3 August 2016

Usai Dilantik Ali Mukhni Majelis Sidangkan 7 ASN Terkait Kerugian Daerah



Upaya penyelamatan keuangan daerah terus dilakukan oleh Bupati Ali Mukhni sebagai bentuk implementasi zona pembangunan integritas yang telah dicanangkan beberapa waktu lalu. Salah satu upayanya yaitu menerbitkan Surat Keputusan Bupati Padangpariaman nomor 127/KEP/BPP/2016 tentang Pembentukan Majelis Pertimbangan dan Sekretariat Majelis Pertimbangan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pemerintah Kabupaten Padangpariaman.

“Saya harap, sesudah dilantik, majelis beserta tim langsung bekerja,” kata Bupati Ali Mukhni di Aula Kantor Bupati, Selasa (2/8).

Ia optimis pembentukan majelis pertimbangan tersebut akan menyelesaikan kasus-kasus kerugian daerah atas temuan dari BPK RI, Inspektorat Provinsi Sumbar dan Inspektorat Kabupaten sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

“Jadi kerugian daerah itu sebelum ditindaklanjuti oleh penegak hukum terlebih dahulu disidang oleh majelis pertimbangan,” kata Bupati yang meraih opini WTP tiga kali berturut-turut itu.

Ketua Majelis Pertimbangan, Jonpriadi, mengatakan terdapat empat tugas yakni pertama, mengumpulkan, menatausahakan, menganalisa dan mengevaluasi kasus tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi yang diterima.

Kedua, memproses dan melaksanakan eksekusi, ketiga, memberikan pendapat, saran dan pertimbangan pada setiap persoalan atau kasus yang menyangkut termasuk pembebanan, banding, pencatatan, pembebasan, penghapusan, hukuman disiplin, penyerahan melalui badan peradilan apabila penyelesaian kerugian daerah terjadi hambatan. Keempat, Menyiapkan laporan mengenai perkembangan penyelesaian kasus kerugian daerah.

“Anggota tim majelis ada sembilan orang. Insya allah kita langsung bekerja” kata mantan Kepala Bappeda itu.

Adapun kesembilan tim majelis yaitu Jonpriadi, SE, MM, Dewi Roslaini, SE, MM, Nety Warni, SE, Hanibal, SE, MM, Armalis, SH, MH, Drs. Anwar, M.Si, Ir. Ali Amran, MP, Drs. Idarussalam Murlis Muhammad, SH, M.Hum.

Asisten Administrasi Umum Neti Warni yang juga sebagai Wakil Ketua II Majelis Pertimbangan mengatakan, dalam proses sidang maka ASN yang bermasalah bisa menyampaikan argumennya terhadap kerugian daerah yang ditimbulkan dengan membawa saksi dan atau bukti tambahan.

Kemudian, kata dia, hasil keputusan majelis pertimbangan akan dikonfirmasikan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Padangpariaman untuk pengambilan keputusan sebelum dilimpahkan kepada penegak hukum.

“Sesuai arahan Pak Bupati, hari ini kita langsung kerja dengan menyidangkan tujuh ASN terkait kerugian daerah,” kata Neti Warni.


HA/OLP

9 June 2016

Lapas IIB Pariaman Tertibkan Jam Besuk



Memasuki bulan suci Ramadhan 1437H/2016 pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Pariaman melakukan perubahan jadwal jam besuk bagi warga binaan di Lapas tersebut.

Menurut Kepala Lapas IIB Pariaman, Supardi, Kamis (9/6) di Karanaur, Pariaman, perubahan itu hanya terbatas pada kunjungan toleransi lewat jam dinas saja yang mana sebelumnya ada kelonggaran. Sedangkan jam besuk tetap dari pukul 09.00 s/d 12.00 WIB kemudian pukul 13.00 WIB s/d 14.00 WIB.

"Lewat dari jam itu para tamu warga binaan tidak diberikan izin besuk," kata dia.

Masih menurutnya, penegasan SOP di Lapas IIB dalam rangka menyeimbangkan jam dinas pegawai yang terbatas dengan kunjungan pihak keluarga.

Sedangkan untuk paket makanan dan pakaian serta berbagai keperluan warga binaan yang dibawa oleh keluarga, pihaknya mengaku masih bisa dititip kemudian disalurkan kepada warga binaan dimaksud oleh petugas lapas, jika tamu berkunjung di luar jam tersebut.

Pihak Lapas sendiri berencana menambah jumlah petugas Lapas saat lebaran nanti sebanyak 11 personil.

"Warga binaan di Lapas IIB Pariaman saat ini berjumlah 385 napi yang pada saat lebaran akan mengalami peningkatan jumlah kunjungan. Penambahan personil demi keamanan dan kelancaran pelayanan," ungkapnya.


TIM

30 April 2016

Genius Beri Kuliah Umum Anti Korupsi dan Pemerintahan Yang Bersih Dalam Perspektif Hukum



Untuk mewujudkan pemerintahan bersih (good governance), pemerintah harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat. Baik dalam setiap pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah nantinya.

"Pemerintah itu ibarat Aquarium yang dapat dilihat dari segala arah oleh masyarakat. Apabila aquarium itu bersih maka bersihlah dia, dan apabila dia kotor, maka rakyat dapat membersihkannya dengan melaporkannya," kata Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar, saat berikan kuliah umum di Madrasah Anti Korupsi (MAK), Jum'at (29/4).

Acara tersebut diselenggarakan oleh Persatuan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Kota Pariaman yang bekerjasama dengan Indonesian Coruption Wacht (ICW) beberapa waktu lalu.

Selain memberikan kuliah umum, Genius Umar juga lakukan dialog dengan para mahasiswa/mahasiswi MAK.

Dalam membentuk good governance, jelas Genius, pemerintah dituntut transparan dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik dari segi anggaran maupun penempatan posisi jabatan.

Pemko Pariaman, ujar dia,  telah melakukan transparansi di bidang penempatan eselon dalam pemerintahan dibuktikan dengan mengadakan lelang jabatan terbuka (open bidding) sejak tahun 2013 lalu.

Untuk transparansi anggaran, pihaknya miliki sistem LPSE dan PPID yang dikelola oleh Pemko Pariaman dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat luas secara global.

“Selain itu pemerintah juga dituntut tegas dalam penegakan hukum dengan memperhatikan karakter dalam menegakkan hukum, mulai dari supremasi hukum, kepastian hukum, hukum responsif, penegakan hukum yang konsisten dan non diskriminasi serta hukum yang berkeadilan," ungkapnya.

Diakhir materi, doktor ilmu kebijakan publik itu menyebut pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang sedikit memerintah.

Artinya peran dari masyarakat yang terlibat dalam setiap pengambilan keputusan dan kesadaran masyarakat dalam menjadikan dirinya warga negara yang baik dengan mendukung dan ikut aktif dalam program-program yang telah dibuat oleh pemerintah.

"Bagi mahasiswa MAK agar menjadi pelopor dalam hal ini dengan melakukan apa saja yang bisa kita lakukan dimulai dari diri pribadi," tutupnya.

22 July 2015

Tolak Suap 7 Milyar, Kajari Pariaman Umumkan Tersangka 7 Kasus Dugaan Korupsi di Kabupaten dan Kota



Kejaksaan Negeri (Kejari) Pariaman mengekspose tujuh kasus Tut, Dik dan Lid, dugaan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya yakni Kota Pariaman dan Kabupaten Padangpariaman bertepatan dengan HUT Adhyaksa ke 55 sekaligus hari pertama masuk kerja PNS setelah cuti bersama lebaran Tahun 2015, Rabu (22/7) di ruang kerja Kajari Pariaman.

