26 July 2017

DPRD Kota Pariaman Sahkan 3 Ranperda

Manggung -- Dewan Paerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pariaman sahkan 3 (tiga) dari 9 (sembilan) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Pariaman tahun 2017 usulan pemerintah daerah, dalam rapat paripurna, Rabu (26/7/2017) di Gedung DPRD Kota Pariaman, Manggung, Pariaman Utara.

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Mardison Mahyuddin didampingi Wakil Ketua Syafinal Akbar dan dihadiri Walikota Pariaman Mukhlis Rahman.

Ketua DPRD Mardison Mahyuddin mengatakan ketiga ranperda tersebut yaitu Ranperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, Ranperda tentang Perubahan Perda Nomor 1 tahun 2015 Tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, dan Ranperda Tentang Pelayanan Kesehatan.

“Ketiganya disetujui setelah masing-masing fraksi memberikan pendapat akhir terhadap masing-masing ranperda. Lima fraksi yang ada seluruhnya menyetujui ketiga ranperda tersebut ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kota Pariaman tahun 2017,” ujar Mardison.

Sedangkan sisanya enam Ranperda, sambung Mardison, masih dalam pembahasan dan pendalaman di tingkat Pansus dengan tim asistensi Ranperda Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Ia menyampaikan bahwa pihaknya di DPRD akan bekerja dengan maksimal menuntaskan segala agenda secepat dan secermat mungkin.

"DPRD bekerja cepat dan cermat dalam rangka melayani masyarakat. Perda yang kita sahkan semuanya demi kepentingan masyarakat kota Pariaman," tandasnya. (Doni)

25 July 2017

Mukhlis Imbau Desa Berlakukan Hukum Dibuang Sepanjang Adat
 



Kampung Tangah -- Kepala Desa Kampung Tangah, Pariaman Timur, Fahmi Rasyid resmi menjabat setelah dilakukan pengambilan sumpah dan pelantikan oleh Camat Pariaman Timur, Selasa (25/7/2017).

Fahmi Rasyid merupakan kepala desa Kampung Tangah terpilih dalam Pilkades serentak tahap I pada Juni 2017 silam.

Dalam pelantikan tersebut hadir sejumlah pimpinan dan anggota DPRD Kota Pariaman, seperti Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar, Anggota DPRD Kota Pariaman, Riza Saputra, Fadli dan Fitri Nora.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dalam sambutan dalam acara pelantikan itu meminta seluruh masyarakat kembali bersatu usai Pilkades yang saat itu terbagi 4 kelompok pendukung calon. Ia meminta masyarakat sepenuhnya mendukung kades terpilih untuk melanjutkan pembangunan.

Sebagai wujud komitmen bersatu usai Pilkades, kata dia, kepala desa terpilih harus melibatkan seluruh unsur yang ada di desa dalam menyusun program pembangunan desa kedepannya.

"Rangkul seluruh pihak dan kelompok yang dulunya terbelah pada pilkades, begitu juga kelompok lainnya harus mendukung kades terpilih," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia juga mengingatkan agar kepala desa yang baru dapat menjalankan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa secara transparan.

"Dalam penyusunan pembangunan dan penggunaan anggaran APBDes, dengan transpransi dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan, maka kepercayaan itu akan terbangun," ulasnya.

Menurut Mukhlis, kontrol dan pengawasan masyarakat terhadap pemerintah desa perlu dilakukan agar pemerintah dalam melakukan pembangunan tetap 'on the track'.

"Jika ada penyimpangan kecil yang bisa diberikan masukan dan diperbaiki, sebaiknya dilakukan langkah seperti itu terlebih dahulu, jangan terlalu cepat mengambil langkah hukum, tugas masyarakat mengawasi jalannya pemerintahan, tapi sebaiknya dengan tahapan-tahapan juga," kata dia.

Kepada kepala desa yang baru ia mengatakan agar pembangunan yang dilakukan tidak hanya menyentuh aspek fisik saja, namun juga pembangunan mental manusianya. Penyelesaian masalah penyakit masyarakat, menurut walikota dua periode ini, harus jadi program utama pemerintah desa.

"Bahaya penyakit masyarakat seperti judi, narkoba, pergaulan bebas harus diberantas oleh semua pihak, termasuk pemerintahan desa," sambungnya.

Ia juga mangajak kepala desa bersama seluruh elemen desa kembali membuat aturan penerapan nilai lokal setempat. Seperti penerapan hukum dibuang sepanjang adat bagi pelanggaran dan menghidupkan kesenian tradisional di masing-masing desa.

Sementara itu, kepala desa Kampung Tangah, Fahmi Rasyid, berkomitmen menjalankan pemerintahan desa secara transparan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

"Penyusunan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita, nanti akan diselaraskan dengan program pemko Pariaman," ujarnya singkat.

Nanda

19 July 2017

Ranperda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Pariaman Disahkan

Manggung -- Akhirnya tiga Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Inisiatif DPRD Kota Pariaman disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), Senin (17/7/2017) kemarin dalam rapat Paripurna DPRD setempat --Setelah walikota Pariaman dalam hal ini diwakili wakil walikota Genius Umar memberikan pendapat akhir.

