Genius Usulkan Penambahan Varietas Ikan dalam Ranperda
Genius serahkan Ranperda kepada Wakil Ketua DPRD Fitri Nora dan Syafinal Akbar. Foto/Eri
Pariaman ----- Wakil Walikota Pariaman Genius Umar sampaikan nota penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2012 tentang Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah. Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Fitri Nora tersebut digelar di Aula DPRD Kota Pariaman, Mangguang, Senin (30/7).

Genius Umar mengatakan bahwa penggalian potensi daerah guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan meningkatnya PAD, sebut Genius, proses jalannya pemerintahan akan berlangsung sesuai dengan harapan masyarakat.

Ranperda tersebut mengusulkan perubahan halaman lampiran pada huruf A. Genius mengusulkan penambahan jenis komoditi usaha daerah yang ada di UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan. 

Jenis komoditi usaha daerah yang pada Perda sebelumnya, hanya meliputi jenis lele Dumbo dan Sangkuriang saja.

"Pada ranperda sekarang diusulkan penambahan jenis varian lele Mutiara dan jenis induk ikan lele lainnya sebagai sumber PAD," imbuhnya.

Genius menyampaikan seiring berkembangnya jenis/variatas ikan yang ada di UPTD BBI Dinas Perikanan, dapat dijadikan komoditi produksi usaha perikanan.

"Selain pemuliaan ikan lele, UPTD BBI juga sedang mengembangkan jenis ikan hias. Saat ini pecinta ikan hias makin meningkat dan pangsa pasarnya cukup bagus," tambahnya.

Ia menjelaskan dengan pengajuan perubahan terhadap ranperda itu, akan menambah beberapa jenis ikan yang belum tertampung pada Perda sebelumnya.

"Dengan bertambahnya jenis atau varietas ikan yang baru, diharapkan nantinya bisa meningkatkan investasi, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah yang tentunya juga akan berdampak pada peningkatan PAD," (Eri/OLP)
Dihadiri Genius, DPRD Pariaman Terima Pertanggungjawaban APBD 2017
Genius Umar salami dua pimpinan DPRD Pariaman Fitri Nora dan Syafinal Akbar usai Stemmotivering. Foto/Win
Pariaman ----- DPRD Kota Pariaman gelar pendapat terakhir dari fraksi-fraksi atau Stemmotivering terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksaan APBD Tahun Anggaran 2017 di Ruang Rapat Utama DPRD Kota Pariaman, Rabu (25/7).

Dalam rapat tersebut Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan segenap anggota dewan atas kebersamaannya dalam pelaksanaan pembangunan di Pariaman.

"Berkat kebersamaan yang terus terpelihara dan dilandasi oleh saling pengertian yang positif untuk kepentingan rakyat dan alhamdulillah, pembahasan Ranperda berjalan dengan lancar sesuai dengan jadwal  yang telah ditetapkan dan dapat terlaksana pada hari ini," kata walikota Pariaman terpilih itu.

Dikatakannya, pelaksanaan APBD untuk anggaran tahun 2017 telah memberikan banyak pengalaman yang berharga dan bahan pelajaran sekaligus tantangan untuk bekerja lebih baik lagi.

Genius berharap, ke depan seluruh pimpinan OPD dan jajaran Pemerintah Kota agar lebih meningkatkan kinerja. Pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Pariaman dapat mempertahankan peringkat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Ia juga menyerukan bahwa perlu kesungguhan dari seluruh pihak dalam melihat setiap kegiatan tidak sebatas ketentuan administrasi semata, yang lebih penting adalah pemantauan atau monitoring secara berlanjut untuk bahan evaluasi secara efektif atas kelemahan yang perlu diperbaiki.

Sementara itu, perwakilan Fraksi Nurani Pembangunan, Nasril mengatakan, penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan hakikat dari pelaksanaan proses demokrasi, secara konseptual, pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan bermuara kepada pertanggungjawaban kepada rakyat sebagai pemberi mandat, baik kepada eksekutif maupun legislatif.

"Dengan itu, dapatlah dianalisa untuk diketahui bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah, apakah ada kemajuan atau justru kemunduran selama satu tahun anggaran," terangnya.

Dikatakannya, laporan pengelolaan keuangan daerah tersebut sebenarnya dimaksudkan untuk memenuhi kewajiban pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pelaksanaan kebijakan keuangan/anggaran setiap tahunnya, agar penyelenggaran pemerintah daerah (penganggarannya) semakin efektif, efisien dan dapat dikontrol oleh pihak terkait.

"Bertolak dari hal-hal yang disampaikan di atas dan mencermati tahapan-tahapan pembahasan yang telah dilakukan di tingkat Pansus, Fraksi Nurani Pembangunan menyetujui Ranperda tersebut menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman tahun 2018 dengan harapan adanya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepannya," pungkasnya.

Adapun dari Fraksi Golongan Karya menurut Pendapat Akhir terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Pelaksanaan APBD Kota Pariaman Tahun Anggaran 2017 oleh Life Iswar mengatakan, secara umum, berdasarkan hasil pemeriksaan BPK perwakilan Sumatera Barat, Kota Pariaman memang mendapatkan opini Wajar Tanpa Batas (WTP)

"Hal tersebut adalah suatu nilai yang bagus dari satu sisi pandang namun kita harus menilai dan memandang dari berbagai sisi dan aspek yang sesuai dengan kondisi Kota Pariaman," terangnya.

Ia juga mengatakan, setelah melalui tahapan dan proses sesuai perundang-undangan tentang LKPD, maka Pansus DPRD Kota yang bertugas khusus membahasnya telah melaporkan hasil kerjanya kepada Fraksi yang ada di DPRD, yang antara lain rendahnya pendapatan yang didapat dari beberapa OPD dan kurangnya koordinasi antar OPD terkait.

"Berdasarkan hal tersebut di atas maka kami Fraksi Golkar DPRD menyampaikan saran kepada Pemerintahan Kota Pariaman, agar membuat perencanaan yang benar dan bisa dicapai secara maksimal agar pencapaian hasil yang kita harapkan bisa optimal dan memenuhi harapan masyarakat Kota Pariaman ke depan," terangnya.

Ia berharap Pemerintah Kota Pariaman agar selalu menigkatkan dan mengoptimalkan kinerja OPD terutama yang target pencapaian kinerjanya rendah.

"Dan kepada Pemerintah yang baru nanti agar lebih selektif menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan kapasitasnya sehingga mendapat hasil yang lebih baik," ujarnya.

Fraksi Golongan Karya, lanjut dia, dapat menerima LKPD untuk ditetapkan menjadi Perda Kota Pariaman tahun 2018. (Win/OLP)
Gerindra Kritik Minimnya Serapan Anggaran Pembangunan Wisata Pariaman
Anggota DPRD Fraksi Gerindra Hamdani. Foto/istimewa/Nanda
Pariaman ----- Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kota Pariaman menilai Pemerintah Kota Pariaman belum maksimal menyerap anggaran yang dialokasikan bagi pengembangan pariwisata Pariaman.
     