Konprensi pers dengan puluhan awak media baik cetak, elektronik dan online tersebut dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Pariaman, Yulitaria, SH, MH didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Resmen, SH dengan membacakan hasil Sprindik yang sudah ditandatangani oleh Kajari Pariaman.

Menurut Kajari Yulitaria pada tahun 2015 terdapat tujuh kasus dugaan korupsi ditangani Kejaksaan negeri Pariaman.

"Satu diantaranya sudah tahap penuntutan ke pengadilan dengan tersangka Murniati (mantan bendahara Akper Padangpariaman) lanjutan kasus dugaan korupsi Akper Pemda Padangpariaman tahun 2012," kata Kajari.

Pada kasus Akper kata Yuli, Kejari Pariaman telah berhasil mengembalikan kerugian negara akibat perbuatan melawan hukum pelaku pada kasus tersebut.

Sedangkan kasus paling mencengangkan dengan total kerugian negara mencapai Rp4.469.318.800,- (empat milyar empat ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) adalah kasus dugaan penyimpangan dana proyek penyediaan air bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Padangpariaman pada tahun 2011 dengan No Print-04/N.3.13/Fd.1/01/2015 tertanggal 5 Mei 2015 tersangkanya adalah Zainir, ST (Kadis PU Padangpariaman), Oyer Putra, ST, MT dan kawan-kawan.

Kemudian, masih kata Yulitaria, No Print-06/N.3.13/Fd.1/01/2015 tertanggal 29 Mei 2015 masih dalam kasus dugaan penyimpangan dana proyek penyediaan air bersih di Kecamatan Lubuk Alung, Padangpariaman pada tahun 2011 tersangkanya adalah Khosan Kasitdi, dkk, yang merupakan rekanan pada proyek PDAM tersebut dibawah bendera PT Graha Fortuna Purnama.

"Dalam kasus ini mereka coba suap kami uang satu koper berisi tujuh milyar rupiah. Saya usir mereka dan ancam laporkan ke KPK. Lalu mereka pergi. Kata mereka pada saya waktu itu di depan Resmen, 'hentikan kasus kami ini uang terimakasihnya," kata Kajari Yulitaria sebelumnya di ruang Kasi Pidsus sebelum Konpers.

Sedangkan kasus dengan No Print-07/N.3.13/Fd.1/01/2015 adalah dugaan penyimpangan dana pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dan jabatan tahun 2012 sampai tahun 2014 pada Sekretariat Daerah Kota Pariaman. Kejari Pariaman telah menetapkan Kabag Umum Pemko Pariaman, Rosdi, S.Sos dan kawan-kawan sebagai tersangka.

"Total kerugian uang negara masih kita hitung akurasinya yang pasti berjumlah ratusan juta rupiah," kata Kasi Pidsus Resmen menimpali.

Disamping itu kasus dugaan korupsi lainnya yang tersangkanya sudah ditetapkan tapi  namanya tidak disebutkan oleh Kajari adalah perkara dugaan penyimpangan dan penggunaan pertanggungjawaban keuangan yang tidak dilaporkan oleh Kepala Sekolah, Komite Masyarakat SMA1 Ulakan Tapakis, Padangpariaman.

Lalu dua kasus dugaan penyalahgunaan dana peran koperasi dalam mendukung ketahanan pangan pada PT Sah Yang Seri cabang Lubuk Alung tahun 2011 dan pada tahun 2012.

"Tersangkanya belum bisa kami sebutkan karena masih ada beberapa saksi yang jauh dari Jakarta dan Medan yang belum memenuhi panggilan kami. Kasus ini ada dua. Yang satu 2011 dan yang satu lagi tahun 2012," imbuh Yulitaria.

Sedangkan kasus yang masih dalam tahap Lid (lidik) adalah kasus pemeliharaan terminal dan TPR Kayu Tanam di Dinas Perhubungan Padangpariaman.

"Tersangkanya belum ada karena masih dalam tahap lidik," pungkas Kajari.

Semua kasus tersebut kata Kajari bermula dari laporan masyarakat. Semua tersangka yang terjerat dalam kasus yang sudah dipublish Kajari Pariaman itu dijerat dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 55 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi. Tersangka diancam dengan hukuman penjara maksimal 20 tahun penjara.


OLP

23 June 2015

Yulitaria Sang "Singa Betina"



Wibawa penegak hukum di suatu daerah bisa dilihat dari sejauh mana kasus besar yang mereka tuntaskan. Kasus ecek-ecek atau kriminal biasa yang tidak menjadi perhatian publik dianggap basi oleh masyarakat, seperti togel, judi koplo, kasus sengketa tanah hingga perkelahian. Dianggap besar apabila kasus tersebut mampu menyerat orang-orang besar yang selama ini dilabeli untouchcable atau "sang tidak terjamah" oleh publik. Orang besar juga punya pengaruh besar untuk menggoyahkan iman para penegak hukum. Dengan uang dan kuasanya dia bisa saja gunakan beragam cara. Cara-caranya bisa mengena bila bertemu pula para oknum penegak hukum nakal.

Syukurlah, Kejaksaan Negeri Pariaman sejak dipimpin Yulitaria telah lama menampakkan taringnya. Ibarat singa betina dia adalah peburu sejati. Taring tajamnya tak henti-henti terasah belulang mangsa. Kasus demi kasus dengan sabar dia dalami. Dia tidak mau gegabah menetapkan seseorang jadi tersangka. Target dia pembuktian sempurna agar prima pula hasilnya kala disidang di meja hijau. Saksi demi saksi dia panggil. Dia panggil yang kuduk-kuduknya.

Tidak seorangpun pejabat di negeri kita ini mau mencoba hidup dibalik dinginnya tembok jeruji besi.

Pemangku jabatan sudah dicukupkan kebutuhannya oleh negara dengan berbagai tunjangan  ini dan itu agar mereka benar-benar bekerja sesuai tupoksi dalam melayani masyarakat. Agar mereka tidak lagi tergoda mengambil uang yang bukan hak mereka. Segala kemudahan yang diberikan negara itu kita lihat terkadang tidak mereka iringi dengan nikmat syukur sehingga para oknum-oknum pejabat silih berganti berurusan. Contohnya sudah banyak. Tak perlulah disebutkan satu-persatu.

Barusan terlontar di mulut Kajari Pariaman Yulitaria salah seorang pejabat penting dan kroninya sudah ditetapkan jadi tersangka. Kasus tersebut sudah lama jadi konsumsi publik. Sudah lama orang resah dibuatnya. Kemudian masih kata Kajari pada tanggal 22 Juli nanti juga akan diumumkan atau ekspos beberapa kasus yang selama ini ditunggu-tunggu publik. Para tersangka akan diumumkan pada hari itu. Kasus-kasus yang akan diekspos tersebut tentunya sudah diekspos pula ditingkat internal yakni Kejati Sumbar.

Kajari Pariaman memang dilabeli "singa betina". Dia bicara lugas. Dia sangat bernyali. Berkali-kali dilaporkan tetap saja dia pemegang komando Kejaksaan Negeri Pariaman. Jurus lapor-melapor tidak mempan pada dia. Kokohnya dia bak menara Pisa saja. Miringnya tak membawa rebah.