Tiga Ranperda inisatif yang disepakati atau yang disahkan menjadi Perda itu adalah Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin, Ranperda Tentang Pengelolaan Zakat dan Ranperda Tentang Kawasan Tanpa Asap rokok.

Seperti dikemukakan Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin menjawab pertanyaan wartawan usai rapat paripurna, Ranperda Inisiatif DPRD Kota Pariaman tersebut baru pertama kali diusulkan dan dibahas oleh dewan bersama eksekutif sejak kota itu berdiri.

Tiga Ranperda tersebut sebelumnya sudah dibahas sesuai mekanismenya dengan membentuk Pansus I dan Pansus II seperti rapat-rapat internal, rapat kerja dengan Tim Asistensi Ranperda dan SKPD terkait, studi banding serta konsultasi dan koordinasi dengan kementerian terkait.

"Perda inisiatif untuk membantu masyarakat dalam hal bantuan hukum, kemudian memperkokoh pengelolaan zakat secara lebih baik, termasuk tentang administrasinya. Sedang penetapan kawasan bebas asab rokok itu diatur dalam perda inisiatif kawasan tanpa asab rokok," kata Mardison.

Semua itu sambung Mardison, untuk lebih menguatkan dan memperjelas, mempertegas aturan yang telah ada. Perda inisiatif juga bertujuan untuk lebih memaksimalkan peran pemerintah dalam upaya melayani masyarakat.

Genius Umar saat menyampaikan pendapat akhir walikota Pariaman terhadap 3 Ranperda Inisiatif DPRD Kota Pariaman di paripurna pengesahan kesepakatan tersebut, mengatakan bahwa kebutuhan regulasi Perda akan menjadi penting mengingat potensi dana zakat, infaq dan shadaqah, namun tiap daerah tentu berbeda-beda.

“Karakteristik potensi dana tersebut harus mendapat pengaturan yang jelas agar menjadikan sistem pengelolaan zakat menjadi lebi tepat sasaran,” kata Genius.

Dengan adanya pengaturan seperti Perda yang bermula dari ranperda, sambung Genius, tentu diharapkan ada peningkatan penerimaan zakat tidak hanya dari kalangan PNS saja, tetapi juga dari pengusaha BUMN, anggota dewan dan unsusr-unsur masyarakat lainya.

"Begitu juga dengan tatacara hidup sehat ddi lingkungan yang sehat merupakan idaman semua orang, namun kita sadari tidak mudah mewujudkannya, termasuk menghidari bahaya rokok," imbuh Genius.

Genius berkata, rokok mengandung zat psikoaktif berbahaya dan dapat menimbulkan adiksi serta pengaruh buruk terhadap kesehatan masyarakat, oleh sebab itu pihaknya bersama dewan menetapkan kakwasan tanpa rokok.

Begitupun dengan Ranperda Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Perda itu menurut dia tentu menjadi harapan bagi masyarakat Kota Pariaman.

"Dan ketika ini lahir menjadi sebuah kesepakatan atau pengesahan 3 Ranperda Inisiatif menjadi Perda, tentu akan bernilai positif dan mempercepat langkah kemajuan pembangunan kota ini bersama masyarakatnya," pungkasnya.

Doni/OLP
Meski Mardison Maju, Golkar Pariaman Tetap Buka Pendaftaran Bakal Calon
Mardison saat terpilih kembali sebagai ketua Golkar Pariaman untuk ketiga kalinya
Pariaman -- DPD Golkar Kota Pariaman berencana membuka pendaftaran bakal calon kepala daerah awal bulan September 2017 mendatang. Hal itu disampaikan oleh Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin, Rabu (19/7/2017) usai pembentukan kepengurusan baru DPD Golkar Kota Pariaman paska Musda IV.

Mardison Mahyuddin mengatakan, Partai Golkar Kota Pariaman membuka peluang kepada seluruh putra putri terbaik Kota Pariaman untuk maju menjadi bakal calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Golkar Kota Pariaman.

Pembukaan pendaftaran, kata dia, sesudah pelantikan pengurus DPD Partai Golkar tingkat kabupaten/kota se Sumatera Barat oleh ketua DPP Partai Golkar, yang direncanakan dilaksanakan di Pantai Gondariah Pariaman.

“Kita memberikan peluang kepada seluruh putera terbaik Pariaman yang ingin membangun Kota Pariaman, dapat bergabung melalui Partai Golkar,” ajaknya.

Ia mengatakan, DPD Partai Golkar Kota Pariaman dengan komposisi kepengurusan yang baru, memiliki tugas berat, yaitu memenangkan calon kepala daerah yang diusung partai pada Pilkada Pariaman 2018 mendatang.

“Ini salah satu tugas berat kepengurusan baru ke depannya. Bagaimana kita mampu menempatkan calon yang kita usung nantinya sebagai walikota atau wakil walikota Pariaman,” sebutnya.

Bagi dia, menempatkan kader partai ataupun non kader di posisi pemerintahan sebagai walikota ataupun wakil walikota, akan lebih mengoptimalkan partai Golkar berbuat lebih banyak kepada masyarakat.

