Tampilkan posting dengan label indra j piliang. Tampilkan semua posting
Tampilkan posting dengan label indra j piliang. Tampilkan semua posting

IJP: Geliat dan Gairah Pilpres 2014

Written By oyong liza on Selasa, 19 Agustus 2014 | 21.05




Pilpres 2014 adalah pilpres terpanas, terhebat dan terbanyak kampanye hitamnya. Belum pernah sebelumnya Pilpres begitu menyita perhatian pemilih begitu besar, dibandingkan dengan pilpres 2014 ini. Walau angka partisipasi lebih rendah sebesar 1,5% dari pilpres 2009 (71,17% menjadi 69,58%), tetap saja pilpres 2014 memberi nuansa tersendiri. Dinamika yang terjadi tentu perlu dikompilasi menjadi bagian dari pembelajaran bagi pilpres berikutnya, sekalipun perkembangan yang akan terjadi tidak sepenuhnya bisa diantisipasi. Kemajuan teknologi media dan perubahan perilaku pemilih akan memberikan tantangan tersendiri dalam lima tahun ke depan. 

Perkembangan yang terjadi dalam lima tahun ini menunjukkan bahwa pilpres bukan hanya persoalan kekuasaan semata yang terjadi di kalangan elite, melainkan sudah masuk menjadi masalah individu. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pilpres mengambil bagian bagi kepentingan dirinya sendiri. Gabungan dari kepentingan individu inilah yang sering disebut sebagai kepentingan publik. Dari sini terbentuk relawan-relawan swadaya dan swadana yang tidak merupakan bagian dari partai politik. Apalagi, menurut banyak survei, party id turun terus sepanjang lima tahun ini. Angkanya malah kurang dari 20%. Itu artinya, warga yang merasa dirinya terbebas dari partai politik kian meningkat, lebih dari 80%. 

Mayoritas pemilih ini dikenal sebagai pemilih independen, tanpa orientasi kepartaian.
Ada dua faktor yang mendukung perkembangan ini, yakni pilkada yang terjadi sejak 2005 dan penggunaan suara terbanyak dalam pemilu legislatif sejak 2009. Publik tidak lagi merasa terikat dengan partai politik, melainkan dengan figur yang diajukan, baik dalam pemilu legislatif maupun pilkada. Keduanya berujung kepada pilpres yang menjadi puncak bagi kontestasi politik di Indonesia. Sekalipun partai-partai politik berkoalisi, tetap saja yang dilihat dan didukung adalah figur yang diusung, bukan partai politik pengusungnya. Begitu juga pengaruh dari figur-figur “bayangan”, yakni orang-orang yang merasa menjadi tokoh masyarakat, baik formal maupun informal, semakin kecil. Organisasi sosial kemasyarakatan juga bukan batu penjuru arah pilihan publik. Pemilih benar-benar menjadi otonom, sampai di tingkat keluarga batih. 

Di luar itu, derasnya pemberitaan media massa juga menjadi faktor yang dominan memberikan pengaruh. Apalagi media tidak lagi hanya sebatas televisi, radio ataupun koran dan majalah, melainkan merambah kepada media online dan media sosial. Para pengguna telepon selular, smartphone, iphone dan blackberry dengan mudah mendapatkan informasi yang bersiliweran setiap saat di genggaman mereka. Komentar-komentar panas di media sosial meningkat tajam selama pilpres berlangsung, bahkan pasca pilpres. Tak kalah seru, media online yang tidak jelas sumber informasinya juga disukai oleh para pendukung fanatik dari kedua pasangan capres dan cawapres yang bersaing. Kampanye berlangsung di dalam genggaman tangan, menembus dinding-dinding rumah, domisili dan status sosial. 

Kreatifitas para relawan juga mencapai puncaknya dalam Pilpres 2014. Setiap hari kita menemukan gambar-gambar baru yang terkait dengan kedua pasangan, termasuk dalam bentuk komik. Upaya memelintir ucapan lawan atau membesar-besarkan kesalahan lawan menjadi hal yang biasa. Batas-batas kampanye hitam dan kampanye negatif menjadi hilang, saking sulitnya memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang bergiliran muncul. Peredaran tabloid Obor Rakyat maupun tabloid-tabloid lainnya, menunjukkan seriusnya “perang isu” yang terjadi. Mobilisasi massa berkurang, kecuali dalam kampanye terbuka yang resmi. Sebaliknya, perang isu dan gagasan bertambah. Setiap kali debat antar capres, cawapres atau berpasangan dilakukan, istilah-istilah yang teknis diperbincangkan oleh pelbagai lapisan masyarakat. Ada pembelajaran yang cepat atas masalah-masalah yang diperdebatkan, walau dengan modal pengetahuan yang minim. 

*** 

Media massa termasuk pihak yang mendapatkan sorotan maksimal, terutama yang diketahui memiliki afiliasi politik dengan pemilik medianya. Kalangan intelektual dengan mudah bisa dipetakan, mana yang argumen-argumennya condong ke kandidat A, mana yang ke kandidat B. Mereka dikenal sebagai spin doctor. Persaingan dukungan sejumlah stasiun televisi juga berarti persaingan di kalangan kaum “intelektual” yang dihadirkan sebagai narasumber. Publik dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa media XYZ atau pengamat ABC adalah pihak yang condong ke capres-cawapres tertentu. Persepsi yang dengan cepat terbentuk itu memunculkan sinisme terhadap media yang dianggap terlalu bermusuhan dengan kandidat yang mereka usung. 

Yang juga sangat bergairah dalam memberikan dukungan adalah kalangan yang seyogianya lebih banyak berurusan dengan sesuatu yang bersifat transendental, bukan malah politik praktis. Mereka berasal dari kalangan agamawan yang secara terbuka menjadi pendukung salah satu pasangan. Secara etika politik, mengingat siapapun yang menjadi presiden atau wakil presiden terpilih, sikap seperti ini menyebabkan makin tergerusnya ketokohan para agamawan itu. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh para kepala daerah beserta wakilnya. Padahal, akibat lanjutannya tidak diperhatikan, yakni siapapun yang terpilih akan menjadi atasan langsung dari kepala dan wakil kepala daerah itu. 

Khusus untuk pasangan Jokowi-JK, apresiasi layak diberikan kepada para relawan yang tumbuh subur di mana-mana. Aktivitas relawan ini diakui sebagai salah satu faktor kemenangan Jokowi-JK, terutama konser dua jari di Gelora Bung Karno menjelang hari terakhir kampanye, begitu juga dukungan selebritis yang selama ini dikenal apatis dan apolitis. Sumbangan dana besar ke rekening Jokowi-JK juga layak dicatat sebagai satu bentuk kemajuan dalam demokrasi di Indonesia. 

Sementara, untuk pasangan Prabowo-Hatta, apresiasi juga patut dilayangkan dari sisi konsolidasi di kalangan elite partai-partai pendukung. Tingginya tingkat kenaikkan elektabilitas kedua pasangan ini sejak diresmikan sampai hari pelaksanaan Pilpres, belum pernah terjadi sebelumnya dalam pilpres 2004 ataupun pilpres 2009. 

Bahkan, kekompakan koalisi pengusung pasangan Prabowo-Hatta juga terjadi pasca pilpres, tentu terkecuali individu-individu politisi yang berani memberikan dukungan terbuka kepada pasangan Jokowi-JK. Masalah yang terjadi pasca pilpres sebetulnya bertumpu kepada dua hal, yakni kinerja penyelenggara pemilu dan pengawas pemilu (KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) dan kinerja Mahkamah Konstitusi. Dari sisi penyelenggaraan dan sengketa hasil Pilpres, kedua lembaga ini mengalami kemajuan. Belum pernah sebelumnya data C-1 bisa diakses oleh siapapun, termasuk diverifikasi kebenarannya. Butuh alat-alat bukti yang valid guna memenangkan permohonan hasil pilpres ini. 

Terlepas dari kekurangannya, Pilpres 2014 sudah memberikan data dan fakta yang semakin terang benderang, betapa demokrasi tumbuh mekar di Indonesia. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim yang terbesar di dunia, demokrasi menemukan sandarannya di Indonesia. Bisa dikatakan betapa demokrasi kompatibel dengan dunia Islam dalam bentuk toleransi dan keterbukaan. Walau bahasa-bahasa agama juga muncul, tetap saja mayoritas masyarakat Indonesia memiliki sudut pandang tersendiri dalam mengusung dan mendukung pasangan capres dan cawapresnya. Dengan kondisi seperti ini, Indonesia sudah layak masuk ke dalam peta dunia, sebagai salah satu sumber bagi perkembangan di bidang ilmu politik dan ilmu-ilmu lainnya. 

Indra Jaya Piliang

Indra J Piliang: Bukan Surat terbuka untuk Partai Golkar

Written By oyong liza on Senin, 04 Agustus 2014 | 20.43




Bagi saya, Pilpres 2014 sudah selesai. Memang masih ada sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Namun sulit rasanya menghadirkan bukti-bukti atas terjadinya kecurangan Pilpres secara masif, terstruktur dan sistemik. 

Pertama, Joko Widodo dan Jusuf Kalla bukannya incumbent. Jokowi hanya sosok yang sedang diberhentikan sementara (cuti) sebagai Gubernur DKI, sementara JK merupakan anggota biasa Partai Golkar yang bahkan tidak didukung oleh Partai Golkar. 

Kedua, justru Partai Demokrat yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono berada di pihak Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Walau keterlibatan aparatur negara sama sekali tidak terjadi, namun dalam gestur politik dukungan dari partai penguasa itu menjadi penting. 

Ketiga, dari lima partai politik yang mengusung Jokowi-JK, hanya PKB yang berada di pemerintahan, yakni Muhaimin Iskandar dan Helmy Faisal. Tetapi keduanyapun merupakan pembantu Presiden SBY. Jauh lebih banyak menteri lagi yang mendukung pasangan Prabowo-Hatta.
Keempat, penyelenggara Pilpres, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapatkan pengawasan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Diluar itu, keduanya juga diawasi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Bahkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pengawasan intensif terhadap penyelenggara Pilpres itu. 

Kelima, bukti-bukti yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hattalah yang nantinya akan menjadi pokok perkara sengketa Pilpres ini. Tetapi bukti-bukti itu harus melampirkan perubahan suara yang jaraknya 8,4 Juta lebih. Artinya, sengketa hasil hanya akan terjadi, apabila jumlah suara Jokowi-JK berkurang sekitar 4,4 Juta, lalu dialihkan menjadi suara Prabowo-Hatta. Tampaknya, angka inilah yang diincar, mengingat Prabowo-Hatta menyatakan unggul 50,25%, ketimbang Jokowi-JK yang 49,75% dengan selisih suara 700ribuan. 

Dilihat dari kasus-kasus sebelumnya, sulit membuktikan tuduhan yang berakibat munculnya sengketa Pilpres itu. Sebagai contoh, pasangan JK-Wiranto juga mengklaim kemenangan mencapai 39% dalam Pilpres 2009, namun angka realnya hanya 12% lebih. Kenyataannya, tuntutan yang diajukan oleh JK-Wiranto – dan juga Mega-Prabowo—dimentahkan oleh hakim konstitusi. Pasangan SBY-Boediono tetap sah sebagai pemenang Pilpres 2009. Bayangkan, dalam Pilpres 2009, Prabowo sebagai Cawapres sudah dinyatakan kalah oleh MK, bagaimana nantinya usai MK mengambil keputusan? 

888

Bagaimana dengan Partai Golkar? Seyogianya Partai Golkar sama sekali menarik diri dari proses terakhir ini. Toh Partai Golkar sudah berpengalaman dengan Pilpres 2009 dan ratusan sengketa pilkada lainnya yang diputuskan MK. Apabila putusan MK tetap memenangkan pasangan Jokowi-JK, Partai Golkar kembali mencatatkan diri dalam sebuah dokumen tentang kekalahan secara hukum. Betul, langkah hukum adalah langkah terakhir. Namun langkah hukum idealnya juga memerlukan pengkajian tentang manfaat taktis dan strategisnya. 