Siapakah dekingannya Kajari? Pertanyaan tersebut sering terlontar di mulut orang awam. Bagi saya yang pernah menanyakan pertanyaan serupa kepada beliau, jawabnya tidak ada. Analisa saya adalah dia bekerja sudah sesuai aturan sehingga tidak ada alasan bagi atasan memutasinya. Analisa kedua karena dia bersandar pada nilai-nilai luhur kebenaran. Dia dilindungi oleh Yang Maha Melindungi. Pernah pula saya dengar isu Kajari disantet  bukannya sakit tapi malah makin bugar.

Masyarakat kita di Pariaman tidak berlebihan menaruh harapan besar kepada Yulitaria agar menyapu bersih Pariaman dari "sarok kwaci" bernama korupsi.

Menunggu tanggal 22 Juli bagi kami para wartawan memang terasa lama. Menghitung-hitung hari kami dibuatnya. Tak salah kadang kami nyinyir. Kami para wartawan juga jadi sasaran tekanan publik. Kami dicurigai pula menerima upeti untuk menutup-nutupi.

Sembari menunggu tanggal 22 Juli ada baiknya sebagai wartawan kita perbanyak bahan untuk materi pemberitaan. Setiap jurnalis punya sudut pandang tersendiri. Tulisan mereka tak ubahnya menu kuliner. Ada yang terlalu asin, hambar dan adapula berayun-ayun meguntai kata. Langgam torehan pena para jurnalis adalah sidik jarinya. Dari alinea pertama gampang saja kita menebak nama penulis yang biasanya menera di pojok kaki akhir sebuah tulisan.

Di bulan puasa ini emosi kita gampang tersulut. Bawaan perut kosong logikanya. Dalam kasus investigatif ada baiknya para wartawan bertanya malam hari usai berbuka. Kantongilah nomor ponsel pribadi narasumber. Telpon dia saat perutnya sedang kenyang, meski pada orang yang sudah berstatus tersangka. Setidaknya alam bawah sadarnya masih bisa transfer data ke otak korupnya Penjara Not Today!.

Catatan Oyong Liza Piliang

30 May 2013

Inilah Pendapat Positif Seorang Warga Terhadap SP3 Kasus Mukhlis Cs




Salah seorang Tokoh Masyarakat/Pemuda barusan menghubungi saya via telpon. Ia menilai apa yang dipublikasikan Media khususnya Pariamantoday.com sangatlah tidak berimbang terkait SP3 Kasus Mukhlis yang tempo hari dirilis Kejati Sumbar. meskipun narasumber tersebut meminta Namanya tidak dipublikasi, saya sebagai Admin tetap memposting hasil pembicaraan tersebut demi menjaga Independensi Pariamantoday sebagai Wadah Sosial Kontrol yang tidak terkooptasi dengan Politik dan uang.

Barusan Tokoh Masyarakat yang cukup cermat dalam mengamati Peta Politik Pariaman berpendapat bahwa memang sewajarnya Kasus Mukhlis dihentikan karena memang tidak cukup Bukti. ia berpendapat tak seorangpun bisa lolos dari jeratan Hukum di Republik ini, jangankan Mukhlis, Mentri saja bisa dibui ujarnya.

" Saya juga mempelajari kasus Mukhlis cs, kasus ini sejak 2008 dilaporkan ke Kejati, karena merasa tak bersalah Mukhlis tetap beraktifitas sebagai Walikota Pariaman, tempo hari kasus Mukhlis cs dihentikan bersamaan dengan 22 kasus lainnya oleh Kejati, ini sangat wajar dan sesuai dengan Logika Hukum." Ujarnya memulai percakapan.

" Dengan lamanya kasus ini terkatung-katung di Kejati pada hakekatnya Mukhlis lah yang sangat dirugikan dalam hal ini baik secara mental maupun Politik, apalagi jelang pilkada SP3 nya keluar, tentu hal tersebut jadi senjata bagi lawan Politiknya ." Imbuhnya dengan tenang.

" Saya meyakini dengan terbitnya SP3 Mukhlis jelang Pilkada tentu banyak lawan lawan Politik yang ingin menunggangi Tim 11 sebagai Pelapor, dengan Followup media secara besar-besaran pasti akan berdampak pada elektabilitas Mukhlis sebagai Calon Walikota yang berpasangan dengan Genius."

" Kita tidak menampik cara-cara seperti itu sangat lumrah dalam perpolitikan kita secara Umum, namun dengan tidak berimbangnya berita di Media, tentu hal ini sangat merugikan Mukhlis sebagai Calon Walikota. saya menghimbau pada Pariamantoday.com sebagai Media Independent, wadah sosial Kontrol, agar memuat pendapat Pribadi saya ini sebagai Warga Kota Pariaman yang melihat persoalan Mukhlis ini dengan Jernih tanpa tendensi Politik apa-apa. silahkan cek, saya dalam Pilkada ini tidak mendukung siapa-siapa hingga saat ini, saya netral dan saya bukan Tim Sukses Mukhlis - Genius." Tutupnya mengakhiri perbincangan.

Catatan Oyong Liza Piliang

23 May 2013

Inilah Pendapat Tokoh Masyarakat Terkait Penghentian Kasus Mukhlis Di Kejati



 Mukhlis saat mendaftar ke KPU sebagai Calon Walikota Pariaman



Sebagian Tokoh Masyarakat menilai dengan Keluarnya Surat Penghentian Penyidikan Pada Kasus Mukhlis adalah hal yang biasa . ada juga sebagian yang menyayangkan keputusan Kejati Sumbar. mereka beralasan keputusan tersebut diduga kuat bernuansa Politis  Apalagi menjelang Pemilukada Kota Pariaman dimana Mukhlis Rahman juga Mencalonkan diri.

Menurut Ir,Dewi Fitri Deswati, Ketua DPD Partai Nasdem, kita seharusnya menghormati Proses Hukum. Jika memang Bukti tidak lengkap tentu Penuntutan Kasusnya dihentikan.

" Jika Bukti tidak lengkap tentu Kejaksaan akan menghentikan . itu hal biasa , menurut hemat saya ini tidak ada muatan Politisnya. " Ungkap Dewi berpendapat.

Lain pula halnya dengan Solfiadri, anggota Tim 11 yang melaporkan kasus Dugaan Markup Tanah tersebut. Bang Sol, sapaan akrabnya berpendapat lain.

" Ini betul-betul diluar dugaan. sebelumnya Aspidsus Kejati Sumbar pernah mengatakan kepada saya tidak akan ada penghentian pada kasus ini. tapi tiba-tiba kasusnya dihentikan penuntutannya, ini perlu dipertanyakan. Aspidsus waktu itu malah sempat mengatakan kepada saya Jika kasus ini SP3 Potong leher saya . kami sebagai pelapor akan mem Pra Peradilkan Kejati Sumbar bersama LBH. Mukhlis Cs Jangan Senang dulu." Ujar Bang Sol Menegaskan barusan lewat sambungan Telpon.

Sementara itu dilain kesempatan, Suardi,P, Ketua Pemuda Pancasila Kota Pariaman berpendapat Netral.

" Jika ini memang Legalitas Hukum, kita Hormati, namun Jika penghentian Penuntutan di Kejati direkayasa, ini sangat kita sayangkan sekali. " Ungkap Suardi Yang juga Ketua Gapensi Kota Pariaman ini santai.

