Gerindra Kritik Minimnya Serapan Anggaran Pembangunan Wisata Pariaman
Anggota DPRD Fraksi Gerindra Hamdani. Foto/istimewa/Nanda
Pariaman ----- Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Pariaman menilai Pemerintah Kota Pariaman belum maksimal menyerap anggaran yang dialokasikan bagi pengembangan pariwisata Pariaman.
     
Dalam penyampaian rekomendasi DPRD Kota Pariaman atas LKPJ Walikota Pariaman tahun 2017 di DPRD Kota Pariaman, Senin (28/5), disampaikan penyerapan anggaran bagi sektor pariwisata hanya sebesar 74,09 persen. Dari Rp22.451.512.604,- yang digelontorkan untuk mendukung sektor pariwisata, namun hanya mampu diserap sebesar Rp17.745.551.098.
    
"Penyerapan anggaran bidang atau sektor pariwisata belum maksimal," ujar anggota DPRD Kota Pariaman asal Partai Gerindra, Hamdani.
    
Dalam penyampaian rekomendasi itu, tiga bidang alokasi anggaran disebut sebagai penyebab minimnya serapan anggaran sektor pengembangan pariwisata. Tiga permasalahan itu, yakni penyusunan dokumen AMDAL Masjid Terapung Kota Pariaman, alokasi ditargetkan Rp770.220.000, namun hanya terealisasi sebesar Rp231.066.000 atau 30% di Dinas PUPR Kota Pariaman.
     
Menurut Hamdani dalam penyampaiannya itu, permasalahan rendahnya realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata Pulau Tangah disebabkan oleh adanya addendum kontrak karena panjang lokasi pekerjaan mengalami perubahan saat pengecekan lapangan.

"Hal tersebut mengindikasikan perencanaan yang dilaksanakan tidak memperhatikan kondisi real lokasi sebelum direncanakan, survey awal tidak memiliki data yang valid sehingga dalam proses pelaksanaan ditemui kendala teknis yang mendasar," katanya.

Dikatakan Hamdani, pembangunan pengembangan kawasan Pulau Tangah, juga belum mampu menyerap anggaran secara maksimal. Dari Rp800.000.000 yang dianggarkan, hanya Rp593.198.000 atau sebesar 81,26% realisasi fisik.
     
"Pembangunan sarana dan prasarana wisata Pulau Tangah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp1.450.000.000 dan terealisasi sebesar Rp417.000.000 atau dengan persentase 30% persen. Setali dengan itu, anggaran pengawasan pembangunan sarana dan prasarana wisata pulau tangah Rp 30.000.000 realisasinya 0 persen," ulasnya.
       
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan, pihaknya berupaya akan mengoptimalkan penyerapan anggaran. Masih adanya penyerapan anggaran di beberapa bidang pada tahun 2017 silam, akan menjadi bahan evaluatif Pemko Pariaman kedepan agar realisasi anggaran 2018 dapat maksimal.
     
"Kami apresiasi masukan yang disampaikan DPRD. Ini tentunya akan menjadi bahan evaluatif bagi kami untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di tahun 2018 ini," sebutnya.
     
Begitu juga dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman, khususnya di bidang pariwisata. Namun, katanya, pihaknya belum bisa memaksanakan pemungutan retribusi untuk kas daerah Kota Pariaman. Pariwisata yang mulai berkembambang, membutuhkan waktu agar pendapatan daerah dari sektor tersebut dapat dimaksimalkan.
     
"Kami belum bisa memaksakan penarikan retribusi kepada masyarakar atau pelaku UKM kita. Pariwisata kita masih dalam perkembangan, investor belum banyak. Jika kita paksakan, tentu bisa berimbas bagi pelaku usaha di sektor wisata. Kita akan optimalkan secara bertahap," pungkasnya. (Nanda)
Mukhlis Catat Nama Kadis dan Camat yang Tak Hadiri Paripurna DPRD

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman
Pariaman ----- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman kecewa karena banyaknya Kepala SOPD tidak hadir dalam rapat paripurna penyampaikan LKPJ Walikota Pariaman tahun 2017 di DPRD Kota Pariaman, Senin (28/5) sore.
     
Dalam rapat tersebut, tidak banyak Kepala SOPD dan camat yang hadir. Kursi ruangan sidang utama DPRD yang dalam rapat lainnya penuh diisi kepala OPDD, pada rapat tadi terlihat banyak yang kosong.
     
"Padahal rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD terhadap LKPJ ini harus didengar langsung oleh SOPD, karena yang bekerja langsung adalah OPD ini," ungkapnya.
      
Minimnya kehadiran kepala SOPD pada rapat di DPRD saat itu, akan menjadi catatan khusus baginya. Mukhlis akan menegur langsung kepala SOPD yang tidak hadir dan  menginstruksikan agar Sekretaris Daerah melakukan pembinaan.
       
"Ini akan menjadi catatan khusus bagi kami. Sekda Kota Pariaman juga telah kita instruksikan melakukan pembinaan," sebutnya.
        
Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Pariaman harus didengarkan langsung oleh kepala SOPD. Masukan yang disampaikan itu, harus menjadi perbaikan kedepan dalam melaksanakan program Pemko Pariaman.
        
Setidaknya 15 rekomendasi disampaikan oleh DPRD Kota Pariaman atas LKPJ Walikota Pariaman tahun 2017. Seperti disampaikan melalui anggota DPRD Hamdani yang merekomendasikan agar Pemerintah Daerah merubah sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah lebih baik.

"Guna mencegah terjadinya kebocoran bagi pemasukan daerah," kata Hamdani. (Nanda)
[PAW Dprd Pariaman] Life Iswar Dilantik Gantikan Mardison
Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar lantik Life Iswar gantikan Mardison
Pariaman ----- DPRD Kota Pariaman melantik Life Iswar sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019 menggantikan Mardison Mahyudin yang maju di Pilkada Pariaman 2018, di Aula DPRD Mangguang, Senin (7/5).

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilakukan dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar. Tampak hadir Walikota Pariaman Mukhlis Rahman beserta segenap anggota dewan.

Syafinal Akbar usai pengetokan palu pembukaan sidang menuturkan, dengan telah diterbitkannya SK Gubernur Sumbar nomor 171-208-2018 tanggal 16 maret 2018 tentang pengunduran diri Mardison Mahyuddin sebagai anggota DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019 dan surat DPRD Kota Pariaman nomor 170/248/DPRD/2018 tanggal 19 maret 2018 tentang PAW DPRD Kota Pariaman dari Partai Golkar yang ditujukan kepada Gubernur Sumbar melalui Walikota Pariaman.

SK tersebut mengajukan PAW kepada Life Iswar yang memperoleh peringkat kedua perolehan suara sah dan memenuhi syarat.

"Akhirnya diterbitkanlah surat keputusan Gubernur Sumbar nomor 171-279-2018 pada tanggal 17 April 2018 tentang Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kota Pariaman atas Life Iswar yang menjadi dasar utama dilakukan sidang paripurna yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Pariaman," jelas Syafinal Akbar.

Syafinal berharap kepada Life Iswar setelah resmi dilantik sebagai Anggota DPRD, agar melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD hingga 2019 mendatang dengan penuh tanggung jawab

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman memberikan ucapan selamat kepada Life Iswar yang terpilih sebagai PAW Mardison Mahyuddin. Mardison sebelumnya merupakan Ketua DPRD Kota Pariaman yang mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada Kota Pariaman.

"Untuk Mardison Mahyuddin atas nama Pemko Pariaman saya mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya selama menjabat sebagai Ketua DPRD," kata Mukhlis.

Ia berharap dengan sudah lengkapnya kembali jumlah anggota DPRD menjadi 20 orang, diharapkan kembali bekerja maksimal membangun Pariaman bersama Pemko.

Hadir dalam sidang paripurna tersebut, Sekdako Pariaman Indra Sakti, Forkopimda Pariaman, Kepala OPD Pemko Pariaman, Pimpinan BUMN/BUMD Pariaman, Pimpinan Partai Politik, dan kerabat keluarga anggota DPRD yang dilantik. (Phaik)
Mukhlis Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Termasuk Perihal Dubalang dan Barakai
Mukhlis berikan keterangan pers usai paripurna. Foto/Eri Elfadri
Pariaman -- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman sampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kota Pariaman pada rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung utama DPRD Kota Pariaman, Manggung, Selasa (10/4).

Mukhlis menanggapi satu persatu pandangan umum fraksi DPRD atas nota penjelasan empat ranperda yang telah dibacakan sebelumnya pada hari Senin, (9/4).

Pandangan dari Fraksi Nurani Pembangunan yang dibacakan oleh Riza Saputra dan menanyakan tentang pencabutan retribusi izin gangguan dan bagaimana izinnya.

Mukhlis menjawab bahwa berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 22 tahun 2016 tentang pedoman penetapan izin gangguan.

"Pencabutan Perda ini diberlakukan terhadap pemungutan retribusi izin gangguan, namun pemberian izin terhadap tempat usahanya tetap diberikan. Dan mengenai teknis pemberian izinnya akan diatur melalui Perwako," kata dia.

Sedangkan Fraksi PBB yang disampaikan oleh Arizal mempertanyakan tentang besaran deviden yang diperoleh dari penyertaan modal yang telah ditanamkan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu 2014-2017 yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Pariaman serta sejauh mana peran Bank Nagari dalam membangun Kota Pariaman.

Menjawab pertanyaan tersebut Mukhlis mengatakan bahwa besaran deviden yang diterima cukup meningkat selama empat tahun terakhir.

Ia mengatakan, di 2014 penyertaan modal pihaknya sebesar Rp24,7 miliar dan deviden yang diterima sebesar Rp4,2 miliar. 2015 dan 2016 Pemko menyertakan modalnya sebesar Rp32,2 miliar dengan deviden Rp4,7 miliar pada 2015 dan Rp4,8 miliar di 2016.