Dalam penyampaian rekomendasi DPRD Kota Pariaman atas LKPJ Walikota Pariaman tahun 2017 di DPRD Kota Pariaman, Senin (28/5), disampaikan penyerapan anggaran bagi sektor pariwisata hanya sebesar 74,09 persen. Dari Rp22.451.512.604,- yang digelontorkan untuk mendukung sektor pariwisata, namun hanya mampu diserap sebesar Rp17.745.551.098.
    
"Penyerapan anggaran bidang atau sektor pariwisata belum maksimal," ujar anggota DPRD Kota Pariaman asal Partai Gerindra, Hamdani.
    
Dalam penyampaian rekomendasi itu, tiga bidang alokasi anggaran disebut sebagai penyebab minimnya serapan anggaran sektor pengembangan pariwisata. Tiga permasalahan itu, yakni penyusunan dokumen AMDAL Masjid Terapung Kota Pariaman, alokasi ditargetkan Rp770.220.000, namun hanya terealisasi sebesar Rp231.066.000 atau 30% di Dinas PUPR Kota Pariaman.
     
Menurut Hamdani dalam penyampaiannya itu, permasalahan rendahnya realisasi fisik dan keuangan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana wisata Pulau Tangah disebabkan oleh adanya addendum kontrak karena panjang lokasi pekerjaan mengalami perubahan saat pengecekan lapangan.

"Hal tersebut mengindikasikan perencanaan yang dilaksanakan tidak memperhatikan kondisi real lokasi sebelum direncanakan, survey awal tidak memiliki data yang valid sehingga dalam proses pelaksanaan ditemui kendala teknis yang mendasar," katanya.

Dikatakan Hamdani, pembangunan pengembangan kawasan Pulau Tangah, juga belum mampu menyerap anggaran secara maksimal. Dari Rp800.000.000 yang dianggarkan, hanya Rp593.198.000 atau sebesar 81,26% realisasi fisik.
     
"Pembangunan sarana dan prasarana wisata Pulau Tangah, alokasi dana yang ditargetkan sebesar Rp1.450.000.000 dan terealisasi sebesar Rp417.000.000 atau dengan persentase 30% persen. Setali dengan itu, anggaran pengawasan pembangunan sarana dan prasarana wisata pulau tangah Rp 30.000.000 realisasinya 0 persen," ulasnya.
       
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan, pihaknya berupaya akan mengoptimalkan penyerapan anggaran. Masih adanya penyerapan anggaran di beberapa bidang pada tahun 2017 silam, akan menjadi bahan evaluatif Pemko Pariaman kedepan agar realisasi anggaran 2018 dapat maksimal.
     
"Kami apresiasi masukan yang disampaikan DPRD. Ini tentunya akan menjadi bahan evaluatif bagi kami untuk mengoptimalkan penyerapan anggaran di tahun 2018 ini," sebutnya.
     
Begitu juga dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pariaman, khususnya di bidang pariwisata. Namun, katanya, pihaknya belum bisa memaksanakan pemungutan retribusi untuk kas daerah Kota Pariaman. Pariwisata yang mulai berkembambang, membutuhkan waktu agar pendapatan daerah dari sektor tersebut dapat dimaksimalkan.
     
"Kami belum bisa memaksakan penarikan retribusi kepada masyarakar atau pelaku UKM kita. Pariwisata kita masih dalam perkembangan, investor belum banyak. Jika kita paksakan, tentu bisa berimbas bagi pelaku usaha di sektor wisata. Kita akan optimalkan secara bertahap," pungkasnya. (Nanda)
Mukhlis Catat Nama Kadis dan Camat yang Tak Hadiri Paripurna DPRD

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman
Pariaman ----- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman kecewa karena banyaknya Kepala SOPD tidak hadir dalam rapat paripurna penyampaikan LKPJ Walikota Pariaman tahun 2017 di DPRD Kota Pariaman, Senin (28/5) sore.
     
Dalam rapat tersebut, tidak banyak Kepala SOPD dan camat yang hadir. Kursi ruangan sidang utama DPRD yang dalam rapat lainnya penuh diisi kepala OPDD, pada rapat tadi terlihat banyak yang kosong.
     
"Padahal rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD terhadap LKPJ ini harus didengar langsung oleh SOPD, karena yang bekerja langsung adalah OPD ini," ungkapnya.
      
Minimnya kehadiran kepala SOPD pada rapat di DPRD saat itu, akan menjadi catatan khusus baginya. Mukhlis akan menegur langsung kepala SOPD yang tidak hadir dan  menginstruksikan agar Sekretaris Daerah melakukan pembinaan.
       
"Ini akan menjadi catatan khusus bagi kami. Sekda Kota Pariaman juga telah kita instruksikan melakukan pembinaan," sebutnya.
        
Menurutnya, rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Pariaman harus didengarkan langsung oleh kepala SOPD. Masukan yang disampaikan itu, harus menjadi perbaikan kedepan dalam melaksanakan program Pemko Pariaman.
        
Setidaknya 15 rekomendasi disampaikan oleh DPRD Kota Pariaman atas LKPJ Walikota Pariaman tahun 2017. Seperti disampaikan melalui anggota DPRD Hamdani yang merekomendasikan agar Pemerintah Daerah merubah sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah lebih baik.

"Guna mencegah terjadinya kebocoran bagi pemasukan daerah," kata Hamdani. (Nanda)
[PAW Dprd Pariaman] Life Iswar Dilantik Gantikan Mardison
Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar lantik Life Iswar gantikan Mardison
Pariaman ----- DPRD Kota Pariaman melantik Life Iswar sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019 menggantikan Mardison Mahyudin yang maju di Pilkada Pariaman 2018, di Aula DPRD Mangguang, Senin (7/5).

Pelantikan dan pengambilan sumpah tersebut dilakukan dalam sidang paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar. Tampak hadir Walikota Pariaman Mukhlis Rahman beserta segenap anggota dewan.

Syafinal Akbar usai pengetokan palu pembukaan sidang menuturkan, dengan telah diterbitkannya SK Gubernur Sumbar nomor 171-208-2018 tanggal 16 maret 2018 tentang pengunduran diri Mardison Mahyuddin sebagai anggota DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019 dan surat DPRD Kota Pariaman nomor 170/248/DPRD/2018 tanggal 19 maret 2018 tentang PAW DPRD Kota Pariaman dari Partai Golkar yang ditujukan kepada Gubernur Sumbar melalui Walikota Pariaman.

SK tersebut mengajukan PAW kepada Life Iswar yang memperoleh peringkat kedua perolehan suara sah dan memenuhi syarat.

"Akhirnya diterbitkanlah surat keputusan Gubernur Sumbar nomor 171-279-2018 pada tanggal 17 April 2018 tentang Pengangkatan PAW Anggota DPRD Kota Pariaman atas Life Iswar yang menjadi dasar utama dilakukan sidang paripurna yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kota Pariaman," jelas Syafinal Akbar.

