Paripurna Pemberhentian Mardison Sebagai Ketua DPRD Penuh Haru
Usai paripurna, Mardison foto bersama dengan segenap anggota DPRD dan Sekretariat Dewan. Foto/istimewa
Mangguang ----- DPRD Kota Pariaman paripurnakan usulan pemberhentian Mardison Mahyuddin sebagai ketua DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019, Rabu (14/2) siang.
Usulan itu dilakukan menyusul ditetapkannya Mardison Mahyuddin sebagai pasangan wakil walikota Pariaman mendampingi Genius Umar pada Pilkada Kota Pariaman tahun 2018, 12 Februari 2018.

Hampir tiga periode memperjuangkan rakyat di lembaga legislatif, tentu saja meninggalkan banyak kisah bagi pria yang akrab disapa MM ini. Waktu 3,4 tahun menjadi anggota/ketua dewan periode 2014-2019, memiliki kisah tersendiri. Tak ayal, iapun larut terbawa emosi.
Mardison tampak tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, sekilas matanya berkaca-kaca saat memberikan sambutan perpisahannya dengan 19 orang anggota DPRD Kota Pariaman lainnya.

Tidak hanya kenangan selama menjadi anggota DPRD Kota Pariaman periode saat ini, namun dua periode sebelumnya 2004-2009 dan 2009-2014, kelak menjadi sejarah perjanan politik dirinya.

“Genap 3,4 tahun sama-sama memperjuangkan masyarakat Kota Pariaman dengan 19 anggota DPRD. Meskipun baru 3 tahunan, namun banyak kesan yang akan dikenang selama bersama-sama memperjuangkan masyarakat Kota Pariaman,” ujarnya sembari meneteskan air mata.

Menurut dia, pilihan maju menjadi wakil walikota Pariaman tahun 2018 bukan tanpa alasan. Menjadi kepala daerah, tepatnya menjadi calon wakil walikota Pariaman menjadi cara lain yang ia tempuh untuk memperjuankan masyarakat Kota Pariaman.

“Menjadi legislatif juga berjuang untuk rakyat, begitu juga dengan wakil walikota, juga untuk rakyat,” jelasnya.

Ia berpesan agar anggota DPRD Kota Pariaman melaksanakan tugas kedewanan dengan sebaik-baiknya. Meskipun tidak sedang melaksanakan tugas, anggota dewan tetap melekat pada dirinya.

“Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, keluarga dan rakyat. Menjadi wakil rakyat adalah amanah, tanggung jawab yang harus ditunaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota fraksi Bintang Bulan Amanat DPRD Kota Pariaman Fauzi mengatakan, pengunduran diri Mardison Mahyuddin sebagai ketua DPRD menjadi kesedihan bagi masing-masing anggota.

“Bak ayam ka ilangan induak,” begitu ia memaknai berhentinya Mardison Mahyuddin sebagai ketua DPRD Kota Pariaman.

“Kami pasti rindu dengan kepemimpinan beliau, namun mungkin jalan ini yang telah beliua pilih untuk mengabdi kepada rakyat,” katanya.

Ia berharap, meskipun tidak lagi menjadi anggota dan pimpinan dewan, Mardison Mahyuddin tetap menjalin komunikasi dengan rekan sesama anggota dewan.

“Kita akan tetap komunikasi, nanti kita tunggu masukan dan sumbang fikirannya,” pungkasnya. (Nanda)
Hari Ini Mardison Dilantik Sebagai Ketua DPD Golkar Periode Ketiga
Mardison Mahyuddin dan Genius Umar foto bersama dengan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto (tengah). Foto/istimewa
Pariaman ----- Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Barat Hendra Irawan Rahim dijadwalkan akan melantik dan mengukuhkan pengurus DPD Partai Golkar Kota Pariaman periode 2015-2020, Minggu (11/2) pagi.

Bertempat di kantor bersama DPD Partai Golkar Pariaman, pelantikan tersebut akan dihadiri sejumlah pengurus DPP, DPD Sumatera Barat dan ribuan kader Partai Golkar Kota Pariaman. Selain internal Partai Golkar, Walikota Pariaman, Forkopimda se Kota Pariaman, parpol politik, anggota DPRD Kota Pariaman juga dijadwalkan hadir.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menyebut jika pelantikan yang digelar esok pagi itu, merupakan penegasan legalitas kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Pariaman dari DPP Partai Golkar.

“Ini mempertegas legalitas dari DPP sebagai pihak yang dipercayai mengurus parpol di daerah. Ini juga menjadi penegasan bahwa Golkar sangat solid, buktinya tidak ada gejolak diinternal saat Musda kemarin,” sebutnya.

Mardison yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman, berkomitmen jika partai yang dipimpin Airlanggga Hartanto itu, akan terus mendukung program Pemko Pariaman. Meskipun beberapa hari lagi akan mengundurkan diri sebagai pimpinan dewan, komitmen mendukung program pemerintah akan tetap dilakukan.

“Tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung pemerintah, selagi program itu untuk masyarakat, apapun itu akan kita dukung penuh. Dari dulu kami dukung kebijakan pemerintah,” tegasnya lagi.

Berbagai program yang diusulkan oleh pemerintah Kota Pariaman selalu didukung. Program bus sekolah gratis, asuransi nelayan menjadi beberapa program Pemko yang didukung partai melalui kader di DPRD Kota Pariaman.

Mardison Mahyuddin kembali terpilih secara aklamasi untuk periode ketiga dalam Musyawarah Daerah ke-4 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Pariaman, Minggu (9/7/2017) silam.

Mardison yang telah menjabat ketua selama dua periode, sebelum mencalonkan diri dalam musda telah mengantongi surat rekomendasi resmi dari DPP Golkar sebagai syarat maju untuk periode ketiga. (Nanda)
Komisi III DPRD Desak Dinas Pariwisata Segera Ajukan Rippda ke Baleg
Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman Hamdani desak Disbudpar Pariaman segera ajukan Rippda/Foto/Istimewa
Pariaman ---- Komisi III DPRD Kota Pariaman mendesak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman segera menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) ke Badan Legislatif DPRD agar segera dibahas dan dijadikan Peraturan Daerah.

"Ini sudah molor dua tahun. Renstra Rippda sangat dibutuhkan bagi suatu daerah yang fokus membangun pariwisata, baik secera perencanaan maupun penganggaran," ungkap Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman Hamdani, di Pariaman, Jumat (26/1).

Ia menyebut, Rippda merupakan payung hukum dalam membangun kepariwisataan daerah. Dengan adanya Rippda sebagai acuan, tidak ada lagi bongkar pasang pembangunan di kawasan yang sudah ditentukan dalam Renstra Rippda.

"Secara lisan ke DPRD memang sudah disampaikan oleh Dinas Budpar tentang poin penting dalam Rippda, namun kita perlu dokumen agar dikaji bersama eksekutif dan legislatif kemudian dirumuskan menjadi Ranperda. Hal ini sifatnya mendesak karena pembangunan pariwisata terus jalan, namun belum dikuatkan dengan Rippda," tutur Hamdani.

Dengan adanya Rippda, Hamdani menilai pemerintah daerah akan terlihat keseriusannya. Konsep-konsep tersebut sangat penting bagi Pariaman ke depan mengingat persaingan antar daerah yang saling berlomba-lomba menggarap potensi wisata daerahnya masing-masing.

"Rippda Renstra wajib bagi daerah pariwisata untuk keleluasaan pembangunan bidang kepariwisataan. Ia tidak sama dengan tata ruang daerah karena Rippda Renstra lebih fokus," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Pariaman Elfis Candra, mengatakan draft dokumen Rippda sudah rampung diselesaikan oleh pihaknya.

"Tinggal finishing (penyelesaian akhir) dan jika selesai akan segera kita ajukan ke Baleg DPRD," ujarnya.

Elfis menyebut tidak ada kelalaian disengaja oleh pihaknya untuk segera menyerahkan dokumen Rippda ke DPRD untuk segera dibahas dan dijadikan Perda.

"Kita juga ingin cepat. Namun Kepala Bidang yang mengepalai perumusan Rippda saat ini sedang dirawat karena sakit," ungkap Elfis.

Ia meyakinkan DPRD bahwa penyusunan dokumen Rippda Renstra menjadi prioritas utama pihaknya saat ini.

