Mardison Harap Bonus Kafilah MTQ Diserahkan Secepatnya

Pariaman --- Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengaku bangga dengan prestasi kafilah Kota Pariaman dalam MTQ Nasional tingkat Sumbar ke-37 yang diselenggarakan selama seminggu penuh di Pariaman tersebut.

Menurut Mardison, dari hanya target lima besar yang diinginkan, para kafilah menjawabnya dengan keberhasilan menyabet juara umum dua pada iven bergengsi yang dibuka oleh Menteri Agama RI itu.

"Ini prestasi yang membanggakan warga Pariaman, baik yang di ranah maupun perantauan. Persiapan yang matang tentu menambah kepercayaan diri kafilah. Ini bukti keseriusan semua pihak dalam melakukan pembinaan," kata Mardison di Pariaman, Minggu (19/11).

Ia mengatakan, prestasi yang diraih tidak ada kaitannya karena kota Pariaman sebagai tuan rumah. Banyak tuan rumah menggelar MTQ yang pada akhirnya tidak mampu meraih prestasi tiga besar. Prestasi tidak ada kaitannya dengan lokasi penyelenggaraan, tapi murni kemampuan.

"Apalagi sistim penjurian dengan elektronik yang tidak bisa dimanipulasi. Jika ada yang beranggapan prestasi kafilah Kota Pariaman karena faktor atau hal lain, itu suatu penilaian yang keji yang terang-terangan menghina akal sehat setiap manusia yang mampu berfikir," ungkap Mardison.

Mardison menyampaikan, saat ini pihaknya bersama eksekutif dan jajaran Kemenag Pariaman lebih fokus kepada kafilah yang berprestasi.

"Tentu ada bonus bagi setiap kafilah, dan hal tersebut sudah kita sepakati akan dibayarkan segera," sambung Mardison.

Terkait kapan waktu penyerahan bonus, Mardison menyatakan tidak lama lagi karena semua anggaran untuk bonus sudah tersedia.

"Kapan tekhnis dan waktunya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada eksekutif dan Kemenag. Kami di DPRD beharap secepatnya dalam tahun ini karena beberapa daerah telah menyerahkannya," pungkasnya. (OLP)
Genius Umar Sampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun 2018 ke Paripurna DPRD

Mangguang --- Wakil Walikota Pariaman Genius Umar menyampaikan Nota Keuangan tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018 dalam rapat Paripurna DPRD, Senin (13/11) di Gedung DPRD Kota Pariaman, Mangguang, Pariaman Utara.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin didampingi Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar dihadiri segenap anggota dewan, Sekdako Pariaman Indra Sakti, Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kepala Desa.

Genius Umar mengatakan RAPBD tahun 2018 merupakan penyampaian yang tercepat kepada dewan, sehingga diharapkan nantinya dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah APBD tercepat sepanjang sejarah Kota Pariaman berdiri.

“Oleh karenanya, maka struktur APBD kali ini agak berbeda dari struktur sebelumnya, terutama pada struktur pendapatan, di mana pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan belum diketahui pagu indikatifnya. Masih mempergunakan alokasi dana perimbangan tahun sebelumnya, terutama untuk Bagi Hasil Pajak dan Dana Alokasi Umum,” kata Genius.

Dalam Nota Keuangan yang di bacakan oleh Genius Umar itu, proyeksi RAPBD Kota Pariaman tahun 2018, Pendapatan Daerah sebesar Rp589,064 miliar dan Belanja Daerah sebesar Rp661,574 miliar, jika dibandingkan terjadi defisit sebesar Rp72,509 miliar yang akan ditutupi dengan SILPA tahun anggaran lalu.

“Pendapatan daerah tersebut terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp39,508 miliar, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp17,450 miliar, penerimaan dana perimbangan direncanakan sebesar Rp510,055 miliar, dan perkiraan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp39,500 miliar,” kata Genius.

Untuk belanja daerah terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung diproyeksikan sebesar Rp348,396 miliar yang di dalamnya terdapat belanja pegawai, hibah, bagi hasil kepada pemerintahan desa, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga.

Sedangkan belanja tidak langsung yang dalamnya terdapat belanja barang dan jasa dan belanja modal diproyeksikan sebesar Rp313,177 miliar.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan pihaknya mempunyai komitmen untuk mempercepat proses pembahasan RAPBD tahun 2018 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai wakil rakyat, dewan tentu berupaya mengakomudir aspirasi rakyat yang diwakili melalui APBD tahun 2018.

“Kita akan memberikan yang terbaik kepada rakyat Kota Pariaman melalui APBD tahun 2018 ini. Badan Musyawarah sudah mengagendakan tahapan pembahasan dan akan kita tidak lanjuti dengan rapat-rapat berikutnya dengan sebaik mungkin,” kata Mardison. (Doni)
DPRD Kota Pariaman Setujui Ranperda Pengembalian Nama Daerah ke Bahasa Asli

Mangguang --- DPRD Kota Pariaman setujui 5 (lima) dari 6 (enam) Ranperda Kota Pariaman tahun 2017, dalam Paripurna DPRD Kota Pariaman, Senin (13/11) di Gedung DPRD Kota Pariaman, Mangguang, Kecamatan Pariaman Utara.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin didampingi Wakil Ketua Syafinal Akbar, dihadiri Wakil Walikota Genius Umar, segenap anggota dewan, sekdako Indra Sakti, Kepala OPD, Camat, Lurah dan kepala desa serta undangan lainnya.

Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan, enam dari lima ranperda yang disahkan itu adalah Ranperda Tentang Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang, Alat Takar Timbangan dan Perlengkapannya, Ranperda Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenagan Pemerintah Kota Pariaman.

“Kemudian Ranperda Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan, Ranperda Tentang Pengolahan Milik Daerah dan Ranperda Tentang Penyesuai Nama Desa dan Kelurahan di Kota Pariaman,” sebut Mardison Mahyuddin.

Sedangkan Ranperda Tentang Ketentraman dan Ketertipan Umum masih dalam pendalaman antara dewan dengan pemerintah kota Pariaman. Ada hal-hal yang subtansi yang perlu kajian antara dua belah pihak seperti kedudukan dubalang yang saat ini ada pada setiap desa.

“Hal ini perlu kita pikirkan formula kedudukan dubalang yang ada di desa. Karena dubalang mempunyai peran yang sangat penting sebagai pengamanan desa, tentu harus akomodir dalam aturan tersebut,” ujar Mardison.

Dikatakan Mardison, pengesahan ranperda tersebut sebelumnya sudah mendapatkan persetujuan dari lima fraksi di DPRD Kota Pariaman. Melalui pendapat akhir masing-masing fraksi dan juga sudah dibahas oleh DPRD Kota Pariaman sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu Wakil Walikota Pariaman Genius Umar dalam sambutannya menyampaikan ucapan terima kasih kepada segenap dewan yang sudah membahas dan menyetujui lima ranperda tersebut.

"Lima ranperda yang disahkan itu menjadi acuan dalam kelancaran pembangunan Kota Pariaman," kata Genius. (Doni)
[Pileg 2019] 10 Parpol di Pariaman Desak KPU Tampah Jumlah Dapil dari 3 Menjadi 4

Pariaman --- Pengurus partai politik calon peserta pemilu 2019 di Kota Pariaman tanggapi beragam terkait penataan daerah pemilihan (dapil) pada pemilu legislatif tingkat Kota Pariaman 2019 mendatang.

10 dari 12 partai politik yakni Partai Nasdem, Partai Gerindra, Partai Golkar, PBB, PAN, Partai Demokrat, Partai Perindro, Partai Hanura, Partai Berkarya, PKB mengingankan terjadinya penambahan dapil pada pemilu legislatif 2019 mendatang dari tiga daerah pemilihan menjadi empat pemilihan sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Pariaman.

Jika sebelumnya, kecamatan Pariaman Timur dan Pariaman Selatan digabung dalam satu dapil Pariaman II, jika terjadi penambahan akan terwakali masing-masing kecamatan.

"Usulan tersebut didasari terjadinya penambahan daerah pemilihan dari tiga daerah pemilihan menjadi empat daerah pemilihan sesuai dengan jumlah kecamatan yang ada di Kota Pariaman," ujar Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, Sabtu (11/11) siang.

