DPRD Kota Pariaman Siap Arahkan Pokir Dukung Visi-Misi Genius-Mardison
DPRD Kota Pariaman gelar Paripurna Sertijab dan pidato visi-misi Walikota Pariaman 2018-2023 (adv)
Pariaman - Jabatan walikota dan wakil walikota Pariaman diserahterimakan dari Mukhlis Rahman kepada walikota dan wakil walikota Pariaman periode 2018-2023, Genius Umar dan Mardison Mahyuddin, Rabu (10/10).

Genius Umar saat memberikan pidato perdanya sebagai walikota Pariaman


Serah terima jabatan dilakukan setelah Genius Umar dan Mardison Mahyuddin dilantik Gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno di Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat, Selasa lalu (9/10).

Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Pariaman foto bersama dengan walikota dan wakil walikota Pariaman (adv)


Dari pantauan, ruangan rapat utama DPRD Kota Pariaman penuh sesak oleh undangan masyarakat yang mengikuti acara. Tidak hanya di ruangan sidang, lobi dan area parkir kantor DPRD Kota Pariaman juga dipenuhi masyarakat yang ingin menyaksikan sejarah pergeseran tampuk kepemimpinan daerah kota Pariaman. Masyarakat yang hadir menyaksikan rangkaian demi rangkaian acara melalui tayangan layar monitor yang disediakan.

Mukhlis Rahman serahkan Memori Jabatan Walikota Pariaman kepada Genius Umar (adv)


Dalam rapat itu DPRD Kota Pariaman secara resmi menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Mukhlis Rahman sebagai walikota Pariaman 2 periode. DPRD menganggap banyak kemajuan dan perkembangan yang terjadi di Kota Pariaman selama duet pemerintahan Mukhlis Rahman dan Genius Umar selama lima tahun terakhir ini.

Perkembangan sektor wisata dengan kemunculan sejumlah titik destinasi wisata baru di Kota Pariaman merupakan salah satu buah tangan yang ditinggalkan Mukhlis Rahman saat mengakhiri jabatan.

"Lima tahun periode kepemimpinan Mukhlis-Genius telah menunjukkan perkembangan bagi Kota Pariaman. Capaian ini tidak terlepas dari kerja keras keduanya terutama dalam mengembangkan pariwisata di Kota Pariaman," ujar Ketua DPRD Kota Pariaman, Faisal.

Faisal menyebut jika Pemko Pariaman dibawah kepemimpinan Mukhlis Rahman-Genius Umar memiliki jalinan hubungan kemitraan dengan DPRD Kota Pariaman. Berbagai kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah adalah kesepakatan antara pemerintah dengan DPRD Kota Pariaman.

Kemitraan yang selama ini telah terjalin, ia yakini juga akan terwujud dengan walikota dan wakil walikota Pariaman yang baru. Sosok Genius Umar yang dulunya adalah wakil walikota Pariaman telah bermitra selama lima tahun terakhir, sedangkan Mardison Mahyuddin merupakan anggota DPRD Kota Pariaman tiga periode.

Wakil ketua DPRD Kota Pariaman, Fitri Nora, meminta agar walikota dan wakil walikota Pariaman yang baru segera mengajukan rancangan Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pariaman sebagai arah pembangunan Kota Pariaman. Hal ini perlu disegerakan agar visi dan misi Genius Umar dan Mardison ketika pilkada bisa dieksekusi di tahun 2019.

"Paling lambat bulan Maret 2019 sudah selesai  RPJMD-nya kita Perdakan. Kami berharap secepatnya pak walikota segera mengusulkan rancangannya agar dibahas. Untuk RPJMD ini kami berharap RPJMD itu bisa kita selesaikan pada tahun ini," ujarnya.

Ia menegaskan, pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kota Pariaman juga akan diarahkan untuk mendukung mewujudkan visi dan misi lima tahun pemerintah Kota Pariaman seperti mengembangkan potensi Usaha Kecil Menengah (UKM) untuk menunjang sektor pariwisata, kesejahteraan sosial dan sektor lainnya.

Saat ini, DPRD Kota Pariaman juga sedang mengkaji aturan mengenai alokasi anggaran bantuan khusus yang diberikan Pemko Pariaman kepada pemerintah provinsi untuk mensubsidi biaya pendidikan warga Kota Pariaman di tingkat SMA.