Syafinal berharap kepada Life Iswar setelah resmi dilantik sebagai Anggota DPRD, agar melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Anggota DPRD hingga 2019 mendatang dengan penuh tanggung jawab

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman memberikan ucapan selamat kepada Life Iswar yang terpilih sebagai PAW Mardison Mahyuddin. Mardison sebelumnya merupakan Ketua DPRD Kota Pariaman yang mengundurkan diri karena maju dalam Pilkada Kota Pariaman.

"Untuk Mardison Mahyuddin atas nama Pemko Pariaman saya mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya selama menjabat sebagai Ketua DPRD," kata Mukhlis.

Ia berharap dengan sudah lengkapnya kembali jumlah anggota DPRD menjadi 20 orang, diharapkan kembali bekerja maksimal membangun Pariaman bersama Pemko.

Hadir dalam sidang paripurna tersebut, Sekdako Pariaman Indra Sakti, Forkopimda Pariaman, Kepala OPD Pemko Pariaman, Pimpinan BUMN/BUMD Pariaman, Pimpinan Partai Politik, dan kerabat keluarga anggota DPRD yang dilantik. (Phaik)
Mukhlis Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Termasuk Perihal Dubalang dan Barakai
Mukhlis berikan keterangan pers usai paripurna. Foto/Eri Elfadri
Pariaman -- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman sampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kota Pariaman pada rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung utama DPRD Kota Pariaman, Manggung, Selasa (10/4).

Mukhlis menanggapi satu persatu pandangan umum fraksi DPRD atas nota penjelasan empat ranperda yang telah dibacakan sebelumnya pada hari Senin, (9/4).

Pandangan dari Fraksi Nurani Pembangunan yang dibacakan oleh Riza Saputra dan menanyakan tentang pencabutan retribusi izin gangguan dan bagaimana izinnya.

Mukhlis menjawab bahwa berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 22 tahun 2016 tentang pedoman penetapan izin gangguan.

"Pencabutan Perda ini diberlakukan terhadap pemungutan retribusi izin gangguan, namun pemberian izin terhadap tempat usahanya tetap diberikan. Dan mengenai teknis pemberian izinnya akan diatur melalui Perwako," kata dia.

Sedangkan Fraksi PBB yang disampaikan oleh Arizal mempertanyakan tentang besaran deviden yang diperoleh dari penyertaan modal yang telah ditanamkan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu 2014-2017 yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Pariaman serta sejauh mana peran Bank Nagari dalam membangun Kota Pariaman.

Menjawab pertanyaan tersebut Mukhlis mengatakan bahwa besaran deviden yang diterima cukup meningkat selama empat tahun terakhir.

Ia mengatakan, di 2014 penyertaan modal pihaknya sebesar Rp24,7 miliar dan deviden yang diterima sebesar Rp4,2 miliar. 2015 dan 2016 Pemko menyertakan modalnya sebesar Rp32,2 miliar dengan deviden Rp4,7 miliar pada 2015 dan Rp4,8 miliar di 2016.

"Sedangkan tahun 2017 kita sertakan modal Rp43,3 miliar dengan devidennya Rp6,2 miliar. Deviden ini masuk ke dalam kas daerah dan dipergunakan untuk pembangunan Kota Pariaman melalui APBD," jelasnya.

Selanjutnya ia juga menanggapi pertanyaan tentang pengangkatan Barakai/Dubalang. Ia menjawab bahwa pengangkatan Barakai/Dubalang tidak diatur dalam Ranperda, namun  diatur dengan Perwako nomor 15 tahun 2016.

"Dalam pasal 2 ayat 3 dinyatakan bahwa Dubalang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa," ungkapnya.

Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seperti Kaur, Kasi dan Kadus serta Sekdes diatur melalui Perda.

Kemudian Mukhlis juga menjelaskan bahwa yang melakukan pembinaan terhadap kepala desa adalah camat, sedangkan pengawasan dilakukan oleh inspektorat.

Setelah semua padangan fraksi dijawab, Mukhlis Rahman berharap empat Ranperda itu dapat dibahas bersama-sama antara DPRD dengan komponen teknis untuk penyempurnaan Ranperda tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar. Ia berharap semua Ranperda tersebut dapat diproses pada tingkat selanjutnya sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman. (tim)
Mukhlis Jawab Pandangan Fraksi DPRD Tentang 4 Ranperda
Walikota Mukhlis Rahman bersalaman dengan Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar usai paripurna. Foto/Phaik
Pariaman --- Lima Fraksi DPRD Kota Pariaman menyampaikan pandangan umum terhadap empat (4) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dalam sidang Paripurna di Aula DPRD Mangguang, Senin (9/4).

Mukhlis menyampaikan tanggapan terhadap Nota Penjelasan Ranperda Inisiatif yang disampaikan oleh kelima Fraksi DPRD Kota Pariaman. Ia itu menyambut baik usulan dua Ranperda inisiatif tersebut karena dipandang perlu pengaturan lebih lanjut tentang pendidikan dan kesehatan sebagai hak atas pendidikan yang layak dan kesehatan yang terjamin.

"Atas nama Pemko Pariaman kami mengapresiasi pihak DPRD yang telah menginisiasi dua Ranperda tersebut," ujar Mukhlis.

Disamping itu, ungkap Mukhlis, terdapat beberapa poin yang harus menjadi pertimbangan. Yakni perlu adanya penambahan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan pada sub bidang pendidikan dasar.

"Menyangkut kurikulum dan satuan pendidikan dalam upaya melahirkan generasi penerus bangsa," kata dia.

Sedangkan di bidang kesehatan, perlu peningkatan pelayanan, kualitas yang sesuai standar namun tetap mengedepankan hak dari masyarakat yang butuh layanan kesehatan.

Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pariaman Syafinal Akbar tersebut, membahas pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh perwakilan dari lima fraksi di DPRD Kota Pariaman.

Kelima fraksi tersebut antara lain, Fraksi Bulan Bintang Amanat disampaikan Arizal, Fraksi Nurani Pembangunan oleh Riza Saputra, Fraksi Gerindra oleh Ali Darman, Fraksi Nasdem oleh Jonasri serta Fraksi Golkar oleh Faisal.

Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar mengatakan, pihaknya akan membahas bersama Ranperda yang telah diajukan oleh Walikota Pariaman untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Sekdako Indra Sakti, Asisten II Yandrileza, Asisten III Lanefi, Kepala BPS Pariaman, Kepala BUMD se-Kota Pariaman, Kepala OPD, Perwakilan Kodim 0308 Pariaman, camat dan kepala desa se-Kota Pariaman. (Tim)
Mukhlis Ajukan 4 Ranperda ke DPRD Kota Pariaman
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman serahkan nota penjelasan 4 Ranperda kepada pimpinan DPRD Syafinal Akbar. Foto/Zulfadli
Pariaman --- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman sampaikan Nota Penjelasan 4 Ranperda dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Pariaman. Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar dan dihadiri segenap anggota dewan, Selasa (27/3).