"Selain itu,  penambahan pilihan didasari agar terjadinya pemerataan anggota dewan di setiap kecamatan yang ada di kota Pariaman dan pemerataan pembangunan di Kota Pariaman," ulasnya.

Sementara itu, 2 partai politik lainnya, yaitu PKS, PPP tetap mengusulkan daerah pemilihan tiga daerah pemilihan dengan pertimbangan penambahan daerah pemilihan terbentur belum cukupnya jumlah kursi sebanyak 12 pada daerah pemilihan Kota Pariaman II, yaitu Kecamatan Pariaman Timur dan Pariaman Selatan.

"Belum adanya penambahan kursi di DPRD Kota Pariaman karena jumlah penduduk belum mencukupi 100.000 lebih yang menjadi dasar penambahan kursi. Jika jumlah kursinya di Kota Pariaman II itu masih melebihi 12 kursi, belum bisa dipecah," ujarnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria, mengatakan terkait penaatan ulang daerah pemilihan pada pemilu 2019  pihaknya telah mengundang seluruh parpol calon peserta pemilu legislatif 2019 pada rapat simulasi penghitungan kursi dan penataan dapil pemilu 2019.

Usulan parpol tentang opsi penambahan dapil atau tidak yang dilengkapi dengan argumen kelebihan dan kekurangannya akan disampaikan ke KPU RI pada rapat koordinasi di Palembang bulan depan.

"KPU Kota Pariaman hanya memfasilitasi usulan-usulan partai politik terkait penataan daerah pemilihan pemilu 2019, sedangkan keputusan ada di KPU Pusat," ujarnya.

Ia mengatakan, jumlah penduduk di Kota Pariaman mempengaruhi jumlah kursi di DPRD Kota Pariaman. Jika hingga Desember 2017 pada data DAK kependudukan yang diserahkan Kemendagri RI kepada KPU jumlah penduduk melebihi 100 ribu, maka jumlah kursi akan bertambah menjadi 25 kursi.

"Jika penambahan penduduk tidak melebihi 100 ribu lebih, tentu jumlah kursi bertambah, namun yang terpenting, usulan dari kawan-kawan partai politik terkait penataan dapil akan kita sampaikan ke KPU RI," katanya.

Ia berkata, penambahan daerah pemilihan berdasarkan kecamatan yang ada di Pariaman, akan memperkuat legitimasi anggota dewan di DPRD kota Pariaman yang mewakili kecamatannya masing-masing. (Nanda)
Kota Pariaman Lampaui Banyak Target di MTQ Sumbar ke-37

Pantaikata --- Kafilah Kota Pariaman meraih Juara Umum II pada ajang MTQ Nasional ke-37 tingkat Sumatera Barat tahun 2017 di Kota Pariaman. Posisi tersebut jauh meningkat dibandingkan raihan pada MTQ ke-36 tahun 2016 silam di kota Sawahlunto dengan posisi ke 10.

Tidak hanya sukses menjadi tuan rumah MTQ, namun juga berhasil menempatkan wakilnya juara di banyak cabang yang diperlombakan.

Capaian ini melampaui target yang ditetapkan oleh Walikota Pariaman yang awalnya menarget posisi lima besar dari 19 kabupaten dan kota peserta MTQ tahun ini.

“Capaian tahun ini melampaui target yang kita tetapkan dan jauh meningkat dibandingkan tahun lalu. Menempati posisi kedua, ini sangat diluar prediksi kita,” kata Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, saat acara pentupan MTQ, Jumat malam (10/11) di Pantai Kata.

Ia mengatakan, meningatkannya prestasi kafilah MTQ kota Pariaman tahun ini, menandakan keberhasilan upaya keras seluruh pihak mempersiapkan kafilah mengikuti ajang MTQ. Di samping itu, kata dia, capaian prestasi tersebut indikator keseriusan pemerintah melakukan pembinaan terhadap qori dan qoriah.

“Ini pertanda jika qori kita terus mengasah kemampuanya, sekaligus bukti bahwa kita serius melakukan pembinaan terhadap mereka,” ulasnya.

Menurutnya, dua unsur kesuksesan dicapai oleh Kota Pariaman pada ajang MTQ tingkat Sumatera Barat tahun ini. Selain menjadi penyelenggara tersukses, Kota Pariaman juga sukses meraih prestasi melalui kafilahnya.

Kedepan, kata dia, mempertahankan prestasi adalah hal yang berat. Menghadapi MTQ ke-38 di Kota Solok tahun 2018 mendatang, pihaknya akan memulai pembinaan sejak dini.

“Untuk MTQ tahun depan, kita akan fokuskan segera agar persiapannya matang,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengapresiasi torehan prestasi yang dicapai oleh Kafilah Kota Pariaman. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak terlepas dari dukungan seluruh pihak, baik itu pemerintah, kafilah ataupun pihak lainnya.

Ia mengatakan keberhasilan prestasi itu menjadi cerminan hubungan sebab akibat atas diterapkannya program berbasis keagamaan oleh pemko Pariaman seperti program magrib mengaji dan masih puber.

“Tentu, program unggulan di bidang keagamaan akan terus kita dorong. Kita melihat, dua program ini (magrib mengaji dan masih puber) secara tidak langsung berpengaruh,” sebutnya.

Ke depan, kata dia, menghadapi MTQ tahun 2018 mendatang, kafilah ataupun pihak terkait dapat mempersiapkan secara optimal.

Kota Pariaman menempati juara umum kedua, setelah Kota Padang yang berhasil mempertahankan posisi sebagai juara umum. Sedangkan posisi ketiga ditempati oleh Kabupaten Padangpariaman. (Nanda)

Daftar ke PBB PDIP dan Gerindra, Mardison: Aspirasi Masyarakat Ada di Seluruh Parpol
Mardison didampingi tim mendaftar di PDIP Pariaman. Foto/Nanda
Pariaman --- Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin daftar sebagai bakal calon walikota dan wakil walikota Pariaman di tiga partai politik sekaligus, Sabtu (4/11).
Mardison bersama tim mendaftar di PBB Pariaman. Foto/Nanda


Mardison yang didampingi Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kota Pariaman dan pengurus DPD Partai Golkar Kota Pariaman, melakukan pendaftaran secara marathon ke Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Pariaman, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Pariaman dan Partai Gerindra Kota Pariaman.

Dalam keterangan persnya, Mardison Mahyuddin memastikan jika dirinya bakal mendaftarkan diri ke seluruh partai politik yang membuka penjaringan balon walikota dan wakil walikota Pariaman. Pendaftaran dirinya ke seluruh parpol, kata dia, menandakan bahwa ia tidak mengotak-kotakan parpol.

“Pembangunan Kota Pariaman tidak bisa dilakukan hanya dengan satu warna saja. Tidak oleh satu dua partai saja. Namun warna-warni dari partai politik ini. Pembangunan akan lebih baik dan maksimal jika seluruh parpol bersatu,” ujarnya usai mendftarkan di DPC PDI Perjuangan.

Ia berharap Partai PBB, PDI Perjuangan dan Gerindra dapat mengusungnya pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018. Menurutnya, keberadaan partai politik memiliki posisi penting bagi bakal calon, bukan sebatas pengusungan melalui jalur partai politik saja, namun ia meyakini jika parpol adalah mesin politik yang potensial memenangkan pasangan calon kepala daerah dan agregasi kepentingan publik dan masyarakat.

Bergabungnya parpol memilih calon terbaik pilihan masyarakat, kata Mardison, pertanda suksesnya pendidikan politik di tengah masyarakat Pariaman.

“Kita memiliki kedekatan dengan seluruh partai yang ada di Kota Pariaman. Sebagai orang partai kita sangat paham partai itu penting. Perlu kita tegaskan, parpol bukan hanya untuk pengusungan balon saja ke KPU pada pilkada, namun partai adalah mesin yang teruji ampuh mendorong pemenangan suatu pasangan calon dan saluran aspirasi dari masyarakat. Mesin partai sangat berpengaruh dalam kemenangan pasangan calon karena setiap parpol punya basis massa tersendiri,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua DPC PDI Perjungan Kota Pariaman Yusrizal mengatakan pihaknya telah melakukan survey elektabilitas bakal calon walikota dan wakil walikota Pariaman secara mandiri.

