Mukhlis Jawab Pandangan Fraksi DPRD, Termasuk Perihal Dubalang dan Barakai
Mukhlis berikan keterangan pers usai paripurna. Foto/Eri Elfadri
Pariaman -- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman sampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kota Pariaman pada rapat paripurna yang dilaksanakan di gedung utama DPRD Kota Pariaman, Manggung, Selasa (10/4).

Mukhlis menanggapi satu persatu pandangan umum fraksi DPRD atas nota penjelasan empat ranperda yang telah dibacakan sebelumnya pada hari Senin, (9/4).

Pandangan dari Fraksi Nurani Pembangunan yang dibacakan oleh Riza Saputra dan menanyakan tentang pencabutan retribusi izin gangguan dan bagaimana izinnya.

Mukhlis menjawab bahwa berdasarkan Permendagri nomor 19 tahun 2017 tentang pencabutan Permendagri nomor 27 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri nomor 22 tahun 2016 tentang pedoman penetapan izin gangguan.

"Pencabutan Perda ini diberlakukan terhadap pemungutan retribusi izin gangguan, namun pemberian izin terhadap tempat usahanya tetap diberikan. Dan mengenai teknis pemberian izinnya akan diatur melalui Perwako," kata dia.

Sedangkan Fraksi PBB yang disampaikan oleh Arizal mempertanyakan tentang besaran deviden yang diperoleh dari penyertaan modal yang telah ditanamkan oleh pemerintah daerah selama kurun waktu 2014-2017 yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Pariaman serta sejauh mana peran Bank Nagari dalam membangun Kota Pariaman.

Menjawab pertanyaan tersebut Mukhlis mengatakan bahwa besaran deviden yang diterima cukup meningkat selama empat tahun terakhir.

Ia mengatakan, di 2014 penyertaan modal pihaknya sebesar Rp24,7 miliar dan deviden yang diterima sebesar Rp4,2 miliar. 2015 dan 2016 Pemko menyertakan modalnya sebesar Rp32,2 miliar dengan deviden Rp4,7 miliar pada 2015 dan Rp4,8 miliar di 2016.

"Sedangkan tahun 2017 kita sertakan modal Rp43,3 miliar dengan devidennya Rp6,2 miliar. Deviden ini masuk ke dalam kas daerah dan dipergunakan untuk pembangunan Kota Pariaman melalui APBD," jelasnya.

Selanjutnya ia juga menanggapi pertanyaan tentang pengangkatan Barakai/Dubalang. Ia menjawab bahwa pengangkatan Barakai/Dubalang tidak diatur dalam Ranperda, namun  diatur dengan Perwako nomor 15 tahun 2016.

"Dalam pasal 2 ayat 3 dinyatakan bahwa Dubalang diangkat dan diberhentikan oleh kepala desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa," ungkapnya.

Sedangkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa seperti Kaur, Kasi dan Kadus serta Sekdes diatur melalui Perda.

Kemudian Mukhlis juga menjelaskan bahwa yang melakukan pembinaan terhadap kepala desa adalah camat, sedangkan pengawasan dilakukan oleh inspektorat.

Setelah semua padangan fraksi dijawab, Mukhlis Rahman berharap empat Ranperda itu dapat dibahas bersama-sama antara DPRD dengan komponen teknis untuk penyempurnaan Ranperda tersebut.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar. Ia berharap semua Ranperda tersebut dapat diproses pada tingkat selanjutnya sehingga dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman. (tim)
Mukhlis Jawab Pandangan Fraksi DPRD Tentang 4 Ranperda
Walikota Mukhlis Rahman bersalaman dengan Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar usai paripurna. Foto/Phaik
Pariaman --- Lima Fraksi DPRD Kota Pariaman menyampaikan pandangan umum terhadap empat (4) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang diajukan oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dalam sidang Paripurna di Aula DPRD Mangguang, Senin (9/4).

Mukhlis menyampaikan tanggapan terhadap Nota Penjelasan Ranperda Inisiatif yang disampaikan oleh kelima Fraksi DPRD Kota Pariaman. Ia itu menyambut baik usulan dua Ranperda inisiatif tersebut karena dipandang perlu pengaturan lebih lanjut tentang pendidikan dan kesehatan sebagai hak atas pendidikan yang layak dan kesehatan yang terjamin.

"Atas nama Pemko Pariaman kami mengapresiasi pihak DPRD yang telah menginisiasi dua Ranperda tersebut," ujar Mukhlis.

Disamping itu, ungkap Mukhlis, terdapat beberapa poin yang harus menjadi pertimbangan. Yakni perlu adanya penambahan beberapa ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan pada sub bidang pendidikan dasar.

"Menyangkut kurikulum dan satuan pendidikan dalam upaya melahirkan generasi penerus bangsa," kata dia.

Sedangkan di bidang kesehatan, perlu peningkatan pelayanan, kualitas yang sesuai standar namun tetap mengedepankan hak dari masyarakat yang butuh layanan kesehatan.

Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Pariaman Syafinal Akbar tersebut, membahas pandangan umum fraksi yang disampaikan oleh perwakilan dari lima fraksi di DPRD Kota Pariaman.

Kelima fraksi tersebut antara lain, Fraksi Bulan Bintang Amanat disampaikan Arizal, Fraksi Nurani Pembangunan oleh Riza Saputra, Fraksi Gerindra oleh Ali Darman, Fraksi Nasdem oleh Jonasri serta Fraksi Golkar oleh Faisal.

Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar mengatakan, pihaknya akan membahas bersama Ranperda yang telah diajukan oleh Walikota Pariaman untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Sekdako Indra Sakti, Asisten II Yandrileza, Asisten III Lanefi, Kepala BPS Pariaman, Kepala BUMD se-Kota Pariaman, Kepala OPD, Perwakilan Kodim 0308 Pariaman, camat dan kepala desa se-Kota Pariaman. (Tim)
Mukhlis Ajukan 4 Ranperda ke DPRD Kota Pariaman
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman serahkan nota penjelasan 4 Ranperda kepada pimpinan DPRD Syafinal Akbar. Foto/Zulfadli
Pariaman --- Walikota Pariaman Mukhlis Rahman sampaikan Nota Penjelasan 4 Ranperda dalam Sidang Paripurna DPRD Kota Pariaman. Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar dan dihadiri segenap anggota dewan, Selasa (27/3).

Empat Ranperda tersebut yakni Ranperda Pencabutan Perda nomor 5 tahun 2013 Tentang Retribusi Izin Gangguan, Ranperda Tentang Perubahan Keempat atas Perda nomor 7 tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Pariaman pada PT Bank Nagari Sumbar, Ranperda Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Penguatan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa dalam pengaturannya di Kota Pariaman.

Sedangkan keempat yakni Ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) guna mempertegas Permendagri nomor 110 tahun tahun 2016.

"Keempat ini Ranperda masih perlu penyempurnaan agar memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dalam mendukung tugas-tugas pemerintahan," ujar Mukhlis.

Dalam kesempatan tersebut, pihak DPRD Kota Pariaman juga menyampaikan dua Ranperda Inisiatif yang diuraikan oleh Ketua Komisi I Bidang Pemerintahan dan Pembangunan DPRD Kota Pariaman Riza Saputra.

Wakil Ketua DPRD Pariaman Syafinal Akbar mengatakan pihaknya akan mempelajari empat Ranperda yang telah diajukan oleh Walikota Pariaman dan dibahas bersama segenap fraksi sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. (Phaik/OLP)
Tak Lagi Menjabat Ketua DPRD, Mardison Kembalikan Rumah dan Mobil Dinas
Ketua Dprd Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menyerahkan berita acara penyerahan aset kepada Sekwan Yusrizal
Pariaman ----- Barang milik negara harus dikembalikan ke negara. Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyudin, ketika mengembalikan inventaris daerah Rumah Dinas Ketua DPRD Kota Pariaman kepada Pemko Pariaman, Rabu sore (28/2).