Secara psikologi politik, Golkar dinyatakan kalah berkali-kali, baik dalam Pileg 2014, sengketa pileg 2014 yang diajukan ke MK, Pilpres 2014 dan terakhir sengketa Pilpres yang diajukan ke MK. Putusan sengketa Pileg 2014 lalu idealnya menjadi bahan bagi Partai Golkar untuk dikaji, tentang sulitnya memenangkan perkara di MK. 

Hal ini melengkapi apa yang terjadi dengan Partai Golkar. Keputusan DPP Partai Golkar untuk mengusung pasangan Prabowo-Hatta telah menuai selisih pendapat di internal partai. Buahnya adalah pemecatan terhadap tiga kader penting, yakni Nusron Wahid, Agus Gumiwang Kartasasmita dan Poempida Hidayatullah. Partai Golkar juga tidak menunjukkan diri sebagai partai kader, yakni sama sekali tidak ikut mengusung kadernya, yakni JK sebagai Cawapres. Pukulan psikologis lahir, ketika ternyata hasil perhitungan resmi KPU menyatakan Jokowi (kader PDI Perjuangan) dan JK (kader Partai Golkar) yang memenangkan Pilpres 2014 ini. 

Kengototan kader-kader utama Partai Golkar di kubu Prabowo-Hatta juga terlihat, ketika dengan penuh percaya diri masih menyatakan Prabowo-Hatta sebagai pemenang, jauh setelah hasil quick count diumumkan dan hasil real count juga sudah masuk dari tingkat PPS, PPK dan bahkan KPU Kabupaten dan Kota. Beberapa elite Partai Golkar masih bersuara bahwa perhitungan PKS masih menunjukkan kemenangan Prabowo-Hatta. Akibatnya, publik melihat kader-kader utama Partai Golkar itu sama sekali tidak cakap dalam membaca situasi dan seakan tak paham dengan metode penyelenggaraan Pilpres. Ada banyak nama yang bisa disebut, antara lain Marwah Daud Ibrahim, Musfihin Dahlan, Ali Mochtar Ngabalin, Tantowi Yahya dan Idrus Marham.

Padahal, selama lima tahun terakhir, Partai Golkar bahkan mengeluarkan semacam daftar hitam lembaga-lembaga survei yang tidak kredibel, sehingga sama sekali tidak dipakai oleh Partai Golkar dalam pilkada. Dua di antaranya: Puskaptis dan Lembaga Survei Nasional (LSN). Bagaimana bisa kedua lembaga survei ini tiba-tiba menjadi begitu berkualitas dan kredibel, dalam quick count Pilpres yang jauh lebih mudah daripada survei? Saya tidak tahu, kenapa Partai Golkar yang begitu besar di mata publik, dengan mudah memberikan penilaian betapa Puskaptis dan LSN adalah lembaga yang kredibel, sementara selama lima tahun berada dalam daftar hitam? Apa yang dipertaruhkan Partai Golkar, sehingga menyorongkan diri sebagai tameng bagi lembaga survei yang “ilmiah” – namun kelihatan tak mengerti metodologi survei dan quick count – itu? 

Seolah, sistem yang sudah lama dibangun oleh Partai Golkar tiba-tiba saja dengan mudah bisa tembus oleh dua lembaga survei yang sama sekali tak kredibel. Sebagai Ketua Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, saya mengikuti dari dekat perkembangan seluruh lembaga survei. Bahkan, tiap kali ada lembaga survei yang merilis hasilnya, saya selalu mewakili Partai Golkar untuk mengecek dan sekaligus mengomentari hasil-hasilnya. Saya sama sekali tidak pernah diundang oleh Puskaptis ataupun LSN, karena mereka sendiri tahu tentang kredibilitas lembaganya dihadapan para ahli survei yang juga dimiliki oleh DPP Partai Golkar. 

888 

Tentu ada banyak catatan lain, termasuk bagaimana hanyutnya Partai Golkar dengan deru kampanye Prabowo-Hatta. Satu yang paling ironis menurut saya adalah pemakaian simbol Garuda Merah. Jelas sekali simbol yang menyerupai lambang negara itu tidak boleh dipakai sembarangan, bahkan oleh Tim Nasional Sepakbola. Garuda Merah yang sama sekali tak berisikan Pancasila itu, tiba-tiba menjadi lambang yang menguasai aura Partai Golkar, bahkan mengalahkan simbol Beringin. Padahal, saya memimpikan, bahwa ketika pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober 2014 nanti, simbol Beringin Emaslah yang keluar. Kenapa? Waktu pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI itu bertepatan dengan Ulang Tahun Emas Partai Golkar yang ke-50! 

Garuda Merah ternyata lebih diminati oleh petinggi-petinggi Partai Golkar, ketimbang Beringin Emas. 

Koalisi Merah Putih yang juga ditandatangani oleh petinggi Partai Golkar menjadi bukti akan tidak taktis dan strategisnya posisi Partai Golkar. Bagaimana bisa Partai Golkar terus-menerus terseret langkahnya dalam peta pertarungan politik Pilpres 2014, sementara tahun terus berjalan menuju Pilpres 2019? Walau saya tidak tahu isi dari dokumen Koalisi Merah Putih, secara tidak langsung publik membaca bahwa Prabowo-Hatta akan diusung lagi oleh Partai Golkar pada Pilpres 2019. Artinya, proses pengkaderan di Partai Golkar tiba-tiba menjadi macet dan mati. Partai Golkar sudah kalah sebelum bertarung, yakni tidak mengusung kader terbaiknya untuk menjadi Capres dan Cawapres dalam Pilpres 2019.

Mumpung masih ada waktu, sebaiknya langkah-langkah yang menurut saya tidak taktis dan tidak strategis bagi Partai Golkar itu dievaluasi kembali. Apalagi Pilpres 2019 bersamaan waktunya dengan Pileg 2019. Artinya, masing-masing partai politik bisa mengusung Capres dan Cawapresnya sendiri, sehingga Koalisi Merah Putih dengan sendirinya hancur di tengah jalan. Sangat tidak rasional partai-partai politik yang bergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk hanya mengandalkan Prabowo-Hatta, dengan sama sekali menyimpan tokoh-tokoh partainya sendiri untuk maju sebagai Capres dan Cawapres. Ataukah memang politik menjadi irrasional, sehingga ambisi masing-masing partai politik sama sekali tumpul, demi keutuhan Koalisi Merah Putih? 

Jalan penyelamatan partai sudah disuarakan oleh pelbagai kalangan. Saya merasa skeptis, apakah jalan itu yang hendak ditempuh. Partai Golkar seolah mengalami kemunduran puluhan tahun, ketika sama sekali tak berani mengajukan Capres dan Cawapres dari kalangan sendiri, bahkan setelah MK membuka jalan lewat Pilpres dan Pileg secara serentak tahun 2019. Padahal, dengan mengingat perjalanan politik sejak reformasi, Partai Golkar justru mengandalkan sumberdaya internal, ketimbang mendorong sumberdaya eksternal. Soalnya, Partai Golkar dengan bangga terus menyebut diri sebagai penghasil politisi jempolan yang kemudian menyebar di banyak partai politik lain.
Bagi saya, tidak masalah Partai Golkar berada di luar pemerintahan. Tetapi, sejumlah hal perlu dilakukan, yakni merevisi Keputusan Munas Partai Golkar 2009 yang menyatakan bahwa Partai 

Golkar adalah partai pemerintah, walau tetap bersikap kritis. Saya masih ingat bagaimana Presiden SBY berpidato di Istana Negara, di bawah sebuah pohon, guna mengomentari perkembangan Munas Partai Golkar di Pekanbaru yang nampaknya ingin menjadi partai oposisi. Justru pandangan agar Partai Golkar menjadi oposisi itu datang dari Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla, ketika membuka Munas VIII Partai Golkar. 

Sekarang, keadaan justru terbalik, JK berpegang kepada putusan Munas yang kemudian memungkinkan Partai Golkar bergabung dengan pemerintahan SBY-Boediono itu. Pihak-pihak yang dulu menolak Partai Golkar menjadi partai oposisi malah sebaliknya, menginginkan partai ini menjadi oposisi resmi via Koalisi Merah Putih. 

Jalan terbaik menurut saya adalah menggelar Munas IX Partai Golkar. Saya tidak ingin terjebak dengan sebutan Munas Dipercepat atau Munas Biasa atau Munaslub. Yang penting, dokumen-dokumen resmi harus dihasilkan, agar arah perjalanan partai memiliki pijakan kuat, tidak hanya berdasarkan sentimen sesaat dan penilaian subjektif pengurus DPP Partai Golkar. Kalau memang ada dokumen yang menyatakan bahwa Partai Golkar menjadi “partai oposisi”, sebaiknya dokumen itulah yang dijadikan landasan. Sayangnya, dokumen itu sama sekali tidak ada, tak pernah ada, tak pernah disebut. Sehingga, sebelum dokumen itu ada dan benar-benar ada, seluruh langkah politik untuk menjadikan Partai Golkar sebagai partai oposisi adalah jalan inkonstititusional. Wallahu ‘Alam.

Jakarta, 26 Juli 2014, Indra Jaya Piliang

IJP: Dua Nahkoda Baru

Written By oyong liza on Minggu, 27 Juli 2014 | 08.49





Selesai sudah proses pemilihan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia yang penuh emosi. Ir H Joko Widodo ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden terpilih, sementara Drs H Muhammad Jusuf Kalla sebagai wakil presiden. Perbedaan suaranya di atas 8 juta.

Sungguh suatu kemenangan yang manis, walaupun dipenuhi dengan beragam kampanye hitam. Seiring dengan semakin berkembangnya demokrasi, Indonesia menjadi ladang penyampaian pendapat yang deras. Semua orang kian bebas berbicara tentang apa pun, termasuk sesuatu yang tak diketahui dengan baik. Penetapan KPU bukan berarti akhir segalanya, melainkan justru awal keberangkatan kapal besar Indonesia yang penuh penumpang ke pulau tujuan.

Dari jarak dekat, dapat disaksikan langsung pidato yang disampaikan Joko Widodo di atas kapal berbentuk pinisi di Pelabuhan Sunda Kelapa. Pidato yang mengukuhkan kembali keindonesiaan awal, ketika Sunda Kelapa jadi ajang perebutan pengaruh Fatahillah dan Belanda yang awal mula menancapkan kaki.

Pelabuhan yang penuh sesak di masa lalu ini, sekarang menyisakan berbagai kapal dalam negeri yang menyeberangi pulau-pulau di Indonesia. Kejayaan bahari yang mudah-mudahan bisa digali dan dikembangkan lagi Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Tak ada pesta yang terlalu bergemuruh dari kemenangan ini. Justru pesannya jelas: kerja keras. Kilometer 0 belum dimulai. Itu akan terjadi pada tanggal 20 Oktober 2014 nanti, ketika keduanya dilantik di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Sebelum tanggal itu datang, tentulah banyak persiapan diperlukan agar waktu bisa dipakai seefektif mungkin. Pemerintahan baru nanti haruslah bekerja dari jam pertama, guna menyelesaikan sejumlah persoalan yang ditinggalkan pemerintahan sekarang, sembari menghadapi persoalan-persoalan baru di depan. Tidak boleh ada lagi kelalaian dalam menjalankan amanat rakyat dan amanah yang sudah diberikan rakyat Indonesia. Kemenangan Jokowi dan JK bukan tanpa persoalan. Timkamnas Prabowo- Hatta sama sekali belum mengakuinya, dengan sejumlah alasan dan argumen. Intinya adalah kelemahan dari sisi penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden ini. Kalau dilihat secara detail, pihak yang dirugikan bukan hanya Prabowo-Hatta, melaikan juga Jokowi-JK.

