Lensa Piaman: Labuhan Pulau Kasiak

Secara alami sebuah jalur disela-sela karang yang mengelilingi bibir pantai Pulau Kasiak untuk dilewati perahu kecil terbentuk. "Labuhan" adalah istilah yang diberikan oleh nelayan lokal yang acap menepikan biduknya di halaman pulau yang terdapat penangkaran penyu alami milik Pemko Pariaman tersebut. Foto diambil dari atas menara mercusuar setinggi 40 meter. Pulau Kasiak memiliki luas 0,5 Hektare, ditumbuhi kelapa, pohon sukun, pepaya, dll.

Lensa Piaman: Tidur Pulas

Saat narasumber memberikan makalah di podium, beberapa hadirin terlihat menahan kantuk dan akhirnya tertidur pulas di aula utama Balaikota Pariaman dalam acara sarasehan tentang "Sejarah Pariaman dan kepahlawanan H. Bgd. Dahlan Abdullah" Senin, (25/8).

Lensa Piaman: "Lomba Melepas Anak Penyu"

Rombongan Ibu Bhayangkari Polda Sumbar terlihat memberikan semangat pada tukik (bayi penyu) yang hendak mereka lepas ke laut di pantai Konservasi Penyu, Desa Ampalu, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat, 22/8/2014.

Lensa Piaman: Potensi Wisata di Pulau Kasiak

Panorama di atas menara mercusuar pulau Kasiak (Kaslik) Pariaman terumbu karang terlihat jelas di kejernihan air laut. Kawasan pulau Kasiak adalah kawasan konservasi penyu secara nature milik pemko Pariaman dibawah dinas DKP dan dikelola secara penuh oleh UPTD Konservasi Penyu. Pulau Kasiak banyak di kunjungi nelayan lokal untuk memancing ikan karang, gurita dan berbagai biota laut lainnya. Akibat perburuan swallow laut beberapa tahun lalu membuat kondisi karang rusak parah. Pemko beberapa waktu lalu bersama mahasiswa pencinta terumbu karang melakukan penanaman terumbu karang di halaman pulau ini.

Headline News :
Custom Search

Berita Terpopuler

Redaksi

Pedoman Media Siber

Powered by Blogger.
Showing posts with label kpu kota pariaman. Show all posts
Showing posts with label kpu kota pariaman. Show all posts

Kunjungi Kantor KPU, Kapolres Pariaman Petakan Kerawanan Pilkada

Written By oyong liza on Thursday, 22 June 2017 | 16:54


Air Santok -- Kapolres Pariaman, AKBP Bagus Suropratomo petakan keamanan objek vital KPU menjelang Pilkada Kota Pariaman 2018 mendatang. Jalan masuk kantor KPU menuju gerbang kantor KPU yang buntu, akan menyulitkan proses evakuasi personil KPU, jika seandainya terjadi situasi kekacauan pada tahapan Pilkada.

"Kita akan lakukan pemetaan dulu. Dengan kondisi letak kantor seperti ini, maka seperti apa pengamanan yang kita siapkan jika terjadi situasi cheos pada Pilkada mendatang. Akan kita buatkan strategi pengamanan dan evakuasi nantinya,” ujarnya saat mengunjungi Kantor KPU Kota Pariaman, Kamis (22/6/2017).

Menurut Bagus, kepolisian memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pengamanan pelaksanaan tahapan Pilkada dengan sasaran meliputi pengamanan penyelenggaraan seperti komisioner dan staf KPU Kota Pariaman-Panwaslu Kota Pariaman, pasangan calon dan objek vital lainnya. Pengamanan akan dimulai saat dimulainya tahapan awal Pilkada pada bulan September 2017 mendatang.

“Pengamanan akan kita lakukan sejak tahapan awal Pilkada dimulai hingga tahapan akhir, yaitu pelantikan pasangan calon terpilih nantinya,” ungkapnya.

Khusus kepada pasangan calon walikota dan wakil walikota, sebut dia, Polres Pariaman akan melakukan pengamanan tertutup dan melekat kepada setiap pasangan calon sepanjang tahapan.

“Kita akan tempatkan 1 orang personil per satu orang pasangan calon yang melekat pada seluruh aktivitas pada tahapan pilkada. Khusus pengamanan ini kita lakukan setelah ditetapkannya pasangan calon,” sebut dia.

Sementara itu, komisioner KPU Kota Pariaman Indra Jaya mengatakan, KPU Kota Pariaman menyerahkan persoalan pengamanan kepada Polres Pariaman. Hal tersebut telah dilakukan koordinasi dengan menyampaikan prediksi tahapan kepada Polres Pariaman pada awal Juni 2017 yang lalu.

“Tentunya pengamanan kita serahkan kepada kepolisian dan bahkan kita telah sampaikan prediksi tahapan Pilkada Kota Pariaman kepada pak Kapolres,” jelasnya.

Nanda

KPU Kota Pariaman Pangkas Anggaran Pilkada

Written By oyong liza on Sunday, 11 June 2017 | 21:03

Konferensi pers KPU Kota Pariaman beberapa waktu lalu
KPU Kota Pariaman Pariaman akan usulkan anggaran Pilkada Kota Pariaman tahun 2018 ke Pemko Pariaman, Senin besok (12/6). Anggaran yang diusulkan merupakan hasil rasionalisasi dan penyusunan sesuai kesepakatan KPU Kota Pariaman dengan Walikota Pariaman saat audiensi awal Mei 2017 silam.

Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria melalui sambungan telpon selulernya, Minggu (11/6) siang mengatakan, anggaran Pilkada Kota Pariaman telah mengalami pengurangan, jika dibandingkan dengan usulan KPU sebelumnya. Anggaran yang semula diusulkan sebesar 14,3 miliar, akhirnya dirampingkan menjadi 12,9 miliarar.

Meskipun terjadinya pengurangan anggaran, Boedi memastikan hal itu tidak akan menganggungu ketersedian anggaran dan jalannya seluruh tahapan pilkada.

Ia merinci item yang pos anggaran yang diciutkan untuk merampingkan anggaran. Pos tersebut meliputi pos anggaran bahan kampanye seperti pengadaaan stiker, leflet, brosur pasangan calon, kegiatan sosialiasi, pos anggaran perjalanan dinas, dan perampingan pemadatan bimbingan teknis. 

“Kita padatkan kegiatan-kegiatan yang dapat kita padatkan, namun rasionalisasi anggaran pilkada kita pastikan tidak akan mengganggu ketersedian anggaran tahapan pilkada,” sebutnya.

Ia berharap usai disampaikannya usulan anggaran pilkada ke Pemko Pariaman, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKA) Kota Pariaman untuk membahas Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pencairan anggaran pilkada

Dikatakan Boedi, jika anggaran itu telah cair, KPU Kota Pariaman akan langsung tancap gas melaksanakan kegiatan non tahapan pilkada, seperti sosialisasi kepada stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan pilkada.

“Usai penyampaian usulan anggaran tersebut kita berharap dalam waktu dekat sudah bisa dilakukan penandatanganan NPHD pencairan anggaran pilkada. Jika sudah dicairkan pada awal Juli 2017, maka KPU langsung melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti launching pilkada pada bulan Agustus 2017 dan sosialisasi pilkada kepada stakeholder yang terlibat pada Pilkada Kota Pariaman,” pungkasnya.

Nanda

Jelang Masuki Tahapan Pilkada, Ini Hasil Audiensi KPU dengan Polres Pariaman

Written By oyong liza on Friday, 2 June 2017 | 12:48

KPU Kota Pariaman gelar audiensi dengan Polres Pariaman. Foto: Nanda
Alai Gelombang -- KPU Kota Pariaman sampaikan rancangan tahapan Pilkada Pariaman tahun 2018 ke pihak Polres Pariaman, Jumat (2/6/2017) pagi di Mapolres Pariaman. Audiensi tersebut dilaksanakan untuk mengkoordinasikan persiapan tahapan pilkada yang diprediksi akan dimulai pada bulan September 2017 mendatang.

Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria mengatakan bahwa tahapan Pilkada Pariaman yang ia disampaikan barulah sebatas rancangan atau prediksi, karena belum selesainya pembahasan dan pengesahan revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang oleh DPR.

“Penyampaikan rancangan ini agar seluruh pihak terkait penyelenggaraan pilkada, baik pengamanan dan instansi sektoral lainnya mulai mempersiapkan program masing-masing terkait Pilkada besok (2018),” ujarnya didampingi Kordiv Data Pemilih KPU Alfiandri Zaharmi, Kordiv Hukum Aisyah dan Sekretaris KPU Hendri Jalal.

Diakuinya, Pilkada Pariaman merupakan agenda super sibuk yang akan dijalankan oleh KPU Kota Pariaman. Tahapan puncak pungut-hitung berdekatan dengan jadwal verifikasi calon Pemilu Legislative 2019 mendatang.

“Tahapan verifikasi dan pendaftaran calon legislatif 2019 sudah dimulai pada bulan Mei 2018, berdekatan dengan tahapan puncak pilkada yang dilaksanakan pada Juni 2018 mendatang, ini akan menjadi pekerjaan berat bagi KPU Kota Pariaman,” jelasnya.

Di saat yang sama, Kordiv Data Pemilih KPU Kota Pariaman Alfriandi Zaharmi, mengungkap permasalahan klasik yang biasa terjadi pada bidang yang ia tangani. Pemutakhiran data pemilih di Kota Pariaman selalu terkendala dengan masalah keberadaan warga yang memiliki KTP Kota Pariaman tapi tidak menetap di Kota Pariaman atau merantau.

Dari Pilkada Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2015 silam kata dia misalnya, surat panggilan pemilih hanya dapat dibagikan oleh petugas KPPS sebanyak 75 persen. Sedangkan 25 persen lainnya tidak dapat diserahkan karena pemilih tidak menetap dan berada di Kota Pariaman.

Persoalan tersebut juga menyumbang atas rendahnya partisipasi pemilih pada Pilkada di Kota Pariaman di tahun sebelumnya.

“Kebanyakan dari perantau kita masih ber-KTP Kota Pariaman, alhasil pada sinkronisasi data pemilih masih terdaftar sebagai pemilih. Jika warga tersebut tidak di rumah, tentu tidak datang ke TPS. Nah ini salah satu penyumbang kenapa partisipasi pemilih menurun,” sebutnya.

Sementara itu, Kapolres Pariaman, AKBP Bagus Suropratomo Oktoberianto, memastikan bahwa ia dan jajaran menjaga netralitas pada penyelanggaran Pilkada 2018 mendatang.
Tugas polisi, jelasnya, hanya memastikan segala tahapan berjalan aman yang meliputi keamanan penyelanggara, peserta, masyarakat, objek vital dan tahapan.

“Polri bertugas memastikan bahwa Pilkada berjalan dengan aman yang meliputi orang, proses dan objek vital,” jelasnya.

Sebagai persiapan awal, ia bersama jajaran akan berkunjung ke KPU Kota Pariaman untuk melakukan pemetaan kantor KPU Kota Pariaman. Hal tersebut sekaligus memetakan ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terkait pelaksanaan pilkada.

“Kita akan petakan terkait keamanan termasuk kantor KPU. Kantor KPU adalah salah satu objek vital pada pilkada yang sangat penting untuk diamankan,” pungkas mantan penyidik komisi anti rasuah itu.

Nanda

Akan Masuki Tahapan Pilkada Pariaman, KPU Gelar Audiensi dengan DPRD

Written By oyong liza on Monday, 22 May 2017 | 15:53


Mangguang -- Pimpinan bersama segenap anggota DPRD​ Kota Pariaman menerima audiensi KPU Kota Pariaman, Senin (22/5/2017) di ruang kerja Ketua DPRD Kota Pariaman. Rombongan dari KPU dipimpin oleh Ketua Boedi Satria bersama seluruh anggota dan beberapa staf dari sekretariat KPU. Audiensi terkait dengan pimilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Kota Pariaman.

Ketua DPRD Kota Pariaman, Mardison Mahyuddin, mengatakan pihaknya sangat mendukung dan mendorong KPU dalam mensukseskan pesta demokrasi Pilkada serentak tahun 2018 di Kota Pariaman. Bentuk dukungan itu pihaknya melalui badan anggaran bersama pemerintah, sudah menyetujui anggaran yang diajukan oleh KPU.

"Kita ingin pemilihan kepala daerah di Kota Pariaman ini berjalan dengan lancar dan sukses. Makanya kita sepakat menyetujui seluruh anggaran yang diusulkan oleh KPU sesuai kebutuhannya sebesar Rp14,3 miliar," ujar Mardison.

Selain itu pihaknya juga mengapresiasi langkah KPU melakukan audiensi ke legislatif. Menurut politisi Golkar itu dengan adanya audiensi ini, dewan mengetahui apa saja tahapan yang dilakukan KPU dan dewan juga akan bisa menjelaskan ketika ada masyarakat yang bertanya.

Sementara itu Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria, menyampaikan pihaknya masih menunggu draf rancangan undang-undang​ pemilu yang sedang dibahas dan disahkan oleh DPR --baru tahapan dimulai. Namun walaupun demikian dia bersama devisi, sudah mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan tahapan Pilkada yang akan dilalui. Agar ketika peraturan perundang-undangan itu disahkan, KPU bisa langsung bekerja.

"Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 dan Pileg (pemilihan legislatif) dilaksanakan serentak dengan pilpres (pemilihan presiden) pada tanggal 14 Juni 2019. Tahapan ini baru draf rancangan undang-undang yang sedang dibahas oleh pansus DPR, belum disahkan," ujar Boedi.

Sesuai draf itu Pilkada serentak se-Indonesia akan dilaunching pada tanggal 14 Juni 2017. Kalau undang-undang nya sudah disahkan dan diparipurnakan, imbuh Boedi, KPU Kota Pariaman sudah bisa langsung bekerja melakukan tahapan Pilkada.

Disebutkan, sesuai ketentuan bahwa untuk calon walikota dan wakil walikota Pariaman yang maju melalui jalur Partai Politik, membutuhkan 4 kursi di legislatif dan untuk calon perseorangan membutuhkan dukungan sebanyak 5.905 KTP.

Doni

Perkiraan Tahapan Pilkada Pariaman Hingga Pungut-Hitung

Written By oyong liza on Tuesday, 16 May 2017 | 13:44

Walikota Mukhlis beserta jajaran terima KPU Pariaman di ruang kerjanya
Pemerintah Kota Pariaman dan KPU Kota Pariaman sepakat akan melakukan rasionaliasi anggaran pelaksanaan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Pariaman yang akan dimulai bulan September 2017 mendatang.

Anggaran penyelenggaraan Pilkada oleh KPU sebesar Rp14, 3 miliar akan dirasionalkan untuk efesiensi anggaran dengan tetap memperhatian kebutuhan anggaran.

"KPU bersama Bappeda bisa koordinasi terkait rasionalisasi anggaran Pilkada Pariaman secara tahapan baru mulai pada September 2017 mendatang. Rasionalisasi tetap harus memperhatian kebutuhan anggaran penyelenggaraan efektif dan efesien," sebut Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman usai gelaran audiensi dengan KPU Kota Pariaman di ruangan Walikota Pariaman, Selasa (16/5/2017) pagi.

Terkait rasionalisasi anggaran penyelenggaran Pilkada Pariaman, Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria menjelaskan bahwa rasionalisasi anggaran tidak akan berpengaruh pada maksimalnya penyelenggaran Pilkada Pariaman tahun 2018.

Menurutnya, rasionalisasi dilaksanakan agar anggaran penyelenggaraan Pilkada dari Pemko Pariaman lebih efesien dan efektif. Menyikapi kesepakatan rasionaliasi anggaran Pilkada tersebut, KPU Kota Pariaman akan langsung melakukan koordinasi dan melakukan pembahasan tersebut dengan Bappeda.

