Kunjungi DPRD, Ini Pesan Dewan ke Panwaslu Kota Pariaman

Mangguang --- DPRD Kota Pariaman terima audiensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman, Jumat (22/9/2017) kemaren. Audiensi itu dalam rangka silaturahmi dan perkenalan diri dari anggota Panwaslu yang baru saja dibentuk.

Audiensi disambut oleh Ketua DPRD Mardison Mahyuddin dan Wakil Ketua Syafinal Akbar didampingi Ketua Komisi I Riza Saputra, Ketua BK Jonasri, Anggota DPRD Hamdani, Muhammad Yasin dan Nasril, diterima di ruangan kerja ketua DPRD.

Audiensi itu berjalan dengan penuh keakraban dan berjalan santai. Panwaslu Kota Pariaman yang baru dilantik pada tanggal 25 Agustus 2017 itu, yang diketuai oleh Elmahmudi berkunjung ke dewan didampingi dua anggota yaitu Riswan dan Zaiyar, serta ikut memdampingi sekretariat Panwaslu Riky Falentino.

Elmahmudi mengatakan, Panwaslu Kota Pariaman dilantik tanggal 25 Agustus 2017 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumbar. Setelah dilantik pihaknya langsung bekerja, salah satunya membangun komunikasi dengan seluruh lembaga negara yang ada di Kota Pariaman.

“Sejak dilantik tanggal 25 Agustus 2017, mulai aktif tanggal 28 Agustus, kami ditugaskan Banwaslu Propinsi Sumbar untuk membangun komunikasi dengan seluruh lembaga negara yang ada di Kota Pariaman,” ujar Elmahmudi.

Untuk itu katanya, Panwaslu Kota Pariaman berkunjung ke DPRD Kota Pariaman sekaligus untuk perkenalan diri dan silaturahim, dan menyatakan bahwa Panwaslu di Kota Pariaman sudah dibentuk. Ia berharap kepada lembaga dewan, bisa membantu kerjanya ikut mencegah dan mengawasi terjadinya pelanggaran pada Pilkada dan Pemilu.

“Kita punya kepentingan yang besar dengan DPRD dan partai politik, komunikasi intensif perlu dilakukan,” tambah Elmahmudi.

Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, sebagai lembaga perwakilan rakyat pihaknya terbuka dan siap dikunjungi siapa saja, tidak hanya lembaga negara tetapi juga masyarakat.

“Sebagai wakil masyarakat, kita menyambut baik kunjungan ini. Sekaligus bisa berkenalan dan bersilaturahmi,” ujar Mardison Mahyuddin.

Dikatakan, Panwaslu sebagai lembaga pengawas dalam pilkada dan pemilu, diharapkan bisa berlaku adil dan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya. Dewan bersama pemerintah daerah setempat ikut mendorong Panwaslu Kota Pariaman bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tentu kita berharap Panwaslu bisa bersikap adil dan independen dalam menjalankan tugas tanpa pandang bulu,” harapan Mardison Mahyuddin.

Mardison mengajak seluruh pihak untuk membantu Panwaslu dalam bekerja menjung tinggi integritas pemilu yang jujur dan adil. Ikut mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pada Pilkada dan Pemilu. (Doni)
KUA-PPAS APBD Perubahan Kota Pariaman Tahun 2017 Disepakati

Mangguang --- DPRD Kota Pariaman mengesahkan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ABPD Perubahan Tahun 2017, Jumat (21/9/2017) di Gedung DPRD Kota Pariaman, Manggung, Pariaman Utara.

Pengesahan dilakukan setelah mendengarkan Pandangan Akhir dari masing-masing fraksi yang ada. Pengesahan dilakukan dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Mardison Mahyuddin didampingi Wakil Ketua Syafinal Akbar dihadiri sejumlah anggota dewan. Pihak eksekutif terlihat Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Sekda Kota Pariaman Indra Sakti, kepala OPD, camat, dan para lurah dan kepala desa.

Mardison Mahyuddin mengatakan, setiap perubahan yang dilakukan dalam APBD harus terlebih dahulu diawali dengan pembahasan KUA-PPAS. KUA-PPAS merupakan kerangka dari APBD. Pihaknya sudah melalui mekanisme tersebut, dan juga sudah mendapatkan persetujuan dari masing-masing Fraksi melalui Pandang Akhir Fraksi yang seluruhnya menyetujui KUA-PPAS tersebut.