Tulisan selanjutnya akan memuat pendapat Pengamat Hukum tentang Penghentian Kasus Mukhlis Rahman dari sisi Kacamata Hukum.

Catatan Oyong Liza Piliang

4 May 2013

Inilah 6 Program & Kebijakan Kapolres Pariaman Yang Di  Apresiasif Tokoh Masyarakat




Inilah beberapa Program Polres Pariaman yang dikomandoi Akbp,Bondan Witjaksono,SH,Sik,MM yang sangat di apresiasif Masyarakat dan Tokoh Masyarakat, Baik Kota dan kabupaten Padang Pariaman. dari hasil penelusuran kami dilapangan ada beberapa perubahan Positif Kinerja Kepolisian baik itu masalah Kamtibmas maupun paradigma baru Kepolisian Khususnya diwilayah Hukum Polres Pariaman dimata masyarakat beda betul dengan Citra Kepolisian ditingkat Pusat yang Amburadul seperti Irjen Djoko dengan Korupsi dan Koleksi Bininya. 

Berikut adalah 6 Kebijakan & Program Polres Pariaman SEJAK kepemimpinan Akbp Bondan Witjaksono di Wilayah Hukum Polres Pariaman yang kata beberapa Tokoh Masyarakat patut kita apresiasif bersama .

1.Polantas Dilarang Razia Kecuali Izin Resmi Kapolres.

Hal ini bisa kita lihat faktanya dilapangan. Polisi lalu lintas yang biasanya jadi momok paling menakutkan bagi masyarakat karena acap melakukan Razia Liar, sekarang sudah dibasmi dengan tegas oleh Kapolres, Jika masih ada anggota Polres yang melakukan Razia liar maka anggota Polantas tersebut akan mendapat sanksi ala Pak Bondan, yaitu disuruh mengenakan Baju Pink sambil Hormat bendera diterik Matahari. tidak peduli Perwira sekalipun.

2.Peringatan pada pengendara Bermotor agar mematuhi peraturan lalulintas. Tilang ditempat ditiadakan.

jika masih didapatkan pelanggaran di jalan oleh anggota Polres seperti tidak menggunakan Helm, tidak membawa SIM, surat-surat tidak lengkap, maka anggota Polres Pariaman yang bertugas tersebut memberi peringatan pada pengendara tersebut agar melengkapi kekurangannya tanpa surat tilang dan diperbolehkan Pulang, Kapolres juga menghimbau agar Tertib berlalu lintas jadi Budaya masyarakat Pariaman.

3.PALANTA POLMAS : Dialog Palanta Polres bersama Masyarakat

Hal ini dimaksudkan untuk menjalin jembatan hati antara Polres dengan Masyarakat. dengan dialog Palanta Kapolres tidak segan-segan meminta masukan dan kritikan pada Masyarakat jika dirasa kinerja Polres Pariaman dirasa kurang. Kapolres selalu mencatat masukan dari masyarakat demi Kamtibmas dan dengan cepat mengaplikasikanya jika hal tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang dan demi kepentingan Masyarakat. Palanta Polmas tersebut hingga kini masih berjalan hingga sekarang dari Palanta ke Palanta yang ada di wilayah Hukum Polres Pariaman.

4.Ronda bersama Kapolres

Hal ini sudah dilakukan Kapolres bersama jajarannya dibeberapa daerah diwilayah Hukum Polres Pariaman. dari Pantauan harian Padang Ekspres program ini sangat mendapat aplaus dan animo besar dari Masyarakat.

5.Polres Pariaman Masuk Sekolah

Mulai dari Taman Kanak-kanak hingga Sekolah Menengah. Program ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan Kinerja Kepolisian yang sesungguhnya kepada Generasi Muda sedari dini bahwa Polisi itu sebenarnya adalah sahabat Masyarakat, pelindung dan sekaligus Pelayan Masyarakat. dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pendidikan sadar Hukum sedari dini kepada generasi penerus bangsa di Wilayah Hukum Polres Pariaman.

6.Polwan Menjaga Mesjid Ketika Sholat Jum'at.

Karena seringya terjadi pencurian disaat umat Muslim sedang melaksanakan Solat Jumat, Tokoh Masyarakat mengusulkan kepada Kapolres agar disiagakan Polwan untuk menjaga mesjid disaat Umat Muslim melaksanakan Ibadah Solat Jum'at, karena ditemukan beberapa kasus dengan Modus sama ( menggasak barang berharga didalam mobil jemaah dengan pengrusakan.) . Kapolres di Palanta samping BPD beberapa hari lalu dengan cepat menjawab akan melaksanakannya ( menyiagakan Polwan ) dengan cepat.


Catatan Oyong Liza Piliang


25 April 2013

Pembangkangan Susno Lecehkan Hukum




Menarik sekali memperhatikan kasus Susno Duaji,sebab keputusan Mahkamah Agung tidak menyebutkan Susno Duaji harus ditahan,sehingga Susno pun tidak bisa di eksekusi oleh Jaksa. Bahkan Yusril Ihza Mahendra pun ngotot bahwa Susno Duaji tidak bisa ditahan karena bunyi keputusan MA tidak menyebutkan terdakwa harus ditahan.

Masyarakat langsung bertanya-tanya,kenapa bisa demikian…? Itu bukan hal yang aneh di Indonesia. Menurut seorang teman yang punya banyak pengalaman terkait hukum di Indonesia,cerita tentang selembar surat yang menerangkan atau memutuskan sebuah perkara hukum di Indonesia bisa diatur asalkan ada “fulus” atau segepok uang…! 

Kasus Susno Duaji yang diputuskan oleh MA tanpa menyebutkan penahanan terdakwa disinyalir sebuah permainan kata-2 yang memang disengaja dan diatur sedemikian rupa oleh Hakim MA yang membuat surat keputusan tersebut. Bisa saja bukan hakim MA-nya,tetapi staff MA yang mengetik surat keputusan itu yang bermain…! Cerita itu bukan mengada-ada,sebab bukti tentang banyaknya surat keputusan MA yang bermasalah sudah sering dijumpai. Bahkan sampai sekarang pun persoalan mengubah keputusan hukuman mati menjadi hukuman yang jauh lebih ringan terhadap bandar narkoba oleh seorang Hakim Agung MA (yang sekarang sudah menjadi mantan) pun masih kabur & tidak diusut dengan baik…!

Penegakan hukum di Indonesia memang rawan di manipulasi dengan surat-2 aneh yang bisa menyebabkan terdakwa kasus hukum lolos dari jeratan hukum. Mau Surat Keterangan Sakit…? Bisa..! Surat Keterangan Sakit dari dokter spesialis yang mau menjual diri demi segepok uang (US Dollar tentunya) sudah sering didengar oleh masyarakat…! Surat keterangan yang menyatakan diri terdakwa dalam keadaan berpenyakit jiwa (alias gila) mudah sekali didapat…! 

Itu baru langkah menuju proses ke Pengadilan…! Di Pengadilan,untuk mendapatkan keputusan Hakim dengan hukuman yang paling ringan juga bisa diatur. Kalau kasusnya disorot publik sangat ketat sekali,maka permainan itu harus berlanjut sampai ke MA. Di MA-lah semua keputusan kasasi tertinggi diatur dengan duit yang tidak sedikit ; Maka jangan heran perkara di MA begitu banyak menumpuk dan tidak kunjung diselesaikan,bukan karena jumlah hakimnya yang sedikit,tetapi ditentukan ada atau tidak ada duit di perkara tersebut. Sudah menjadi rahasia umum bahwa duit bermain didalam setiap keputusan hakim di Indonesia ..!