"Sejauh ini kita sudah petakan potensi-potensi dan destinasi pariwisata yang akan kita masukan dalam dokumen Rippda. Kita upayakan selekas mungkin dokumen tersebut segera masuk ke Baleg. Artinya, harapan kami sama dengan DPRD bagaimana pembangunan pariwisata berjalan lancar, fokus dan terarah sesuai dengan potensi yang kita miliki," pungkasnya. (OLP)
Belajar Lapangan Akan Mendorong Kreatifitas Anak Sedari Dini
Puluhan murid TK Habibie Kp Jawa 1 ketika menaiki mobil pemadam kebakaran yang dibantu Petugas Pemadam Kebakaran Kota Pariaman. FOTO/Junaidi
Pariaman ---- Halaman Balaikota Pariaman Kamis pagi (25/1) diramaikan oleh puluhan murid TK Habibie Pariaman yang sedang melaksanakan sosialisasi mengenai pemadam kebakaran.

Murid-murid TK tersebut tampak riang gembira saat bermain air cipratan mobil pemadam kebakaran. Pihak Damkar Kota Pariaman terlihat serius memaparkan cara memadamkan api.

"Tidak hanya belajar cara memadamkan api saja, para Murid TK ini juga diajarkan cara menghubungi pemadam kebakaran jikalau terjadi kebakaran," ujar Doddie, salah seorang petugas pemadam kebakaran.

Kepala Sekolah TK Habibie Erlinda mengatakan, dari 97 murid TK Habibie serta Paud Habibie yang saat ini terdaftar di sekolah tersebut, 80 di antaranya mengikuti kunjungan lapangan ke instansi terkait sesuai cita-cita mereka.

"Kami di awal tahun ini memilih instansi Pemadam Kebakaran Kota Pariaman sebagai kunjungan. Ini agar para murid memahami dan mengerti peran dan tugas sebagai seorang pemadam api," katanya.

Kegiatan itu, kata dia, juga sebagai edukasi semenjak dini bagi anak-anak agar memahami tanggung jawab dan tugas dari seorang pemadam kebakaran.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar mengapresiasi pola mengajar lapangan TK Habibie.

Ia menilai, sedari dini anak-anak pantas dikenalkan pada bidang yang mereka minati, termasuk pemadam kebakaran.

"Dengan pola belajar seperti itu lebih mengenalkan minat anak terhadap bidang yang mereka sukai. Ini berguna sekali, karena akan tersimpan rapi di memori mereka," sebutnya.

Ia berharap TK lainnya di Pariaman mengembangkan pola belajar lapangan bagi murid mereka untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak dalam belajar.

"Belajar di lapangan membuat pikiran anak-anak menjadi terbuka. Nalarnya jadi jalan sehingga akan menjadi anak yang kreatif," pungkasnya. (Juned/OLP)
Tanggapan DPRD Tentang Proyeksi Anggaran Rp30 M Untuk Pulau Tangah
Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman yang membidangi pariwisata, Hamdani. FOTO/istimewa
Pariaman ---- Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman Hamdani, memastikan segala bentuk penganggaran di DPRD di tahun politik 2018 akan berjalan sebagaimana biasanya. Pilkada dan kinerja dewan, kata Hamdani, merupakan dua hal yang mesti terpisah.

"Kita bekerja di dewan mewakili seluruh masyarakat Kota Pariaman. Bukan kepentingan politik, apalagi jika ada pihak-pihak tertentu mengait-ngaitkannya dengan kontestasi Pilwako Pariaman 2018," tegas Hamdani saat dihubungi via ponselnya, Jumat (19/1).

Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya di DPRD selalu bekerja maksimal demi pembangunan di Kota Pariaman. Bahkan menurutnya, pihak dewan selalu mendukung visi misi Pemko Pariaman dalam membangun kepariwisataan.

"Kami menyadari potensi kita ada di pariwisata. Untuk itu semua pihak harus mempersiapkan diri, baik eksekutif dan legislatif maupun stake holder dan komponen masyarakat lainnya. Untuk membangun pariwisata tidak boleh setengah-setengah. Infrastruktur dan sumberdaya manusia saling kuat menguatkan," tuturnya.

Pihaknya telah mendengar saat ini Pemko Pariaman berniat membangun sejumlah infrastruktur penunjang wisata bahari di Pulau Tangah dengan proyeksi dana Rp30 miliar. Hamdani berkata, sebelum pengajuan anggaran di DPRD, pihaknya mengimbau agar TAPD Pemko Pariaman menyiapkan konsepnya dengan baik.

"Perlu kami garis bawahi, apapun bentuk pembangunan, asal membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai aturan yang berlaku, kami di dewan akan mendukungnya," sebut Hamdani.

Untuk anggaran sebesar Rp30 miliar, jelas Hamdani, penganggarannya harus secara bertahap. Tidak bisa langsung mengingat keterbatasan keuangan daerah. Di samping itu, jelas Hamdani, juga diperlukan dokumen penunjang mengingat sejumlah aturan tentang tata kelola pulau-pulau kecil yang tentunya memiliki ekosistem yang mesti dijaga.

"Itu pasti bertahap ya. Kita rasa TAPD menyadari hal tersebut. Kita harus lihat masterplannya. Konsepnya seperti apa, taman burungnya seperti apa, juga kolam pemandian, apakah air asin atau air tawar. Ini semua perlu konsep yang jelas dan terukur agar pembangunannya berjalan lancar dan membawa manfaat," imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu desitinasi baru yang akan dibenahi oleh Pemko Pariaman adalah Pulau Tangah. Dalam perencanaan, di pulau itu akan dibangun taman burung, pemandian air tawar, tempat bermain anak, yang dilengkapi dengan gazebo sebanyak 15 unit dan jalur pendestrian.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengungkapkan anggaran yang akan dihabiskan untuk Pulau Tangah---sesuai dengan masterplan yang telah dibuat---sekitar Rp30 miliar.

Di tahun anggaran 2017, kata Mukhlis, pihaknya telah membangun 15 unit gazebo dan pendestrian sepanjang 800 meter dengan menelan anggaran sekitar Rp1,1 miliar, ditambah bangunan dermaga apung bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebesar Rp1,7 miliar.

"Masih banyak pembangunan yang akan kita kerjakan untuk tahun-tahun berikutnya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memprioritaskan pembangunan Pulau Tangah dengan dukungan dana yang maksimal," sebutnya, Rabu (17/1). (OLP)
Bangun Taman Burung dan Pemandian, Pulau Tangah Perlu Dana Rp30 M lagi
Mukhlis saat meninjau pembangunan Pulau Tangah beberapa waktu lalu
Pariaman --- Pemko Pariaman terus berupaya melengkapi sarana prasarana penunjang pariwisata di berbagai lokasi strategis Pariaman.

Salah satu desitinasi baru yang lagi dibenahi oleh Pemko Pariaman adalah Pulau Tangah, dimana nantinya akan dibangun taman burung, pemandian air tawar, tempat bermain anak, yang dilengkapi dengan gazebo sebanyak 15 unit dan pendestrian.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengungkapkan anggaran yang akan dihabiskan untuk Pulau Tangah---sesuai dengan masterplan yang telah dibuat---sekitar Rp30 miliar.

Di tahun 2017, kata Mukhlis, pihaknya membangun 15 unit gazebo dan pendestrian sepanjang 800 meter dengan menelan anggaran sekitar Rp1,1 miliar, ditambah bangunan dermaga apung bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebesar Rp1,7 miliar.

"Masih banyak pembangunan yang akan kita kerjakan untuk tahun-tahun berikutnya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memprioritaskan pembangunan Pulau Tangah dengan dukungan dana yang maksimal," sebutnya di Pariaman, Rabu (17/1)

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Pemko Pariaman sangat komit dalam mendukung visi daerahnya. Karena itu ia mengimbau seluruh OPD bersama-sama untuk mensukseskan visi tersebut, mulai dari penganggaran maupun dukungan terhadap kepariwisataan.

"Kedepan kita menginginkan agar kota Pariaman akan menjelma menjadi destinasi baru kunjungan wisatawan okal maupun internasional. Dengan kita bangun destinasi wisata baru, diharapkan dapat menggenjot kunjungan wisatawan sehingga Pariaman akan semakin dikenal luas di Indonesia maupun dunia," harapnya.