Empat Ranperda tersebut yakni Ranperda Pencabutan Perda nomor 5 tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Ranperda Tentang Perubahan Keempat atas Perda nomor 7 tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT Bank Nagari Sumbar, Ranperda Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Penguatan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam pengaturannya di Kota Pariaman.

Sedangkan keempat yakni Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna mempertegas Permendagri nomor 110 tahun tahun 2016.

"Keempat ini Ranperda masih perlu penyempurnaan agar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan," ujar Mukhlis.

Dalam kesempatan tersebut, pihak DPRD Kota Pariaman juga menyampaikan dua Ranperda Inisiatif yang diuraikan oleh Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Pembangunan DPRD Kota Pariaman Riza Saputra.

Wakil Ketua DPRD Pariaman Syafinal Akbar mengatakan pihaknya akan mempelajari empat Ranperda yang telah diajukan oleh Walikota Pariaman dan dibahas bersama segenap fraksi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Phaik/OLP)
Tak Lagi Menjabat Ketua DPRD, Mardison Kembalikan Rumah dan Mobil Dinas
Ketua Dprd Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menyerahkan berita acara penyerahan aset kepada Sekwan Yusrizal
Pariaman ----- Barang milik negara harus dikembalikan ke negara. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyudin, ketika mengembalikan inventaris daerah Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Pariaman kepada Pemko Pariaman, Rabu sore (28/2).

"Saya mengucapkan terimakasih kepada walikota dan seluruh jajarannya yang telah memberi seluruh fasilitas, dan karena saat ini saya tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman, sudah sepatutnya fasilitas yang saya nikmati selama ini saya kembalikan ke daerah," tuturnya.

Mardison Mahyudin dan keluarga meninggalkan rumah dinasnya sejak tanggal 20 Februari 2018 yang lalu. Rumah yang ditinggalinya sejak 3 tahun yang lalu bersama keluarganya ini, mempunyai banyak kenangan.

"Rumah dinas ini mempunyai banyak kenangan berkesan bagi keluarga kami, dan kini kami kembali menempati rumah pribadi di Desa Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Timur," katanya. 

Sebelumnya, Bagian aset Setdako Pariaman, Sekretariat Dewan dan Inspektorat selaku pengawas, melakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang berada di rumah dinas ketua DPRD di Jl Cut Nya Dien, Kelurahan Jati Hilir, Pariaman Tengah.

Rumah Dinas Ketua DPRD beserta 1 unit Mobil Dinas Pajero, 1 unit Mobil Fortuner, sepeda, berbagai perlengkapan elektronik, peralatan fitness, home theatre dan perlengkapan rumah tangga lainya, dikembalikan ke aset daerah.

"Semua barang-barang yang diinventaris lengkap dan dalam kondisi baik," kata Sekwan DPRD Kota Pariaman, Yusrizal.

Untuk saat ini, seluruh aset yang dulu milik Ketua DPRD Kota Pariaman, telah menjadi aset Sekretariat Dewan DPRD Kota Pariaman, sampai nanti akan terpilih Ketua DPRD yang baru. (Juned/OLP)
Paripurna Pemberhentian Mardison Sebagai Ketua DPRD Penuh Haru
Usai paripurna, Mardison foto bersama dengan segenap anggota DPRD dan Sekretariat Dewan. Foto/istimewa
Mangguang ----- DPRD Kota Pariaman paripurnakan usulan pemberhentian Mardison Mahyuddin sebagai ketua DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019, Rabu (14/2) siang.
Usulan itu dilakukan menyusul ditetapkannya Mardison Mahyuddin sebagai pasangan wakil walikota Pariaman mendampingi Genius Umar pada Pilkada Kota Pariaman tahun 2018, 12 Februari 2018.

Hampir tiga periode memperjuangkan rakyat di lembaga legislatif, tentu saja meninggalkan banyak kisah bagi pria yang akrab disapa MM ini. Waktu 3,4 tahun menjadi anggota/ketua dewan periode 2014-2019, memiliki kisah tersendiri. Tak ayal, iapun larut terbawa emosi.
Mardison tampak tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, sekilas matanya berkaca-kaca saat memberikan sambutan perpisahannya dengan 19 orang anggota DPRD Kota Pariaman lainnya.

Tidak hanya kenangan selama menjadi anggota DPRD Kota Pariaman periode saat ini, namun dua periode sebelumnya 2004-2009 dan 2009-2014, kelak menjadi sejarah perjanan politik dirinya.

“Genap 3,4 tahun sama-sama memperjuangkan masyarakat Kota Pariaman dengan 19 anggota DPRD. Meskipun baru 3 tahunan, namun banyak kesan yang akan dikenang selama bersama-sama memperjuangkan masyarakat Kota Pariaman,” ujarnya sembari meneteskan air mata.

Menurut dia, pilihan maju menjadi wakil walikota Pariaman tahun 2018 bukan tanpa alasan. Menjadi kepala daerah, tepatnya menjadi calon wakil walikota Pariaman menjadi cara lain yang ia tempuh untuk memperjuankan masyarakat Kota Pariaman.

“Menjadi legislatif juga berjuang untuk rakyat, begitu juga dengan wakil walikota, juga untuk rakyat,” jelasnya.

Ia berpesan agar anggota DPRD Kota Pariaman melaksanakan tugas kedewanan dengan sebaik-baiknya. Meskipun tidak sedang melaksanakan tugas, anggota dewan tetap melekat pada dirinya.

“Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, keluarga dan rakyat. Menjadi wakil rakyat adalah amanah, tanggung jawab yang harus ditunaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota fraksi Bintang Bulan Amanat DPRD Kota Pariaman Fauzi mengatakan, pengunduran diri Mardison Mahyuddin sebagai ketua DPRD menjadi kesedihan bagi masing-masing anggota.

“Bak ayam ka ilangan induak,” begitu ia memaknai berhentinya Mardison Mahyuddin sebagai ketua DPRD Kota Pariaman.

“Kami pasti rindu dengan kepemimpinan beliau, namun mungkin jalan ini yang telah beliua pilih untuk mengabdi kepada rakyat,” katanya.

Ia berharap, meskipun tidak lagi menjadi anggota dan pimpinan dewan, Mardison Mahyuddin tetap menjalin komunikasi dengan rekan sesama anggota dewan.

“Kita akan tetap komunikasi, nanti kita tunggu masukan dan sumbang fikirannya,” pungkasnya. (Nanda)
Hari Ini Mardison Dilantik Sebagai Ketua DPD Golkar Periode Ketiga
Mardison Mahyuddin dan Genius Umar foto bersama dengan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto (tengah). Foto/istimewa
Pariaman ----- Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Barat Hendra Irawan Rahim dijadwalkan akan melantik dan mengukuhkan pengurus DPD Partai Golkar Kota Pariaman periode 2015-2020, Minggu (11/2) pagi.

