Lensa Piaman: Labuhan Pulau Kasiak

Secara alami sebuah jalur disela-sela karang yang mengelilingi bibir pantai Pulau Kasiak untuk dilewati perahu kecil terbentuk. "Labuhan" adalah istilah yang diberikan oleh nelayan lokal yang acap menepikan biduknya di halaman pulau yang terdapat penangkaran penyu alami milik Pemko Pariaman tersebut. Foto diambil dari atas menara mercusuar setinggi 40 meter. Pulau Kasiak memiliki luas 0,5 Hektare, ditumbuhi kelapa, pohon sukun, pepaya, dll.

Lensa Piaman: Tidur Pulas

Saat narasumber memberikan makalah di podium, beberapa hadirin terlihat menahan kantuk dan akhirnya tertidur pulas di aula utama Balaikota Pariaman dalam acara sarasehan tentang "Sejarah Pariaman dan kepahlawanan H. Bgd. Dahlan Abdullah" Senin, (25/8).

Lensa Piaman: "Lomba Melepas Anak Penyu"

Rombongan Ibu Bhayangkari Polda Sumbar terlihat memberikan semangat pada tukik (bayi penyu) yang hendak mereka lepas ke laut di pantai Konservasi Penyu, Desa Ampalu, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat, 22/8/2014.

Lensa Piaman: Potensi Wisata di Pulau Kasiak

Panorama di atas menara mercusuar pulau Kasiak (Kaslik) Pariaman terumbu karang terlihat jelas di kejernihan air laut. Kawasan pulau Kasiak adalah kawasan konservasi penyu secara nature milik pemko Pariaman dibawah dinas DKP dan dikelola secara penuh oleh UPTD Konservasi Penyu. Pulau Kasiak banyak di kunjungi nelayan lokal untuk memancing ikan karang, gurita dan berbagai biota laut lainnya. Akibat perburuan swallow laut beberapa tahun lalu membuat kondisi karang rusak parah. Pemko beberapa waktu lalu bersama mahasiswa pencinta terumbu karang melakukan penanaman terumbu karang di halaman pulau ini.

Headline News :

Berita Terpopuler

Redaksi

Diberdayakan oleh Blogger.
Tampilkan posting dengan label indra j piliang. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label indra j piliang. Tampilkan semua posting

IJP: Suksesi Senyap PKS

Written By oyong liza on Rabu, 19 Agustus 2015 | 21.31

Pendiri Sang Gerilya Institute



Tanpa banyak mendapat sorotan pers, suksesi kepemimpinan dalam tubuh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berlangsung rapi. Terpilih sebagai Ketua Majelis Syuro adalah Salim Segaf Aljufri, dan Wakil Ketua Majelis Syuro: Hidayat Nurwahid. Ketua Majelis Pertimbangan Pusat: Suharna Surapranata. Ketua Dewan Syariah: Surahman Hidayat. Presiden DPP: Sohibul Iman. Sekjen: Taufik Ridla. Bendahara Umum: Mahfuzh Abdurrahman. Sekretaris Majelis Syuro: Untung Wahono.

Lebih dari setengah dari nama-nama itu saya kenali sejak mahasiswa. Mereka berasal dari kalangan ikhwan kampus yang rajin membina mahasiswa, terutama di kampus-kampus negeri. Mayoritas adalah kelompok ikhwan otentik yang terbiasa dengan pergulatan pemikiran di kampus. Isu-isu Islam internasional sering dibahas, sembari bersikap apolitis terhadap isu-isu dalam negeri. Kehadiran mereka sekarang boleh dikatakan bertemu ikan dengan air. Ketika situasi politik nasional terlihat begitu politis, dengan politisasi di mana-mana, tokoh-tokoh itu bisa mengambil jarak yang tepat, tanpa harus kehilangan semangat intelektual guna melakukan pembinaan. 

Senyapnya suksesi dalam tubuh PKS terasa berkebalikan dengan panggung besar yang tersedia bagi dua organisasi keislaman, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Bahkan Mathla’ul Anwar di Banten. Kehadiran banyak pejabat negara dalam panggung tiga organisasi keislaman itu, menyita perhatian pers nasional. Isu politik dan politisasi turut hadir dalam acara salah satu organisasi. PKS seakan mengambil posisi deferensiasi, justru politisasi tak terbaca pers, sekalipun suksesi berlangsung di tubuh sebuah partai politik. Partai politik tanpa politisasi? Sungguh tidak mudah, bukan? 

PKS adalah partai yang fenomenal sejak berdiri. Walau naik turun dari jumlah kursi di DPR RI, PKS mengalami kenaikan yang konstan sejak bernama Partai Keadilan pada pemilu 1999. Andai, ya, andai tidak ada kasus hukum yang menimpa Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq, barangkali PKS mendapatkan kursi yang jauh lebih banyak dari sekarang. Ketangguhan kader-kader PKS ditunjukkan dalam Pilpres 2014, yakni menjadi kader militan bagi Prabowo-Hatta. Hasil berbeda, lagi-lagi, bisa saja terjadi, seandainya PKS bukan bagian dari koalisi parpol yang mengusung Prabowo-Hatta.

PKS termasuk pandai dalam menegosiasikan militansi kader. Apalagi, dibandingkan dengan kader-kader partai lain, kader-kader PKS terkesan lebih terdidik. Basis kader PKS memang berasal dari kalangan Islam kampus, terutama yang kuliah di kampus-kampus “sekular”. Di luar itu adalah kalangan muslim perkotaan yang berasal dari kalangan menengah muslim akibat keberhasilan ekonomi Orde Baru. Jenjang pendidikan yang ditempuh juga rata-rata ilmu eksakta dan ilmu-ilmu alam. Dari sanalah paradigma terbentuk, terutama dalam kaitannya dengan keillahian yang langsung ditunjukkan dalam ilmu-ilmu alam. 

Khazanah pemikiran Islam menunjukkan bahwa sarjana-sarjana eksakta dan ilmu-ilmu alamlah yang tercatat sebagai sosok ilmuwan muslim yang disegani. Terkecuali Ibnu Khaldun, seorang sejarawan yang juga menjadi politisi dan pejabat di zamannya. Barangkali, khazanah ini yang hadir dalam tubuh politisi PKS, dengan sama sekali tak menyatakan penolakan terhadap demokrasi ultra-liberal, tetapi tetap menempa diri sebagai muslim berpendidikan yang cinta ilmu pengetahuan (dan teknologi). Padahal -- belajar dari sejarah Ibnu Khaldun yang tercatat sebagai penulis terpanjang dalam sejarah ilmuwan muslim -- kepolitisian Khaldun selalu saja dijadikan sarana untuk mengkritisi pikiran-pikirannya. 

Sehingga, ada dua hal yang bisa dianalisa terhadap suksesi senyap PKS ini:

Pertama, kehadiran tokoh-tokoh otentik dan genuine dalam tampuk kepemimpinan PKS adalah murni untuk mengembalikan politik Islam ke ranah awal. Apa itu? Tentu sesuai doktrin awal PKS sendiri, yakni dalam skala besar adalah mengawal abad kebangkitan Islam. Misi politik tidak mesti adalah pertarungan jangka pendek dalam ranah kekuasaan, melainkan guna meletakkan nilai-nilai yang bisa bertahan dalam jangka panjang. 

Artinya, PKS melakukan koreksi terhadap jalan politik kekuasaan yang selama ini terjadi. Justru di jalan itulah terjadi sejumlah penyelewengan kekuasaan yang bahkan melibatkan politisi PKS pada tampuk tertinggi. Kekuasaan memang manis, sehingga siapapun bisa tergelincir dalam lelaku politik yang Machiavelis. Putaran arus pragmatisme politik demi kekuasaan semata bisa membutakan diri, sehingga terjebak dalam rutinitas yang tak lagi berjarak dengan jebakan-jebakan kekuasaan itu sendiri. 

Kedua, kehadiran tokoh-tokoh itu adalah cara PKS untuk menunjukkan diri sebagai partai yang semakin kehabisan kader-kader terbaiknya. The last and the least. Yang terakhir dan yang paling terakhir adalah memajukan kader-kader inti yang selama ini menjadi simbol dan ruh pergerakan, bahkan sebelum menjadi partai politik. 

Pilihan ini sekaligus membuka kepada publik tentang tak ada lagi pilihan yang lain. Walau menyatakan diri sebagai partai politik yang tak kehabisan kader, kembalinya sosok seperti Hidayat Nurwahid justru menunjukkan itu. Hubungan dengan komunitas Islam internasional, terutama di Timur Tengah, juga ditunjukkan dengan keterpilihan Salim Segaf Aljufri sebagai Ketua Majelis Syuro. PKS seolah menyembunyikan proses suksesinya, tetapi sekaligus membuka situasi internal yang sulit akibat perkembangan keadaan.

Apapun, kedua analisa itu saling berhubungan. Pilkada menunjukkan bahwa PKS sama sekali tak memiliki basis ideologis yang kuat, ketika berkoalisi dengan seluruh partai politik lain dalam pengajuan pasangan calon. Di beberapa daerah, PKS bahkan tak melawan kehadiran calon tunggal ataupun “calon dinasti”. Yang lebih jauh lagi, PKS bahkan tak berkeberatan untuk mengusung mantan narapidana sebagai calon kepala daerah.

Tentu, kondisi itu adalah pilihan kepemimpinan PKS sebelumnya. Barangkali akibat keadaan itu juga, suksesi senyap PKS disebut juga sebagai “kudeta diam” oleh sebagian kalangan. Ada evaluasi, ada koreksi. Yang lebih-lebih lagi, ada upaya serius untuk kembali ke asal, tanpa mendeklarasikan diri secara bersiponggang... 

Indra Jaya Piliang

IJP: Metodologi Reshuffle Kabinet

Written By oyong liza on Senin, 20 Juli 2015 | 19.45




Hangatnya suhu politik ditandai dengan beragam “bocoran” menyangkut reshuffle kabinet. Dalam sistem presidensial, kabinet memang merupakan hak prerogatif Presiden RI Joko Widodo. Tidak ada satupun kekuatan hukum dan konstitusi yang bisa melarangnya. Menteri hanyalah pembantu presiden. Dalam kapasitas sebagai pembantu presiden, tanggungjawab konstitusional pemerintahan tetap berada di pundak Presiden RI, bukan di tangan para menteri. 

Sebab, seluruh kebaikan pemerintahan akan ditulis dalam kekuasaan presidennya, bukan menterinya, begitu juga seluruh keburukan pemerintahan. Nama presidenlah yang dicatat, sementara nama menteri dengan mudah bisa dilupakan. Sehingga, penilaian subjektif presiden bisa saja masuk, dalam menentukan siapa saja yang menjadi menteri. Di samping, tentulah proses yang berbelit menyangkut matrikulasi politik, konstruksi sosial, representasi kultural, maupun kompetensi individual yang cocok dengan nomenklatur kementerian. 

Tetapi, sebagai bahan untuk melakukan kerja-kerja yang lebih akademik, tentulah metodologi reshuffle kabinet layak disusun. Paling tidak, sebagai catatan bagi pemerintahan ke depan, sekaligus juga memeriksa kembali apakah metodologi itu benar dalam mencari talenta-talenta terbaik di dalam tubuh manusia Indonesia. Pameo di kalangan dunia sepakbola jangan sampai terjadi, yakni kesulitannya Indonesia mencari 11 orang saja untuk bermain di lapangan hijau, di tengah ratusan juta penduduk Indonesia. 