Pembangunan destinasi wisata yang telah selesai dan tahap finishing pada tahun 2017 di antarnya pembangunan Pantai Cermin dengan arena sepatu rodanya yang merupakan track sepatu roda pertama di Sumatera Barat ditambah dengan bangunan permainan anak yang aman.

Dermaga Pantai Gandoriah dalam tahap finishing, Anjungan Gandoriah, Pantai Kata, dan Asean Youth Park di Pantai Gandoriah. 


Sementara itu, wakil ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar mengatakan, DPRD selalu mendukung program pemerintahan terkait pembangunan wisata.

Ia menyebut, selama pembangunan membawa manfaat ekonomi masyarakat, tentu DPRD akan menganggarkannya.

"Untuk kawasan pulau asal tidak merusak ekosistem, tentu kita dukung," ujarnya. (Juned/OLP)
DPRD Puji Tumbuhnya Wisata Ikonik di Pariaman yang Berdampak Positif bagi Masyarakat
Walikota Mukhlis sedang meninjau pembangunan infrastruktur Pulau Tangah bersama beberapa pimpinan SOPD. FOTO/Junaidi
Pariaman ---- Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar mengatakan dewan akan mendukung penuh pengembangan wisata bahari dalam hal penganggaran asalkan direncanakan secara matang dan tidak merusak ekosistem.

Ia menyebut, dampak dari pembangunan infrastruktur kepariwisataan dalam beberapa tahun terakhir, telah bisa dinikmati masyarakat. Menurutnya, dari tingginya jumlah wisata berkunjung ke Pariaman telah menumbuhkan sektor ekonomi kerakyatan berupa berdirinya kedai kuliner, kerajinan dan sektor kreatif lainnya.

"Beberapa destinasi bahkan menjadi ikonik. Seperti Pulau Angsoduo, Konservasi Penyu, Gandoriah dan yang terbaru trekking di Hutan Bakau (mangrove)," ujar Syafinal Akbar di Pariaman, Minggu (14/1).

Pariaman yang di depannya membentang empat pulau terdekat, imbuh Syafinal, juga sedang diproyeksikan sebagai objek wisata sesuai dengan potensinya masing-masing.

"Pulau Kasiak untuk wisata edukasi, sedangkan Pulau Angsodua menjelma sebagai wisata keluarga yang sangat ramai dikunjungi. Sekarang kita bersama Pemko Pariaman sedang mempercantik Pulau Tangah," jelas Syafinal.

Ia menyebut, untuk pembangunan Pulau Tangah, pihaknya di dewan akan mendukung penuh penganggarannya. Jika dermaga apung dibangun oleh KKP RI, pedestrian sepanjang 800 meter dan gazebo atau pondok peristirahatan sebanyak 15 unit, telah dianggarkan dan hampir rampung.

"Ke depan tentu akan kita bahas bersama TAPD Pemko Pariaman dan tentu saja setiap pembangunan di pulau-pulau kecil tidak boleh merusak ekosistem yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis lalu, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman telah meninjau Pulau Tangah. Ia menyatakan dermaga apung sudah tuntas 100 persen, sedangkan pedestrian dan gazebo tinggal beberapa item lagi.

Selain itu, kata Mukhlis, pihaknya juga berencana melakukan pembangunan taman burung, kolam air tawar dan sejumlah sarana prasarana pendukung lainnya.

"Jika pembangunan sudah selesai semuanya, akan dibuka untuk umum untuk dinikmati masyarakat dan wisatawan," sebutnya. (OLP)
DPRD Imbau Masyarakat Pariaman Jangan Termakan Isu SARA Jelang Pilwako
Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Ir Syafinal Akbar MT. FOTO/istimewa
Pariaman ---- Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar, mengimbau masyarakat agar tidak terkotak-kotak dalam Pilwako Pariaman. Meski suhu politik kian meninggi, imbuh Syafinal, rasa badunsanak mesti terus dijaga karena semua calon yang maju merupakan anak nagari Pariaman yang berniat mengabdi bagi kampung halamannya.

"Konteks demokrasi pilkada kita maknai dengan cerdas. Berbeda pilihan adalah hal yang lumrah, namun perbedaan tersebut harus kita sikapi dengan tetap menjaga hubungan yang baik antara sesama warga," kata Syafinal Akbar, Minggu di Pariaman (7/1).

Ia menilai siapa saja sah-sah saja menjadi tim sukses pasangan calon di Pilwako Pariaman. Menjadi tim sukses menurutnya adalah pilihan politik, tidak untuk menjelekkan lawan politik yang berimbas pada perpecahan jalinan pertemanan, persaudaraan yang telah sekian lama terjalin sesama warga.

"Tim sukses adalah hak setiap warga negara. Tim sukses mestinya menjual program calon agar dipilih oleh masyarakat. Silahkan, namun jangan sampai menjelek-jelekan calon lain karena ini akan menurunkan kualitas demokrasi," imbuhnya.

Hal itu ia katakan karena jelang pendaftaran calon 8-10 Januari ke KPU, banyak sekali terjadi perang opini di media sosial. Perang opini bahkan sudah mulai menyentuh topik-topik sensitif seperti menjelekkan parpol pengusung, calon dan pribadi kandidat.

Media sosial yang saat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat, ia nilai potensial jadi pemicu pertikaian di tengah masyarakat jika tidak dipergunakan secara bertanggungjawab.

"Kita melihat sudah berapa banyak pengguna medsos di Indonesia tersangkut kasus hukum karena postingan mereka. Kita tidak ingin hal ini terjadi di Pariaman. Mari kita tunjukan kualitas demokrasi warga Pariaman yang bermartabat dan rasa badunsanak hingga ke media sosial," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, sudah ada beberapa postingan di jejaring sosial berbau SARA menyintas Pilwako Pariaman seperti ajakan tidak memilih partai tertentu yang dia anggap musuh agama tertentu. Akun-akun yang sempat terpantau itu diduga punya motif jahat berniat memecah.

Postingan berbau SARA tersebut, selain mengandung ujaran kebencian, juga berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat yang merasa dirugikan. (OLP)
Peluang Ali Bakri Gantikan Mardison Jabat Ketua DPRD Tergantung Loyalitas
Ali Bakri/Foto/istimewa
Pariaman ----- Ali Bakri, Faisal dan Live Iswar merupakan tiga nama bakal calon Ketua DPRD Kota Pariaman dari fraksi Golkar jika Mardison Mahyuddin resmi ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman sebagai calon wakil walikota Pariaman mendampingi Genius Umar tanggal 12 Februari 2018 mendatang.

Live Iswar sendiri saat ini belum menjabat sebagai anggota DPRD. Namun sebagai pemilik suara terbanyak kedua setelah Mardison dalam pemilu legislatif 2014 lalu, ia secara otomatis akan menjadi anggota DPRD PAW 2014-2019 mengantikan Mardison.

"Benar sesuai ketentuan, Live Iswar akan menjadi pengganti antar waktu jika saya sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon. Partai Golkar saat itu, selain akan menyiapkan PAW, juga akan menyiapkan kader sebagai ketua DPRD Kota Pariaman," ungkap Mardison, Rabu (3/1) di Pariaman.

Ia menuturkan, pihaknya jauh hari telah menyiapkan mekanisme pemilihan ketua DPRD dari internal partai. Syarat untuk menjadi ketua DPRD sudah dibakukan dan tinggal menjalaninya saja lagi.

"Mekanismenya telah ada. Tiga nama tersebut akan dipilih sesuai mekanisme," sebutnya.

Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan ketua DPRD dari Golkar harus memenuhi tiga unsur. Pertama harus loyal terhadap partai, memiliki kompetensi yang terukur dan bisa diterima oleh seluruh anggota DPRD.

"Sebab Ketua DPRD itu representasi dari DPRD itu sendiri dan mewakili seluruh lapisan masyarakat Pariaman," tuturnya.

Sementara dari penelusuran, di antara tiga nama tersebut, Ali Bakri dinilai memiliki kans paling tinggi untuk menggantikan posisi Mardison di DPRD. Ali Bakri sendiri merupakan anggota DPRD terpilih pada pileg 2014 dengan perolehan suara terbanyak dari Golkar.