Bertempat di kantor bersama DPD Partai Golkar Pariaman, pelantikan tersebut akan dihadiri sejumlah pengurus DPP, DPD Sumatera Barat dan ribuan kader Partai Golkar Kota Pariaman. Selain internal Partai Golkar, Walikota Pariaman, Forkopimda se Kota Pariaman, parpol politik, anggota DPRD Kota Pariaman juga dijadwalkan hadir.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menyebut jika pelantikan yang digelar esok pagi itu, merupakan penegasan legalitas kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Pariaman dari DPP Partai Golkar.

“Ini mempertegas legalitas dari DPP sebagai pihak yang dipercayai mengurus parpol di daerah. Ini juga menjadi penegasan bahwa Golkar sangat solid, buktinya tidak ada gejolak diinternal saat Musda kemarin,” sebutnya.

Mardison yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman, berkomitmen jika partai yang dipimpin Airlanggga Hartanto itu, akan terus mendukung program Pemko Pariaman. Meskipun beberapa hari lagi akan mengundurkan diri sebagai pimpinan dewan, komitmen mendukung program pemerintah akan tetap dilakukan.

“Tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung pemerintah, selagi program itu untuk masyarakat, apapun itu akan kita dukung penuh. Dari dulu kami dukung kebijakan pemerintah,” tegasnya lagi.

Berbagai program yang diusulkan oleh pemerintah Kota Pariaman selalu didukung. Program bus sekolah gratis, asuransi nelayan menjadi beberapa program Pemko yang didukung partai melalui kader di DPRD Kota Pariaman.

Mardison Mahyuddin kembali terpilih secara aklamasi untuk periode ketiga dalam Musyawarah Daerah ke-4 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Pariaman, Minggu (9/7/2017) silam.

Mardison yang telah menjabat ketua selama dua periode, sebelum mencalonkan diri dalam musda telah mengantongi surat rekomendasi resmi dari DPP Golkar sebagai syarat maju untuk periode ketiga. (Nanda)
Komisi III DPRD Desak Dinas Pariwisata Segera Ajukan Rippda ke Baleg
Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman Hamdani desak Disbudpar Pariaman segera ajukan Rippda/Foto/Istimewa
Pariaman ---- Komisi III DPRD Kota Pariaman mendesak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman segera menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) ke Badan Legislatif DPRD agar segera dibahas dan dijadikan Peraturan Daerah.

"Ini sudah molor dua tahun. Renstra Rippda sangat dibutuhkan bagi suatu daerah yang fokus membangun pariwisata, baik secera perencanaan maupun penganggaran," ungkap Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman Hamdani, di Pariaman, Jumat (26/1).

Ia menyebut, Rippda merupakan payung hukum dalam membangun kepariwisataan daerah. Dengan adanya Rippda sebagai acuan, tidak ada lagi bongkar pasang pembangunan di kawasan yang sudah ditentukan dalam Renstra Rippda.

"Secara lisan ke DPRD memang sudah disampaikan oleh Dinas Budpar tentang poin penting dalam Rippda, namun kita perlu dokumen agar dikaji bersama eksekutif dan legislatif kemudian dirumuskan menjadi Ranperda. Hal ini sifatnya mendesak karena pembangunan pariwisata terus jalan, namun belum dikuatkan dengan Rippda," tutur Hamdani.

Dengan adanya Rippda, Hamdani menilai pemerintah daerah akan terlihat keseriusannya. Konsep-konsep tersebut sangat penting bagi Pariaman ke depan mengingat persaingan antar daerah yang saling berlomba-lomba menggarap potensi wisata daerahnya masing-masing.

"Rippda Renstra wajib bagi daerah pariwisata untuk keleluasaan pembangunan bidang kepariwisataan. Ia tidak sama dengan tata ruang daerah karena Rippda Renstra lebih fokus," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Pariaman Elfis Candra, mengatakan draft dokumen Rippda sudah rampung diselesaikan oleh pihaknya.

"Tinggal finishing (penyelesaian akhir) dan jika selesai akan segera kita ajukan ke Baleg DPRD," ujarnya.

Elfis menyebut tidak ada kelalaian disengaja oleh pihaknya untuk segera menyerahkan dokumen Rippda ke DPRD untuk segera dibahas dan dijadikan Perda.

"Kita juga ingin cepat. Namun Kepala Bidang yang mengepalai perumusan Rippda saat ini sedang dirawat karena sakit," ungkap Elfis.

Ia meyakinkan DPRD bahwa penyusunan dokumen Rippda Renstra menjadi prioritas utama pihaknya saat ini.

"Sejauh ini kita sudah petakan potensi-potensi dan destinasi pariwisata yang akan kita masukan dalam dokumen Rippda. Kita upayakan selekas mungkin dokumen tersebut segera masuk ke Baleg. Artinya, harapan kami sama dengan DPRD bagaimana pembangunan pariwisata berjalan lancar, fokus dan terarah sesuai dengan potensi yang kita miliki," pungkasnya. (OLP)
Belajar Lapangan Akan Mendorong Kreatifitas Anak Sedari Dini
Puluhan murid TK Habibie Kp Jawa 1 ketika menaiki mobil pemadam kebakaran yang dibantu Petugas Pemadam Kebakaran Kota Pariaman. FOTO/Junaidi
Pariaman ---- Halaman Balaikota Pariaman Kamis pagi (25/1) diramaikan oleh puluhan murid TK Habibie Pariaman yang sedang melaksanakan sosialisasi mengenai pemadam kebakaran.

Murid-murid TK tersebut tampak riang gembira saat bermain air cipratan mobil pemadam kebakaran. Pihak Damkar Kota Pariaman terlihat serius memaparkan cara memadamkan api.

"Tidak hanya belajar cara memadamkan api saja, para Murid TK ini juga diajarkan cara menghubungi pemadam kebakaran jikalau terjadi kebakaran," ujar Doddie, salah seorang petugas pemadam kebakaran.

Kepala Sekolah TK Habibie Erlinda mengatakan, dari 97 murid TK Habibie serta Paud Habibie yang saat ini terdaftar di sekolah tersebut, 80 di antaranya mengikuti kunjungan lapangan ke instansi terkait sesuai cita-cita mereka.

"Kami di awal tahun ini memilih instansi Pemadam Kebakaran Kota Pariaman sebagai kunjungan. Ini agar para murid memahami dan mengerti peran dan tugas sebagai seorang pemadam api," katanya.

Kegiatan itu, kata dia, juga sebagai edukasi semenjak dini bagi anak-anak agar memahami tanggung jawab dan tugas dari seorang pemadam kebakaran.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar mengapresiasi pola mengajar lapangan TK Habibie.

Ia menilai, sedari dini anak-anak pantas dikenalkan pada bidang yang mereka minati, termasuk pemadam kebakaran.