Mardison Marhyuddin mantap maju Pilkada Kota Pariaman

Mardison Mahyuddin selain menjabat Ketua DPRD Kota Pariaman, merupakan ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman tiga kali periode berturut-turut.

Dengan pengalaman politik dan mengelola pemerintahan itu, ia mengaku siap untuk diusung oleh Partai Golkar sebagai calon walikota ataupun wakil walikota Pariaman pada Pilkada Kota Pariaman 2018 mendatang.

Sebagai persiapan, ia telah melakukan komunikasi dengan sejumlah bakal calon lain beserta pimpinan partai lainnya. Di samping itu ia juga memperkuat mesin 'beringin' agar lebih maksimal dalam meraup suara dalam pilkada nanti.

Golkar yang memiliki pengurus hingga ke anak ranting itu, merupakan partai pemenang pemilu legislatif tingkat Kota Pariaman tahun 2014 silam.

“Saya lahir batin siap jika masyarakat merestui untuk mengikuti Pilkada Kota Pariaman mendatang. Tentu ini jalan untuk berbuat lebih banyak untuk masyarakat ,” katanya.

Nanda/OLP

17 July 2017

Setujui Pertanggungjawaban APBD 2016, DPRD Kritisi Minimnya PAD
Ketua DPRD Mardison Mahyuddin tandatangani naskah nota kesepakatan atas Ranperda
Manggung -- Seluruh fraksi di DPRD Kota Pariaman setujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2016 menjadi Peraturan Daerah dalam rapat paripurna DPRD Kota Pariaman, Manggung, Pariaman Utara, Senin (17/7/2017) siang.

Namun, seluruh fraksi yang ada di DPRD menyoroti belum maksimalkanya pendapatan daerah yang tidak mencapai target dan tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) daerah.

Juru bicara Fraksi NasDem, Jonasri, dalam pandangan fraksi NasDem menilai bahwa penerimaan pendapatan daerah Kota Pariaman pada tahun 2016, belum optimal karena tidak mencapai target yang ditetapkan sebelumnya. Ia mengidentifikasi, tidak tercapainya target disebabkan tidak akuratnya data wajib pajak dan objek pajak serta belum optimalnya pemungutan pajak yang dilakukan oleh petugas.

Ia berharap, pemko Pariaman dan SKPD terkait melakukan upaya dan inovasi untuk mengoptimalkan pendapatan daerah yang berasal dari pajak.

“Ke depan perencanaannya lebih matang lagi, agar kegiatan sesuai dengan perencanaan,” ujarnya.

Sama halnya dengan fraksi NasDem, Fraksi Golkar juga mengemukakan penilaian bahwa Pemko Pariaman belum optimal menggarap sektor strategis pendapatan daerah. Melalui juru bicara Ali Bakri, Fraksi Golkar mengatakan bahwa pihaknya menemukan bahwa petugas terkait melakukan pemungutan pajak secara tidak merata dan hanya sebahagian objek pajak yang dipungut.

“Pemungutan pajaknya tidak merata, itu yang ditemukan. Kita harapkan ke depan, seluruh objek pajak terpungut semua, sehingga penerimaan daerah dari pajak mencapai target,” paparnya.

Menanggapi hal itu, Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar mengatakan, pelaksanaan APBD tahun 2016 telah dilakukan seoptimal mungkin. Menurutnya, pelaksaaan APBD dari tahun ke tahun menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Pariaman untuk melakukan perbaikan ke depannya.

“Pelaksanaan APBD dari tahun ke tahun menjadi pelajaran dan bahan evaluasi Pemko Pariaman dalam melaksanakan program ke depan,” sebutnya.

Dilanjutkan Genius Umar, usai disetujui di DPRD Kota Pariaman, Peraturan Daerah atas pelaksanaan disampaikan kepada Gubernur Sumatera Barat untuk dilakukan evaluasi.

Nanda

14 July 2017

Diakui Bank Dunia Kelola ADD, DPRD Banjar Kunker ke Pariaman

Manggung -- Komisi I DPRD Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimatan Selatan, lakukan kunjungan kerja ke Kota Pariaman, Jumat (14/7/2017). Rombongan dewan itu diterima di ruang rapat gabungan DPRD Kota Pariaman oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Pariaman Riza Saputra didampingi Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra Fitri Nora.

Rombongan berjumlah 17 orang itu dipimpin Mulkan sekaligus Ketua Komisi I di DPRD Kabupaten Banjar. Mulkan mengatakan kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk mempelajari pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD).

Menurutnya Kota Pariaman dianggap berhasil dalam pengelolaan ADD sehingga mendapat penghargaan dan apresiasi dari The Work Bank (Bank Dunia). Pariaman satu-satunya daerah di Indonesi yang menerima penghargaan dari lembaga independen tersebut.

“Kami ingin studi komparatif terkait dengan pengelolaan dana desa. Kota Pariaman mendapatkan penghargaan oleh Work Bank. Tentunya lembaga independen ini tidak mungkin memberikan penghargaan sembarangan, tanpa adanya kelebihan dari yang lain,” kata Mulkan.