Sedangkan Faisal dan Live Iswar---meski namanya masuk bursa ketua DPRD---keduanya merupakan anggota DPRD pengganti antar waktu. Faisal merupakan PAW Devaria dan Live Iswar baru akan menggantikan Mardison. Dari segi pengalaman, Ali Bakri dinilai paling kompeten.

"Namun tentu saja ada deal-deal politiknya. Ali Bakri tentu saja paling berpotensi. Tapi ia mesti menunjukan loyalitasnya kepada Mardison yang berlaga di Pilkada. Jika ia dinilai partai tidak loyal, bisa saja ia tersingkir," ujar salah seorang politisi Golkar Pariaman yang sangat enggan namanya ditulis. 

Penulis: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri
Jika Mardison Ditetapkan KPU, Palu DPRD Sementara Akan Diketok Syafinal Akbar
Syafinal Akbar (empat dari kanan) sementara alkan jadi pemegang palu DPRD jika Mardison Mahyuddin ditetapkan sebagai calon wakil walikota oleh KPU Pariaman. Foto/istimewa
Pariaman ----- Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin telah menyiapkan surat pernyataan siap mundur sebagai anggota DPRD Kota Pariaman setelah ditetapkan sebagai calon wakil walikota Pariaman oleh KPU Kota Pariaman.

"Surat kesedian mundur telah kita siapkan dan akan diserahkan tanggal 8 Januari 2018, atau saat Genius Umar-Mardison Mahyuddin mendaftar ke KPU Kota Pariaman," ungkap Mardison, Rabu (3/1) di Pariaman.

Ia menyebut pengunduran dirinya tersebut akan dibarengi dengan penggantian antar waktu dan pemilihan ketua DPRD yang merupakan hak fraksi Golkar.

Mekanisme pemilihan ketua DPRD dari fraksi Golkar, sebut Mardison, telah ada mekanismenya. Calon ketua yang akan dipilih harus loyal kepada partai, memiliki kapabilitas, integritas dan memahami kinerja dewan dengan baik.

"Tentu orang yang berkompeten dan melalui mekanisme partai, sebab jabatan ketua DPRD merupakan representasi rakyat dan DPRD," sambungnya.

Mardison mengatakan, jika dirinya ditetapkan sebagai calon dalam Pilwako Pariaman 2018, fraksi Golkar nantinya akan diisi oleh empat orang kader, yakni Ali Bakri, Faisal, Live Iswar dan M Yasin dari PKS. Tiga di antara nama tersebut merupakan kader Golkar, yang nantinya akan menggantikan Mardison sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman.

Komisioner KPU Kota Pariaman Indra Jaya senada mengungkapkan. Ia menyebut surat pernyataan siap mundur dari anggota DPRD merupakan syarat wajib pendaftaran sebagai paslon ke KPU.

"Bersifat mutlak dan tidak bisa ditarik kembali," ujarnya melalui sambungan telepon.

Saat bapaslon ditetapkan sebagai calon walikota dan wakil walikota, imbuh Indra Jaya, maka sejak itulah calon tersebut dinyatakan berhenti sebagai anggota dewan.

"Pengumuman penetapan calon tanggal 12 Februari, dan hari itu jika yang bersangkutan lolos verifikasi, maka otomatis berhenti sebagai anggota DPRD," jelasnya.

Seandainya Mardison pada akhirnya ditetapkan sebagai calon oleh KPU Kota Pariaman, pimpinan DPRD sementara akan dijabat oleh Syafinal Akbar dari fraksi Nasdem.

Syafinal sendiri menyatakan kesiapannya menjadi ketua sementara dalam menjalankan setiap tugas dewan hingga pelantikan dua orang pimpinan DPRD lainnya.

"DPRD adalah lembaga kolektif dan kolegial. Meski pimpinan hanya satu orang, tidak ada masalah secara administrasi ketatanegaraan dalam setiap pengambilan keputusan dewan. Karena setiap keputusan dewan itu melalui persetujuan bersama," kata Syafinal.

Sebagai pemegang palu DPRD, ungkap Syafinal, bukan berarti secara administratif ia merupakan Ketua DPRD.

"Sifatnya pimpinan DPRD, bukan Ketua DPRD. Jadi kalau kita ada tandatangan, atas nama pimpinan dewan oleh wakil ketua DPRD," jelasnya. (OLP)
Siapa Pengganti Mardison di Legislatif dan Ketua DPRD Kota Pariaman? Ini Jawabannya
Akan ada tiga pelantikan di DPRD Kota Pariaman. Dua pimpinan dan satu PAW. Foto/istimewa
Pariaman --- Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin akan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019. Pengunduran diri tersebut, kata Mardison di Pariaman (1/1) merupakan suatu keharusan karena ia akan mencalonkan diri sebagai wakil walikota Pariaman berpasangan dengan Genius Umar.

"Surat pengunduran diri segera kita buat dan serahkan kepada DPRD Kota Pariaman pada tanggal 8 Januari mendatang," ungkap Mardison.

Terkait penggantinya, jauh-jauh hari Mardison telah menegaskan Live Iswar sebagai PAW dirinya di DPRD Kota Pariaman. Sedangkan posisi Ketua DPRD yang merupakan jatah dari fraksi Golkar, akan ada mekanisme tersendiri. Namun dari informasi yang beredar, Ali Bakri dinilai punya kans besar menduduki kursi ketua DPRD menggantikan Mardison.

Live Iswar sendiri merupakan peraih suara terbanyak kedua Partai Golkar setelah Mardison di daerah pemilihan Pariaman Tengah. Sesuai ketentuan undang-undang, Live akan melanjutkan keterwakilan Golkar di DPRD Kota Pariaman hingga 2019.

Jika Mardison resmi mengundurkan diri di dewan, dipastikan hanya tinggal satu Pimpinan di DPRD Kota Pariaman yakni Syafinal Akbar dari fraksi Nasdem, sembari menunggu keputusan Golkar dan Gerindra mengusulkan nama pimpinan.

Terpisah, wakil ketua DPD Gerindra Kota Pariaman Gamindra Kesuma menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengusulkan satu nama dari tiga anggota dewan sebagai pimpinan DPRD.

"Sebelumnya ada tiga nama, namun saat ini sudah mengerucut jadi satu nama yakni Fitri Nora. Kita akan segera ajukan ke DPRD agar segera dilantik," ujarnya. (OLP)
Genius-Mardison Usung Visi Kelanjutan Program Pembangunan Saat Ini
Genius Mardison hadiri acara pendidikan politik bagi kader Golkar dalam menghadapi Pilwako Pariaman dan Pemilu 2019. Foto/Nanda
Pariaman ---- Partai Golkar Kota Pariaman mulai konsolidisikan pengusungan Genius Umar-Mardison Mahyuddin sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 kepada kader dan simpatisan Golkar.

Gema, pasangan itu disingkat, dipastikan telah diusung sejumlah partai, seperti Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Pendidikan politik yang dilakukan saat ini untuk memberikan pematangan kader sekaligus konsolidasi persiapan Partai Golkar di Kota Pariaman menghadapi pemilihan kepada daerah 2018, pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 mendatang. Konsolidasi ini meneguhkan komitmen seluruh kader agar menjaga pelaksanaan pilkada, pemilu dan pilpres berjalan secara badunsanak,” ujar Mardison Mahyuddin dalam pendidikan politik dan konsolidasi Partai Golkar Kota Pariaman, Sabtu  (30/12) siang.

Terkait diusungnya ia oleh Partai Golkar sebagai calon wakil walikota mendampingi Genius Umar, ia menyatakan telah siap bahkan harus meniggalkan kursi ketua DPRD Kota Pariaman sekalipun.

“Begitu partai mempercayai dan memberikan amanah, kita siap,” katanya.

Meskipun terjadi pergantian kepimpinan DPP Partai Golkar paska terpilihnya Airlangga Hartanggo pada Munaslub Partai Golkar pada awal Desember 2017 silam, tidak menyebabkan terjadinya perubahan struktrural dan kebijakan partai, termasuk dalam hal pengusungan calon pada pilkada serentak 2018.

“Demikian juga dengan rekomendasi pengusungan bacalon kepala daerah di tingkat kota dan provinsi di Indonesia. Terpilihnya Airlangga Hartanto sebagai ketua DPP hanya memerintahkan seluruh jajaran Partai Golkar hingga tingkat kelurahan agar bersih dari bentuk tindakan melawan hukum seperti praktik korupsi, penyakit masyarakat dan segala hal yang dapat merusak citra partai Golkar,” tegasnya.

