencegah terjadinya kebocoran bagi pemasukan daerah," kata Hamdani. (Nanda)
[PAW Dprd Pariaman] Life Iswar Dilantik Gantikan Mardison
Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar lantik Life Iswar gantikan Mardison
Pariaman ----- DPRD Kota Pariaman melantik Life Iswar sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019 menggantikan Mardison Mahyudin yang maju di Pilkada Pariaman 2018, di Aula DPRD Mangguang, Senin (7/5).

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilakukan dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar. Tampak hadir Walikota Pariaman Mukhlis Rahman beserta segenap anggota dewan.

Syafinal Akbar usai pengetokan palu pembukaan sidang menuturkan, dengan telah diterbitkannya SK Gubernur Sumbar nomor 171-208-2018 tanggal 16 maret 2018 tentang pengunduran diri Mardison Mahyuddin sebagai anggota DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019 dan surat DPRD Kota Pariaman nomor 170/248/DPRD/2018 tanggal 19 maret 2018 tentang PAW DPRD Kota Pariaman dari Partai Golkar yang ditujukan kepada Gubernur Sumbar melalui Walikota Pariaman.

SK tersebut mengajukan PAW kepada Life Iswar yang memperoleh peringkat kedua perolehan suara sah dan memenuhi syarat.

"Akhirnya diterbitkanlah surat keputusan Gubernur Sumbar nomor 171-279-2018 pada tanggal 17 April 2018 tentang Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kota Pariaman atas Life Iswar yang menjadi dasar utama dilakukan sidang paripurna yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Pariaman," jelas Syafinal Akbar.

Syafinal berharap kepada Life Iswar setelah resmi dilantik sebagai Anggota DPRD, agar melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD hingga 2019 mendatang dengan penuh tanggung jawab

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman memberikan ucapan selamat kepada Life Iswar yang terpilih sebagai PAW Mardison Mahyuddin. Mardison sebelumnya merupakan Ketua DPRD Kota Pariaman yang mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada Kota Pariaman.

"Untuk Mardison Mahyuddin atas nama Pemko Pariaman saya mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya selama menjabat sebagai Ketua DPRD," kata Mukhlis.

Ia berharap dengan sudah lengkapnya kembali jumlah anggota DPRD menjadi 20 orang, diharapkan kembali bekerja maksimal membangun Pariaman bersama Pemko.

Hadir dalam sidang paripurna tersebut, Sekdako Pariaman Indra Sakti, Forkopimda Pariaman, Kepala OPD Pemko Pariaman, Pimpinan BUMN/BUMD Pariaman, Pimpinan Partai Politik, dan kerabat keluarga anggota DPRD yang dilantik. (Phaik)
Mukhlis Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Termasuk Perihal Dubalang dan Barakai
Mukhlis berikan keterangan pers usai paripurna. Foto/Eri Elfadri
Pariaman -- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman sampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kota Pariaman pada rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung utama DPRD Kota Pariaman, Manggung, Selasa (10/4).

Mukhlis menanggapi satu persatu pandangan umum fraksi DPRD atas nota penjelasan empat ranperda yang telah dibacakan sebelumnya pada hari Senin, (9/4).

Pandangan dari Fraksi Nurani Pembangunan yang dibacakan oleh Riza Saputra dan menanyakan tentang pencabutan retribusi izin gangguan dan bagaimana izinnya.

Mukhlis menjawab bahwa berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 22 tahun 2016 tentang pedoman penetapan izin gangguan.

"Pencabutan Perda ini diberlakukan terhadap pemungutan retribusi izin gangguan, namun pemberian izin terhadap tempat usahanya tetap diberikan. Dan mengenai teknis pemberian izinnya akan diatur melalui Perwako," kata dia.

Sedangkan Fraksi PBB yang disampaikan oleh Arizal mempertanyakan tentang besaran deviden yang diperoleh dari penyertaan modal yang telah ditanamkan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu 2014-2017 yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Pariaman serta sejauh mana peran Bank Nagari dalam membangun Kota Pariaman.

Menjawab pertanyaan tersebut Mukhlis mengatakan bahwa besaran deviden yang diterima cukup meningkat selama empat tahun terakhir.

Ia mengatakan, di 2014 penyertaan modal pihaknya sebesar Rp24,7 miliar dan deviden yang diterima sebesar Rp4,2 miliar. 2015 dan 2016 Pemko menyertakan modalnya sebesar Rp32,2 miliar dengan deviden Rp4,7 miliar pada 2015 dan Rp4,8 miliar di 2016.

"Sedangkan tahun 2017 kita sertakan modal Rp43,3 miliar dengan devidennya Rp6,2 miliar. Deviden ini masuk ke dalam kas daerah dan dipergunakan untuk pembangunan Kota Pariaman melalui APBD," jelasnya.

Selanjutnya ia juga menanggapi pertanyaan tentang pengangkatan Barakai/Dubalang. Ia menjawab bahwa pengangkatan Barakai/Dubalang tidak diatur dalam Ranperda, namun  diatur dengan Perwako nomor 15 tahun 2016.

"Dalam pasal 2 ayat 3 dinyatakan bahwa Dubalang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa," ungkapnya.

Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seperti Kaur, Kasi dan Kadus serta Sekdes diatur melalui Perda.

Kemudian Mukhlis juga menjelaskan bahwa yang melakukan pembinaan terhadap kepala desa adalah camat, sedangkan pengawasan dilakukan oleh inspektorat.

Setelah semua padangan fraksi dijawab, Mukhlis Rahman berharap empat Ranperda itu dapat dibahas bersama-sama antara DPRD dengan komponen teknis untuk penyempurnaan Ranperda tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar. Ia berharap semua Ranperda tersebut dapat diproses pada tingkat selanjutnya sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman. (tim)