"Dengan pola belajar seperti itu lebih mengenalkan minat anak terhadap bidang yang mereka sukai. Ini berguna sekali, karena akan tersimpan rapi di memori mereka," sebutnya.

Ia berharap TK lainnya di Pariaman mengembangkan pola belajar lapangan bagi murid mereka untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak dalam belajar.

"Belajar di lapangan membuat pikiran anak-anak menjadi terbuka. Nalarnya jadi jalan sehingga akan menjadi anak yang kreatif," pungkasnya. (Juned/OLP)
Tanggapan DPRD Tentang Proyeksi Anggaran Rp30 M Untuk Pulau Tangah
Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman yang membidangi pariwisata, Hamdani. FOTO/istimewa
Pariaman ---- Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman Hamdani, memastikan segala bentuk penganggaran di DPRD di tahun politik 2018 akan berjalan sebagaimana biasanya. Pilkada dan kinerja dewan, kata Hamdani, merupakan dua hal yang mesti terpisah.

"Kita bekerja di dewan mewakili seluruh masyarakat Kota Pariaman. Bukan kepentingan politik, apalagi jika ada pihak-pihak tertentu mengait-ngaitkannya dengan kontestasi Pilwako Pariaman 2018," tegas Hamdani saat dihubungi via ponselnya, Jumat (19/1).

Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya di DPRD selalu bekerja maksimal demi pembangunan di Kota Pariaman. Bahkan menurutnya, pihak dewan selalu mendukung visi misi Pemko Pariaman dalam membangun kepariwisataan.

"Kami menyadari potensi kita ada di pariwisata. Untuk itu semua pihak harus mempersiapkan diri, baik eksekutif dan legislatif maupun stake holder dan komponen masyarakat lainnya. Untuk membangun pariwisata tidak boleh setengah-setengah. Infrastruktur dan sumberdaya manusia saling kuat menguatkan," tuturnya.

Pihaknya telah mendengar saat ini Pemko Pariaman berniat membangun sejumlah infrastruktur penunjang wisata bahari di Pulau Tangah dengan proyeksi dana Rp30 miliar. Hamdani berkata, sebelum pengajuan anggaran di DPRD, pihaknya mengimbau agar TAPD Pemko Pariaman menyiapkan konsepnya dengan baik.

"Perlu kami garis bawahi, apapun bentuk pembangunan, asal membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai aturan yang berlaku, kami di dewan akan mendukungnya," sebut Hamdani.

Untuk anggaran sebesar Rp30 miliar, jelas Hamdani, penganggarannya harus secara bertahap. Tidak bisa langsung mengingat keterbatasan keuangan daerah. Di samping itu, jelas Hamdani, juga diperlukan dokumen penunjang mengingat sejumlah aturan tentang tata kelola pulau-pulau kecil yang tentunya memiliki ekosistem yang mesti dijaga.

"Itu pasti bertahap ya. Kita rasa TAPD menyadari hal tersebut. Kita harus lihat masterplannya. Konsepnya seperti apa, taman burungnya seperti apa, juga kolam pemandian, apakah air asin atau air tawar. Ini semua perlu konsep yang jelas dan terukur agar pembangunannya berjalan lancar dan membawa manfaat," imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu desitinasi baru yang akan dibenahi oleh Pemko Pariaman adalah Pulau Tangah. Dalam perencanaan, di pulau itu akan dibangun taman burung, pemandian air tawar, tempat bermain anak, yang dilengkapi dengan gazebo sebanyak 15 unit dan jalur pendestrian.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengungkapkan anggaran yang akan dihabiskan untuk Pulau Tangah---sesuai dengan masterplan yang telah dibuat---sekitar Rp30 miliar.

Di tahun anggaran 2017, kata Mukhlis, pihaknya telah membangun 15 unit gazebo dan pendestrian sepanjang 800 meter dengan menelan anggaran sekitar Rp1,1 miliar, ditambah bangunan dermaga apung bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebesar Rp1,7 miliar.

"Masih banyak pembangunan yang akan kita kerjakan untuk tahun-tahun berikutnya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memprioritaskan pembangunan Pulau Tangah dengan dukungan dana yang maksimal," sebutnya, Rabu (17/1). (OLP)
Bangun Taman Burung dan Pemandian, Pulau Tangah Perlu Dana Rp30 M lagi
Mukhlis saat meninjau pembangunan Pulau Tangah beberapa waktu lalu
Pariaman --- Pemko Pariaman terus berupaya melengkapi sarana prasarana penunjang pariwisata di berbagai lokasi strategis Pariaman.

Salah satu desitinasi baru yang lagi dibenahi oleh Pemko Pariaman adalah Pulau Tangah, dimana nantinya akan dibangun taman burung, pemandian air tawar, tempat bermain anak, yang dilengkapi dengan gazebo sebanyak 15 unit dan pendestrian.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengungkapkan anggaran yang akan dihabiskan untuk Pulau Tangah---sesuai dengan masterplan yang telah dibuat---sekitar Rp30 miliar.

Di tahun 2017, kata Mukhlis, pihaknya membangun 15 unit gazebo dan pendestrian sepanjang 800 meter dengan menelan anggaran sekitar Rp1,1 miliar, ditambah bangunan dermaga apung bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebesar Rp1,7 miliar.

"Masih banyak pembangunan yang akan kita kerjakan untuk tahun-tahun berikutnya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memprioritaskan pembangunan Pulau Tangah dengan dukungan dana yang maksimal," sebutnya di Pariaman, Rabu (17/1)

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Pemko Pariaman sangat komit dalam mendukung visi daerahnya. Karena itu ia mengimbau seluruh OPD bersama-sama untuk mensukseskan visi tersebut, mulai dari penganggaran maupun dukungan terhadap kepariwisataan.

"Kedepan kita menginginkan agar kota Pariaman akan menjelma menjadi destinasi baru kunjungan wisatawan okal maupun internasional. Dengan kita bangun destinasi wisata baru, diharapkan dapat menggenjot kunjungan wisatawan sehingga Pariaman akan semakin dikenal luas di Indonesia maupun dunia," harapnya.

Pembangunan destinasi wisata yang telah selesai dan tahap finishing pada tahun 2017 di antarnya pembangunan Pantai Cermin dengan arena sepatu rodanya yang merupakan track sepatu roda pertama di Sumatera Barat ditambah dengan bangunan permainan anak yang aman.

Dermaga Pantai Gandoriah dalam tahap finishing, Anjungan Gandoriah, Pantai Kata, dan Asean Youth Park di Pantai Gandoriah. 


Sementara itu, wakil ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar mengatakan, DPRD selalu mendukung program pemerintahan terkait pembangunan wisata.

Ia menyebut, selama pembangunan membawa manfaat ekonomi masyarakat, tentu DPRD akan menganggarkannya.