Pertama: terdapat 13 kementerian yang mengalami perubahan nomenklatur, bagi dari sisi pembentukan, penggabungan atau penambahan dan pengurangan. Menteri-menteri yang menduduki kursi di 13 kementerian ini, tentu tidak bisa langsung bisa bekerja. Mereka akan sangat disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan administratif, mulai dari mengajukan usulan struktur organisasi kementerian, mengusulkan anggaran, mengisi pejabat tinggi madya dan pratama, hingga menyesuaikan dengan rencana strategis yang sudah disusun. 

Butuh waktu lebih kurang satu semester untuk melakukan perubahan itu. Bahkan, ada yang lebih. Dari sisi jumlah, kita melihat lonjakan Peraturan Presiden yang ditanda-tangani menyangkut struktur kementerian ini. Ide dasar restrukturisasi, efisiensi dan efektifitas birokrasi menjadi bagian tak terpisahkan dari nomenklatur baru itu. Tujuannya adalah melahirkan organisasi kementerian yang lebih moderen, guna memudahkan kerja-kerja pencapaian program-program pemerintah. 

Nah, menteri-menteri yang berada di 13 kementerian ini tentu kesulitan untuk menunjukkan hasil kerja, ketika kerja itu sendiri belum dilakukan. Ada menteri yang harus mencari kantor baru, termasuk mendapatkan aparatur sipil negara yang mengisi struktur yang bisa langsung bekerja. 

Banyak nama yang akhirnya tenggelam, akibat kesibukan itu. Apa yang sudah disusun pemerintahan sebelumnya tidak bisa langsung dilanjutkan, akibat perubahan nomenklatur ini. Menteri akhirnya berdiam diri, dalam arti sibuk membenahi organisasi kementeriannya yang juga membutuhkan kementerian lain. Struktur kelembagaan, misalnya, berada di bawah kewenangan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara anggaran berada di Kementerian Keuangan. 

Alangkah kurang adilnya, apabila menteri-menteri tersebut langsung mengalami evaluasi, ketika kementeriannya baru bisa berjalan setelah semester pertama. Apalagi, soliditas aparatur belum terbentuk. Masing-masing pejabat dan pegawai masih berurusan dengan meja dan kursi yang hendak diduduki. 

Kedua, penyerapan anggaran. Ada yang mencoba menyimpulkan bahwa kementerian-kementerian yang penyerapan anggarannya rendah, bisa dievaluasi dan diganti. Masalahnya, bagaimana bisa anggaran terserap, ketika struktur organisasi belum bisa dijalankan, akibat pejabat-pejabatnya belum terisi? Kalaupun sudah terisi, ternyata ada program yang tercecer, tidak ada anggarannya, mengingat anggaran yang disahkan menyesuaikan dengan struktur kementerian lama yang sudah diganti. 

Belum lagi fakta yang bisa disebutkan, yakni kementerian-kementerian yang mengalami perubahan itu ternyata kementerian dengan anggaran besar, misalnya di bidang pendidikan dan pekerjaan umum. Kementerian bidang pendidikan dibagi menjadi dua, sementara kementerian pekerjaan umum digabungkan dengan perumahan rakyat. Begitu juga di kementerian-kementerian lain, misalnya Kepala Badan Pertanahan Nasional langsung berada di tangan Menteri Agraria dan Tata Ruang. Atau penggabungan Menteri Lingkungan Hidup dengan Kehutanan. 

Justru dalam era perubahan ini, terdapat cukup waktu untuk melakukan pembinaan Aparatur Sipil Negara, sembari terus fokus kepada Nawa Cita, Trisakti dan Revolusi Mental. Tidak ada jalan pintas dalam birokrasi. Sorotan pers yang kuat, termasuk juga lembaga-lembaga pengawasan, menyebabkan setiap langkah kementerian bisa dilihat dan dikomentari siapapun. Menteri-menteri yang tidak terbiasa bekerja di bawah sorot kamera televisi, ataupun todongan wawancara wartawan, serta pengawasan dari lembaga sosial kemasyarakatan dan para analis, akan mengalami kegagapan.

Beberapa menteri langsung berkurang berat badannya, begitu juga harus menomboki dengan dana-dana pribadi akibat kehati-hatian menggunakan dana-dana negara. 

Para analis idealnya perlu lebih hati-hati dalam berkomentar. Publik juga belum bisa dilibatkan secara luas, misalnya dengan survei. Jauh lebih baik menggunakan pendekatan kualitatif, ketimbang kuantitatif, dalam melakukan evaluasi masing-masing kementerian yang berada dalam wilayah perubahan nomenklatur ini. Populisme bukan metode yang cocok untuk melihat aspek-aspek teknis yang berada di pemerintahan. Justru yang dibutuhkan adalah aspek kualitatif yang berada dalam tumpukan rancangan kerja, rancangan organisasi, rancangan deskripsi, rancangan penugasan dan sebagainya. 

Ketiga, adanya perbedaan antara kementerian utama, kementerian teknis dan kementerian pendukung. Kementerian utama itu, misalnya, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri. Kementerian Keuangan dan Kementerian Sekretaris Negara juga berada dalam level ini. Kementerian teknis berurusan dengan program-program yang padat dan dana pembangunan yang banyak. Sementara, kementerian pendukung (dulu, kementerian negara), juga mulai masuk ke urusan-urusan lain guna mengendalikan jalannya pemerintahan. 

Perbedaan level kementerian itu bukan hanya bisa dilihat dari anggaran yang digunakan, melainkan juga dari sisi jumlah pegawai. Tetapi yang lebih utama, payung undang-undang yang dipakai. Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, misalnya, dalam periode sebelumnya hanya bersandar kepada UU tentang Pelayanan Publik. Sementara, dalam pemerintahan sekarang, terdapat dua UU lagi yang menyebabkan kementerian ini lebih kuat, yakni UU tentang Aparatur Sipil Negara dan UU tentang Administrasi Pemerintahan. Jauh lebih mudah menjalankan kementerian yang sudah memiliki pijakan undang-undang, baik satu atau lebih, dibandingkan dengan yang sama sekali belum didukung perangkat perundang-undangan yang tepat.

Untuk urusan laut saja, misalnya, terdapat 21 kementerian yang terlibat. Pelabuhan, misalnya, adalah dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Wilayah pedesaan di sepanjang pantai, misalnya, dikendalikan oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. Tapal batas kewenangan masing-masing kementerian yang saling memasuki wilayah kementerian lain inilah yang perlu difisienkan, sehingga birokrasi tidak terlihat lambat atau hanya menghabiskan anggaran semata, tanpa ada progres yang bisa langsung dirasakan warga negara. 

Gambaran singkat itu menunjukkan bahwa metodologi reshuffle menjadi bagian penting dalam proses politik yang bergemuruh. Sekarang bukan zaman pemerintah bisa berbuat apa saja. Seorang menteri tidak lagi bisa merekrut pejabat yang diinginkan, karena melewati Panitia Seleksi dan Tim Penilai Akhir. Kalau dalam periode sebelumnya, seorang menteri bisa mengambil pejabat dari manapun, termasuk dari daerah kelahirannya, guna menjalankan pemerintahan. Sekarang? Seorang menteri bukanlah sosok yang sekuat itu, mengingat titik ledak regulasi yang terus mengalir dari DPR, yakni munculnya undang-undang baru secara terus menerus. 

Seorang menteri, walau hanya pembantu presiden, ternyata diikat dengan beragam regulasi yang memeningkan kepala. Seorang menteripun harus memasang banyak mata, ditemani secangkir kopi, dalam memeriksa tumpukan dokumen yang harus ditanda-tangani. Seorang menteri, bukan lagi sosok yang mudah berbicara apa saja, ditengah persoalan-persoalan ekonomi-politik dan turun-naiknya pengaruh negara-negara besar di dunia. Reshuffle, jangan sampai memicu persoalan baru, yakni digesernya menteri-menteri yang memang belum bekerja, atau sudah bekerja, namun belum menyesuaikan diri dengan langgam birokrasi yang kian hati-hati untuk tidak dapat stigma abuse of power... 

Indra Jaya Piliang

Jika Genius tak Maju di 2018, Warga Pauh Usung duet IJP-Syafinal Akbar Hadang Mardison

Written By oyong liza on Rabu, 15 Juli 2015 | 11.36



Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Ir. Syafinal Akbar, MT menggelar acara buka puasa bersama dalam rangka silaturahmi sekaligus jeput aspirasi dengan lebih dari 400 warga Desa Pauh Barat dan Pauh Timur di Mesjid Raya Pauh, Selasa (14/7). Pada kesempatan tersebut Syafinal juga membagikan zakat yang rutin dia laksanakan tiap tahunnya.

Acara yang sangat meriah di masa reses kedua dewan tahun 2015 itu dibuka dengan pengajian ayat suci Al qur'an, ceramah agama oleh ustad Ali Nurdin, S.Ag, MA dan kata sambutan oleh Syafinal Akbar sendiri.

Menurut Syafinal, Pauh adalah bagian tak terpisah dari dirinya. Selain lahir dan besar di Pauh dia juga dulunya aktif sebagai remaja mesjid.

"Tahun 90-an saya ketua Remaja Mesjid Raya Pauh atau disingkat IREMPA. Saya tidak tahu sekarang apakah IREMPA masih aktif atau tidak," kata Syafinal yang juga seorang pengusaha perumahan dan restoran itu stereotip.

Suami Ketua DPD Partai Nasdem Kota Pariaman Ir. Dewi Fitri Deswati ini bahkan berpesan kepada masyarakat agar giat meramaikan mesjid. Ciptakan suasana kerukunan warga dengan akhlak islami. Jadikan mesjid sebagai pusat kegiatan remaja agar tercipta generasi muda produktif.

Pada kesempatan itu Syafinal juga membagikan kertas yang dia namai kertas aspirasi masyarakat. Di kertas tersebut Syafinal meminta masyarakat menulis aspirasinya, baik berupa saran, kritik, pembangunan serta usulan yang nantinya akan dia upayakan merealisasikannya.

"Dari kertas aspirasi tersebut telah banyak masukan yang saya terima. Dari kertas itu saya membangun sesuai keinginan masyarakat dengan skala prioritas. Dan dari kertas itu pula saya tahu mana yang patut didahulukan dan persoalan masyarakat yang harus dicarikan solusi penyelesaiannya," ujar Magister Tekhnik Universitas Bung Hatta ini menegaskan.

Disaat yang sama, salah seorang pemuda Pauh, Madoyon (42) berpendapat tidak ada keraguan lagi bagi warga Pauh untuk menetapkan Syafinal Akbar sebagai wakil masyarakat di DPRD.

"Jika disaat pemilihan umum dulu banyak warga yang masih ragu memilih Syafinal sekarang tidak lagi. Mereka sudah tahu bahwa Syafinal benar-benar bekerja untuk masyarakat. Warga Pauh sangat bangga dengan Syafinal Akbar dan Wakil Walikota Genius Umar yang sama-sama orang Pauh dan berjuang bersama demi tanah kelahirannya," kata Madoyon.

Jika ke depan seandainya Genius Umar tidak mencalonkan diri pada Pilwako Pariaman 2018, lanjut Madoyon, warga Pauh siap mengusung Syafinal Akbar.