"Saya mengucapkan terimakasih kepada walikota dan seluruh jajarannya yang telah memberi seluruh fasilitas, dan karena saat ini saya tidak lagi menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman, sudah sepatutnya fasilitas yang saya nikmati selama ini saya kembalikan ke daerah," tuturnya.

Mardison Mahyudin dan keluarga meninggalkan rumah dinasnya sejak tanggal 20 Februari 2018 yang lalu. Rumah yang ditinggalinya sejak 3 tahun yang lalu bersama keluarganya ini, mempunyai banyak kenangan.

"Rumah dinas ini mempunyai banyak kenangan berkesan bagi keluarga kami, dan kini kami kembali menempati rumah pribadi di Desa Kampung Kandang, Kecamatan Pariaman Timur," katanya. 

Sebelumnya, Bagian aset Setdako Pariaman, Sekretariat Dewan dan Inspektorat selaku pengawas, melakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang berada di rumah dinas ketua DPRD di Jl Cut Nya Dien, Kelurahan Jati Hilir, Pariaman Tengah.

Rumah Dinas Ketua DPRD beserta 1 unit Mobil Dinas Pajero, 1 unit Mobil Fortuner, sepeda, berbagai perlengkapan elektronik, peralatan fitness, home theatre dan perlengkapan rumah tangga lainya, dikembalikan ke aset daerah.

"Semua barang-barang yang diinventaris lengkap dan dalam kondisi baik," kata Sekwan DPRD Kota Pariaman, Yusrizal.

Untuk saat ini, seluruh aset yang dulu milik Ketua DPRD Kota Pariaman, telah menjadi aset Sekretariat Dewan DPRD Kota Pariaman, sampai nanti akan terpilih Ketua DPRD yang baru. (Juned/OLP)
Paripurna Pemberhentian Mardison Sebagai Ketua DPRD Penuh Haru
Usai paripurna, Mardison foto bersama dengan segenap anggota DPRD dan Sekretariat Dewan. Foto/istimewa
Mangguang ----- DPRD Kota Pariaman paripurnakan usulan pemberhentian Mardison Mahyuddin sebagai ketua DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019, Rabu (14/2) siang.
Usulan itu dilakukan menyusul ditetapkannya Mardison Mahyuddin sebagai pasangan wakil walikota Pariaman mendampingi Genius Umar pada Pilkada Kota Pariaman tahun 2018, 12 Februari 2018.

Hampir tiga periode memperjuangkan rakyat di lembaga legislatif, tentu saja meninggalkan banyak kisah bagi pria yang akrab disapa MM ini. Waktu 3,4 tahun menjadi anggota/ketua dewan periode 2014-2019, memiliki kisah tersendiri. Tak ayal, iapun larut terbawa emosi.
Mardison tampak tidak bisa menyembunyikan kesedihannya, sekilas matanya berkaca-kaca saat memberikan sambutan perpisahannya dengan 19 orang anggota DPRD Kota Pariaman lainnya.

Tidak hanya kenangan selama menjadi anggota DPRD Kota Pariaman periode saat ini, namun dua periode sebelumnya 2004-2009 dan 2009-2014, kelak menjadi sejarah perjanan politik dirinya.

“Genap 3,4 tahun sama-sama memperjuangkan masyarakat Kota Pariaman dengan 19 anggota DPRD. Meskipun baru 3 tahunan, namun banyak kesan yang akan dikenang selama bersama-sama memperjuangkan masyarakat Kota Pariaman,” ujarnya sembari meneteskan air mata.

Menurut dia, pilihan maju menjadi wakil walikota Pariaman tahun 2018 bukan tanpa alasan. Menjadi kepala daerah, tepatnya menjadi calon wakil walikota Pariaman menjadi cara lain yang ia tempuh untuk memperjuankan masyarakat Kota Pariaman.

“Menjadi legislatif juga berjuang untuk rakyat, begitu juga dengan wakil walikota, juga untuk rakyat,” jelasnya.

Ia berpesan agar anggota DPRD Kota Pariaman melaksanakan tugas kedewanan dengan sebaik-baiknya. Meskipun tidak sedang melaksanakan tugas, anggota dewan tetap melekat pada dirinya.

“Jangan sampai kita melakukan perbuatan yang merugikan diri sendiri, keluarga dan rakyat. Menjadi wakil rakyat adalah amanah, tanggung jawab yang harus ditunaikan,” pungkasnya.

Sementara itu, anggota fraksi Bintang Bulan Amanat DPRD Kota Pariaman Fauzi mengatakan, pengunduran diri Mardison Mahyuddin sebagai ketua DPRD menjadi kesedihan bagi masing-masing anggota.

“Bak ayam ka ilangan induak,” begitu ia memaknai berhentinya Mardison Mahyuddin sebagai ketua DPRD Kota Pariaman.

“Kami pasti rindu dengan kepemimpinan beliau, namun mungkin jalan ini yang telah beliua pilih untuk mengabdi kepada rakyat,” katanya.

Ia berharap, meskipun tidak lagi menjadi anggota dan pimpinan dewan, Mardison Mahyuddin tetap menjalin komunikasi dengan rekan sesama anggota dewan.

“Kita akan tetap komunikasi, nanti kita tunggu masukan dan sumbang fikirannya,” pungkasnya. (Nanda)
Hari Ini Mardison Dilantik Sebagai Ketua DPD Golkar Periode Ketiga
Mardison Mahyuddin dan Genius Umar foto bersama dengan Ketua Umum DPP Golkar Airlangga Hartarto (tengah). Foto/istimewa
Pariaman ----- Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Barat Hendra Irawan Rahim dijadwalkan akan melantik dan mengukuhkan pengurus DPD Partai Golkar Kota Pariaman periode 2015-2020, Minggu (11/2) pagi.

Bertempat di kantor bersama DPD Partai Golkar Pariaman, pelantikan tersebut akan dihadiri sejumlah pengurus DPP, DPD Sumatera Barat dan ribuan kader Partai Golkar Kota Pariaman. Selain internal Partai Golkar, Walikota Pariaman, Forkopimda se Kota Pariaman, parpol politik, anggota DPRD Kota Pariaman juga dijadwalkan hadir.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin menyebut jika pelantikan yang digelar esok pagi itu, merupakan penegasan legalitas kepengurusan DPD Partai Golkar Kota Pariaman dari DPP Partai Golkar.

“Ini mempertegas legalitas dari DPP sebagai pihak yang dipercayai mengurus parpol di daerah. Ini juga menjadi penegasan bahwa Golkar sangat solid, buktinya tidak ada gejolak diinternal saat Musda kemarin,” sebutnya.

Mardison yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman, berkomitmen jika partai yang dipimpin Airlanggga Hartanto itu, akan terus mendukung program Pemko Pariaman. Meskipun beberapa hari lagi akan mengundurkan diri sebagai pimpinan dewan, komitmen mendukung program pemerintah akan tetap dilakukan.

“Tidak ada alasan kita untuk tidak mendukung pemerintah, selagi program itu untuk masyarakat, apapun itu akan kita dukung penuh. Dari dulu kami dukung kebijakan pemerintah,” tegasnya lagi.

Berbagai program yang diusulkan oleh pemerintah Kota Pariaman selalu didukung. Program bus sekolah gratis, asuransi nelayan menjadi beberapa program Pemko yang didukung partai melalui kader di DPRD Kota Pariaman.