"Kita akan langsung koordinasi dengan Bappeda nanti agar alokasi anggaran penyelenggaran Pilkada dapat lebih efektif dan efesien," jelasnya.

Dalam audiensi tersebut, Boedi Satria juga menyampaikan tahapan Pilkada Kota Pariaman. Meskipun KPU pusat belum menyusun dan mengumumkan jadwal tahapan Pilkada serentak tahap III, KPU Kota Pariaman memprediksi tahapan dan jadwal Pilkada serentak. Perkiraan jadwal dan tahapan tersebut dilakukan untuk menyusun program kerja dan rencana kegiatan KPU Kota Pariaman dalam penyengaraan Pilkada mendatang.

Boedi merinci perkiraan tahapan Pilkada Pariaman 2018. Dimulai dengan penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemko Pariaman dengan KPU Kota Pariaman.
 

Tahapan tersebut bentuk penyerahan dana hibah APBD Kota Pariaman kepada KPU Kota Pariaman untuk penyelenggaraan Pilwako Pariaman pada 27 September 2017, tahapan pembentukan petugas penyelenggara adhoc (PPK, PPS, KPPS) oleh KPU Kota Pariaman pada 4 Oktober 2017 hingga 2 November 2017, tahapan sinkronisasi DPT Pilwako Pariaman.

Adapun tahapan tersebut, mensinkornisasikan DPT Pilgub Sumbar di Kota Pariaman pada tahun 2015 dengan agregat data Disdukcapil Kota Pariaman pada bulan November 2017,  pendaftaran paslon jalur perseorangan/non parpol pada 17 Desember 2017.

Sementara itu, di tahun 2018 dimulai tahapan pendaftaran pasangan balon Walikota dan Wakil Walikota peserta Pilwako Pairaman melalui jalur parpol pada 30 Januari 2018 s/d 1 Februari 2018. 

Pada tahapan ini, Boedi memprediksi akan ada 4 balon yang mendaftar yang dihitung melalui jumlah kursi dan perolehan suara di DPRD Kota Pariaman. Tahapan selanjutnya adalah, penetapan paslon Walikota dan Wawako Pariaman peserta Pilkada 2018 pada 4 Maret 2018, tahapan kampanye pasangan calon dilaksanakan pada 8 Maret 2017 s/d 14 Juni 2018, tahapan minggu tenang pada 15 s/d 26 Juni 2018. 

"Tahapan pungut hitung suara dan rekap ditingkat PPS dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2017 dan Pada tanggal 28 s/d 29 Juni 2017 dilaksanakan tahapan rekapitulasi tingkat PPK dan KPU Kota Pariaman," ringkasnya.


Terkait bakal calon walikota Pariaman, terang Boedi, hingga kini KPU Kota Pariaman belum menerima bakal calon atau kelompok yang melakukan konsultasi terkait teknis pengusungan calon walikota melalui jalur parpol ataupun perseorangan.

"Belum ada yang konsultasi dengan kami (KPU Kota Pariaman), namun jika ada yang konsultasi terkait teknis pengusungan balon baik melalui jalur perseorangan ataupun parpol, dapat dikoordinasikan," ujarnya.

Dalam kegiatan tersebut turut dihadiri oleh, Sekdako Pariaman, Indra Sakti, Asisten I Bidang Tata Praja Setko Pariaman, Khaidir, Kakan Kesbangpol Kota Pariaman, Yusrizal, Kadisdukcapil Kota Pariaman, Sumiramis dan Sekretaris KPU Kota Pariaman, Hendri Jalal.

Nanda

Jelang Pilkada Pariaman, KPU Sosialisasikan Revisi UU Pilkada Terbaru

Written By oyong liza on Wednesday, 26 April 2017 | 12:03

Ketua KPU Boedi Satria Didampingi Sekretaris Hendri Jalal
Revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepada Daerah ditetapkan oleh Pansus DPR RI untuk disahkan menjadi Undang-Undang dalam rapat paripurna DPR RI dalam waktu dekat.

Menyikapi hal tersebut, KPU Kota Pariaman sebagai penyelenggara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Pariaman tahun 2018 mendatang, mulai sosialisasikan berbagai tahapan pilkada kepada masyarakat.

Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria, di ruang kerjanya di Kantor KPU Pariaman, Rabu (27/4/2017), mengatakan, pihaknya akan mengikuti tahapan penyelenggaraan pilkada sesuai dengan tahapan yang ditetapkan oleh KPU Pusat. Meskipun RUU belum ditetapkan menjadi Undang-Undang oleh DPR RI, namun diprediksikan tahapan pungut hitung pilkada dilaksanakan pada 27 Juni 2018 mendatang.

“Tahapan Pilkada sebetulnya baru akan disusun oleh KPU Pusat setelah RUU disahkan DPR RI nanti. Namun melihat revisi yang ada, saya yakin tahapan puncak pungut hitung pilkada serentak dan di Kota Pariaman hampir dipastikan dilaksanakan pada 27 Juni 2017,” terang Boedi.

Pihaknya, jelas Boedi, telah mensososialisasikan jadwal puncak penyelenggaran pilkada, yaitu pungut-hitung suara kepada masyarakat melalui media masa dan media sosial serta langsung kepada masyarakat.

“Kita gunakan media sosial untuk sosialisasikan tahapan pilkada, untuk sementara kita upload tahapan puncak pilkada serentak pada 27 Juni 2018 mendatang itu,” jelasnya.

Terkait persiapan penyelenggaran Pilkada Pariaman 2018, KPU Pariaman telah dialokasikan anggaran tahap I penyelenggaran sebesar Rp6,5 miliar pada APBD tahun 2017 Kota Pariaman.

“Anggaran untuk tahap I sudah dialokasikan karena memang tahapan awal pemilukada dimulai tahun 2017 ini,” sebutnya.

Besaran tersebut juga tergantung dengan jumlah pasangan calon peserta pemilukada. Jika pasangan calon hanya ada dua pasang tentu realisasi anggarannya akan disesuaikan pula dengan kebutuhan.

"Begitu juga jika calon lebih dari jumlah tersebut. Dalam anggaran kita buat estimasi maksimal paslon hingga 8 pasang. KPU Kota Pariaman awalnya mengusulkan Rp16 miliar, namun disetujui sebesar Rp14,3 miliar," tandasnya.

Nanda

Koalisi dengan PBB, PAN Pariaman Tetapkan Genius Calon Walikota

Written By oyong liza on Thursday, 20 April 2017 | 12:09


Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pariaman putuskan usung Genius Umar maju sebagai calon Walikota Pariaman pada Pilkada Pariaman 2018 mendatang.

Ketua DPD PAN Kota Pariaman, Priyaldi, Selasa (18/4/2017), di Pariaman, mengatakan bahwa PAN Kota Pariaman telah melakukan rapat pleno pembahasan dan penetapan bakal calon Walikota Pariaman di Kantor DPD PAN Pariaman, Senin (2/4) silam.

"Dalam rapat pleno tersebut, DPD PAN Kota Pariaman menetapkan Genius Umar sebagai bakal calon Walikota Pariaman yang akan diusung oleh PAN Kota Pariaman," terangnya.

Dikatakan Priyaldi, pengusungan Genius Umar yang saat ini merupakan Wakil Walikota Pariaman telah mendapatkan restu dari DPW PAN Provinsi Sumatera Barat dan DPP PAN.

"Bapak Genius Umar sudah melakukan koordinasi dengan kader dan simpatisan PAN Kota Pariaman untuk konsolidasi terkait pengusungannya sebagai calon walikota dalam beberapa kali pertemuan intensif," sebutnya.