KPU sama sekali kurang sosialisasi secara masif menyangkut hari pencoblosan sehingga partisipasi, meski meningkat, belum maksimal. Hasil survei menunjukkan banyaknya pemilih yang akan menggunakan hak, yakni sekitar 90 persen lebih, sementara angka partisipasi hanya 70 persen. Belum lagi cara mengurus formulir A5, yang digunakan pemilih di luar tempat tinggal menurut kartu tanda penduduk. Di luar itu, terdapat sejumlah tempat pemungutan suara yang hanya memberikan 0 (nol) suara, baik kepada pasangan nomor urut satu maupun dua.

Tetapi, patut disimak, perbaikan sudah banyak dilakukan KPU. Dibanding pemilu legislatif pada 9 April 2014 lalu, Pilpres 9 Juli 2014 jauh lebih baik. KPU bahkan melakukan digitalisasi dokumen paling penting, formulir C-1. Setiap orang bisa melihat hasil pemilihan di TPS masing-masing di website KPU. Tentu ada kekuatan lain yang ingin menghancurkan data itu. Ini terbukti dengan banyaknya jumlah hacker menyerang situs KPU. Untunglah, Indonesia memiliki semakin banyak ahli teknologi informasi sehingga bisa menghadapinya.

Para relawan juga berkontribusi positif, antara lain dengan membuat situs Kawal Pemilu 2014 yang berisikan perhitungan atas hasil C-1 yang sudah diungguh KPU. Ada pihak berniat jahat, tetapi lebih banyak yang baik dan pada gilirannya memenangkan seluruh proses melelahkan ini.


Tuntutan Warga

Walau belum dilantik, Indonesia sudah memiliki dua nakhoda baru, satu dengan nama presiden terpilih Ir H Joko Widodo, satu lagi dengan nama wakil presiden terpilih Drs H Muhammad Jusuf Kalla. Sejarah akan mencatat cara keduanya memimpin Indonesia dan prestasi mereka. Setiap pemerintahan tentunya ingin melakukan kerja yang lebih baik dari sebelumnya.

Di luar itu, masyarakat juga menuntut harapan semakin tinggi. Tingkat kecerdasan warga kian baik, begitu juga gizi dan nalar. Hanya pemerintahan yang mampu menggerakkan seluruh energi positif masyarakatlah akan bisa mencapai tujuan-tujuan nasional bangsa Indonesia secara lebih maju. Jokowi dan JK adalah dua sosok yang tak mengambil jarak dari masyarakat. Foto-foto yang beredar di social media menunjukkan betapa keduanya dengan mudah bisa berfoto bersama masyarakat, di mana pun dan kapan pun.

Walau mungkin menghabiskan waktu, keduanya sama sekali tak keberatan untuk sekadar berfoto, bahkan berdua saja. Setiap warga negara yang memiliki ponsel bisa menaruh foto mereka bersama kedua orang bersahaja ini. Tangan keduanya yang bersalaman dengan lapisan masyarakat apa pun bisa menjadi bukti kedekatan mereka dengan rakyat. Tentu kita juga berharap hal yang sama kepada orang-orang di sekeliling mereka.

Janganlah kedua nakhoda ini dipisahkan dari penumpang kapal Indonesia yang majemuk dan berasal dari beragam etnis, agama, tingkat pendidikan, dan sekaligus juga status sosialekonomi. Kedua nakhoda ini berasal dari rahim rakyat Indonesia, disokong ratusan ribu relawan, baik yang terkoordinasi ataupun tidak, baik yang terdaftar ataupun tidak. Keduanya tentu memiliki keberuntungan tersendiri karena bisa memicu partisipasi luar biasa berbagai kalangan.

Bangsa ini tidak hanya menyaksikan dua pemimpin hadir, melainkan juga memandang bahwa warga bisa bekerja sama dalam suatu kontestasi yang sebelumnya tak terbayangkan, yakni hadirnya kekuatan rakyat pada saat kritis. Ada kekuatan ilahi yang menggerakkan para relawan, selain tentunya juga jutaan harapan setiap bentuk partisipasi.

Selamat datang presiden dan wakil yang baru. Peganglah kemudi kapal kuat-kuat agar tidak salah arah: menuju Indonesia yang lebih adil, lebih sejahtera, dan lebih manusiawi. Teruslah melaju!
 

Catatan Indra Jaya Piliang, S.Si, M.Si

IJP: Alang Babega Musti Libatkan Diri Untuk Kemajuan Daerah dan Bangsa

Written By oyong liza on Sabtu, 05 Juli 2014 | 22.10




Dugaan kita selama ini tentang organisasi yang dibentuk oleh Indra Jaya Piliang (IJP), seperti NBI (Nangkodo Baha Institute), Alang Babega, Media Nangkodo Baru yang kesemuanya dibawah naungan IJP Centre, serta merta diarahkan untuk satu tujuan politik praktis, ternyata salah.

Hal itu diketahui setelah Keluarga besar IJP Centre mengadakan acara buka bersama di RM Anisa, Sampan, Padangpariaman (5/7) dimana para anggota organisasi dan relawan berkumpul bersama terlihat akrab, meskipun diantara mereka punya pilihan berbeda pada Pilpres nanti.

Dikatakan IJP, NBI adalah organisasi yang demokratis. Dia bisa saja melakukan evaluasi untuk menyatukan persepsi politik untuk mendukung salah satu pasangan Capres.

"Perbedaan pandangan politik dalam keluarga besar IJP Centre adalah bukti demokrasisasi kita. Kita berkumpul bersama untuk menghangatkan suasana keakraban kembali. Kedepan kita punya banyak agenda," ucapnya.

IJP mengatakan, organisasi yang dimiliki bersama butuh solidaritas dan persaudaraan tinggi diantara sesama anggota keluarga. Dia menyebutkan bahwa dalam berorganisasi semua anggota adalah satu kesatuan keluarga besar.

"NBI, Alang Babega, musti punya gerakan positif ditengah masyarakat dan melatih diri, karena sebagai anak muda kita musti mempersiapkan diri untuk masa depan. Kita musti memikirkan kemajuan daerah dan negara," katanya.

IJP juga sudah mempersiapkan berbagai format kedepan pada organisasi intelektual besutannya, seperti melakukan hearing dengan DPRD Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman untuk menyampaikan aspirasi kalangan muda di lembaga legislatif nantinya. Juga akan berafiliasi dengan Organisasi KNPI.

"Sebentar lagi Alang Babega akan Mubes untuk memilih Ketua Umum dan Panglima-Panglima. Selesaikan sesuai prosedur, bentuk AD/ART dan PO organisasi. Nanti pas hari Kemerdekaan 17 Agustus kita pelantikan," ucapnya.

Disamping itu IJP juga meminta agar pengurus juga menyiapkan legalitas organisasi.

"Legalitas organisasi diperlukan agar saya bisa mintakan anggaran kegiatan
pengembangan generasi muda ke kementrian olahraga RI," sambungnya.

Usai Mubes, Alang Babega akan melatih kader angkatan ke-4 di INS Kayu Tanam. Selanjutnya, kata IJP, Alang Babega akan terus mengembangkan sayap hingga ke tingkat provinsi.

"Sekarang baru Kota dan Kabupaten. Nantinya akan melebar ke wilayah terdekat seperti Agam, Pasaman dll, hingga mencakup seluruh wilayah provinsi Sumbar. Namun, pusatnya tetap di Pariaman," tutupnya.

Oyong Liza Piliang

IJP dan Iwan Piliang Kompak Galang Dukungan Untuk Kemenangan Jokowi-JK

Written By oyong liza on Minggu, 22 Juni 2014 | 19.26




Kedatangan Iwan Piliang dan Indra Jaya Piliang ke Pariaman secara bersamaan selain untuk menghadiri gerak jalan santai yang digelar partai koalisi pendukung Jokowi-JK Kota Pariaman, juga sekaligus untuk mengklarifikasi beberapa isu yang dihembuskan oleh pihak-pihak tertentu kepada pribadi Jokowi dan Jusuf Kalla di Sumatera Barat umumnya, Kota Pariaman khususnya menjelang pemilu pemilihan Presiden 9 Juli yang akan datang. Hadir pada kesempatan itu sejumlah pengurus dan kader parpol koalisi pendukung Jokowi-JK Kota dan Kabupaten Pariaman, diantaranya, Hasno Welly, Dewi Fitri Deswati, Yusrizal, Salman Chai, Syamwir Ali, Jonasri, Reza Syafputra, Syafinal Akbar, dll. Selain itu juga hadir diantaranya beberapa tokoh masyarakat Pariaman.




Beberapa isu yang santer beredar di masyarakat adalah meragukan ke islaman Jokowi dan asal-usul keluarganya. Seperti yang dikatakan Iwan Piliang, aktivis nasional, dan tokoh media yang berasal dari Sungai Gerinngging yang mengenal Joko Widodo secara personal mengatakan bahwa Jokowi adalah muslim yang sangat taat yang tidak pernah mengatakan ketaatannya, Minggu, 22/6.




"Jokowi sudah dua kali naik haji dan sudah lima belas tahun lamanya puasa nabi Daud dan puasa Senin Kamis. Tak heran badannya kurus. Dia sholatnya tak pernah tinggal. Tapi, sebagai seorang muslim, Jokowi merasa hal itu adalah tanggung jawab dia kepada Allah SWT yang tidak perlu dipublikasikan," kata Iwan, dalam sambutannya jelang cabut undian nomor pemenang door-price dipanggung yang disediakan panitia gerak jalan sehat pendukung Jokowi-JK Pariaman.

Iwan melanjutkan, Kedua orangtua Jokowi adalah orang Indonesia asli, dilahirkan Islam, pribumi, tidak sebagaimana yang di isukan selama ini oleh lawan politiknya.

"Justru jika kita jujur, calon presiden sebelahlah yang dia sendirian muslim ditengah keluarganya. Namun kita tidak permasalahkan tentang hal itu karena masalah keyakinan dan ibadah adalah hubungan setiap individu dengan penciptaNya," imbuh Iwan.

Senada dengan Iwan Piliang, Indra Jaya Piliang karib disapa IJP mengatakan sudah saatnya kita memilih pemimpin yang benar-benar merakyat, bekerja untuk rakyat dan memiliki program nyata yang telah terbukti.

"Saya kenal dengan Prabowo, saya kenal dengan Hatta Rajasa, tapi untuk calon Presiden, saya pilih Jokowi-JK. Kenapa, karena hanya Jokowi-JK lah diantara keempat orang yang saya sebutkan diatas yang tidak memiliki masalah. Demi pilihan politik saya tersebut, jabatan di Partai Golkar saya letakan dengan ksatria," ucap IJP.

IJP menegaskan, dengan program kartu Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat yang digagas Jokowi, sangat berbeda aplikasinya dengan program-program yang telah ada selama ini.

"Dengan kartu sehat dan pintar, semua data menyangkut kartu pemilik ada didalamnya. Jika ada yang sakit, kemanapun berobat, baik diluar Provinsi Sumbar digratiskan, begitu juga dengan sekolah. Beda dengan sekarang yang peredaran uangnya lewat pintu samping, jadi Jokowi tidak jualan kartu, tapi menjual program," tukuknya.

Menanggapi ucapan Irwan Prayitno yang mengatakan Jokowi belum pantas jadi Presiden RI karena baru sekelas manejer, IJP menjawab.

"Jika Jokowi itu manejer, maka dia adalah manejer Jakarta dengan APBD terbesar di Indonesia. Bandingkan bedanya dengan Sumbar besarnya APBD yang dikelola. Jika Jokowi manejer, tentu Irwan Prayitno hanya sekelas asisten manejer. Indonesia sekarang butuh pemimpin yang mau melihat langsung persolan, bukan sekedar pemimpin ABS alias asal bapak senang."