Sementara itu, bakal calon walikota Pariaman Genius Umar mengatakan, bersama Mardison Mahyuddin dan sejumlah partai pendukung pihaknya telah merancang visi dan misi membangun kota Pariaman ke depan.

Keduanya bakal calon ini bersama partai pengusung berkomitmen melanjutkan program dan kebijakan kota Pariaman yang saat ini sedang berjalan. Sesuai dengan RPJMD Kota Pariaman, pembangunan dan kebijakan Pemko mengarahkan Pariaman menjadi kota wisata, ekonomi kreatif yang berbasis kepada agama dan budaya.

“Program dan kebijakan saat ini kita lanjutkan dan ke depan kita tingkatkan lagi,” katanya.

Dengan rancangan visi dan misi yang telah disusun, Genius meminta kader dan pengurus partai pengusung dirinya melakukan marketing politik, memasarkan bapaslon kepada pemilih dengan menyampaikan visi dan misi keduanya. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar penyampaian visi dan misi, diikuti dengan komunikasi politik yang baik.

“Untuk melakukan marketing politik akan dibentuk tim hingga tingkat desa dan kelurahan. Setiap kader memiliki peran masing-masing melakukan marketing politik,” ulasnya.

Berbekal marketing politik yang dilakukan itu, kata dia, mesin partai politik dapat menggaet kelompok pemilih mengambang yang belum menentukan siapa paslon yang akan dipilih. Dalam survey internal yang dilakukan pihaknya, pemilih mengambang pada pilkada 2018 di Kota Pariaman cukup tinggi yaitu mencapai 24 persen dari total pemilih.

“Jika saja lima puluh persen saja bisa kita raih, itu cukup berpengaruh pada perolehan suara pada pilkada nanti,” pungkasnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pariaman Yusrizal, menyebut pihaknya telah mulai melakukan konsolidasi internal sejak awal pengusulan Genius Umar-Mardison Mahyuddin dari DPC ke DPP partai berlambang banteng itu.

“Dari awal kita sudah konsolidasi. Begitu hasil survey menunjukkan keduanya (Genius Umar-Mardison) elektabilitasnya tertinggi, kita konsolidasi internal dulu sebelum akhirnya kedua nama ini kita usulkan ke DPP,” sebutnya.

Sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat, pihaknya telah menginstruksikan kader untuk memulai sosialisasi bapaslon yang diusung PDI Perjuangan kepada keluarga dan masyarakat.

“Untuk teknis nanti akan dibahas oleh seluruh partai pengusung, namun kader sudah mulai sosialisasikan keputusan DPP tentang pengusungan bapaslon kita,” tutupnya. (Nanda)
Gema Didukung 5 Parpol, Mardison Optimis Masih Ada Penambahan Partai
Mardison hadiri pembukaan pendidikan politik Partai Golkar menghadapi Pilwako Pariaman 2018 dan Pileg 2019 dengan tema "Aman Tentram dan Sukses." Foto/OLP
Pariaman --- Ketua DPD Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengimbau seluruh kader Golkar tidak sekedar dekat saja dengan masyarakat, tapi juga berbuat yang terbaik bagi masyarakat Pariaman.

"Kader Golkar harus tahu apa yang dibutuhkan warganya sehingga secara kelembagaan partai lebih fokus memperjuangkannya," ujar Mardison di hadapan 167 kader dan simpatisan Partai Golkar di Pariaman, Sabtu (30/12).

Kader Golkar pasca Munaslub DPP dan terpilihnya Ketua Umum yang baru Airlangga Hartarto, ungkap Mardison, Partai Golkar lebih menata diri agar terciptanya kader yang produktif, bersih dari korupsi, loyal dan militan kepada partai.

"Untuk itu diperlukan pendidikan politik bagi setiap kader dan simpatisan. Terlebih lagi tahun depan kita menghadapi Pilwako Pariaman dan pada 2019 pemilihan legislatif. Partai Golkar harus tetap berada di jalur berpolitik yang santun dan penuh tatakrama," imbuh ketua Golkar tiga periode itu yang menargetkan kembali kursi ketua DPRD di pemilu legislatif 2019.

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan bahwa dirinya juga telah menerima mandat dari Partai Golkar untuk maju sebagai calon wakil walikota Pariaman periode 2018-2023 berpasangan dengan calon walikota Genius Umar.

Selain mendapat dukungan penuh dari Golkar, ketua DPRD Kota Pariaman itu juga mengaku telah menerima dukungan dari beberapa parpol lainnya. Di antaranya PAN, PPP, PBB dan PDIP.

"Sementara kita sudah didukung oleh lima parpol dan insya Allah akan ada parpol lain yang akan memberikan dukungan. Saat ini kita masih melakukan lobi yang intens," ungkapnya.

Ia menyebutkan, pada Pilkada Serentak 2018, Golkar Sumbar menargetkan kemenangan di empat kota, dan Pariaman merupakan daerah yang diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Ia bilang telah mempersiapkan diri secara penuh dalam kontestasi pilkada. Seperti mulai melaporkan harta kekayaan ke KPK, memeriksakan kesehatan dan bebas dari narkoba serta menyiapkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019.

"Tanggal 8 Januari surat pengunduran diri akan kita serahkan ke DPRD Kota Pariaman bertepatan dengan saat hari kita mendaftar ke KPU Kota Pariaman sebagai pasangan calon," tuturnya.

Sementara itu, sebelumnya, Ketua DPC PPP Kota Pariaman Mulyadi, membenarkan bahwa pihaknya telah memberikan surat dukungan kepada pasangan calon Genius Umar-Mardison Mahyuddin.

Ia menyebut surat dukungan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPP PPP kubu Romi
yang saat ini tercatat sebagai pengurus sah PPP yang telah dileges SK Menkumham.

"Kisruh PPP sudah usai. Tidak adalagi kubu Djan Fariz dan Romahurmuziy. Saat ini hanya ada satu kepengurusan yang sah, yakni kubu Romi. Mahkamah Agung sudah menolak gugatan kasasi terkait kepemimpinan di PPP," ungkap Mulyadi.

Sementara itu Divisi Teknis KPU Kota Pariaman Arnaldi Putra mengatakan bahwa pihaknya punya rujukan tersendiri terkait keabsahan kepengurusan suatu partai politik,

"Kita sudah punya rujukan dan tidak perlu lagi melakukan verifikasi parpol ke tingkat pusat. Rujukan kita adalah KPU RI," ujarnya. Ia membenarkan bahwa kepengurusan parpol dianggap sah jika sudah mengantongi SK dari Kemenkumham. (OLP)
Dimediasi Pemprov, APBD Pariaman 2018 Akhirnya Disahkan
Walikota dan Ketua DPRD tandatangani naskah Perda APBD Tahun 2018. Foto/Doni
Pariaman --- Akhirnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman tahun 2018 disepakati oleh DPRD dan Walikota Pariaman, Sabtu kemaren di ruangan rapat gabungan DPRD Kota Pariaman. Kesepakatan tersebut setelah kedua belah pihak dimediasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 



Mediasi dilakukan Sabtu siang (16/12/2017) di ruangan rapat Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar. Tim mediasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Devi Kurnia, dihadiri pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Foto bersama antara eksekutif dan legislatif usai mediasi. Foto/Doni


Dari Kota Pariaman dihadiri langsung Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar bersama Ketua Fraksi-Fraksi DPRD dan Walikota Pariaman Mukhlis Rahman didampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

Ketua DPRD Mardison Mahyuddin optimis dengan kekompakan antara eksekutif dan legislatif, pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat akan berjalan dengan baik. Foto/Doni


Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan bahwa mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan terhadap empat kegiatan yang sebelumnya masih terdapat perbedaan pandangan antara dewan dengan Pemerintah Kota Pariaman.

Dikatakan, dari kesepakatan itu empat kegiatan yang ditunda itu dapat dilaksanakan apabila pihak Pemerintah Kota Pariaman sudah menyelesaikan segala persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

“Kita tidak pernah membatalkan kegiatan yang diajukan oleh Kota Pariaman, kita hanya menunda sampai segala persyarakatan administrasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi,” ujar Mardison Mahyuddin, Selasa (19/12).