Ia membeberkan, dari hasil survey tersebut, tiga nama bakal calon muncul sebagai balon terkuat. Di peringkat pertama, kata dia adalah Wakil Walikota Pariaman Genius Umar. Sedangkan Mardison Mahyuddin dan mantan Walikota Pariaman Mahyuddin berada di peringkat kedua dan ketiga.

Meskipun di beberapa kali survey terjadi penurunan elektabilias Genius Umar, namun tidak mempengaruhi posisi teratas. Mencermati hasil survey internalnya itu, ia menyebut, jika Genius Umar dan Mardison Mahyuddin adalah bakal calon terkuat sebagai salah satu pasangan calon .

“Jika mereka berpasangan (Genius Umar-Mardison) tentu akan menjadi kuat,” ujarnya.

Ia memprediksi, Pilwako Pariaman tahun 2018 hanya akan diikuti oleh dua pasangan calon saja. Hal tersebut dipengaruhi hasil survey Mardison yang berada di bawah Genius dan difavoritkan berpasangan dengan Genius Umar dengan perolehan elektabilias tertinggi.

Yusrizal berharap bakal calon yang mendaftar sekaligus membawa rekomendasi pasangan calonnya dari partai lain, sehingga dapat langsung dilakukan penjajakan koalisi.

PDI Perjungan yang memiliki satu kursi di DPRD Kota Pariaman dipastikan harus berkoalisi dengan partai lain, jika ingin mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman. Jika tidak, PDIP akan bergabang dalam koalisi lintas parpol.

Kembali kepada Mardison, terkait rencana pembukaan pendaftaran oleh DPD Partai Golkar Kota Pariaman untuk menjaring pasangan calon, Mardison Mahyuddin selaku ketua partai menyebut hal itu masih menunggu restu dari DPP Golkar.

Ia memprediksi kemungkinan tidak jadinya Golkar Pariaman buka pendaftaran balon karena DPP Golkar sudah mengeluarkan surat rekomendasi calon Golkar untuk Pilwako Pariaman 2018.

"Pasca turunnya rekomendasi calon Golkar untuk Pilwako Pariaman 2018, hingga saat ini DPP belum memberi arahan. Mungkin kita tidak jadi buka penjaringan balon," ujar Mardison.

Rekomendasi tersebut berbunyi bahwa Mardison Mahyuddin merupakan calon tunggal Partai Golkar untuk Pilwako Pariaman 2018. Baik jika maju sebagai walikota maupun wakil walikota. Rekomendasi tersebut juga menegaskan, Mardison selaku kader partai memiliki hak memilih berpasangan dengan calon lain untuk diusung sebagai pasangan calon.

"Golkar juga akan koalisi lintas parpol. Saat ini kita sudah intens dengan beberapa parpol di antaranya PAN dan PBB. Penjajakan dengan parpol lain terus kita lakukan," pungkasnya. (Nanda)
Mardison Desak Gerindra Kirim Nama Pimpinan DPRD Pengganti Jhon Edwar

Mangguang --- Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin meminta agar DPC Partai Gerindra Kota Pariaman secapatnya mengusulkan nama calon wakil ketua DPRD Kota Pariaman untuk mengisi posisi wakil ketua yang ditinggalkan oleh Almarhum Jhon Edwar yang meninggal Juli 2017 silam.

Hal itu ia sampaikan usai pelantikan dan pengambilan sumpah Ali Darman sebagai anggota DPRD Kota Pariaman Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa jabatan 2014-2019 di DPRD Kota Pariaman, Kamis (26/10) siang.

Menurutnya, pengisian posisi wakil ketua DPRD Kota Pariaman mendesak dilakukan karena padatnya agenda dewan pada akhir tahun 2017. Salah satu yang mendesak, pengesahan APBD Kota Pariaman tahun 2018.

“Banyak agenda mendesak, dengan kekosongan pimpinan dewan ini tentu tidak optimal kinerjanya. Makanya saat ini kita minta agar Partai Gerindra mengirimkan nama calon pimpinan dewan pengganti,” ujarnya.

Dari internal DPRD Kota Pariaman, kata Mardison, telah melakukan upaya dengan segera melakukan proses pelantikan dan pengambilan sumpah anggota DRPD PAW pada hari ini.

“Kita sudah lakukan upaya percepatan untuk segera melantik, agar kekosongan dapat diisi. Kita juga minta secepatnya agar DPC Pertai Gerindra mengusulkan nama calon wakil pimpinan yang dulunya diisi oleh Partai Gerindra Kota Pariaman,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua DPC Partai Gerindra Kota Pariaman Mimi Elfita Cilalek Manih mengatakan, pihaknya telah mengusulkan nama calon pengganti pimpinan dewan menggantikan posisi yang dulunya ditempati oleh Alm Jhon Edwar sebagai wakil Ketua DPRD Kota Pariaman. Usulan tersebut saat ini telah sampai di DPP Partai Gerindra dan menunggu keputusan.

“Sudah kita kirimkan, beberapa nama, namun kita masih menunggu ketetapan dari DPP. Begitu ada ketetapan dari DPP kita akan kirimkan ke DPRD Kota Pariaman untuk dilakukan pelantikan ataupun peresmian,” jelasnya.

Ia membantah informasi yang beredar bahwa telah ada nama calon wakil ketua asal DPC Partai Gerindra Kota Pariaman yang ditetapkan oleh DPP Partai Gerindra. Menurutnya, informasi tersebut bukanlah informasi resmi dari DPC Partai Gerindra.

“Silahkan saja ada yang mengatakan informasi itu, yang jelas hingga saat ini belum ada keputusan dari DPP. Nanti juga sudah ada baru kita kirimkan ke DPRD Kota Pariaman,” sebutnya.

Selaras denga Mimi Elfita, Dewan Panesehat DPP Partai Gerindra, M Sa’aban mengatakan bahwa usulan pengganti pimpinan dewan yang ditinggalkan oleh Jhon Edwar tengah diproses di DPP. Ia mengatakan, dalam menentukan pengganti pimpinan, Partai Gerindra memiliki aturan AD/ART partai.

“Sudah diproses di DPP, namun belum ada keputusan yang jelas dalam proses penetapannya tentu akan mengacu pada AD/ART partai. Untuk itu kita tunggu saja,” pungkasnya. (Nanda)
Ali Darman PAW Gantikan Alm Jhon Edwar

Pariaman --- Ali Darman ucapkan sumpah janji sebagai anggota DPRD Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa jabatan 2014-2019 di DPRD Kota Pariaman, Kamis (26/10) pagi.

Ali Darman merupakan calon legislatif 2014 peraih suara peringat dua terbanyak partai Gerindra di bawah perolehan suara Alm John Edwar. Ia dilantik menggantikan Jhon Edwar yang meninggal dunia pada Juli 2017 silam.

Ketua DPRD kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan, proses PAW yang dilakukan oleh DPRD Kota Pariaman berlangsung singkat terhitung diterimanya usulan PAW dari DPC Partai Gerindra Kota Pariaman.

“Tidak lebih 15 hari dari sejak usulan PAW nya kita terima dari DPC Partai Gerindra Kota Pariaman. Koordinasi dari KPU, walikota, hingga adanya ketetapan dari gubernur tentang pemberhentian secara hormat terhadap Alm Jhon Edwar sebagai anggota DPRD Kota Pariaman dan pengangkatan Ali Darman sebagai PAW,” ujarnya.

Penyegeraan ini, kata Mardison, dilakukan karena DPRD Kota Pariaman memiliki banyak tugas kedewanan yang mendesak, termasuk APBD Kota Pariaman tahun 2018.

“Di akhir tahun banyak agenda kedewananan yang harus kita kejar, termasuk APBD 2018. Kekurangan anggota DPRD akan membuat kinerja tidak optimal, makanya kita segerakan proses PAW,” sebut dia.

Dalam kesempatan itu, ia meminta agar DPC Partai Gerindra Kota Pariaman mengirimkan usulan nama calon untuk mengisi posisi wakil ketua DPRD Kota Pariaman yang ditinggalkan oleh alm Jhon Edwar.

“Ini juga penting, kita minta agar Gerindra secepatnya mengusulkan nama wakil pimpinan dewan. Dengan kekosongan ini tentu pelaksanaan agenda kedewanan juga tidak optimal,” ujar dia.

Ia optimis Ali Darman yang pernah menjabat sebagai kepala desa itu akan cepat beradaptasi dengan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD Kota Pariaman ke depan. Sejak diambil sumpahnya, kini Ali Darman resmi menjadi anggota dewan.