Pada kesempatan itu, selain membahas dana desa, Riza Saputra berkesempatan memaparakan berbagai program unggulan pembangunan Kota Pariaman. Sebagai daerah tujuan wisata, banyak iven yang dilaksanakan oleh pihaknya, baik skala nasional maupun internasional untuk meningkatkan kunjungan wisata.

“Kita mempunyai garis pantai sepanjang 12 km dan bejejer lima pulau yang indah dan cantik sebagai daya tarik wisata. Berbagai iven juga dilaksanakan di sini untuk menarik wisatawan, seperti pesta budaya tabuik, triathlon dan iven TDS (Tour de Singkarak),” kata Riza.

Dikatakan, walaupun pemerintahannya kota, pemerintahan terendah masih mempertahankan pemerintahan desa, tidak seperti kebanyakan daerah lain di Indonsia yang pemerintahan terendanya sudah menggunakan kelurahan.

“Pariaman kota yang unik, walaupun pemerintahannya kota, kita masih memakai pemerintahan desa. Hal ini membawa berkah tersendiri bagi kita, sehingga bisa memperoleh anggaran dana desa dari pusat. Makanya kita pertahankan,” tambahnya.

Terkait pengelolaan dana desa, Kepala Bidang Pemerintahan Desa BPMD Kota Pariaman, Yurnalis, mengatakan Kota Pariaman sudah sejak tahun 2015 mendapatkan anggaran dana desa untuk 55 desa yang ada.

Pengelolaan keungan sudah menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa. Dalam penggunaan aplikasi tersebut pihaknya selalu didampingi oleh BPKP Provinsi Sumbar.

“BPKP Sumbar guru bagi kami, yang melatih kami dan aparatur desa dalam menggunakan aplikasi tersebut. Sehingga kami hanya menuruti aturan yang sudah ada. Jadi ketika ada terjadi kendala dan permasalahan, mereka siap membantu,” ulas Yurnalis.

Doni

10 July 2017

[Berita Utama] Polres Pariaman Luncurkan Tim Pegasus di Hut Bhayangkara

Alai Gelombang -- Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Pariaman larut bergoyang bersama seluruh personil Polres Pariaman dalam peringatan HUT Bhayangkara ke-71 di Polres Pariaman, Senin (10/7/2017) pagi.

Dalam kegiatan tersebut, tampak bergabung Wakil Walikota Pariaman Genius Umar, Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Admiral, Kasi Intel Kejari Pariaman Okta, Kapolres Pariaman AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto dan jajaran SOPD Kota Pariaman dan pejabat teras Polres Pariaman.

Seluruh undangan peringatan HUT Bhayangkara terlihat sangat fasih menirukan gerakan dance diiringi musik khas timur, gemu famire yang diperagakan oleh salah seorang instruktur.

Selain bergoyang bersama, undangan juga disuguhi penampilan atraksi ilmu bela diri Bintara Remaja Polres Pariaman. Menambah khidmat HUT Bhayangkara, ditutup dengan zikir dan doa bersama seluruh personil Polres Pariaman.

Dalam kesempatan itu, Kapolres Pariaman secara resmi meluncurkan tim Penanganan Khusus (Pegasus) 3CN Polres Pariaman sebagai optimalisasi tim 3CN.

AKBP Bagus Suropratomo Oktobrianto usai upacara HUT Bhayangkara di Polres Pariaman, mengatakan bahwa Polri terus melakukan pembaharuan dalam melakukan fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

“Kita terus melakukan pembaharuan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat. Polisi sebagai bentuk repsentatif negara hadir di tengah masyarakat menjadi kamtibmas,” ujarnya.

Dalam momen ulang tahun Polri ke-71, ia terus memompa semangat dan jiwa ksatria personil Polres Pariaman dalam melaksanakan tugas mulia sebagai anggota Polri. Terkait dengan segala resiko bahkan kehilangan nyawa saat bertugas.

Ia menegaskan pihaknya tidak gentar dalam melaksanakan tugas kepolisian di tengah ancaman dan serangan kelompok teroris yang menargetkan personil polisi. Menghadapi hal tersebut, ia berpesan agar anggota meningkatkan kewaspadaan, namun tetap mengedepankan humanis.

“Personil Polri harus bangga diberikan tanggung jawab dan amanah melaksanakan tugas untuk menjaga pelayanan kamtibmas. Jangan takut dengan segala resiko menjalankan tugas,” tegasnya.

Hubungan Erat Polres dan Pemko

Wakil Walikota Pariaman Genius Umar, mengatakan bahwa hubungan Polres Pariaman dengan Pemko Pariaman berjalan dengan baik. Ia menilai Polres Pariaman telah memenuhi pemberian rasa aman kepada masyarakat yang ada di Kota Pariaman, khususnya selama operasi Ramadniya lebaran Idul Fitri silam.

Ia berharap dukungan dari Polres Pariaman untuk membackup terkait keamanan untuk melaksanakan program Pemko Pariaman.

Genius berkata, berbagai upaya bersama antara Pemko Pariaman Polres Pariaman dan pihak terkait lainnya, telah dijalankan di banyak bidang. Upaya penjagaan kamtibmas dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Kota Pariaman telah terlaksana dengan baik.