Pihaknya sangat mendukung semua program pembangunan yang diajukan pemerintah demi kemajuan Kota Pariaman yang lebih baik. Namun demikian, pihaknya juga harus taat aturan, segala proses admistrasi juga harus dipenuhi.

“Kita tidak ingin kegiatan yang setujui berdampak hukum di kemudian harinya, untuk itu kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Alhamdullilah setelah difasilitasi pemerintah provisi Sumbar, kita sudah bisa mempunyai pandangan yang sama dengan walikota,” terang Mardison Mahyuddin.

Sementara itu Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan pihaknya bersyukur atas kesepakatan yang telah ditanda tangani tersebut. Kata Mukhlis, semuanya untuk kemajuan Kota Pariaman, sesuai visi dan misi Kota Pariaman.

Berikut kesepakatan kedua belah pihak terhadap empat kegiatan yang sebelumnya tidak desepakati:

Kegiatan fisik Pembanguan Masjid Terapung dapat dilaksanakan apabila AMDAL (Analis Dampak Lingkungan) telah selesai.

Kegiatan pengadaan tanah Sport Center dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pembangunan pusat jajanan kuliner dapat dilaksanakan setelah revisi perencanaannya.

Kegiatan promosi produk daerah, pembinaan industri kerajinan dan promosi produk industri kerajinan Kota Pariaman anggarannya dirasionalkan. (Tim)
Usul Genius ke DPRD Sumbar: Jalan Padang-Pariaman Lewat Pantai Penunjang Wisata
Suasana diskusi antara Pemko Pariaman dengan anggota DPRD Sumbar dapil Sumbar II. Foto/Pahaik
Pariaman --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar Dapil Sumbar II lakukan kunjungan kerja dan silaturrahmi bersama Pemko Pariaman. Rombongan dewan diterima oleh Wakil Walikota Pariaman Genius Umar, Selasa (12/12) pagi.

Tim diketuai oleh M Nurnas dengan anggota Siti Izzati Azis, Jasman Juni, Endarmy, Komi Chaniago dan Zalman Zaunit beserta sekretariat dewan provinsi.

Menurut M Nurnas, kunjungan kerja ke daerah pemilihan merupakan kewajiban bagi mereka anggota dewan. Kunjungan ke dapil selain guna mempererat jalinan silaturahim sekaligus menjaring aspirasi untuk pembangunan ke depan.

Ketua Komisi IV itu menuturkan bahwa ada beberapa poin khusus yang dilakukan timnya saat ini. Di antaranya serapan APBD tahun 2017 sebagai alokasi dana pengembangan, meminta informasi tatakelola pemerintahan, perkembangan pariwisata dan langkah persiapan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP tahun 2020.

"Sekarang ini UNBK kita lakukan baru di tahap SMA," ujarnya.

Menjawab hal tersebut, didampingi Sekdako Indra Sakti dan sejumlah kepala OPD, Genius Umar menjabarkan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan pihaknya saat ini.

Di samping itu, ia berharap kunjungan dewan ke dapilnya memberikan dampak positif bagi pembangunan Pariaman ke depan. Ia menyampaikan perlunya dukungan dewan provinsi dalam hal pembangunan pariwisata, terutama akses langsung dari pesisir pantai Padang menuju Pariaman yang sekaligus mampu mengurai kemacetan di Lubuk Alung.

"Hal ini mampu meningkatkan nilai pemerataan ekonomi antara Padang dan Pariaman serta memudahkan para wisatawan berkunjung ke Pariaman," kata Genius.

Acara terus berlanjut hingga diskusi sektor pembangunan dan peninjauan langsung ke lapangan diiringi oleh SOPD terkait. (Phaik/*)
Penjelasan Mukhlis Terkait Promosi UMKM ke Luarnegeri yang Diplesetkan Raun-raun di Medsos
Walikota Mukhlis Rahma. Foto/Junaidi
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman sesalkan beredarnya isu batalnya APBD 2018 karena dicoretnya anggaran perjalanan ke luarnegeri oleh DPRD Kota Pariaman. Ia merasa difitnah tidak mau menandatangani naskah pengesahan Perda APBD karena urusan tersebut.

"Ketika kita tidak memahami suatu persoalan dengan jelas, jangan hanya bisa berkomentar tanpa adanya dasar. Apalagi sampai menyebarkan fitnah yang tidak benar," ujar Mukhlis di masjid Nurul Islam Jalan Kereta Api, Jumat (8/12).

Ia mengatakan, terus memantau perkembangan yang terjadi di media sosial, online dan media cetak, yang menceritakan polemik tidak ditandatanganinya APBD Kota Pariaman tahun 2018 oleh dirinya hingga banyak spekulasi dan fitnah yang mengarah kepada dirinya.

"Selama ini saya pantau di medsos semakin berseliweran postingan tentang tidak ditandatanganinya APBD Kota Pariaman tahun 2018 oleh pihak eksekutif, sehingga menjadi bahan perdebatan dan fitnah tentang hal tersebut," katanya.

Salah satu fitnah yang ia garis bawahi betul adalah ihwal tidak ia tandatangani APBD 2018 karena jalan-jalan keluar negeri ditunda oleh DPRD Kota Pariaman.

"Hal itu adalah salah dan tidak benar. Begini, program promosi UKM daerah di Dinas Koperindag Kota Pariaman---yang disebut sebagai jalan-jalan keluar negeri---merupakan sebuah promosi dan pengakuan dari provinsi dan kementerian yang menunjuk Pariaman untuk ikut dalam kegiatan tersebut," jelasnya.

Menurutnya ada 3 negara yang dituju dalam program promosi UKM Pariaman ke luarnegeri. Kata dia, semuanya atas undangan dari pihak penyelenggara. Atas undangan itu, kemudian pihak Kementerian Perdagangan menunjuk kota Pariaman satu-satunya di provinsi Sumbar, mengikuti pameran UKM di luarnegeri tersebut.

"Tiga negara itu adalah Arab Saudi, merupakan kegiatan Kementerian Perdagangan bertajuk Indonesia Expo di Jedah. Sedangkan untuk kunjungan ke Brunei Darussalam dan Amerika Serikat merupakan kegiatan provinsi Sumatera Barat, dimana diharapkan 19 kabupaten dan kota di Sumbar mengikutinya," tuturnya.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Gusniyeti Zaunit juga mengungkapkan bahwa pengajuan anggaran tersebut tidak hanya untuk pameran luarnegeri saja.

"Tetapi termasuk dana pendampingan kerjasama antara Pemko Pariaman dengan BI Kantor Wilayah Provinsi Sumbar untuk local economi development yang merupakan fokus pembinaan kepada kelompok pengrajin sulaman selama 3 tahun yang telah ditandatangani 1 November 2017. MoU tersebut ditandatangani oleh Walikota Pariaman dan Kepala BI Perwakilan Provinsi Sumbar," sebutnya.

Dalam dana tersebut, imbuh dia, juga termasuk untuk pameran dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Padang, Minangkabau Event Heritage di Kota Surabaya serta Minangkabau Fashion Festival di Jakarta," ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, APBD Kota Pariaman 2018 tidak ditandatangani oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman meski dua pimpinan DPRD membubuhkannya.

Ketua DPRD Mardison Mahyuddin saat itu mengatakan ada empat kegiatan yang diajukan oleh eksekutif yang ditunda oleh DPRD karena berbagai sebab. Di antaranya belum adanya Amdal untuk masjid terapung, belum diubahnya RTRW untuk kawasan pembangunan gedung olahraga bertaraf internasional di bilangan Bypass, pembangunan Pujasera di Pantai Gandoriah dan promosi UMKM Pariaman ke luarnegeri.

"Untuk promosi UMKM ke luar negeri kami rasa tidak membawa manfaat besar dan malah menimbulkan kecemburuan masyarakat karena setiap ke luar negeri, justru mereka malah selalu memajang foto-foto di media sosial. Sasarannya tidak jelas, lebih baik intensifkan membuka gerai-gerai promosi di daerah-daerah yang potensial," sebut Mardison kala itu. (Juned/OLP)
[Gagalnya APBD 2018] DPRD Kota Pariaman Menghadap Nasrul Abit
Ilustrasi APBD/Foto/istimewa/internet
Terkait polemik gagalnya pengesahan APBD Kota Pariaman 2018 agaknya akan dimediasi oleh Gubernur Sumatera Barat. Langkah ke arah itu terlihat usai dipanggilnya menghadap beberapa orang anggota DPRD Kota Pariaman oleh Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Senin lalu.