"Itu gara-gara aturan baru (ASN) yang melarang PNS maju Pilkada. Genius kan PNS berkarir cemerlang yang mungkin saja ditarik kembali oleh pemerintah pusat. Jika seandainya Genius tidak maju, kami bertekad usung Syafinal Akbar jadi Walikota Pariaman 2018. Itu tekad kami," pungkas Madoyon yang diamini beberapa warga.



"Kita sandingkan Syafinal Akbar dengan Indra Jaya Piliang untuk menyaingi Mardison. Biarlah Syafinal jadi Wakil Walikota dahulu. Yang mesti diingat, Orang Pauh itu bakudo limo, jangan ditanya kekompakan kami," pungkasnya.

OLP



IJP: Meteor Itu, Mahkamah Partai

Written By oyong liza on Sabtu, 25 April 2015 | 21.28




Mahkamah Partai (MP) masih merupakan wadah yang relatif baru di dalam tubuh partai politik di Indonesia. Lembaga ini tidak begitu diketahui perannya, dalam penyelesaian perselisihan di kalangan partai politik. Barulah ketika Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat mementahkan gugat-menggugat antara kubu DPP Partai Golkar versi Musyawarah Nasional (Munas) Bali dan Jakarta, peranannya diperhitungkan. 


MP bahkan langsung menduduki posisi terhormat, setelah Mahkamah Partai Golkar melakukan persidangan yang memberikan legitimasi kepada DPP Partai Golkar versi Munas Jakarta. Hanya saja, putusan MP itu memicu tafsiran-tafsiran hukum yang lain, sehingga disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sengketa hukum ini makin membuka wujud dari MP yang sebelumnya sama sekali kurang dilirik. 

MP hadir dalam UU Nomor 2/2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor2/2008 tentang Partai Politik. Pasal 32 UU Nomor 2/2011 ayat (1) menyebutkan bahwa perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimana diatur di dalam AD dan ART. Sementara ayat (2) menyebut: penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik. Selanjutnya ayat (3) mengatur bahwa susunan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian.

Munculnya MP merupakan buah pikir dari legislator yang duduk di DPR RI yang sama sekali tak menghendaki lagi peranan terlalu besar dari pemerintah (dan pengadilan) dalam menyelesaikan perselisihan partai politik. Selama ini, apabila perselisihan itu terjadi, pemerintah dianggap memiliki peran dalam melakukan intervensi, baik dalam kerangka membonsai partai politik yang bersangkutan atau memenangkan salah satunya. Politisi di DPR RI memasukkan MP – yang disetujui pemerintah – guna menghindari ketergantungan partai politik terhadap pemerintah, termasuk lembaga peradilan.

Hakikat partai politik adalah konflik, baik dalam artian ideologis, administratif, sampai yang bersifat kebijakan. Konflik itu berlangsung di dalam dan diluar partai politik, baik sesama anggota ataupun antara anggota dengan pengurus atau bahkan dengan partai politik lainnya. Keterlibatan dari pihak luar, cenderung dicurigai bakal melemahkan partai politik. Sehingga, MP menjadi jalan keluar, guna menyelesaikan masalah sendiri. Partai politik mendewasakan diri dengan cara mengelola perselisihan secara lebih beradab. Apalagi, partai politik sudah menjadi sumber kehadiran pemimpin-pemimpin negara dan pemerintahan, dalam bentuk pemilu dan atau pemilukada. 

Lalu, apa yang dinamakan dengan perselisihan partai politik itu? Penjelasan pasal 32 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “perselisihan Partai Politik” meliputi antara lain: (1) perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) pemecatan tanpa alasan yang jelas; (4) penyalahgunaan kewenangan; (5) pertanggungjawaban keuangan; dan/atau (6) keberatan terhadap keputusan Partai Politik.

Kehadiran MP memperkuat independensi partai politik. Tidak lagi mudah bagi pemerintah untuk memenangkan salah satu kelompok dalam partai politik, tanpa partai politik itu sendiri menyelesaikannya. Justru aneh, apabila keputusan MP dianggap mewakili kepentingan pemerintah, mengingat sosok-sosok hakim dalam MP merupakan hasil pilihan dari partai politik itu sendiri. Sebagai orang-orang pilihan, tentunya mereka yang menduduki posisi sebagai anggota MP sudah dianggap memiliki kompetensi yang mumpuni guna menyelesaikan perselisihan. 

Pengalaman Partai Golkar dalam menyelenggarakan persidangan yang dilakukan MP barangkali akan menjadi contoh yang baik bagi semua partai politik. Apalagi putusannya ternyata dipertimbangkan dengan sangat baik oleh pemerintah, terutama lewat surat yang dikirimkan Kemenkumham kepada DPP Partai Golkar hasil Munas Jakarta. Kemenkumham hanya menyalin kembali apa yang sudah diputuskan oleh MP, sekalipun masih menuai tafsiran berbeda di kalangan ahli-ahli hukum tata negara ataupun kalangan pengacara. 

Perbedaan pendapat di dalam tubuh MP dalam mengambil keputusan tentulah manusiawi. Apalagi, MP belum memiliki banyak pengalamanan dalam menyelesaikan perkara berupa perselisihan kepengurusan. Kader-kader partai politik yang dipecat juga sama sekali belum pernah sekalipun melakukan gugatan terhadap kepengurusan yang memecatnya. Sehingga, seulit sekali mendapatkan gambaran tentang eksistensi persidangan yang dilakukan MP.  MP Golkar cenderung berhasil dalam melakukan persidangan, antara lain dibantu dengan eksistensi lima hakim yang memiliki gelar sarjana hukum, selain berpengalaman di dalam tubuh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. 

Ke depan, peranan MP ini diperkirakan bakal berkembang. Sehingga, perlu disusun tata-cara persidangan tersendiri yang tentu berbeda dengan pengadilan umum, maupun persidangan di Mahkamah Konstitusi, misalnya. Diperlukan diskusi yang lebih serius lagi guna menjadikan MP sebagai lembaga yang dihormati, baik di internal partai politik, maupun eksternal. Begitupula, kedudukan anggota-anggota MP tentu semakin diperhitungkan. Sebagai “hakim pertama dan terakhir” di tubuh partai politik, seyogianya MP berisi kalangan yang memiliki integritas tinggi.

Begitupula dari sisi legitimasi, sebaiknya anggota MP dipilih secara langsung oleh peserta forum pengambilan keputusan tertinggi partai politik, baik berupa kongres, muktamar, musyawarah nasional ataupun sebutan lainnya. Forum itu tidak lagi menjadi ajang bagi pemilihan ketua umum (sebutan lain), melainkan juga memilih anggota-anggota MP. Dengan legitimasi sekuat itu, hanya forum pengambilan keputusan serupa yang bisa menggantikan anggota MP, terkecuali yang bersangkutan mengundurkan diri atau meninggal dunia. 

Pentingnya MP ini menunjukkan satu langkah lagi menuju partai politik moderen di Indonesia. Hanya saja, lembaga ini perlu diperkuat, sekaligus juga diberikan  hak-haknya secara lebih. Jangan sampai lembaga ini justru menjadi tempat menyusupkan kepentingan kelompok yang menguasai partai politik, berdasarkan hak prerogatif ketua umum (sebutan lain) terpilih. Dengan MP yang baik dan terhormat, perselisihan apapun bisa diselesaikan secara dewasa, sehingga konflik kepartaian bisa diminimalisir. 

Indra Jaya Piliang

Trisakti dalam Birokrasi

Written By oyong liza on Rabu, 25 Februari 2015 | 21.46

Oleh
Indra J Piliang
Ketua Tim Ahli Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



Sejak dilantik, pemerintahan Jokowi-JK sudah mengeluarkan beragam kebijakan yang berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Walaupun begitu, sejumlah duplikasi tentu tidak bisa dihindari. Bagaimanapun, pemerintahan berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pemerintahan hadir silih berganti, birokrasi tetap bekerja di dalam lingkup perundangan yang baku. Sehingga, apabila dilakukan berbagai perubahan, haruslah terlebih dahulu dimasukkan ke dalam peraturan perundangan. 

Di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dan Reformasi Birokrasi (RB), sejumlah kebijakan sudah ditempuh. Reaksi di masyarakat beragam, baik pro ataupun kontra. Bagaimanapun, di era demokrasi, pemerintah tidak lagi menjadi sosok yang ditakuti. Pemerintah lahir dari proses kontestasi pemilu, berdasarkan mandat yang diterima dari rakyat. Sehingga, ketika pemerintahan berjalan, rakyat tetap memiliki kedaulatan dalam mengajukan pendapat. Apalagi, negara melindungi hak-hak warga negara dalam mengajukan pikiran, maupun dalam berserikat dan berkumpul. 

Penilaian awal yang diberikan masyarakat adalah wujud dari tingginya ekspektasi. Pemerintahan baru selalu saja mendapatkan ekspektasi yang tinggi, sebagai modal dasar untuk menyusun kebijakan publik. Ekspektasi itu akan berubah menjadi penilaian yang lebih objektif, setelah pemerintahan berjalan. Subjektifitas awal tergantikan dengan objektifitas. Pada gilirannya, penilaian yang negatif bisa berbuah kepada gugatan kepada putusan-putusan yang diambil pemerintah. Sehingga, ketika terdapat keresahan-keresahan awal, pemerintah perlu sedini mungkin untuk memberikan penjelasan yang rasional. 

Untuk itu, ekspektasi perlu diberikan batasan-batasan. Batasan itu adalah berupa harapan-harapan baru yang dijanjikan. Letak persetujuan warga kepada pemenang pemilu atau pilpres adalah pada program yang diajukan. Sosok hanyalah personalisasi dari program-program itu. Sosok sebagai eksekutor dari program-program yang tentu saja diharapkan mampu membawa perubahan yang lebih baik. Sosok yang dimandatkan, tanpa kertas kosong, melainkan berisi sejumlah janji yang wajib untuk dipenuhi.

Trisakti


Dalam kaitannya dengan bangsa secara keseluruhan, konsep yang sempat dibawakan oleh Ir Jokowi adalah Trisakti. Ucapan itu menyetir dari Ir Sukarno: berdaulat di bidang politik, mandiri di bidang ekonomi dan berkepribadian di bidang budaya. Trisakti adalah wujud dari keindonesiaan lama yang masih relevan untuk diwujudkan di abad 21. Konsep itu perlu dicarikan padanannya dalam ranah birokrasi dan pemerintahan moderen. 


Kedaulatan di bidang politik, berarti kebijakan-kebijakan politik yang diambil, sama sekali jauh dari tekanan. Pemerintah tidak bekerja berdasarkan pendiktean kepentingan politik sekelompok orang atau partai politik, melainkan bekerja untuk kepentingan yang lebih luas dari itu. Birokrasi moderen perlu kian dingin, imparsial dan impersonal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Tekanan apapun tidak dijadikan sebagai landasan kebijakan, terkecuali memang berdasarkan kepada landasan yang lebih tinggi, misalnya konstitusi negara. 

Indonesia tentu berbeda dengan tahun 1960-an, ketika dunia berada dalam era Perang Dingin. Indonesia lebih terjepit posisinya sekarang, mengingat menjadi bagian dari masyarakat dunia, baik di kawasan ASEAN, Asia, Asia Pasifik, maupun dunia secara keseluruhan. Pemerintah berkewajiban mengangkat derajat manusia-manusia Indonesia, untuk bisa menegakkan hak-hak dasarnya. Kepentingan-kepentingan nasional adalah pengejawantahan bagi sikap yang hendak diambil dalam pergaulan regional dan global. 