"Untuk kawasan pulau asal tidak merusak ekosistem, tentu kita dukung," ujarnya. (Juned/OLP)
DPRD Puji Tumbuhnya Wisata Ikonik di Pariaman yang Berdampak Positif bagi Masyarakat
Walikota Mukhlis sedang meninjau pembangunan infrastruktur Pulau Tangah bersama beberapa pimpinan SOPD. FOTO/Junaidi
Pariaman ---- Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar mengatakan dewan akan mendukung penuh pengembangan wisata bahari dalam hal penganggaran asalkan direncanakan secara matang dan tidak merusak ekosistem.

Ia menyebut, dampak dari pembangunan infrastruktur kepariwisataan dalam beberapa tahun terakhir, telah bisa dinikmati masyarakat. Menurutnya, dari tingginya jumlah wisata berkunjung ke Pariaman telah menumbuhkan sektor ekonomi kerakyatan berupa berdirinya kedai kuliner, kerajinan dan sektor kreatif lainnya.

"Beberapa destinasi bahkan menjadi ikonik. Seperti Pulau Angsoduo, Konservasi Penyu, Gandoriah dan yang terbaru trekking di Hutan Bakau (mangrove)," ujar Syafinal Akbar di Pariaman, Minggu (14/1).

Pariaman yang di depannya membentang empat pulau terdekat, imbuh Syafinal, juga sedang diproyeksikan sebagai objek wisata sesuai dengan potensinya masing-masing.

"Pulau Kasiak untuk wisata edukasi, sedangkan Pulau Angsodua menjelma sebagai wisata keluarga yang sangat ramai dikunjungi. Sekarang kita bersama Pemko Pariaman sedang mempercantik Pulau Tangah," jelas Syafinal.

Ia menyebut, untuk pembangunan Pulau Tangah, pihaknya di dewan akan mendukung penuh penganggarannya. Jika dermaga apung dibangun oleh KKP RI, pedestrian sepanjang 800 meter dan gazebo atau pondok peristirahatan sebanyak 15 unit, telah dianggarkan dan hampir rampung.

"Ke depan tentu akan kita bahas bersama TAPD Pemko Pariaman dan tentu saja setiap pembangunan di pulau-pulau kecil tidak boleh merusak ekosistem yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis lalu, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman telah meninjau Pulau Tangah. Ia menyatakan dermaga apung sudah tuntas 100 persen, sedangkan pedestrian dan gazebo tinggal beberapa item lagi.

Selain itu, kata Mukhlis, pihaknya juga berencana melakukan pembangunan taman burung, kolam air tawar dan sejumlah sarana prasarana pendukung lainnya.

"Jika pembangunan sudah selesai semuanya, akan dibuka untuk umum untuk dinikmati masyarakat dan wisatawan," sebutnya. (OLP)
DPRD Imbau Masyarakat Pariaman Jangan Termakan Isu SARA Jelang Pilwako
Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Ir Syafinal Akbar MT. FOTO/istimewa
Pariaman ---- Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar, mengimbau masyarakat agar tidak terkotak-kotak dalam Pilwako Pariaman. Meski suhu politik kian meninggi, imbuh Syafinal, rasa badunsanak mesti terus dijaga karena semua calon yang maju merupakan anak nagari Pariaman yang berniat mengabdi bagi kampung halamannya.

"Konteks demokrasi pilkada kita maknai dengan cerdas. Berbeda pilihan adalah hal yang lumrah, namun perbedaan tersebut harus kita sikapi dengan tetap menjaga hubungan yang baik antara sesama warga," kata Syafinal Akbar, Minggu di Pariaman (7/1).

Ia menilai siapa saja sah-sah saja menjadi tim sukses pasangan calon di Pilwako Pariaman. Menjadi tim sukses menurutnya adalah pilihan politik, tidak untuk menjelekkan lawan politik yang berimbas pada perpecahan jalinan pertemanan, persaudaraan yang telah sekian lama terjalin sesama warga.

"Tim sukses adalah hak setiap warga negara. Tim sukses mestinya menjual program calon agar dipilih oleh masyarakat. Silahkan, namun jangan sampai menjelek-jelekan calon lain karena ini akan menurunkan kualitas demokrasi," imbuhnya.

Hal itu ia katakan karena jelang pendaftaran calon 8-10 Januari ke KPU, banyak sekali terjadi perang opini di media sosial. Perang opini bahkan sudah mulai menyentuh topik-topik sensitif seperti menjelekkan parpol pengusung, calon dan pribadi kandidat.

Media sosial yang saat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat, ia nilai potensial jadi pemicu pertikaian di tengah masyarakat jika tidak dipergunakan secara bertanggungjawab.

"Kita melihat sudah berapa banyak pengguna medsos di Indonesia tersangkut kasus hukum karena postingan mereka. Kita tidak ingin hal ini terjadi di Pariaman. Mari kita tunjukan kualitas demokrasi warga Pariaman yang bermartabat dan rasa badunsanak hingga ke media sosial," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, sudah ada beberapa postingan di jejaring sosial berbau SARA menyintas Pilwako Pariaman seperti ajakan tidak memilih partai tertentu yang dia anggap musuh agama tertentu. Akun-akun yang sempat terpantau itu diduga punya motif jahat berniat memecah.

Postingan berbau SARA tersebut, selain mengandung ujaran kebencian, juga berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat yang merasa dirugikan. (OLP)
Peluang Ali Bakri Gantikan Mardison Jabat Ketua DPRD Tergantung Loyalitas
Ali Bakri/Foto/istimewa
Pariaman ----- Ali Bakri, Faisal dan Live Iswar merupakan tiga nama bakal calon Ketua DPRD Kota Pariaman dari fraksi Golkar jika Mardison Mahyuddin resmi ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman sebagai calon wakil walikota Pariaman mendampingi Genius Umar tanggal 12 Februari 2018 mendatang.

Live Iswar sendiri saat ini belum menjabat sebagai anggota DPRD. Namun sebagai pemilik suara terbanyak kedua setelah Mardison dalam pemilu legislatif 2014 lalu, ia secara otomatis akan menjadi anggota DPRD PAW 2014-2019 mengantikan Mardison.

"Benar sesuai ketentuan, Live Iswar akan menjadi pengganti antar waktu jika saya sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon. Partai Golkar saat itu, selain akan menyiapkan PAW, juga akan menyiapkan kader sebagai ketua DPRD Kota Pariaman," ungkap Mardison, Rabu (3/1) di Pariaman.

Ia menuturkan, pihaknya jauh hari telah menyiapkan mekanisme pemilihan ketua DPRD dari internal partai. Syarat untuk menjadi ketua DPRD sudah dibakukan dan tinggal menjalaninya saja lagi.

"Mekanismenya telah ada. Tiga nama tersebut akan dipilih sesuai mekanisme," sebutnya.

Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan ketua DPRD dari Golkar harus memenuhi tiga unsur. Pertama harus loyal terhadap partai, memiliki kompetensi yang terukur dan bisa diterima oleh seluruh anggota DPRD.