Sementara itu, wakil walikota Pariaman Genius Umar mengajak DPRD Kota Pariaman untuk memperkuat kemitraan secara pemerintahan daerah di Kota Pariaman. Kata dia, seperti yang diamatkan dalam Undang-Undang MD3, DPRD dan Pemerintah Daerah adalah setara dan memiliki hubungan kemitraan sejajar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ia menyebut, kemesraan dan kemitraan yang terjalin antara DPRD dengan Pemerintah Kota Pariaman sebagai wujud check and balance antara eksekutif dan legislatif mewujudkan perkembangan bagi Kota Pariaman hingga saat ini.

Selain itu, ulasnya, kondisi sosial masyarakat Kota Pariaman yang terbuka dan memiliki hubungan kekerabatan yang kuat harus dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mempercepat pembangunan.

“Tidak ada pembangunan yang sukses tanpa ada kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah dengan DPRDnya. Keselarasan dan saling dukung adalah salah satu kunci lahirnya program-program pembangunan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia mengajak DPRD Kota Pariaman berada digaris terdepan membangun dan mewujudkan perubahan dan pembangunan Kota Pariman ke depan.

“DPRD bersama-sama pemerintah daerah harus berada pada garis terdepan untuk memajukan pembangunan Pariaman kedepan,” pungkasnya. (Nanda)
DPRD Kota Pariaman Sahkan APBD Perubahan 2017
Ketua DPRD menyerahkan Pandangan Fraksi DPRD Kota Pariaman pada Walikota Pariaman
Mangguang --- Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD P) Kota Pariaman disahkan menjadi APBD P Kota Pariaman 2017. Pengesahan setelah pihak DPRD menggelar stemmotivoring RAPBD P di ruang Paripurna DPRD Kota Pariaman, Mangguang, Selasa sore (17/10).

Dari 5 Fraksi yang memberikan tanggapan, yaitu Fraksi Nurani Pembangunan oleh Nasril (PPP), Fraksi Bulan Bintang Amanat oleh Romi Novialdi (PBB), Fraksi Gerindra oleh Hamdani, Fraksi Nasdem oleh Jonasri dan Fraksi Golkar oleh Muhammad Yasin, menyatakan menerima RAPBD P Kota Pariaman yang diusulkan oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman.

Adapun besaran APBD P Kota Pariaman tahun 2017 yang disahkan antara lain untuk pendapatan, semula Rp645.650.815.874,47, bertambah sebesar Rp10.749.405.510,00, jumlah pendapatan setelah perubahan menjadi Rp656.450.221.384,47.

Belanja yang semula sebesar Rp704.005.568.599,47, bertambah sebesar Rp. 18.451.646.461,00, jumlah belanja setelah perubahan menjadi Rp722.457.215.055,47. Untuk Pembiayaan.

Penerimaan yang semula Rp58.354.755.720,00 bertambah sebesar Rp18.835.240.451,00, jumlah penerimaan setelah perubahan menjadi Rp77.189.993.671,00. Sedangkan untuk pengeluaran semula Rp0, bertambah menjadi Rp11.183.000.000.,00.

Untuk jumlah pembiayaan netto setelah perubahan berjumlah sebesar Rp66.006.993.671,00 dan sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman menyambut baik sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang telah terjalin sehingga pengesahan RAPBD P Kota Pariaman tahun 2017 sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

"Kami apresiasi kinerja DPRD Kota Pariaman bersama dengan TAPD dan SOPD yang ada dalam menyelesaikan rangkaian pembuatan RKA dan PPAS, sehingga jadwal pengesaan ini sesuai dengan waktu yang kita inginkan bersama," tuturnya.

Dengan telah disahkannya APBD P Kota Pariaman tahun 2017 yang menyisakan 2 bulan lagi, diharapkan SOPD betul-betul menjalankan program dan kegiatan, atau pekerjaan yang harus diselesaikan dengan waktu yang tersisa di akhir tahun 2017.

"Laksanakan semua anggaran yang telah disahkan oleh legislatif ini, sehingga dana yang dikucurkan untuk pembangunan, dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sehingga semua pembangunan dan program untuk rakyat,dapat kita wujudkan," tutupnya.

Sidang Paripurna Stemmotivoring RAPBD P Kota Pariaman 2017 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyudin, dihadiri oleh Wakil Walikota Pariaman Genius Umar, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar, Anggota DPRD kota Pariaman, Assisten, Staf Ahli, Kepala SOPD, Kabag, Camat, Kepala Bank Nagari Pariaman, Kepala RSUD dr Sadikin Kota Pariaman, para kepala sekolah, serta kepala desa/lurah se Kota Pariaman. (Juned)
DPRD Akan Kembalikan Nama Daerah ke Bahasa Piaman Asli

Ketua DPRD Mardison Mahyuddin (kiri) saat berdiskusi dengan anggota DPD RI Leonardy Harmainy (kanan)
Santok --- DPRD Kota Pariaman akan mengembalikan keaslian nama-nama desa/wilayah melalui Peraturan Daerah (Perda). Nama-nama desa, saat ini dinilai telah melenceng dan jadi tidak bermakna dari makna aslinya sesudah dinasionalisasikan.

"Misalnya Punggung Lading, aslinya kan Pungguang Ladiang. Lading tidak ada artinya dalam bahasa Indonesia dan bahasa asli Pariaman. Begitu juga dengan nama Manggung, Naras dan banyak lagi nama-nama yang melenceng dari arti yang sesungguhnya," kata Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin di kantor KPU Kota Pariaman, Senin (16/10).

Menurutnya, DPRD saat ini telah mendata semua nama-nama wilayah yang akan dikembalikan ke bahasa Pariaman asli. Nama-nama tersebut setelah data rampung, akan dibahas secepatnya bersama pihak eksekutif, selanjutnya dibuatkan Perdanya.

"Kita menunggu dari eksekutif sebenarnya. Namun setelah pengumpulan data rampung, jika pihak eksekutif belum juga mengajukannya, DPRD bisa mengajukan melalui Perda Inisiatif," sambungnya.

Ia mengatakan nama-nama desa dan kelurahan yang ada sekarang, dahulunya diubah menyesuaikan EYD (ejaan yang disempurnakan). Tapi setelah diubah, banyak masyarakat yang protes karena nama tersebut menjadi kehilangan makna.

Terpisah, Adek (46) warga Pariaman Tengah setuju dengan pengembalian ejaan nama nama daerah di wilayah kota Pariaman. Ia menilai langkah tersebut merupakan pelestarian nilai-nilai asli daerah.

"Memang ada bahasa daerah Minang tidak berubah makna setelah dinasionalisasikan, namun dalam beberapa kasus nama malah kehilangan artinya dan menjadi janggal setelah diubah ke bahasa Indonesia," kata dia.

Ia menilai pihak eksekutif dan legislatif benar-benar mendata secara keseluruhan nama-nama yang akan dikembalikan ke bahasa Pariaman agar tidak ada yang tercecer.

"Supaya tidak sampai merevisi lagi, kan?" pungkasnya. (OLP)
Berkas Golkar Kota Pariaman Dinyatakan Oke dan Clear Sipol KPU


~Berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat jika KTP yang diserahkan parpol masih manual atau bukan e-KTP.

~Golkar Kota Pariaman serahkan 1.022 bukti dukungan dari hanya 88 bukti minimal yang dibutuhkan.

Proses pendaftaran sempat tertahan selama 10 menit karena aplikasi Sipol tidak bisa diakses

Santok --- Berkas pendaftaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Tingkat II Partai Golkar Kota Pariaman dinyatakan oke dan clear sesuai dengan data dalam aplikasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) oleh KPU Kota Pariaman, Senin 16/10). KPU sendiri sudah membuka pendaftaran parpol untuk pemilu 2019 sejak Selasa, 3 Oktober 2017 lalu.

Untuk diketahui, aplikasi Sipol sendiri memiliki dua modul. Satu modul digunakan untuk parpol, modul kedua digunakan oleh KPU. Namun demikian, dalam Sipol, antara aplikasi penyelenggara (KPU) dan aplikasi partai politik tidak terkoneksi. Parpol mendapatkan username dan password akun Sipol dari KPU. Dengan penggunaan aplikasi Sipol, maka akan jelas transparansi pada partai politik.