“Setiap proses perubahan APBD memang harus melalui pembahasan KUA-PPAS terlebih dahulu, Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sudah melakukan pembahasan. Jadi yang disahkan ini merupakan hasil dari pembahsan tersebut,” jelasnya.

Dikatakan, kedua dokumen itu memiliki posisi yang sangat strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk itu dia meminta pemerintah daerah melalui seluruh organisasi perangkat daerah terkait menindaklanjutinya sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kota Pariaman tahun 2017. (Doni)
Makna di Balik Prosesi Maambiak Tanah Tabuik Piaman
Berdoa sebelum "maambiak Tanah"
Pariaman --- Prosesi "maambiak tanah" mengawali rangkaian pesta budaya Tabuik tahun 2017. Proses maambiak tanah dilakukan dengan cara mengambil tanah di dua aliran sungai  Pariaman.

Proses mambiak tanah Tabuik Subarang, dilakukan di aliran sungai Desa Pauah. Sedangkan Tabuik Pasa dilakukan di aliran Sungai Batang Air Pampan Kelurahan Alai Gelombang.

Tuo Tabuik Pasa Syamsul Bahri dan Zulfikar menjelaskan, prosesi maabiak tanah atau mengambil tanah, menyimbolkan tentang asal usul manusia berasal dari tanah.

Pengambilan tanah tabuik dilakukan dengan cara menyelami dasar sungai dan dibungkus dengan kain putih. Usai didoakan, tanah diarak menuju rumah tabuik yang menjadi tempat pembuatan tabuik.

"Maambiak tanah ini menyimbolkan tentang asal usul manusia yang berasal dari tanah. Sedangkan pengambilan tanah di dasar sungai menggambarkan tentang kesucian niat mengawali segala aktivitas," jelas keduanya serentak.

Prosesi maambiak tanah, tidak ada kaitannya dengan hal mistik atau ritual tertentu. "Tidak ada hubungannya dengan ritual tertentu. Hanya sebagai simbol bahwa tentang asal usul manusia," ulasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan bahwa pesta budaya Tabuik merupakan aset bagi pariwisata di Kota Pariaman. Ramainya pengunjung yang datang, membuktikan bahwa pesta budaya Tabuik telah menjadi ikon bagi pariwisata Pariaman.

Ia menjelaskan bahwa prosesi budaya Tabuik tidak ada kaitannya dengan ritual karbala yang dilakukan kelompok aliran Syiah.

Ke depan, kata dia, pelaksanaan pesta budaya Tabuik dapat diawali dengan seminar dan sosialisasi tentang nilai-nilai dari pelaksanaan tabuik.

"Tabuik hanyalah budaya yang diselenggarakan untuk kemajuan pariwisata, tidak ada kaitannya dengan aliran tertentu," pungkasnya. (Nanda)
Sikap DPRD Pariaman Tak Rapat di Hotel, Mardison: Kerja Itu Fokusnya, Bukan Lokasinya

Pariaman --- Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan pihaknya tidak akan menggelar rapat pembahasan anggaran di hotel-hotel. Paling tidak selama DPRD di bawah kepemimpinannya.

Hampir empat tahun ia menjabat ketua DPRD, perihal tersebut selalu disepakati dengan baik bersama 19 anggota DPRD lainnya.

"Rapat membahas anggaran itu fokusnya, bukan lokasinya. Orangnya, bukan di mana ia membahas. Jadi, kami lebih memilih melakukan rapat pembahas anggaran di kantor, karena kami fokus mengemban aspirasi masyarakat kota Pariaman," kata Mardison di rumah dinasnya, Minggu (17/9/2017).

Politisi Golkar itu mengatakan, pembahasan anggaran di kantor DPRD akan lebih menguntungkan di banding di hotel-hotel. Apalagi hingga ke luar daerah. Selain menghemat waktu bersama eksekutif, juga menghemat anggaran belanja daerah.

"Lebih baik anggaran tersebut untuk pembangunan agar bisa dinikmati masyarakat," sambungnya.

Pembahasan anggaran hingga ke luar daerah dan menginap di hotel, imbuh Mardison, pasti akan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat. "Jangan sampai masyarakat berasumsi-asumsi negatif, ini tidak baik bagi kelancaran pembangunan," tandasnya.

Sementara itu ketua PWI Pariaman Ikhlas Bakri mengatakan, pembahasan anggaran di hotel luar daerah, dalam setahun menghabiskan dana hingga ratusan juta rupiah.