Keputusan kasasi MA terhadap kasus Susno Duaji memang sangat aneh. Tetapi semua orang digiring ke pribadi Susno Duaji..! Padahal keputusan MA itulah yang bermasalah…! Masyarakat harus jeli agar biang kerok segala persoalan hukum di Indonesia tidak terfokus pada diri terdakwa,tetapi justru kepada penegak hukum Indonesia. Sudah saatnya elemen dan aktivis pemerhati hukum di Indonesia melakukan tindakan untuk mereformasi para penegak hukum di Indonesia. Kalau perlu pemerintah membuat terobosan dengan mengganti semua personil penegak hukum bila keadaan hukum di Indonesia benar-2 dinyatakan darurat.

Sebuah negara demokrasi yang sangat lemah dalam penegakan hukum akan membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa itu sendiri. Amerika Serikat sebagai negara demokrasi terbesar mempunyai perangkat hukum dan penegak hukum yang cukup kredibel. Oleh karena itu jangan biarkan Indonesia terjerumus kedalam perpecahan,hanya gara-2 hukum bisa dibeli disini…!

catatan Mania Telo Freedom Writers Kompasianer

8 April 2013

Hukum Lemah Faktor Kesejahteraan Rendah ?




Salah satu survei dari Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang baru saja dirilis menyatakan rendahnya kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum untuk bertindak adil dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Hasil survei menunjukkan angka 46,7 % publik tidak percaya sama sekali pada aparat penegak hukum (yang percaya sebesar 42,2%) ; Yang paling berbahaya adalah persepsi publik terhadap aparat penegak hukum itu sendiri,bahwa mayoritas publik juga cenderung percaya bahwa proses hukum yang dilakukan aparat hukum di Indonesia mudah diintervensi oleh kepentingan-kepentingan tertentu,contohnya pihak-2 yang bermasalah dengan hukum mempunyai kedekatan personal dengan aparat hukum atau mereka memberikan kompensasi materi kepada aparat penegak hukum.

Peneliti dari LSI tersebut juga menyatakan bahwa profesionalisme dan kesejahteraan aparat hukum dibutuhkan untuk meminimalisir potensi intervensi kepentingan di luar hukum. “Yang mendorong orang korupsi, polisi menilang, itu karena kesejahteraan, mereka tidak puas dengan kesejahteraan. Faktor kesejahteraan itu penting,” Benarkah demikian…?

Pernyataan dari peneliti LSI tersebut perlu dikaji lebih mendalam,sebab sejak era reformasi ini tindakan koruptif para penyelenggara negara termasuk aparat penegak hukum dan politisi selalu yang disalahkan adalah faktor kesejahteraan. Padahal sudah banyak dijumpai,walau gaji dan kompensasi yang diterima oleh aparat penegak hukum dinaikkan sekian kali lipat,tetap saja mereka koruptif. Contoh kasus hakim,jaksa,polisi tertangkap tangan menerima suap sudah berapa kali terjadi di Indonesia…? Padahal hakim sudah dinaikkan gaji dan kompensasinya secara luar biasa.

Tindakan koruptif sebenarnya tidak ada hubungannya dengan faktor kesejahteraan,seringkali alasan itu menjadi kambing hitam dikarenakan itulah yang pertama kali keluar dari mulut masyarakat bila selalu ditanya “apa penyebab korupsi…?” ; Itu wajar terjadi,sebab dimanapun (perusahaan,dsb) setiap orang (karyawan swasta,PNS,dsb) kalau ditanya tentang “masalah mentalitas” tersebut selalu menghubungkan dengan pendapatan yang mereka terima. Tujuan akhirnya adalah agar mereka diberikan kompensasi yang besar (relatif) karena yang dilihat oleh mereka adalah materi.

Orang berbuat korupsi adalah faktor sikap dan moralitas. Rasa tidak pernah puas diri dan selalu melihat segala sesuatu dengan ukuran materi lah yang membuat orang kemudian melakukan tindakan korupsi. Sejak reformasi,pendidikan dasar di Indonesia kurang mengajarkan sikap Budi Pekerti (rasa malu,hormat,dsb) serta menjaga hidup dengan sosial budaya yang sederhana. Lihat saja pertumbuhan kelas menengah dan orang kaya di Indonesia,mereka tidak digali darimana mendapatkan kekayaan tersebut,tetapi media dan publik lebih silau dengan kondisi mereka sekarang ada seperti apa. Apakah kekayaannya diperoleh secara ilegal atau tidak,masyarakat seperti tidak peduli lagi. Apalagi kalau para koruptor itu berbuat “amal” dengan membagi-bagi sebagian kecil hasil korupsinya ke rumah-2 ibadah,para ulama dan sebagainya. Justru pujian yang didapat oleh mereka.

Sebuah contoh kecil : Coba saja kalau Irjen Pol.Djoko Susilo tidak tersangkut kasus korupsi Simulator SIM,mungkin semua calon perwira di Akademi Kepolisian di Semarang serta ulama-2 yang pernah merasakan pemberiannya sangat membanggakan sikap sosialnya, kedermawananya,dsb. Sebab yang dilihat oleh mereka hanya materinya saja,darimana kekayaannya mereka sudah tidak mau peduli lagi…! Demikian pula yang terjadi pada orang-2 kaya dan kelas menengah yang ada di Indonesia,dimana dengan bangga sekarang hidupnya bergelimpang harta dan berlaku “sok sosial”….Apakah publik pernah mempermasalahkan darimana kekayaannya…?

Kondisi mayoritas masyarakat Indonesia pun sekarang sungguh memprihatinkan,sikap materialisme dengan menghalalkan segala cara telah merubah tatanan nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Sikap ini secara tidak sadar akibat perilaku para politisi dan penyelenggara negara di era reformasi yang telah menularkan virus “koruptif” yang berbahaya ke sendi-2 kehidupan setiap rumah tangga rakyat Indonesia. Moralitas kemunafikan menjadi bagian dalam kehidupan rumah tangga warga negara Indonesia saat ini. Seorang anak dan isteri/suami mungkin tidak peduli lagi bagaimana mereka bisa hidup mewah,darimana penghasilan yang didapat,asalkan mereka merasakan hidup enak…! Apakah orang-tuanya berbuat korupsi,menjual diri atau pun menjual barang terlarang,menyuap,dsb sudah tidak ada rasa peduli lagi…! Semuanya diukur dengan materi.

Oleh karena itu,sebaiknya tidak ada lagi hasil survei yang juga “menghalalkan” faktor kesejahteraan sebagai biang masalah korupsi,sebab faktor koruptif seseorang bukan masalah kesejahteraan,tetapi faktor sikap dan moralitas…! Pemerintah Indonesia kalau tidak mau menyadari hal ini dan memperbaikinya,maka urusan bela negara kedepan sangatlah sulit sekali. Sikap materialisme akan melahirkan pengkhianat negara seperti yang terjadi pada zaman penjajahan atau kolonialisme dulu. Di era globalisasi,pengkhianatan terhadap negara lebih mengerikan karena negara-2 asing akan menguasai ekonomi suatu bangsa secara “maya” atau tidak terlihat…! Bukan fisik penguasaan seperti era kolonialisme lama,tetapi cukup dengan merusak kehidupan masyarakat dengan iming-2 materi dan akhirnya mereka menjadi jahat,pengkhianat serta menjual negara ini tanpa merasa bersalah. Sebab para pengkhianat negara dapat berpindah tempat ke negara lain tanpa rasa bersalah,bangga sebagai orang yang sangat kaya raya karena menjual negara….!