Mardison Mahyuddin kembali terpilih secara aklamasi untuk periode ketiga dalam Musyawarah Daerah ke-4 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Pariaman, Minggu (9/7/2017) silam.

Mardison yang telah menjabat ketua selama dua periode, sebelum mencalonkan diri dalam musda telah mengantongi surat rekomendasi resmi dari DPP Golkar sebagai syarat maju untuk periode ketiga. (Nanda)
Komisi III DPRD Desak Dinas Pariwisata Segera Ajukan Rippda ke Baleg
Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman Hamdani desak Disbudpar Pariaman segera ajukan Rippda/Foto/Istimewa
Pariaman ---- Komisi III DPRD Kota Pariaman mendesak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pariaman segera menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (Rippda) ke Badan Legislatif DPRD agar segera dibahas dan dijadikan Peraturan Daerah.

"Ini sudah molor dua tahun. Renstra Rippda sangat dibutuhkan bagi suatu daerah yang fokus membangun pariwisata, baik secera perencanaan maupun penganggaran," ungkap Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman Hamdani, di Pariaman, Jumat (26/1).

Ia menyebut, Rippda merupakan payung hukum dalam membangun kepariwisataan daerah. Dengan adanya Rippda sebagai acuan, tidak ada lagi bongkar pasang pembangunan di kawasan yang sudah ditentukan dalam Renstra Rippda.

"Secara lisan ke DPRD memang sudah disampaikan oleh Dinas Budpar tentang poin penting dalam Rippda, namun kita perlu dokumen agar dikaji bersama eksekutif dan legislatif kemudian dirumuskan menjadi Ranperda. Hal ini sifatnya mendesak karena pembangunan pariwisata terus jalan, namun belum dikuatkan dengan Rippda," tutur Hamdani.

Dengan adanya Rippda, Hamdani menilai pemerintah daerah akan terlihat keseriusannya. Konsep-konsep tersebut sangat penting bagi Pariaman ke depan mengingat persaingan antar daerah yang saling berlomba-lomba menggarap potensi wisata daerahnya masing-masing.

"Rippda Renstra wajib bagi daerah pariwisata untuk keleluasaan pembangunan bidang kepariwisataan. Ia tidak sama dengan tata ruang daerah karena Rippda Renstra lebih fokus," pungkasnya.

Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Pariaman Elfis Candra, mengatakan draft dokumen Rippda sudah rampung diselesaikan oleh pihaknya.

"Tinggal finishing (penyelesaian akhir) dan jika selesai akan segera kita ajukan ke Baleg DPRD," ujarnya.

Elfis menyebut tidak ada kelalaian disengaja oleh pihaknya untuk segera menyerahkan dokumen Rippda ke DPRD untuk segera dibahas dan dijadikan Perda.

"Kita juga ingin cepat. Namun Kepala Bidang yang mengepalai perumusan Rippda saat ini sedang dirawat karena sakit," ungkap Elfis.

Ia meyakinkan DPRD bahwa penyusunan dokumen Rippda Renstra menjadi prioritas utama pihaknya saat ini.

"Sejauh ini kita sudah petakan potensi-potensi dan destinasi pariwisata yang akan kita masukan dalam dokumen Rippda. Kita upayakan selekas mungkin dokumen tersebut segera masuk ke Baleg. Artinya, harapan kami sama dengan DPRD bagaimana pembangunan pariwisata berjalan lancar, fokus dan terarah sesuai dengan potensi yang kita miliki," pungkasnya. (OLP)
Belajar Lapangan Akan Mendorong Kreatifitas Anak Sedari Dini
Puluhan murid TK Habibie Kp Jawa 1 ketika menaiki mobil pemadam kebakaran yang dibantu Petugas Pemadam Kebakaran Kota Pariaman. FOTO/Junaidi
Pariaman ---- Halaman Balaikota Pariaman Kamis pagi (25/1) diramaikan oleh puluhan murid TK Habibie Pariaman yang sedang melaksanakan sosialisasi mengenai pemadam kebakaran.

Murid-murid TK tersebut tampak riang gembira saat bermain air cipratan mobil pemadam kebakaran. Pihak Damkar Kota Pariaman terlihat serius memaparkan cara memadamkan api.

"Tidak hanya belajar cara memadamkan api saja, para Murid TK ini juga diajarkan cara menghubungi pemadam kebakaran jikalau terjadi kebakaran," ujar Doddie, salah seorang petugas pemadam kebakaran.

Kepala Sekolah TK Habibie Erlinda mengatakan, dari 97 murid TK Habibie serta Paud Habibie yang saat ini terdaftar di sekolah tersebut, 80 di antaranya mengikuti kunjungan lapangan ke instansi terkait sesuai cita-cita mereka.

"Kami di awal tahun ini memilih instansi Pemadam Kebakaran Kota Pariaman sebagai kunjungan. Ini agar para murid memahami dan mengerti peran dan tugas sebagai seorang pemadam api," katanya.

Kegiatan itu, kata dia, juga sebagai edukasi semenjak dini bagi anak-anak agar memahami tanggung jawab dan tugas dari seorang pemadam kebakaran.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar mengapresiasi pola mengajar lapangan TK Habibie.

Ia menilai, sedari dini anak-anak pantas dikenalkan pada bidang yang mereka minati, termasuk pemadam kebakaran.

"Dengan pola belajar seperti itu lebih mengenalkan minat anak terhadap bidang yang mereka sukai. Ini berguna sekali, karena akan tersimpan rapi di memori mereka," sebutnya.

Ia berharap TK lainnya di Pariaman mengembangkan pola belajar lapangan bagi murid mereka untuk meningkatkan kreatifitas anak-anak dalam belajar.

"Belajar di lapangan membuat pikiran anak-anak menjadi terbuka. Nalarnya jadi jalan sehingga akan menjadi anak yang kreatif," pungkasnya. (Juned/OLP)
Tanggapan DPRD Tentang Proyeksi Anggaran Rp30 M Untuk Pulau Tangah
Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman yang membidangi pariwisata, Hamdani. FOTO/istimewa
Pariaman ---- Anggota Komisi III DPRD Kota Pariaman Hamdani, memastikan segala bentuk penganggaran di DPRD di tahun politik 2018 akan berjalan sebagaimana biasanya. Pilkada dan kinerja dewan, kata Hamdani, merupakan dua hal yang mesti terpisah.

"Kita bekerja di dewan mewakili seluruh masyarakat Kota Pariaman. Bukan kepentingan politik, apalagi jika ada pihak-pihak tertentu mengait-ngaitkannya dengan kontestasi Pilwako Pariaman 2018," tegas Hamdani saat dihubungi via ponselnya, Jumat (19/1).

Ia mengatakan, sejauh ini pihaknya di DPRD selalu bekerja maksimal demi pembangunan di Kota Pariaman. Bahkan menurutnya, pihak dewan selalu mendukung visi misi Pemko Pariaman dalam membangun kepariwisataan.

"Kami menyadari potensi kita ada di pariwisata. Untuk itu semua pihak harus mempersiapkan diri, baik eksekutif dan legislatif maupun stake holder dan komponen masyarakat lainnya. Untuk membangun pariwisata tidak boleh setengah-setengah. Infrastruktur dan sumberdaya manusia saling kuat menguatkan," tuturnya.

Pihaknya telah mendengar saat ini Pemko Pariaman berniat membangun sejumlah infrastruktur penunjang wisata bahari di Pulau Tangah dengan proyeksi dana Rp30 miliar. Hamdani berkata, sebelum pengajuan anggaran di DPRD, pihaknya mengimbau agar TAPD Pemko Pariaman menyiapkan konsepnya dengan baik.