"Kita sudah menghadap dan menjelaskan semuanya kepada Bapak Wagub Nasrul Abit. Ia mendengarkan semua yang kita sampaikan terkait Perda APBD 2018 yang tidak mendapat persetujuan dari walikota," ujar Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, Jumat (8/12).

Mardison mengatakan hal tersebut wajar dilakukan oleh wakil gubenur karena secara hierarki, pemerintahan provinsi berada di atas pemerintahan kota Pariaman.

Pihaknya mengatakan selalu terbuka dengan jalur mediasi jika memang hal tersebut jalan terbaik bagi pembangunan kota Pariaman ke depan.

"Kita siap. Dari saat pembahasan juga begitu. Kita tunggu saja sikap gubernur," sambungnya.

Ia juga mengatakan jika seandainya jalan mediasi yang dilakukan gubernur nantinya mengalami jalan buntu, pihaknya telah siap menerimanya.

"Karena keputusan (DPRD) tersebut bersifat kolektif dan kolegial dari seluruh anggota DPRD. Ketok palu APBD tentu melalui proses yang panjang. Mulai dari Banggar dan TAPD hingga pendapat akhir fraksi. Seluruh fraksi saat itu sepakat menunda empat kegiatan, pimpinan DPRD berkewajiban mengesahkannya," imbuhnya.

Ia membantah penundaan empat kegiatan pembangunan yang diajukan oleh eksekutif sarat muatan politik jelang Pilwako Pariaman. Ia bahkan menyebut sejak tahun 2016, kegiatan yang ditunda itu juga sudah diberi tanda bintang oleh pihaknya, terkhusus pada proyek pembangunan masjid terapung. "Itu isu yang tidak benar. Kami di dewan tidak akan pernah melakukan hal itu," katanya.

Sebagaimana diketahui, APBD Kota Pariaman tahun 2018 telah diketok palu oleh pimpinan DPRD pada tanggal 30 November 2017 lalu. Meski kedua pimpinan dewan menandatangani naskah Perda tersebut, tidak demikian dengan Walikota Mukhlis Rahman. Tidak ditandatanganinya naskah APBD oleh walikota, menjadikan Perda APBD Kota Pariaman 2018 menjadi batal.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dalam keterangannya kepada wartawan mengatakan merasa dipermainkan oleh dewan atas empat kegiatan pembangunan yang diajukan pihaknya.

Mukhlis menyebut, empat kegiatan tersebut sebelumnya sudah disahkan dalam KUAPPAS sebagai landasan pembahasan APBD. "Ini pertanda tidak konsistennya DPRD. Pembahasan APBD hanya melanjutkan apa yang sudah disepakati dalam KUAPPAS," sebutnya. (OLP)
Golkar dan PAN Putuskan Pasangan Genius-Mardison di Pilwako Pariaman
Genius Umar dan Mardison Mahyuddin. Foto/istimewa
Pariaman --- Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin resmi diusung sebagai calon wakil walikota Pariaman berpasangan dengan Genius Umar sebagai calon walikota Pariaman dari Partai Golkar.

Hal itu diketahui setelah beredarnya foto surat keputusan dari DPP Partai Golkar tentang pengusungan pasangan calon untuk Pilkada Kota Pariaman tersebut, baru-baru ini di kalangan wartawan.

Mardison Mahyuddin saat dihubungi wartawan melalui sambungan telepon seluler, Jumat (8/12), membenarkan kabar tersebut. Ia menyebut, sejauh ini sudah ada beberapa parpol yang telah mengeluarkan surat rekomendasi duet Genius Umar - Mardison Mahyuddin sebagai pasangan walikota-wakil walikota Pariaman periode 2018-2023 yang akan dihelat Juni 2018 mendatang.

Ia menuturkan, selain koalisi PAN dan Partai Golkar, akan ada beberapa parpol lain yang ikut bergabung mengusung Genius-Mardison. Ketika ditanya sudah berapa partai yang sudah menyertakan surat keputusan berkoalisi, Mardison menjawab hal itu akan diumumkan pihaknya saat deklarasi pasangan calon yang direncanakan bulan Januari mendatang.

"Saat deklarasi bulan Januari, kita akan umumkan semuanya. Sedangkan Partai PAN tanggal 12 Desember ini secara serentak akan mengeluarkan surat rekomendasi keputusan pengusungan pasangan calon kepala daerah pada Pilkada Serentak di wilayah Sumatera Barat," ungkap Mardison.

Ia menyebutkan, surat keputusan pengusungan pasangan calon oleh partai PAN untuk Pilwako Pariaman juga mengusung pasangan Genius Umar dan Mardison Mahyuddin.

Dengan adanya dukungan resmi dari dua parpol tersebut, duet Genius-Mardison dipastikan telah memenuhi syarat administrasi untuk mendaftar ke KPU Kota Pariaman sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman.

Perolehan kursi partai Golkar di DPRD Kota Pariaman berjumlah 3 kursi dan PAN 2 kursi, jika digabung menjadi 5 kursi dari 20 kursi DPRD atau setara 25 persen. (OLP)
[Gagalnya Pengesahan APBD] Seluruh Anggota DPRD Pariaman Siap tak Terima Gaji
APBD/Ilustrasi/istimewa
Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin merasa keputusan dewan menangguhkan empat kegiatan yang diajukan pihak eksekutif dalam APBD tahun 2018 sudah tepat dan melalui proses yang panjang.

"Semua anggota DPRD yang 20 orang itu semuanya menyepakati, semua fraksi menyetujui. Jadi penundaan empat kegiatan tersebut murni dan bulat keputusan DPRD Kota Pariaman," ujar Mardison Mahyuddin di Jakarta saat dihubungi wartawan dari Pariaman, Sabtu (2/12).

Mardison menambahkan, terkait tidak maunya Walikota Pariaman menandatangani pengesahan APBD tahun 2018 pada Kamis malam (30/11) tengat terakhir pengesahan APBD, penilaian sepenuhnya kewenangan gubernur dan kementerian dalam negeri.

"Kita kan punya hierarki pemerintahan. Nanti kan ada tim penilai dari gubernuran, apakah ini kesalahan DPRD atau bukan, biarkan mereka yang memutuskan," sambung Mardison.

Yang jelas, kata Mardison, DPRD berasumsi penangguhan empat kegiatan yang diajukan pihak eksekutif tersebut demi menyelamatkan uang negara dan pejabat daerah dari jeratan hukum.

"Sebelumnya kan sudah kita bilang, untuk pembangunan mesti mempertimbangkan aspek lain, seperti ancaman dampak lingkungan (amdal) untuk pembangunan masjid terapung dan konsep tata ruang untuk pembangunan gedung olahraga bertaraf internasional. Kami tidak mau semua pejabat di Pariaman nantinya terseret hukum di kemudian hari," ungkapnya.

Ia menilai apa yang dilakukan DPRD sudah tepat sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan dan penganggaran terhadap eksekutif.

"Tanpa pengawasan oleh DPRD, pemerintahan akan berjalan seperti kerajaan," sebutnya.

Mardison bahkan mengatakan semua anggota DPRD sudah kompak akan tetap bekerja sebagaimana mestinya meskipun jika pada akhirnya dijatuhkan sanksi tidak menerima hak-hak keuangannya selama enam bulan.

"Ini amanah rakyat yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan gaji. Kita di dewan akan bekerja sebagaimana mestinya," lanjutnya.

Ia menyebut, selama ini apa yang diminta pihak eksekutif selalu dikabulkan dewan. Selama hal tesebut membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai ketentuan hukum, kata Mardison, pihak dewan pasti akan menganggarkannya.

"Apa jadinya nanti jika masjid terapung dibangun terbengkalai, apa jadinya jika gedung olahraga bypass juga terbengkalai sebagaimana gedung olahraga di Rawang. Tentu kami di DPRD mengkaji hal ini, mempertimbangkannya lebih jauh agar semua uang rakyat yang dibelanjakan tidak terbuang sia-sia. Kami bukan anti pembangunan masjid terapung, buktinya kan kita anggarkan tahun lalu, tapi tidak bisa dibangun karena Amdal nya entah kapan siapnya," pungkasnya.