“Kita banyak terlibat dalam kegiatan bersama, penciptaan keamanan dan upaya pemberantasan narkoba di Kota Pariaman. Semua dilakukan secara bersama,” ujarnya.

Dia mengatakan pihaknya tengah bekerjasama dengan Polres Pariaman untuk memanfaatkan kearifan lokal Pariaman untuk optimalkan situasi kamtibmas di wilayah Kota Pariaman.

“Kita sedang meramu bagaimana teknis pembinaan Dubalang dan Barakai. Koordinasi hingga tingkat terendah antara Babinkamtibasmas dengan dubalang dan barakai akan mengoptimalkan penjagaan keamanan di desa-desa,” ulasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin memuji kepemimpinan AKBP Bagus Suropratomo sebagai Kapolres Pariaman.

Menurutnya apa yang dilakukan oleh mantan Kapolres 50 Kota itu yang dekat dengan masyarakat, menjadikan setiap upaya kepolisian dalam menjaga kamtibmas didukung oleh masyarakat.

"Ke depan tentu kita berharap lebih erat lagi. Kita percaya Polres Pariaman profesional dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat," sebutnya.

Mardison terkesan dengan operasi lebaran 2017. Polres Pariaman mampu menekan angka kecelakaan lalu-lintas, kriminal dan perbuatan melawan hukum lainnya selama hari pusat keramaian tersebut.

"Kinerja Pak Bagus sesuai namanya, bagus dalam menjaga keamanan selama libur lebaran 2017," pungkasnya.

Nanda/OLP
Aklamasi, Mardison Ketua Golkar Tiga Periode Pertama di Sumbar

Pariaman -- Mardison Mahyuddin kembali terpilih untuk periode ketiga dalam Musyawarah Daerah ke-4 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Pariaman. Musda diselenggarakan di hotel Nantongga Pariaman, Minggu (9/7/2017) malam.

Mardison yang telah menjabat ketua selama dua periode, sebelum mencalonkan diri dalam musda telah mengantongi surat rekomendasi resmi dari DPP Golkar sebagai syarat maju untuk periode ketiga.

Terpilihnya Mardison sebagai ketua, membuat ringan langkah kakinya dalam mendapatkan dukungan Golkar dalam kontestasi Pilkada Pariaman 2018.

Musda Partai Golkar Kota Pariaman berlangsung singkat sekaligus Musda DPD Partai Golkar tercepat di Sumatera Barat. Tidak butuh waktu lama, hitungan dua jam, musda selesai dilaksanakan.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman periode 2017-2020 terpilih, Mardison Mahyuddin mengatakan, akan segera melakukan konsolidasi internal partai dan persiapan agenda pemilu legislatif dan Pilkada Walikota Pariaman tahun 2018 paska Musda Partai Golkar.

"Kita segera konsolidasi untuk membentuk pengurus DPD bersama tim formatur dan mempersiapkan menghadapi Pilkada Walikota Pariaman dan verifikasi parpol peserta pemilu legislatif," ujarnya.

Ia berkomitmen bersama seluruh kader kembali menjadikan Partai Golkar sebagai pemenang pemilu legislatif dan pilkada Pariaman kedepan.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman mengatakan Walikota Pariaman merupakan pemilik seluruh partai yang ada di Kota Pariaman. Warna warni parpol yang ada sangat berperan mendorong terbentuknya iklim demokrasi. Ia menilai, sejarah partai Golkar pemenang pemilu selama puluhan tahun hingga saat ini, membuktikan Partai Golkar mendapat tempat di hati masyarakat.

"Sejarah partai Golkar adalah pemenang pemilu, sejak orde baru hingga saat ini yang menjadi bukti bahwa Partai Golkar mendapat tempat di masyarakat Kota Pariaman," kata dia.

Walikota Pariaman dua periode itu berharap agar kerjasama antara Pemko Pariaman dengan Partai Golkar, khususnya di DPRD Kota Pariaman terus terjalin untuk membangun Kota Pariaman.

"Kedekatan Pemko Pariaman dengan Partai Golkar sudah sejak lama. Komiten Partai Golkar di masa kepemimpinan Mardison Mahyuddin selalu mendukung program pemerintah," sambungnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai Golkar Sumatera Barat, Hendra Irawan Rahim, mengatakan Mardison Mahyuddin merupakan satu-satunya Ketua DPD Partai Golkar yang diberikan izin menjadi ketua untuk ketiga kalinya, dari 8 ketua DPD di Sumatera Barat yang mengajukan izin.

Rekomendasi tersebut, kata dia tidak terlepas dari prestasi bakal calon walikota Pariaman tersebut selama menjabat dua periode menahkodai partai berlambang beringin tersebut

"Tidak ada untuk tidak memberikan izin kepada beliau (Mardison Mahyuddin) kembali mencalon sebagai ketua DPD. Karena memang prestasi meningkatkan perolehan kursi pada pemilu legislatif 2014," sebutnya.

Senada, Korwil DPP Partai Golkar wilayah Sumatera Barat, Yan Iksas mengatakan DPP Golkar menyetujui Mardison Mahyuddin kembali maju sebagai calon ketua DPD karena DPP Partai Golkar menganggap Mardison Mahyudin berprestasi dalam memimpin Partai Golkar selama dua periode.