"Biasanya tiap tahun dianggarkan dan jumlahnya mencapai Rp200 hingga 300 juta. Kita beruntung DPRD Kota Pariaman selama empat tahun melakukan pembahasan di kantornya sehingga menghemat uang rakyat hingga Rp1 miliar," ucap Ikhlas Bakri.

Ia berharap sikap yang dilakukan oleh DPRD Kota Pariaman menjadi contoh yang baik bagi daerah lainnya. Selaku ketua organisasi profesi wartawan, ia berharap informasi tersebut tersebar hingga seluruh pelosok Indonesia.

"Apa yang dilakukan DPRD Kota Pariaman layak menjadi contoh bagi daerah lain. DPRD adalah lembaga terhormat yang selalu menjadi sorotan publik, mesti menjadi contoh tauladan bagi segenap masyarakat," pungkas Ikhlas. (OLP)
Genius: Berdonasi Untuk Rohingya, Bentuk Nyata Jihad di Jalan Allah

Pariaman --- Aliansi Masyarakat Pariaman Peduli Rohingnya serahkan donasi bagi pengungsi Rohingya, Myanmar di posko pengungsian Bangladesh melalui Rumah Zakat (RZ) Sumatera Barat di Masjid Annur Zainul, Pariaman, Minggu (10/9/2017) siang.

Penyerahan donasi itu disaksikan langsung oleh Wakil Walikota Pariaman Genius Umar dan Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin beserta Ketua MUI Kota Pariaman.

Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Pariaman Riza Saputra didampingi Koordinator Masyarakat Pariaman Peduli Rohingnya Jupriman, mengatakan, kegiatan penggalangan yang dilaksanakan selama satu pekan itu, berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp91.000.000.

Selain dihimpun di jalanan, penggalangan dana dari pintu ke pintu, juga dilakukan di sekolah menengah atas, kampus dan masjid yang ada di wilayah kota Pariaman.

“Pengurus OSIS, organisasi kemahasiswaan dan OKP juga terlibat dalam penggalangan dana ini. Pengalanggan dilakukan di masing-masing basis, namun dikumpulkan melalui aliansi dan disalurkan melalui satu pintu,” ujarnya.

Menurut Riza, penyaluran bantuan berupa kebutuhan makanan dan tenda pengungsian akan difokuskan pada titik pengungsian di Bangladesh. Saat ini, kata dia, terdapat 360 ribu orang warga Rohingnya masih kekurangan makanan dan tenda pengungsian.

Meskipun telah diserahkan kepada Rumah Zakat, aliansi masih tetap menerima jika ada masyarakat yang ingin mendonasikan hartanya.

“Dana ini akan diserahkan untuk kebutuhan pengungsi Rohingya, tergantung kebutuhan mereka. Untuk saat ini, makanan dan tenda merupakan prioritas kebutuhan. Ini nanti kita titipkan kepada penyalur. Penggalangan dana terus kita lakukan, mungkin akan diserahkan pada tahap selanjutnya,” sebutnya.

Menurut Riza yang juga Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman itu, berempati terhadap pengungsi Rohingya tidak hanya bagi ummat muslim saja. Penderitaan yang diderita penduduk Rohingya ulah krisis kemanusian akan menyentuh siapa pun yang mengetahui, melihat dan mendengar derita yang dialami warga Rohingya.

“Siapa pun pasti akan terketuk hatinya, pasti akan menyisihkan harta, pasti akan berempati juga mengetahui bagaimana pendiritaan pengungsi Rohingya. Tidak harus menjadi Islam agar kita bisa berempati, bagi umat agama lain pun, tindakan kekejaman kepada Rohingya juga dikecam,” sebutnya.

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar mendorong agar gerakan penggalangan dana untuk pengungsi Rohingnya di Myanmar oleh aliansi, terus dilakukan. Hal itu dikarenakan masih adanya sumber potensial donasi yang belum sempat digalang oleh aliansi seperti Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Pariaman, pengusaha, kontraktor dan BUMN/BUMD yang ada di kota Pariaman.

Ia juga akan mengeluarkan imbauan kepada ASN di lingkungan Pemko Pariaman untuk menyisihkan sebahagian harta untuk membantu umat muslim Rohingya agar bantuan yang diberikan dari Kota Pariaman lebih maksimal.