Sehingga, birokrasi moderen adalah pelayan kepentingan manusia-manusia Indonesia, bukan pelayan bagi kepentingan asing. Sekalipun Indonesia adalah bagian dari masyarakat dunia, kepentingan asing bisa saja dijalankan, misalnya dalam tugas-tugas perdamaian ataupun kemanusiaan. Krisis yang melanda dunia sekarang, adalah bagian dari tugas-tugas perdamaian dan kemanusiaan itu. Namun yang paling penting adalah, agar jangan sampai krisis itu masuk ke Indonesia atau berasal dari Indonesia. 

Perbedaan pandangan politik tentu saja ada dan nyata, baik di dalam negeri, maupun di luar negeri. Sebagai bagian dari negara demokrasi, perbedaan demi perbedaan itu sudah lumrah. Di negara-negara lain, birokrasi adalah wakil dari pandangan politik dari pemerintahnya. Negara-negara komunis, misalnya, mempekerjakan birokrasi yang sejalan dengan pikiran partai yang berkuasa dengan ide-ide komunis itu. Begitu juga sebaliknya, negara-negara anti komunis akan melawan ide-ide itu. Indonesia pernah terjepit dalam pertarungan ideologi-ideologi besar dunia itu. 

Bagaimana dengan pandangan politik di dalam negeri? Birokrasi sering dilibatkan, ketika kontestasi politik terjadi. Hal ini sebetulnya tidak baik, mengingat pandangan ideologis setiap partai politik ataupun individu yang maju ke jalur kekuasaan, sudah seragam. Untuk itu, kedaulatan di bidang politik di tingkat birokrasi, bisa disiasati dengan cara mengedepankan pandangan-pandangan ideologis yang tertuang dalam UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, misalnya. Sehingga, KemenPAN dan RB perlu memberikan teguran yang keras kepada calon-calon kepala daerah – terutama incumbent – yang menggunakan birokrasi sebagai mesin pengumpul suara. Sudah bukan saatnya lagi menjadikan politik sebagai panglima birokrasi. 

Kemandirian di bidang ekonomi berarti menentukan arah kebijakan ekonomi sendiri, tanpa terpengaruh dengan kepentingan ekonomi bangsa-bangsa lain. Hanya saja, ekonomi sudah saling mempengaruhi, tidak bisa lagi bisa diartikan sebagai ekonomi yang terpisah satu sama lain. Politik ekonomi benteng tidak lagi bisa dilaksanakan, bahkan untuk produk terkecil sekalipun. Yang bisa dihindari adalah besaran serbuan produk-produk ekonomi dari negara-negara lain. 

Birokrasi yang memandirikan diri secara ekonomi adalah birokrasi yang berusaha untuk menciptakan kreasi-kreasi khusus untuk mengatasi keterbatasan. Birokrasi seperti ini pernah lahir, yakni ketika kemerdekaan dikumandangkan, pemerintahan baru dan pertama kalinya terbentuk. Kegairahan muncul sebagai negara merdeka. Keterbatasan peralatan dalam menjalankan roda pemerintahan, diatasi dengan cara menggunakan kreativitas sebagai wujud dari kehormatan sebagai birokrasi di negara-negera merdeka. 

Sebagai teladan masyarakat, birokrasi moderen tidak boleh menampakkan wajah pesta pora, di tengah rakyat yang mayoritas masih hidup dengan penghasilan US$ 2 per hari. Dari sinilah muara dari kebijakan penghematan dalam pangan lokal. Pangan yang bisa didapatkan sehari-hari, produk dari rakyat sendiri. Birokrasi yang dekat dengan rakyat adalah birokrasi yang memakan makanan yang sama dengan rakyat yang dilayani. Birokrasi yang asing adalah birokrasi yang memakan makanan asing, produk impor, demi memenuhi kebutuhan yang bukan primer. 

Kemandirian secara ekonomi juga berarti penghematan. Birokrasi memiliki anggaran yang besar, bahkan terbesar dibandingkan dengan anggaran publik, terutama di sejumlah daerah. Hanya saja, anggaran selama ini digunakan untuk dihabiskan. Birokrasi memiliki nomenklatur sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. Masalahnya, apakah anggaran publik yang dipakai itu sudah tepat sasaran? Persepsi publik, pada akhir tahun, anggaran digunakan dengan semena-mena, agar segera habis dan tidak berubah menjadi SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). 

Kepribadian di bidang budaya berarti menggali sandaran kultural bagi birokrasi Indonesia, termasuk birokrasi daerah. Indonesia perlu merumuskan nilai-nilai budayanya sendiri, di tengah serbuan identitas kultural dari luar. Kita mengenal semangat samurai atau bushido dalam kebudayaan Jepang yang mempengaruhi seluruh gerak bangsa Jepang, tidak terkecuali di bidang birokrasi, bisnis dan militer. Begitu pula dengan Korea Selatan dan Tiongkok. Indonesia selayaknya juga memiliki budaya nasional dan lokal sendiri, sehingga pemerintahan benar-benar berjalan sesuai dengan jiwa dan semangat kemandirian di bidang budaya ini. 

Budaya nasional pernah diterjemahkan sebagai puncak-puncak kebudayaan nasional. Hanya saja, perkembangan terakhir menunjukkan bahwa kebudayaan nasional      mengalami perubahan. Semangat gotong royong kini semakin padam, tidak terkecuali dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintahan. Pembiayaan birokrasi semakin besar, bukan saja dari kebutuhan yang meningkat dari sisi belanja barang dan jasa, melainkan juga dari kebutuhan individu penyelenggara negara yang kian tidak bisa dibagi. Setiap orang ingin memiliki komputer atau ponsel sendiri, dengan nomor-nomor khusus. Tidak banyak lagi yang ingin berbagi. 

Kita diperkenalkan dengan konsep good governance (penadbiran) di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Hanya saja, kita semua tahu bahwa good governance lahir dari rumusan-rumusan yang dibuat oleh United Nations Development Programme (UNDP). Masalahnya, rumusan lokalnya sama sekali belum banyak dibuat. Program-program inovasi di bidang pelayanan publik seyogianya bukan hanya mengarah kepada kemudahan bagi kalangan manapun, termasuk asing, dalam berhubungan dengan birokrasi, melainkan juga bagaimana birokrasi tetap berjarak dengan menanamkan kemandirian di bidang budaya nasional dan lokal. 

Indonesia adalah bangsa yang majemuk, plural dan sekaligus unik. Binneka tunggal ika sudah lama dicanangkan sebagai bagian tak terpisahkan dari keindonesiaan. Hanya saja, kita lebih mengingat efisiensi dan efektifitas, ketimbang budaya efisien dan budaya efektif, tanpa menghilangkan warna lokal seperti silaturahmi. Kalau selama ini kita menganggap jam karet sebagai kendala kemajuan bangsa, selama fase jam karet itu adalah bagian dari membangun budaya sendiri, bagi saya tidak ada masalah. Toleransi bisa saja diberikan, asalkan capaian produktivitas kerja tetap terukur dan berbobot. 

Catatan: Tulisan ini merupakan pandangan pribadi.

Revolusi Mental dalam Birokrasi




Oleh
Indra J Piliang
Ketua Tim Ahli Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi

 



Dalam Rencana Strategis Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi, gagasan revolusi mental masuk sebagai salah satunya. Tidak mudah untuk menubuhkan gagasan ini di dalam pemerintahan yang sudah dan sedang berjalan. Tetapi, paling tidak, usaha itu perlu terus dilakukan, guna memberikan kesempatan kepada setiap pemerintahan (baru) menjalankan agenda-agendanya. Gagasan revolusi mental paling tidak bakal mewarnai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2014-2019, sebagian bagian dari mandat resmi yang sudah diberikan oleh publik. 

Masalahnya, banyak pertanyaan yang diajukan tentang apa yang disebut sebagai revolusi mental itu. Bahkan, sebagian pihak mulai menuduh bahwa revolusi mental hanyalah jargon politik yang berulang, sebagaimana hadir dalam setiap pemerintahan dan rezim. Apabila gagasan ini tidak dielaborasi dengan baik, revolusi mental tinggal sebagai frase kampanye yang tidak memiliki dasar pijakan. Padahal, gagasan ini sudah menjadi bagian tak terpisahkan dalam fase pemerintahan Ir Joko Widodo dan Drs Jusuf Kalla.

Paling tidak, dalam kaitannya dengan birokrasi, terdapat catatan-catatan sebagai berikut, terkait dengan revolusi mental. 

Pertama, reformasi yang dilaksanakan di Indonesia baru sebatas perombakan yang bersifat institusional, belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa (nation building). Sehingga, perlu dilakukan perombakan terhadap manusianya atau sifat mereka yang menjalankan sistem ini. 

Kedua, berkembangnya korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis.

Ketiga, Indonesia memerlukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang.
Keempat, Kita juga memerlukan birokrasi yang bersih, andal, dan kapabel, yang benar-benar bekerja melayani kepentingan rakyat dan mendukung pekerjaan pemerintah yang terpilih.

Empat poin itu berasal dari artikel yang ditulis oleh Ir Joko Widodo di Harian Kompas, pada tanggal 10 Mei 2014. Berikutnya, ada catatan-catatan di bawah ini, sebagai bagian dari pidato pelantikan Presiden Ir Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2014:

Pertama, beban sejarah yang mahaberat ini akan dapat kita pikul bersama dengan persatuan, dengan gotong royong, dengan kerja keras.

Kedua, pemerintahan yang saya pimpin akan bekerja untuk memastikan setiap rakyat di seluruh pelosok tanah air merasakan pelayanan pemerintahan.

Ketiga, untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara yang kuat, negara yang makmur, kita harus memiliki jiwa cakrapatih samudra, jiwa pelaut yang berani mengarungi gelombang dan hempasan ombak yang menggulung.

Dua naskah itu setidaknya bisa memandu untuk menemukan apa yang disebut sebagai revolusi mental, terutama dalam kaitannya dengan birokrasi. Kalau diurut-urut, letaknya adalah pada perubahan mentalitas manusia yang menjalankan pemerintahan. Perubahan itu dimulai dari paradigma (kerangka pemikiran), mindset (pola pikir) dan semangat gotong royong dalam bekerja. Di luar itu, dari sisi psikologis, jiwa yang dikembangkan adalah jiwa pelaut yang berani menghadapi tantangan. 

Paradigma seperti apa? Paradigma pelayanan publik, sesuai dengan UU No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Paradigma pelayanan publik bisa ditunjukkan dengan kehadiran penyelenggara negara dalam isu-isu publik. Sebagai pelayan publik, aparatur pemerintahan tidak menempatkan dirinya sebagai atasan dari masyarakat, melainkan justru sebagai “pesuruh” publik, sesuai dengan nomenklatur masing-masing. Birokrasi tidak hadir untuk diri sendiri atau hanya sekadar kumpulan orang-orang yang dipenuhi oleh tanda pangkat, fasilitas dan jabatan, melainkan membaur di tengah publik guna memikul tanggungjawabnya masing-masing.

Runtuhkan Tembok 

Dengan kerangka pemikiran seperti itu, birokrasi tidak boleh lagi membuat jarak dengan publik. Sebagai pelayan publik, wajah birokrasi tentulah terlihat berkeringat, ketimbang terus-menerus dalam posisi bersafari yang jarang terkena matahari. Birokrasi yang bergerak kemana-mana, dengan sigap melayani publik yang paling membutuhkan pertolongan, di manapun dan kapanpun, dengan sikap welas asih. Birokrasi yang meruntuhkan benteng-benteng di dalam diri sendiri, akibat salah kaprah paradigma lama sebagai wujud dari penguasa dan priyayi. 

Seiring dengan perubahan kerangka pemikiran itu, tentu juga diikuti dengan perubahan pola pikir. Pola pikir itu berupa menjalankan kewajiban yang dibebankan, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, lalu menghilangkan budaya lama yang sudah usang. Pola pikir mencari keuntungan untuk diri sendiri perlu dihilangkan sama sekali, karena lambat laun akan menyebabkan masyarakat tidak lagi memiliki apa-apa. Masyarakat yang dikuras atau terkuras kemampuan dirinya, bisa membebani pembangunan karakter bangsa, serta pada gilirannya memicu perasaan tidak aman di mana-mana dalam bentuk konflik. 

Beberapa studi sudah dilakukan guna mengukur seberapa besar pengaruh seorang aktor di dalam birokrasi bagi publik yang dilayani. Secara teoritis, belum terdapat keseimbangan antara jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang dilayani, yakni sekitar 2,4 ASN per 100 penduduk. Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah ASN perlu ditambah, agar satu tangan bisa menyentuh lebih banyak penduduk. Inilah mindset lama itu. 

Masalahnya, apakah rasio itu benar-benar sudah diimplementasikan? Apakah di antara 100 penduduk yang dilayani, benar-benar sudah menemui sebanyak 2,4 ASN yang melayani itu? Jangan-jangan, ASN lebih banyak bersalaman di antara mereka sendiri, baik selama jam kerja ataupun diluar jam kerja, terutama tenaga administratif. Dari sini, perubahan pola pikir pada gilirannya bergerak kepada pola kerja, yakni semakin banyak tenaga birokrasi yang bergerak di lapangan, dibandingkan dengan tenaga-tenaga administratif yang berada di belakang meja. Rasio seperti itu perlu diukur lagi secara lebih presisi, terutama dari sisi penduduk yang benar-benar berhubungan dengan birokrasi. 

Di luar itu, penjiwaan sebagai pelaut penting dijadikan sebagai catatan. Pelaut yang mengarungi badai, ombak dan gelombang. Ada situasi turbulensi yang terus-menerus datang, dalam perjalanan pemerintahan. Seorang pelaut, apalagi dalam posisi sebagai nahkoda, tidak akan meninggalkan kapal dalam keadaan apapun, apalagi ketika diterjang gelombang. Seorang pelaut lebih memprioritaskan penumpang yang selamat, ketimbang dirinya sendiri, apabila musibah datang. Semangat pengorbanan inilah yang dituntut dari birokrasi di Indonesia, guna mengubah kembali pandangan publik yang telanjur negatif dalam urusan-urusan yang mudah menjadi rumit, yang cepat menjadi lama, lalu budaya sogok-menyogok yang koruptif. 

Tentu, catatan kecil ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan utama. Tetapi, setidaknya, tulisan ini mencoba untuk menguraikan kandungan yang ada dalam “jargon” revolusi mental yang terlanjur membahana. Bukan hanya dalam kaitannya dengan birokrasi, melainkan juga dengan sendi-sendiri kehidupan bernegara lainnya yang coba disapa dan disentuh dengan revolusi mental.


Catatan: Tulisan ini adalah pandangan pribadi.

Sinopsis Novel Indra J Piliang "Pinangan dari Selatan"

Written By oyong liza on Jumat, 02 Januari 2015 | 20.49




Di balik kehidupan yang terlihat biasa-biasa saja, terdapat kisah pertarungan hidup-mati. Bisa atas nama apapun: cinta dan kesetiaan, kejahatan yang membunuh kebaikan, kebaikan yang membunuh kejahatan, kebaikan yang membunuh kebaikan ataupun kejahatan yang membunuh kejahatan. Manusia selalu memiliki cara untuk mempertahankan rasnya, keturunannya, termasuk keluarga dekatnya, dengan cara apapun. 

Inilah kisah perjalanan hidup Tentra, Sisca dan sekumpulan perempuan (66 orang) yang dipimpin Cecillia Pacitani. Sebagian perempuan itu bekerja di dunia malam yang dipenuhi asap rokok, alkohol, ecstacy dan gemerincing uang. Dunia yang ternyata terhubung satu sama lain dalam sistem tersembunyi, dari satu diskotik ke diskotik lain, dari satu gadis ke gadis lain. 

Dalam novel ini terjadi perdebatan pemikiran para ikhwan yang dipimpin Ustad Noval (garis keras), Ustad Tarya (moderat), Ustad Agung (humanis) dan lain-lainnya. Inti perdebatan termasuk posisi perempuan dalam menghadapi dunia arsitektur Indonesia yang dibentuk dari Lingga-Yoni. Lingga-Yoni jadi lambang yang paling menonjol di Indonesia, terutama dalam bentuk Monumen Nasional. 

Tentra berada bersama barisan ikhwan ini, dalam posisi seorang mahasiswa Universitas Depok. Ia meminta izin Ustad Tarya untuk memasuki dunia malam, kehidupan yang dicerca oleh kalangan ikhwan garis keras. Tentra menyelidiki kematian Hendaru, pengikut Ustad Noval, di Diskotik Kurva oleh para preman pimpinan Novib. Perjalanan itu membawa Tentra pada kisah yang sudah berusia berabad-abad, bahkan sejak manusia pertama, Adam. Tentra meneruskan penyelidikannya setelah lulus kuliah, lalu bekerja sebagai analis di perusahaan minyak.  

Cecillia ditugaskan tetuanya dari Kaum Samun untuk mencari 65 gadis-gadis Selatan yang merupakan keturunan kelima Yang Mulia Dombu. Mereka dititahkan untuk membunuh 666 orang laki-laki dalam waktu 66 kali purnama penuh (5 tahun, 5 bulan). Jenis laki-laki yang dibunuh itu adalah manusia-manusia yang bersentuhan dengan kejahatan, berada pada lapisan atas, dengan beragam posisi kemasyuran duniawi. Tugas gadis-gadis Selatan adalah membalikkan keseimbangan hidup manusia, dengan cara menarik lagi kehidupan moderen kepada kehidupan yang dekat dengan alam. 

Mereka menguasai teknis-teknis membunuh tanpa jejak yang dipelajari dari kertas-kertas merang yang ditinggalkan Yang Mulia Dombu di dalam sebuah goa di Garut Selatan, selain memang memiliki bakat alamiah dari tanda-tanda lahir. 

Perkumpulan yang dipimpin Cecillia Pacitani didirikan oleh Yang Mulia Dombu. Silsilah awalnya terhubung dengan Iklima, anak Adam yang mencintai Habil. Namun, Habil dibunuh oleh kakaknya, Qabil, guna merebut Iklima, kembarannya. Iklima menyerahkan tubuhnya kepada Qabil, tetapi cintanya tetap kepada Habil yang sudah tiada. Sosok Labuda, kembaran Habil, disiratkan dalam novel ini juga menikah dengan Qabil dengan jiwa kosong. 

Dombu adalah suami Yang Mulia Kelela dan Yang Mulia Merpasi. Merpasi adalah kakak Kelela yang dinikahi Dombu, karena rahim Kelela kering, setelah Macana – suami Merpasi – hanyut dibawa banjir ke laut Selatan. Merpasi dan Kelela adalah anak perempuan Kumbana dan Kupuni, keluarga Kaum Samun yang hidup di tengah hutan Garut Selatan.  

Dombu melarikan diri ke Garut Selatan, pada akhir perang Diponegoro, setelah berlayar dari Pacitan, melewati Cilacap. Ia merupakan keturunan langsung Setyo Karsono, tangan kanan Sentot Alibasyah. Nama asli Dombu adalah William van Meyer. Ibunya, Elizabeth, adalah putri pengusaha Belanda yang berasal dari kaum Boer, Afrika Selatan. William berganti nama setelah menikah dengan Kaum Samun di tengah cahaya purnama. William lahir di atas kapal dalam perjalanan dari Batavia ke Cape Town. Ibunya mati ketika melahirkan.  

Setiap kali membunuh, kaum perempuan itu selalu meletakkan Bunga Sedap Malam sebagai tanda kematian. Mereka tersebar di seluruh Indonesia, dengan beragam profesi. Usia mereka masih sangat muda, antara 17 sampai 23 tahun. Mereka memiliki kemampuan yang tak biasa, serta terhubung dengan dunia gaib yang dikendalikan oleh Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. 

Novel ini menjelajahi dunia aktivis, kampus, kehidupan malam, termasuk penggunaan narkoba, permainan judi dan seks bebas yang terjadi di kalangan orang-orang kaya dan berkuasa. Kehidupan yang lahir akibat pernikahan diam-diam, selingkuh, keluarga yang tidak harmonis, dendam atau cinta yang penuh kepura-puraan. Orang-orang yang berada di puncak kesuksesan duniawi, namun terjebak dalam sistem nilai yang mereka buat sendiri, diluar yang sudah digariskan oleh norma-norma resmi, termasuk agama. 

Novel ini bercerita tentang rahasia hidup masing-masing tokoh, di tengah persaingan politik, bisnis dan kekuasaan kontemporer, pada awal abad 21. Kehidupan yang memberi celah abu-abu bagi manusia untuk tak terikat lagi dalam nilai-nilai dasar keluarga yang selalu mereka katakan. Inilah novel yang tak terucap dibalik yang terucap, kehidupan yang tak tampak dari yang tampak. 

Kehidupan yang justru memberi warna terkuat dibalik setiap pengambilan keputusan. Kehidupan dibalik topeng yang dipanggungkan dan disiarkan. Kehidupan yang mewarisi dendam masa lalu.

Novel ini membongkar struktur bangunan atau lambang-lambang mitologis yang dibuat di Indonesia yang kuat unsur perempuannya. Tokoh yang paling mempengaruhi anak-anak malam dan tokoh-tokoh penting di Indonesia (termasuk Ir Soekarno) juga masuk dalam naskah ini, yakni Nyi Roro Kidul. Ia menjadi pengendali dari kelompok pembunuh yang dipimpin Cecillia, lewat jalur mistik. Ia memiliki Istana di bawah permukaan laut. 

Novel ini menyimpan rahasia cinta segiempat antara satu orang perempuan dengan tiga orang laki-laki kembar...


Tokoh-tokoh:

Cecillia Pacitani: Berprofesi sebagai mami. Ia mengembalai sejumlah perempuan malam, termasuk Uleta. Dibalik itu, ia mendapat tugas dari Yang Mulia Dombu dan para tetua untuk menjalankan sebuah misi: mengepalai 65 orang perempuan pembunuh Kaum Samun dari keturunan kelima Yang Mulia Dombu-Merpasi. Ia menyimpan rahasia hidup yang hanya ia sampaikan kepada Uleta dan Rabita Kisarana.  

Hendaru: Ksatria yang lebih banyak muncul menaiki Kuda Sembrani dalam mimpi Uleta. Semula, ia dilatih keberanian, ketahanan dan disiplin oleh Ustad Noval di pulau kosong Pantai Selatan. Ia mati pada malam serangan ke Diskotik Kurva. Ia begitu mencintai ibunya, Uleta dan adik perempuannya yang masih kecil. Sebaliknya, ia membenci kaumnya sendiri, laki-laki, sebagai penyebab dari dunia yang tidak ideal yang merendahkan martabat perempuan. 

Cheng Kok: Pemilik Diskotik Kurva. Ia menyimpan kisah pernikahan dengan perempuan pribumi. Kokoh menempuh hidup sebagai China Benteng yang miskin, menyembunyikan keluarganya. Ia mendirikan Diskotik Kurva sebagai cara untuk bertahan hidup bersama anak-anaknya. Sosok yang berada di belakang layar kehidupan dari kisah dalam novel ini. 

Sangkurun Ngajungu: Seorang polisi berpangkat Komisaris Besar yang bekerja di Badan Narkotika Nsional (BNN). Ia kekasih Rabita Kisarana, mami yang menggantikan Cecillia di Diskotik Kurva. Ia berasal dari suku Ngaju, Dayak. Kakeknya pernah terlibat dalam konflik etnis di Kalbar, bunuh diri ke Sungai Kahayan, masuk mulut buaya. Sangkurun bisa memanggil Panglima Kumbang dan Panglima Burung untuk membantunya dalam tugas mengejar gadis-gadis Selatan. 

Sisca: Istri Ustad Tarya. Pernah sebangku dengan Tentra di SMA. Ia berpindah sekolah ke Medan, mengikuti ayahnya yang menjadi anggota TNI. Satu dosa dia lakukan, memperlihatkan tahi lalat di pahanya kepada Tentra. Ia terus terikat dengan Tentra, dalam doa setiap malam dan i’tikaf. Perempuan taat yang tak bisa melupakan teman sebangkunya. Ia melahirkan dua anak laki-laki.  

Tentra: Penulis. Ikhwan moderat sejak di kampus yang tidak berani mencintai perempuan, akibat kepergian sosok-sosok perempuan yang dekat dengannya di bangku sekolah. Ia belajar dari alam. Ia masuk ke dunia malam untuk mengetahui jejak pembunuhan Hendaru di Diskotik Kurva. Di luar itu, ia berhubungan dengan Ustad Tarya, suami dari perempuan yang pernah meninggalkannya di bangku sekolah, Sisca. Perjalanan itu  membawanya dekat dengan Cecillia, Uleta, Anonina dan lain-lain. 

Uleta Garuti: Perempuan malam. Ia jadi anak angkat di usia 5 tahun. Ia kelaparan sejak kecil. Trauma menjelang dewasa terus memburunya. Hendaru, anak ibu angkatnya, dibunuh di Diskotik Kurva oleh preman bayaran, pada malam Uleta ulang tahun ke-15. Ia bertekad membalas dendam, menyingkirkan jenis laki-laki yang membuat Hendaru terbunuh, kakak angkat sekaligus cinta pertamanya. Ia melacak jejak pembunuh Hendaru.  

Umangi Siberuti: Gadis Mentawai yang hidup dalam bayang-bayang Tentra. Ia mengaku sebagai adik Tentra, akibat ibu kandungnya menemukan kelapa yang dililit ari-ari Tentra yang dihanyutkan ketika lahir. Umangi bekerja di lingkungan Istana Negara sebagai pengawal Ibu Negara, terlatih sebagai intel perempuan lulusan Akademi Kepolisian.  

Indra Jaya Piliang, S.Si, M.Si

Indra J Piliang: Moratorium Konflik

Written By oyong liza on Minggu, 28 Desember 2014 | 20.55




Konflik yang terjadi dalam tubuh Partai Golkar adalah konflik terbesar sepanjang sejarah. Kalaupun terjadi konflik sebelumnya yang berujung kepada pendirian partai politik baru, hanya bersifat perseorangan. Partronase politik membuat jaringan kepartaian lebih mudah dibuat, dalam konflik yang bersifat perseorangan. Sekarang, masing-masing pihak tidak mau keluar dari Partai Golkar, lebih memilih bertahan. Hubungan lintas personal juga terjadi, termasuk melibatkan pelbagai generasi.

Salah satu fungsi partai politik adalah mengelola konflik. Konflik adalah bagian tak terpisahkan dari kehadiran partai politik yang demokratis dan egaliter. Setiap individu yang menjadi anggota partai politik pastilah memiliki ide-ide individual, kelompok, faksi ataupun kepentingan. Kepentingan dalam partai bukanlah hal yang tabu. Malahan, kepentingan-kepentingan itulah yang menjadi daya penguat partai, apabila dikelola dengan baik dan bersama-sama. 

Masalahnya, konflik yang terjadi belakangan ini terlalu besar. Konflik yang semula hanya berlangsung di lingkaran elite partai, sudah merembet kepada kepengurusan di tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Apabila konflik ini berlangsung terus, bukan tidak mungkin terjadi pembelahan secara vertikal. Otomatis, kekuatan partai akan melemah dengan sendirinya. Apalagi kalau proses di pengadilan lama selesainya, bakal menuai pelbagai persaingan yang tidak sehat. 

Kerugian demi kerugian bakal dialami Partai Golkar, apabila konflik merambah ke parlemen. Suara Golkar tidak akan bisa dihitung, mengingat fraksi memiliki hak untuk menentukan agenda-agenda penting di parlemen. Walau kedaulatan anggota partemen masih bisa dipertahankan, kepentingan fraksi juga ada dalam tata tertib parlemen. Sehingga, konflik bisa memicu kekusutan dalam pengambilan keputusan. 

Belum lagi dalam pemilihan langsung kepala daerah yang bakal dilaksanakan pada tahun 2015. Partai Golkar bakal kesulitan untuk mengusung calon-calonnya, terutama apabila ada dua kepengurusan yang saling klaim keabsahan. Kerugian Partai Golkar akan langsung terasa, yakni kesulitan untuk mengusung calon-calon kepala daerah yang bisa dinominasikan untuk menjadi calon-calon pemimpin nasional di masa depan. partai Golkar perlu berhitung secara sangat detil menyangkut konflik di daerah ini. 

Guna mencegah kerugian lebih besar, Partai Golkar perlu melakukan moratorium konflik. Moratorium dilaksanakan dengan cara menetapkan status quo kepada daerah-daerah yang mengadakan pemilihan kepala daerah. Namun, status quo itupun perlu melewati pintu kedua kepengurusan yang sama-sama diakui oleh Kementerian Hukum dan HAM. Caranya adalah kedua kepengurusan memberikan mandat yang sama kepada calon gubernur, calon bupati atau calon walikota yang diusung oleh Partai Golkar. Dengan cara seperti ini, dukungan berkampanye juga datang dari kedua kepengurusan, sehingga memperbesar peluang untuk menang. 

Tentu sebelum proses itu terjadi, proses perdamaian lain dijalankan. Salah satunya adalah merehabilitasi kepengurusan yang dibekukan atau dipecat oleh masing-masing kubu. Rehabilitasi juga berlangsung di kepengurusan pusat, guna menggapai proses perdamaian berikutnya. Walau jalan masih panjang guna menuju rekonsiliasi yang bersifat menyeluruh, langkah-langkah seperti ini membantu partai dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. 

Partai Golkar adalah aset nasional yang sudah berusia 50 tahun. Apabila konflik ini bisa diselesaikan dengan baik, Partai Golkar dipercaya mampu menjadi partai terbesar dalam pemilu 2019. Sebaliknya, kalau gagal, Partai Golkar akan menghadapi kesulitan guna memenangkan pemilu 2019, termasuk dalam pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. 

Indra Jaya Piliang, S.Si, M.Si

Parlemen Halang Rintang

Written By oyong liza on Senin, 03 November 2014 | 21.43





Aslinya, parlemen dibentuk oleh kaum borjuis. Tujuannya untuk mempengaruhi proses pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh kaum bangsawan (darah biru) dan kaum feodal (pemilik tanah). Kaum borjuis merasa hanya berfungsi untuk mencari kekayaan dalam berbisnis. Namun, sama sekali tidak diberikan hak apapun untuk menentukan haluan negara (kerajaan). Demokrasi hadir pada tingkat ini.
Sistem kepartaian di Indonesia belum mapan. Praksisnya terlalu singkat, yakni dalam sistem kabinet parlementer sejak pemilu 1955-1959. Sebelum itu, perwakilan politik di kabinet hanya berdasarkan jatah-jatahan, tanpa pemilu. Dalam masa yang panjang, yakni sejak 1959 sampai 1999, sistem kepartaian timpang. Pengaruh negara terlalu kuat. Perwakilan politik di parlemen tak ubahnya dengan perwakilan kepentingan penyelenggara negara. 

Baru sejak 1999 perwakilan partai politik di parlemen menjadi lebih murni (puritan). Warna sistem multipartai begitu kuat. Walau partai-partai politik terus berdiri, ikut pemilu, atau hilang, kendalinya tetap berada di bawah sejumlah partai politik, terutama PDI Perjuangan dan Partai Golkar. Kedua partai ini memiliki jangkar dan akar politik yang relatif lebih kuat, dibandingkan dengan partai-partai politik lain. Walau Partai Demokrat pernah menang pemilu pada 2009, tetap saja tidak mampu untuk bertahan pada 2014.

Fenomena yang kini mulai muncul adalah parlemen mengalami posisi yang saling mengunci. Keterbelahan begitu nyata, yakni antara Koalisi Merah Putih (KMP) berhadapan dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Sampai sekarang, dua pimpinan parlemen dibentuk, disertai alat kelengkapan masing-masing. Publik sama sekali tidak menyukai fenomena ini. Sentimen negatif begitu terasa. Dua koalisi yang saling kunci itu disertai dengan munculnya mosi tidak percaya. Padahal, kalau diperhatikan, mosi tidak percaya adalah fenomena dalam sistem parlementer, bukan presidensial.

Keberadaan KMP dan KIH sebetulnya kurang menggambarkan kedaulatan anggota DPR itu sendiri. Yang berdaulat adalah partai politik masing-masing. Anggota tinggal mengikuti kemauan dari pimpinan fraksi masing-masing. Hal ini bisa berakibat kepada politik yang kian elitis, tidak lagi berdasarkan aspirasi anggota. Sebulan setelah dilantik, parlemen masih berada dalam “ruang politik pilpres”, yakni perseteruan antara kelompok yang berada pada pihak Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta dalam pilpres lalu. Padahal, para elite politik di masing-masing pihak sudah sering bertemu secara terbuka. 

Padahal, tantangan yang dihadapi parlemen semakin berat, seiring dengan bangkitnya ranah social media sebagai batu ujian pertama peristiwa-peristiwa politik. Parlemen memerlukan legitimasi lebih, tidak lagi sekadar pengkritik pemerintah. Soalnya, sejak survei menjadi bagian penting dari proses pengambilan keputusan politik, kedudukan parlemen selalu lemah di mata publik. Kalau keadaan ini terus berlangsung, bukan keseimbangan politik yang tercapai, melainkan ketimpangan politik. Pemerintah menjadi lembaga yang kuat, akibat parlemen lebih sibuk dengan dirinya ketimbang berbincang tentang agenda-agenda publik yang luas. 

Publik masih dalam masa bulan madu dengan terbentuknya pemerintahan baru. Tetapi masa bulan madu selalu lebih singkat, dibandingkan dengan masa-masa untuk bekerja keras mempertahankan apa yang sudah ada. Dari sini, parlemen yang muncul sebagai halang rintang justru bakal memicu krisis politik yang liar. Krisis itu, kalau kita perhatikan, bisa kearah delegitimasi parlemen. Panggung politik tidak lagi berada di dalam sistem ketatanegaraan, melainkan diluarnya, dalam wujud parlemen jalanan. 

Semoga parlemen bisa menyadari ini sedini mungkin dan terus berusaha untuk memperbaiki kondisi yang tidak ideal sekarang... 

Indra Jaya Piliang

Kebangkitan "Partycracy"

Written By oyong liza on Senin, 29 September 2014 | 14.57




RUU Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) sudah ditetapkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR. Satu pasal yang mengundang polemik dan menyita perhatian, yakni pilkada lewat DPRD atau langsung dipilih rakyat, telah diambil keputusannya melalui mekanisme pemungutan suara yang dimenangi kubu pemilihan lewat DPRD. Mayoritas publik mengecam keputusan ini. Berbagai hasil survei tidak lagi menjadi acuan dalam pengambilan keputusan di DPR.

Dalam debat publik, plus-minus pemilihan lewat DPRD atau langsung sudah banyak digelar. Beberapa argumen terjebak dalam persoalan kapital. Misalnya, pembiayaan pilkada langsung atau kasus korupsi kepala-kepala daerah. Apabila diperhatikan, argumen itu sama sekali tidak berkaitan langsung dengan mekanisme pilkada. Sebagian argumen itu lari ke arah UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Dana Alokasi Umum yang dikirimkan ke daerah. Belum lagi gaji kepala daerah yang tidak sebanding dengan beban kerjanya.

Masalahnya, debat-debat substantif itu sama sekali bukan bagian dari proses politik. Kebanyakan malah masuk pada pertarungan politik segi tiga antara kubu pendukung Jokowi-JK, Koalisi Merah Putih, dan SBY (Partai Demokrat). Kubu-kubuan itu terbentuk akibat proses politik selama pemilihan presiden dan wakil presiden lalu. Terpecahnya suara Partai Golkar memberikan fakta yang paling terang benderang di luar sikap yang dimunculkan sebagian anggota DPR dari Partai Demokrat. Kepentingan setiap kubu terlihat dominan yang sama sekali terlepas dari upaya memperbaiki sistem demokrasi.

Fenomena yang paling anyar adalah kebangkitan partycracy (kedaulatan di tangan partai) ketimbang demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat). Keputusan politik sama sekali berlandaskan kesepakatan dari sejumlah elite yang terbatas ketimbang dilandasi suara rakyat. Partycracy menjadi bangkit akibat kegagalan sejumlah elite untuk meraih posisi politik di pemerintahan, yakni dikalahkan dalam panggung elektoral.

Populisme yang terjadi akibat praksis pemilihan langsung ternyata tak sesuai dengan posisi politik dari tokoh-tokoh yang merasa memiliki kemampuan lebih. Pemimpin partai-partai politik bertumbangan, padahal merasa sudah membesarkan partai masing-masing selama lima tahun.

Partycracy menjadi kuat di Indonesia akibat mandat yang diberikan UUD 1945 hasil amendemen. Kalau dulu dikenal sebutan mandataris MPR untuk presiden, kini yang terjadi adalah mandataris konstitusi untuk partai politik. Ulasan soal ini sudah banyak. Seorang presiden yang mungkin saja dipilih 90 persen rakyat sama sekali tidak akan berdaya apabila berseberangan dengan DPR. Desain ketatanegaraan yang begitu pro pad partai-partai politik ini makin disadari kalangan politisi. Kecuali dilakukan amendemen terhadap konstitusi, sama sekali tidak ada celah untuk melemahkan kedudukan partai politik.



Perlu Diasah

Dari dua kekalahan yang diderita kubu pendukung Jokowi-JK, yakni pengesahan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU tentang Pilkada ini, sudah terbukti kelemahan yang dihadapi. Sense of politics Jokowi-JK perlu kian diasah. Jangankan Jokowi-JK yang didukung partai-partai politik minoritas di DPR, bahkan SBY-Boediono yang didukung kekuatan mayoritas tetap saja menghadapi tantangan yang sulit.

Terbukti Sekretariat Gabungan yang dipimpin SBY sendiri kurang bisa mengendalikan DPR dalam isu Bank Century, Pajak, dan kenaikan harga bahan bakar minyak. SBY berkali-kali dikecewakan partai-partai politik yang sebagian pemimpinnya justru menjadi anggota kabinet.

Bisa dibayangkan kesulitan yang dihadapi Jokowi-JK karena lebih sedikit didukung partai-partai politik di DPR. Paradigma sebagai orang profesional atau orang partai benar-benar menghadapi ujian. Apakah profesionalisme betul-betul menjadi pilihan tepat atau hanya menjadi kelompok yang bisa dikendalikan penuh politisi? Partycracy memungkinkan pengendalian atas minimal dua lembaga, yakni kepresidenan (termasuk kepala-kepala daerah) dan parlemen (baik nasional atau lokal). Dua lembaga itu memiliki hak konstitusional, mulai dari regulasi sampai implementasi, termasuk perekrutan sumber daya manusia.

Menguatnya partycracy membawa pengaruh pada melemahnya civil society. Yang juga disaksikan adalah kembar siam antara partycracy (political society) dan kelompok bisnis (business community). Antara politik dan bisnis tidak lagi dipisahkan mengingat pemimpin partai politik berasal dari kelompok bisnis yang memiliki sumber pembiayaan otonom.

Apalagi satu unsur civil society juga ikut dimasuki, yakni media massa. Pola segi tiga antara civil society, political society, dan business community tidak lagi berjarak, melainkan saling berimpit. Dari kembar dua menjadi tiga? Sungguh berita buruk.

Bagi mereka yang hidup di pengujung era Orde baru, tentu sangat menyadari betapa Kamus Bahasa Orde Baru perlu dipelajari lagi. Sejak pemilu legislatif, pemilu presiden, sampai perdebatan di DPR, bahasa sejenis kian dipakai. Padahal, Orde Baru adalah rezim yang sama sekali tidak percaya pada partai-partai politik. Periode ini dimulai sejak Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Masalahnya, kamus itu justru dipakai petinggi-petinggi partai politik. Artinya? Wajah Orde Baru seolah demokratis, tetapi sesungguhnya tidak. Monopoli berubah menjadi oligopoli.

Bibit-bibit partycracy yang berkecambah dan bercabang-cabang ini tidak muncul dengan sendirinya. Ia datang dari proses lama. Terdapat persoalan psikologi politik, bahkan arkeologi politik, dalam perseteruan para elite. Ada masalah yang tidak selesai di masa lalu, termasuk berkaitan dengan orang tua tiap-tiap elite. Masalah ini jarang dibicarakan, tetapi selalu hadir dalam setiap bisik-bisik di belakang layar.

Bangsa dan negara hanya ornamen bagi perebutan pengaruh dan kepentingan. Selera dan penilaian pribadi mengalahkan kepentingan lebih luas. Walau politik aliran dianggap sudah berakhir, warna politik identitas justru kian terlihat dan terbaca. Celakanya, politik identitas menjadi sangat personal, menyangkut persaingan sejumlah keluarga politik di Tanah Air.

Perebutan hegemoni ini tentu tak menghasilkan rakyat sebagai pemenang. Seluruh elite politik sadar betapa lahan berkembangnya demokrasi masih terlalu kering. Dua syarat masyarakat demokratis belum terpenuhi, yakni lapisan kaum terpelajar yang tebal dan kaum menengah ekonomi yang kuat.

Mayoritas masyarakat Indonesia berpendidikan rendah dan berpenghasilan minim. Kondisi seperti itu menyibukkan mereka untuk mencari penghidupan yang layak ketimbang memikirkan persoalan-persoalan besar secara mendalam.

Partycracy adalah sebuah rezim. Ketika feodalisme masih kuat, kaum borjuis mengendalikan demokrasi, dan para pembangkang berjumlah minoritas. Partycracy adalah buah busuk yang dipetik dari tanah kering dan hama yang banyak akibat kemiskinan ilmu pengetahuan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia berada dalam fase yang pernah dihadapi Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Apa kita menyerah? Tidak!


Indra Jaya Piliang

Demokrasi Yang Kasim




Arah perubahan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam RUU Pilkada kian jelas, yakni penolakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Alih-alih memperbaiki politik biaya tinggi yang sebetulnya bisa diantisipasi, mayoritas partai politik malah mendukung pemilihan kepala daerah via DPRD. Padahal, proses pemilihan via DPRD sudah terjadi sejak zaman Orde Baru, termasuk lewat UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No 32/2004. 

Lalu, apa motif utama dari perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini? Dipandang dari sisi UUD 1945 hasil amandemen, memang tidak ada aturan yang menyebut bahwa kepala daerah dipilih secara langsung. Pasal 18 ayat 4 berbunyi: “Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan inilah yang ditafsirkan bahwa pemilihan langsung ataupun via DPRD memenuhi syarat sebagai pemilihan secara demokratis. Apalagi dikaitkan dengan demokrasi Pancasila yang luas itu, bahkan pemilihan Presiden secara langsung bisa saja dianggap terlalu liberal. 

Perubahan ini terkesan mendadak, hanya bagian dari pertarungan kekuasaan, bukan berlandaskan keinginan untuk memperbaiki demokrasi di tingkat lokal. Garis besar pertarungan itu adalah efek kekalahan koalisi partai-partai politik pengusung Prabowo-Hatta. Penetapan UU MD3 yang baru dan revisi UU Pilkada ini ada dalam mata rantai penguatan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI dan pemerintahan daerah. Artinya, pengaruh kekuasaan Jokowi-JK hanya dibatasi pada lingkup pemerintahan pusat semata, yakni dari jabatan presiden, wakil presiden sampai menteri di kabinet.

Potret ini juga menunjukkan bahwa KMP bukan murni sebagai partai oposisi, apalagi sebagai penyeimbang pemerintah. KMP justru memperlihatkan ambisi kekuasaan di level pemerintahan daerah secara mutlak. Prosentase kemenangan di DPR RI dikapitalisasi menjadi prosentase kemenangan di daerah-daerah. PDI Perjuangan dan partai-partai pengusung Jokowi-JK hanya mungkin bertahan di daerah-daerah basis utama. Jadi, ada usaha untuk melokalisir kekuatan Jokowi-JK di basis-basis tertentu saja.

Usaha yang bersifat politik murni itu tentu sah-sah saja. Namun, dalam sistem presidensial dan sekaligus konsep negara kesatuan, sulit untuk melihat skema politik yang seperti itu. Walau bukan menjadi “bawahan” langsung dari Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, kepala-kepala daerah memiliki kewenangan otonom yang sudah diatur UUD dan UU. Untuk daerah-daerah tertentu, malahan kepala daerahnya memiliki kewenangan khusus, seperti Papua, Aceh, Jakarta dan Yogyakarta. Secara umum, Gubernur adalah wakil pemerintahan pusat di daerah. 

Artinya, akan sia-sia saja usaha membelah-belah daerah menjadi bagian dari dioorama pengelompokan politik. Sistem multipartai hanyalah bagian dari kepesertaan dalam pemilu, tetapi bukanlah arus yang masuk dalam pemerintahan. Indonesia bukanlah negara federal yang menyebabkan satu daerah dikuasai oleh partai oposisi di pusat, lalu daerah lain dikuasai partai pemerintah di pusat. Seorang kepala daerah juga tidak murni sebagai perwakilan partai politik, mengingat status yang disandang macam-macam, termasuk sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun berasal dari kalangan perseorangan. Sejak awal, tempat yang disediakan bagi partai-partai politik adalah DPR dan DPRD (serta DPD RI). 

Contoh nyata sudah ada, yakni koalisi partai-partai politik yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Sekalipun mayoritas di DPR dan daerah, serta ikut masuk ke kabinet, tetap saja pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan secara efektif. Seorang gubernur bahkan tidak bisa dengan mudah mengundang bupati atau walikota menghadiri rapat koordinasi. Gubernur bukan atasan langsung dari bupati atau walikota, walau menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Otonomi daerah juga membawa konsekuensi persaingan antar daerah, sehingga menciptakan otonomi politik. Bentuk paling nyata sepuluh tahun lalu adalah portal-portal pungutan liar di batas-batas daerah berdasarkan Peraturan Daerah. 

Argumen-argumen untuk mendukung pemilihan via DPRD juga sumir. Hampir tidak ada yang baru, malahan diluar apa yang diperdebatkan. Soal biaya politik, sejak awal memang demokrasi itu mahal. Demokrasi juga berasal dari kaum borjuis, bukan dari kalangan rakyat proletar. Penyiasatan biaya pilkada juga sudah banyak terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak yang terpilih menjadi kepala daerah juga bukan yang paling kaya raya atau yang mengeluarkan uang paling banyak. 

Begitu juga dengan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, bukan berasal dari ekses pemilihan langsung. Para kepala daerah memang memiliki sumber keuangan yang terbatas, bahkan minim. Dengan gaji yang sedikit, kepala daerah tinggal berharap dari prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Masalahnya, PAD masing-masing daerah juga tidak sama, mengingat kekayaan daerah berlainan. Ada daerah yang sangat tergantung kepada pusat, ada yang bisa memberikan kontribusi kepada pusat. Indonesia adalah keberagaman, bukan keseragaman. 

Apalagi, UU Pemerintahan Daerah satu paket dengan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Apabila perimbangan keuangan ini tidak menemukan formulasi yang tepat, kita akan terus melihat kepala-kepala daerah yang tajir, sebaliknya juga dengan kepala-kepala daerah yang tiris kantongnya. Belum lagi masih ada sekitar 188 daerah tertinggal di Indonesia. Dari namanya saja, daerah-daerah ini sebetulnya tidak sanggup membiayai diri sendiri guna mencapai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik. Daerah-daerah itu perlu dibantu dengan dana-dana khusus. Demokrasi berlangsung di daerah-daerah yang miskin, bahkan beberapa di antaranya mengalami busung lapar. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Pengebirian atau pengkasiman atas demokrasi di daerah. 

Demokrasi yang sama sekali tidak bisa membuahi lagi. Demokrasi yang diakibatkan kelalaian partai-partai politik dalam melakukan edukasi. Demokrasi yang tidak memberi, tetapi hanya mengambil. Daulat rakyat hanya diartikan sebagai angka-angka dukungan dalam setiap kali kontestasi. Justru ketika harapan partisipasi mulai muncul menggantikan mobilisasi, demokrasi substantif mulai pelan-pelan bicara, sistem pemilihan kembali disembunyikan di ruang-ruang karantina yang jauh dari persoalan-persoalan rakyat. Akankah kita diam saja? 

Indra Jaya Piliang

Lelaki bermata Dedemit

Written By oyong liza on Kamis, 25 September 2014 | 20.34




(Alam selalu punya misteri. Kelahiran, kematian, pertemuan, perpisahan. Pujian, hinaan, juga benci, cinta. Tidak ada yang aneh. Semua menjadi biasa, apabila ditatap dalam mata hati).
 
Pada bulir padi itu ada keringat dan air mata para dewi. Bulir yang dibuahi dengan cinta, harapan, larik-larik doa dan tanda-tanda cuaca yang terpendar dari kerlip bintang.
Perempuan itu tahu, sebutir bulir itu akan menganyam lagi tikar hidup anak-anaknya. Ia merawat bulir itu sama dengan ia menggembala anak-anaknya. 

Ah, andai lelaki itu tidak menghilang, maka ia akan lebih mudah menjalani hidup. Lelaki yang ia kira mencintainya. Lelaki yang sudah menanamkan bulir cinta pada tanah rahimnya, lebih dari sekali. 

*** 

Malam itu, ia datang menuju dangau. Tanpa dayang-dayang yang selalu menemaninya. Ia selalu punya alasan untuk menghilang, tanpa dayang-dayang. Sebagai putri, ia berhak melakukan itu.

Dari kerlip mata, lelaki yang berpapasan di surau tadi membisikkan isyarat: temui aku di dangau itu.
Mereka berdua tahu, dangau itu tidak berpenghuni, jauh dari pemukiman penduduk, apalagi dari surau dan lapau. Dangau itu dikelilingi telaga dangkal, hingga kecepak kaki siapapun akan segera memberi tanda untuk waspada. Ia buka terompah kayunya, mengangkat kebayanya, sambil melilitkan selendang berenda di lehernya, memasuki telaga itu. 

Jangkrik malam dan cericit tikus hutan memberi irama pada langkahnya.

Ia berani datang ke dangau itu atas dasar suka. Bukan, bukan cinta, karena kata itu terlalu banyak dilumuri nafsu. Ia hanya suka, energi yang dimunculkan oleh alam, dibawa masuk menelusuri pori-porinya, berselancar pada alirah darahnya, mempercepat laju degup jantungnya.

Ia jarang suka kepada orang-orang, apalagi lelaki. Para lelaki di kampungnya hanyalah kumpulan para betina yang lebih banyak bergosip, daripada bersikap. Lelaki yang berbusa mulutnya, berbau alkohol, nikotin dan air soda. Lelaki yang belum pantas disebut lelaki, tetapi kebetulan saja berkumis atau berjakun. 

Namun, satu lelaki ini menarik keingintahuannya. Lelaki yang nyaman membakar diri pada terik panas matahari. Lelaki berpunggungkan bukit, berurat belukar dan berdada lembah. Lelaki bermata panah. Beralis sembilu. 

Ya, ia takut memandang mata lelaki itu, sejak semula. 

“Disana ada dedemit,” kata Bundanya, ketika ia tanyakan tentang makna mata lelaki itu.
Bunda selalu benar. Tapi ia adalah perempuan yang ingin seperti bundanya, bukan pelaksana perintah atau saran bundanya. Ia lebih ingin menatap dedemit itu, sendiri, seperti bunda yang bisa melihatnya.

Komat-kamit, ia membaca ayat-ayat Qursi yang diajarkan oleh ustadnya. Ia masuki dangau itu, dengan kaki bergetar. Ia tahu, dedemit takut pada lengking suara perempuan. Ia akan berteriak sekuatnya, kalau memang ada dedemit di dangau itu. 

Tapi ia terpana. Di dangau itu hanya ada keharuman. Keharuman lelaki, seperti ayahnya.

Tidak, lebih harum dari ayahnya. Yang ada, ia hanya ingin ada dalam kehangatan pelukan lelaki itu, perlindungan lelaki itu, bahkan dari dedemit yang ada di mata lelaki itu. 

Ia serahkan dirinya, pada malam itu. Juga malam-malam selanjutnya. Pada banyak dangau, tepian sungai, padang-padang ilalang, ceruk-ceruk bukit, lubang-lubang goa perlindungan para peladang. Ia tak tahu, apakah ia benar-benar hanya ingin berlindung dari dedemit di mata lelaki itu, atau ia terlalu takut pada malam-malam yang mengumbar sepi. Barangkali, ia takut pada cerita tentang banyak drakula di malam purnama yang bersembunyi pada siang hari, nun di atas bukit sana, melirik pada leher jenjang setiap perempuan. Entahlah, ia hanya ingin lelaki itu. 

Sejak malam itu, ia adalah pencinta. Ia menyerahkan diri pada cinta. Ia tidak pernah berpikir apakah lelaki itu mencintainya. Ia tidak pernah bertanya. Ia tahu, rangkulan lelaki itu adalah cinta. Ia tidak pernah mau tahu apakah ada rasa cinta dalam jiwa lelaki itu. Ia hanya ingin menyatu. Satu.

Ada bekas yang tertinggal di tubuhnya. 

“Bukan bekas, tetapi berkah. Angin yang meniupnya kesana,” ucap lelaki itu, sebelum pergi dan tak kembali. 


*** 

Seekor pianggang ia lihat ada pada bulir padi itu. Pianggang adalah musuh para petani. Kalau ia bunuh seekor pianggang itu, bau sangit dari lendirnya akan mengundang ribuan dan jutaan pianggang lain. Kalau ia tangkap, pianggang itu tetap bisa mengundang pianggang-pianggang lain untuk membebaskannya. 

Terpaksa ia gali tanah dibawah rumpun padi itu. Ia tidak mau pianggang itu terbang atau terusik. Pelan, tanpa gesekan, ia pindahkan rumpun padi itu dengan dekapannya. Ia seberangi sungai yang sedang banjir itu. Ia pastikan, rumpun padi itu tertanam pada lumpur pinggir seberang sungai itu. 

“Ratuuuuuuuuuu!” 

Ia mendengar teriakan. Oh, tidak. Itu suara yang dikenalnya. Panggilan yang ia tak sukai.
Hanya karena yang mengucapkan dia, ia jadi terbiasa. 

Ia tak ingin menoleh. Ia konsentrasi menjejakkan kaki pada batu-batu sungai. Arus makin kuat. Ia paham cara menyeberangi sungai itu, dengan berjinjit, seperti tarian balet yang ia lihat di layar televisi tetangganya. Tidak boleh kaki menghunjam terlalu keras, karena arus air akan membongkarnya. 

Ia melangkah, cepat dan teratur, kaki kiri mengikuti kaki kanan. Bergantian. Berdekatan. Mempertahankan keseimbangan pada irama kedua kaki. Apabila tenaga bertumpu pada satu kaki saja, ia pasti hanyut. 

“Ratuuuuuu!” 

Suara itu kembali hadir, lebih keras. Ia tercekat. Rumpun padi di tangannya agak bergoyang. Pianggang pada bulir padi terlihat menggerakkan sungutnya. 

“Tidurlah.. Tidurlah..,” bisiknya, pada pianggang itu, sambil memejamkan mata. Ia tahu, kalau pianggang itu terjaga dan terbang, maka ia akan membawa teman-temannya, kembali ke sawahnya, memamahnya, tidak menyisakan sebutir-padipun untuk anak-anaknya. 

“Ratu! Hamba selalu disisimu! Hamba pergi, karena hamba bukan pangeran…!” 

Begitu dekat suara itu, seperti keluar dari jiwa dan telinganya sendiri. Konsentrasinya buyar.
Ia menoleh. 

Ia lihat dedemit pada mata lelaki yang menggunakan sampan itu. Ia begitu takut bisa melihatnya dengan jelas. Sesuatu yang lama ingin ia lihat, sekalipun tidak pernah ia harapkan dedemit itu benar-benar ada. 

Lelaki itu kini berambut putih, sama seperti dia. Waktu telah membilasnya, juga menciptakan kerut pada seluruh tubuhnya. 

“Maafkan aku, Bunda!” jeritnya. 

Pusaran arus sungai menelan tubuh reot itu. Rumpun padi masih tergenggam di tangannya. Pianggang terbang menjelajah langit. 

Dedemit di mata lelaki itu juga terbang, secepat lelaki itu menyelam ke air. Dedemit, selalu takut pada air, disamping pada suara perempuan. 

Sungai berair keruh itu mendekap erat kedua tubuh tua dan ringkih itu… 

Indra Jaya Piliang

Surau: Masjid kecil milik suku.
Lapau: warung.
Terompah: sendal.
Pianggang: hama serangga.

Topik Terhangat

postingan terdahulu