"DPP mempertimbangkan prestasi yang telah beliau capai. Jika peserta musda memutuskan beliau sebagai ketua terpilih, ini mempertegas Mardison pimpinan partai terbaik," ucapnya.

Ia juga menegaskan komitmen Partai Golkar menjadi parpol pendukung pemerintah sejak dari tingkat hingga daerah.

Dalam musda tercepat itu, Yan Iksas juga mengimbau seluruh kader Golkar Kota Pariaman untuk tetap solid meskipun memiliki perbedaan kandidat atau kepentingan politik pada musda tersebut.

Nanda/OLP

8 July 2017

Dewan Terima LKPJ Bupati Padangpariaman
Ketua DPRD Faisal Arifin bubuhkan tandatangan atas diterimanya LKPJ Bupati 2016
Pariaman -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Padangpariaman menerima Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati PadangPariaman tahun anggaran 2016 disertai catatan rekomendasi untuk ditindaklanjuti bupati beserta jajaran.

Sidang Paripurna LKPJ Bupati dilaksanakan di ruang rapat utama DPRD Padangpariaman di Pariaman, Jumat (7/7/2017). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Faisal Arifin didampingi wakil ketua beserta hampir seluruh anggota dewan.

Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur berkata, LKPJ merupakan implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyampaian LPPD kepada pemerintah, LKPJ kepada DPRD, dan Informasi LPPD kepada masyarakat.

Kepala daerah, kata dia, berkewajiban menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD setiap akhir tahun anggaran. LKPJ berisi gambaran dari berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan, termasuk kendala dalam penyelenggaraan pemerintahan itu sendiri yang meliputi arah kebijakan umum, pengelolaan keuangan macro dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Di samping itu juga laporan penyelenggaraan tugas pembantuan dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan. Selanjutnya LKPJ tersebut menjadi acuan bagi DPRD untuk melihat sejauh mana program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

"Kami sangat menyadari dalam proses pembangunan masih terdapat hal-hal yang belum dapat diselesaikan dengan baik pada tahun lalu. Maka pada kesempatan ini kami juga sampaikan bahwa pemerintah daerah akan terus melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga akan membawa perubahan ke arah yang lebih baik terhadap pembangunan," ucapnya.

Ia menyadari dalam penyusunan LKPJ belum sempurna. Oleh karena itu rekomendasi, koreksi, kritik dan saran yang konstruktif dari dewan untuk evaluasi dan perbaikan oleh pihaknya di masa yang akan datang.

Ketua DPRD Faisal Arifin mengatakan Sidang Paripurna dilaksanakan pada pukul 2 siang setelah salat Jumat. Pagi hari sebelumnya juga telah dilaksanakan Rapat Paripurna Penyampaian Nota Penjelasan Ranperda Inisiatif Dewan tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

"Terkait dengan LKPJ Keuangan, sidang akan dilanjutkan pada hari Senin mendatang," ungkapnya.

TIM

7 July 2017

Lusa Musda Golkar, Masih Ketuakah Mardison?

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Pariaman akan gelar Musyawarah Daerah (Musda) tahun 2017, Minggu malam 9 Juli 2017 mendatang di Hotel Nan Tongga.

Ketua DPD Partai Golkar Kota Pariaman Mardison Mahyuddin mengatakan, diselenggarakannya Musda Golkar tingkat DPD Kota Pariaman setelah adanya instruksi dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Golkar Sumatera Barat.

Awalnya, kata Mardison, Musda DPD Golkar Kota Pariaman rencana akan diselenggarakan pada Minggu pagi. Namun harus diundur karena bersamaan dengan kegiatan zikir bersama Arifin Ilham.

"Karena kita juga mengundang forkopimda Kota Pariaman. Karena kegiatan bersamaan, maka waktunya kita geser ke malam hari," ujarnya, Jumat (7/7/2017).

Ia juga menegaskan bahwa pihaknya masih menunggu izin dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar terkait ia maju kembali sebagai calon Ketua DPD Golkar Kota Pariaman.

"Tergantung izin dari DPP, jika saya diizinkan kembali maju pada Musda besok, insya Allah saya siap," sebut ketua DPRD Kota Pariaman itu.

Dia mengatakan, sikap resmi partai terkait Pilkada Kota Pariaman, pihaknya masih menunggu saat pelantikan pengurus DPD Golkar Kota Pariaman hasil Musda tahun 2017 ini.

"Setelah Musda baru kita umumkan sikap resmi partai terkait Pilkada Pariaman. Saat ini keputusan partai belum berubah, masih seperti kemarin-kemarin, yakni akan mengusung kader, baik sebagai calon walikota maupun calon wakil walikota," pungkasnya.

Nanda
Pendaftaran Balon PPP Pariaman, Tiga Kandidat Belum Kembalikan Formulir
Ketua DPC PPP Kota Pariaman Mulyadi
Manggung -- Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Pariaman berencana akan memperpanjang masa pendaftaran bakal calon walikota/wakil walikota Pariaman hingga tanggal 30 Juli 2017 mendatang.