"Nah, maraknya kepala daerah yang mendukung Prabowo adalah mereka yang takut akan perubahan. Mereka adalah orang-orang yang selalu ingin senang sebagaimana sekarang ini. Bayangkan jika kepala daerah ditelpon Presiden disuruh benahi pasar dan got yang mampet jika Jokowi jadi Presiden nantinya. Para kepala daerah pendukung Prabowo-Hatta sekarang berhadapan dengan basis kekuatan rakyat yang ingin perubahan yang mendukung Jokowi-JK," pungkas IJP.

Usai gelaran gerak jalan santai, Iwan Piliang dan Indra Jaya Piliang duet di acara Talk-Show di Radio Damai FM Pariaman interaksi langsung dengan masyarakat pendengar.

Oyong Liza Piliang

Jokowi: Lonely on The Top

Written By oyong liza on Kamis, 12 Juni 2014 | 12.24




Pada akhirnya saya bertemu dengan Jokowi. Pertama kalinya adalah saat di malam hari saya ada keperluan ke Jalan Lembang. Itu bertepatan dengan hari terakhir Jokowi menjalankan tugas sebagai Gubernur DKI Jakarta dan kemudian cuti. Dari atas mobil, saya melihat Jokowi berjalan dari Taman Suropati, dikerubuti oleh para wartawan yang ingin mendapatkan seucap-dua ucap kata darinya. Jokowi tanpa pengawalan, terdesak, sampai ke batas pagar halaman rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang dia hendak tinggalkan. Saya memotretnya dari atas mobil. 

Kedua kalinya adalah tanggal 03 Juni 2014. Pagi-pagi saya dihubungi Akbar Faisal, politisi dan anggota DPR terpilih dari Partai Nasdem. Saya diminta datang ke Hotel Bidakara. Dari Jalan Jenggala II, saya meluncur ke Hotel Bidakara. Suasana sudah ramai. Lama saya menunggu di bagian bawah, lalu naik jalan kaki ke lantai atas. Saya mencari ID Card, tetapi tak dapat. Bertemu dengan sejumlah politisi, termasuk dari Partai Golkar. Saya juga lihat Andi Widjojanto, seorang kawan yang sudah lama kenal, sekretaris Timkamnas Jokowi-JK. JK ternyata sudah datang, Jokowi belum.
Ketika Jokowi masuk, saya mengikuti dari belakang. Ia langsung dikerubungi wartawan. Jokowi diam saja, tak berkomentar apapun. Nah, dalam kesempatan itulah saya menyodorkan tangan, mengajak bersalaman. Jokowi menoleh. 

“Saya Indra J Piliang, Pak,” kata saya. 

“Oh, Pak Indra, terima kasih, ya. Terima kasih,” katanya, sambil memegang tangan saya erat. 

Lalu kami masuk ke ruangan, tapi dioper lagi ke ruangan VVIP. Pak JK sudah ada di dalam. Sementara, ruang VVIP satu lagi dihuni oleh Prabowo – Hatta Rajasa. Di ruang itu bertemu dengan banyak kolega, mulai dari Bambang Widjojanto dari KPK RI, Nur Hidayat Sardini dari DKPP, Juri Ardiantoro dari KPU, Prof Jimly Assidiqque, juga sejumlah politisi. Karena sudah lama tak berjumpa, kami mengobrol. Yang paling asyik adalah diskusi dengan Bambang Widjojanto. Dulu kami bergabung dalam Koalisi Konstitusi Baru. BW merobek kertas kosong, lalu dituduh Amien Rais merobek naskah konstitusi. Meja kami lebih heboh dari meja Jokowi yang duduk bersebelahan dengan Pak JK.

Lonely On The Top


Saya mencoba memperhatikan Jokowi. Bahkan ketika saya salaman dengan Pak JK, Jokowi kembali mengucapkan terima kasih. Ketika Prof Jimly Assidiqque mengatakan bahwa tubuh saya lebih kurus, saya mencoba menunjuk Jokowi dengan kedua belah tangan: “Agar jangan hanya Pak Jokowi yang dibilang kurus, Prof.” Jokowi terlihat tenang -- atau tegang-- entah tersenyum, entah nyengir. Ada beberapa orang yang berbisik kepada Jokowi, termasuk Tjahjo Kumolo. 


Saya mencoba mencairkan suasana dengan meminta orang untuk memotret saya. Pak JK lagi berbicara di telepon dengan relawan dari Batam, Kepulauan Riau. Sambil berbicara, Pak JK memegang tangan saya. Pak JK juga sempat memberikan telepon kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi saya dengar memberikan selamat kepada relawan dan berterima kasih. 

Waktu Pilpres 2009, ketika kampanye damai digelar, saya sempat memberikan pantun kepada Pak JK. Waktu itu pantun datang dari Kalbar. Pak JK mengubah isi pantun itu. Saya masih ingat, Pak JK mengacungkan jempol ke saya, setelah menyampaikan pidatonya yang disambut meriah itu.
Saya langsung mengajukan usulan ke Pak JK.

"Pak, mau baca pantun lagi?”

Pak JK langsung menunjuk dengan tangan dipendekkan ke arah Jokowi. Saya menangkap maksudnya, bahwa Jokowilah yang akan menyampaikan pidato. Selain itu, tanpa harus berkata-kata, Pak JK sepertinya ingin mengatakan kepada saya: “Yang Calon Presiden itu Pak Jokowi.”
Sayang, saya tidak mengambil kesempatan ketika bangku di sebelah Jokowi kosong. Kawan lain mengisinya. Saya tidak sempat membicarakan soal pidato. Malahan, saya berdiskusi soal debat-debat di televisi. Kebetulan yang hadir adalah politisi lintas partai yang banyak tampil di televisi sebagai Tim Debat, seperti Akbar Faisal (Partai Nasdem), Yuddy Chrisnandi (Partai Hanura), Hanif Dhakiri dan Marwan Ja'far (PKB), serta Tjahjo Kumolo (PDI Perjuangan). Sejumlah tips debat yang saya pelajari dari Pak JK saya sampaikan. 

Pak Jokowi hanya diam saja. Mungkin bingung dengan keakraban kami, politisi lintas partai. Atau memang sedang memikirkan sesuatu. Ia seperti seorang pertapa yang berada di keramaian. Ada sejumlah orang yang berbisik kepadanya, berbicara, dijawab seperlunya. Ada seorang kawan yang belajar ilmu psikologi bilang ke saya, kondisi seperti ini memang bisa dihadapi oleh orang-orang yang sedang berada di posisi puncak. Lonely on the top, istilahnya. Jokowi adalah seorang pecinta alam, pendaki gunung seperti Soe Hok Gie dan Herman Lantang. Jangan-jangan, Jokowi lebih merindukan gunung dalam keadaan seperti itu, ketimbang berada di keramaian.

Atau bisa jadi Jokowi itulah gunung itu. Gunung yang siap meledak. Ia seperti menahan sesuatu dan tak ingin mengeluarkannya di depan sekelompok orang yang kini menjadi bagian dari Timkamnas Jokowi-JK. Ia belum membaur. Interaksi sama sekali tak berlangsung dalam suasana cair.

Pidato Patah


Kami dipanggil pihak KPU untuk segera memasuki ruangan acara. Suasana langsung hangat. Masih ada diskusi soal Salawat Badar, akibat pernyataan Perang Badar yang dikatakan Amien Rais. Saya sudah menjelaskan tafsiran yang disampaikan Dradjat Wibowo, bahwa konteks pernyataan Perang Badar Amien rais itu adalah menghadapkan dengan Perang Uhud. Artinya, soliditas tim, bukan dalam artian satu pihak adalah Muslim, pihak lain adalah Kafir. 


“Tapi mestinya tak disampaikan di depan umum. Untuk doktrin tim, boleh-boleh saja,” kata Pak JK menimpati. Pak Jokowi sama sekali tak menyampaikan pendapatnya. 

Suasana di dalam ruangan sudah heboh. Dari sisi pendukung, kelompok Jokowi-JK lebih berwarna. Tim yang dibawa bersemangat, terus bernyanyi, melambaikan bendera merah putih, bahkan juga semacam lampu suar berwarna kuning dan orange. Saya lihat ada Rieke Diah Pitaloka juga, adik kelas saya dulu di Fakultas Sastra UI. Di bagian pendukung Prabowo Hatta, saya lihat ada Fuad Hassan Mansur, Mahfud MD dan lain-lain. Sungguh suatu “medan tempur” antar kawan dan sahabat. Dulu, yakni dalam Pilpres 2004 dan Pilpres 2009, beberapa yang berada di barisan kiri, adalah bagian dari barisan kanan. Begitu juga sebaliknya. Apakah suasana ini akan terjadi lagi tahun 2019 nanti, sebagian orang berpindah-pindah barisan? 

Hanya Jokowi yang menggunakan baju kotak-kotak. Tidak ada tim lain yang pakai baju serupa. Suasana kebatinan lonely on the top itu terbangun sudah. Seluruh Timkamnas sudah pakai baju putih, baik sebelah kanan, maupun sebelah kiri. Terus terang, saya agak kaget ketika menyaksikan di televisi soal pergantian baju putih menjadi baju kotak-kotak. Padahal, sepanjang menjadi Gubernur DKI Jakarta, setiap hari Jokowi memakai baju putih, bukan baju kotak-kotak. Jokowi-Ahok hanya pakai baju kotak-kotak ketika kampanye Pemilihan Gubernur DKI pada tahun 2012. 

Saya langsung sadar, Jokowi memang sengaja menjadikan baju kotak-kotak sebagai baju zirrahnya, sebagai baju “perang”. Masalahnya, Pilpres bukanlah perang, hanya sekadar pertempuran politik dengan mengumbarkan kata-kata ke seluruh Nusantara. Bukan perang, tapi pertempuran kata-kata. Kata dibalas kata, kalimat dibalas kalimat. Masalahnya, ketika maju di DKI Jakarta, baju kotak-kotak itu adalah simbol pasukan dan pimpinan pasukan. Lalu ada narasi dan makna atas kotak-kotak itu. Otak dibalik semua pertempuran itu adalah Hassan Nasbi, adik kelas saya di FISIP UI. Saya tidak tahu, kemana Hassan sekarang.

Narasi soal kotak-kotak itulah yang tak terbaca publik. Juga, lebih-lebih, pasukan kotak-kotaknya tak satupun di barisan. Yang ada hanyalah baju putih di kedua-belah pihak. Apakah ini perang antara Jokowi dengan seluruh warna putih yang ada di kedua belah pihak? Apa makna yang hendak disampaikan Jokowi selain hanya soal diferensiasi? 

Lalu, muncullah pidato itu. Sejak awal, jarang ada tepuk tangan. Lalu muncul sejumlah tepuk tangan, ketika Jokowi mengatakan “pemilu adalah perayaan atas kegembiraan”. Ya, masalahnya, Jokowi tak nampak gembira, ketika menyebut kata “gembira” itu. Bahkan, Jokowi sama sekali tak balas memuji Prabowo-Hatta yang berkali-kali memuji Jokowi-JK. Padahal, saya sudah minta seseorang mendekati Andi Widjajanto dan Tjahjo Kumolo untuk membalas pujian  itu, dengan menceritakan pertemuan antara Jokowi dengan Prabowo-Hatta selama ini, bahkan sejak Pilgub DKI. 

Dan Jokowi mengakhiri pidatonya, ketika saya dan hadirin masih berharap ada sesuatu yang hendak disampaikan lagi. Saya sudah pernah mendengar pidato Prabowo Subianto pertama kali tahun 2003 di Lombok, NTB, ketika maju sebagai peserta Konvensi Nasional Partai Golkar. Dalam proses konvensi itu, Prabowo dikalahkan oleh Wiranto, Akbar Tandjung, Aburizal Bakrie dan Surya Paloh. Wiranto yang memenangkannya di babak final. Prabowo hanya sampai di babak perempat final. Jadi, minimal sudah sebelas tahun tahun Prabowo mengatasi kegugupannya di atas panggung. Sementara Jokowi? Baru memulai dalam dua acara di KPU.