Walikota Pariaman Genius Umar mengatakan, visi dan misi saat kampanye mulai diwujudkan. Pada 2018 ini, pihaknya telah melaksanakan salah satu program unggulan bidang pendidikan satu rumah satu sarjana. Wujudnya, 19 orang warga Kota Pariaman kurang mampu telah dikirim mengikuti pendidikan di Politeknik Negeri Padang.

"Kami sudah mulai kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi Sumatera Barat dan Kota Pariaman agar bisa menerima mahasiswa dari Kota Pariaman. Ini salah satu program unggulan saat kampanye, mulai kami wujudkan," ujarnya.

Di hari pertama menjabat sebagai walikota Pariaman, Genius Umar mengajak masyarakat untuk kembali bersatu membangun Kota Pariaman. Riak selama pelaksanaan pilkada, harus dihilangkan.

"Pilkada adalah masa lalu, pembangunan Kota Pariaman adalah masa depan. Kita bersatu membangun Kota Pariaman," pungkasnya. (adv)
DPRD Kota Pariaman Sahkan APBD Perubahan Tahun 2018
Ketua DPRD Kota Pariaman Faisal tandatangani Perda tentang Perubahan APBD 2018. (adv)
~ Genius Umar memastikan penggunaan anggaran APBD Perubahan tidak akan asal serap. Program yang telah dirumuskan oleh pemerintah akan mencapi target dan sasaran pembangunan.

~ Fraksi Golkar menemukan adanya oknum petugas pada fasilitas kesehatan milik pemerintah yang belum melayani masyarakat dengan baik. Masih ada ditemukan oknum petugas yang masih judes saat memberikan pelayanan.


Pariaman - Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P) Kota Pariaman tahun 2018 disahkan menjadi Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman tahun 2018. 
Wakil Walikota Genius Umar beri sambutan pasca pengesahan APBD P Kota Pariaman 2018. (adv)


Pengesahan Perda tersebut dilakukan setelah kelima fraksi di DPRD Kota Pariaman menyetujui usulan penambahan pendapatan dan belanja pada postur RAPBD P oleh Pemko Pariaman dalam rapat Paripurna DPRD Kota Pariaman, Minggu (30/9).

Dalam APBD P tahun 2018 tersebut terjadi penambahan anggaran. Pendapatan daerah semula sebesar Rp586.522.360.136,51 bertambah menjadi Rp 653.176.082.342,51. Penambahan pendapatan daerah Kota Pariaman pada APBD Perubahan tahun 2018 berasal dari hasil retribusi daerah dan perkiraan dana perimbangan.

Belanja daerah juga mengalami penambahan. Semula Rp659.032.256.316,12 pada APBD tahun 2018 menjadi Rp715.103.924.971,53. Dengan kondisi ini, APBD Perubahan Kota Pariaman tahun 2018 masih mengalami deifisit sebesar Rp61.927.842.629,02.

Fraksi Gerindra disampaikan Hamdani. (adv)


Fraksi Gerindra DPRD Kota Pariaman menyebut, salah satu penambahan belanja daerah berasal dari belanja langsung dialokasikan untuk belanja pegawai mengalami penambahan lebih dari 100 persen. Penambahan pengeluaran yang cukup besar ini, harus diimbangi dengan peningatan kinerja aparatur dan pelayanan masyarakat.

“APBD Perubahan Kota Pariaman tahun 2018 benar-benar diharapkan mampu mengoptimalkan upaya pemerintah daerah mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah. Ada beberapa penambahan kami setujui,” kata juru bicara fraksi Gerindra, Hamdani.

Fraksi Gerindra juga menekankan agar penyerapan anggaran daerah pada periode perubahan dapat dioptimalkan. Penyerapan anggaran bukan hanya sekadar kemampuan membelanjakan anggaran yang ada - pembangunan yang dibiayai bersumber dari pajak - harus menyentuh alias tetap sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.

“Bukan hanya soal menggunakan anggaran yang ada, tapi uang yang dikeluarkan mampu mencapai target, manfaatnya dirasakan oleh masyarakat,” ulasnya.

Fraksi Nurani Pembangunan menekankan agar Pemerintah Kota Pariaman mengoptimalkan percepatan gerak pembangunan, mengingat tahun anggaran 2018 hanya bersisa 3 bulan lagi. Proyek fisik dan infrastruktur yang dibiayai oleh APBD Perubahan sering kali sulit mencapai target penyelesaian kerja hingga akhir tahun.