Sekali lagi,bangsa ini harus menyadari secepatnya untuk berbalik arah dari sikap atau mentalitas koruptif ke sikap yang benar,tidak memandang materi sebagai segala-galanya,tetapi moralitas dan budi pekeri yang luhur dan baik perlu diutamakan….!
Bagaimana dengan anda…?

catatan Mania Telo Freedom Writers Kompasianer

22 March 2013

Rancangan KUHP Mulai Pasal Santet Dan Kumpul Kebo


Pemerintah dan DPR sekarang ini sedang mencoba membuat Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru,salah satu pasal yang mau dibuat adalah untuk menjerat pelaku "kumpul kebo" yang mana merupakan istilah bagi pasangan laki & perempuan yang hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.



Secara moral sepertinya pasal tersebut kelihatan baik di negeri yang ideologinya Pancasila. Tetapi secara hak asasi manusia pasal tersebut terlalu masuk ke hak "privacy" individual. Seharusnya hukum negara hanya mengatur hal-hal yang merugikan kepentingan umum atau membuat negara dirugikan secara material maupun immaterial. Justru sangat aneh bila hal-2 yang terkait dengan kerugian negara seperti korupsi,penyalah-gunaan narkoba tidak disentuh atau sanksi hukuman pelaku kejahatan tersebut tidak di maksimalkan. Di negara-2 Barat sanksi hukuman pelaku kriminal bisa mencapai puluhan atau ratusan tahun. Tetapi di Indonesia justru pelaku kriminal hukumannya terlalu ringan.



Pelaku-2 kumpul kebo selama mereka tidak mengganggu kepentingan umum tidak perlu di pidana. Demikian pula dengan perbuatan-2 perzinahan yang dilakukan oleh pasangan-2 yang sudah sah sebagai suami-istri. Hukuman mereka yang melakukan perbuatan itu adalah hukuman moral yang tidak perlu diatur di hukum pidana selama negara tidak ada kerugian apapun. Justru aneh bilamana negara mengatur perbuatan-2 moral hak individu yang tidak merugikan negara dan masyarakat umum. Kasus pernikahan siri akhirnya menjadi praktek kamuflase perzinahan yang di legal kan dengan atas nama agama. Dengan demikian negara menciptakan masyarakat munafik dengan ideologi Pancasila. Sok ber-Tuhan,tetapi kelakuan moralnya sebenarnya bejad.



KUHP yang ada sekarang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi zaman,tetapi yang dikutak-kutik justru bukan hukuman maksimalnya pelaku kriminal,tetapi tambahan pasal-pasal aneh yang justru melanggar hak asasi manusia individual. Pemerintah dan DPR menjadi lembaga yang sok moralis,padahal kasus-2 kejahatan korupsi yang dilakukan oleh para penyelenggara negara malah diabaikan. Pelaku kejahatan penyalah-gunaan narkoba yang sangat merugikan masyarakat umum justru tidak diperberat hukumannya...? Ada apakah ini...?



Para pejuang HAM seharusnya mencermati Rancangan KUHP yang sedang digodok oleh DPR & Pemerintah. Bila ada pelanggaran HAM,sebaiknya melangkah ke MK sebagai lembaga tertinggi hukum negeri ini. belum Lagi Pasal Santet yang Kontroversial ,.


catatan Mania Telo Freedom Writers Kompasianer

1 December 2012

InvestigasiNews! Penegak Hukum Mesti Sidik Tuntas Proyek Ini !!

PARIAMAN, Investigasi News—Gagalnya pembangunan jembatan evakuasi Surau Manggis yang berada di belakang Kantor Lurah Jalan Baru Kota Pariaman perlu disidik oleh pen
egak hukum. Karena telah merugikan keuangan negara, ungkap Edi Petot Ketua Gapensi Kota Pariaman menanggapi berita Investigasi News edisi 52 lalu.

Menurut Ketua Gapensi Kota Pariaman mengacu pada UU No.18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi dimana telah diatur tentang hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan Bab.VI Pasal 25 ayat (1) yakni; “Pengguna jasa dan penyedia jasa wajib bertanggung jawab atas kegagalan bangunan.”

“Khusus untuk jembatan tersebut setelah kami dengar keterangan dari Kabid Jalan dan Jembatan Kota Pariaman Ir. Muliawan yang juga telah di ekspos Koran Investigasi News, dapat disangkalkan padanya pada pengguna jasa Pasal 26 ayat (1). Karena tidak melakukan sondir stektur tanah untuk menetukan apa rencana yang pantas untuk bangunan bawah jembatan tersebut.

Sehingga lanjutnya, SANKSI yang patut diterima mengacu pada Bab X C Pasal 43 ayat (1) yakni; “Barang siapa yg melakukan perencanaan pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan keteknikan dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan dikenai pidana paling lama 5 (lima) tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 10 persen dari nilai kotrak.

“Untuk itu kepada pihak yang berkopeten agar dapat mengusut kasus ini. Karena telah nyata-nyata merugikan keuangan negara. Inilah cerminan ketidak mampuan seorang Kepala Dinas PU dalam mengelola instansinya dalam mempegunakan anggaran pembangunan. Lihat saja yang terjadi saat ini, berapa masalah yang muncul dalam pengelolan proyek dan pelelangan di Kota Pariaman, “ungkap Ketua Edi yang juga Ketua Pemuda Pancasila Kota Pariaman ini.

Senada, Oyong Liza Piliang salah seorang aktifis muda di Pariaman Admin www. pariamantoday. com pada Investigasi News juga mendesak pihak penegak hukum agar segera melakukan proses lidik terhadap informasi aktual yang telah disampaikan koran ini. Karena pada kasus ini sudah sangat jelas adanya kelalaian dalam pengelolaan keuangan Negara sehingga berakibat kerugian keuangan Negara.

“Kita berharap penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan ataupun kepolisian bertindak pro aktif menyidik kasus kelalaian dalam perencanaan pelaksanaan proyek fisik. Karena proyek ini dibiayai oleh Negara maka setiap sen rupian yang digunakan harus dipertanggungjawabkan. Penegak hukum jangan hanya duduk menunggu adanya laporan saja namun harus pro aktif jemput bola terhadap persoalan yang menyangkut penggunaan keuangan Negara, “tegas Oyong Liza Piliang.

Seperti yang telah diberitakan sebelumnya, ambruknya jembatan evakuasi Surau Manggis yang menggunakan uang negara sebesar Rp. Rp.163.345.000,- dengan waktu pelaksanaan 90 hari kalender dari tanggal 23 Agustus hingga 20 Nopember 2012. Ternyata diakui oleh Kabid Jalan dan Jembatan Kota Pariaman (PPK) Ir. Muliawan dalam perencanaan tidak ada dimasukkan sondir.

Alasannya, pihaknya mengacu pada contoh pekerjaan jembatan lainnya yang dibangun di sepanjang aliran yang sama, itu tidak ada dilakukan sondir pada titik pondasinya justru tidak terjadi apa-apa dan tidak runtuh.