Saya bahkan ingat, tidak ada kampanye terbuka di Pilgub DKI yang menampilkan Jokowi berpidato. Jokowi hanya bertemu dengan 15.000 relawannya yang tersebar di 15.000 TPS. Begitupula dalam acara-acara sejak menjadi Walikota sampai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi jarang berpidato. Jokowi terbiasa memberikan wawancara singkat kepada wartawan. Bahkan, Jokowi tidak banyak berbicara, hanya wartawan menceritakan apa saja yang dilakukan Jokowi, baik dalam bahasa tulisan, maupun foto dan video. 

Saya belum mendengar adanya letusan dari gunung api yang mungkin ada di dalam dada Jokowi. Kalaupun suatu saat meletus, saya berharap, isinya adalah kelembutan, welas asih dan kemanusiaan Jokowi. Semoga saja...

Bersambung...


Catatan Indra Jaya Piliang

IJP: Mengapa Saya Mendukung JK

Written By oyong liza on Senin, 26 Mei 2014 | 19.19





Banyak yang bertanya kepada saya, apakah alasan saya mendukung Jokowi-JK disebabkan oleh hubungan yang baik antara saya dengan Pak Jusuf Kalla? Tidak mudah menjawab pertanyaan sederhana itu. Sebuah latar belakang, barangkali bisa memberikan jawaban. Walaupun tidak semua hal bisa dijelaskan secara gamblang. 

Ketika memutuskan bergabung dengan Partai Golkar, orang yang paling mempengaruhi saya adalah ayah saya: Boestami Datuak Nan Sati. Ayah sebetulnya tidak menyukai saya terjun ke dunia politik praktis. 

“Yaya sudah senang, bisa terbang kemanapun, muncul di televisi, menulis di mana-mana. Tapi kalau memang Yaya mau masuk partai politik, ayah sarankan masuk Partai Golkar. Hanya Partai Golkar yang memiliki konsep pembangunan dan pernah menjalankannya, walau tidak semuanya berhasil dengan baik,” begitu penjelasan ayah saya. 

Sudah beberapa kali utusan Pak Jusuf Kalla menitipkan pesan kepada saya, apakah saya bersedia bergabung menjadi salah seorang calon anggota DPR RI periode 2009-2014. Dan berkali-kali juga saya menolak. Dalam kesempatan yang sama, sekitar 1,5 tahun, saya juga didekati oleh Maruarar Sirait dan Pramono Anung untuk bergabung dengan PDI Perjuangan. Kami beberapa kali bertemu di Grand Hyatt dan tempat-tempat lain. Ketika saya memutuskan bergabung dengan Partai Golkar, 

Maruarar dan Pramono mengucapkan selamat. Begitupula dengan Zulkifli Hassan, Sekjen Partai Amanat Nasional. Secara khusus Zul “menitipkan” saya kepada Ferry Mursidan Baldan: “PAN menitipkan Indra di Partai Golkar,” katanya. Dengan Anas Urbaninggrum saya juga dekat. Ia menyindir saya dengan halus, ketika tidak memilih Partai Demokrat, melainkan Partai Golkar.

Pergaulan saya memang sangat luas. Lintas partai politik, lintas organisasi non pemerintah, begitu juga lintas keahlian. Sebagai analis politik dan perubahan sosial, kolomnis, seminaris, dan lain-lainnya, saya bertemu dengan banyak kalangan, baik politisi, pengusaha, mahasiswa, ilmuwan, sampai aktivis dan jurnalis. Waktu saya terisi penuh, hampir tiap pekan keluar kota.

Begitulah, saya akhirnya berjibaku dengan pencalonan saya sebagai anggota DPR RI dalam waktu singkat. Saya terjun ke dapil selama delapan bulan, termasuk dengan naik ojek. Saya juga jatuh sakit, gejala tipus, saking sibuknya “blusukan”, istilah yang terkenal sekarang. Perolehan suara saya lumayan, 26.599, namun tidak cukup membantu teraihnya dua kursi di dapil saya. Nudirman Munir yang akhirnya masuk dengan suara mencapai 31.000 lebih.
***
Dalam fase kepengurusan DPP Partai Golkar, saya diajak Rizal Mallarangeng bergabung. Padahal, dalam dua kesempatan, baik Pemilu Legislatif ataupun Pemilihan Presiden 2009, saya berhadapan dengan Rizal. Lalu saya mulai dekat lagi dengan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ir Aburizal Bakrie. Sebelum memutuskan bergabung dengan DPP Partai Golkar, saya juga diminta bergabung dengan Partai Hanura oleh Pak Wiranto. Yuddy Chrisnandi juga semula mengajak saya masuk Partai Gerindra, namun tidak jadi. 

Begitulah, saya menjalankan proses berpolitik sesuai dengan nalar, logika dan insting saya. Beberapa kali saya berbeda pendapat dengan Partai Golkar, baik secara tertutup, ataupun terbuka. Namun, selama dua tahun terakhir, saya berada pada posisi menjelaskan keputusan Partai Golkar untuk mengusung Ir Aburizal Bakrie sebagai Capres 2014. Dua tahun saya berkeliling, termasuk ke media-media nasional, baik cetak atau elektronik, termasuk berkeliling kampus. Begitu banyak sindiran dan perdebatan yang saya dapat, dengan terus konsisten menyatakan bahwa pilihan pencapresan Ir Aburizal Bakrie sudah final. 

Tapi kenyataan kemudian tidak sama dengan apa yang saya sampaikan kepada publik, termasuk briefing yang saya terima. Keputusan yang diambil oleh Ketua Umum DPP Partai Golkar mengejutkan saya dan sejumlah kader. Ya, bagaimana lagi, keputusan sudah diambil. Walau tidak sesuai dengan narasi yang sudah terbangun selama dua tahun, apa boleh buat. Semula, sikap abstain menjadi pilihan. Namun, mengingat hanya dua pasang capres dan cawapres yang muncul, tenaga masih ada, tentu bukan soal mudah untuk kemudian menjadi diam dan pulang kampung. Pasti ada satu pasangan yang lebih baik dari pasangan yang lain, minimal menurut pandangan subjektif saya.

Saya semula hanya berkomunikasi dengan Hassanuddin, 
Sekretaris Lembaga Pelatihan Kader DPP Partai Golkar. Tidak ada yang lain. Dengan Hassan, saya sudah sejak selesainya pemilu legislatif berkomunikasi. Kami bertemu di taman Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, mendiskusikan segala macam kemungkinan. Satu sikap muncul: kalau ada kader Partai Golkar yang maju, baik sebagai Capres atau Cawapres, tanpa ada kader yang lain, kami akan mendukung. Sikap lain: kalau ada dua kader yang muncul dan saling berhadapan, kami memilih untuk hanya mengurus dapil masing-masing, tidak berada di depan. 

Sekalipun saya bersikap kritis terhadap Jokowi, justru berkebalikan dengan sikap sebagian besar elite Partai Golkar. Diluar Jusuf Kalla, terdapat sejumlah nama lain diajukan sebagai Cawapres, yakni Akbar Tandjung, Luhut Panjaitan, Priyo Budisantoso, Ginandjar Kartasasmita, dan Agung Laksono. Terakhir, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie sendiri, juga diajukan. Terlihat sekali dari suasana kebatinan Rapimnas Partai Golkar. Walau Rapimnas menutup celah bagi siapapun diluar Ir Aburizal Bakrie sebagai calon resmi, tetap saja komunikasi politik yang sudah terjadi tidak bisa dihapus. Bagaimana caranya menghapus seluruh catatan yang berhamburan di media massa seputar tujuh nama kader utama Partai Golkar itu yang diusung sebagai Cawapres-nya Joko Widodo?

Artinya apa? Elite politik Partai Golkar memang sudah memandang Joko Widodo sebagai capres unggulan. Pertemuan yang bersifat terbuka dan tertutup digelar. Tim-tim dibentuk. Debat-debat digelar. Sikap saya pun dengan sendirinya berubah, betapa Joko Widodo memang adalah kandidat Capres yang paling diminati oleh Partai Golkar, begitupula oleh elite-elite partai politik lainnya yang menyodorkan Cawapres.  Kalau tidak diminati, mengapa ada puluhan nama tokoh yang menyatakan berminat sebagai Cawapres Joko Widodo? 

Singkat cerita, saya dan Hassanuddin merencanakan pertemuan. Di tengah rencana itu, muncul telepon dari sejumlah kawan lainnya. Lho, kok banyak? Kamipun bertemu. Lalu sudah ada yang mengundang pers, yakni saudara Poempida. Nomor telepon saya diedarkan kepada para wartawan, selain nomor telepon yang lain. Kamipun mengadakan pertemuan di restoran Sari Kuring, kawasan SCBD Jakarta. Rapat digelar, pendapat-pendapat muncul, lalu wartawanpun masuk ke ruangan rapat. Keluarlah nama Forum Paradigma Gerakan mUDA Indonesia (FPGmI) yang diusulkan oleh Emil Abeng dan disimpulkan oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.
***

Begitulah prosesnya. Tentang hubungan saya dengan Jusuf Kalla, sudah saya tulis dalam buku “Mengalir Meniti Ombak: Catatan Kritis Tiga Kekalahan” yang terbit tahun 2010. JK tidak hilang dari panggung perbincangan politik. Namanya selalu teratas sebagai Cawapres yang paling memberikan perubahan kepada siapapun Capresnya, termasuk Jokowi. Tidak ada nama lain yang paling baik, selain nama JK. Artinya, secara politik, JK menjadi maghnet politik tersendiri bagi bangsa Indonesia, diluar Jokowi.

Jauh sebelum keduanya disandingkan dalam deklarasi, sebetulnya lembaga-lembaga survei sudah menjodohkan keduanya. Politik moderen Indonesia kian diwarnai oleh penggunaan metode-metode ilmiah, termasuk dengan cara survei, baik kuantitatif, maupun kualitatif. Dengan terus bertenggernya nama JK di posisi paling atas, berarti ada pengakuan publik. Survei memang tidak sepenuhnya tepat, tetapi bukankah banyak nama yang bisa maju Capres atau Cawapres mempertimbangkan langkah politik mereka berdasarkan survei?

Saya sebetulnya tidak terlalu suka survei menjadi alat ukur. Saya pernah menjadi “korban” dari survei itu. Yakni, ketika pilkada Kota Pariaman hendak digelar, saya hanya mendapatkan angka 1,5%. Sebetulnya, saya tidak punya niat untuk maju dan sama sekali tidak menyiapkan diri. Tetapi, ketika Partai Golkar memutuskan kader PKS sebagai calon walikota, lalu hanya menjadikan kader Partai Golkar sebagai calon wakil walikota, saya menetapkan hati untuk maju. Padahal, Partai Golkar bisa maju sendiri, tanpa harus berkoalisi dengan partai politik lain. Saya ingin membuktikan bahwa survei bukan segalanya. 

Apa hasilnya? Kandidat yang diusung oleh Partai Golkar dan PKS yang unggul mutlak dalam survei, ternyata kalah oleh kandidat incumbent yang surveinya lebih rendah. Perolehan suara saya juga naik sekitar 600%, dari hanya 1,5% ketika survei, menjadi 11% pada hari pilkada digelar. Saya berada dalam posisi nomor urut tiga, dari tujuh pasang calon. Saya juga maju lewat jalur independen, bukan menggunakan bendera partai politik. DPP Partai Golkar sudah tahu alasan dibalik “perlawanan” saya. Padahal, saya memang dipersiapkan untuk maju menjadi calon anggota DPR. Langkah yang saya tempuh ini adalah pesan yang kuat kepada DPP Partai Golkar agar jangan semata-mata mengandalkan survei, dengan cara mengorbankan kader sendiri.