Pada Sipol, parpol harus mengisi data mengenai kepengurusan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; data anggota tingkat kabupaten/kota; dan data pendukung seperti SK Kemenkumham, lambang partai, serta nomor rekening dan data lainnya.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menyebutkan, pihaknya telah menyerahkan ke KPU Kota Pariaman 1 bundel berisi sebanyak 1.022 lampiran fotocopy e-KTP beserta kartu tanda anggota (KTA) Partai Golkar Kota Pariaman yang tersebar di empat kecamatan. Jumlah tersebut ternyata merupakan keanggotaan parpol terbanyak yang diterima KPU di banding milik parpol lainnya di kota Pariaman yang telah mendaftar.

Ia bahkan mengatakan berkas yang telah diserahkannya---sesuai data yang tertera di Sipol---siap diteliti dan diverifikasi keabsahannya oleh pihak KPU pada tahapan KPU selanjutnya.

"Partai Golkar merupakan partai lama dan sudah berpengalaman. Untuk kota Pariaman kita memilik struktur mulai dari sayap, kecamatan, desa dan kelurahan bahkan hingga per TPS (tingkat RT). Semua kader berjumlah 1.022 tersebut dijamin keabsahannya dan tidak ada yang ganda," ungkap Mardison.

Mardison mengakui sebelum menyerahkan berkas ke KPU, pihaknya terlebih dahulu telah melakukan konsultasi ke KPU. Hal itu dilakukan agar pihaknya bisa melakukan persiapan maksimal dan tidak bolak-balik setelah mendaftar guna melengkapi berkas.

"Kita memang diperintahkan DPP dan DPD I Golkar Sumbar agar menyiapkan berkas secara matang jauh hari. Kita diperintahkan menyusun data sesuai dan detail sehingga setelah DPP Partai Golkar resmi mendaftar ke KPU Pusat pada hari Minggu (15/10), tidak adalagi kesalahan saat tingkat DPD mendaftar pada hari (penutupan pendaftaran) Senin (16/10) hari ini," bebernya.

Mardison optimis pihaknya mampu mempertahankan posisi Golkar sebagai pemenang pemilu legislatif Kota Pariaman sebagaimana pemilu legislatif tahun 2014. Ia memasang target yang sama dalam Pilwako Pariaman 2018.

"Target kita kembali merebut kursi Ketua DPRD Kota Pariaman tahun 2019 dan menang dalam Pilkada Pariaman 2018," pungkasnya.

Komisioner Divisi Logistik KPU Kota Pariaman Indra Jaya mengatakan, jumlah dukungan yang diperlukan oleh parpol agar dinyatakan oke dan clear sebanyak 88 dukungan. Jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk Pariaman dibagi 1000.

"Saat ini jumlah penduduk Kota Pariaman sebanyak 88.000 jiwa, jika dibagi 1.000 menjadi 88. Jumlah 88 merupakan syarat dukungan minimal bagi parpol," sebutnya.

Meski syarat minimal telah ditentukan, pihaknya tidak membatasi jumlah berkas dukungan yang diserahkan parpol ke KPU asal sesuai dengan data yang ada dalam aplikasi Sipol. KPU juga akan melakukan verifikasi dengan menggunakan dua metode, yakni metode acak dan metode sampel--10 persen dari jumlah data/berkas yang dimasukan parpol.

Indra Jaya mengungkap, hingga Senin pukul 16.00 WIB, baru 10 parpol dari 20 parpol yang dinyatakan oke dan clear. Bagi parpol yang telah mendaftar namun dinyatakan belum clear, wajib melengkapinya hingga pukul 24.00 WIB atau jadwal penutupan tahapan penyerahan berkas dukungan. Jika hingga jadwal yang ditentukan data yang diserahkan ternyata juga belum lengkap, maka parpol tersebut dinyatakan gagal verifikasi berkas untuk wilayah kota Pariaman.

Komisioner Divisi Hukum KPU Sumatera Barat Nurhaida Yeti menyebut penyerahan berkas dukungan tingkat DPC/DPD merupakan berkas pendukung untuk parpol tingkat DPP.

"Oleh karena itu DPC/DPD mendaftar setelah tingkat DPPnya terdaftar di aplikasi Sipol," katanya.

Ia berkata, setelah penutupan tahapan penyerahan berkas parpol ditutup hari ini pukul 24.00 WIB, dari tanggal 17 Oktober hingga 30 hari ke depan, KPU lanjut ke tahap penelitian administrasi berkas yang diserahkan.

Dalam tahap verifikasi tersebut KPU akan meneliti keabsahan berkas. Berkas dinyatakan tidak memenuhi syarat jika KTP yang diserahkan parpol masih manual atau bukan e-KTP. Pihaknya juga akan melakukan verifikasi faktual jika para verifikator meragukan keabsahan berkas yang diserahkan oleh parpol.

Menjawab pertanyaan wartawan tentang downnya aplikasi Sipol saat parpol mendaftar hari ini, Nurhaida menjawab akan tetap memproses data parpol jika datang sebelum jadwal penutupan pukul 24.00 WIB.

"Jadwal penutupan kan pukul 24.00, jika sebelum jam tersebut parpol telah datang dan telah mengisi pendaftaran, kemudian tiba-tiba aplikasi Sipol ada masalah (di database pusat), maka jadwal kedatangannya yang kita hitung, meski KPU bekerja hingga jam 3 pagi," tandasnya.

Parpol yang ingin ikut Pemilu 2019 mendaftar ke KPU dengan mengikuti prosedur yang sudah diatur KPU dalam PKPU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Verifikasi Parpol. Jika sampai pukul 24.00, tanggal 16 Oktober 2017 (hari terakhir pendaftaran), parpol tidak memenuhi syarat pendaftaran, maka semua dokumen pendaftarannya dikembalikan.

KPU tidak menerima dokumen-dokunen pendaftaran yang belum diunggah ke Sipol. Parpol harus mengunggah dokumen-dokumen dulu ke Sipol, baru mendaftarkan secara resmi ke KPU dengan membawa printout dokumen yang sudah diunggah ke Sipol.

Namun di sisi lain, Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 juga menjelaskan bagi parpol yang telah diverifikasi atau peserta pemilu 2014, tidak perlu dilakukan verifikasi lagi. (OLP)
Deklarasi Mardison Sebagai Calon Golkar di Pilwako Pariaman Menunggu Hari, Dengan Siapa Ia Berpasangan?

Pariaman --- Ketua DPP Golkar Setya Novanto dikabarkan akan berkunjung ke Pariaman tanggal 5 November 2017 saat deklarasi calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar di Pilwako Pariaman, sekaligus pelantikan pengurus DPD II Partai Golkar Kota Pariaman periode 2017-2022.

Meski belum bisa dipastikan, kabar tersebut dibenarkan oleh Ketua DPD Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin. Mardison sendiri merupakan ketua terpilih yang akan dilantik bersamaan dengan deklarasi tersebut. Mardison menjabat untuk periode ketiganya di partai beringin kelahiran 1964 itu.

Hal senada juga diungkapkan oleh kader senior Golkar Uncu Abdul Latif , Kamis (12/10), saat berbincang dengan redaksi Pariamantoday di Jl Cut Nya' Dien, Perum Jati Raya Indah, Jati Hilir, Pariaman Tengah. Latif menyebut bahwa Mardison sudah mengantongi dan hampir dipastikan calon yang akan diusung oleh Golkar di Pilwako Pariaman tahun 2018.

"Benar, Mardison sudah ditetapkan oleh DPP sebagai calon kepala daerah. Deklarasi kabarnya sekaligus pelantikan pengurus Golkar," sebut Latif.

Meski dikabarkan akan dihadiri Setya Novanto, Latif sendiri berpendapat hal itu biasa dalam partai Golkar sebagai bentuk dukungan DPP kepada kader Golkar di daerah yang akan bertarung dalam pilkada.

"Sekarang itu tahunnya Pilkada Indonesia Serentak 2018, tentu saja DPP mensuport dan punya target besar, karena ini beiringan dengan pemilu dan pilpres 2019," tutur Latif.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin sendiri berkata kembali menerima amanah diusung oleh Golkar menjadi bakal calon kepala daerah pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 mendatang.