Dan katanya, rekanan yang terkait (CV. Mentawai Pembangunan – red) bersedia mengerjakan kembali pembangunan jembatan itu. Sembari mengatakan bahwa, untuk pekerjaan kali ini rekanan diharuskan melakukan sondir pada pondasi abutmen. Karena katanya lagi, pondasi jembatan tidak terbongkar hanya saja patah.

Tapi, dari fakta di lokasi, terlihat jelas bahwa jembatan tersebut taongkeh (terbongkar – red) dari dasar pondasinya sehingga tampak tanah di bawah bongkaran pondasi terserebut ke luar. Kedalaman pondasi, aku Muliawan sesuai gambar kerja itu hanya 1 M dari dasar permukaan tanah di sungai itu.

Anehnya sondir baru akan dilakukan setelah terjadinya peristiwa taongkehnya jembatan evakuasi Surau Manggis tersebut? Dan karena mengacu pada Perpres 54/2010 bahwa robohnya jembatan tersebut dikarenakan kesalahan teknis dari perencana sehingga Investigasi News mendapatkan informasi bahwa rekanan terkait tidak bersedia membangun kembali jembatan itu.
Alhasil, uang negara yang telah diprogramkan untuk pembanguna jembatan ini menjadi tersia-sia dan sudah selayaknya dilakukan penyidikan oleh aparat hukum terhadap persoalan ini. Sebagaimana yang disampaikan Oyong Liza Piliang pada Investigasi News di Pariaman. Ataukah aparat hukum mandul, atau tidak punya nyali menyidik penyimpangan proyek di Kota Tabuik ini? Wee see..

(FERRY NUGRAH SH)

7 October 2012

Republik Maling

acap saya berfikir , merenung dan mencari solusi tentang apa gerangan penyebabnya hilangnya budaya malu melakukan korupsi (maling) dinegeri ini, dan acap pula saya perhatikan tatanan budaya dipermalukan jika seseorang telah dilabeli "maliang" dipariaman ini hingga membuat mereka terisolasi dari pergaulan, bahkan tak jarang mereka sendiri yg surut nyali bergelanggang rami.. namun ini hanya kelas maling teri semacam copet, jambret, maling aki mobil, sepatu/sandal saat jumatan hingga maling ayam dan kutang jemuran.

apakah karena kosakata korupsi yg enak nian dibaca dan semacam terdengar modern atau bahkan kosakata tersebut jg terdengar cool ,, hingga laku mereka tak berubah menimbulkan malu bersebab trend,, semacam budaya rambut kribo ala Ahmad Albar era tahun 70an.ini perlu juga dikaji, direvisi,, yg kalau menurut hemat saya setiap orang yg melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan untuk memperkaya diri sendiri yg menyebabkan kerugian negara, lebih baik dipermalukan dengan sebutan kosakata yg not cool, kita bisa labeli "sianu maling" daripada "sianu korupsi". dan pelakunya "sianu koruptor" jadi "sianu orang maling".

budaya korupsi jangan dikata ngetopnya dinegeri ini,mengalahkan dewi persik bergoyang gergaji dan group band Noah dgn Ariel mantan "pelakon" yg juga acap diblowup media akhir-2 ini, sebut saja dimana daerahnya di NKRI ini pejabat yg tidak pernah tersandung kasus korupsi, entah kenapa bersebab kejeraan akan hadangan hukuman penjara tak sedikitpun menyurutkan nyali, baik kalangan pemerintahan, dewan legislasi baik pusat dan daerah, hingga keaparat penegak hukumnya sendiri.sehingga melunturkan kepercayaan publik kepada hampir keseluruh institusi,lembaga dan penyelenggara dinegara ini bak kaos merah direndam cairan cleaner pelurut milik istri saya yg terletak dikamar mandi.

rakyat akan militan jika mencintai akan sesuatu, baik fisik maupun aksi, semacam yg diperlihatkan kepada KPK tempo hari,Kpk adalah sebuah lembaga yg terbukti hingga detik ini masih mendapat aplaus positif publik, ditwitter seorang ibu-2 setengah baya terlihat membawa sekardus air mineral kemasan dan membagikannya kepada masyarakat yg membuat pagar betis digedung KPK , foto tersebut begitu cepatnya menyebar setelah diunggah seorang aktifis malam itu, hujatan demi hujatan tertuju kepada Presiden SBY dan institusi Polri terkait pengepungan Gedung KPK oleh Polisi dikuningan tersebut yg faktanya ingin menangkap Kompol Novel Baswedan ,penyidik KPK kasus simulator SIM, Sepupu tokoh muda populer Anis Baswedan,akibat kasus 8tahun yg lalu semasa Novel jadi Kasat reskrim dibengkulu, dan konon terkait penembakan pada pencuri sarang walet oleh novel. ikhwal kasus ini .. sungguh tak bisa diterima publik, bersebab siangnya kompol Novel lah yang konon kabarnya menyidik tersangka Irjen Djoko, jenderal polisi aktif, mantan Kakorlantas dan mantan Gubernur Akpol. dan malam itu "direpublik twitter" menjadi trending topick hastag #saveKPK dan #Presidenkemana.

carut marut negeri ini sejak era reformasi, entah bersebab demokrasi yg baru seumur jagung, euforia dimana-mana tak bisa dan tak ada kolerasinya dengan perilaku maling pejabat, penggarong uang negara, penjahat kerah putih atau pola hidup matrealistis maupun hedonis di"republik tikus" ini.acap pengamat mengatakan ikhwal lemahnya hukuman dan efek jera bagi pelaku korupsi,instrumen hukum musti diperkuat.. namun faktanya baru-2 ini kewenangan lembaga KPK juga akan dicukur poninya oleh Dpr RI melalui revisi UU.benar-2 negara yg aneh! dan kalau boleh saya berpendapat, lembaga negara yg pernah dikatakan alm GusDur sebagai taman kanak-kanak sejatinya yg musti dicukur kewenangannya, terlalu gondrong rambutnya saya lihat, belakang macam rambut pendekar saolin era dulu yg panjang berpilin, didepan semacam poni pelawak stou kon you menjulang pirang melambai..

catatan Oyong Liza Piliang

14 September 2012

Ketua DPRD AGAM Desak Bupati Segera Tetapkan Tapal Batas Tiku Dan Manggopoh ( Polemik Eksekusi tanah 2500H)

                                    ketua DPRD AGAM, INDRA MARGA PUTRA




Agusmar Dt Endah Marajo selaku ketua forum pembela tanah ulayat (FPTU) Sangat menghormati putusan PK Mahkamah Agung no 749/pdt/2011 yg dimenangkan oleh Yayasan Tanjung Manggopoh (YTM) Melawan PT MUTIARA AGAM/MINANG AGRO (PTMA) terhadap tanah seluas 2500 hektare tersebut yg diklaim terletak diwilayah manggopoh, namun fakta objek eksekusi musti jelas dan jangan sampai merembet ketanah ulayat kami, maka dari itu FPTU berharap kepada Bupati untuk menentukan tapal batas yg jelas , yg tentunya mengacu pada peta yg ada , jelaskan sesuai titik koordinatnya, jadi tujuan FPTU didirikan bukan untuk mengintervensi Hukum.. jelas Agusmar Dt Endah Marajo kepada kami beberapa jurnalis disuatu tempat pada hari kamis tgl 13/9/2012.