Terkait dengan persyaratan 20 persen perolehan suara pemilu kepala daerah, DPD PAN  Pariaman dalam mengusung pasangan calon harus menjalin koalisi sebagai syarat pengusungan pasangan calon. Menurutnya, pihaknya telah membangun komunikasi politik dengan DPC PBB Kota Pariaman terkait rencana pengusungan Genius Umar.

"Semoga koalisi dengan PBB bisa terjalin. Sejauh ini komitmen untuk itu sudah menguat," ujarnya lagi.

DPD PAN sendiri tidak mengikat calon Wakil Walikota Pariaman yang akan mendampingi Genius Umar pada Pilkada Pariaman 2018. PAN Kota Pariaman menurut dia menyerahkan keputusan tersebut kepada Genius Umar sepenuhnya.

"Sudah banyak nama dan bakal calon yang menyatakan berkeinginan berpasangan dengan Genius Umar, baik dari unsur parpol ataupun non parpol," imbuhnya.

Sementara itu, Genius Umar, Minggu (16/4), di Pulau Angsoduo, terkait pencalonan dari PAN dan PBB tersebut mengatakan bahwa dirinya telah melakukan lobi dan komunikasi politik dengan pimpinan pusat dari kedua parpol itu.

"Koordinasi terus jalan dengan kader kedua parpol dalam berbagai kesempatan," ujar Genius.

Saat ini dirinya mengatakan belum menentukan pasangan Wakil Walikota Pariaman yang akan mendampinginya di pilkada mendatang.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman Boedi Satria, Rabu (19/4/2017) saat dihubungi via seluler mengatakan bahwa tahapan pendaftaran pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman pada Pilwako Pariaman 2018 diperkirakan pada akhir Januari 2018 atau awal bulan Februari 2018 mendatang dengan estimasi tahapan pungut-hitung dilaksanakan pada Juni 2018.

Terkait dengan munculkan nama yang diusung oleh parpol, kata dia, belum bisa dikatakan sebagai calon, karena belum ditetapkan oleh KPU Kota Pariaman.

"Namun sosialisasi dengan mengatasnamakan sebagai bakal calon tidak merupakan persoalan. Memang sosialisasi yang dilakukan sejak lama tentu akan menentukan bakal calon," pungkasnya.

Nanda

KPU Kota Pariaman Dirikan Museum Pemilu

Written By oyong liza on Thursday, 23 March 2017 | 07:40




Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman akan dirikan rumah pintar khusus sejarah seputar pemilu Indonesia. Rumah pintar yang memuat sejarah pemilu sejak tahun 1950 hingga saat ini akan menjadi museum pemilu pertama di Kota Pariaman-- akan dibuka secara resmi bulan April 2017 mendatang.

Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria, di Pariaman, Kamis (23/3/2017) mengatakan, pendirian rumah pintar sekaligus museum pemilu tersebut ditujukan memberikan sejarah secara visual kepada generasi muda, khususnya pelajar tentang sejarah dan perkembangan pemilu sejak awal hingga saat ini.

"Rumah pintar akan ditata dengan konsep visual tentang perkembangan pemilu di Indonesia, lengkap dengan foto-foto jadulnya," ujarnya.

Ia berharap keberadaan rumah pintar dan museum itu dapat menjadi studi wisata tentang kepemiluan bagi pelajar di Kota Pariaman, bahkan Sumatera Barat.

"Nanti bisa menjadi studi wisata bagi pelajar yang ingin tahu lebih banyak tentang pemilu, insya Allah dokumen-dokumen yang akan dipajang di rumah pintar ditata secara baik," ulasnya.

Selain rumah pintar pemilu, sebut Boedi, pihaknya juga menempatkan petugas PPID KPU Kota Pariaman di salah satu ruangan rumah pintar. Keberadaan petugas PPID akan memudahkan masyarakat yang membutuhkan informasi dan data tentang pemilu dan pilkada di Kota Pariaman, baik untuk keperluan penelitian ataupun lainnya.

"Informasi akan diberikan setelah mengisi formulir. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan," pungkasnya.

Nanda

KPU Pariaman Tetapkan Syarat Minimal Dukungan KTP bagi Calon Independen

Written By oyong liza on Tuesday, 14 March 2017 | 20:39




Genderang Pilkada Kota Pariaman mulai ditabuh. Sejumlah partai politik (parpol) mulai melakukan ancang-ancang. Pun begitu dengan bakal calon (balon), kian gencar melakukan sosialisasi di tengah masyarakat.

Aktifitas di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai pihak penyelenggara Pilkada, juga terlihat mulai sibuk. Media centre sebagai tempat pelayanan informasi di kantor itu, berbenah pula.

Menurut Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria, Selasa (14/3/2017), di ruang kerjanya di Kantor KPU Pariaman, Desa Air Santok, Pariaman Timur, pihak KPU telah menyiapkan anggaran penyelenggaraan Pilkada
Pariaman untuk delapan (8) pasang calon walikota/wakil walikota  periode 2018-2023.

"Empat pasangan calon dari partai politik dan empat pasang calon dari perseorangan atau independen," ungkap Boedi. 


Pilkada Kota Pariaman rencananya akan digelar hari Rabu ketiga bulan Juni 2018-- masuk gelombang tiga Pilkada Serentak Indonesia. Di Sumbar, Pilkada Pariaman barengan dengan Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Padangpanjang.

Bagi pasangan calon dari kalangan perseorangan, Boedi melanjutkan, syarat minimal dukungan berupa KTP adalah jumlah DPT (daftar pemilih tetap) dikalikan 10 persen. DPT Kota Pariaman saat ini mengacu pada Pilgub Sumbar adalah sebanyak 59.054. Jika dikalikan 10% maka pasangan calon independen setidaknya wajib mengantongi sekitar 5.906 dukungan sah dari masyarakat tersebut.

"Dukungan berupa KTP itu harus per desa dan per kecamatan. Tidak boleh hanya dari satu kecamatan saja. Seminimal mungkin dari tiga kecamatan dari empat kecamatan yang ada di Kota Pariaman," sambung Boedi.

Tahapan penyerahan berkas dukungan bagi paslon independen, tutur Boedi, wajib diserahkan ke KPU bulan Desember 2017. Syarat dukungan KTP oleh calon independen yang diserahkan ke KPU akan dilakukan dalam dua tahap verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
 

Verifikasi faktual dilakukan ke rumah-rumah penduduk dengan tatap muka: dengan pemilik KTP yang diberkaskan oleh paslon tersebut.

"Jika ternyata berkas yang diserahkan paslon setelah diverifikasi Tim KPU kurang dari jumlah minimal yang ditentukan, maka harus diganti dua kali lipat. Misalnya dari 5.906 syarat minimal, setelah diverikisi ternyata hasilnya 5.006 yang sah, kekurangan berkas dukungan 900 lagi wajib diganti dua kali lipat, menjadi 1800, begitu bilangannya seterusnya," Boedi menjelaskan.

Surat dukungan tidak boleh ganda. Untuk itu sebaiknya kata Boedi, bagi paslon yang berniat maju secara independen hendaknya melakukan konsultasi ke KPU Kota Pariaman terlebih dahulu.

Sedangkan bagi mantan narapidana jika ingin maju Pilkada, sebut Boedi, sesuai Undang-Undang diwajibkan mengumumkan dirinya di media masa, baik cetak, online, televisi, radio dan sarana pers lainnya kepada masyarakat sebelum mendaftar dan ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

"Yang bersangkutan waib mengumumkan di media masa, kasusnya apa dan berapa lama hukumannya," sebut Boedi.

Bagi paslon dari partai politik, pungkas Boedi, pendaftaran dimulai bulan Februari 2018. Paslon harus didukung minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kota Pariaman (20 kursi), atau 25 persen dari jumlah suara sah pada Pemilu Legislatif Kota Pariaman 2014.