"Perlu kami garis bawahi, apapun bentuk pembangunan, asal membawa manfaat bagi masyarakat dan sesuai aturan yang berlaku, kami di dewan akan mendukungnya," sebut Hamdani.

Untuk anggaran sebesar Rp30 miliar, jelas Hamdani, penganggarannya harus secara bertahap. Tidak bisa langsung mengingat keterbatasan keuangan daerah. Di samping itu, jelas Hamdani, juga diperlukan dokumen penunjang mengingat sejumlah aturan tentang tata kelola pulau-pulau kecil yang tentunya memiliki ekosistem yang mesti dijaga.

"Itu pasti bertahap ya. Kita rasa TAPD menyadari hal tersebut. Kita harus lihat masterplannya. Konsepnya seperti apa, taman burungnya seperti apa, juga kolam pemandian, apakah air asin atau air tawar. Ini semua perlu konsep yang jelas dan terukur agar pembangunannya berjalan lancar dan membawa manfaat," imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, salah satu desitinasi baru yang akan dibenahi oleh Pemko Pariaman adalah Pulau Tangah. Dalam perencanaan, di pulau itu akan dibangun taman burung, pemandian air tawar, tempat bermain anak, yang dilengkapi dengan gazebo sebanyak 15 unit dan jalur pendestrian.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengungkapkan anggaran yang akan dihabiskan untuk Pulau Tangah---sesuai dengan masterplan yang telah dibuat---sekitar Rp30 miliar.

Di tahun anggaran 2017, kata Mukhlis, pihaknya telah membangun 15 unit gazebo dan pendestrian sepanjang 800 meter dengan menelan anggaran sekitar Rp1,1 miliar, ditambah bangunan dermaga apung bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebesar Rp1,7 miliar.

"Masih banyak pembangunan yang akan kita kerjakan untuk tahun-tahun berikutnya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memprioritaskan pembangunan Pulau Tangah dengan dukungan dana yang maksimal," sebutnya, Rabu (17/1). (OLP)
Bangun Taman Burung dan Pemandian, Pulau Tangah Perlu Dana Rp30 M lagi
Mukhlis saat meninjau pembangunan Pulau Tangah beberapa waktu lalu
Pariaman --- Pemko Pariaman terus berupaya melengkapi sarana prasarana penunjang pariwisata di berbagai lokasi strategis Pariaman.

Salah satu desitinasi baru yang lagi dibenahi oleh Pemko Pariaman adalah Pulau Tangah, dimana nantinya akan dibangun taman burung, pemandian air tawar, tempat bermain anak, yang dilengkapi dengan gazebo sebanyak 15 unit dan pendestrian.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengungkapkan anggaran yang akan dihabiskan untuk Pulau Tangah---sesuai dengan masterplan yang telah dibuat---sekitar Rp30 miliar.

Di tahun 2017, kata Mukhlis, pihaknya membangun 15 unit gazebo dan pendestrian sepanjang 800 meter dengan menelan anggaran sekitar Rp1,1 miliar, ditambah bangunan dermaga apung bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI sebesar Rp1,7 miliar.

"Masih banyak pembangunan yang akan kita kerjakan untuk tahun-tahun berikutnya. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar memprioritaskan pembangunan Pulau Tangah dengan dukungan dana yang maksimal," sebutnya di Pariaman, Rabu (17/1)

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa Pemko Pariaman sangat komit dalam mendukung visi daerahnya. Karena itu ia mengimbau seluruh OPD bersama-sama untuk mensukseskan visi tersebut, mulai dari penganggaran maupun dukungan terhadap kepariwisataan.

"Kedepan kita menginginkan agar kota Pariaman akan menjelma menjadi destinasi baru kunjungan wisatawan okal maupun internasional. Dengan kita bangun destinasi wisata baru, diharapkan dapat menggenjot kunjungan wisatawan sehingga Pariaman akan semakin dikenal luas di Indonesia maupun dunia," harapnya.

Pembangunan destinasi wisata yang telah selesai dan tahap finishing pada tahun 2017 di antarnya pembangunan Pantai Cermin dengan arena sepatu rodanya yang merupakan track sepatu roda pertama di Sumatera Barat ditambah dengan bangunan permainan anak yang aman.

Dermaga Pantai Gandoriah dalam tahap finishing, Anjungan Gandoriah, Pantai Kata, dan Asean Youth Park di Pantai Gandoriah. 


Sementara itu, wakil ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar mengatakan, DPRD selalu mendukung program pemerintahan terkait pembangunan wisata.

Ia menyebut, selama pembangunan membawa manfaat ekonomi masyarakat, tentu DPRD akan menganggarkannya.

"Untuk kawasan pulau asal tidak merusak ekosistem, tentu kita dukung," ujarnya. (Juned/OLP)
DPRD Puji Tumbuhnya Wisata Ikonik di Pariaman yang Berdampak Positif bagi Masyarakat
Walikota Mukhlis sedang meninjau pembangunan infrastruktur Pulau Tangah bersama beberapa pimpinan SOPD. FOTO/Junaidi
Pariaman ---- Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar mengatakan dewan akan mendukung penuh pengembangan wisata bahari dalam hal penganggaran asalkan direncanakan secara matang dan tidak merusak ekosistem.

Ia menyebut, dampak dari pembangunan infrastruktur kepariwisataan dalam beberapa tahun terakhir, telah bisa dinikmati masyarakat. Menurutnya, dari tingginya jumlah wisata berkunjung ke Pariaman telah menumbuhkan sektor ekonomi kerakyatan berupa berdirinya kedai kuliner, kerajinan dan sektor kreatif lainnya.

"Beberapa destinasi bahkan menjadi ikonik. Seperti Pulau Angsoduo, Konservasi Penyu, Gandoriah dan yang terbaru trekking di Hutan Bakau (mangrove)," ujar Syafinal Akbar di Pariaman, Minggu (14/1).

Pariaman yang di depannya membentang empat pulau terdekat, imbuh Syafinal, juga sedang diproyeksikan sebagai objek wisata sesuai dengan potensinya masing-masing.

"Pulau Kasiak untuk wisata edukasi, sedangkan Pulau Angsodua menjelma sebagai wisata keluarga yang sangat ramai dikunjungi. Sekarang kita bersama Pemko Pariaman sedang mempercantik Pulau Tangah," jelas Syafinal.

Ia menyebut, untuk pembangunan Pulau Tangah, pihaknya di dewan akan mendukung penuh penganggarannya. Jika dermaga apung dibangun oleh KKP RI, pedestrian sepanjang 800 meter dan gazebo atau pondok peristirahatan sebanyak 15 unit, telah dianggarkan dan hampir rampung.

"Ke depan tentu akan kita bahas bersama TAPD Pemko Pariaman dan tentu saja setiap pembangunan di pulau-pulau kecil tidak boleh merusak ekosistem yang ada," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamis lalu, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman telah meninjau Pulau Tangah. Ia menyatakan dermaga apung sudah tuntas 100 persen, sedangkan pedestrian dan gazebo tinggal beberapa item lagi.

Selain itu, kata Mukhlis, pihaknya juga berencana melakukan pembangunan taman burung, kolam air tawar dan sejumlah sarana prasarana pendukung lainnya.