Dasar itu juga yang saya ambil (lagi) ketika menjadi pendukung Jusuf Kalla. Untuk apa seseorang memiliki kartu anggota partai, menjadi kader partai, menghabiskan waktunya di partai, malah pada saat yang penting malah tidak diusung dan didukung oleh partai sendiri? Apa partai politik hanya menjadi milik para elite, sementara diluar mereka, kader hanya pekerja yang tidak diberikan hak-haknya sama sekali? Baiklah, alasan untuk tidak merekomendasikan saya di Kota Pariaman adalah survei yang rendah. Bukankah survei JK tertinggi dibandingkan dengan Cawapres manapun yang diajukan, termasuk dari internal Partai Golkar sendiri? 

Saya membaca Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar. Saya juga mempelajari Peraturan Organisasinya. Jelas sekali, syarat untuk menjadi kandidat manapun, baik eksekutif atau legislatif, adalah memiliki kartu anggota Partai Golkar dan memiliki loyalitas kepada Partai Golkar. Tidak ada satupun pelatihan yang saya tidak ikuti. Semuanyapun lulus. Setiap hari saya berkicau membela Partai Golkar di social media, tanpa disuruh, berdasarkan kesadaran sendiri. Saya mempromosikan keunggulan-keunggulan Partai Golkar, menangkis serangan dari lawan-lawan politik, bahkan memasang badan ketika Partai Golkar menghadapi masalah.

Biarlah sejarah yang mencatat bahwa keputusan Partai Golkar ini justru menciderai para kader Partai Golkar sendiri. Coba bayangkan akibat keputusan ini kepada seluruh proses kontestasi politik nantinya. Siapapun yang NON KADER bisa dicalonkan oleh Partai Golkar untuk jabatan Bupati, Walikota, Gubernur, bahkan Presiden pada Pilpres 2019 nanti! Kader manapun akan terus was-was, karena bisa saja tidak dicalonkan oleh Partai Golkar dalam pemilu legislatif 2019, malah menaruh orang lain dalam daftar calon anggota legislatif! Partai Golkar juga akan dicatat oleh sejarah sebagai partai yang sama sekali tidak memiliki keberanian untuk bertarung, takut kalah sebelum berperang. Degradasi itulah yang ditunjukkan sekarang. Dalam suasana seperti itulah saya dan kawan-kawan mengambil keputusan. 

Barangkali, bagian inilah yang perlu saya perjelas, kepada siapapun yang menyimak komentar-komentar saya di televisi dan media lainnya. Bagi saya, jauh lebih terhormat mendukung kader Partai Golkar sendiri yang diakui sebagai kader dan dinyatakan untuk tidak dikeluarkan dari partai, yakni Pak Jusuf Kalla, sebagai Cawapres. Bagi saya, inilah pembelaan sebagai kader dan hak para kader. Saya tidak ingin lagi menjadi saksi dari proses dan proyek politik dalam tubuh Partai Golkar yang sama sekali mengabaikan kader-kader terbaiknya, dalam kontestasi apapun dan kapanpun. Jusuf Kalla adalah salah satu kader terbaik yang sudah dilahirkan oleh Partai Golkar, walau berasal dari kalangan profesional. 

Catatan Indra Jaya Piliang

Indra J Piliang: Mengapa Saya Mendukung Jokowi

Written By oyong liza on Sabtu, 24 Mei 2014 | 20.21




Pada akhirnya, setelah melewati sejumlah pergolakan batin, saya memutuskan untuk mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2014-2019.  Dan dukungan ini dengan konsekuensi yang serius, yakni saya meletakkan jabatan sebagai Ketua Dewan Pelaksana Badan Penelitian dan Pengembangan DPP Partai Golkar, sekaligus Ketua Departemen Kajian dan Kebijakan DPP Partai Golkar. Posisi yang masih melekat dalam diri saya tinggal Deputi Sekjen DPP MKGR, Wakil Sekjen DPN HKTI yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto dan anggota Partai Golkar sejak tahun 2008. 

Saya mengembalikan mandat yang diberikan Ketua Umum DPP Partai Golkar dan sekaligus guru politik saya, Ir Aburizal Bakrie. Tentu dengan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, setulus-tulusnya, disertai permintaan maaf kalau ada yang memandangnya sebagai persoalan personal.

Keputusan ini saya ambil setelah bersama sejumlah inisiator FPGmI menemui Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie pada hari Kamis, 22 Mei 2014, dalam pembicaraan hampir dua jam. Inti dari pertemuan itu adalah pemahaman saya atas alasan-alasan yang disampaikan Ketum Aburizal Bakrie. Sungguh suatu sikap yang jarang saya lihat dan temukan, berupa pengorbanan besar yang dilakukan Ketum ARB untuk kebaikan dan kebesaran bangsa dan negara Indonesia di masa depan. Saya menyimak dengan takjub semua informasi detil, teknis dan kadang off the record yang beliau sampaikan. 

Saya ingin belajar memiliki sikap kebesaran hati seperti yang disampaikan oleh Ketum ARB. Hanya saja, pilihannya memang berbeda, walau tujuannya sama. Seperti dua sisi dalam satu mata uang yang sama. Yakni, ingin melihat Indonesia yang lebih baik, bermartabat, melindungi kepentingan masyarakat kecil, berdaulat secara ekonomi, serta mampu berdiri tegak di jajaran negara-negara (besar) lainnya di dunia. Saya belajar memandang segala sesuatu secara positif dan optimis. 

Terus terang, saya memiliki hubungan emosional dengan Ketum Aburizal Bakrie, sejak pertama kali mengenali pada tahun 2003. Bahkan, pada saat pemilu 2014, saya hampir setiap hari berkomunikasi dengan Ketum ARB. Di samping itu, saya terlebih dahulu mengenali Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, ketika pernah menjadi anggota Departemen Seni dan Budaya DPP PAN (1999-2001). Hubungan saya sangat baik, bahkan bisa dikatakan dekat, kecuali dalam lima tahun terakhir. Di luar itu, saya menjadi satu-satunya fungsionaris DPP Partai Golkar yang bergabung dengan DPN HKTI yang dipimpin oleh Pak Prabowo Subianto. Bagi saya, tiga serangkai yang kini bergabung menjadi satu kekuatan besar itu adalah sosok-sosok yang memiliki ketekunan, keuletan, serta pantang menyerah dalam menghadapi persoalan bangsa dan negara. 

Bahkan, jauh sebelum Ir Aburizal Bakrie menjadi Ketua Umum DPP Partai Golkar, saya sudah menebaknya, tepatnya dalam sebuah buku yang ditulis pada tahun 2004. Pada saat yang sama, saya bahkan menyampaikan kepada para jurnalis bahwa Ir Aburizal Bakrie sangat layak menjadi Presiden RI, ketimbang hanya menjadi menteri. Saya masih mengingat semuanya. Walau saya bukan Tim Sukses Ir Aburizal Bakrie pada Munas Partai Golkar tahun 2009, saya ikut mengucapkan selamat, sekaligus juga membuktikan apa yang pernah saya tulis lima tahun sebelumnya. Salah satu cara saya berlaku hormat adalah dengan mengambil jarak, ketika ARB menjadi menteri. Hal yang sama saya lakukan kepada Ir Hatta Rajasa, kecuali ketika beliau membutuhkan sejumlah nama ahli hukum tata negara untuk dimasukkan ke jajaran Sekretariat Negara. Kalau dipanggil, saya datang, tapi tak diundang, saya menjauh.

Tentang Joko Widodo


Saya sama sekali tidak pernah bertemu dengan Jokowi, jangankan bersalaman. Namun, saya menyatakan dukungan terbuka kepada Jokowi, ketika maju dalam putaran kedua Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Sikap yang berseberangan dengan DPP Partai Golkar, kemudian. Soalnya, dukungan saya secara terbuka terlontar sebelum DPP Partai Golkar mengambil keputusan. 


Ketika Sekjen DPP Partai Golkar Idrus Marham mengundang saya sebagai bagian dari Tim Pemenangan Fauzi Bowo, saya menolak dengan cara pulang kampung, menanam buah naga.

Walau sering mengkritik Jokowi, saya adalah orang yang terus memperhatikan segala sepak-terjangnya. Seseorang yang mengkritik orang lain, tentulah harus selalu memperhatikan orang yang dikritiknya. Apalagi sebagai warga DKI Jakarta, tentu setiap hari saya bisa menemukan jejak-jejak kebijakannya di bidang pemerintahan. Namun, saya tidak pernah mau menemuinya, walau ada kawan-kawan saya yang mengajak. Bagi saya, “Untuk apa?” Toh saya bisa mengetahui informasinya setiap hari, lewat ulasan pelbagai wartawan di sekelilingnya. 

Terakhir kalinya, saya malah dengan setengah berang, membaca tulisan Jokowi di Harian Kompas dengan judul “Revolusi Mental”. Bagi saya, tulisan itu terlalu sumir. Saya mengulasnya di website ini, dengan menyisipkan sejumlah koreksi, sekaligus juga perspektif. Tulisan itu dibaca oleh lebih dari 8.000 orang. Di balik banyak kritik para pendukung Jokowi ke saya, sungguh saya menikmati bahwa ada “pengaruh” dari pemikiran saya terhadap pemikiran Jokowi yang diakuinya ditulis oleh tim. Ya, pengaruh, yakni memperbaiki apa yang saya anggap sebagai kekeliruan cara berpikir (paradigma).

Apa yang ada di pikiran saya hampir sama dengan memandang tokoh manapun. Saya pernah menyebutnya sebagai kader Beringin yang besar di kandang Banteng. Kebetulan, Jokowi adalah seorang tokoh yang memiliki elektabilitas tertinggi dalam bursa Capres. Sudah setahun Jokowi ada di posisi itu, mengalahkan dua orang Ketua Umum tempat saya menjadi pengurus, yakni Prabowo Subianto dan Aburizal Bakrie. Bagaimana mungkin orang yang menggaruk kepalanya ketika debat Cagub ini begitu tinggi popularitasnya? Bagaimana bisa seseorang yang “hanya” mantan Walikota Solo dan kini menjadi Gubernur DKI Jakarta begitu “sederhana” dan bahkan “berperasaan” ketika ditanya persoalan berat? Ada apa dengan sosok ini? 

Di luar itu, bagaimana bisa Jokowi bisa memberikan hiburan akan sebuah harapan bagi publik Indonesia yang juga rata-rata sederhana dan hidup di bawah garis kemiskinan? Keingintahuan saya yang besar itulah yang kemudian mewajibkan saya untuk terus-menerus mengamatinya, dari soal besar sampai kecil. Di tengah sederet pekerjaan rumah yang masih ia kerjakan, macet yang melanda Jakarta, saya melihat sosok ini bekerja. Saya pergi ke Waduk Pluit yang ia “bebaskan” dari pemukiman warga, tanpa ada kekerasan sedikitpun. Saya sering melewati pasar Blok G Tanah Abang dan jalur jalan yang ia juga bentuk kembali sesuai aslinya. 

Bagi seseorang yang belajar Ilmu Sejarah yang merupakan cabang dari ilmu budaya dan humaniora seperti saya, termasuk magister di bidang ilmu komunikasi, tentulah sosok Jokowi ini menarik. Ia humanis. Ia bukan seseorang yang super, apalagi Superman yang merupakan makhluk luar angkasa yang mampir ke bumi. Ia berkomunikasi seadanya, lain yang ditanya, lain yang dijawab. Ia tak berperilaku seperti kalangan terpelajar yang membungkus diri dengan idiom-idiom ilmiah. Ia mungkin seorang Batman yang bertubuh ceking yang doyan bepergian kemana-mana, membungkus wajah aslinya. Tapi Batman tetaplah seseorang yang kayaraya dalam wujud aslinya sebagai manusia.