OLP

Jelang Pilkada Pariaman-- Paslon Independen Mendaftar 2017

Written By oyong liza on Thursday, 29 December 2016 | 19:05




Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman Boedi Satria menyatakan, Pilkada Kota Pariaman dijadwalkan akan dihelat pada Rabu tanggal 26 Juni tahun 2018. Pilkada Kota Pariaman masuk gelombang tiga Pilkada serentak Indonesia. Untuk Sumatera Barat, Pilkada Kota Pariaman bersamaan dengan Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang dan Kota Padang.

"Jika tidak ada perubahan aturan dari pusat," ungkap Boedi di ruang Layanan Pers Kantor KPU setempat di Desa Air Santok, Pariaman Timur, Kamis (29/12).

Peserta pada Pilkada Kota Pariaman disediakan dua jalur, yakni independen dan jalur partai politik. Untuk jalur Independen, kata Boedi, tahapan sudah dimulai oleh KPU pada bulan Desember tahun 2017.

"Bulan Desember 2017 dibuka pendaftaran bagi calon dari jalur perseorangan atau independen," sambungnya.

Syarat bagi pasangan calon (paslon) dari jalur independen, ungkapnya, harus mengantongi 5.957 surat dukungan sah dari warga Kota Pariaman yang namanya masuk DPT (daftar pemilik tetap) yang disertai bukti fotocopy KTP. Jumlah surat dukungan setara minimal 10 persen dari DPT terakhir Kota Pariaman yang merujuk pada Pilgub Sumbar 2015 yakni 59.057 DPT.

Sedangkan bagi paslon dari partai politik, imbuh Boedi, pendaftaran paslon dimulai bulan Februari 2018. Paslon harus didukung minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kota Pariaman, atau 25 persen dari jumlah suara sah pada Pemilu Legislatif Kota Pariaman 2014.

Ketua Divisi Tekhnis KPU Kota Pariaman Arnaldi Putra menambahkan, syarat dukungan KTP oleh calon independen yang diserahkan ke KPU akan dilakukan dalam dua verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

"Verifikasi tahap pertama tentang keabsahan surat dukungan KTP. Surat dukungan tidak boleh ganda. Kemudian verifikasi faktual di mana petugas KPU melakukan tatap muka dan melakukan wawancara langsung bagi pemilik yang KTP nya tercantun di surat dukungan," tuturnya.

Bagi calon dari partai politik, jelas Arnaldi, dianggap sah jika ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Politik di tingkat pusat dengan stempel partai.

"Tanda tangan dan stembel harus basah. Hal itu dilakukan jika terjadi sengketa internal tingkat partai politik lokal, maka dari itu harus diambil alih oleh pimpinan parpol tingkat pusat," jelasnya.

OLP

Jelang Pilkada, KPU Pariaman Mulai Rekrut Petugas Adhoc di 2017



Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman mulai akan membentuk petugas adhoc, yakni PPS dan PPK, delapan (8) bulan jelang hari pemungutan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Pariaman-- yang rencananya akan digelar pada tanggal 26 Juni 2018.

"Hari pemungutan suara adalah Rabu, tanggal 26 Juni 2018. Ini belum kepastian, baru perkiraan jika tidak ada peraturan yang berubah," ujar Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria di ruang Layanan Pers KPU Kota Pariaman di Desa Air Santok, Kamis (29/12).

Boedi menjelaskan, jumlah petugas PPS yang akan direkrut pihaknya adalah sebanyak jumlah desa/kelurahan yang ada di Kota Pariaman dikalikan tiga, yakni 71 x 3. Sedangkan jumlah petugas PPK sebanyak 20 orang atau sama dengan jumlah kecamatan dikalikan lima (5), yakni 4 x 5.

Disampaikan, Pilkada Kota Pariaman masuk dalam Pilkada serentak Indonesia tahap III. Di Sumatra Barat yakni Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang dan Kota Padang.

Dana untuk menyelenggarakan Pilkada Kota Pariaman, ungkap Boedi berjumlah total Rp14.337.604.550 yang dicairkan melalui dua ketok palu APBD, yakni APBD tahun 2017 dan APBD tahun 2018.

Dalam APBD tahun 2017, anggaran Pilkada Kota Pariaman sudah dianggarkan sebesar Rp6,5 milyar untuk membiayai tahapan Pilkada dari bulan September 2017 hingga Maret 2018.

"Sisanya pada APBD 2018. Dana Rp6,5 milyar tersebut mencukupi," sebutnya.

Di saat yang sama, Ketua Divisi Tekhnis KPU Kota Pariaman Arnaldi Putra, menambahkan, mekanisme pencalonan bagi pasangan calon untuk menjadi peserta pada Pilkada Kota Pariaman ada dua mekanisme.

"Yakni melalui jalur independen atau jalur perseorangan dan jalur dukungan partai politik," terangnya.

Syarat bagi paslon independen menurutnya harus mendapat dukungan minimal 10 persen dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) hitungan terakhir-- yakni jumlah DPT Pilgub Sumbar tahun 2015 yang berjumlah 59.057 DPT. 10 persen dari jumlah tersebut adalah 5.957 dalam bentuk surat dukungan yang form nya disediakan oleh KPU Kota Pariaman.

"Sedangkan bagi paslon dari jalur parpol harus mendapat dukungan minimal 25 persen dari suara sah pada Pemilu 2014 atau 20 persen dari jumlah kursi yang duduk di DPRD Kota Pariaman. Suara sah hanya dihitung dari jumlah suara yang memiliki kursi di DPRD," jelasnya.

Sedangkan bagi paslon dari unsur ASN/TNI/Polri, saat pendaftaran wajib mengisi surat pernyataan bersedia berhenti jika telah ditetapkan menjadi paslon di Pilkada Kota Pariaman. Pengajuan pensiun bagi ASN/TNI/Polri untuk menjadi paslon, jika sudah berumur 50 tahun atau telah mengabdi selama 23 tahun di ASN/TNI/Polri.

"Begitu juga bagi paslon dari DPRD. Begitu ditetapkan menjadi paslon oleh KPU, statusnya berhenti sebagai anggota DPRD," sambungnya.

Sementara itu Ketua Divisi Perencanaan Program Data KPU Kota Pariaman Alfiandri Zaharmi, menyatakan, KPU Kota Pariaman juga akan merekrut sebanyak 155 Petugas Pemutakhiran Pemilih, pada bulan Oktober tahun 2017.

Petugas tersebut menurutnya akan melakukan tugas dari pintu ke pintu rumah penduduk untuk mendata pemilih-- dari Daftar Pemilih menjadi Daftar Pemilih Sementara, kemudian menjadi Daftar Pemilih Tetap.

"Data DPT yang ada ditambah data dari Dukcapil kemudian diinput ke website KPU Pusat dalam sub domain Sidalih (Sistim Data Pemilih) yang bisa diakses di www.kpu.go.id," ucapnya.

Semua data yang diinput ke Sidalih tersebut, imbuhnya memudahkan bagi calon pemilih untuk melihat nama mereka terdaftar tidaknya sebagai DPT pada Pilkada Kota Pariaman.

OLP

Tahapan Pilkada di 2017, KPU Kota Pariaman Ajukan Anggaran

Written By oyong liza on Sunday, 10 April 2016 | 10:49



Jelang Pilkada 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman gelar audiensi dengan Walikota Pariaman, Mukhlis Rahman terkait anggaran persiapan tahapan Pilkada. Pemilihan kepala daerah, gubernur, bupati dan walikota diatur Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 sebagai landasan hukum. Audiensi dilakukan di ruang kerja walikota, Kamis (7/8).

Walikota Mukhlis pada kesempatan itu meminta KPU agar segera menyelesaikan Rancangan Anggaran Biaya (RAB) agar selanjutnya dibahas oleh DPPKA untuk dianggarkan pada APBD Kota Pariaman tahun 2017. Tahapan Pilkada Kota Pariaman sebagaimana diatur dilakukan pada tahun tersebut.

"Agar segera dibahas dengan tim anggaran supaya menjadi prioritas di APBD 2017," ungkap Mukhlis.

Ketua KPU Boedi Satria menuturkan bahwa Kota Pariaman masuk gelombang kedua Pilkada serentak 2018 di bulan Juni 2018.