"Jika pembangunan sudah selesai semuanya, akan dibuka untuk umum untuk dinikmati masyarakat dan wisatawan," sebutnya. (OLP)
DPRD Imbau Masyarakat Pariaman Jangan Termakan Isu SARA Jelang Pilwako
Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Ir Syafinal Akbar MT. FOTO/istimewa
Pariaman ---- Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar, mengimbau masyarakat agar tidak terkotak-kotak dalam Pilwako Pariaman. Meski suhu politik kian meninggi, imbuh Syafinal, rasa badunsanak mesti terus dijaga karena semua calon yang maju merupakan anak nagari Pariaman yang berniat mengabdi bagi kampung halamannya.

"Konteks demokrasi pilkada kita maknai dengan cerdas. Berbeda pilihan adalah hal yang lumrah, namun perbedaan tersebut harus kita sikapi dengan tetap menjaga hubungan yang baik antara sesama warga," kata Syafinal Akbar, Minggu di Pariaman (7/1).

Ia menilai siapa saja sah-sah saja menjadi tim sukses pasangan calon di Pilwako Pariaman. Menjadi tim sukses menurutnya adalah pilihan politik, tidak untuk menjelekkan lawan politik yang berimbas pada perpecahan jalinan pertemanan, persaudaraan yang telah sekian lama terjalin sesama warga.

"Tim sukses adalah hak setiap warga negara. Tim sukses mestinya menjual program calon agar dipilih oleh masyarakat. Silahkan, namun jangan sampai menjelek-jelekan calon lain karena ini akan menurunkan kualitas demokrasi," imbuhnya.

Hal itu ia katakan karena jelang pendaftaran calon 8-10 Januari ke KPU, banyak sekali terjadi perang opini di media sosial. Perang opini bahkan sudah mulai menyentuh topik-topik sensitif seperti menjelekkan parpol pengusung, calon dan pribadi kandidat.

Media sosial yang saat ini telah menjadi gaya hidup masyarakat, ia nilai potensial jadi pemicu pertikaian di tengah masyarakat jika tidak dipergunakan secara bertanggungjawab.

"Kita melihat sudah berapa banyak pengguna medsos di Indonesia tersangkut kasus hukum karena postingan mereka. Kita tidak ingin hal ini terjadi di Pariaman. Mari kita tunjukan kualitas demokrasi warga Pariaman yang bermartabat dan rasa badunsanak hingga ke media sosial," ungkapnya.

Sebagaimana diketahui, sudah ada beberapa postingan di jejaring sosial berbau SARA menyintas Pilwako Pariaman seperti ajakan tidak memilih partai tertentu yang dia anggap musuh agama tertentu. Akun-akun yang sempat terpantau itu diduga punya motif jahat berniat memecah.

Postingan berbau SARA tersebut, selain mengandung ujaran kebencian, juga berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat yang merasa dirugikan. (OLP)
Peluang Ali Bakri Gantikan Mardison Jabat Ketua DPRD Tergantung Loyalitas
Ali Bakri/Foto/istimewa
Pariaman ----- Ali Bakri, Faisal dan Live Iswar merupakan tiga nama bakal calon Ketua DPRD Kota Pariaman dari fraksi Golkar jika Mardison Mahyuddin resmi ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman sebagai calon wakil walikota Pariaman mendampingi Genius Umar tanggal 12 Februari 2018 mendatang.

Live Iswar sendiri saat ini belum menjabat sebagai anggota DPRD. Namun sebagai pemilik suara terbanyak kedua setelah Mardison dalam pemilu legislatif 2014 lalu, ia secara otomatis akan menjadi anggota DPRD PAW 2014-2019 mengantikan Mardison.

"Benar sesuai ketentuan, Live Iswar akan menjadi pengganti antar waktu jika saya sudah ditetapkan oleh KPU sebagai calon. Partai Golkar saat itu, selain akan menyiapkan PAW, juga akan menyiapkan kader sebagai ketua DPRD Kota Pariaman," ungkap Mardison, Rabu (3/1) di Pariaman.

Ia menuturkan, pihaknya jauh hari telah menyiapkan mekanisme pemilihan ketua DPRD dari internal partai. Syarat untuk menjadi ketua DPRD sudah dibakukan dan tinggal menjalaninya saja lagi.

"Mekanismenya telah ada. Tiga nama tersebut akan dipilih sesuai mekanisme," sebutnya.

Ia menjelaskan, mekanisme pemilihan ketua DPRD dari Golkar harus memenuhi tiga unsur. Pertama harus loyal terhadap partai, memiliki kompetensi yang terukur dan bisa diterima oleh seluruh anggota DPRD.

"Sebab Ketua DPRD itu representasi dari DPRD itu sendiri dan mewakili seluruh lapisan masyarakat Pariaman," tuturnya.

Sementara dari penelusuran, di antara tiga nama tersebut, Ali Bakri dinilai memiliki kans paling tinggi untuk menggantikan posisi Mardison di DPRD. Ali Bakri sendiri merupakan anggota DPRD terpilih pada pileg 2014 dengan perolehan suara terbanyak dari Golkar.

Sedangkan Faisal dan Live Iswar---meski namanya masuk bursa ketua DPRD---keduanya merupakan anggota DPRD pengganti antar waktu. Faisal merupakan PAW Devaria dan Live Iswar baru akan menggantikan Mardison. Dari segi pengalaman, Ali Bakri dinilai paling kompeten.

"Namun tentu saja ada deal-deal politiknya. Ali Bakri tentu saja paling berpotensi. Tapi ia mesti menunjukan loyalitasnya kepada Mardison yang berlaga di Pilkada. Jika ia dinilai partai tidak loyal, bisa saja ia tersingkir," ujar salah seorang politisi Golkar Pariaman yang sangat enggan namanya ditulis. 

Penulis: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri
Jika Mardison Ditetapkan KPU, Palu DPRD Sementara Akan Diketok Syafinal Akbar
Syafinal Akbar (empat dari kanan) sementara alkan jadi pemegang palu DPRD jika Mardison Mahyuddin ditetapkan sebagai calon wakil walikota oleh KPU Pariaman. Foto/istimewa
Pariaman ----- Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin telah menyiapkan surat pernyataan siap mundur sebagai anggota DPRD Kota Pariaman setelah ditetapkan sebagai calon wakil walikota Pariaman oleh KPU Kota Pariaman.

"Surat kesedian mundur telah kita siapkan dan akan diserahkan tanggal 8 Januari 2018, atau saat Genius Umar-Mardison Mahyuddin mendaftar ke KPU Kota Pariaman," ungkap Mardison, Rabu (3/1) di Pariaman.

Ia menyebut pengunduran dirinya tersebut akan dibarengi dengan penggantian antar waktu dan pemilihan ketua DPRD yang merupakan hak fraksi Golkar.

Mekanisme pemilihan ketua DPRD dari fraksi Golkar, sebut Mardison, telah ada mekanismenya. Calon ketua yang akan dipilih harus loyal kepada partai, memiliki kapabilitas, integritas dan memahami kinerja dewan dengan baik.

"Tentu orang yang berkompeten dan melalui mekanisme partai, sebab jabatan ketua DPRD merupakan representasi rakyat dan DPRD," sambungnya.

Mardison mengatakan, jika dirinya ditetapkan sebagai calon dalam Pilwako Pariaman 2018, fraksi Golkar nantinya akan diisi oleh empat orang kader, yakni Ali Bakri, Faisal, Live Iswar dan M Yasin dari PKS. Tiga di antara nama tersebut merupakan kader Golkar, yang nantinya akan menggantikan Mardison sebagai Ketua DPRD Kota Pariaman.

Komisioner KPU Kota Pariaman Indra Jaya senada mengungkapkan. Ia menyebut surat pernyataan siap mundur dari anggota DPRD merupakan syarat wajib pendaftaran sebagai paslon ke KPU.