Ya, Jokowi adalah wajah manusia Indonesia kebanyakan. Karena sering berada di lapangan, tentu saya sering menghadapi soal yang sama, ketika bertemu dengan berjenis-jenis manusia. Dengan income per kapita yang rendah, rata-rata pendidikan penduduk Indonesia hanya pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, tentulah sulit mengajak berpikir dalam konteks seorang sarjana atau pasca sarjana yang bersosok terpelajar. Jokowi tidaklah manusia yang seperti itu. Kadang, atau mungkin sering, ia salah berkata-kata. Ia juga menunjukkan kecanggungannya

Walau untuk konteks seorang Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, seorang Jokowi belumlah pas, seperti pernah diucapkan oleh Jusuf Kalla. Ia memiliki sejumlah kekurangan. Tapi, bukankah manusia tidak ada yang benar-benar memiliki kelebihan, bahkan melulu kekurangan, dalam setiap detik kehidupan? Makanya, saya suka menikmati pelbagai kampanye negatif, bahkan kampanye hitam yang ditujukan kepada Jokowi. Begitulah cara berpikir yang mungkin dominan dewasa ini. Satu selimut hitam dalam arus demokrasi yang semakin dekaden. Tak apa-apa. Bagi saya, itulah makna dari Jokowi adalah Kita yang muncul dalam iklan-iklannya itu. Ia bukan orang lain. Ia bukan siapa-siapa, apalagi sosok Kepala Negara atau Kepala Pemerintahan yang angker dan sulit didekati.

Dalam wujud itulah saya merasa lebih berguna untuk menjadi bagian dari pemenangan Jokowi, ketimbang sosok yang mungkin sudah lebih segalanya dari saya. Setiap orang, apalagi kelas menengah, kaum terpelajar, profesional, atau mereka yang ada di level atas, bisa melakukan dan memberikan sesuatu kepada Jokowi. Gotong royong dalam era demokrasi. Saya orang yang tidak terlalu suka dengan kesempurnaan, bahkan pernah dikenal anti-kemapanan. Ketika masuk ke dunia politik praktis, bahkan saya menyebutnya sebagai proses bunuh diri kelas, berhubung saya bukan bertambah kaya, walau tidak juga terlalu miskin.

Jadi, bismillahirrahmanirrahim, izinkan saya menjadi bagian dari relawan pemenangan Jokowi. Walau saya tidak pernah bertemu muka dengannya. Walau tak pernah bersalaman. Saya tidak berpikir tentang apa yang akan terjadi pada 09 Juli 2014 nanti. Biarlah semuanya mengalir saja. Seberat apapun perjalanan ini, mengingat elektabilitas Jokowi mulai melorot seiring dengan mulai terbiasanya orang dengan sosoknya, tetap saja karakter pribadinya menurut saya tidak bisa dibengkokkan. Ia akan tetap mencium tangan Ibu Megawati dan Pak JK, sesuatu yang tak pernah saya bisa lakukan sebagai orang Minang, kecuali kepada orang tua saya dan kedua almarhum ayah dan ibu mertua saya. Ia tetap culun dan pintar menyembunyikan perasaannya. 

Catatan Indra Jaya Piliang

IJP: Agar Jusuf Kalla Tak Sebatang Kara

Written By oyong liza on Selasa, 20 Mei 2014 | 20.12






Ada situasi yang teramat pedih bagi kami, sebagai kader-kader muda Partai Golkar. Tidak satupun partai politik bersedia menerima hasil Rapimnas Partai Golkar yang menempatkan Ketua Umum kami, Ir Aburizal Bakrie, sebagai Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden. Begitu banyak ucapan-ucapan yang begitu mengerdilkan. Padahal, Partai Golkar adalah pemenang kedua pemilu legislatif 2014, mengalahkan 10 partai politik nasional lainnya.
Apa yang terjadi setelah itu? Seperti yang tergambar dalam syair lagu Ebiet G. Ade yang berjudul “Kalian Dengarkan Keluhan” ini:

Dari pintu ke pintu

Kucoba tawarkan nama

Demi terhenti tangis anakku

Dan keluh ibunya

Tetapi nampaknya semua mata

Memandangku curiga

Seakan hendak telanjangi

Dan kulit jiwaku


Apakah buku diri ini selalu hitam pekat

Apakah dalam sejarah orang mesti jadi pahlawan


Sedang Tuhan di atas sana tak pernah menghukum

Dengan sorot mata yang lebih tajam dari matahari

Kemanakah sirnanya

Nurani embun pagi

Yang biasanya ramah

Kini membakar hati

Apakah bila terlanjur salah

Akan tetap dianggap salah

Tak ada waktu lagi benahi diri

Tak ada tempat lagi 'tuk kembali


Begitulah, kami mengalami mimpi buruk dalam situasi sadar. Partai kami dianggap salah dan terus salah. Seakan tidak ada tempat lagi untuk berdiri. Karena itulah, kami dari kalangan muda berkumpul, berdiskusi, berdebat, mencoba mengevaluasi diri, melakukan sesuatu dan bersikap atas apa yang sudah terjadi. Kami memposisikan diri sebagai pihak yang kalah perang, sembari mencoba untuk menyelamatkan apa yang masih bisa diselamatkan.
Kami yang berkumpul dari kalangan muda ini adalah suara-suara yang belum banyak bersuara. Selama ini manuver kepartaian dilakukan kalangan yang terbatas. Kami tidak diajak ikut serta dalam menentukan arah dan tujan perjalanan partai ke depan.

Kami menjadi saksi akan betapa politik kadang hanya merayakan perdebaan, tanpa mau mencari persamaan. Pada titik ini, kami memandang JK seperti seorang sosok yang sebatang kara, dibiarkan sendirian berkelana dalam bahtera waktu. Alangkah kami berduka ketika JK mengatakan bukan sebagai utusan partai Golkar dalam kentestasi politik di negara yang termasuk paling hebat di dunia dalam soal demokrasi ini.

Sosok yang pernah menyandang jabatan terhormat sebagai Ketum DPP Partai Golkar, seorang Wakil Presiden RI yang fenomenal, ternyata dibiarkan berperang sendirian di usia yg boleh dikatakan tdk muda lagi. Usia yang mestinya lebih bayak digunakan untuk beristiwahat, menggendong atau bermain dengan cucu.

Kami juga menyadari usaha yang sudah dilakukan oleh Ketua Umum Partai Golkar Ir Aburizal Bakrie sudah sangat maksimal. Kami seperti melihat seorang panglima perang yang terluka, dengan pasukan yang kalah di sejumlah pertempuran. Ternyata, ketika mencari kawan koalisi malah mendapatkan gergaji-gergaji tajam yg makin menyudutkannya, meruntuhkan jembatan komunikasi yang sudah dibangunnya. Kami memahami sejumlah penghinaan yang dialamatkan kepada Ketum Ir H Aburizal Bakrie. Sebagai lambang dan simbol partai, tidak seyogyakan Ketum berkata: "Saya bertanggung jawab penuh atas kekalahan ini."

Sebagai generasi muda yang sebetulnya sudah berusia rata-rata kepala empat, kami harus membuat sikap yang jelas, tegas, visioner dan demi marwah partai. Kami sudah melihat perjalanan panjang Ketum Partai Golkar dengan pesawat jet ataupun komersial. Saya beberapa kali ikut, sejak tahun 2010. ARB sudah mengunjungi seluruh provinsi di Indonesia, ditambah dengan 250 kabupaten dan kota, bahkan bermalam. Sebagai usaha, kerja dan kinerja, apa yang dilakukan Ketum Partai Golkar sudah luar biasa.

Sebagai bagian dari generasi muda Partai Golkar, kami merasa malu ketika yang menanggung seluruh beban politik adalah orang-orang sepuh seperti  JK atau seorang sosok yang berprestasi sejak muda spt ARB. Bagi kami, mereka adalah guru kami, orang tua kami: satu ayah, satu bapak. Kami tidak akan membiarkan mereka menanggung semua kesalahan, berjuang sendirian di tengah begitu banyak cercaan. Kami seperti telah menjadi anak-anak durhaka, menjadi Malin-Malin Kundang bagi kedua orang tokoh ini.

Atas nama kesedihan, tangis dan air mata, kami tidak ingin melihat rakyat Indonesia melihat betapa tidak akurnya kedua orang tua kami ini. Kami tidak ingin menjadi saksi sejarah dan sekaligus pelaku atas “perseteruan” antara Ketum Partai Golkar dengan Ex Ketum Partai Golkar. Kami merasa ada tangan-tangan yang tidak terlihat mengadu domba dua orang sosok penting di Partai Golkar dalam 15 thn terakhir, diluar Akbar Tanjung. Walau keduanya bisa saling bercanda, sikap dan kebijakan DPP Partai Golkar mengungkap segala bentuk hubungan personal yang baik itu.

Demi sebuah kesamaan pendapat, atas dasar cinta kami, rasa sayang kami, maka kami terpaksa mempertanyakan keputusan DPP Partai Golkar untuk mendukung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa. Bagi kami, ini adalah politik adu domba yang tidak disadari oleh mereka yg mengambil keuntungan dari soal ini. Kami tidak ingin sejarah moderen Partai Golkar kembali mencatat bahwa telah terjadi perbedaan (lagi) antara Ketum dan mantan Ketum Partai Golkar, seperti mengulangi kejadian Pilpres 2004. Luka akibat konvensi 2003-2004, termasuk perbedaan di dalamnya, juga Pilpres 2004 yang mengikuti, belum sepenuhnya sembuh. Sekarang mau ditambah dengan luka baru. Seperti luka disiram cuka. Kami sungguh tak kuat lagi menanggungnya.

Atas dasar itu, kami memberi alternatif atas keputusan DPP Partai Golkar yang sudah mengusung Prabowo-Hatta. Dengan segala kesadaran penuh, kami ingin menghimbau DPP Partai Golkar mengoreksi lagi keputusannya, walau itu sulit. Janganlah mau keluarga besar Partai Golkar dipecah-belah, hanya untuk posisi Presiden dan Wakil Presiden yang datang setiap lima tahun. Memberi kepercayaan kepada non kader, ketimbang kader sendiri, bagi kami adalah sebentuk kekeliruan dalam doktrin dan posisi. Untuk apa partai politik didirikan, apabila kaderisasi dan kader sendiri tidak diperhatikan?

Sebelum semuanya terlambat, kami perlu ingatkan bahwa Partai Golkar berusia 50 tahun, bertepatan dengan tanggal 20 Oktober 2014. Pada hari itu, Presiden dan Wapres RI dilantik. Sungguh merupakan hadiah ulang tahun yang indah, apabila pada hari perayaan Usia Emas Partai Golkar itu, ada satu orang yang dilantik dari kader Partai Golkar, apakah Presiden atau Wakil Presiden. Sungguh ultah yang penuh luka, duka dan nestapa, apabila hari itu yang dilantik justru tokoh partai lain yg justru diusung oleh Partai Golkar. Kami tak akan mau masuk kepada situasi ironis itu, dicatat dalam sejarah, ditertawakan sepanjang anak-anak cucu dan kader-kader baru kita nanti belajar tentang sejarah Partai Golkar.

Bagaimana sejarah Partai Golkar disampaikan sejarah utuh, ketika Pilpres 2014 justru ajang pertunjukkan serpihan-serpihan yang meretakkan Partai Golkar? Apa tanggung jawab sejarah kita kepada pendiri-pendiri partai, orang-orang yang berjasa, lalu pelajaran apa yg mau diwariskan dalam kurikulum kepartaian kepada kader baru dan lebih muda?