Mardison Mahyuddin mengakui telah mendapatkan salah satu surat rekomendasi dari DPP Golkar untuk maju pada pilkada serentak Indonesia 2018 bersamaan dengan ratusan kader Golkar lainnya yang daerahnya menghelat pilkada.

“Sudah ada rekomendasi dari DPP mengamanahkan saya diusung sebagai bakal calon kepala daerah pada Pilwako Pariaman 2018 ini,” kata Mardison di Pariaman, Kamis (12/10).

Menurut Mardison, dirinya akan komitmen jika nantinya akan dicalonkan sebagai calon walikota atau wakil walikota Pariaman.

“Kepala daerah itu bukan hanya walikota saja, wakil walikota juga kepala daerah, karenanya satu paket. Itu terserah masyarakat dan pemilih saja nanti,” ujarnya

Sebagai bakal calon, Mardison yang juga ketua DPRD Kota Pariaman itu terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak hanya ke pengurus atau kader partai politik saja, kunjungan turun ke masyarakat di pinggiran kota Pariman juga makin ia intensifkan.

“Kunjugan biasa saja. Mencalon atau tidak pada pilkada pun, saya tetap terus kunjungan ke masyarakat,” sebutnya.

Dalam pantauan wartawan di lapangan merujuk rangkuman dari beberapa narasumber, Mardison saat ini gencar disebut-sebut akan berpasangan dengan wakil walikota Pariaman saat ini, Genius Umar.

Genius Umar yang telah mendapatkan kepastian pengusungan dari PAN dan PBB itu kabarnya akan disandingkan dengan Mardison diusung Golkar dan parpol besar lainnya di Kota Pariama.

Jika terwujud, sebagai duo petahana, duet Genius-Mardison secara politik memiliki modal politik yang kuat untuk memenangi pilkada.

Mengenai kepastiaannya akan berpasangan dengan Genius Umar, Mardison menjawab diplomatis. Ia tidak membantah, juga tidak membenarkan. Tapi, kata dia, sebelum berpasangan dengan siapapun, pihaknya akan membuat perjanjian tertulis atau kontrak politik, baik antara sesama calon maupun sesama parpol pendukung.

"Tunggu saja, tentu ada kontrak politik demi kebaikan dan kepentingan masyarakat Pariaman," sebut Mardison. (Nanda/OLP)
Abrasi Kembali Ancam Pemukiman Warga Padang Biriak-Biriak, Ini Kata DPRD

Mangguang --- Abrasi pantai kembali mengancam rumah penduduk di Desa Padang Biriak-Biriak, Kecamatan Pariaman Utara. Jika dibiarkan, sewaktu-waktu air laut bisa saja mengikis bibir pantai teluk belibis yang berada di desa tersebut dan mengantam rumah penduduk.

Anggota DPRD Kota Pariaman Jonasri dari daerah pemilihan Pariaman Utara, Rabu (11/10),  mengatakan, kalau tidak diatasi dengan cepat, dalam waktu dekat abrasi tersebut bisa meluluhlantakan rumah-rumah warga yang bermukim di sekitaran pantai.

“Sedikit lagi merusak teluk belibis. Kalau ini sudah rusak, akan berakibat fatal langsung ke rumah penduduk, bahkan bisa saja sampai ke jalan raya,” kata Jonasri saat meninjau lokasi terebut.

Dikatakan, dari pantauan dewan, hanya tinggal beberapa meter saja air laut masuk ke teluk belibis. Bahkan abrasi juga sudah merusak kebun-kebun warga. Beberapa batang  pohon sawit sudah berada dalam laut.

Jonasri berharap, pemerintah daerah mengupayakan solusi terhadap permasalahan ini. "Mengajukan permohonan pemasangan batu grib kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat," ungkapnya.

Sementara itu Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman Riza Saputra mengatakan, pihaknya sangat menyayangkan pemasangan batu grib yang dilakukan beberapa waktu lalu tidak bisa mengatasi permasalahan yang ada.

“Kita minta pemerintah daerah duduk bersama mencarikan solusinya dan kembali mengajukan permohonan anggaran untuk pemasangan batu grib kepada pihak terkait,” ujar Riza Saputra.

Kepala Desa setempat Devi Delwandri mengatakan, akibat abrasi pantai, belasan rumah di Desa Padang Biriak-Biriak terancam ambruk.

"Total kurang lebih ada 12 rumah warga di sekitar bibir pantai. Sejak enam bulan terakhir abrasi sudah mengikis hingga 80 meter daratan," ujar dia.

Ia mengatakan di sekitar bibir pantai tersebut baru terpasang dua batu pemecah ombak. Pihaknya memperkirakan setidaknya membutuhkan tujuh di sepanjang lokasi itu.

Abrasi ditinjau oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman, Riza Saputra bersama 3 (tiga) anggota DPRD daerah pemilihan Pariaman Utara yaitu Jonasri, Arizal dan Faisal. (Tim)
Rawan Macet dan Berpotensi Celaka, DPRD Minta Putaran Arah Depan Pertamina Kuraitaji Ditutup

Pariaman --- Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman Riza Saputra minta putaran/bundaran arah di depan Pertamina Desa Toboh Palabah ditutup karena menganggu kelancaran lalu lintas di ruas jalan dua jalur tersebut. Ia menilai sangat berbahaya.

Putaran arah itu berpapasan dengan gerbang masuk Pertamina. Dikawatirkan akan menimbulkan kecelakaan dan tentunya berbahaya bagi pengendara.

"Putaran tersebut sangat meresahkan, mengganggu kelancaran lalu lintas dan bisa berakibat fatal terhadap pengendara, bisa menimbulkan kemacetan dan kecelakaan," ujar Riza Saputra ketika meninjau lokasi tersebut, Senin (9/10/2017) di Pariaman.

Dikatakan, ketika terjadi antrian BBM dan ada pengendara dari arah Simpang Jaguang yang ingin mengisi BBM---mau berputar masuk Pertamina---akan menimbulkan antrian di badan jalan.

"Tentu sangat mengganggu lalu lintas, menyebabkan kemacetan dan bahkan juga berbahaya bagi pengendara lain. Dikawatirkan, sewaktu-waktu di tempat tersebut bisa saja terjadi kecelakaan. Hal ini tidak kita inginkan, selagi ruas jalan tersebut masih dalam pengerjaaan, kita minta Dinas PU untuk menutup putaran arah tersebut," tegas Riza Saputra, anggota dewan wilayah pemilihan Pariaman Selatan itu.

Sementara itu Anggota DPRD Kota Pariaman Jonasri yang juga ikut meninjau lokasi tersebut sangat menyayangkan adanya putaran arah di jalan lintas tersebut. Ia berharap hal ini menjadi perhatian oleh Dinas PU untuk ditindak lanjuti.

"Seharusnya Dinas PU bisa memikirkan dampak lalu lintas yang ditimbulkan dengan adanya putaran arah itu, sebelum dibuat diperhitungkan dengan matang," kata Jonasri.

Dari pantauan wartawan sore itu, memang terlihat antrian kendaraan yang ingin mengisi BBM di ruas jalan raya. Petugas pengaman Pertamina tampak sibuk mengatur pengendara yang ingin mengisi BBM. Mereka menutup sementara putaran arah tersebut dengan alat pembatas jalan plastik.

Dari perbincangan dengan pihak pengaman Pertamina, mereka juga ingin putar arah tersebut ditutup.

"Karena merepotkan, pengendara dari arah Simpang Jaguang kerap antri di putaran arah, ketika Pertamina terjadi antrian," ujarnya yang enggan namanya ditulis. (Tim)
Rancangan APBDP Pariaman Tahun 2017 Diperkirakan Naik 10 Miliar

Pariaman --- Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kota Pariaman tahun 2017 mengalami penambahan Rp10.799.405.510 atau (1,67%) dari APBD awal tahun 2017---Rp645.650.815.874,47---setelah perubahan menjadi Rp656.450.221.384,47.

Hal itu tertuang dalam nota keuangan walikota Pariaman tentang rancangan APBD Perubahan tahun 2017 yang disampaikan langsung oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, Senin (9/10/2017) di Gedung DPRD Kota Pariaman dalam rapat Paripurna DPRD setempat.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar, hadir segenap anggota dewan, forkopimda, sekdako Indra Sakti, kepala OPD, camat dan undangan lainnya.