"Bersifat mutlak dan tidak bisa ditarik kembali," ujarnya melalui sambungan telepon.

Saat bapaslon ditetapkan sebagai calon walikota dan wakil walikota, imbuh Indra Jaya, maka sejak itulah calon tersebut dinyatakan berhenti sebagai anggota dewan.

"Pengumuman penetapan calon tanggal 12 Februari, dan hari itu jika yang bersangkutan lolos verifikasi, maka otomatis berhenti sebagai anggota DPRD," jelasnya.

Seandainya Mardison pada akhirnya ditetapkan sebagai calon oleh KPU Kota Pariaman, pimpinan DPRD sementara akan dijabat oleh Syafinal Akbar dari fraksi Nasdem.

Syafinal sendiri menyatakan kesiapannya menjadi ketua sementara dalam menjalankan setiap tugas dewan hingga pelantikan dua orang pimpinan DPRD lainnya.

"DPRD adalah lembaga kolektif dan kolegial. Meski pimpinan hanya satu orang, tidak ada masalah secara administrasi ketatanegaraan dalam setiap pengambilan keputusan dewan. Karena setiap keputusan dewan itu melalui persetujuan bersama," kata Syafinal.

Sebagai pemegang palu DPRD, ungkap Syafinal, bukan berarti secara administratif ia merupakan Ketua DPRD.

"Sifatnya pimpinan DPRD, bukan Ketua DPRD. Jadi kalau kita ada tandatangan, atas nama pimpinan dewan oleh wakil ketua DPRD," jelasnya. (OLP)
Siapa Pengganti Mardison di Legislatif dan Ketua DPRD Kota Pariaman? Ini Jawabannya
Akan ada tiga pelantikan di DPRD Kota Pariaman. Dua pimpinan dan satu PAW. Foto/istimewa
Pariaman --- Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin akan menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019. Pengunduran diri tersebut, kata Mardison di Pariaman (1/1) merupakan suatu keharusan karena ia akan mencalonkan diri sebagai wakil walikota Pariaman berpasangan dengan Genius Umar.

"Surat pengunduran diri segera kita buat dan serahkan kepada DPRD Kota Pariaman pada tanggal 8 Januari mendatang," ungkap Mardison.

Terkait penggantinya, jauh-jauh hari Mardison telah menegaskan Live Iswar sebagai PAW dirinya di DPRD Kota Pariaman. Sedangkan posisi Ketua DPRD yang merupakan jatah dari fraksi Golkar, akan ada mekanisme tersendiri. Namun dari informasi yang beredar, Ali Bakri dinilai punya kans besar menduduki kursi ketua DPRD menggantikan Mardison.

Live Iswar sendiri merupakan peraih suara terbanyak kedua Partai Golkar setelah Mardison di daerah pemilihan Pariaman Tengah. Sesuai ketentuan undang-undang, Live akan melanjutkan keterwakilan Golkar di DPRD Kota Pariaman hingga 2019.

Jika Mardison resmi mengundurkan diri di dewan, dipastikan hanya tinggal satu Pimpinan di DPRD Kota Pariaman yakni Syafinal Akbar dari fraksi Nasdem, sembari menunggu keputusan Golkar dan Gerindra mengusulkan nama pimpinan.

Terpisah, wakil ketua DPD Gerindra Kota Pariaman Gamindra Kesuma menyatakan bahwa pihaknya akan segera mengusulkan satu nama dari tiga anggota dewan sebagai pimpinan DPRD.

"Sebelumnya ada tiga nama, namun saat ini sudah mengerucut jadi satu nama yakni Fitri Nora. Kita akan segera ajukan ke DPRD agar segera dilantik," ujarnya. (OLP)
Genius-Mardison Usung Visi Kelanjutan Program Pembangunan Saat Ini
Genius Mardison hadiri acara pendidikan politik bagi kader Golkar dalam menghadapi Pilwako Pariaman dan Pemilu 2019. Foto/Nanda
Pariaman ---- Partai Golkar Kota Pariaman mulai konsolidisikan pengusungan Genius Umar-Mardison Mahyuddin sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman 2018 kepada kader dan simpatisan Golkar.

Gema, pasangan itu disingkat, dipastikan telah diusung sejumlah partai, seperti Golkar, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

“Pendidikan politik yang dilakukan saat ini untuk memberikan pematangan kader sekaligus konsolidasi persiapan Partai Golkar di Kota Pariaman menghadapi pemilihan kepada daerah 2018, pemilu legislatif dan pemilu presiden 2019 mendatang. Konsolidasi ini meneguhkan komitmen seluruh kader agar menjaga pelaksanaan pilkada, pemilu dan pilpres berjalan secara badunsanak,” ujar Mardison Mahyuddin dalam pendidikan politik dan konsolidasi Partai Golkar Kota Pariaman, Sabtu  (30/12) siang.

Terkait diusungnya ia oleh Partai Golkar sebagai calon wakil walikota mendampingi Genius Umar, ia menyatakan telah siap bahkan harus meniggalkan kursi ketua DPRD Kota Pariaman sekalipun.

“Begitu partai mempercayai dan memberikan amanah, kita siap,” katanya.

Meskipun terjadi pergantian kepimpinan DPP Partai Golkar paska terpilihnya Airlangga Hartanggo pada Munaslub Partai Golkar pada awal Desember 2017 silam, tidak menyebabkan terjadinya perubahan struktrural dan kebijakan partai, termasuk dalam hal pengusungan calon pada pilkada serentak 2018.

“Demikian juga dengan rekomendasi pengusungan bacalon kepala daerah di tingkat kota dan provinsi di Indonesia. Terpilihnya Airlangga Hartanto sebagai ketua DPP hanya memerintahkan seluruh jajaran Partai Golkar hingga tingkat kelurahan agar bersih dari bentuk tindakan melawan hukum seperti praktik korupsi, penyakit masyarakat dan segala hal yang dapat merusak citra partai Golkar,” tegasnya.

Sementara itu, bakal calon walikota Pariaman Genius Umar mengatakan, bersama Mardison Mahyuddin dan sejumlah partai pendukung pihaknya telah merancang visi dan misi membangun kota Pariaman ke depan.

Keduanya bakal calon ini bersama partai pengusung berkomitmen melanjutkan program dan kebijakan kota Pariaman yang saat ini sedang berjalan. Sesuai dengan RPJMD Kota Pariaman, pembangunan dan kebijakan Pemko mengarahkan Pariaman menjadi kota wisata, ekonomi kreatif yang berbasis kepada agama dan budaya.

“Program dan kebijakan saat ini kita lanjutkan dan ke depan kita tingkatkan lagi,” katanya.

Dengan rancangan visi dan misi yang telah disusun, Genius meminta kader dan pengurus partai pengusung dirinya melakukan marketing politik, memasarkan bapaslon kepada pemilih dengan menyampaikan visi dan misi keduanya. Tidak hanya itu, ia juga meminta agar penyampaian visi dan misi, diikuti dengan komunikasi politik yang baik.

“Untuk melakukan marketing politik akan dibentuk tim hingga tingkat desa dan kelurahan. Setiap kader memiliki peran masing-masing melakukan marketing politik,” ulasnya.

Berbekal marketing politik yang dilakukan itu, kata dia, mesin partai politik dapat menggaet kelompok pemilih mengambang yang belum menentukan siapa paslon yang akan dipilih. Dalam survey internal yang dilakukan pihaknya, pemilih mengambang pada pilkada 2018 di Kota Pariaman cukup tinggi yaitu mencapai 24 persen dari total pemilih.