"Sesuai aturan KPU, tahapan Pilkada dimulai 9 bulan sebelum hari H. Maka akan jatuh di bulan Oktober 2017. Pada bulan Desember 2017 tahapan calon perseorangan sudah dimulai dan di bulan Januari 2018 untuk tahapan calon dari Partai Politik (Parpol)," terangnya.

Kata dia, pengajuan anggaran dilakukan pada tahun 2016 agar tidak terlambat untuk anggaran persiapan Pilkada.

TIM

Sosialisasi Pilkada KPU Kota Pariaman Masih yang Terbaik di Sumbar

Written By oyong liza on Thursday, 26 November 2015 | 20:31




Jelang pelaksanaan pilkada serentak yang akan digelar pada hari Rabu 9 Desember 2015 mendatang, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman gencar melaksanakan sosialisasi pemilu kepada masyarakat.

Baik sosialisasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemilihan Suara (PPS) tingkat desa/kelurahan maupun melalui media dengan siaran langsung melalui RRI Studio Produksi Pariaman 97,1 FM, Rabu (25/11) malam.

Sosialisasi melalui RRI dilakukan dalam program acara “Ciloteh Lapau Menuju Pilkada 2015” di Los lambuang Pasar Kurai Taji Pariaman dengan menhadirkan narasumber Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria, Camat Pariaman Selatan Basri Malik, Ketua KAN Kurai Taji Rajo Ulu Anso. Moderator acara ciloteh lapau tiada lain adalah Ketua Divisi Sosialisasi KPU Kota Pariaman Alfiandri Zaharmi. Turut hadir anggota PPK, para tokoh muda, niniak mamak serta pengunjung Los lambuang Kuraitaji.

Ciloteh Lapau merupakan obrolan lepas masyarakat di warung/kedai yang melibatkan berbagai kalangan. Selain menjadi tempat sumber informasi, lapau terkadang menjadi tempat pelepas penat dan unek-unek masyarakat Pariaman khususnya.

"Ciloteh lapau juga efektif dilakukan dalam rangka sosialisasi Pilkada 2013 lalu yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman," kata Ketua KPU Boedi Satria.

Boedi Satria menuturkan bahwa target yang ingin dicapai oleh KPU dalam program sosialisasi itu bukan hanya terpaku dalam kuantitas partisipasi masyarakat yang tinggi, tetapi juga kualitas akan pemahaman demokrasi para pemilih itu sendiri dengan konsep tradisi yang ada di masyarakat minang yaitu kebiasaan ciloteh lapau menjadi sosialisasi alternatif dalam upaya mengurangi pemilih yang golput.

“Oleh karena itu untuk memantapkan pemahaman soal Pemilu ke masyarakat, kami duduk secara bersama dalam suasana santai yang akan lebih efektif diterima masyarakat di ruang dengar publik lewat RRI. Semakin banyak diskusi dan dialog, semakin paham pula masyarakat dengan Pemilu. Semakin paham, ujungnya diharapkan Pemilu itu berkualitas sesuai target KPU Kota Pariaman 77 persen pemilih,” lanjut Boedi.

Camat Pariaman Selatan Basri Malik, dalam kesempatan ini juga menghimbau bagi setiap pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) agar menggunakan hak pilihnya dengan jujur dan adil, sehingga dapat mengantarkan Pemilu berkualitas.



Sementara itu, praktisi media Oyong Liza Piliang menyebut, sosialisasi yang dilakukan komisioner KPU Kota Pariaman selalu inovatif dan tampil beda, namun tepat sasaran.


"Inovasi kawan-kawan di KPU Kota Pariaman perihal sosialisasi pemilu dan pilkada, dalam pengamatan saya, hingga saat ini masih yang terbaik diantara seluruh KPUD di Sumatera Barat," kata dia di Kantor PWI Pariaman, Kamis (26/11).


Dia menyebut, hal itu bisa dilihat dengan berbagai momentum dan medium yang dimanfaatkan KPU Kota Pariaman dalam rangka mensosialisasikan program kerja sosialisasi mereka.


"Di acara tabuik saya lihat hal serupa juga digelar. Artinya, mereka (KPU) diisi oleh orang-orang imajinatif," pungkas tokoh Pemuda Pancasila Sumbar itu meyakinkan.

Program Ciloteh Lapau Menuju Pilkada 2015 tersebut juga menjelaskan tentang tata cara pencoblosan surat suara yang sah dan tidak sah. Sosialisasi ini digelar dari pukul 20.00 WIB s/d 21.30 WIB.


PHAIK

Jalin MoU Sosialisasi Pilgub dengan 5 Lembaga, KPU Kota Pariaman Tancap Gas

Written By oyong liza on Wednesday, 28 October 2015 | 21:06




Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman menandatangani dokumen MoU (memorandum of understanding) dengan KNPI Kota Pariaman, Kemenag Kota Pariaman, Karang Taruna, IBI (Ikatan Bidan Indonesia) Kota Pariaman dan Dishubkominfo Kota Pariaman dalam rangka sosialisasi Pilgub Sumbar 2015.

Menurut Komisioner KPU Alfiandri Zaharmi, setelah MoU tersebut, KPU Kota Pariaman bersama lima (5) lembaga akan menjadikan anggotanya sebagai agen sosialisasi sesuai bidangnya masing-masing.

"KPU berharap kepada Kemenag agar melakukan sosialisasi melalui seluruh mubalig dan garin mesjid menyuarakan dan mengajak orang datang ke TPS dan juga memberikan informasi-informasi pilkada," kata dia melalui pesan tertulis, Rabu (28/10).

Ucap dia, Karang Taruna yang tersebar di seluruh desa dan kelurahan se Kota Pariaman akan melakukan sosialisasi serupa dengan caranya pula.

KNPI menurutnya melakukan sosialisasi Pilgub melalui seluruh OKP dan pengurus KNPI agar ikut dalam mengedukasi masyarakat akan pentingnya hak politik masyarakat tersalur melalui electoral vote sesuai keinginannya.

"Sedangkan peran IBI, bahwa di setiap desa/kelurahan ada namanya poskesdes, dan bidan ini bersentuhan langsung dengan pemilih perempuan sehingga bisa memberikan informasi tentang pilkada Sumbar," kata dia.


Disamping itu menurut dia, semua lembaga yang sudah menjalin MoU dengan KPU Kota Pariaman diberi pembekalan dan pemahan tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur agar penyampian tepat sasaran.

"Kominfo bersama KPU telah melakukan beberapa kegiatan yaitu talkshow, dan menyiarkan informasi terkait pilgub Sumbar melalui radio RRI Pariaman," ungkapnya.


Codoik

Sosialisasi Pilgub Sumbar Disuguhi Teatrikal Oceh Palanta Oleh KPU Kota Pariaman

Written By oyong liza on Friday, 23 October 2015 | 13:38




Sebagai lembaga yang berkewajiban menyelenggarakan pemilihan umum di setiap daerah (Komisi Pemilihan Umum) KPU daerah dituntut kreatif dalam mensosialisasikan dan mangajak masyarakat berpartisipasi pada electoral vote atau partisipasi memilih.

Menyikapi hal itu, KPU Kota Pariaman, menyelenggarakan ciloteh lapau (dialog palanta/kedai/dialetika melingkar) dalam rangka mensosialisasikan pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Sumatera Barat tahun 2015 untuk Kota Pariaman, Kamis, (22/10) di stand KPU Kota Pariaman di Lapangan Merdeka Pariaman.

Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria menyebutkan, dilaksankannya kegiatan ciloteh lapau sebagai media pensosialisasian Pilgub Sumbar 2015 karena oceh palanta sudah menjadi trend oleh masyarakat Pariaman.

Selain memiliki kesamaan konsep dengan pola kehiduan masyarakat minangkabau secara umum di mana kabanyakan warung sebagai tempat pertukaran informasi masyarakat, juga memiliki unsur teateris yang cepat diserap dalam penyampaian informasi.