Menurut Mukhlis Rahman dalam rancangan yang diajukan tersebut, diperkirakan pendapatan asli daerah (PAD) bertambah sebesar Rp2.566.895.014 dari APBD awal tahun 2017 sebesar Rp32.035.079.870,47 menjadi Rp34.601.974.884,47.

Penambahan PAD kata Mukhlis, terdiri dari pajak daerah sebesar Rp224.600.000, retribusi daerah Rp125.677.162, hasil pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp1.766.987.852 dan lain-lain pendapatan asli daerah sebesar Rp15.240.007.683.

“Sedangkan untuk belanja daerah diperkirakan bertambah sebesar Rp18.451.646.461 dari APBD awal tahun 2017 sebesar Rp704.005.568.594,47 menjadi Rp722.4457.215.055,47,” ujar Mukhlis.

Belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Dimana belanja tidak langsung mengalami pengurangan sebesar Rp512.270.120 dari APBD awal tahun 2017 sebesar Rp333.092.175.492,47 menjadi Rp332.579.905.372,47.

Sedangkan belanja langsung mengalami penambahan sebesar Rp18.963.916.581 dari ABPD awal tahun 2017 sebesar Rp370.913.393.102 menjadi Rp389.877.309.683.

Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti dengan membahas Rancangan APBD Perubahan tahun 2017 dengan rapat-rapat berikutnya sesuai dengan ketuan dan aturan yang berlaku. (Doni)
Pemko Pariaman Serahkan Lahan Bersertifikat Untuk Kejari Pariaman

~Hibah barang milik daerah dan penganggaran diperbolehkan selama demi pembangunan.

~Luas tanah kantor Kejari Pariaman hampir separuh dulunya milik Pemko Pariaman.

Pariaman --- Pemko Pariaman serahkan barang milik daerah (BMD) ke Kejaksaan Negeri Pariaman, Jumat (6/10). BMD berupa aset dua kapling tanah dalam tiga sertifikat. Total aset tanah yang diserahkan seluas 883 meter persegi.

Rinciannya 471 meter persegi pembelian tahun 2006 dan 412 meter persegi pembelian tahun 2014 yang berada di komplek Kejaksaan Negeri Pariaman.

"Peruntukannya berupa lahan parkir, taman dan halaman kantor Kejaksaan Negeri Pariaman," ungkap Walikota Pariaman Mukhlis Rahman didampingi Ketua DPRD Mardison Mahyuddin yang ikut menandatangani dokumen penyerahan BMD tersebut. 

Mukhlis berkata, penggunaan anggaran negara untuk kemajuan pemerintahan, baik dari jajaran eksekutif, legislatif dan organisasi pemerintahan vertikal, selagi tidak melanggar aturan dan undang-undang yang berlaku, hal itu bisa dilakukan.

"Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan atau bangunan yang dilakukan saat ini, sudah melalui proses yang dipersyaratkan oleh undang-undang dan aturan yang berlaku," tuturnya.

Dengan semakin banyaknya pembangunan untuk kantor dinas dan instansi yang ada, sebut Mukhlis, mesti dibarengi dengan pembangunan instansi pemerintahan vertikal untuk menambah daya tarik dan tata bangunan yang elok untuk dilihat dan ditempati.

Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan, banyak bangunan yang berdiri megah dan indah saat ini dibangun di Pariaman. Seperti Balaikota Pariaman, Kantor DPRD, kantor instansi.

"Apalagi sekarang Pengadilan Negeri Pariaman dan Pengadilan Agama Pariaman juga sedang dalam tahap pembangunan yang nantinya akan menambah wajah kota Pariaman, ditambah dengan bangunan megah milik Kejaksaan Negeri Pariaman ini," katanya.

Ia membenarkan dana negara apabila untuk kemaslahatan umat dan sesama instani pemerintahan--selagi tidak menyalahi aturan--dapat untuk dilakukan.

Kepala Kejaksaan Negeri Pariaman Josia Komi mengatakan, bahwa dengan diserahkannya hibah dari Pemerintah Kota Pariaman telah mempercantik wajah kantornya.

"Telah banyak pujian dari para tamu dan relasi yang datang, kesemuanya merasakan betah dan nyaman untuk berlama-lama di kantor ini. Berimplikasi bagi pelayanan maksimal," sebutnya.

Ia menyebut, dari segi institusi pihaknya selama berada di Kota Pariaman, tidak menemukan hal dan temuan yang signifikan terhadap kinerja eksekutif maupun legislatif dalam mengelola keuangan daerah. (Juned/OLP)
Ini Alasan Mardison Tak Mau Gelar Rapat Pembahasan APBD di Hotel

~Satu kali pembahasan, dewan menghabiskan anggaran Rp300 juta untuk rapat pembahasan di hotel luar daerah. Biaya konsumsi dan kebutuhan lainnya tidak masuk ke kantong masyarakat setempat.

~Menggelar rapat di kantor DPRD, menghemat anggaran hingga Rp1,2 miliar per tahun. Konsumsi diasup dari warga setempat.


Pariaman --- Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menegaskan seluruh rangkaian kegiatan pembahasan Rencana Anggaran Belanda Daerah (RAPBD) Perubahan Kota Pariaman tahun 2017 dipusatkan di Kantor DPRD Kota Pariaman, bukan di hotel ataupun aula rapat di luar Kota Pariaman.

Langkah itu, kata dia merupakan keinginan semua anggota DPRD untuk melakukan efisiensi keuangan daerah dan dapat dimaksimalkan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Sementara di daerah lain, banyak menggelar rapat di hotel ataupun di aula di luar daerah. Kita (DPRD Kota Pariaman) fokuskan di kantor DPRD saja. Gedung kita cukup luas untuk membahas APBD,” ujarnya, Jumat (6/10).

Ia merinci, jika rapat di hotel dengan rangkaian pembahasan hingga satu minggu bisa menelan anggaran Rp300 juta, sedangkan pembahasan anggaran mulai dari APBD awal tahun, hingga perubahan bisa mencapai 4 kali.

“Jika empat kali saja rapat di hotel dalam satu tahun sudah Rp1,2 miliar tersedot APBD untuk itu. Namun kita efesienkan dengan menggelar rapat di kantor saja. Ini berarti kita menghemat anggaran Rp1,2 miliar yang kemudian kita alokasikan untuk pembangunan,” ulasnya.

Menurut Mardison, banyak dampak jika rapat pembahasan APBD dilakukan di DPRD. Selain menghemat anggaran, konsumsi rapatpun bisa dibeli dari masyarakat lokal Kota Pariaman.
Selain tidak menggelar rapat di hotel dan di luar daerah, DPRD Kota Pariaman juga menghemat anggaran dengan tidak menambah anggaran perjalanan dinas di DPRD dan Pemko Pariaman.

“Kita bisa beli konsumsi dari sini, nah artinya masyarakat juga terbantu dengan dipusatkannya kegiatan rapat di sini. Bahkan anggaran perjalanan dinas juga tidak ada penambahan,” sebut dia.

Disamping itu, dalam pembahasan Rancangan APBD P tahun 2017 ini, DPRD Kota Pariaman juga meminta agar Pemko Pariaman memperhatikan terbatasnya waktu anggaran tahun 2017 yang tinggal kurang dari tiga bulan itu.

Menurut Mardison, beberapa proyek fisik yang belum bisa kerjakan di tahun 2017 karena singkatnya waktu, DPRD berkomitmen akan setuju untuk dilaksakan tahun berikutnya atau pada APBD tahun 2018 awal.

DPRD Kota Pariaman mendorong agar dalam waktu dua bulan itu, Pemko Pariaman mengoptimalkan kegiatan pemberdayaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kita ingatkan pemko terkait rencana proyek pembangunan fisik, jika dengan waktu yang terbatas ini sulit untuk direalisasikan, kita bisa silpakan dan di tahun 2018 kita realisasikan,” ujarnya.

Selain transparansi, prinsip efesiensi merupakan salah satu pertimbangan bagi DPRD Kota Pariaman sebelum menyetujui RAPBD yang diusulkan oleh Pemko Pariaman ke dewan.

“Pemko dan DPRD sejalan dengan semangat dalam efesiensi ini agar memangkas anggaran tepat sasaran dan optimal dalam mensejahterakan masyarakat,” ujarnya mengakhiri. (Nanda)
Lomba Layang-layang Berujung Lelang Singgang Ayam

Sikabu --- Karang Taruna Pepsi Desa Sikabu, Pariaman Selatan, tutup pelaksanaan lomba layang layang danguang, Jumat malam (29/9/17). Penutupan sekaligus penyerahan hadiah bagi pemenang.