“Jika saja lima puluh persen saja bisa kita raih, itu cukup berpengaruh pada perolehan suara pada pilkada nanti,” pungkasnya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Pariaman Yusrizal, menyebut pihaknya telah mulai melakukan konsolidasi internal sejak awal pengusulan Genius Umar-Mardison Mahyuddin dari DPC ke DPP partai berlambang banteng itu.

“Dari awal kita sudah konsolidasi. Begitu hasil survey menunjukkan keduanya (Genius Umar-Mardison) elektabilitasnya tertinggi, kita konsolidasi internal dulu sebelum akhirnya kedua nama ini kita usulkan ke DPP,” sebutnya.

Sedangkan untuk sosialisasi kepada masyarakat, pihaknya telah menginstruksikan kader untuk memulai sosialisasi bapaslon yang diusung PDI Perjuangan kepada keluarga dan masyarakat.

“Untuk teknis nanti akan dibahas oleh seluruh partai pengusung, namun kader sudah mulai sosialisasikan keputusan DPP tentang pengusungan bapaslon kita,” tutupnya. (Nanda)
Gema Didukung 5 Parpol, Mardison Optimis Masih Ada Penambahan Partai
Mardison hadiri pembukaan pendidikan politik Partai Golkar menghadapi Pilwako Pariaman 2018 dan Pileg 2019 dengan tema "Aman Tentram dan Sukses." Foto/OLP
Pariaman --- Ketua DPD Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengimbau seluruh kader Golkar tidak sekedar dekat saja dengan masyarakat, tapi juga berbuat yang terbaik bagi masyarakat Pariaman.

"Kader Golkar harus tahu apa yang dibutuhkan warganya sehingga secara kelembagaan partai lebih fokus memperjuangkannya," ujar Mardison di hadapan 167 kader dan simpatisan Partai Golkar di Pariaman, Sabtu (30/12).

Kader Golkar pasca Munaslub DPP dan terpilihnya Ketua Umum yang baru Airlangga Hartarto, ungkap Mardison, Partai Golkar lebih menata diri agar terciptanya kader yang produktif, bersih dari korupsi, loyal dan militan kepada partai.

"Untuk itu diperlukan pendidikan politik bagi setiap kader dan simpatisan. Terlebih lagi tahun depan kita menghadapi Pilwako Pariaman dan pada 2019 pemilihan legislatif. Partai Golkar harus tetap berada di jalur berpolitik yang santun dan penuh tatakrama," imbuh ketua Golkar tiga periode itu yang menargetkan kembali kursi ketua DPRD di pemilu legislatif 2019.

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan bahwa dirinya juga telah menerima mandat dari Partai Golkar untuk maju sebagai calon wakil walikota Pariaman periode 2018-2023 berpasangan dengan calon walikota Genius Umar.

Selain mendapat dukungan penuh dari Golkar, ketua DPRD Kota Pariaman itu juga mengaku telah menerima dukungan dari beberapa parpol lainnya. Di antaranya PAN, PPP, PBB dan PDIP.

"Sementara kita sudah didukung oleh lima parpol dan insya Allah akan ada parpol lain yang akan memberikan dukungan. Saat ini kita masih melakukan lobi yang intens," ungkapnya.

Ia menyebutkan, pada Pilkada Serentak 2018, Golkar Sumbar menargetkan kemenangan di empat kota, dan Pariaman merupakan daerah yang diunggulkan untuk meraih kemenangan.

Ia bilang telah mempersiapkan diri secara penuh dalam kontestasi pilkada. Seperti mulai melaporkan harta kekayaan ke KPK, memeriksakan kesehatan dan bebas dari narkoba serta menyiapkan surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kota Pariaman periode 2014-2019.

"Tanggal 8 Januari surat pengunduran diri akan kita serahkan ke DPRD Kota Pariaman bertepatan dengan saat hari kita mendaftar ke KPU Kota Pariaman sebagai pasangan calon," tuturnya.

Sementara itu, sebelumnya, Ketua DPC PPP Kota Pariaman Mulyadi, membenarkan bahwa pihaknya telah memberikan surat dukungan kepada pasangan calon Genius Umar-Mardison Mahyuddin.

Ia menyebut surat dukungan tersebut ditandatangani oleh Ketua DPP PPP kubu Romi
yang saat ini tercatat sebagai pengurus sah PPP yang telah dileges SK Menkumham.

"Kisruh PPP sudah usai. Tidak adalagi kubu Djan Fariz dan Romahurmuziy. Saat ini hanya ada satu kepengurusan yang sah, yakni kubu Romi. Mahkamah Agung sudah menolak gugatan kasasi terkait kepemimpinan di PPP," ungkap Mulyadi.

Sementara itu Divisi Teknis KPU Kota Pariaman Arnaldi Putra mengatakan bahwa pihaknya punya rujukan tersendiri terkait keabsahan kepengurusan suatu partai politik,

"Kita sudah punya rujukan dan tidak perlu lagi melakukan verifikasi parpol ke tingkat pusat. Rujukan kita adalah KPU RI," ujarnya. Ia membenarkan bahwa kepengurusan parpol dianggap sah jika sudah mengantongi SK dari Kemenkumham. (OLP)
Dimediasi Pemprov, APBD Pariaman 2018 Akhirnya Disahkan
Walikota dan Ketua DPRD tandatangani naskah Perda APBD Tahun 2018. Foto/Doni
Pariaman --- Akhirnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pariaman tahun 2018 disepakati oleh DPRD dan Walikota Pariaman, Sabtu kemaren di ruangan rapat gabungan DPRD Kota Pariaman. Kesepakatan tersebut setelah kedua belah pihak dimediasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. 



Mediasi dilakukan Sabtu siang (16/12/2017) di ruangan rapat Sekretariat Daerah Provinsi Sumbar. Tim mediasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh Asisten Pemerintahan Devi Kurnia, dihadiri pejabat terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Foto bersama antara eksekutif dan legislatif usai mediasi. Foto/Doni


Dari Kota Pariaman dihadiri langsung Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, Wakil Ketua DPRD Syafinal Akbar bersama Ketua Fraksi-Fraksi DPRD dan Walikota Pariaman Mukhlis Rahman didampingi Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Pariaman.

Ketua DPRD Mardison Mahyuddin optimis dengan kekompakan antara eksekutif dan legislatif, pembangunan yang diharapkan oleh masyarakat akan berjalan dengan baik. Foto/Doni


Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan bahwa mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan terhadap empat kegiatan yang sebelumnya masih terdapat perbedaan pandangan antara dewan dengan Pemerintah Kota Pariaman.

Dikatakan, dari kesepakatan itu empat kegiatan yang ditunda itu dapat dilaksanakan apabila pihak Pemerintah Kota Pariaman sudah menyelesaikan segala persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

“Kita tidak pernah membatalkan kegiatan yang diajukan oleh Kota Pariaman, kita hanya menunda sampai segala persyarakatan administrasi yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi,” ujar Mardison Mahyuddin, Selasa (19/12).

Pihaknya sangat mendukung semua program pembangunan yang diajukan pemerintah demi kemajuan Kota Pariaman yang lebih baik. Namun demikian, pihaknya juga harus taat aturan, segala proses admistrasi juga harus dipenuhi.

“Kita tidak ingin kegiatan yang setujui berdampak hukum di kemudian harinya, untuk itu kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan. Alhamdullilah setelah difasilitasi pemerintah provisi Sumbar, kita sudah bisa mempunyai pandangan yang sama dengan walikota,” terang Mardison Mahyuddin.

Sementara itu Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan pihaknya bersyukur atas kesepakatan yang telah ditanda tangani tersebut. Kata Mukhlis, semuanya untuk kemajuan Kota Pariaman, sesuai visi dan misi Kota Pariaman.