“Selain pembicara dari Komisioner KPU Kota Pariaman sebagai narasumber, kegiatan ini juga melibatkan masyarakat, yang langsung bisa berinteraksi menayakan tentang Pilgub 2015 yang akan di selanggarakan tanggal 9 Desember mendatang,” kata dia, Kamis malam di lapangan merdeka.

Semetara itu Walikota Pariaman Mukhlis Rahman saat membuka acara tersebut mengatakan, kegiatan ini merupakan momen yang tepat dalam mensosialisasikan  dan mengajak mayarakat yang telah memiliki hak pilih untuk berpartisipasi mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur mendatang,

“Satu suara sangat mementukan kualitas pemilu, semakin tinggi pertisipasi masyarakat semakin baik kualitas pemimpin di daerah kita ini,” kata Mukhlis.

"Mari sukseskan dan selalu jaga persatuan dan kesatuan kita dalam pemilihan gubernur ini, kita harus lakukan pemilu badunsanak, tingkatkan peran serta pemilih pada Pilgub. Jangan seperti pemilihan walikota yang lalu hanya 68 % dari jumlah DPT," himbau Mukhlis.


TIM

Penertiban APK di Kota Pariaman, Tim Gabungan Lucuti Baliho Raksasa di Papan Reklame Komersil

Written By oyong liza on Tuesday, 22 September 2015 | 20:41

Kapolres Pariaman AKBP Riko Junaldi S.IK dan Ketua KPU Boedi Satria pantau penertiban APK



Gabungan tim yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman, Polres Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman, Satpol PP Kota Pariaman melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) "tidak resmi" atau tidak sesuai mekanisme yang telah ditetapkan KPU.

Menurut Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria, untuk APK pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat periode 2016-2021 mengacu pada PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) nomor 7 tahun 2015 tentang kampanye. Dimana menurutnya alat peraga kampanye dan bahan kampanye disediakan oleh KPU (dalam hal ini KPU Provinsi Sumbar) yang jumlah maksimal dan lokasi penempatannya juga sudah ditentukan.

"Begitupun untuk alat peraga kampanye di wilayah Kota Pariaman, baik baliho, spanduk, umbul-umbul dan poster. Semuanya disediakan KPU dan lokasi pemajangannya sudah disepakati pula melalui rapat koordinasi melibatkan semua pihak terkait," kata Boedi, Selasa (22/9).

Dalam penertiban APK pada hari pertama tersebut, kata Boedi, terdapat baliho ukuran besar di lokasi papan reklame berbayar di tiga titik lokasi yang diturunkan tim gabungan yakni, di Jalan Imam Bonjol Cimparuah, Simpang Alai Gelombang di Jalan Jenderal Sudirman serta di Simpang Tugu Tabuik.

"Peneriban akan terus berlanjut hingga tanggal 5 Desember 2015. Kita akan tertibkan sesuai aturan yang telah ditetapkan dan dipastikan tidak ada tebang pilih atau memihak kepada salah satu pasangan calon. KPU sebagai penyelenggara bersama Panwaslu sudah pasti independent," tambah Boedi.

Lebih lanjut dikatakan Boedi sekaligus himbauan kepada tim kampanye pasangan calon agar memperbanyak melakukan kampanye dialogis ketimbang memajang alat peraga.

Kata dia, hal itu lebih mengedukasi masyarakat secara politik. Baik dalam rangka mensosialisasikan program pasangan calon maupun profil pasangan calon itu sendiri kepada calon pemilih.

Masih menurut Ketua KPU, peneriban APK yang dilaksanakan oleh tim gabungan pada hari ini berjalan lancar dan tidak ada protes dari tim kampanye dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur.

"Alhamdulillah berjalan lancar dan tidak ada protes oleh tim sukses dan relawan pasangan calon. Minggu depan kita akan bagikan APK lainnya yakni poster dua pasangan calon. Hari-nya sedang kita jadwalkan," pungkas Boedi.


Penertiban APK Pilgub Sumbar di Kota Pariaman oleh tim gabungan dihadiri langsung oleh Kapolres Pariaman AKBP Riko Junaldi S.IK.

OLP

Lipsus KPU Kota Pariaman: Dari Launching Alat Peraga Kampanye Hingga Tanggapan Masyarakat atas DPS Perbaikan

Written By oyong liza on Wednesday, 16 September 2015 | 17:11

Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria dan Camat Pariaman Utara Yakirman (tengah) foto bersama usai pemasangan baliho.



KPU Kota Pariaman launching alat peraga kampanye berupa baliho ukuran 2x3 meter untuk dua pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat periode 2016-2021 di tiga titik lokasi di Kota Pariaman, Rabu (16/9). Baliho dua pasang calon tersebut dipasang secara berdampingan. Penentuan lokasi pemasangan baliho, menurut Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria, merupakan hasil kesepakatan bersama antara KPU Kota Pariaman dengan para Camat, Kepala Desa dan Lurah, PPK, PPS, Panwaslu dan Satpol PP Kota Pariaman.

                                         Proses pemasangan baliho paslon

"Lokasi pemasangan alat peraga kampanye berupa baliho pada hari ini adalah tindak lanjut dari rapat koordinasi pada tanggal 20 Agustus 2015 lalu," kata Boedi Satria, di Simpang Apar, Kecamatan Pariaman Utara saat melakukan pemasangan baliho bersama Camat Pariaman Utara Yakirman, Kepala Divisi Hukum KPU Kota Pariaman Aisyah, Kepala Desa Apar, Komisioner Panwaslu Kota Pariaman dan PPK serta PPS.

Menurutnya, baliho ukuran 2x3 meter untuk dua pasang calon yang dipasang di tiga lokasi itu bertempat di Jalan Kereta Api, Desa Apar, Pariaman Utara, Simpang Jagung, Pariaman Selatan dan Simpang Alai Gelombang, Pariaman Tengah.

Setiap titik lokasi pemasangan baliho yang dilakukan serentak hari ini, kata Boedi, masing tempat dihadiri oleh komisioner KPU Kota Pariaman, Camat dan Kepala Desa atau Lurah setempat, Panwaslu Kota Pariaman, dan PPK serta PPS.

Selain itu, dituturkan Boedi, KPU Kota Pariaman juga akan melakukan pemasangan alat peraga kampanye lainnya berupa spanduk dan umbul-umbul di tiap desa dan kelurahan se-Kota Pariaman beberapa hari ke depan termasuk pamflet pasangan calon untuk tiap-tiap rumah penduduk.

"Semua alat peraga kampanye untuk Pilgub Sumbar 2015 disediakan oleh KPU Sumbar sebagaimana ketentuan yang telah diatur. Alat peraga kampanye terdapat logo KPU. Jika ada baliho, spanduk dan umbul-umbul pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di luar lokasi yang telah ditetapkan dan disediakan oleh KPU, akan kita lakukan penertiban sebagaimana prosedur sebelumnya," ungkap Boedi menegaskan.

Tiap desa dan kelurahan, KPU Kota Pariaman akan menyediakan satu umbul-umbul dan satu spanduk untuk masing-masing pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat periode 2016 - 2021 di tempat yang telah ditentukan. Pemasangan alat peraga kampanye juga dilakukan oleh orang yang ditunjuk oleh KPU. Sebagaimana diketahui Pilkada Sumbar diikuti oleh dua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yakni, Muslim Kasim-Fauzi Bahar dengan nomor urut 1 dan Irwan Prayitno-Nasrul Abit pasangan calon dengan nomor urut 2.

Masukan Masyarakat atas Daftar Pemilih Sementara (DPS) hasil perbaikan


Contoh penempelan DPS hasil perbaikan di Desa Apar


Pada kesempatan yang sama, Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria juga menjelaskan tahapan KPU dalam rangka menerima masukan dan tanggapan masyarakat atas DPS hasil perbaikan KPU tertanggal 3 September 2015.