“Kita akan maksimalkan penggalangan dana ini. Melalui imbauan, saya mengajak ASN di lingkungan Pemko Pariaman secara sukarela menyumbangkan sebahagian hartanya kepada saudara muslim Rohingya yang sangat membutuhkan bantuan,” ujarnya.

Menurut Genius Umar, pihaknya akan melakukan komunikasi dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Pariaman perihal kemungkinan penyalurkan zakat yang dihimpun Baznas untuk pengungsi Rohingya.

“Kita akan coba koordinasikan kemungkinan itu. Karena Baznas merupakan lembaga otonomi, kita akan sampaikan ide itu,” ulasnya.

Genius mengapresiasi respon cepat masyarakat Pariaman yang melakukan penggalangan dana pasca puncak krisis kemanusian terhadap pengungsi Rohingya. Respon itu, kata dia menandakan tingginya kepedulian dan sikap empati masyarakat Kota Pariaman terhadap sesama manusia dan sesama muslim.

Tidak hanya itu, bagi Genius, penyaluran membantu sesama muslim seperti muslim Rohingya, merupakan bentuk nyata jihad di jalan Allah SWT.

“Jihad itu tidak melalui perang saja, jika kita belum mampu melalui harta kepada sesama muslim, apalagi kepada muslim berjuang mempertahankan aqidah, yang seperti itu juga bagian dari jihad,” katanya.

Senada dengan Genius, Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin juga akan ajak anggota DPRD Kota Pariaman menyisihkan harta untuk disumbangkan kepada pengungsi Rohingya. Ia telah sampaikan ajakan itu melalui pesan WhatsApp kepada rekan anggota dewan dan ASN di lingkungan DPRD Kota Pariaman.

Politisi partai Golkar itu juga mengapresiasi langkah pengalangan dana yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pariaman. Inisiatif masyarakat secara mandiri tanpa distimulan oleh pemerintah, menandakan bahwa masyarakat kota Pariaman makin peduli terhadap sesama.

“Mambusek dari bumi, tanpa dikomandoi pemerintah, masyarakat langsung bergerak mengumpulkan donasi. Ini patut kita kembangkan, bukan hanya untuk Rohingya saja, namun juga berempati untuk lingkungan sekitar kita,” kata dia. 

Ia menegaskan, persaudaran dalam Islam tidak sebatas hubungan darah atau kekeluargaan. "Namun persaudaraan yang terbentuk dari kesamaan aqidah dan tauhid yang dimiliki antara muslim Pariaman, Rohingya, bahkan Palestina," tandasnya. (Nanda)
Bahas Anggaran, DPRD Kota Pariaman Pastikan Tidak di Hotel

Mangguang --- Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Pariaman gelar rapat dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemko Pariaman dengan agenda pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD tahun anggaran 2017.

Rapat KUA-PPAS Perubahan APBD tahun anggaran 2017 tersebut dilaksanakan Sabtu (9/9/2017) malam di ruangan Rapat Gabungan DPRD Kota Pariaman. Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin yang sekaligus merupakan Ketua Banggar dan dihadiri segenap anggota.

"Demi kepentingan pembangunan kota Pariaman, kita upayakan selekas mungkin. Di DPRD kita sering lembur, rapat marathon, bentuk dedikasi dewan kepada masyarakat," ujar Mardison.

Ia mengatakan pihaknya tidak akan menggelar rapat di hotel-hotel mewah sebagaimana jamak dilakukan dewan. DPRD di bawah kepemimpinannya tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. DPRD menurutnya harus memberikan teladan yang baik kepada masyarakat.

"Hampir empat tahun saya menjabat ketua DPRD, tidak pernah sekalipun membahas anggaran di hotel. Kita tidak boleh memboroskan uang rakyat. Amanat rakyat harus dijalankan dengan integritas," sambungnya.

Dalam rapat Banggar, pihak eksekutif dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Pariaman Indra Sakti yang juga merupakan Ketua TAPD Kota Pariaman. Ia didampingi Kepala Bappeda Fadhli, dan Plt. Kepala Badan Keuangan Daerah Nofrida beserta jajaran terkait.

Sebelumnya Rancangan KUA-PPAS Perubahan tahun 2017 tersebut sudah dibahas oleh masing-masing Komisi dengan Organisasi Perangkat Daerah mitra kerja.

Sesuai ketentuan yang berlaku, tahapan selanjutnya pembahasan di tingkat Banggar dengan TAPD. Sesuai dengan agenda, rapat dilaksanakan dari tanggal 9 hingga 12 September 2017. (Doni/OLP)