Fraksi Nurani Pembangunan oleh Nasri. (adv)


“Pemerintah harus mampu menyerap anggaran secara cepat, karena sisa tahun anggaran 2018 tinggal 3 bulan lagi. Kendalanya adalah, pengerjaan fisik dan non fisik yang dibiayai APBD P rawan tidak capai target waktu penyelesaian,” kata anggota DPRD Kota Pariaman dari PPP, Nasril.

Sementara itu, Fraksi Nasdem DPRD Kota Pariaman dalam pandangan akhir fraksi yang diwakili Jonasri, meminta agar penambahan alokasi bantuan sosial sebesar Rp4.662.364.500 yang telah disetujui DPRD Kota Pariaman digunakan dan disalurkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan tepat sasaran. Fraksi ini juga meminta Pemko Pariaman memberikan fokus lebih untuk pengembangan UMKM di Kota Pariaman.

Fraksi Nasdem oleh Jonasri


“UMKM produktif akan sangat mendukung visi dan misi Pemko Pariaman yang ingin mengembangkan pariwisata. Industri kreatif UMKM ini akan menopang pembangunan sektor wisata,” katanya.

Fraksi Golkar DPRD Kota Pariaman mendorong Pemko Pariaman mengoptimal pendapatan dari potensi pajak daerah dengan memverifkasi dan ekstensivikasi objek pajak dan retribusi pajak, penidakan terhadap petugas parkir liar dan melakukan inovasi menarik minat masyarakat agar sadar pajak. Selain itu, fraksi ini meminta agar Pemko Pariaman memperbaiki pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Fraksi Golkar oleh Ali Bakri


“Kami masih menemukan adanya oknum petugas pada fasilitas kesehatan milik pemerintah yang belum melayani masyarakat dengan baik. Masih ada ditemukan oknum petugas yang masih judes saat memberikan pelayanan,” kata Ali Bakri.

Fraksi Bulan Bintang oleh Asrizal. (adv)


Sementara itu, fraksi Bulan Bintang Amanat yang disampaikan Asrizal, meminta Pemko Pariaman serius mencapai target kenaikan pendapatan daerah pendapatan dan hasil retribusi daerah sebesar 0,49 persen. Target ini harus diikuti dengan program yang tepat untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar, optimis penyerapan anggaran pada APBP P tahun 2018 dapat dilakukan secara maksimal. Penambahan anggaran pada APBD P dialokasikan untuk pembiayaan yang bersifat rutin dan wajib. Beberapa pengerjaan infrastruktur diyakini akan selesai sebelum berakhirnya tahun anggaran 2018.

Ia juga memastikan penggunaan anggaran APBD Perubahan tidak akan asal serap. Program yang telah dirumuskan oleh pemerintah akan mencapi target dan sasaran pembangunan.

“Pengesahan Perda tentang Perubahan APBD Kota Pariaman tahun 2018 dilaksanakan sesuai prosedur dan batas waktu yang telah ditargetkan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mitra pemerintah DPRD Kota Pariaman yang mendukung penuh pencapaian visi dan misi daerah,” pungkasnya. (adv)
KUA-PPAS APBD Perubahan Pariaman 2018 Disahkan DPRD
Wakil Walikota Pariaman Genius Umar teken nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan 2018. Foto: Junaidi
Pariaman - Nota kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan Kota Pariaman 2018 disahkan oleh DPRD Kota Pariaman melalui sidang pendapat akhir atau stemmotivering di Gedung DPRD Pariaman, Manggung, Pariaman Utara, Selasa (25/9).

Nota kesepakatan ini ditandatangani oleh Wakil Walikota Pariaman Genius Umar bersama Ketua DPRD Kota Pariaman Faisal dan Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar.

Genius Umar mengatakan, penyusunan dan pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan Kota Pariaman 2018 telah melalui penyamaan persepsi dokumen perencanaan pembangunan. APBD P akan menjadi pedoman bagi pemerintah mengimplementasikan pembangunan di sisa tahun 2018.

Substansi dari KUA-PPAS APBD Perubahan 2018 merupakan refleksi dan kebijakan prioritas yang ingin dicapai pada dokumen RPJMD Kota Pariaman tahun 2013-2018.

"KUA dan PPAS APBD P tahun ini, merupakan tahun terakhir dari periodesasi RPJMD Kota Pariaman tahun 2013-2018," kata Genius.