Sebelumnya Walikota Pariaman menolak menandatangani naskah kesepahaman APBD Kota Pariaman tahun 2018 meski telah diteken dua pimpinan DPRD, Mardison Mahyuddin dan Syafinal Akbar.

Mukhlis mengatakan persetujuan terhadap empat kegiatan yang ditolak pada APBD 2018 tersebut telah masuk sebelumnya dalam KUAPPAS sebagai landasan pengesahan APBD.

Ia menilai pembangunan masjid terapung dan stadion olahraga bertaraf internasional, bukan untuk dirinya pribadi, tapi untuk seluruh warga kota Pariaman untuk menunjang sektor pariwisata yang islami dan kemajuan dunia olahraga kota Pariaman.

Ia menyebut, lebih baik dia menerima sanksi tidak menerima gaji selama enam bulan daripada menandatangani APBD yang didalamnya tidak tertumpang amanah rakyat yang berada di pundaknya dan telah tertuang pula dalam visi dan misi walikota-wakil walkota Pariaman periode 2013-2018.

"Padahal KUAPPAS sudah disetujui oleh dewan. Ini tanda tidak konsistennya DPRD. Pembahasan APBD hanya meanjutkan apa yang sudah disetujui dalam KUAPPAS," ungkap Mukhlis saat hendak meninggalkan gedung DPRD Mangguang, Kamis malam itu.

Perihal tidak disetujuinya/molornya pengesahan APBD tingkat kota dan kabupaten beberapa kali pernah terjadi di beberapa daerah. Seperti di kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dan kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat yang tak kunjung mengetok palu APBD tahun 2017 lalu.

Bupati Merangin Al Haris, saat itu akhirnya menerbitkan peraturan kepala daerah (perkada) untuk menetapkan APBD 2017. Langkah itu diambilnya karena molornya pembahasan APBD 2017 Pemkab Merangin melebihi jadwal yang telah ditetapkan undang-undang.

Meski pihak pemerintahan di atasnya dalam hal ini provinsi dan kementerian dalam negeri tidak bisa melakukan intervensi terkait pembahasan RAPBD, namun pihak provinsi masih bisa melakukan mediasi terhadap pihak eksekutif dan legislatif.

Jika juga tidak dicapai kesepakatan bersama saat mediasi, maka Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 memberikan opsi pembuatan peraturan kepala daerah atau perkada untuk pengesahan APBD oleh kepala daerah. Jika APBD disahkan melalui perkada, maka nominalnya tidak boleh melebihi dari jumlah nominal APBD yang telah disahkan tahun sebelumnya dan kepala daerah beserta seluruh anggota DPRD tidak menerima hak-hak keuangannya selama enam bulan.

Untuk APBD Kota Pariaman 2018 sebelum diambil langkah pembuatan perkada oleh walikota, masih ada jalan mediasi yang nantinya dilakukan oleh gubernur setelah melakukan evaluasi. Jika mediasi dilakukan, tentu harus ada pihak-pihak yang mesti mengalah demi kepentingan yang lebih besar yakni kelangsungan pembangunan untuk masyarakat Pariaman itu sendiri. Win-win solution akan ditentukan sejauh mana matangnya pihak-pihak yang bertikai mengelola egonya masing-masing. (OLP)
[Tajuk] Di Balik "Gagalnya" Pengesahan APBD Pariaman 2018
Foto/ilustrasi/istimewa
APBD Kota Pariaman tahun 2018 tidak ditandatangani oleh walikota Mukhlis Rahman. Meski dua pimpinan dewan meneken nota kesepahaman APBD taun 2018, tetap saja APBD tersebut dianggap tidak berlaku menjadi peraturan daerah.

Kejadian seperti ini, mula pertama terjadi di Kota Pariaman pasca Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disahkan. Pengesahan APBD dalam undang-undang ini memeberi batas waktu harus disahkan satu bulan jelang penutupan tahun anggaran, atau per tanggal 30 November.

Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebagai produk hukum pemerintahan daerah juga mengatur sanksi. Sanksi jika setiap daerah telat pengesahan APBD, diganjar dengan tidak membayarkan hak-hak keuangan kepala daerah--dalam hal ini juga wakilnya---dan seluruh anggota DPRD di tingkat provinsi/kabupaten dan kota di seluruh wilayah Indonesia selama enam bulan.

Lalu bagaimana kelanjutan pembangunan setelahnya. Dalam undang-undang itu juga, selain menjatuhkan sanksi juga memberi opsi lanjutan demi kelanjutan pembangunan di daerah. Jika APBD gagal disahkan oleh eksekutif dan legislatif, maka anggaran tahun selanjutnya bisa dibuatkan melalui peraturan kepala daerah disingkat perkada---kalau di Pariaman berwujud nama perwako. Perkada tersebut nantinya akan menjadi pengesah APBD Kota Pariaman tahun 2018.

Dalam perkada, nominal anggaran yang akan disahkan tidak boleh melebihi anggaran tahun sebelumnya. Karena gagal pengesahan adalah APBD Kota Pariaman 2018, maka nilai nominal APBD oleh perkada, tidak boleh melebihi nominal APBD Kota Pariaman tahun 2017. Dalam hal ini tidak ada peningkatan belanja daerah dari tahun sebelumnya.

Mari kita lihat fakta yang terjadi dengan menyandingkan Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD. Jika kesepakatan KUA (kebijakan umum APBD) PPAS (prioritas dan plafon anggaran sementara) diteken tanggal 23 November, bermakna tahapan tersebut sudah telat.
 

Untuk tahapan tersebut, antara eksekutif dan legislatif Pariaman telah meneken KUAPPAS sebelum tanggal batas akhir tersebut. Jadi, tidak ada persoalan dalam mekanisme tahapan APBD. APBD Kota Pariaman tidak memenuhi unsur keterlambatan, tapi tarik menarik kepentingan antara eksekutif dan legislatif.

Yang menjadi persoalan mendasar dalam pengesahan APBD Kota Pariaman tahun 2018 sudah dapat diduga jauh hari sebelumnya. Adalah rencana pembangunan masjid terapung di Pantai Gandoriah. Untuk diketahui, anggaran pembangunan masjid terapung sudah dianggarkan sebelumnya pada APBD tahun 2017. Namun karena belum siapnya analisis dampak lingkungan (Amdal) pembangunan batal dilaksanakan.

Pembangunan masjid terapung merupakan visi misi dari walikota-wakil walikota Pariaman periode 2013-2018 yang tak kunjung terealisasi. Wacana pembangunan masjid terapung disambut baik oleh segenap masyarakat Pariaman. Namun untuk membangunnya, dibutuhkan berbagai dokumen karena kota Pariaman berada di kawasan zona mitigasi gempa. Dalam hal ini terlihat jelas benang merah perbedaan pendapat antara walikota dan DPRD dalam memandang suatu persoalan.

Bagi walikota Pariaman sendiri Mukhlis Rahman, tidak ada salahnya mengesahkan anggaran pembangunan masjid terapung sementara pembuatan Amdal sedang berlangsung di tahun anggaran 2017. Sedangkan pihak DPRD berargumen Amdal mesti ada dahulu, baru disahkan dengan alasan tidak ingin kena masalah hukum di kemudian hari.

Perbedaan tersebut seharusnya bisa disatukan jika eksekutif dan legislatif menempuh opsi ketiga yakni meminta pendapat pakar hukum dan pengacara negara (jaksa) tentang ketakutan dewan mengesahkan anggaran terkait persoalan hukum Amdal. Asalkan kedua belah pihak akan menerima keputusan/petunjuk para ahli hukum tersebut. Tentunya duduk semeja diperlukan dalam hal ini.

Pandangan awam, APBD tahun 2018 penuh muatan politis jelang pilkada Pariaman dan penghujung jabatan Mukhlis Rahman sebagai walikota. Banyak kalangan menilai, Mukhlis tidak perlu lagi ditakuti karena jabatannya akan berakhir beberapa bulan lagi.

Jika hal tersebut benar adanya, tentu hal tersebut sangat disayangkan. Mengesampingkan peran Mukhlis dalam membangun Pariaman dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir, adalah tanda ketidakbijaksanaan dalam cara berfikir. 

Penulis: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri