Lensa Piaman: Labuhan Pulau Kasiak

Secara alami sebuah jalur disela-sela karang yang mengelilingi bibir pantai Pulau Kasiak untuk dilewati perahu kecil terbentuk. "Labuhan" adalah istilah yang diberikan oleh nelayan lokal yang acap menepikan biduknya di halaman pulau yang terdapat penangkaran penyu alami milik Pemko Pariaman tersebut. Foto diambil dari atas menara mercusuar setinggi 40 meter. Pulau Kasiak memiliki luas 0,5 Hektare, ditumbuhi kelapa, pohon sukun, pepaya, dll.

Lensa Piaman: Tidur Pulas

Saat narasumber memberikan makalah di podium, beberapa hadirin terlihat menahan kantuk dan akhirnya tertidur pulas di aula utama Balaikota Pariaman dalam acara sarasehan tentang "Sejarah Pariaman dan kepahlawanan H. Bgd. Dahlan Abdullah" Senin, (25/8).

Lensa Piaman: "Lomba Melepas Anak Penyu"

Rombongan Ibu Bhayangkari Polda Sumbar terlihat memberikan semangat pada tukik (bayi penyu) yang hendak mereka lepas ke laut di pantai Konservasi Penyu, Desa Ampalu, Pariaman Utara, Kota Pariaman, Jumat, 22/8/2014.

Lensa Piaman: Potensi Wisata di Pulau Kasiak

Panorama di atas menara mercusuar pulau Kasiak (Kaslik) Pariaman terumbu karang terlihat jelas di kejernihan air laut. Kawasan pulau Kasiak adalah kawasan konservasi penyu secara nature milik pemko Pariaman dibawah dinas DKP dan dikelola secara penuh oleh UPTD Konservasi Penyu. Pulau Kasiak banyak di kunjungi nelayan lokal untuk memancing ikan karang, gurita dan berbagai biota laut lainnya. Akibat perburuan swallow laut beberapa tahun lalu membuat kondisi karang rusak parah. Pemko beberapa waktu lalu bersama mahasiswa pencinta terumbu karang melakukan penanaman terumbu karang di halaman pulau ini.

Headline News :

Berita Terpopuler

PU/Pimred Oyong Liza Piliang, PJW Iwan Piliang, Reporter, Nesya, Hendra, Angga, Nanda, Hendri, Reza. Diberdayakan oleh Blogger.
Tampilkan posting dengan label indra j piliang. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label indra j piliang. Tampilkan semua posting

Kebangkitan "Partycracy"

Written By oyong liza on Senin, 29 September 2014 | 14.57




RUU Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) sudah ditetapkan menjadi UU dalam Sidang Paripurna DPR. Satu pasal yang mengundang polemik dan menyita perhatian, yakni pilkada lewat DPRD atau langsung dipilih rakyat, telah diambil keputusannya melalui mekanisme pemungutan suara yang dimenangi kubu pemilihan lewat DPRD. Mayoritas publik mengecam keputusan ini. Berbagai hasil survei tidak lagi menjadi acuan dalam pengambilan keputusan di DPR.

Dalam debat publik, plus-minus pemilihan lewat DPRD atau langsung sudah banyak digelar. Beberapa argumen terjebak dalam persoalan kapital. Misalnya, pembiayaan pilkada langsung atau kasus korupsi kepala-kepala daerah. Apabila diperhatikan, argumen itu sama sekali tidak berkaitan langsung dengan mekanisme pilkada. Sebagian argumen itu lari ke arah UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Dana Alokasi Umum yang dikirimkan ke daerah. Belum lagi gaji kepala daerah yang tidak sebanding dengan beban kerjanya.

Masalahnya, debat-debat substantif itu sama sekali bukan bagian dari proses politik. Kebanyakan malah masuk pada pertarungan politik segi tiga antara kubu pendukung Jokowi-JK, Koalisi Merah Putih, dan SBY (Partai Demokrat). Kubu-kubuan itu terbentuk akibat proses politik selama pemilihan presiden dan wakil presiden lalu. Terpecahnya suara Partai Golkar memberikan fakta yang paling terang benderang di luar sikap yang dimunculkan sebagian anggota DPR dari Partai Demokrat. Kepentingan setiap kubu terlihat dominan yang sama sekali terlepas dari upaya memperbaiki sistem demokrasi.

Fenomena yang paling anyar adalah kebangkitan partycracy (kedaulatan di tangan partai) ketimbang demokrasi (kedaulatan di tangan rakyat). Keputusan politik sama sekali berlandaskan kesepakatan dari sejumlah elite yang terbatas ketimbang dilandasi suara rakyat. Partycracy menjadi bangkit akibat kegagalan sejumlah elite untuk meraih posisi politik di pemerintahan, yakni dikalahkan dalam panggung elektoral.

Populisme yang terjadi akibat praksis pemilihan langsung ternyata tak sesuai dengan posisi politik dari tokoh-tokoh yang merasa memiliki kemampuan lebih. Pemimpin partai-partai politik bertumbangan, padahal merasa sudah membesarkan partai masing-masing selama lima tahun.

Partycracy menjadi kuat di Indonesia akibat mandat yang diberikan UUD 1945 hasil amendemen. Kalau dulu dikenal sebutan mandataris MPR untuk presiden, kini yang terjadi adalah mandataris konstitusi untuk partai politik. Ulasan soal ini sudah banyak. Seorang presiden yang mungkin saja dipilih 90 persen rakyat sama sekali tidak akan berdaya apabila berseberangan dengan DPR. Desain ketatanegaraan yang begitu pro pad partai-partai politik ini makin disadari kalangan politisi. Kecuali dilakukan amendemen terhadap konstitusi, sama sekali tidak ada celah untuk melemahkan kedudukan partai politik.



Perlu Diasah

Dari dua kekalahan yang diderita kubu pendukung Jokowi-JK, yakni pengesahan UU tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3) dan UU tentang Pilkada ini, sudah terbukti kelemahan yang dihadapi. Sense of politics Jokowi-JK perlu kian diasah. Jangankan Jokowi-JK yang didukung partai-partai politik minoritas di DPR, bahkan SBY-Boediono yang didukung kekuatan mayoritas tetap saja menghadapi tantangan yang sulit.

Terbukti Sekretariat Gabungan yang dipimpin SBY sendiri kurang bisa mengendalikan DPR dalam isu Bank Century, Pajak, dan kenaikan harga bahan bakar minyak. SBY berkali-kali dikecewakan partai-partai politik yang sebagian pemimpinnya justru menjadi anggota kabinet.

Bisa dibayangkan kesulitan yang dihadapi Jokowi-JK karena lebih sedikit didukung partai-partai politik di DPR. Paradigma sebagai orang profesional atau orang partai benar-benar menghadapi ujian. Apakah profesionalisme betul-betul menjadi pilihan tepat atau hanya menjadi kelompok yang bisa dikendalikan penuh politisi? Partycracy memungkinkan pengendalian atas minimal dua lembaga, yakni kepresidenan (termasuk kepala-kepala daerah) dan parlemen (baik nasional atau lokal). Dua lembaga itu memiliki hak konstitusional, mulai dari regulasi sampai implementasi, termasuk perekrutan sumber daya manusia.

Menguatnya partycracy membawa pengaruh pada melemahnya civil society. Yang juga disaksikan adalah kembar siam antara partycracy (political society) dan kelompok bisnis (business community). Antara politik dan bisnis tidak lagi dipisahkan mengingat pemimpin partai politik berasal dari kelompok bisnis yang memiliki sumber pembiayaan otonom.

Apalagi satu unsur civil society juga ikut dimasuki, yakni media massa. Pola segi tiga antara civil society, political society, dan business community tidak lagi berjarak, melainkan saling berimpit. Dari kembar dua menjadi tiga? Sungguh berita buruk.

Bagi mereka yang hidup di pengujung era Orde baru, tentu sangat menyadari betapa Kamus Bahasa Orde Baru perlu dipelajari lagi. Sejak pemilu legislatif, pemilu presiden, sampai perdebatan di DPR, bahasa sejenis kian dipakai. Padahal, Orde Baru adalah rezim yang sama sekali tidak percaya pada partai-partai politik. Periode ini dimulai sejak Dekrit Presiden Soekarno pada 5 Juli 1959. Masalahnya, kamus itu justru dipakai petinggi-petinggi partai politik. Artinya? Wajah Orde Baru seolah demokratis, tetapi sesungguhnya tidak. Monopoli berubah menjadi oligopoli.

Bibit-bibit partycracy yang berkecambah dan bercabang-cabang ini tidak muncul dengan sendirinya. Ia datang dari proses lama. Terdapat persoalan psikologi politik, bahkan arkeologi politik, dalam perseteruan para elite. Ada masalah yang tidak selesai di masa lalu, termasuk berkaitan dengan orang tua tiap-tiap elite. Masalah ini jarang dibicarakan, tetapi selalu hadir dalam setiap bisik-bisik di belakang layar.

Bangsa dan negara hanya ornamen bagi perebutan pengaruh dan kepentingan. Selera dan penilaian pribadi mengalahkan kepentingan lebih luas. Walau politik aliran dianggap sudah berakhir, warna politik identitas justru kian terlihat dan terbaca. Celakanya, politik identitas menjadi sangat personal, menyangkut persaingan sejumlah keluarga politik di Tanah Air.

Perebutan hegemoni ini tentu tak menghasilkan rakyat sebagai pemenang. Seluruh elite politik sadar betapa lahan berkembangnya demokrasi masih terlalu kering. Dua syarat masyarakat demokratis belum terpenuhi, yakni lapisan kaum terpelajar yang tebal dan kaum menengah ekonomi yang kuat.

Mayoritas masyarakat Indonesia berpendidikan rendah dan berpenghasilan minim. Kondisi seperti itu menyibukkan mereka untuk mencari penghidupan yang layak ketimbang memikirkan persoalan-persoalan besar secara mendalam.

Partycracy adalah sebuah rezim. Ketika feodalisme masih kuat, kaum borjuis mengendalikan demokrasi, dan para pembangkang berjumlah minoritas. Partycracy adalah buah busuk yang dipetik dari tanah kering dan hama yang banyak akibat kemiskinan ilmu pengetahuan. Mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia berada dalam fase yang pernah dihadapi Amerika Serikat pada tahun 1930-an. Apa kita menyerah? Tidak!


Indra Jaya Piliang

Demokrasi Yang Kasim




Arah perubahan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam RUU Pilkada kian jelas, yakni penolakan pemilihan kepala daerah secara langsung. Alih-alih memperbaiki politik biaya tinggi yang sebetulnya bisa diantisipasi, mayoritas partai politik malah mendukung pemilihan kepala daerah via DPRD. Padahal, proses pemilihan via DPRD sudah terjadi sejak zaman Orde Baru, termasuk lewat UU No 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi UU No 32/2004. 

Lalu, apa motif utama dari perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini? Dipandang dari sisi UUD 1945 hasil amandemen, memang tidak ada aturan yang menyebut bahwa kepala daerah dipilih secara langsung. Pasal 18 ayat 4 berbunyi: “Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis”. Ketentuan inilah yang ditafsirkan bahwa pemilihan langsung ataupun via DPRD memenuhi syarat sebagai pemilihan secara demokratis. Apalagi dikaitkan dengan demokrasi Pancasila yang luas itu, bahkan pemilihan Presiden secara langsung bisa saja dianggap terlalu liberal. 

Perubahan ini terkesan mendadak, hanya bagian dari pertarungan kekuasaan, bukan berlandaskan keinginan untuk memperbaiki demokrasi di tingkat lokal. Garis besar pertarungan itu adalah efek kekalahan koalisi partai-partai politik pengusung Prabowo-Hatta. Penetapan UU MD3 yang baru dan revisi UU Pilkada ini ada dalam mata rantai penguatan Koalisi Merah Putih (KMP) di DPR RI dan pemerintahan daerah. Artinya, pengaruh kekuasaan Jokowi-JK hanya dibatasi pada lingkup pemerintahan pusat semata, yakni dari jabatan presiden, wakil presiden sampai menteri di kabinet.

Potret ini juga menunjukkan bahwa KMP bukan murni sebagai partai oposisi, apalagi sebagai penyeimbang pemerintah. KMP justru memperlihatkan ambisi kekuasaan di level pemerintahan daerah secara mutlak. Prosentase kemenangan di DPR RI dikapitalisasi menjadi prosentase kemenangan di daerah-daerah. PDI Perjuangan dan partai-partai pengusung Jokowi-JK hanya mungkin bertahan di daerah-daerah basis utama. Jadi, ada usaha untuk melokalisir kekuatan Jokowi-JK di basis-basis tertentu saja.

Usaha yang bersifat politik murni itu tentu sah-sah saja. Namun, dalam sistem presidensial dan sekaligus konsep negara kesatuan, sulit untuk melihat skema politik yang seperti itu. Walau bukan menjadi “bawahan” langsung dari Presiden sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, kepala-kepala daerah memiliki kewenangan otonom yang sudah diatur UUD dan UU. Untuk daerah-daerah tertentu, malahan kepala daerahnya memiliki kewenangan khusus, seperti Papua, Aceh, Jakarta dan Yogyakarta. Secara umum, Gubernur adalah wakil pemerintahan pusat di daerah. 

Artinya, akan sia-sia saja usaha membelah-belah daerah menjadi bagian dari dioorama pengelompokan politik. Sistem multipartai hanyalah bagian dari kepesertaan dalam pemilu, tetapi bukanlah arus yang masuk dalam pemerintahan. Indonesia bukanlah negara federal yang menyebabkan satu daerah dikuasai oleh partai oposisi di pusat, lalu daerah lain dikuasai partai pemerintah di pusat. Seorang kepala daerah juga tidak murni sebagai perwakilan partai politik, mengingat status yang disandang macam-macam, termasuk sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun berasal dari kalangan perseorangan. Sejak awal, tempat yang disediakan bagi partai-partai politik adalah DPR dan DPRD (serta DPD RI). 

Contoh nyata sudah ada, yakni koalisi partai-partai politik yang dibentuk oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Sekalipun mayoritas di DPR dan daerah, serta ikut masuk ke kabinet, tetap saja pelaksanaan pemerintahan tidak berjalan secara efektif. Seorang gubernur bahkan tidak bisa dengan mudah mengundang bupati atau walikota menghadiri rapat koordinasi. Gubernur bukan atasan langsung dari bupati atau walikota, walau menjadi wakil pemerintah pusat di daerah. Otonomi daerah juga membawa konsekuensi persaingan antar daerah, sehingga menciptakan otonomi politik. Bentuk paling nyata sepuluh tahun lalu adalah portal-portal pungutan liar di batas-batas daerah berdasarkan Peraturan Daerah. 

Argumen-argumen untuk mendukung pemilihan via DPRD juga sumir. Hampir tidak ada yang baru, malahan diluar apa yang diperdebatkan. Soal biaya politik, sejak awal memang demokrasi itu mahal. Demokrasi juga berasal dari kaum borjuis, bukan dari kalangan rakyat proletar. Penyiasatan biaya pilkada juga sudah banyak terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, pihak yang terpilih menjadi kepala daerah juga bukan yang paling kaya raya atau yang mengeluarkan uang paling banyak. 

Begitu juga dengan kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah, bukan berasal dari ekses pemilihan langsung. Para kepala daerah memang memiliki sumber keuangan yang terbatas, bahkan minim. Dengan gaji yang sedikit, kepala daerah tinggal berharap dari prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima. Masalahnya, PAD masing-masing daerah juga tidak sama, mengingat kekayaan daerah berlainan. Ada daerah yang sangat tergantung kepada pusat, ada yang bisa memberikan kontribusi kepada pusat. Indonesia adalah keberagaman, bukan keseragaman. 

Apalagi, UU Pemerintahan Daerah satu paket dengan UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Apabila perimbangan keuangan ini tidak menemukan formulasi yang tepat, kita akan terus melihat kepala-kepala daerah yang tajir, sebaliknya juga dengan kepala-kepala daerah yang tiris kantongnya. Belum lagi masih ada sekitar 188 daerah tertinggal di Indonesia. Dari namanya saja, daerah-daerah ini sebetulnya tidak sanggup membiayai diri sendiri guna mencapai nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang baik. Daerah-daerah itu perlu dibantu dengan dana-dana khusus. Demokrasi berlangsung di daerah-daerah yang miskin, bahkan beberapa di antaranya mengalami busung lapar. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Pengebirian atau pengkasiman atas demokrasi di daerah. 

Demokrasi yang sama sekali tidak bisa membuahi lagi. Demokrasi yang diakibatkan kelalaian partai-partai politik dalam melakukan edukasi. Demokrasi yang tidak memberi, tetapi hanya mengambil. Daulat rakyat hanya diartikan sebagai angka-angka dukungan dalam setiap kali kontestasi. Justru ketika harapan partisipasi mulai muncul menggantikan mobilisasi, demokrasi substantif mulai pelan-pelan bicara, sistem pemilihan kembali disembunyikan di ruang-ruang karantina yang jauh dari persoalan-persoalan rakyat. Akankah kita diam saja? 

Indra Jaya Piliang

Lelaki bermata Dedemit

Written By oyong liza on Kamis, 25 September 2014 | 20.34




(Alam selalu punya misteri. Kelahiran, kematian, pertemuan, perpisahan. Pujian, hinaan, juga benci, cinta. Tidak ada yang aneh. Semua menjadi biasa, apabila ditatap dalam mata hati).
 
Pada bulir padi itu ada keringat dan air mata para dewi. Bulir yang dibuahi dengan cinta, harapan, larik-larik doa dan tanda-tanda cuaca yang terpendar dari kerlip bintang.
Perempuan itu tahu, sebutir bulir itu akan menganyam lagi tikar hidup anak-anaknya. Ia merawat bulir itu sama dengan ia menggembala anak-anaknya. 

Ah, andai lelaki itu tidak menghilang, maka ia akan lebih mudah menjalani hidup. Lelaki yang ia kira mencintainya. Lelaki yang sudah menanamkan bulir cinta pada tanah rahimnya, lebih dari sekali. 

*** 

Malam itu, ia datang menuju dangau. Tanpa dayang-dayang yang selalu menemaninya. Ia selalu punya alasan untuk menghilang, tanpa dayang-dayang. Sebagai putri, ia berhak melakukan itu.

Dari kerlip mata, lelaki yang berpapasan di surau tadi membisikkan isyarat: temui aku di dangau itu.
Mereka berdua tahu, dangau itu tidak berpenghuni, jauh dari pemukiman penduduk, apalagi dari surau dan lapau. Dangau itu dikelilingi telaga dangkal, hingga kecepak kaki siapapun akan segera memberi tanda untuk waspada. Ia buka terompah kayunya, mengangkat kebayanya, sambil melilitkan selendang berenda di lehernya, memasuki telaga itu. 

Jangkrik malam dan cericit tikus hutan memberi irama pada langkahnya.

Ia berani datang ke dangau itu atas dasar suka. Bukan, bukan cinta, karena kata itu terlalu banyak dilumuri nafsu. Ia hanya suka, energi yang dimunculkan oleh alam, dibawa masuk menelusuri pori-porinya, berselancar pada alirah darahnya, mempercepat laju degup jantungnya.

Ia jarang suka kepada orang-orang, apalagi lelaki. Para lelaki di kampungnya hanyalah kumpulan para betina yang lebih banyak bergosip, daripada bersikap. Lelaki yang berbusa mulutnya, berbau alkohol, nikotin dan air soda. Lelaki yang belum pantas disebut lelaki, tetapi kebetulan saja berkumis atau berjakun. 

Namun, satu lelaki ini menarik keingintahuannya. Lelaki yang nyaman membakar diri pada terik panas matahari. Lelaki berpunggungkan bukit, berurat belukar dan berdada lembah. Lelaki bermata panah. Beralis sembilu. 

Ya, ia takut memandang mata lelaki itu, sejak semula. 

“Disana ada dedemit,” kata Bundanya, ketika ia tanyakan tentang makna mata lelaki itu.
Bunda selalu benar. Tapi ia adalah perempuan yang ingin seperti bundanya, bukan pelaksana perintah atau saran bundanya. Ia lebih ingin menatap dedemit itu, sendiri, seperti bunda yang bisa melihatnya.

Komat-kamit, ia membaca ayat-ayat Qursi yang diajarkan oleh ustadnya. Ia masuki dangau itu, dengan kaki bergetar. Ia tahu, dedemit takut pada lengking suara perempuan. Ia akan berteriak sekuatnya, kalau memang ada dedemit di dangau itu. 

Tapi ia terpana. Di dangau itu hanya ada keharuman. Keharuman lelaki, seperti ayahnya.

Tidak, lebih harum dari ayahnya. Yang ada, ia hanya ingin ada dalam kehangatan pelukan lelaki itu, perlindungan lelaki itu, bahkan dari dedemit yang ada di mata lelaki itu. 

Ia serahkan dirinya, pada malam itu. Juga malam-malam selanjutnya. Pada banyak dangau, tepian sungai, padang-padang ilalang, ceruk-ceruk bukit, lubang-lubang goa perlindungan para peladang. Ia tak tahu, apakah ia benar-benar hanya ingin berlindung dari dedemit di mata lelaki itu, atau ia terlalu takut pada malam-malam yang mengumbar sepi. Barangkali, ia takut pada cerita tentang banyak drakula di malam purnama yang bersembunyi pada siang hari, nun di atas bukit sana, melirik pada leher jenjang setiap perempuan. Entahlah, ia hanya ingin lelaki itu. 

Sejak malam itu, ia adalah pencinta. Ia menyerahkan diri pada cinta. Ia tidak pernah berpikir apakah lelaki itu mencintainya. Ia tidak pernah bertanya. Ia tahu, rangkulan lelaki itu adalah cinta. Ia tidak pernah mau tahu apakah ada rasa cinta dalam jiwa lelaki itu. Ia hanya ingin menyatu. Satu.

Ada bekas yang tertinggal di tubuhnya. 

“Bukan bekas, tetapi berkah. Angin yang meniupnya kesana,” ucap lelaki itu, sebelum pergi dan tak kembali. 


*** 

Seekor pianggang ia lihat ada pada bulir padi itu. Pianggang adalah musuh para petani. Kalau ia bunuh seekor pianggang itu, bau sangit dari lendirnya akan mengundang ribuan dan jutaan pianggang lain. Kalau ia tangkap, pianggang itu tetap bisa mengundang pianggang-pianggang lain untuk membebaskannya. 

Terpaksa ia gali tanah dibawah rumpun padi itu. Ia tidak mau pianggang itu terbang atau terusik. Pelan, tanpa gesekan, ia pindahkan rumpun padi itu dengan dekapannya. Ia seberangi sungai yang sedang banjir itu. Ia pastikan, rumpun padi itu tertanam pada lumpur pinggir seberang sungai itu. 

“Ratuuuuuuuuuu!” 

Ia mendengar teriakan. Oh, tidak. Itu suara yang dikenalnya. Panggilan yang ia tak sukai.
Hanya karena yang mengucapkan dia, ia jadi terbiasa. 

Ia tak ingin menoleh. Ia konsentrasi menjejakkan kaki pada batu-batu sungai. Arus makin kuat. Ia paham cara menyeberangi sungai itu, dengan berjinjit, seperti tarian balet yang ia lihat di layar televisi tetangganya. Tidak boleh kaki menghunjam terlalu keras, karena arus air akan membongkarnya. 

Ia melangkah, cepat dan teratur, kaki kiri mengikuti kaki kanan. Bergantian. Berdekatan. Mempertahankan keseimbangan pada irama kedua kaki. Apabila tenaga bertumpu pada satu kaki saja, ia pasti hanyut. 

“Ratuuuuuu!” 

Suara itu kembali hadir, lebih keras. Ia tercekat. Rumpun padi di tangannya agak bergoyang. Pianggang pada bulir padi terlihat menggerakkan sungutnya. 

“Tidurlah.. Tidurlah..,” bisiknya, pada pianggang itu, sambil memejamkan mata. Ia tahu, kalau pianggang itu terjaga dan terbang, maka ia akan membawa teman-temannya, kembali ke sawahnya, memamahnya, tidak menyisakan sebutir-padipun untuk anak-anaknya. 

“Ratu! Hamba selalu disisimu! Hamba pergi, karena hamba bukan pangeran…!” 

Begitu dekat suara itu, seperti keluar dari jiwa dan telinganya sendiri. Konsentrasinya buyar.
Ia menoleh. 

Ia lihat dedemit pada mata lelaki yang menggunakan sampan itu. Ia begitu takut bisa melihatnya dengan jelas. Sesuatu yang lama ingin ia lihat, sekalipun tidak pernah ia harapkan dedemit itu benar-benar ada. 

Lelaki itu kini berambut putih, sama seperti dia. Waktu telah membilasnya, juga menciptakan kerut pada seluruh tubuhnya. 

“Maafkan aku, Bunda!” jeritnya. 

Pusaran arus sungai menelan tubuh reot itu. Rumpun padi masih tergenggam di tangannya. Pianggang terbang menjelajah langit. 

Dedemit di mata lelaki itu juga terbang, secepat lelaki itu menyelam ke air. Dedemit, selalu takut pada air, disamping pada suara perempuan. 

Sungai berair keruh itu mendekap erat kedua tubuh tua dan ringkih itu… 

Indra Jaya Piliang

Surau: Masjid kecil milik suku.
Lapau: warung.
Terompah: sendal.
Pianggang: hama serangga.

Seputar Peran Golkar

Written By oyong liza on Selasa, 16 September 2014 | 20.02




Partai Golkar sebentar lagi berusia 50 tahun, tepatnya tanggal 20 Oktober 2014 yang bersamaan dengan pelantikan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2014-2019. Usia emas di tengah dua kekalahan dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden. Usia emas tanpa piala emas. Paling banter, Partai Golkar mendapatkan kursi Ketua DPR RI. Itupun dengan dua syarat: Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terhadap UU MD3 (MPR, DPR RI, DPD RI dan DPRD) dan Koalisi Merah Putih (KMP) tetap kompak. 

Kalau skenario itu tidak berhasil, Partai Golkar menderita kelumpuhan jangka menengah, berupa kehilangan kekuatan di DPR RI, ketiadaan kader di eksekutif dan sekaligus juga kehilangan pesona sebagai partai politik moderen. Ditambah dengan pemecatan tiga kader Partai Golkar, fungsi pengelolaan konflik kurang berjalan, mengingat kader-kader partai politik lain yang menyeberang ke kubu koalisi Pilpres sama sekali tidak dipecat. Ada sejumlah nama yang memang digeser dari posisinya, seperti Rachmawati di Partai Nasdem atau Reza Syarif di Partai Hanura. Hanya saja, tidak mengalami kisruh sedalam Partai Golkar.

Lambatnya proses konsolidasi dan rekonsiliasi dalam tubuh Partai Golkar pasca Pilpres juga membawa kelelahan dalam tubuh partai. Komunikasi berlangsung hanya via media massa atau pertemuan-pertemuan terbatas. Tanpa ada upaya pihak yang memiliki kewibawaan untuk menjembatani perbedaan pendapat di dalam tubuh partai, bisa memicu persaingan yang tidak sehat yang hanya berdasarkan rumor. Partai mengalami penggerogotan dari dalam, akibat perbedaan makin tajam dan memunculkan friksi yang kian menular kemana-mana. 

Bahasa-bahasa kekuasaan yang ditunjukkan oleh otoritas DPP Partai Golkar juga memunculkan sikap yang berjarak. Bukan malah mencoba merangkul atau mengajak kembali pihak-pihak yang berbeda pendapat selama Pilpres, malahan DPP Partai Golkar menebarkan ancaman, baik berupa pemecatan atau pencopotan dari jabatan. Bahkan pihak yang menginginkan Munas dilaksanakan pada Oktober 2014 dianggap sebagai anarkis. Padahal, tidak ada satupun bentuk kekerasan yang terjadi, selain perbedaan pendapat. 

Kocar-Kacir

Golkar juga terlihat “larut dalam kekalahan”, bahkan tetap menjadikan kekalahan dalam pilpres sebagai bentuk dari ketidak-becusan penyelenggaraan. Sikap ini berbeda dengan pemilu legislatif. Bahkan, ketika partai-partai politik lain sudah mulai melunak sikapnya, terutama Partai Demokrat, PPP dan PAN, Golkar terlihat masih berada pada posisi yang sama dengan Gerindra dan PKS. Padahal, momentum untuk melakukan evaluasi sudah datang, sebagaimana terjadi dengan PKB dan Partai Nasdem. 

Kondisi ini menyebabkan para kader terlihat kocar-kacir. Sebagian kader sudah terlihat “merapat” kepada pemerintahan Jokowi-JK, sebagian lain terus melakukan kritikan. Mayoritas kader berada dalam posisi tanpa suara (silent majority). Sejumlah pertemuan yang digelar kader-kader Partai Golkar, baik secara tertutup ataupun terbuka, terus melakukan komunikasi intensif dengan penyikapan yang beragam. Sama sekali tidak ada forum yang lebih kondusif guna mengatasi beragam perbedaan pendapat yang muncul. 

Padahal, agenda-agenda politik dan pemerintahan terus berjalan. Antara lain pelantikan anggota DPRD, baik kabupaten, kota, maupun provinsi. DPP Partai Golkar memang memiliki kewenangan untuk menunjuk pimpinan DPRD, terutama di tingkat provinsi. Bagi kader yang terpilih menjadi legislator, kesibukan terlihat dalam mengikuti beragam pelatihan, terutama yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah. Artinya, kader-kader Partai Golkar itu sudah diberikan wawasan dan pemahaman yang lebih sebagai penyelenggara negara di pelbagai tingkatan. 

Ditinjau dari sisi opini, tidak banyak yang bisa dipetakan. Diskusi masih seputar rencana pencopotan jabatan sejumlah kader, posisi di dalam atau penyeimbang pemerintah, kedudukan di KMP, juga jadwal pelaksanaan Munas antara 2014 atau 2015. Sejumlah nama calon Ketua Umum Partai Golkar juga terus mengapung, seperti Agung Laksono, MS Hidayat, Agus Gumiwang Kartasasmita, Priyo Budi Santoso, Airlangga Hartarto, Mahyuddin dan Azis Syamsuddin. Paling banter adalah sejumlah diskusi yang dihelat oleh kaum muda partai, namun terbatas tempatnya. 

Arah Pemerintahan

Padahal, inilah saatnya bagi Partai Golkar untuk menggiring arah pemerintahan, baik berada di luar atau di dalam. Apalagi, terdapat program-program baru yang dicoba ditawarkan pemerintahan Jokowi-JK, seperti upaya menekan subsidi bahan bakar fosil, perampingan kabinet, pemberdayaan sektor maritim, mengatasi kelangkaan pangan, sampai pemodalan yang lebih bersahabat kepada pelaku usaha kecil dan menengah. Sebagai party of ideas, selayaknya Golkar berbicara lebih banyak dan terbuka soal ini, ketimbang hanya bicara masalah-masalah internal. 

Peranan politik partai tidak selalu berada di pemerintahan atau memenangkan pemilu. Dalam sejarah kepartaian di Indonesia, terdapat partai-partai politik pra dan pasca kemerdekaan yang selalu menjadi bahan perbincangan, sekalipun kecil secara elektabilitas. Bahkan ada partai yang tidak berhasil masuk pemerintahan. Sementara, Partai Golkar menempatkan diri sebagai partai terbesar kedua dengan sebaran kader dari pusat ke daerah yang mewarnai jalannya pemerintahan. 

Sudah saatnya Partai Golkar melakukan lagi inventarisasi ulang terhadap para kader yang dimiliki, sembari terus mengemukakan pandangan-pandangan visioner guna kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pada gilirannya nanti, masyarakat akan mencatat bahwa kontribusi Partai Golkar tidak hanya ketika memenangkan kompetisi politik, bahkan juga ketika kalah. Terlalu larut dengan bahasa komunikasi politik yang tendensius, negatif, bahkan intimidatif, justru membawa konsekuensi kepada berkurangnya simpati dan empati publik. 

Terlepas dari kapan Munas diselenggarakan ataupun posisi Partai Golkar nantinya, keunggulan ide dan gagasan yang dimiliki patut terus diapungkan, begitu juga dengan kader-kader potensial yang dimiliki. Masalah terbesar Partai Golkar bukan terletak pada siapa yang akan duduk di kabinet atau pimpinan legislatif, tetapi memberdayakan sejumlah kader yang gagal meraih kursi parlemen dalam pemilu 2014 lalu. Nama-nama yang disegani, berpengalaman, berpengetahuan serta sudah kenyang dengan asam garam politik. Memaksimalkan peran mereka adalah bagian dari upaya penguatan Partai Golkar, sekaligus memberikan peran yang baik bagi bangsa dan negara.

 Indra Jaya Piliang

IJP: Mazhab Pemerintahan




Ketika rencana pembentukan Tim Transisi oleh presiden terpilih Joko Widodo disusun, saya menyampaikan sejumlah kritikan dan masukan di twitter. Intinya adalah agar pemerintahan baru lebih mengedepankan school of thought (doktrin atau tradisi pemikiran) yang berbeda dengan pemerintahan lama. Upaya ini diperlukan guna memberikan warna yang benar-benar memberi harapan bagi publik. Apakah harapan-harapan itu akan terpenuhi atau tidak, tentu juga memerlukan keahlian dalam pelaksanaan nanti. 

Pada kenyataannya, Tim Transisi malahan terlihat berbeda pendapat dengan pemerintahan menyangkut hal-hal yang tidak substantif. Pertemuan-pertemuan yang dilakukan terkesan hanya seremonial belaka, yakni guna menyamakan persepsi menyangkut sejumlah kebijakan yang sudah dan akan berjalan. Rasa-rasanya, pekerjaan di pemerintahan memang terkesan bersifat protokoler. Padahal, jauh di balik itu semua, harapan publik dititipkan berupa pilihan dalam pemilu lalu.

Terlepas dari itu, Tim Transisi sudah mencoba melakukan sesuatu yang bukan kebiasaan, yakni mengenali sejumlah program yang hendak ditempuh pemerintahan Jokowi-JK, memeriksa beban-beban yang ditinggalkan pemerintahan SBY-Boediono, serta mencari postur kabinet yang pas agar seluruh program utama bisa berjalan. Walau yang terlihat hanya aspek seremonial semata, tentu Tim Transisi sudah memiliki platform pemerintahan baru, berikut uraian masalah dan sekaligus solusinya ketika pemerintahan baru berjalan secara efektif. 

Hanya saja, masyarakat belum mengetahui secara luas. Waktu pelaksanaan Pilpres, masyarakat juga tidak mendapatkan sosialisasi yang masif menyangkut visi-misi pemerintahan Jokowi-JK. Debat-debat yang dilakukan terbatas dari sisi waktu, begitu juga sosialisasi lewat iklan atau kampanye terbuka dan tertutup. Serangan kampanye negatif dan kampanye hitam begitu deras. Pilpres 2014 memang menjadi Pilpres terhebat sepanjang sejarah Pilpres di Indonesia. Bangsa Indonesia hampir saja terbelah dua dalam sikap. Bahkan pascapilpres, sebagian masyarakat belum mampu keluar dari sikap pro dan kontra berdasarkan pilihan masing-masing. 

Pentingnya school of thought adalah bagian dari upaya memperkuat sistem presidensial. Sebuah sistem menjadi kuat, apabila disangga pemikiran yang juga kuat. Jumlah pendukung bisa saja berkurang atau bertambah, namun apabila pemikiran yang dimajukan terus dikembangkan dan disampaikan, pada gilirannya masyarakat mempersiapkan diri dengan lebih baik lagi. Dengan pembatasan periode pemerintahan sekarang, program pemerintah bisa saja berganti. Tetapi apabila school of thoughtnya sama, irama program-program itu bisa disesuaikan. 

Proses pemilihan dan pengaruh lembaga survei yang bersifat kuantitatif, mengurangi pemikiran yang lebih dalam bagi sebuah kebijakan. Untuk itu, tersedia cukup waktu guna mencari sandaran yang lebih kuat lagi ke depan. Dalam potret yang lebih luas, bukan hanya school of thought saja yang diperlukan, tetapi juga mazhab pemikiran sebuah pemerintahan. 

Sebagai bagian dari pemerintahan di Republik Indonesia, tentulah yang pertama mendapatkan tempat adalah khazanah pemikiran yang pernah berkembang di Indonesia. Apalagi, globalisasi bagai hantaman gelombang yang bisa mengombang-ambingkan bangsa Indonesia di antara beragam pilihan yang berbeda. 

Sudah saatnya Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa besar dengan cara melahirkan mazhab tersendiri dalam pemerintahan. Dengan cara itu pula kita bisa menegakkan kepala di tengah “kemajuan demi kemajuan” yang sudah dicapai oleh bangsa-bangsa lain, namun berbeda dalam banyak hal dengan bangsa kita.

Indra Jaya Piliang

IJP: Simpang Jalan Golkar

Written By oyong liza on Senin, 01 September 2014 | 11.58




Meskipun sudah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, Partai Golkar belum mengucapan selamat kepada Jokowi-JK. Sikap ini secara etika politik bermasalah. Golkar sudah terbiasa kalah atau menang dalam kontestasi politik. Apalagi dalam kampanye pilpres, termasuk yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum, terdapat upaya tersirat dan tersurat agar masing-masing pasangan dan pendukung mengakui kemenangan lawan. Ketiadaan ucapan selamat itu menandakan kemunduran etika politik dari Golkar.

Golkar mengalami gejolak yang hebat sejak lima tahun terakhir. Keadaan ini terjadi akibat kekalahan dalam pemilu legislatif 2014. Walau mengalami peningkatan jumlah pemilih sebesar 3,4 Juta, jumlah kursi di DPR RI justru berkurang dari 106 kursi menjadi 91 kursi. Artinya, Golkar kehilangan 15 kursi dalam pileg 2014, dibanding pileg 2009. 

Sebagai juara kedua dalam Pileg 2009 – sama dengan pileg 2014 --, Jusuf Kalla bisa maju sebagai Calon Presiden 2009 dengan menjadikan Wiranto sebagai Calon Wakil Presiden. Hal ini berbeda dengan 2014, Golkar tak berhasil memajukan Aburizal Bakrie sebagai calon presiden. Padahal, sejak Rapimnas 2012, ARB adalah satu-satunya calon presiden yang diusung Golkar. 

Keberhasilan ARB adalah menjadi Ketua Koalisi Merah Putih (KMP) yang bersifat “permanen” sampai 2019. Komunikasi yang dibangun ARB menempatkan Golkar sebagai partai penyeimbang. Terdapat sinyalemen ARB akan maju menjadi Ketua Umum Golkar periode 2015-2020. Kalau tidak, posisi politik Ketua KMP bisa saja diubah oleh Ketua Umum Golkar yang baru. 

Sekalipun jadwal Musyarawah Nasional belum jelas, posisi ARB masih kuat dalam mengendalikan Golkar di daerah-daerah. Bagi penganut paham konstitusionalitas, jadwal Munas disesuaikan dengan Anggaran Dasar pasal 30 : “Musyawarah Nasional adalah pemegang kekuasaan tertinggi partai yang diadakan sekali dalam 5 (lima) tahun”. Munas terakhir terjadi bulan Oktober 2009, berarti Munas berikutnya bulan Oktober 2014. 

Namun, terdapat klausulan dalam Munas VIII Riau 2009 bahwa masa jabatan kepengurusan bisa diperpanjang sampai tahun 2015. Klausulan itu hanya berupa rekomendasi yang belum memiliki kekuatan hukum. Idealnya, kalau memang klausulan itu diterima sebagai Keputusan Munas VIII, akan masuk ke dalam “aturan peralihan” dalam Anggaran Dasar. Faktanya, klausulan itu sama sekali tidak ditandatangani pimpinan sidang, berbeda dengan dokumen-dokumen lainnya. Pernyataan politik Partai Golkar saja, ikut ditanda-tangani oleh pimpinan sidang. 

Kalau hanya sekadar unjuk kekuatan, perbedaan pendapat soal Munas 2014 atau 2015 ini berakibat fatal bagi Golkar. Yang diperebutkan adalah suara DPD I guna menggelar Munas Luar Biasa. Kalau ini yang terjadi, Golkar bisa saja memiliki kepengurusan kembar yang masing-masing berpegang pada AD-ART. Padahal, bukan zamannya lagi untuk memecah Golkar yang setiap lima tahun “melahirkan” partai-partai baru. Golkar sudah terbiasa dengan konflik keras, bahkan berujung pada perpecahan. 

Munas 2015 lemah secara hukum dan politik. Klausulan itu untuk menghadapi Pilpres yang diikuti kader yang diusungi Golkar, baik putaran pertama, apalagi putaran kedua. Dalam Pilpres 2009, tokoh-tokoh utama Golkar bukan kosentrasi pada Pilpres, melainkan pada penggalangan dukungan suara untuk menjadi Ketum Golkar dalam Munas 2009. Mesin Golkar tak berjalan maksimal guna memenangkan JK-Wiranto. Dalam Pilpres 2014, kader Golkar yang maju hanyalah JK dan berlangsung satu putaran. 

KMP sudah menyatakan sebagai penyeimbang pemerintahan Jokowi-JK.  Dengan diketuai oleh ARB, KMP berarti dipimpin Golkar. ARB akan kehilangan legitimasinya, begitu juga KMP, apabila tidak lagi menjadi Ketum. Sasaran pertama KMP tentulah Ketua DPR RI, Ketua MPR RI dan lain-lainnya. Dengan UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) yang baru, KMP dengan mudah bisa mengambil pucuk-pucuk pimpinan di lembaga legislatif.

Soliditas KMP bisa dicatat sebagai yang terbaik, dibandingkan dua pilpres sebelumnya. KMP tetap tak bergeming untuk mengalihkan dukungan terhadap pemerintahan Jokowi-JK, setelah MK mengetuk palu. Beberapa parpol disebut bakal bergabung dengan koalisi yang dipimpin oleh PDI Perjuangan, namun baru sebatas wacana. 

Perkembangan terakhir ditunjukkan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY memberikan sinyal sebagai poros ketiga. Padahal, dalam sepuluh tahun terakhir, Golkar yang berada di posisi itu, yakni menjadi partai tengah guna menyeimbangkan poros kiri (oposisi) dan kanan (pemerintah). Dalam masalah pengurangan subsidi bahan bakar fosil, terlihat sekali Jokowi-JK memerlukan dukungan SBY, ketimbang KMP. 

Bakal terjadi “permainan” segitiga poros politik dalam lima tahun ke depan. Konsentrasi penuh Jokowi-JK menjalankan pemerintahan, dihadapkan dengan tiga kekuatan politik di DPR RI. Jangan lupa, MPR RI juga akan mendapatkan peranan lebih besar. Sinyalemennya sudah tampak, yakni mendelegitimasikan rezim Jokowi-JK. Walau tidak akan sampai pada tindakan pemakzulan, seperti era Presiden Abdurrahman Wahid, namun kekuatan MPR RI bisa lebih banyak digunakan untuk menekan Jokowi-JK. 

Tinggal ketangguhan kepemimpinan Jokowi-JK yang ditunggu, baik dari sisi kekompakan, maupun dukungan dari partai-partai politik pengusung, relawan, maupun individu-individu yang berkarakter kuat dan sekaligus berani. Pilihan prioritas kebijakan akan sangat menentukan bagi dukungan publik terhadap rezim Jokowi-JK. Apabila pilihan-pilihan itu ternyata memunculkan sentimen negatif, KMP dengan mudah mendapatkan panggung politik dengan segala armadanya yang sudah dipersiapkan dengan rapi. 

Indra Jaya Piliang

IJP: Geliat dan Gairah Pilpres 2014

Written By oyong liza on Selasa, 19 Agustus 2014 | 21.05




Pilpres 2014 adalah pilpres terpanas, terhebat dan terbanyak kampanye hitamnya. Belum pernah sebelumnya Pilpres begitu menyita perhatian pemilih begitu besar, dibandingkan dengan pilpres 2014 ini. Walau angka partisipasi lebih rendah sebesar 1,5% dari pilpres 2009 (71,17% menjadi 69,58%), tetap saja pilpres 2014 memberi nuansa tersendiri. Dinamika yang terjadi tentu perlu dikompilasi menjadi bagian dari pembelajaran bagi pilpres berikutnya, sekalipun perkembangan yang akan terjadi tidak sepenuhnya bisa diantisipasi. Kemajuan teknologi media dan perubahan perilaku pemilih akan memberikan tantangan tersendiri dalam lima tahun ke depan. 

Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun ini menunjukkan bahwa pilpres bukan hanya persoalan kekuasaan semata yang terjadi di kalangan elite, melainkan sudah masuk menjadi masalah individu. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pilpres mengambil bagian bagi kepentingan dirinya sendiri. Gabungan dari kepentingan individu inilah yang sering disebut sebagai kepentingan publik. Dari sini terbentuk relawan-relawan swadaya dan swadana yang tidak merupakan bagian dari partai politik. Apalagi, menurut banyak survei, party id turun terus sepanjang lima tahun ini. Angkanya malah kurang dari 20%. Itu artinya, warga yang merasa dirinya terbebas dari partai politik kian meningkat, lebih dari 80%. 

Mayoritas pemilih ini dikenal sebagai pemilih independen, tanpa orientasi kepartaian.
Ada dua faktor yang mendukung perkembangan ini, yakni pilkada yang terjadi sejak 2005 dan penggunaan suara terbanyak dalam pemilu legislatif sejak 2009. Publik tidak lagi merasa terikat dengan partai politik, melainkan dengan figur yang diajukan, baik dalam pemilu legislatif maupun pilkada. Keduanya berujung kepada pilpres yang menjadi puncak bagi kontestasi politik di Indonesia. Sekalipun partai-partai politik berkoalisi, tetap saja yang dilihat dan didukung adalah figur yang diusung, bukan partai politik pengusungnya. Begitu juga pengaruh dari figur-figur “bayangan”, yakni orang-orang yang merasa menjadi tokoh masyarakat, baik formal maupun informal, semakin kecil. Organisasi sosial kemasyarakatan juga bukan batu penjuru arah pilihan publik. Pemilih benar-benar menjadi otonom, sampai di tingkat keluarga batih. 

Di luar itu, derasnya pemberitaan media massa juga menjadi faktor yang dominan memberikan pengaruh. Apalagi media tidak lagi hanya sebatas televisi, radio ataupun koran dan majalah, melainkan merambah kepada media online dan media sosial. Para pengguna telepon selular, smartphone, iphone dan blackberry dengan mudah mendapatkan informasi yang bersiliweran setiap saat di genggaman mereka. Komentar-komentar panas di media sosial meningkat tajam selama pilpres berlangsung, bahkan pasca pilpres. Tak kalah seru, media online yang tidak jelas sumber informasinya juga disukai oleh para pendukung fanatik dari kedua pasangan capres dan cawapres yang bersaing. Kampanye berlangsung di dalam genggaman tangan, menembus dinding-dinding rumah, domisili dan status sosial. 

Kreatifitas para relawan juga mencapai puncaknya dalam Pilpres 2014. Setiap hari kita menemukan gambar-gambar baru yang terkait dengan kedua pasangan, termasuk dalam bentuk komik. Upaya memelintir ucapan lawan atau membesar-besarkan kesalahan lawan menjadi hal yang biasa. Batas-batas kampanye hitam dan kampanye negatif menjadi hilang, saking sulitnya memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang bergiliran muncul. Peredaran tabloid Obor Rakyat maupun tabloid-tabloid lainnya, menunjukkan seriusnya “perang isu” yang terjadi. Mobilisasi massa berkurang, kecuali dalam kampanye terbuka yang resmi. Sebaliknya, perang isu dan gagasan bertambah. Setiap kali debat antar capres, cawapres atau berpasangan dilakukan, istilah-istilah yang teknis diperbincangkan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Ada pembelajaran yang cepat atas masalah-masalah yang diperdebatkan, walau dengan modal pengetahuan yang minim. 

*** 

Media massa termasuk pihak yang mendapatkan sorotan maksimal, terutama yang diketahui memiliki afiliasi politik dengan pemilik medianya. Kalangan intelektual dengan mudah bisa dipetakan, mana yang argumen-argumennya condong ke kandidat A, mana yang ke kandidat B. Mereka dikenal sebagai spin doctor. Persaingan dukungan sejumlah stasiun televisi juga berarti persaingan di kalangan kaum “intelektual” yang dihadirkan sebagai narasumber. Publik dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa media XYZ atau pengamat ABC adalah pihak yang condong ke capres-cawapres tertentu. Persepsi yang dengan cepat terbentuk itu memunculkan sinisme terhadap media yang dianggap terlalu bermusuhan dengan kandidat yang mereka usung. 

Yang juga sangat bergairah dalam memberikan dukungan adalah kalangan yang seyogianya lebih banyak berurusan dengan sesuatu yang bersifat transendental, bukan malah politik praktis. Mereka berasal dari kalangan agamawan yang secara terbuka menjadi pendukung salah satu pasangan. Secara etika politik, mengingat siapapun yang menjadi presiden atau wakil presiden terpilih, sikap seperti ini menyebabkan makin tergerusnya ketokohan para agamawan itu. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh para kepala daerah beserta wakilnya. Padahal, akibat lanjutannya tidak diperhatikan, yakni siapapun yang terpilih akan menjadi atasan langsung dari kepala dan wakil kepala daerah itu. 

Khusus untuk pasangan Jokowi-JK, apresiasi layak diberikan kepada para relawan yang tumbuh subur di mana-mana. Aktivitas relawan ini diakui sebagai salah satu faktor kemenangan Jokowi-JK, terutama konser dua jari di Gelora Bung Karno menjelang hari terakhir kampanye, begitu juga dukungan selebritis yang selama ini dikenal apatis dan apolitis. Sumbangan dana besar ke rekening Jokowi-JK juga layak dicatat sebagai satu bentuk kemajuan dalam demokrasi di Indonesia. 

Sementara, untuk pasangan Prabowo-Hatta, apresiasi juga patut dilayangkan dari sisi konsolidasi di kalangan elite partai-partai pendukung. Tingginya tingkat kenaikkan elektabilitas kedua pasangan ini sejak diresmikan sampai hari pelaksanaan Pilpres, belum pernah terjadi sebelumnya dalam pilpres 2004 ataupun pilpres 2009. 

Bahkan, kekompakan koalisi pengusung pasangan Prabowo-Hatta juga terjadi pasca pilpres, tentu terkecuali individu-individu politisi yang berani memberikan dukungan terbuka kepada pasangan Jokowi-JK. Masalah yang terjadi pasca pilpres sebetulnya bertumpu kepada dua hal, yakni kinerja penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu (KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan kinerja Mahkamah Konstitusi. Dari sisi penyelenggaraan dan sengketa hasil Pilpres, kedua lembaga ini mengalami kemajuan. Belum pernah sebelumnya data C-1 bisa diakses oleh siapapun, termasuk diverifikasi kebenarannya. Butuh alat-alat bukti yang valid guna memenangkan permohonan hasil pilpres ini. 

Terlepas dari kekurangannya, Pilpres 2014 sudah memberikan data dan fakta yang semakin terang benderang, betapa demokrasi tumbuh mekar di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim yang terbesar di dunia, demokrasi menemukan sandarannya di Indonesia. Bisa dikatakan betapa demokrasi kompatibel dengan dunia Islam dalam bentuk toleransi dan keterbukaan. Walau bahasa-bahasa agama juga muncul, tetap saja mayoritas masyarakat Indonesia memiliki sudut pandang tersendiri dalam mengusung dan mendukung pasangan capres dan cawapresnya. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia sudah layak masuk ke dalam peta dunia, sebagai salah satu sumber bagi perkembangan di bidang ilmu politik dan ilmu-ilmu lainnya. 

Indra Jaya Piliang

Indra J Piliang: Bukan Surat terbuka untuk Partai Golkar

Written By oyong liza on Senin, 04 Agustus 2014 | 20.43




Bagi saya, Pilpres 2014 sudah selesai. Memang masih ada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Namun sulit rasanya menghadirkan bukti-bukti atas terjadinya kecurangan Pilpres secara masif, terstruktur dan sistemik. 

Pertama, Joko Widodo dan Jusuf Kalla bukannya incumbent. Jokowi hanya sosok yang sedang diberhentikan sementara (cuti) sebagai Gubernur DKI, sementara JK merupakan anggota biasa Partai Golkar yang bahkan tidak didukung oleh Partai Golkar. 

Kedua, justru Partai Demokrat yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono berada di pihak Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Walau keterlibatan aparatur negara sama sekali tidak terjadi, namun dalam gestur politik dukungan dari partai penguasa itu menjadi penting. 

Ketiga, dari lima partai politik yang mengusung Jokowi-JK, hanya PKB yang berada di pemerintahan, yakni Muhaimin Iskandar dan Helmy Faisal. Tetapi keduanyapun merupakan pembantu Presiden SBY. Jauh lebih banyak menteri lagi yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
Keempat, penyelenggara Pilpres, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Diluar itu, keduanya juga diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan intensif terhadap penyelenggara Pilpres itu. 

Kelima, bukti-bukti yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hattalah yang nantinya akan menjadi pokok perkara sengketa Pilpres ini. Tetapi bukti-bukti itu harus melampirkan perubahan suara yang jaraknya 8,4 Juta lebih. Artinya, sengketa hasil hanya akan terjadi, apabila jumlah suara Jokowi-JK berkurang sekitar 4,4 Juta, lalu dialihkan menjadi suara Prabowo-Hatta. Tampaknya, angka inilah yang diincar, mengingat Prabowo-Hatta menyatakan unggul 50,25%, ketimbang Jokowi-JK yang 49,75% dengan selisih suara 700ribuan. 

Dilihat dari kasus-kasus sebelumnya, sulit membuktikan tuduhan yang berakibat munculnya sengketa Pilpres itu. Sebagai contoh, pasangan JK-Wiranto juga mengklaim kemenangan mencapai 39% dalam Pilpres 2009, namun angka realnya hanya 12% lebih. Kenyataannya, tuntutan yang diajukan oleh JK-Wiranto – dan juga Mega-Prabowo—dimentahkan oleh hakim konstitusi. Pasangan SBY-Boediono tetap sah sebagai pemenang Pilpres 2009. Bayangkan, dalam Pilpres 2009, Prabowo sebagai Cawapres sudah dinyatakan kalah oleh MK, bagaimana nantinya usai MK mengambil keputusan? 

888

Bagaimana dengan Partai Golkar? Seyogianya Partai Golkar sama sekali menarik diri dari proses terakhir ini. Toh Partai Golkar sudah berpengalaman dengan Pilpres 2009 dan ratusan sengketa pilkada lainnya yang diputuskan MK. Apabila putusan MK tetap memenangkan pasangan Jokowi-JK, Partai Golkar kembali mencatatkan diri dalam sebuah dokumen tentang kekalahan secara hukum. Betul, langkah hukum adalah langkah terakhir. Namun langkah hukum idealnya juga memerlukan pengkajian tentang manfaat taktis dan strategisnya. 

Secara psikologi politik, Golkar dinyatakan kalah berkali-kali, baik dalam Pileg 2014, sengketa pileg 2014 yang diajukan ke MK, Pilpres 2014 dan terakhir sengketa Pilpres yang diajukan ke MK. Putusan sengketa Pileg 2014 lalu idealnya menjadi bahan bagi Partai Golkar untuk dikaji, tentang sulitnya memenangkan perkara di MK. 

Hal ini melengkapi apa yang terjadi dengan Partai Golkar. Keputusan DPP Partai Golkar untuk mengusung pasangan Prabowo-Hatta telah menuai selisih pendapat di internal partai. Buahnya adalah pemecatan terhadap tiga kader penting, yakni Nusron Wahid, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Poempida Hidayatullah. Partai Golkar juga tidak menunjukkan diri sebagai partai kader, yakni sama sekali tidak ikut mengusung kadernya, yakni JK sebagai Cawapres. Pukulan psikologis lahir, ketika ternyata hasil perhitungan resmi KPU menyatakan Jokowi (kader PDI Perjuangan) dan JK (kader Partai Golkar) yang memenangkan Pilpres 2014 ini. 

Kengototan kader-kader utama Partai Golkar di kubu Prabowo-Hatta juga terlihat, ketika dengan penuh percaya diri masih menyatakan Prabowo-Hatta sebagai pemenang, jauh setelah hasil quick count diumumkan dan hasil real count juga sudah masuk dari tingkat PPS, PPK dan bahkan KPU Kabupaten dan Kota. Beberapa elite Partai Golkar masih bersuara bahwa perhitungan PKS masih menunjukkan kemenangan Prabowo-Hatta. Akibatnya, publik melihat kader-kader utama Partai Golkar itu sama sekali tidak cakap dalam membaca situasi dan seakan tak paham dengan metode penyelenggaraan Pilpres. Ada banyak nama yang bisa disebut, antara lain Marwah Daud Ibrahim, Musfihin Dahlan, Ali Mochtar Ngabalin, Tantowi Yahya dan Idrus Marham.

Padahal, selama lima tahun terakhir, Partai Golkar bahkan mengeluarkan semacam daftar hitam lembaga-lembaga survei yang tidak kredibel, sehingga sama sekali tidak dipakai oleh Partai Golkar dalam pilkada. Dua di antaranya: Puskaptis dan Lembaga Survei Nasional (LSN). Bagaimana bisa kedua lembaga survei ini tiba-tiba menjadi begitu berkualitas dan kredibel, dalam quick count Pilpres yang jauh lebih mudah daripada survei? Saya tidak tahu, kenapa Partai Golkar yang begitu besar di mata publik, dengan mudah memberikan penilaian betapa Puskaptis dan LSN adalah lembaga yang kredibel, sementara selama lima tahun berada dalam daftar hitam? Apa yang dipertaruhkan Partai Golkar, sehingga menyorongkan diri sebagai tameng bagi lembaga survei yang “ilmiah” – namun kelihatan tak mengerti metodologi survei dan quick count – itu? 

Seolah, sistem yang sudah lama dibangun oleh Partai Golkar tiba-tiba saja dengan mudah bisa tembus oleh dua lembaga survei yang sama sekali tak kredibel. Sebagai Ketua Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, saya mengikuti dari dekat perkembangan seluruh lembaga survei. Bahkan, tiap kali ada lembaga survei yang merilis hasilnya, saya selalu mewakili Partai Golkar untuk mengecek dan sekaligus mengomentari hasil-hasilnya. Saya sama sekali tidak pernah diundang oleh Puskaptis ataupun LSN, karena mereka sendiri tahu tentang kredibilitas lembaganya dihadapan para ahli survei yang juga dimiliki oleh DPP Partai Golkar. 

888 

Tentu ada banyak catatan lain, termasuk bagaimana hanyutnya Partai Golkar dengan deru kampanye Prabowo-Hatta. Satu yang paling ironis menurut saya adalah pemakaian simbol Garuda Merah. Jelas sekali simbol yang menyerupai lambang negara itu tidak boleh dipakai sembarangan, bahkan oleh Tim Nasional Sepakbola. Garuda Merah yang sama sekali tak berisikan Pancasila itu, tiba-tiba menjadi lambang yang menguasai aura Partai Golkar, bahkan mengalahkan simbol Beringin. Padahal, saya memimpikan, bahwa ketika pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014 nanti, simbol Beringin Emaslah yang keluar. Kenapa? Waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI itu bertepatan dengan Ulang Tahun Emas Partai Golkar yang ke-50! 

Garuda Merah ternyata lebih diminati oleh petinggi-petinggi Partai Golkar, ketimbang Beringin Emas. 

Koalisi Merah Putih yang juga ditandatangani oleh petinggi Partai Golkar menjadi bukti akan tidak taktis dan strategisnya posisi Partai Golkar. Bagaimana bisa Partai Golkar terus-menerus terseret langkahnya dalam peta pertarungan politik Pilpres 2014, sementara tahun terus berjalan menuju Pilpres 2019? Walau saya tidak tahu isi dari dokumen Koalisi Merah Putih, secara tidak langsung publik membaca bahwa Prabowo-Hatta akan diusung lagi oleh Partai Golkar pada Pilpres 2019. Artinya, proses pengkaderan di Partai Golkar tiba-tiba menjadi macet dan mati. Partai Golkar sudah kalah sebelum bertarung, yakni tidak mengusung kader terbaiknya untuk menjadi Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2019.

Mumpung masih ada waktu, sebaiknya langkah-langkah yang menurut saya tidak taktis dan tidak strategis bagi Partai Golkar itu dievaluasi kembali. Apalagi Pilpres 2019 bersamaan waktunya dengan Pileg 2019. Artinya, masing-masing partai politik bisa mengusung Capres dan Cawapresnya sendiri, sehingga Koalisi Merah Putih dengan sendirinya hancur di tengah jalan. Sangat tidak rasional partai-partai politik yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk hanya mengandalkan Prabowo-Hatta, dengan sama sekali menyimpan tokoh-tokoh partainya sendiri untuk maju sebagai Capres dan Cawapres. Ataukah memang politik menjadi irrasional, sehingga ambisi masing-masing partai politik sama sekali tumpul, demi keutuhan Koalisi Merah Putih? 

Jalan penyelamatan partai sudah disuarakan oleh pelbagai kalangan. Saya merasa skeptis, apakah jalan itu yang hendak ditempuh. Partai Golkar seolah mengalami kemunduran puluhan tahun, ketika sama sekali tak berani mengajukan Capres dan Cawapres dari kalangan sendiri, bahkan setelah MK membuka jalan lewat Pilpres dan Pileg secara serentak tahun 2019. Padahal, dengan mengingat perjalanan politik sejak reformasi, Partai Golkar justru mengandalkan sumberdaya internal, ketimbang mendorong sumberdaya eksternal. Soalnya, Partai Golkar dengan bangga terus menyebut diri sebagai penghasil politisi jempolan yang kemudian menyebar di banyak partai politik lain.
Bagi saya, tidak masalah Partai Golkar berada di luar pemerintahan. Tetapi, sejumlah hal perlu dilakukan, yakni merevisi Keputusan Munas Partai Golkar 2009 yang menyatakan bahwa Partai 

Golkar adalah partai pemerintah, walau tetap bersikap kritis. Saya masih ingat bagaimana Presiden SBY berpidato di Istana Negara, di bawah sebuah pohon, guna mengomentari perkembangan Munas Partai Golkar di Pekanbaru yang nampaknya ingin menjadi partai oposisi. Justru pandangan agar Partai Golkar menjadi oposisi itu datang dari Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, ketika membuka Munas VIII Partai Golkar. 

Sekarang, keadaan justru terbalik, JK berpegang kepada putusan Munas yang kemudian memungkinkan Partai Golkar bergabung dengan pemerintahan SBY-Boediono itu. Pihak-pihak yang dulu menolak Partai Golkar menjadi partai oposisi malah sebaliknya, menginginkan partai ini menjadi oposisi resmi via Koalisi Merah Putih. 

Jalan terbaik menurut saya adalah menggelar Munas IX Partai Golkar. Saya tidak ingin terjebak dengan sebutan Munas Dipercepat atau Munas Biasa atau Munaslub. Yang penting, dokumen-dokumen resmi harus dihasilkan, agar arah perjalanan partai memiliki pijakan kuat, tidak hanya berdasarkan sentimen sesaat dan penilaian subjektif pengurus DPP Partai Golkar. Kalau memang ada dokumen yang menyatakan bahwa Partai Golkar menjadi “partai oposisi”, sebaiknya dokumen itulah yang dijadikan landasan. Sayangnya, dokumen itu sama sekali tidak ada, tak pernah ada, tak pernah disebut. Sehingga, sebelum dokumen itu ada dan benar-benar ada, seluruh langkah politik untuk menjadikan Partai Golkar sebagai partai oposisi adalah jalan inkonstititusional. Wallahu ‘Alam.

Jakarta, 26 Juli 2014, Indra Jaya Piliang

IJP: Dua Nahkoda Baru

Written By oyong liza on Minggu, 27 Juli 2014 | 08.49





Selesai sudah proses pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang penuh emosi. Ir H Joko Widodo ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih, sementara Drs H Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Perbedaan suaranya di atas 8 juta.

Sungguh suatu kemenangan yang manis, walaupun dipenuhi dengan beragam kampanye hitam. Seiring dengan semakin berkembangnya demokrasi, Indonesia menjadi ladang penyampaian pendapat yang deras. Semua orang kian bebas berbicara tentang apa pun, termasuk sesuatu yang tak diketahui dengan baik. Penetapan KPU bukan berarti akhir segalanya, melainkan justru awal keberangkatan kapal besar Indonesia yang penuh penumpang ke pulau tujuan.

Dari jarak dekat, dapat disaksikan langsung pidato yang disampaikan Joko Widodo di atas kapal berbentuk pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pidato yang mengukuhkan kembali keindonesiaan awal, ketika Sunda Kelapa jadi ajang perebutan pengaruh Fatahillah dan Belanda yang awal mula menancapkan kaki.

Pelabuhan yang penuh sesak di masa lalu ini, sekarang menyisakan berbagai kapal dalam negeri yang menyeberangi pulau-pulau di Indonesia. Kejayaan bahari yang mudah-mudahan bisa digali dan dikembangkan lagi Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tak ada pesta yang terlalu bergemuruh dari kemenangan ini. Justru pesannya jelas: kerja keras. Kilometer 0 belum dimulai. Itu akan terjadi pada tanggal 20 Oktober 2014 nanti, ketika keduanya dilantik di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Sebelum tanggal itu datang, tentulah banyak persiapan diperlukan agar waktu bisa dipakai seefektif mungkin. Pemerintahan baru nanti haruslah bekerja dari jam pertama, guna menyelesaikan sejumlah persoalan yang ditinggalkan pemerintahan sekarang, sembari menghadapi persoalan-persoalan baru di depan. Tidak boleh ada lagi kelalaian dalam menjalankan amanat rakyat dan amanah yang sudah diberikan rakyat Indonesia. Kemenangan Jokowi dan JK bukan tanpa persoalan. Timkamnas Prabowo- Hatta sama sekali belum mengakuinya, dengan sejumlah alasan dan argumen. Intinya adalah kelemahan dari sisi penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden ini. Kalau dilihat secara detail, pihak yang dirugikan bukan hanya Prabowo-Hatta, melaikan juga Jokowi-JK.

KPU sama sekali kurang sosialisasi secara masif menyangkut hari pencoblosan sehingga partisipasi, meski meningkat, belum maksimal. Hasil survei menunjukkan banyaknya pemilih yang akan menggunakan hak, yakni sekitar 90 persen lebih, sementara angka partisipasi hanya 70 persen. Belum lagi cara mengurus formulir A5, yang digunakan pemilih di luar tempat tinggal menurut kartu tanda penduduk. Di luar itu, terdapat sejumlah tempat pemungutan suara yang hanya memberikan 0 (nol) suara, baik kepada pasangan nomor urut satu maupun dua.

Tetapi, patut disimak, perbaikan sudah banyak dilakukan KPU. Dibanding pemilu legislatif pada 9 April 2014 lalu, Pilpres 9 Juli 2014 jauh lebih baik. KPU bahkan melakukan digitalisasi dokumen paling penting, formulir C-1. Setiap orang bisa melihat hasil pemilihan di TPS masing-masing di website KPU. Tentu ada kekuatan lain yang ingin menghancurkan data itu. Ini terbukti dengan banyaknya jumlah hacker menyerang situs KPU. Untunglah, Indonesia memiliki semakin banyak ahli teknologi informasi sehingga bisa menghadapinya.

Para relawan juga berkontribusi positif, antara lain dengan membuat situs Kawal Pemilu 2014 yang berisikan perhitungan atas hasil C-1 yang sudah diungguh KPU. Ada pihak berniat jahat, tetapi lebih banyak yang baik dan pada gilirannya memenangkan seluruh proses melelahkan ini.


Tuntutan Warga

Walau belum dilantik, Indonesia sudah memiliki dua nakhoda baru, satu dengan nama presiden terpilih Ir H Joko Widodo, satu lagi dengan nama wakil presiden terpilih Drs H Muhammad Jusuf Kalla. Sejarah akan mencatat cara keduanya memimpin Indonesia dan prestasi mereka. Setiap pemerintahan tentunya ingin melakukan kerja yang lebih baik dari sebelumnya.

Di luar itu, masyarakat juga menuntut harapan semakin tinggi. Tingkat kecerdasan warga kian baik, begitu juga gizi dan nalar. Hanya pemerintahan yang mampu menggerakkan seluruh energi positif masyarakatlah akan bisa mencapai tujuan-tujuan nasional bangsa Indonesia secara lebih maju. Jokowi dan JK adalah dua sosok yang tak mengambil jarak dari masyarakat. Foto-foto yang beredar di social media menunjukkan betapa keduanya dengan mudah bisa berfoto bersama masyarakat, di mana pun dan kapan pun.

Walau mungkin menghabiskan waktu, keduanya sama sekali tak keberatan untuk sekadar berfoto, bahkan berdua saja. Setiap warga negara yang memiliki ponsel bisa menaruh foto mereka bersama kedua orang bersahaja ini. Tangan keduanya yang bersalaman dengan lapisan masyarakat apa pun bisa menjadi bukti kedekatan mereka dengan rakyat. Tentu kita juga berharap hal yang sama kepada orang-orang di sekeliling mereka.

Janganlah kedua nakhoda ini dipisahkan dari penumpang kapal Indonesia yang majemuk dan berasal dari beragam etnis, agama, tingkat pendidikan, dan sekaligus juga status sosialekonomi. Kedua nakhoda ini berasal dari rahim rakyat Indonesia, disokong ratusan ribu relawan, baik yang terkoordinasi ataupun tidak, baik yang terdaftar ataupun tidak. Keduanya tentu memiliki keberuntungan tersendiri karena bisa memicu partisipasi luar biasa berbagai kalangan.

Bangsa ini tidak hanya menyaksikan dua pemimpin hadir, melainkan juga memandang bahwa warga bisa bekerja sama dalam suatu kontestasi yang sebelumnya tak terbayangkan, yakni hadirnya kekuatan rakyat pada saat kritis. Ada kekuatan ilahi yang menggerakkan para relawan, selain tentunya juga jutaan harapan setiap bentuk partisipasi.

Selamat datang presiden dan wakil yang baru. Peganglah kemudi kapal kuat-kuat agar tidak salah arah: menuju Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih manusiawi. Teruslah melaju!
 

Catatan Indra Jaya Piliang, S.Si, M.Si

IJP: Alang Babega Musti Libatkan Diri Untuk Kemajuan Daerah dan Bangsa

Written By oyong liza on Sabtu, 05 Juli 2014 | 22.10




Dugaan kita selama ini tentang organisasi yang dibentuk oleh Indra Jaya Piliang (IJP), seperti NBI (Nangkodo Baha Institute), Alang Babega, Media Nangkodo Baru yang kesemuanya dibawah naungan IJP Centre, serta merta diarahkan untuk satu tujuan politik praktis, ternyata salah.

Hal itu diketahui setelah Keluarga besar IJP Centre mengadakan acara buka bersama di RM Anisa, Sampan, Padangpariaman (5/7) dimana para anggota organisasi dan relawan berkumpul bersama terlihat akrab, meskipun diantara mereka punya pilihan berbeda pada Pilpres nanti.

Dikatakan IJP, NBI adalah organisasi yang demokratis. Dia bisa saja melakukan evaluasi untuk menyatukan persepsi politik untuk mendukung salah satu pasangan Capres.

"Perbedaan pandangan politik dalam keluarga besar IJP Centre adalah bukti demokrasisasi kita. Kita berkumpul bersama untuk menghangatkan suasana keakraban kembali. Kedepan kita punya banyak agenda," ucapnya.

IJP mengatakan, organisasi yang dimiliki bersama butuh solidaritas dan persaudaraan tinggi diantara sesama anggota keluarga. Dia menyebutkan bahwa dalam berorganisasi semua anggota adalah satu kesatuan keluarga besar.

"NBI, Alang Babega, musti punya gerakan positif ditengah masyarakat dan melatih diri, karena sebagai anak muda kita musti mempersiapkan diri untuk masa depan. Kita musti memikirkan kemajuan daerah dan negara," katanya.

IJP juga sudah mempersiapkan berbagai format kedepan pada organisasi intelektual besutannya, seperti melakukan hearing dengan DPRD Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman untuk menyampaikan aspirasi kalangan muda di lembaga legislatif nantinya. Juga akan berafiliasi dengan Organisasi KNPI.

"Sebentar lagi Alang Babega akan Mubes untuk memilih Ketua Umum dan Panglima-Panglima. Selesaikan sesuai prosedur, bentuk AD/ART dan PO organisasi. Nanti pas hari Kemerdekaan 17 Agustus kita pelantikan," ucapnya.

Disamping itu IJP juga meminta agar pengurus juga menyiapkan legalitas organisasi.

"Legalitas organisasi diperlukan agar saya bisa mintakan anggaran kegiatan
pengembangan generasi muda ke kementrian olahraga RI," sambungnya.

Usai Mubes, Alang Babega akan melatih kader angkatan ke-4 di INS Kayu Tanam. Selanjutnya, kata IJP, Alang Babega akan terus mengembangkan sayap hingga ke tingkat provinsi.

"Sekarang baru Kota dan Kabupaten. Nantinya akan melebar ke wilayah terdekat seperti Agam, Pasaman dll, hingga mencakup seluruh wilayah provinsi Sumbar. Namun, pusatnya tetap di Pariaman," tutupnya.

Oyong Liza Piliang

IJP dan Iwan Piliang Kompak Galang Dukungan Untuk Kemenangan Jokowi-JK

Written By oyong liza on Minggu, 22 Juni 2014 | 19.26




Kedatangan Iwan Piliang dan Indra Jaya Piliang ke Pariaman secara bersamaan selain untuk menghadiri gerak jalan santai yang digelar partai koalisi pendukung Jokowi-JK Kota Pariaman, juga sekaligus untuk mengklarifikasi beberapa isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu kepada pribadi Jokowi dan Jusuf Kalla di Sumatera Barat umumnya, Kota Pariaman khususnya menjelang pemilu pemilihan Presiden 9 Juli yang akan datang. Hadir pada kesempatan itu sejumlah pengurus dan kader parpol koalisi pendukung Jokowi-JK Kota dan Kabupaten Pariaman, diantaranya, Hasno Welly, Dewi Fitri Deswati, Yusrizal, Salman Chai, Syamwir Ali, Jonasri, Reza Syafputra, Syafinal Akbar, dll. Selain itu juga hadir diantaranya beberapa tokoh masyarakat Pariaman.




Beberapa isu yang santer beredar di masyarakat adalah meragukan ke islaman Jokowi dan asal-usul keluarganya. Seperti yang dikatakan Iwan Piliang, aktivis nasional, dan tokoh media yang berasal dari Sungai Gerinngging yang mengenal Joko Widodo secara personal mengatakan bahwa Jokowi adalah muslim yang sangat taat yang tidak pernah mengatakan ketaatannya, Minggu, 22/6.




"Jokowi sudah dua kali naik haji dan sudah lima belas tahun lamanya puasa nabi Daud dan puasa Senin Kamis. Tak heran badannya kurus. Dia sholatnya tak pernah tinggal. Tapi, sebagai seorang muslim, Jokowi merasa hal itu adalah tanggung jawab dia kepada Allah SWT yang tidak perlu dipublikasikan," kata Iwan, dalam sambutannya jelang cabut undian nomor pemenang door-price dipanggung yang disediakan panitia gerak jalan sehat pendukung Jokowi-JK Pariaman.

Iwan melanjutkan, Kedua orangtua Jokowi adalah orang Indonesia asli, dilahirkan Islam, pribumi, tidak sebagaimana yang di isukan selama ini oleh lawan politiknya.

"Justru jika kita jujur, calon presiden sebelahlah yang dia sendirian muslim ditengah keluarganya. Namun kita tidak permasalahkan tentang hal itu karena masalah keyakinan dan ibadah adalah hubungan setiap individu dengan penciptaNya," imbuh Iwan.

Senada dengan Iwan Piliang, Indra Jaya Piliang karib disapa IJP mengatakan sudah saatnya kita memilih pemimpin yang benar-benar merakyat, bekerja untuk rakyat dan memiliki program nyata yang telah terbukti.

"Saya kenal dengan Prabowo, saya kenal dengan Hatta Rajasa, tapi untuk calon Presiden, saya pilih Jokowi-JK. Kenapa, karena hanya Jokowi-JK lah diantara keempat orang yang saya sebutkan diatas yang tidak memiliki masalah. Demi pilihan politik saya tersebut, jabatan di Partai Golkar saya letakan dengan ksatria," ucap IJP.

IJP menegaskan, dengan program kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat yang digagas Jokowi, sangat berbeda aplikasinya dengan program-program yang telah ada selama ini.

"Dengan kartu sehat dan pintar, semua data menyangkut kartu pemilik ada didalamnya. Jika ada yang sakit, kemanapun berobat, baik diluar Provinsi Sumbar digratiskan, begitu juga dengan sekolah. Beda dengan sekarang yang peredaran uangnya lewat pintu samping, jadi Jokowi tidak jualan kartu, tapi menjual program," tukuknya.

Menanggapi ucapan Irwan Prayitno yang mengatakan Jokowi belum pantas jadi Presiden RI karena baru sekelas manejer, IJP menjawab.

"Jika Jokowi itu manejer, maka dia adalah manejer Jakarta dengan APBD terbesar di Indonesia. Bandingkan bedanya dengan Sumbar besarnya APBD yang dikelola. Jika Jokowi manejer, tentu Irwan Prayitno hanya sekelas asisten manejer. Indonesia sekarang butuh pemimpin yang mau melihat langsung persolan, bukan sekedar pemimpin ABS alias asal bapak senang."

"Nah, maraknya kepala daerah yang mendukung Prabowo adalah mereka yang takut akan perubahan. Mereka adalah orang-orang yang selalu ingin senang sebagaimana sekarang ini. Bayangkan jika kepala daerah ditelpon Presiden disuruh benahi pasar dan got yang mampet jika Jokowi jadi Presiden nantinya. Para kepala daerah pendukung Prabowo-Hatta sekarang berhadapan dengan basis kekuatan rakyat yang ingin perubahan yang mendukung Jokowi-JK," pungkas IJP.

Usai gelaran gerak jalan santai, Iwan Piliang dan Indra Jaya Piliang duet di acara Talk-Show di Radio Damai FM Pariaman interaksi langsung dengan masyarakat pendengar.

Oyong Liza Piliang

Jokowi: Lonely on The Top

Written By oyong liza on Kamis, 12 Juni 2014 | 12.24




Pada akhirnya saya bertemu dengan Jokowi. Pertama kalinya adalah saat di malam hari saya ada keperluan ke Jalan Lembang. Itu bertepatan dengan hari terakhir Jokowi menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kemudian cuti. Dari atas mobil, saya melihat Jokowi berjalan dari Taman Suropati, dikerubuti oleh para wartawan yang ingin mendapatkan seucap-dua ucap kata darinya. Jokowi tanpa pengawalan, terdesak, sampai ke batas pagar halaman rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang dia hendak tinggalkan. Saya memotretnya dari atas mobil. 

Kedua kalinya adalah tanggal 03 Juni 2014. Pagi-pagi saya dihubungi Akbar Faisal, politisi dan anggota DPR terpilih dari Partai Nasdem. Saya diminta datang ke Hotel Bidakara. Dari Jalan Jenggala II, saya meluncur ke Hotel Bidakara. Suasana sudah ramai. Lama saya menunggu di bagian bawah, lalu naik jalan kaki ke lantai atas. Saya mencari ID Card, tetapi tak dapat. Bertemu dengan sejumlah politisi, termasuk dari Partai Golkar. Saya juga lihat Andi Widjojanto, seorang kawan yang sudah lama kenal, sekretaris Timkamnas Jokowi-JK. JK ternyata sudah datang, Jokowi belum.
Ketika Jokowi masuk, saya mengikuti dari belakang. Ia langsung dikerubungi wartawan. Jokowi diam saja, tak berkomentar apapun. Nah, dalam kesempatan itulah saya menyodorkan tangan, mengajak bersalaman. Jokowi menoleh. 

“Saya Indra J Piliang, Pak,” kata saya. 

“Oh, Pak Indra, terima kasih, ya. Terima kasih,” katanya, sambil memegang tangan saya erat. 

Lalu kami masuk ke ruangan, tapi dioper lagi ke ruangan VVIP. Pak JK sudah ada di dalam. Sementara, ruang VVIP satu lagi dihuni oleh Prabowo – Hatta Rajasa. Di ruang itu bertemu dengan banyak kolega, mulai dari Bambang Widjojanto dari KPK RI, Nur Hidayat Sardini dari DKPP, Juri Ardiantoro dari KPU, Prof Jimly Assidiqque, juga sejumlah politisi. Karena sudah lama tak berjumpa, kami mengobrol. Yang paling asyik adalah diskusi dengan Bambang Widjojanto. Dulu kami bergabung dalam Koalisi Konstitusi Baru. BW merobek kertas kosong, lalu dituduh Amien Rais merobek naskah konstitusi. Meja kami lebih heboh dari meja Jokowi yang duduk bersebelahan dengan Pak JK.

Lonely On The Top


Saya mencoba memperhatikan Jokowi. Bahkan ketika saya salaman dengan Pak JK, Jokowi kembali mengucapkan terima kasih. Ketika Prof Jimly Assidiqque mengatakan bahwa tubuh saya lebih kurus, saya mencoba menunjuk Jokowi dengan kedua belah tangan: “Agar jangan hanya Pak Jokowi yang dibilang kurus, Prof.” Jokowi terlihat tenang -- atau tegang-- entah tersenyum, entah nyengir. Ada beberapa orang yang berbisik kepada Jokowi, termasuk Tjahjo Kumolo. 


Saya mencoba mencairkan suasana dengan meminta orang untuk memotret saya. Pak JK lagi berbicara di telepon dengan relawan dari Batam, Kepulauan Riau. Sambil berbicara, Pak JK memegang tangan saya. Pak JK juga sempat memberikan telepon kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi saya dengar memberikan selamat kepada relawan dan berterima kasih. 

Waktu Pilpres 2009, ketika kampanye damai digelar, saya sempat memberikan pantun kepada Pak JK. Waktu itu pantun datang dari Kalbar. Pak JK mengubah isi pantun itu. Saya masih ingat, Pak JK mengacungkan jempol ke saya, setelah menyampaikan pidatonya yang disambut meriah itu.
Saya langsung mengajukan usulan ke Pak JK.

"Pak, mau baca pantun lagi?”

Pak JK langsung menunjuk dengan tangan dipendekkan ke arah Jokowi. Saya menangkap maksudnya, bahwa Jokowilah yang akan menyampaikan pidato. Selain itu, tanpa harus berkata-kata, Pak JK sepertinya ingin mengatakan kepada saya: “Yang Calon Presiden itu Pak Jokowi.”
Sayang, saya tidak mengambil kesempatan ketika bangku di sebelah Jokowi kosong. Kawan lain mengisinya. Saya tidak sempat membicarakan soal pidato. Malahan, saya berdiskusi soal debat-debat di televisi. Kebetulan yang hadir adalah politisi lintas partai yang banyak tampil di televisi sebagai Tim Debat, seperti Akbar Faisal (Partai Nasdem), Yuddy Chrisnandi (Partai Hanura), Hanif Dhakiri dan Marwan Ja'far (PKB), serta Tjahjo Kumolo (PDI Perjuangan). Sejumlah tips debat yang saya pelajari dari Pak JK saya sampaikan. 

Pak Jokowi hanya diam saja. Mungkin bingung dengan keakraban kami, politisi lintas partai. Atau memang sedang memikirkan sesuatu. Ia seperti seorang pertapa yang berada di keramaian. Ada sejumlah orang yang berbisik kepadanya, berbicara, dijawab seperlunya. Ada seorang kawan yang belajar ilmu psikologi bilang ke saya, kondisi seperti ini memang bisa dihadapi oleh orang-orang yang sedang berada di posisi puncak. Lonely on the top, istilahnya. Jokowi adalah seorang pecinta alam, pendaki gunung seperti Soe Hok Gie dan Herman Lantang. Jangan-jangan, Jokowi lebih merindukan gunung dalam keadaan seperti itu, ketimbang berada di keramaian.

Atau bisa jadi Jokowi itulah gunung itu. Gunung yang siap meledak. Ia seperti menahan sesuatu dan tak ingin mengeluarkannya di depan sekelompok orang yang kini menjadi bagian dari Timkamnas Jokowi-JK. Ia belum membaur. Interaksi sama sekali tak berlangsung dalam suasana cair.

Pidato Patah


Kami dipanggil pihak KPU untuk segera memasuki ruangan acara. Suasana langsung hangat. Masih ada diskusi soal Salawat Badar, akibat pernyataan Perang Badar yang dikatakan Amien Rais. Saya sudah menjelaskan tafsiran yang disampaikan Dradjat Wibowo, bahwa konteks pernyataan Perang Badar Amien rais itu adalah menghadapkan dengan Perang Uhud. Artinya, soliditas tim, bukan dalam artian satu pihak adalah Muslim, pihak lain adalah Kafir. 


“Tapi mestinya tak disampaikan di depan umum. Untuk doktrin tim, boleh-boleh saja,” kata Pak JK menimpati. Pak Jokowi sama sekali tak menyampaikan pendapatnya. 

Suasana di dalam ruangan sudah heboh. Dari sisi pendukung, kelompok Jokowi-JK lebih berwarna. Tim yang dibawa bersemangat, terus bernyanyi, melambaikan bendera merah putih, bahkan juga semacam lampu suar berwarna kuning dan orange. Saya lihat ada Rieke Diah Pitaloka juga, adik kelas saya dulu di Fakultas Sastra UI. Di bagian pendukung Prabowo Hatta, saya lihat ada Fuad Hassan Mansur, Mahfud MD dan lain-lain. Sungguh suatu “medan tempur” antar kawan dan sahabat. Dulu, yakni dalam Pilpres 2004 dan Pilpres 2009, beberapa yang berada di barisan kiri, adalah bagian dari barisan kanan. Begitu juga sebaliknya. Apakah suasana ini akan terjadi lagi tahun 2019 nanti, sebagian orang berpindah-pindah barisan? 

Hanya Jokowi yang menggunakan baju kotak-kotak. Tidak ada tim lain yang pakai baju serupa. Suasana kebatinan lonely on the top itu terbangun sudah. Seluruh Timkamnas sudah pakai baju putih, baik sebelah kanan, maupun sebelah kiri. Terus terang, saya agak kaget ketika menyaksikan di televisi soal pergantian baju putih menjadi baju kotak-kotak. Padahal, sepanjang menjadi Gubernur DKI Jakarta, setiap hari Jokowi memakai baju putih, bukan baju kotak-kotak. Jokowi-Ahok hanya pakai baju kotak-kotak ketika kampanye Pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2012. 

Saya langsung sadar, Jokowi memang sengaja menjadikan baju kotak-kotak sebagai baju zirrahnya, sebagai baju “perang”. Masalahnya, Pilpres bukanlah perang, hanya sekadar pertempuran politik dengan mengumbarkan kata-kata ke seluruh Nusantara. Bukan perang, tapi pertempuran kata-kata. Kata dibalas kata, kalimat dibalas kalimat. Masalahnya, ketika maju di DKI Jakarta, baju kotak-kotak itu adalah simbol pasukan dan pimpinan pasukan. Lalu ada narasi dan makna atas kotak-kotak itu. Otak dibalik semua pertempuran itu adalah Hassan Nasbi, adik kelas saya di FISIP UI. Saya tidak tahu, kemana Hassan sekarang.

Narasi soal kotak-kotak itulah yang tak terbaca publik. Juga, lebih-lebih, pasukan kotak-kotaknya tak satupun di barisan. Yang ada hanyalah baju putih di kedua-belah pihak. Apakah ini perang antara Jokowi dengan seluruh warna putih yang ada di kedua belah pihak? Apa makna yang hendak disampaikan Jokowi selain hanya soal diferensiasi? 

Lalu, muncullah pidato itu. Sejak awal, jarang ada tepuk tangan. Lalu muncul sejumlah tepuk tangan, ketika Jokowi mengatakan “pemilu adalah perayaan atas kegembiraan”. Ya, masalahnya, Jokowi tak nampak gembira, ketika menyebut kata “gembira” itu. Bahkan, Jokowi sama sekali tak balas memuji Prabowo-Hatta yang berkali-kali memuji Jokowi-JK. Padahal, saya sudah minta seseorang mendekati Andi Widjajanto dan Tjahjo Kumolo untuk membalas pujian  itu, dengan menceritakan pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo-Hatta selama ini, bahkan sejak Pilgub DKI. 

Dan Jokowi mengakhiri pidatonya, ketika saya dan hadirin masih berharap ada sesuatu yang hendak disampaikan lagi. Saya sudah pernah mendengar pidato Prabowo Subianto pertama kali tahun 2003 di Lombok, NTB, ketika maju sebagai peserta Konvensi Nasional Partai Golkar. Dalam proses konvensi itu, Prabowo dikalahkan oleh Wiranto, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Wiranto yang memenangkannya di babak final. Prabowo hanya sampai di babak perempat final. Jadi, minimal sudah sebelas tahun tahun Prabowo mengatasi kegugupannya di atas panggung. Sementara Jokowi? Baru memulai dalam dua acara di KPU.

Saya bahkan ingat, tidak ada kampanye terbuka di Pilgub DKI yang menampilkan Jokowi berpidato. Jokowi hanya bertemu dengan 15.000 relawannya yang tersebar di 15.000 TPS. Begitupula dalam acara-acara sejak menjadi Walikota sampai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi jarang berpidato. Jokowi terbiasa memberikan wawancara singkat kepada wartawan. Bahkan, Jokowi tidak banyak berbicara, hanya wartawan menceritakan apa saja yang dilakukan Jokowi, baik dalam bahasa tulisan, maupun foto dan video. 

Saya belum mendengar adanya letusan dari gunung api yang mungkin ada di dalam dada Jokowi. Kalaupun suatu saat meletus, saya berharap, isinya adalah kelembutan, welas asih dan kemanusiaan Jokowi. Semoga saja...

Bersambung...


Catatan Indra Jaya Piliang

Topik Terhangat

postingan terdahulu