KUA-PPAS APBD Perubahan 2018, imbuhnya, merupakan tahapan penyesuaian anggaran tahun berjalan akibat beberapa kondisi yang menyebabkan harus dilakukannya perubahan.

Ia berharap persetujuan dan kesepakatan KUA-PPAS APBD Perubahan Kota Pariaman 2018 berlanjut dengan persetujuan Ranperda APBD Perubahan.

"Kami juga mengucapkan terimakasih karena mulai Kamis besok, DPRD Kota Pariaman juga sudah menjadwalkan pembahasan RAPBD P. Hal ini dilakukan dalam upaya bagaimana RAPBD P bisa ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berjalan berakhir.

Stemmotivering KUA-PPAS APBD Perubahan Kota Pariaman tahun 2018 disetujui oleh 5 Fraksi di DPRD Kota Pariaman. 5 Fraksi tersebut adalah Fraksi Gerindra, Fraksi Golkar, Fraksi Nurani Pembangunan, Fraksi Bulan Bintang Amanat dan Fraksi Nasdem. (Juned/OLP)
Legislatif Negeri Sembilan Malaysia Siap Jalin Kerjasama dengan Pariaman
Suasana pertemuan ADUN Malaysia dengan Genius Umar di Balaikota Pariaman. Foto/Phaik
Pariaman - Tiga orang Anggota Dewan Undangan Negeri (ADUN) Sembilan Malaysia atau lembaga legislatifnya di Malaysia kunjungi kota Pariaman, Senin (20/8).

Anggota ADUN bernama Rizal, mengatakan bahwa kunjungannya ke Pariaman didasari oleh banyak hal. Di antaranya persamaan budaya dan agama, khususnya kemiripan adat Minang dengan adat di Negeri Sembilan Malaysia.

"Selain silaturrahmi sekaligus rencana kerjasama dengan Pemko Pariaman. Karena dasar kesamaan ini jugalah kami berniat untuk menjalin kerjasama dalam bidang pendidikan dan kepariwisataan. Hal ini tentunya akan sama-sama meningkatkan ekonomi dua negara tetangga sebagai negeri serumpun ini," ucap Rizal.

Dewan Undangan Negeri Sembilan Malaysia, sambung Rizal, menyatakan kesiapannya menjalin kerjasama dengan Pemko Pariaman. Sebelumnya pihaknya telah menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan melakukan pertukaran pelajar/mahasiswa. Baik dari Kota Pariaman ke Negeri Sembilan ataupun dari Negeri Sembilan ke Kota Pariaman.

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menyambut baik niat hubungan kerjasama tersebut. Hal ini, kata dia, akan mampu menjadi nilai promosi bagi kepariwisataan Pariaman di samping memajukan dunia pendidikan hasil pertukaran pelajar/mahasiswa tersebut.

"Pemko Pariaman akan segera siapkan MoU atau kerjasama ini secepatnya," kata Genius. Dalam kesempatan itu Genius turut didampingi oleh pimpinan DPRD Kota Pariaman Fitri Nora dan Kadis Kominfo Nazifah. (Phaik)
Genius Usulkan Penambahan Varietas Ikan dalam Ranperda
Genius serahkan Ranperda kepada Wakil Ketua DPRD Fitri Nora dan Syafinal Akbar. Foto/Eri
Pariaman ----- Wakil Walikota Pariaman Genius Umar sampaikan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Fitri Nora tersebut digelar di Aula DPRD Kota Pariaman, Mangguang, Senin (30/7).

Genius Umar mengatakan bahwa penggalian potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan meningkatnya PAD, sebut Genius, proses jalannya pemerintahan akan berlangsung sesuai dengan harapan masyarakat.

Ranperda tersebut mengusulkan perubahan halaman lampiran pada huruf A. Genius mengusulkan penambahan jenis komoditi usaha daerah yang ada di UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan. 

Jenis komoditi usaha daerah yang pada Perda sebelumnya, hanya meliputi jenis lele Dumbo dan Sangkuriang saja.

"Pada ranperda sekarang diusulkan penambahan jenis varian lele Mutiara dan jenis induk ikan lele lainnya sebagai sumber PAD," imbuhnya.

Genius menyampaikan seiring berkembangnya jenis/variatas ikan yang ada di UPTD BBI Dinas Perikanan, dapat dijadikan komoditi produksi usaha perikanan.