Kami tidak ingin mengulangi lagi kesalahan-kesalahan Pilpres 2004 dan Pilpres 2009. Sudah cukup kami diajarkan kepada sikap-sikap oportunis, tidak setia kawan, ajang berebut kursi, tanpa semangat dan nilai-nilai kekaryaan dan pengabdian yang selama ini diajarkan kepada kami dalam banyak sekali training. Atas dasar itulah, kami berdiri di belakang Jusuf Kalla dan pasangan Calon Presiden Jokowi, guna memberi arti bahwa kader utama Partai Golkar tidak sebatang kara. Walau kami hanya menjadi bayang-bayang semata, karena sama sekali tidak bisa membawa simbol-simbol partai. Biarkan kami berdiri sejenak, bersama Jusuf Kalla, dalam waktu yang tak lama ketika kampanye Pilpres ini. Biar sejarah yang menilai, apakah pilihan kami salah atau benar. 


Indra Jaya Piliang

Ada Apa dengan Revolusi Mental Jokowi?

Written By oyong liza on Senin, 19 Mei 2014 | 22.20




Tulisan atas nama Joko Widodo muncul di harian Kompas (10 Mei 2014) dengan judul “Revolusi Mental”. Terus terang, saya terkejut dengan tulisan itu. Bukan hanya kurang berhasil menjelaskan apa yang dimaksud dengan revolusi mental yang otentik versi Joko Widodo, malahan terlihat usaha untuk mensimplifikasinya semata-mata hanya sebagai Trisaktinya Bung Karno. Diluar itu, Joko Widodo dengan eksplisit menyebutkan betapa hulu dari persoalan-persoalan negatif dan buruk bangsa Indonesia selama reformasi adalah Orde Baru. 

Supaya apa yang saya tulis ini menjadi bagian dari upaya melihat sejarah sebagai bagian tak terpisahkan dari kondisi hari ini, saya akan mengutip tiga kalimat dari tulisan Joko Widodo tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya tulis dengan cepat ini adalah bagian dari proses yang dinamakan oleh Joko Widodo sebagai revolusi mental itu, minimal dari sisi semangat intelektual yang ada dalam tulisan itu. Joko Widodo layak diacungi jempol, karena memiliki keinginan yang besar masuk ke ranah perdebatan intelektual yang antara lain diwakili oleh halaman 6 Harian Kompas selama puluhan tahun. 

Pertama, “Namun, di saat yang sama, sejumlah tradisi atau budaya yang tumbuh subur dan berkembang di alam represif Orde Baru masih berlangsung sampai sekarang, mulai dari korupsi, intoleransi terhadap perbedaan, dan sifat kerakusan, sampai sifat ingin menang sendiri, kecenderungan menggunakan kekerasan dalam memecahkan masalah, pelecehan hukum, dan sifat oportunis,” tulis Joko Widodo. 

Kedua, “Sebab, Indonesia memer
lukan suatu terobosan budaya politik untuk memberantas setuntas-tuntasnya segala praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang,” tulis Joko Widodo. 

Ketiga, “Dalam melaksanakan revolusi mental, kita dapat menggunakan konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963 dengan tiga pilarnya, ”Indonesia yang berdaulat secara politik”, ”Indonesia yang mandiri secara ekonomi”, dan ”Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya”,” tulis Joko Widodo. 

Campur Baur

Terus terang, saya agak kebingungan membaca artikel ini. Bukan saja struktur penulisannya yang tampak terburu-buru, hanya sekadar menjawab pertanyaan publik tentang konsep revolusi mental Joko Widodo, melainkan juga cara artikel ini menebarkan jerat-jerat persepsi politik yang subjektif. Kutipan pertama, misalnya, mencampur-baurkan antara tradisi dengan budaya. Mana yang tradisi, mana yang budaya, tidak begitu jelas. Lalu, stigma langsung diberikan bahwa seluruh “tradisi atau budaya” yang negatif itu muncul “di alam represif Orde Baru”.


Sepertinya penulisnya lupa bahwa “alam represif” itu justru juga muncul pada era Bung Karno, bahkan sebelum pidato Trisakti dikemukakan. Contoh kecil, setelah muncul Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Mohammad Hatta menulis risalah dengan judul Demokrasi Kita pada tahun 1960. Risalah itu ditulis di majalah Panji Masyarakat. Apa yang terjadi? Risalah itu dilarang beredar dan baru kemudian bisa ditemukan kembali pada masa Orde Baru. Contoh yang lebih besar adalah penangkapan terhadap tokoh-tokoh yang kemudian menjadi Pahlawan Nasional, termasuk Sutan Sjahrir (meninggal di penjara), M Natsir, dan banyak lagi yang lainnya. 

Lalu, apa yang disebut sebagai “tradisi atau budaya” yang bersifat negatif itu, sudah lama juga disebut oleh Mohammad Hatta. Siapapun sejarawan pasti paham bahwa Hattalah yang menggunakan istilah “korupsi telah menjadi budaya” yang menjadi polemik. Hatta bahkan sempat menjadi panitia negara dalam pemberantasan korupsi di awal Orde Baru. Belum lagi sifat negatif manusia Indonesia, sudah pernah disampaikan oleh Mochtar Lubis (yang juga dipenjarakan di era Bung Karno) pada tahun 1977 dengan menyebut enam ciri manusia Indonesia, yakni (1) hipokrit alias munafik, (2) enggan bertanggung jawab atas perbuatan dan keputusannya, (3) berjiwa feodal, (4) percaya takhayul, (5) artistik , dan (6) berwatak lemah. 

Jadi, ketika Joko Widodo menyampaikan betapa “praktik-praktik yang buruk yang sudah terlalu lama dibiarkan tumbuh kembang sejak zaman Orde Baru sampai sekarang”, saya lantas bertanya: dimana letak Angkatan 1966 dalam peta sejarah bangsa Indonesia? Bukankah Angkatan 66 yang gegap gempita itu – walau diketahui juga merupakan bagian dari kerjasama dengan elemen-elemen dalam tubuh Angkatan darat – yang melancarkan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang jelas-jelas membongkar keburukan-keburukan era sebelumnya? 

Baiklah, tidak perlu menggunakan Angkatan 66 – yang sebagian di antara mereka bersuara juga untuk berada di belakang pencapresan Joko Widodo --, melainkan Sukarno sendiri. Bukankah dengan Dekrit Presiden Sukarno 5 Juli 1959 sudah menunjukkan bahwa ada yang salah, banyak yang keliru, dari “praktik-praktik yang buruk yang sudah lama dibiarkan tumbuh kembang” itu? Praktik demokrasi liberal dengan sistem parlementer berdasarkan UUD Sementara 1950 ternyata menjauhkan cita-cita ideal Proklamasi 1945. Sukarno kemudian mengambil alih, dengan cara membubarkan Dewan Konstituante, pembentukan MPR Sementara dan Dewan Perwakilan Agung Sementara. 

Trisakti Siapa?

Saya mungkin bisa memahami betapa berangnya Joko Widodo kepada Orde Baru, sehingga dengan mudah memberikan seluruh penilaian negatif sebagai “tradisi atau budaya” Orde Baru itu. Sebagai mahasiswa 1990-an, saya tentu turut menjadi saksi akan sejumlah peristiwa yang terjadi, termasuk langsung dengan mata kepala sendiri melihat orasi demi orasi di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, sebelum peristiwa 27 Juli 1996. Saya juga ikut melakukan aksi penolakan atas pembreidelan pers yang dilakukan semasa Orde Baru, pada malam hari, di Gedung MPR-DPR, ketika Menteri Penerangan Harmoko memberikan keterangan kepada parlemen. Budi Arie Setiadi (Ketua PDIP Projo) menjadi saksi atas kehadiran saya, bersama sejumlah kawan dari Universitas Indonesia lainnya. 


Baiklah, memang ada yang keliru di masa Orde Baru. Tetapi sebagai penerima beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, tentu saya juga akui betapa Orde Baru sudah “berjasa” atas pendidikan saya. Sebagai seorang anak pensiunan pegawai negeri sipil dengan pangkat IIB, lalu ayah saya menjadi petani, tentulah jauh dari bayangan saya mampu kuliah di universitas sekaliber UI. Toh saya bisa masuk UI, sambil berjualan sate Padang di Glodok. Saya menamatkan pendidikan dasar sampai perguruan tinggi di era Orde Baru, suatu era yang di mata Joko Widodo sepenuhnya buruk, tidak ada yang baik. 

Saya tidak tahu, apa yang dilakukan oleh Joko Widodo selama masa Orde Baru yang bagi saya minimal mampu membuat saya sekolah dari SD Inpres, SMP Standard (bukan negeri), SMP Negeri, SMA Negeri, hingga Perguruan Tinggi Negeri itu. Setahu saya, Joko Widodo juga menamatkan kuliahnya di Universitas Gajah Mada di masa Orde Baru, dari orang tua yang bekerja sebagai tukang kayu. Di masa Orde Baru itu juga Joko Widodo kecil sering memancing ikan di sungai, dekat rumah kontrakan orangtuanya. Minimal, itu gambaran yang saya dapat, ketika menonton sinetron Jokowi di SCTV. 

Baik, Orde Baru adalah cerita buruk. Lalu, ketika Jokowi memberikan jawaban atas masalah-masalah “yang tumbuh subur dan berkembang di alam represif Orde Baru” itu, muncullah istilah revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Secara singkat, sebagaimana kutipan ketiga saya,  yakni “konsep Trisakti yang pernah diutarakan Bung Karno dalam pidatonya tahun 1963.” Terus terang, saya belum menemukan, pada pidato mana Bung Karno menggunakan konsep itu, sekalipun banyak sekali istilah Trisakti muncul yang dikaitkan dengan Sukarno. 

Tetapi, kalau benar angka tahunnya, berarti istilah itu sendiri sudah membentur kenyataan sejarah. Kedaulatan di bidang politik dan kemandirian di bidang ekonomi justru terjadi dalam arus deras kritik yang kemudian dicoba dibungkam di tahun-tahun itu. Apa yang dikenal sebagai “proyek-proyek mercusuar” juga terjadi, termasuk apa yang dikenal sebagai Poros Jakarta-Peking dan beragam istilah lainnya. Konsep Trisakti tidak berada dalam ruang yang vakum, melainkan memiliki rona dan warna, ketika konsep itu lahir dari seorang Presiden RI yang sedang menjabat, termasuk dengan sejumlah “jabatan” lain, seperti Panglima Besar Revolusi. 

Saya tentu tidak ingin terlalu jauh masuk ke persoalan ini. Hanya saja, Jokowi perlu diingatkan tentang dua sisi dalam satu mata uang yang sama, setika sejarah dipandang oleh seseorang. Pelajaran sejarah paling sederhana adalah memandang potret bersama yang ada di album keluarga. Apa yang dilakukan oleh yang memandang? Pastilah yang dicari potret sendiri di dalam sebuah acara sekolah atau reunian, misalnya. Potret itu tentu tidak bisa menggambarkan dengan persis apa yang terjadi, kecuali kita harus belajar sama sekolah sihir Harry Potter, dimana potret bisa bercerita dan bicara.

Satu hal lagi, sebelum uraian ini berakhir, darimana datangnya konsep “Indonesia yang berkepribadian secara sosial-budaya” yang muncul dalam kutipan Trisaksi Bung Karno? Bukankah yang sering disebut hanya berkepribadian di bidang budaya atau katakanlah berkepribadian secara kebudayaan? Tidak ada sama sekali kata “sosial-budaya” dalam versi Trisakti yang asli, minimal yang saya bisa lacak di internet. Nah, Trisakti versi siapakah yang memasukkan unsur berkepribadian secara sosial-budaya itu? Mungkin hanya Tim Jokowi atau Jokowi sendiri yang bisa menjawabnya. 

Catatan Indra Jaya Piliang

Topik Terhangat

Paling Banyak Dibaca

postingan terdahulu