"Sedangkan tahun 2017 kita sertakan modal Rp43,3 miliar dengan devidennya Rp6,2 miliar. Deviden ini masuk ke dalam kas daerah dan dipergunakan untuk pembangunan Kota Pariaman melalui APBD," jelasnya.

Selanjutnya ia juga menanggapi pertanyaan tentang pengangkatan Barakai/Dubalang. Ia menjawab bahwa pengangkatan Barakai/Dubalang tidak diatur dalam Ranperda, namun  diatur dengan Perwako nomor 15 tahun 2016.

"Dalam pasal 2 ayat 3 dinyatakan bahwa Dubalang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa," ungkapnya.

Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seperti Kaur, Kasi dan Kadus serta Sekdes diatur melalui Perda.

Kemudian Mukhlis juga menjelaskan bahwa yang melakukan pembinaan terhadap kepala desa adalah camat, sedangkan pengawasan dilakukan oleh inspektorat.

Setelah semua padangan fraksi dijawab, Mukhlis Rahman berharap empat Ranperda itu dapat dibahas bersama-sama antara DPRD dengan komponen teknis untuk penyempurnaan Ranperda tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar. Ia berharap semua Ranperda tersebut dapat diproses pada tingkat selanjutnya sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman. (tim)
Mukhlis Jawab Pandangan Fraksi DPRD Tentang 4 Ranperda
Walikota Mukhlis Rahman bersalaman dengan Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar usai paripurna. Foto/Phaik
Pariaman --- Lima Fraksi DPRD Kota Pariaman menyampaikan pandangan umum terhadap empat (4) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dalam sidang Paripurna di Aula DPRD Mangguang, Senin (9/4).

Mukhlis menyampaikan tanggapan terhadap Nota Penjelasan Ranperda Inisiatif yang disampaikan oleh kelima Fraksi DPRD Kota Pariaman. Ia itu menyambut baik usulan dua Ranperda inisiatif tersebut karena dipandang perlu pengaturan lebih lanjut tentang pendidikan dan kesehatan sebagai hak atas pendidikan yang layak dan kesehatan yang terjamin.

"Atas nama Pemko Pariaman kami mengapresiasi pihak DPRD yang telah menginisiasi dua Ranperda tersebut," ujar Mukhlis.

Disamping itu, ungkap Mukhlis, terdapat beberapa poin yang harus menjadi pertimbangan. Yakni perlu adanya penambahan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan pada sub bidang pendidikan dasar.

"Menyangkut kurikulum dan satuan pendidikan dalam upaya melahirkan generasi penerus bangsa," kata dia.

Sedangkan di bidang kesehatan, perlu peningkatan pelayanan, kualitas yang sesuai standar namun tetap mengedepankan hak dari masyarakat yang butuh layanan kesehatan.

Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pariaman Syafinal Akbar tersebut, membahas pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh perwakilan dari lima fraksi di DPRD Kota Pariaman.

Kelima fraksi tersebut antara lain, Fraksi Bulan Bintang Amanat disampaikan Arizal, Fraksi Nurani Pembangunan oleh Riza Saputra, Fraksi Gerindra oleh Ali Darman, Fraksi Nasdem oleh Jonasri serta Fraksi Golkar oleh Faisal.

Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar mengatakan, pihaknya akan membahas bersama Ranperda yang telah diajukan oleh Walikota Pariaman untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Sekdako Indra Sakti, Asisten II Yandrileza, Asisten III Lanefi, Kepala BPS Pariaman, Kepala BUMD se-Kota Pariaman, Kepala OPD, Perwakilan Kodim 0308 Pariaman, camat dan kepala desa se-Kota Pariaman. (Tim)
Mukhlis Ajukan 4 Ranperda ke DPRD Kota Pariaman
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman serahkan nota penjelasan 4 Ranperda kepada pimpinan DPRD Syafinal Akbar. Foto/Zulfadli
Pariaman --- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman sampaikan Nota Penjelasan 4 Ranperda dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Pariaman. Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar dan dihadiri segenap anggota dewan, Selasa (27/3).

Empat Ranperda tersebut yakni Ranperda Pencabutan Perda nomor 5 tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Ranperda Tentang Perubahan Keempat atas Perda nomor 7 tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT Bank Nagari Sumbar, Ranperda Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Penguatan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam pengaturannya di Kota Pariaman.

Sedangkan keempat yakni Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna mempertegas Permendagri nomor 110 tahun tahun 2016.

"Keempat ini Ranperda masih perlu penyempurnaan agar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan," ujar Mukhlis.

Dalam kesempatan tersebut, pihak DPRD Kota Pariaman juga menyampaikan dua Ranperda Inisiatif yang diuraikan oleh Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Pembangunan DPRD Kota Pariaman Riza Saputra.

Wakil Ketua DPRD Pariaman Syafinal Akbar mengatakan pihaknya akan mempelajari empat Ranperda yang telah diajukan oleh Walikota Pariaman dan dibahas bersama segenap fraksi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Phaik/OLP)