"Selain pemuliaan ikan lele, UPTD BBI juga sedang mengembangkan jenis ikan hias. Saat ini pecinta ikan hias makin meningkat dan pangsa pasarnya cukup bagus," tambahnya.

Ia menjelaskan dengan pengajuan perubahan terhadap ranperda itu, akan menambah beberapa jenis ikan yang belum tertampung pada Perda sebelumnya.

"Dengan bertambahnya jenis atau varietas ikan yang baru, diharapkan nantinya bisa meningkatkan investasi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan PAD," (Eri/OLP)
Dihadiri Genius, DPRD Pariaman Terima Pertanggungjawaban APBD 2017
Genius Umar salami dua pimpinan DPRD Pariaman Fitri Nora dan Syafinal Akbar usai Stemmotivering. Foto/Win
Pariaman ----- DPRD Kota Pariaman gelar pendapat terakhir dari fraksi-fraksi atau Stemmotivering terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Pariaman, Rabu (25/7).

Dalam rapat tersebut Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota dewan atas kebersamaannya dalam pelaksanaan pembangunan di Pariaman.

"Berkat kebersamaan yang terus terpelihara dan dilandasi oleh saling pengertian yang positif untuk kepentingan rakyat dan alhamdulillah, pembahasan Ranperda berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal  yang telah ditetapkan dan dapat terlaksana pada hari ini," kata walikota Pariaman terpilih itu.

Dikatakannya, pelaksanaan APBD untuk anggaran tahun 2017 telah memberikan banyak pengalaman yang berharga dan bahan pelajaran sekaligus tantangan untuk bekerja lebih baik lagi.

Genius berharap, ke depan seluruh pimpinan OPD dan jajaran Pemerintah Kota agar lebih meningkatkan kinerja. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pariaman dapat mempertahankan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Ia juga menyerukan bahwa perlu kesungguhan dari seluruh pihak dalam melihat setiap kegiatan tidak sebatas ketentuan administrasi semata, yang lebih penting adalah pemantauan atau monitoring secara berlanjut untuk bahan evaluasi secara efektif atas kelemahan yang perlu diperbaiki.

Sementara itu, perwakilan Fraksi Nurani Pembangunan, Nasril mengatakan, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi, secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif.

"Dengan itu, dapatlah dianalisa untuk diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah, apakah ada kemajuan atau justru kemunduran selama satu tahun anggaran," terangnya.

Dikatakannya, laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan/anggaran setiap tahunnya, agar penyelenggaran pemerintah daerah (penganggarannya) semakin efektif, efisien dan dapat dikontrol oleh pihak terkait.

"Bertolak dari hal-hal yang disampaikan di atas dan mencermati tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilakukan di tingkat Pansus, Fraksi Nurani Pembangunan menyetujui Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman tahun 2018 dengan harapan adanya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepannya," pungkasnya.

Adapun dari Fraksi Golongan Karya menurut Pendapat Akhir terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 oleh Life Iswar mengatakan, secara umum, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Sumatera Barat, Kota Pariaman memang mendapatkan opini Wajar Tanpa Batas (WTP)

"Hal tersebut adalah suatu nilai yang bagus dari satu sisi pandang namun kita harus menilai dan memandang dari berbagai sisi dan aspek yang sesuai dengan kondisi Kota Pariaman," terangnya.

Ia juga mengatakan, setelah melalui tahapan dan proses sesuai perundang-undangan tentang LKPD, maka Pansus DPRD Kota yang bertugas khusus membahasnya telah melaporkan hasil kerjanya kepada Fraksi yang ada di DPRD, yang antara lain rendahnya pendapatan yang didapat dari beberapa OPD dan kurangnya koordinasi antar OPD terkait.

"Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami Fraksi Golkar DPRD menyampaikan saran kepada Pemerintahan Kota Pariaman, agar membuat perencanaan yang benar dan bisa dicapai secara maksimal agar pencapaian hasil yang kita harapkan bisa optimal dan memenuhi harapan masyarakat Kota Pariaman ke depan," terangnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Pariaman agar selalu menigkatkan dan mengoptimalkan kinerja OPD terutama yang target pencapaian kinerjanya rendah.

"Dan kepada Pemerintah yang baru nanti agar lebih selektif menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kapasitasnya sehingga mendapat hasil yang lebih baik," ujarnya.

Fraksi Golongan Karya, lanjut dia, dapat menerima LKPD untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Pariaman tahun 2018. (Win/OLP)