Berikut kesepakatan kedua belah pihak terhadap empat kegiatan yang sebelumnya tidak desepakati:

Kegiatan fisik Pembanguan Masjid Terapung dapat dilaksanakan apabila AMDAL (Analis Dampak Lingkungan) telah selesai.

Kegiatan pengadaan tanah Sport Center dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kegiatan pembangunan pusat jajanan kuliner dapat dilaksanakan setelah revisi perencanaannya.

Kegiatan promosi produk daerah, pembinaan industri kerajinan dan promosi produk industri kerajinan Kota Pariaman anggarannya dirasionalkan. (Tim)
Usul Genius ke DPRD Sumbar: Jalan Padang-Pariaman Lewat Pantai Penunjang Wisata
Suasana diskusi antara Pemko Pariaman dengan anggota DPRD Sumbar dapil Sumbar II. Foto/Pahaik
Pariaman --- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumbar Dapil Sumbar II lakukan kunjungan kerja dan silaturrahmi bersama Pemko Pariaman. Rombongan dewan diterima oleh Wakil Walikota Pariaman Genius Umar, Selasa (12/12) pagi.

Tim diketuai oleh M Nurnas dengan anggota Siti Izzati Azis, Jasman Juni, Endarmy, Komi Chaniago dan Zalman Zaunit beserta sekretariat dewan provinsi.

Menurut M Nurnas, kunjungan kerja ke daerah pemilihan merupakan kewajiban bagi mereka anggota dewan. Kunjungan ke dapil selain guna mempererat jalinan silaturahim sekaligus menjaring aspirasi untuk pembangunan ke depan.

Ketua Komisi IV itu menuturkan bahwa ada beberapa poin khusus yang dilakukan timnya saat ini. Di antaranya serapan APBD tahun 2017 sebagai alokasi dana pengembangan, meminta informasi tatakelola pemerintahan, perkembangan pariwisata dan langkah persiapan ujian nasional berbasis komputer (UNBK) tingkat SMP tahun 2020.

"Sekarang ini UNBK kita lakukan baru di tahap SMA," ujarnya.

Menjawab hal tersebut, didampingi Sekdako Indra Sakti dan sejumlah kepala OPD, Genius Umar menjabarkan tata kelola keuangan daerah yang dilakukan pihaknya saat ini.

Di samping itu, ia berharap kunjungan dewan ke dapilnya memberikan dampak positif bagi pembangunan Pariaman ke depan. Ia menyampaikan perlunya dukungan dewan provinsi dalam hal pembangunan pariwisata, terutama akses langsung dari pesisir pantai Padang menuju Pariaman yang sekaligus mampu mengurai kemacetan di Lubuk Alung.

"Hal ini mampu meningkatkan nilai pemerataan ekonomi antara Padang dan Pariaman serta memudahkan para wisatawan berkunjung ke Pariaman," kata Genius.

Acara terus berlanjut hingga diskusi sektor pembangunan dan peninjauan langsung ke lapangan diiringi oleh SOPD terkait. (Phaik/*)
Penjelasan Mukhlis Terkait Promosi UMKM ke Luarnegeri yang Diplesetkan Raun-raun di Medsos
Walikota Mukhlis Rahma. Foto/Junaidi
Walikota Pariaman Mukhlis Rahman sesalkan beredarnya isu batalnya APBD 2018 karena dicoretnya anggaran perjalanan ke luarnegeri oleh DPRD Kota Pariaman. Ia merasa difitnah tidak mau menandatangani naskah pengesahan Perda APBD karena urusan tersebut.

"Ketika kita tidak memahami suatu persoalan dengan jelas, jangan hanya bisa berkomentar tanpa adanya dasar. Apalagi sampai menyebarkan fitnah yang tidak benar," ujar Mukhlis di masjid Nurul Islam Jalan Kereta Api, Jumat (8/12).

Ia mengatakan, terus memantau perkembangan yang terjadi di media sosial, online dan media cetak, yang menceritakan polemik tidak ditandatanganinya APBD Kota Pariaman tahun 2018 oleh dirinya hingga banyak spekulasi dan fitnah yang mengarah kepada dirinya.

"Selama ini saya pantau di medsos semakin berseliweran postingan tentang tidak ditandatanganinya APBD Kota Pariaman tahun 2018 oleh pihak eksekutif, sehingga menjadi bahan perdebatan dan fitnah tentang hal tersebut," katanya.

Salah satu fitnah yang ia garis bawahi betul adalah ihwal tidak ia tandatangani APBD 2018 karena jalan-jalan keluar negeri ditunda oleh DPRD Kota Pariaman.

"Hal itu adalah salah dan tidak benar. Begini, program promosi UKM daerah di Dinas Koperindag Kota Pariaman---yang disebut sebagai jalan-jalan keluar negeri---merupakan sebuah promosi dan pengakuan dari provinsi dan kementerian yang menunjuk Pariaman untuk ikut dalam kegiatan tersebut," jelasnya.

Menurutnya ada 3 negara yang dituju dalam program promosi UKM Pariaman ke luarnegeri. Kata dia, semuanya atas undangan dari pihak penyelenggara. Atas undangan itu, kemudian pihak Kementerian Perdagangan menunjuk kota Pariaman satu-satunya di provinsi Sumbar, mengikuti pameran UKM di luarnegeri tersebut.

"Tiga negara itu adalah Arab Saudi, merupakan kegiatan Kementerian Perdagangan bertajuk Indonesia Expo di Jedah. Sedangkan untuk kunjungan ke Brunei Darussalam dan Amerika Serikat merupakan kegiatan provinsi Sumatera Barat, dimana diharapkan 19 kabupaten dan kota di Sumbar mengikutinya," tuturnya.

Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kota Pariaman Gusniyeti Zaunit juga mengungkapkan bahwa pengajuan anggaran tersebut tidak hanya untuk pameran luarnegeri saja.

"Tetapi termasuk dana pendampingan kerjasama antara Pemko Pariaman dengan BI Kantor Wilayah Provinsi Sumbar untuk local economi development yang merupakan fokus pembinaan kepada kelompok pengrajin sulaman selama 3 tahun yang telah ditandatangani 1 November 2017. MoU tersebut ditandatangani oleh Walikota Pariaman dan Kepala BI Perwakilan Provinsi Sumbar," sebutnya.

Dalam dana tersebut, imbuh dia, juga termasuk untuk pameran dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Padang, Minangkabau Event Heritage di Kota Surabaya serta Minangkabau Fashion Festival di Jakarta," ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, APBD Kota Pariaman 2018 tidak ditandatangani oleh Walikota Pariaman Mukhlis Rahman meski dua pimpinan DPRD membubuhkannya.

Ketua DPRD Mardison Mahyuddin saat itu mengatakan ada empat kegiatan yang diajukan oleh eksekutif yang ditunda oleh DPRD karena berbagai sebab. Di antaranya belum adanya Amdal untuk masjid terapung, belum diubahnya RTRW untuk kawasan pembangunan gedung olahraga bertaraf internasional di bilangan Bypass, pembangunan Pujasera di Pantai Gandoriah dan promosi UMKM Pariaman ke luarnegeri.

"Untuk promosi UMKM ke luar negeri kami rasa tidak membawa manfaat besar dan malah menimbulkan kecemburuan masyarakat karena setiap ke luar negeri, justru mereka malah selalu memajang foto-foto di media sosial. Sasarannya tidak jelas, lebih baik intensifkan membuka gerai-gerai promosi di daerah-daerah yang potensial," sebut Mardison kala itu. (Juned/OLP)