"Sebab Ketua DPRD itu representasi dari DPRD itu sendiri dan mewakili seluruh lapisan masyarakat Pariaman," tuturnya.

Sementara dari penelusuran, di antara tiga nama tersebut, Ali Bakri dinilai memiliki kans paling tinggi untuk menggantikan posisi Mardison di DPRD. Ali Bakri sendiri merupakan anggota DPRD terpilih pada pileg 2014 dengan perolehan suara terbanyak dari Golkar.

Sedangkan Faisal dan Live Iswar---meski namanya masuk bursa ketua DPRD---keduanya merupakan anggota DPRD pengganti antar waktu. Faisal merupakan PAW Devaria dan Live Iswar baru akan menggantikan Mardison. Dari segi pengalaman, Ali Bakri dinilai paling kompeten.

"Namun tentu saja ada deal-deal politiknya. Ali Bakri tentu saja paling berpotensi. Tapi ia mesti menunjukan loyalitasnya kepada Mardison yang berlaga di Pilkada. Jika ia dinilai partai tidak loyal, bisa saja ia tersingkir," ujar salah seorang politisi Golkar Pariaman yang sangat enggan namanya ditulis. 

Penulis: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri
Jika Mardison Ditetapkan KPU, Palu DPRD Sementara Akan Diketok Syafinal Akbar
Syafinal Akbar (empat dari kanan) sementara alkan jadi pemegang palu DPRD jika Mardison Mahyuddin ditetapkan sebagai calon wakil walikota oleh KPU Pariaman. Foto/istimewa
Pariaman ----- Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin telah menyiapkan surat pernyataan siap mundur sebagai anggota DPRD Kota Pariaman setelah ditetapkan sebagai calon wakil walikota Pariaman oleh KPU Kota Pariaman.

"Surat kesedian mundur telah kita siapkan dan akan diserahkan tanggal 8 Januari 2018, atau saat Genius Umar-Mardison Mahyuddin mendaftar ke KPU Kota Pariaman," ungkap Mardison, Rabu (3/1) di Pariaman.

Ia menyebut pengunduran dirinya tersebut akan dibarengi dengan penggantian antar waktu dan pemilihan ketua DPRD yang merupakan hak fraksi Golkar.

Mekanisme pemilihan ketua DPRD dari fraksi Golkar, sebut Mardison, telah ada mekanismenya. Calon ketua yang akan dipilih harus loyal kepada partai, memiliki kapabilitas, integritas dan memahami kinerja dewan dengan baik.

"Tentu orang yang berkompeten dan melalui mekanisme partai, sebab jabatan ketua DPRD merupakan representasi rakyat dan DPRD," sambungnya.

Mardison mengatakan, jika dirinya ditetapkan sebagai calon dalam Pilwako Pariaman 2018, fraksi Golkar nantinya akan diisi oleh empat orang kader, yakni Ali Bakri, Faisal, Live Iswar dan M Yasin dari PKS. Tiga di antara nama tersebut merupakan kader Golkar, yang nantinya akan menggantikan Mardison sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman.

Komisioner KPU Kota Pariaman Indra Jaya senada mengungkapkan. Ia menyebut surat pernyataan siap mundur dari anggota DPRD merupakan syarat wajib pendaftaran sebagai paslon ke KPU.

"Bersifat mutlak dan tidak bisa ditarik kembali," ujarnya melalui sambungan telepon.

Saat bapaslon ditetapkan sebagai calon walikota dan wakil walikota, imbuh Indra Jaya, maka sejak itulah calon tersebut dinyatakan berhenti sebagai anggota dewan.

"Pengumuman penetapan calon tanggal 12 Februari, dan hari itu jika yang bersangkutan lolos verifikasi, maka otomatis berhenti sebagai anggota DPRD," jelasnya.

Seandainya Mardison pada akhirnya ditetapkan sebagai calon oleh KPU Kota Pariaman, pimpinan DPRD sementara akan dijabat oleh Syafinal Akbar dari fraksi Nasdem.

Syafinal sendiri menyatakan kesiapannya menjadi ketua sementara dalam menjalankan setiap tugas dewan hingga pelantikan dua orang pimpinan DPRD lainnya.

"DPRD adalah lembaga kolektif dan kolegial. Meski pimpinan hanya satu orang, tidak ada masalah secara administrasi ketatanegaraan dalam setiap pengambilan keputusan dewan. Karena setiap keputusan dewan itu melalui persetujuan bersama," kata Syafinal.

Sebagai pemegang palu DPRD, ungkap Syafinal, bukan berarti secara administratif ia merupakan Ketua DPRD.

"Sifatnya pimpinan DPRD, bukan Ketua DPRD. Jadi kalau kita ada tandatangan, atas nama pimpinan dewan oleh wakil ketua DPRD," jelasnya. (OLP)
Siapa Pengganti Mardison di Legislatif dan Ketua DPRD Kota Pariaman? Ini Jawabannya
Akan ada tiga pelantikan di DPRD Kota Pariaman. Dua pimpinan dan satu PAW. Foto/istimewa
Pariaman --- Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin akan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019. Pengunduran diri tersebut, kata Mardison di Pariaman (1/1) merupakan suatu keharusan karena ia akan mencalonkan diri sebagai wakil walikota Pariaman berpasangan dengan Genius Umar.

"Surat pengunduran diri segera kita buat dan serahkan kepada DPRD Kota Pariaman pada tanggal 8 Januari mendatang," ungkap Mardison.

Terkait penggantinya, jauh-jauh hari Mardison telah menegaskan Live Iswar sebagai PAW dirinya di DPRD Kota Pariaman. Sedangkan posisi Ketua DPRD yang merupakan jatah dari fraksi Golkar, akan ada mekanisme tersendiri. Namun dari informasi yang beredar, Ali Bakri dinilai punya kans besar menduduki kursi ketua DPRD menggantikan Mardison.

Live Iswar sendiri merupakan peraih suara terbanyak kedua Partai Golkar setelah Mardison di daerah pemilihan Pariaman Tengah. Sesuai ketentuan undang-undang, Live akan melanjutkan keterwakilan Golkar di DPRD Kota Pariaman hingga 2019.

Jika Mardison resmi mengundurkan diri di dewan, dipastikan hanya tinggal satu Pimpinan di DPRD Kota Pariaman yakni Syafinal Akbar dari fraksi Nasdem, sembari menunggu keputusan Golkar dan Gerindra mengusulkan nama pimpinan.

Terpisah, wakil ketua DPD Gerindra Kota Pariaman Gamindra Kesuma menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengusulkan satu nama dari tiga anggota dewan sebagai pimpinan DPRD.

"Sebelumnya ada tiga nama, namun saat ini sudah mengerucut jadi satu nama yakni Fitri Nora. Kita akan segera ajukan ke DPRD agar segera dilantik," ujarnya. (OLP)