Dijelaskan dia, dari tanggal 3 s/d 10 September 2015 DPS Kota Pariaman untuk Pilgub Sumbar 2015 akan ditempelkan di masing-masing desa, baik di kantor desa maupun tempat-tempat yang telah ditentukan.

Dari tanggal 10 s/d 19 September, KPU Kota Pariaman memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menanggapi DPS yang ditempelkan tersebut.

"Jika dalam tabel DPS yang kami tempelkan itu, ada nama masyarakat belum masuk daftar pemilih, kita harapkan segera daftarkan namanya ke PPS dan PPK setempat untuk dimasukan ke dalam daftar pemilih," pungkasnya.

DPS Kota Pariaman tertanggal 1 September 2015 berjumlah 59.452 pemilih. Sedangkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berjumlah sebanyak 155 TPS yang tersebar di tiap desa dan kelurahan se-Kota Pariaman.

OLP

Disaksikan Walikota Mukhlis, Ketua KPU Lantik 20 PPK dan 213 PPS untul Pilgub Sumbar

Written By oyong liza on Tuesday, 19 May 2015 | 22:28




Walikota Pariaman menuturkan bahwa sumpah yang telah dilafalkan mengandung makna sangat dalam sebagai rambu-rambu moral untuk mendorong kita bekerja secara tertib, cermat, jujur dan adil sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maupun secara moral kepada masyarakat dan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Hal tersebut dia lontarkan pada sambutan pelantikan PPK dan PPS Kota Pariaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat tahun 2015 di Aula Balaikota Pariaman, Senin (18/5/2015).

Mukhlis juga mengungkapkan bahwa PPK dan PPS sebagai penyelenggara pemilu memiliki tugas yang vital.

"Dalam setiap tahapan harus bersifat independent, tidak memihak dan tidak diskriminatif, jujur, dan adil. Anggota PPK dan PPS dalam bekerja harus betul-betul berpedoman pada tahapan dan mekanisme yang telah ditetapkan," ujarnya.

“Alhamdulillah pada tahun 2013 kemaren, Kota Pariaman mendapat predikat kota teraman dan tersukses sebagai penyelenggara Pemilukada di Sumatera Barat, begitupun dengan Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Semoga untuk Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur nanti dapat berjalan aman dan sukses pula,“ harapnya.

Sementara itu, Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria mengatakan bahwa KPU Kota Pariaman sejak tanggal 19 April 2015 telah mengadakan rangkaian seleksi untuk perekrutan PPK dan PPS Kota Pariaman,.

"Terpilih sebanyak 20 orang PPK untuk 4 Kecamatan dan 213 orang PPS untuk 71 Desa dan Kelurahan yang ada di Kota Pariaman. Diharapkan agar PPK dan PPS yang telah dilantik dan diambil sumpahnya hari ini dapat bekerja secara sungguh-sungguh dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan KPU Kota Pariaman. Sebanyak 20 orang PPK dan 213 orang PPS dilantik langsung oleh Ketua KPU Kota Pariaman," kata Boedi seusai acara.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, utusan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Pariaman yang terdiri dari Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Kepolisian dan Kodim, Sekdako Pariaman Armen, para Komisioner KPU Kota Pariaman, Panwaslu Kota Pariaman, Ketua DPD KNPI Kota Pariaman yang baru terpilih Reza Syaputra, Ketua Karang Taruna Kota Pariaman Adek Oswandi, para Kepala SKPD, Kabag dan Camat se-Kota Pariaman serta para PPK dan PPS yang dilantik.


J/OLP

Ketua KPU Boedi Satria Jelaskan Rekrutmen PPK untuk Pilgub 2015

Written By oyong liza on Monday, 18 May 2015 | 11:22





Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) serentak 2015, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman telah memulai tahapan seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yaitu seleksi wawancara bagi yang telah lulus tes tertulis. Rabu (13/05).

Dalam  wawancara dengan  Ketua KPU Kota Pariaman Boedi Satria, SE dia mengatakan bahwa ada beberapa tahapan pada Pilgub, Tahapan dimulai dengan seleksi tulis yang diikuti hampir 70 peserta yang pada akhirnya dipilih 10 terbaik pada masing-masing kecamatan untuk selanjutnya mengikuti tes wawancara.

Pada seleksi wawancara ini, lanjut Boedi, yang diikuti oleh 40 peserta ini dimulai dengan Focus Group Discussion (FGD) yang dibagi menjadi 4 kelompok, dan seterusnya dilanjutkan dengan wawancara setiap orang oleh kelima komisioner KPU Kota Pariaman.

"Seleksi wawancara ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, yakni Senin 11 Mei s/d 2 Mei 2015," ungkapnya.

Pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serentah 2015 ini, tambahnya, terlihat semua pihak yang terlibat semangat melaksanakan setiap tahapan, seperti dalam rekrutmen Badan Ad Hoc tersebut.

Seluruh komisioner KPU, yakni Boedi Satria, SE (Ketua), Arnaldi Putra, ST, M.Si (Divisi Teknis), Aisyah (Divisi Hukum), Indra Jaya (Divisi Logistik dan BURT) serta Alfiandri Zaharmi (Divisi Sosialisasi) secara bersama-sama melaksanakan seleksi wawancara terhadap semua calon anggota PPK di 4 kecamatan di Kota Pariaman.


"Dari seleksi wawancara akan dipilih 5 orang per-kecamatan yang akan ditetapkan sebagai anggota PPK untuk Pemilihan  Gubernur Sumbar 2015. Jajaran PPK ini nantinya akan membantu KPU Kota Pariaman untuk menyelenggarakan Pemilu Pemilihan Gubernur Sumbar yang akan dihelat pada bulan Desember mendatang," pungkasnya.



Rza/OLP

Tahapan Pilgub Dimulai, Mukhlis Minta KPU Tertibkan Spanduk dan Reklame Yang Tidak Pada Tempatnya

Written By oyong liza on Thursday, 14 May 2015 | 21:11




Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman yang dalam hal ini dipimpin oleh Ketua KPU Boedi Satria dan Komisioner KPU Alfiandri Zaharmi, Arnaldi Putra, dan Aisyah,  melakukan audiensi persiapan Pemilihan Gubernur Sumatra Barat Tahun 2015, bertempat di ruang kerja Walikota Pariaman, Senin (11/5).



Dalam audiensi ini Ketua KPU Kota Pariaman mengatakan, tahapan Pilgub Sumatra Barat sudah mulai dari 18 april 2015, dan KPU Kota Pariaman sudah mulai rekruitmen PPK dan PPS yang saat ini tersaring sebanyak 240  anggota. Dari 240 orang yang telah telah diseleksi, kata Boedi, 40 orang diantaranya mengikuti tes, baik tulisan maupun wawancara yang dilaksanakan pada 11-12 Mei 2015.

"KPU mengharapkan Pemko Pariaman dapat mensosialisasikan Pemilihan Gubernur Sumbar, dan berperan aktif dalam pesta demokrasi ini," kata Boedi.



Sementara itu, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kota Pariaman akan turut mensosialisasikan tahapan-tahapan Pilgub kepada masyarakat agar ikut aktif dalam setiap pelaksanaan tahapan.

"Dan saya mengharapkan agar KPU dengan Pemerintah Kota Pariaman untuk selalu berkordinasi dengan Capil tentang DPT jumlah pemilih agar jangan sampai pas hari H pemilihan Pilgub dan Pilwagub masih ada masyarakat yang belum terdaftar," ujarnya.



Sebagai Kepala Daerah Mukhlis juga berpesan kepada KPU agar menertibkan reklame dan spanduk yang tidak mematuhi peraturan dan jangan sampai mengganggu kerapian Kota Pariaman, seperti lampu taman jadi terhalang spanduk yang asal di tempel,  stiker dan spanduk di pepohonan,  dan jangan sampai ada stiker di kantor-kantor dari calon yang menempel.




Topik Terhangat

postingan terdahulu