Pendaftaran bakal calon Pilkada Pariaman oleh PPP sendiri telah berjalan dari tanggal 19 Juni lalu. Menjelang jadwal penutupan 10 Juli, sudah ada tiga bakal calon yang telah mengambil formulir pendaftaran. Baik sebagai bakal calon walikota, maupun sebagai bakal calon wakil walikota.

"Namun belum satu pun di antara calon tersebut yang mengembalikan formulir," ungkap Ketua DPC PPP Kota Pariaman Mulyadi di Gedung DPRD Kota Pariaman, Manggung, Jumat (7/7/2017).

Mulyadi mengatakan, bakal calon yang belum menyerahkan formulir pendaftaran dianggap belum resmi terdaftar sebagai bakal calon PPP.

Tiga nama kandidat yang telah mengambil formulir pendaftaran tersebut, kata Mulyadi adalah Genius Umar, Azwin Amir dan Asmi.

Terkait belum adanya pengembalian formulir tersebut Mulyadi tidak berkecil hati. Ia berpikir positif saja.

"Jika dikembalikan syukur, jika tidak berarti mereka tidak berminat dengan PPP," pungkas Ketua Baleg DPRD Kota Pariaman itu.

Sementara itu tim sukses bakal calon Asmi, Abdul Latif, menyebut pihaknya memastikan akan mengembalikan formulir pendaftaran. Asmi menurut dia serius mendaftar di PPP.

"Kita lagi mencocokan jadwal, kan baru habis libur lebaran. Pengembalian formulir disertai kelengkapan administrasi," sebutnya.

Dengan pengembalian dan pemenuhan syarat pendaftaran tersebut, imbuh Latif, secara administrasi Asmi resmi mendaftar di PPP.

"Asmi serius maju di Pilkada Pariaman 2018. Kita berharap dukungan dari PPP," tandasnya.

OLP

2 July 2017

Paripurna HUT Kota, Mardison Minta Restu Mukhlis Maju Pilkada

Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyudin meminta restu dan izin Walikota Pariaman dan seluruh anggota DPRD untuk maju sebagai salah satu bakal calon kepala daerah pada Pilkada Pariaman tahun 2018 mendatang.

Hal itu dia ungkapkan usai memimpin sidang paripurna HUT Kota Pariaman ke-15 di Gedung DPRD Manggung, Minggu (2/7/2017). Mardison terlihat khidmat menyampaikan keinginannya tersebut.

"Walikota dan anggota DPRD adalah tokoh masyarakat Kota Pariaman, tentu izin dan restunya perlu," ungkapnya.

Menurut dia, jika diizinkan, maka sidang paripurna istimewa dalam rangka HUT Kota Pariaman ke-15 itu merupakan sidang terakhir kalinya ia pimpin sebelum menyatakan mundur sebagai anggota DPRD saat dimulainya tahapan Pilkada Pariaman pada September 2017 mendatang itu.

"Jika direstui, maka sidang ini adalah terakhir memimpin sidang sebagai pimpinan dewan sebelum mengikuti pilkada," pungkasnya.

Nanda
HUT Kota Pariaman Ke-15 Tercapainya Visi Kepariwisataan
Suasana sidang paripurna HUT Kota Pariaman ke-15
Mangguang -- DPRD Kota Pariaman gelar sidang paripurna istimewa dalam rangka HUT Kota Pariaman ke-15, Minggu (2/7/2017) pagi.

Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin dalam sambutannya mengatakan, sebagai kota hasil pemekaran dari Kabupaten Padangpariaman pada tahun 2002 silam, Kota Pariaman cepat berbenah. Keberhasilan prestasi yang diraih dengan usia kota yang masih belia menandakan Pariaman mampu menjadi kota otonom.

"Kota Pariaman sudah dipersiapkan menjadi kota otonom, awalnya menjadi kota administratif zaman Bupati Padangpariaman Almarhum Kolonel Anas Malik," kata Mardison.

Ia mengatakan, berbagai keberhasilan dan capaian yang diraih oleh Kota Pariaman
tidak terlepas dari sinergitas Pemko Pariaman, DPRD dan dukungan masyarakat.

"Penerapan komitmen wajib belajar 12 tahun, pembangunan infrastruktur, program magrib mengaji dan wajib pandai baca tulis Alquran, bidang kesehatan membangun RSUD dr Sadikin dan asuransi kesehatan, adalah sedikit dari banyaknya capaian Pariaman. Berkat dukungan seluruh pihak, hingga tercapailah keberhasilan seperti sekarang ini," tuturnya.

Ia menambahkan, pihaknya sebagai representasi perwakilan rakyat dan mitra pemerintah, akan terus berkomitmen mendukung program kerja Pemko Pariaman untuk pembangunan Kota Pariaman ke depannya.

"DPRD Kota Pariaman mendukung pembangunan yang dilakukan. Sebagai lembaga legislasi, DPRD telah melahirkan 5 peraturan DPRD, 36 keputusan DPRD, 6 keputusan pimpinan DPRD dan 32 Perda dan 3 Ranperda Inisiatif," sebutnya.

Tokoh masyarakat Pariaman Adityawarman, mengatakan mendukung langkah yang telah dilakukan Pemko Pariaman dan pihak terkait dalam pemberantasan narkoba di Pariaman. Peredaran narkoba yang terjadi saat ini menurut dia sungguh berbahaya, karena merusak calon pemimpin masa depan.

"Ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Penyalahgunaan narkoba membunuh 1 orang setiap harinya di Indonesia. Jika ini dibiarkan tanpa ada usaha gerakan pemberantasan yang masif, maka tidak ada pemimpin Mukhlis masa depan atau Genius masa depan. Semua sudah dirusak oleh narkoba," ujarnya.

Sebagai tokoh masyarakat Kota Pariaman, ia pernah meminta agar Kapolda Sumbar aktif memerangi narkoba.

"Seluruh pihak bergerak membebaskan Indonesia dari narkoba, kita mendorong pihak terkait untuk aktif memberantas penyalahgunaan narkoba," kata dia.

Walikota Pariaman Mukhlis Rahman, mengatakan bahwa Kota Pariaman terus berkembang dari segala bidang sesuai dengan arah visi dan misi Kota Pariaman. Perkembangan kemajuan yang relatif cepat, ungkap dia, visi dan misi Kota Pariaman sebagai kawasan destinasi wisata religi dan berbudaya telah tercapai.

"Dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai, khususnya bidang pariwisata, maka sangat pantas Kota Pariaman saat ini disebut sebagai destinasi wisata di Sumatera Barat," sebutnya.

Staf gubernur Sumbar bidang pemerintahan, Jefrinal Arifin mengatakan letak strategis kota Pariaman di perlintasan wilayah di Sumatera Barat harus dimanfaatkan secara optimal sebagai pusat ekonomi.

"Bukan sebatas daerah perlintasan saja, sangat rugi jika kondisi seperti ini. Kita hanya menjadi daerah perlintasan ekonomi atau penyangga daerah lain," ujarnya.

Ia berpesan, agar Pariaman menjadi daerah terdepan dalam mewujudkan destinasi wisata halal di wilayah Sumatera Barat.

"Banyak hal yang perlu diusahan. Seperti sertifikasi halal makanan dan standarisasi tarif kuliner dan penghapusan pungli, jika memang mendongkrak ekonomi bidang pariwisata," pungkasnya.

Nanda

10 March 2017

KPU Tetapkan Tuanku Samar PAW DPRD Padangpariaman


Wakil Ketua DPD Golkar Kabupaten Padangpariaman, Samar Tuanku Sidi selangkah lagi akan dilantik menjadi anggota DPRD Padangpariaman Pengganti Antar Waktu (PAW) sisa periode 2014-2019.

Sebelumnya pimpinan DPRD Kabupaten Padangpariaman, Selasa (7/3) telah mengirimkan surat kepada KPU Padangpariaman untuk melakukan verifikasi calon PAW Almarhum Zuardin sebagai anggota DPRD Kabupaten Padangpariaman.

"Kita sudah terima surat dari pimpinan DPRD Kabupaten Padangpariaman perihal permintaan verifikasi calon PAW dari Almarhum Zuardin," jelas Ketua KPU Kabupaten Padangpariaman, Vifner, usai menggelar rapat pleno internal penetapan hasil verifikasi calon PAW di kantor KPU Padangpariaman, Jumat (10/3/2017).

Dijelaskan Vifner, PAW dilaksanakan karena Zuardin sebagai anggota DPRD masa itu meninggal dunia pada bulan Februari 2017 yang lalu.

Dalam pleno internal, kata Vifner, Komisioner KPU Padangpariaman menetapkan bahwa Samar Tuanku Sidi memenuhi persyaratan sebagai calon PAW menggantikan Zuardin.

Ia menuturkan, hasil verifikasi persyaratan calon PAW DPRD Padangpariaman dilaksanakan berdasarkan surat dari ketua DPRD Padangpariaman nomor 17/52/DPRD/III/2017 tertanggal 6 Maret 2016 Tentang Permintaan Nama Calon DPRD Kabupaten Padangpariaman.

Melalui pemeriksaan dokumen model DB 1, model EB 1, SK rapat pleno rekapitulasi perolehan suara pileg 2014, ungkap dia, menetapkan bahwa Samar memenuhi syarat sebagai calon PAW.

Samar Tuanku Sidi, jelas Vifner, merupakan caleg Golkar Kabupaten Padangpariaman Dapil Padangpariaman 1 yang memperoleh suara peringkat ketiga dengan 1.038 suara dari tiga perolehan kursi.

Ditargetkannya, KPU Padangpariaman akan membalas surat ketua DPRD terkait dengan permintaan nama calon PAW pada hari Senin (11/3) mendatang.

Dijelaskan Vifner, alur PAW diawali surat permintaan dari DPD Golkar Kabupaten Padangpariaman kepada pimpinan DPRD Kabupaten Padangpariaman tentang permohonan PAW. Selanjutnya DPRD Padangpariaman mengirimkan surat permintaan verifikasi nama calon PAW ke KPU Padangpariaman dan melakukan verifikasi dan membalas surat pimpinan DPRD dengan menetapkan nama calon tersebut selanjutnya, dan dikirimkan ke Gubernur Sumatera Barat melalui Bupati Padangpariaman.

Nanda/OLP