Lomba itu telah berlangsung selama sepekan. Dalam acara penutupan, panitia menggelar lelang singgang ayam dan lelang kue. Acara demikian merupakan kearifan lokal masyarakat setempat.

"Lelang dilakukan terbuka kepada setiap hadirin yang hadir," ujar ketua Karangtaruna Pepsi Pepsi Imam Sinaro didampingi ketua LPM Sikabu Adi Saputra.

Anggota DPRD Kota Pariaman Riza Saputra mengatakan lomba layang layang merupakan kegiatan positif bagi generasi muda di tengah maraknya penyalahgunaan narkoba. Ia menyebut, kegiatan seperti itu perlu didukung untuk melestarikan permainan rakyat.

Ia berharap lomba tersebut dihelat setiap tahun. Lomba layang layang menurutnya bisa menjadi agenda pariwisata kerja sama dengan dinas pariwisata.

"Baiknya dilaksankan tiap tahun dan masuk kalender pariwisata Pariaman. Kita coba jembatani dengan pihak Pemko," ujar Riza yang juga ketua KNPI Kota Pariaman itu.

Lelang singgang ayam dan kue yang juga diikuti Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin berlangsung meriah. Mardison bahkan memenangkan dua lelangan.

Mardison tercatat menjadi pembeli tertinggi seharga Rp850.000, sedangkan Riza memboyong dua buah singgang ayam.
Bukti Tabuik Merakyat, Mardison Banyak Temukan Tagar Tabuik Viral di Medsos
Tabuik 2016. Dokumentasi Pariamantoday.com
Pariaman --- Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin optimis kunjungan wisatawan pada puncak pesta budaya Tabuik tahun 2017 yang digelar Minggu (1/10) mendatang, meningkat 50 persen, jika dibandingkan tahun sebelumnya.

Menurutnya, peningkatan kunjungan wisatawan tidak terlepas keunikan budaya Tabuik yang memiliki makna dan prosesi yang dirangkai sejak awal hingga puncak.

“Pesta Tabuik itu unik, tidak ada daerah lain yang memiliki pesta budaya seperti itu. Belum lagi rangkaian prosesi penampilan budaya dan kesenian yang dirangkai sejak awal hingga akhir. Inilah daya Tabuik untuk dikunjungi,” ujarnya di Pariaman, Jumat (29/9) sore.

Selain keunikan pesta budaya Tabuik, promosi dan sosialiasi yang dilakukan oleh pihak terkait dan netizen lokal Pariaman, menjadikan informasi tentang keunikan Tabuik dan jadwal pelaksanaannya ikut menyebar luas kepada wisatawan lokal dan internasional.

Sebagai salah seorang pengguna media sosial yang aktif berinteraksi dengan masyarakat dan konstituen, Mardison mengaku menemukan beragam tagar (#) pada twiter dan hastag di instagram memuat tentang keunikan pesta budaya tabuik Pariaman.

“Saya lihat di media sosial informasi tentang Tabuik semua, bukan hanya pemerintah dan panitia saja yang mensosialiasasikan, namun pengguna internet dan media sosial ikut menyebarluaskan informasi ini,” ujarnya.

Pesta budaya Tabuik yang telah menjadi wisata budaya andalan yang dimiliki oleh Kota Pariaman, imbuh dia, harus dilakukan berbagai pembenahan agar semakin dipadati pengunjung. DPRD Kota Pariaman dengan fungsi anggaran, akan meningkatkan dukungan anggaran pesta budaya Tabuik setiap tahunnya sesuai dengan kebutuhan yang diajukan oleh panitia atau dinas terkait.

“Kita dukung peningkatan alokasi anggaran untuk pesta budaya Tabuik dan anggaran iven pariwisata lainnya. Setiap tahun dengan makin banyaknya prosesi dan kegiatan yang memeriahkan pesta tabuik, tentu anggarannyapun akan naik, kita sesuaikan dengan peningkatan itu,” sebut salah satu kandidat kuat di bursa Pilwako Pariaman itu.

Kepada panitia ia mendorong agar menerapkan transparansi anggaran penyelenggaraan pesta budaya Tabuik kepada masyarakat. Transparansi  itu, kata dia, untuk memberikan rasa memiliki pesta Tabuik itu sendiri oleh masyarakat.

“Masyarakat perlu tahu tentang anggaran penyelenggaran pesta Tabuik, mungkin saja dengan makin terbukanya soal anggaran, pihak lain dan masyarakat yang ikut berswadaya,” pungkasnya.

Pesta budaya Tabuik akan berakhir pada Minggu esok yang dimulai sejak pagi hari hingga sore. Pagi hari, puncak pesta budaya tabuik di awali dengan prosesi “Tabuik naik pangkek” dan ditutup dengan prosesi “Tabuik dibuang ka lauik”. (Nanda)
Kunjungi DPRD, Ini Pesan Dewan ke Panwaslu Kota Pariaman

Mangguang --- DPRD Kota Pariaman terima audiensi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pariaman, Jumat (22/9/2017) kemaren. Audiensi itu dalam rangka silaturahmi dan perkenalan diri dari anggota Panwaslu yang baru saja dibentuk.

Audiensi disambut oleh Ketua DPRD Mardison Mahyuddin dan Wakil Ketua Syafinal Akbar didampingi Ketua Komisi I Riza Saputra, Ketua BK Jonasri, Anggota DPRD Hamdani, Muhammad Yasin dan Nasril, diterima di ruangan kerja ketua DPRD.

Audiensi itu berjalan dengan penuh keakraban dan berjalan santai. Panwaslu Kota Pariaman yang baru dilantik pada tanggal 25 Agustus 2017 itu, yang diketuai oleh Elmahmudi berkunjung ke dewan didampingi dua anggota yaitu Riswan dan Zaiyar, serta ikut memdampingi sekretariat Panwaslu Riky Falentino.

Elmahmudi mengatakan, Panwaslu Kota Pariaman dilantik tanggal 25 Agustus 2017 oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumbar. Setelah dilantik pihaknya langsung bekerja, salah satunya membangun komunikasi dengan seluruh lembaga negara yang ada di Kota Pariaman.

“Sejak dilantik tanggal 25 Agustus 2017, mulai aktif tanggal 28 Agustus, kami ditugaskan Banwaslu Propinsi Sumbar untuk membangun komunikasi dengan seluruh lembaga negara yang ada di Kota Pariaman,” ujar Elmahmudi.

Untuk itu katanya, Panwaslu Kota Pariaman berkunjung ke DPRD Kota Pariaman sekaligus untuk perkenalan diri dan silaturahim, dan menyatakan bahwa Panwaslu di Kota Pariaman sudah dibentuk. Ia berharap kepada lembaga dewan, bisa membantu kerjanya ikut mencegah dan mengawasi terjadinya pelanggaran pada Pilkada dan Pemilu.

“Kita punya kepentingan yang besar dengan DPRD dan partai politik, komunikasi intensif perlu dilakukan,” tambah Elmahmudi.

Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan bahwa pihaknya menyambut baik audiensi tersebut. Menurutnya, sebagai lembaga perwakilan rakyat pihaknya terbuka dan siap dikunjungi siapa saja, tidak hanya lembaga negara tetapi juga masyarakat.

“Sebagai wakil masyarakat, kita menyambut baik kunjungan ini. Sekaligus bisa berkenalan dan bersilaturahmi,” ujar Mardison Mahyuddin.

Dikatakan, Panwaslu sebagai lembaga pengawas dalam pilkada dan pemilu, diharapkan bisa berlaku adil dan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya. Dewan bersama pemerintah daerah setempat ikut mendorong Panwaslu Kota Pariaman bekerja dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Tentu kita berharap Panwaslu bisa bersikap adil dan independen dalam menjalankan tugas tanpa pandang bulu,” harapan Mardison Mahyuddin.

Mardison mengajak seluruh pihak untuk membantu Panwaslu dalam bekerja menjung tinggi integritas pemilu yang jujur dan adil. Ikut mengawasi dan mencegah terjadinya pelanggaran pada Pilkada dan Pemilu. (Doni)