tujuan FPTU didirikan adalah untuk mempertahankan tanah ulayat kanagarian tiku, bukan masuk keranah hukum, "jika PTMA kalah oleh YTM itu bukan urusan kami, urusan FPTU adalah mempertahankan tanah ulayat kami yg sudah diakui keberadaannya secara keadatan maupun sistem pemerintahan, atas dasar itulah HGU diberikan oleh basa nan barampek penguasa adat ulayat nagari Tiku kepata PTMA melalui pemerintah dulunya" ujar Agusmar mempertegas, sembari memperlihatkan peta yg membuktikan wilayah nagari tiku, peta tersebut dirilis th 1925 dan berlogo burung Garuda (sahih)

Agusmar meminta Bupati agar arif dalam menyikapi polemik ini, karena PTMA hanya menumpang ditanah ulayat serta mendesak Pemkab menetapkan tapal batas yg jelas antara nagari Tiku dan nagari Manggopoh. "kami tidak menginginkan hal-hal atau pergesekan antara masyarakat tiku dan manggopoh, sebab semuanya adalah rakyat bupati" ujar Agusmar Dt Endah Marajo kepada kami (saya , ferry nugrah SH , Hermanto), sebab yang namanya tanah ulayat  tidak akan pernah kami berikan sejengkalpun kepihak manapun jua, sampai titik darah penghabisan, karena ini hak bagi anak cucu kami nantinya dan perjuangan ini Jihad Hukumnya , tukuk Agusmar..

sementara itu dilain tempat Ketua DPRD KAB AGAM, INDRA MARGA PUTRA mengatakan bahwa FPTU telah mendatangi kantor DPRD (di L.Basung) menyampaikan aspirasinya pada tgl 11 september 2012 lalu, yg pada intinya menghormati putusan PK terhadap tanah 2500 hektare tersebut, namun FPTU Keberatan bersebab faktanya objek yg 2500 hektare tersebut terletak di Nagari Tiku. INDRA berujar "mengacu pada sejarah,Tiku adalah nagari lama dan tertua yg diakui secara hukum pemerintahan dan adat yg lebih dulu adanya dari nagari manggopoh karena berbatasan langsung dengan Lubuk Basung,kalau kita mengacu sejarah yg ratusan tahun lalu dan itupun saya dengar langsung dari kakek nenek saya " ujar INDRA saat kami konfirmasi disuatu tempat, "dan ini bukan bentuk keberpihakan karena saya orang Tiku" tambahnya lagi.

INDRA MARGA menyesalkan jawaban Bupati yang sangat normatif dan tidak bisa dipegang ketika FPTU beraudiensi dengan BUPATI AGAM, INDRA CATRI, pada hari itu, "namun tadi pagi didepan muspida plus ketika saya sampaikan hal itu secara langsung, Bupati sangat apresiasif dan memerintahkan SEKDA untuk segera menetapkan tapal batas wilayah tiku dan manggopoh yg tentunya mengacu pada PERMEN dan UU lainnya sesegera mungkin, karena saya memaparkan dampak psikologis masyarakat tiku dan manggopoh yg jika tidak ditangani pemerintah dengan bijak akan berpotensi konflik yg tentunya sangat amat tidak kita inginkan" ujar Ketua DPRD AGAM yg berusia relatif muda ini.

dan aspirasi FPTU akan kami bawa ke fraksi untuk dibahas lalu berlanjut ke PARIPURNA internal , sebagai bukti keseriusan DPRD menyikapi hal ini ujar Indra Marga Putra kepada kami dengan mimik serius. kami berkomitmen bersama seluruh Muspida untuk menjaga suasana masyarakat Kab AGAM tetap dalam keadaan kondusif tutupnya.

catatan oyong liza piliang

10 September 2012

Memperjuangkan Hak Tanah Ulayat Tiku 2500H Adalah Jihad !





apa yg terlintas difikiran anda mendengar kabar tanah seluas kota bukittinggi mau dieksekusi? ikhwal sengketa tanah ulayat seluas 2500hektar antara yayasan tanjung manggopoh (YTM) Lubuk Basung dengan PT.MUTIARA AGAM (PMA) di TIKU yang PK nya dikabulkan Mahkamah Agung no. 749PK/PDT/2011 oleh YTM, memicu polemik bersebab pemilik ulayat basa nan ampek ditiga kanagarian tiku mengklaim bahwa gugatan YTM salah alamat dikarenakan PT MUTIARA AGAM bukanlah pemilik tanah tersebut , Demikian kata Agusmar Dt Endah Marajo kepada saya barusan ketika berkunjung kekantor FPTU (forum pembela tanah ulayat) . "tanah 2500 hektar tersebut adalah tanah ulayat kami nagari tiku V jorong sesuai dengan peta th 1925, sedangkan PMA diberikan HGU (hak guna usaha ) tertanggal 19 agustus 1983 oleh pemangku adat semasa itu yg disebut basa nan barampek yakni penguasa ulayat nagari tiku kecamatan tanjung mutiara."
kantor sekretariat FPTU

inilah yg membuat kami bingung ujar agusmar yg juga ketua FPTU, ia tak habis fikir kenapa YTM menggugat PMA ? padahal PMA hanya mengontrak rumah kepada pemilik tanah katanya mengilustrasikan. "seharusnya kami yg mereka gugat sebagai pemilik ulayat nagari tiku V jorong, bukannya PMA" . "diarea tanah seluas 2500ha tersebut terdapat perumahan masyarakat tiku yg diperkirakan dihuni 400KK. 2 sekolah dasar 1 SMP  juga Taman Kanak-2,dan juga mesjid serta perkebunan cengkeh dan sawit sebagai sumber mata pencaharian utama masyarakat yg umumnya petani, sebagian besar prosentase lahan sawit adalah milik PHA" ujar HM,Syafril Huda kepala Humas FPTU.

warga tj mutiara tiku siaga ditapal batas

agusmar dan seluruh anggota dan pengurus FPTU menghormati putusan MA tersebut, silahkan eksekusi namun jangan merembet ketanah ulayat kami yg 2500ha tersebut ujarnya."silahkan saja sesuai amar putusan PK tersebut yg terletak dikanagarian manggopoh , jangan sampai menyeberang ketanah ulayat kami", maka dari itu menurut agusmar PEMKAB AGAM, DPRD BPN dan pihak-2 terkait lainnya meletakkan tapal batas yg jelas wilayah nagari tiku V jorong dengan wilayah manggopoh lubuk basung . 

kebun sawit dan warga ketika pemancangan tapal batas tanah ulayat

senada dengan agusmar, kuasa hukum nagari tiku V  jorong dan FPTU Adi Warman SH MH , "jika eksekusi dilakukan diwilayah klien kami ini sangat bertentangan dengan hukum dan tidak berdasar, karena diamar putusan tersebut berbunyi dikanagarian manggopoh lubuk basung, kenapa merembet ke nagari tiku V jorong yg hendak dieksekusi? pemkab musti proaktif dalam menetapkan tapal batas wilayah ini.. jika hal yg tidak diinginkan (eksekusi pada 2500ha tanah ulayat nagari tiku V jorong) sampai terjadi, tentunya membela hak adalah suatu keharusan bgi warga tiku, dan ini adalah Jihad !" tukuk lawyer muda ini.

wilayah tanah ulayat tiku nagari V jorong

FPTU sudah berkali-kali menghubungi bupati agam Indra Catri agar diadakannya dialog dg pihak FPTU Terkait PK Mahkamah Agung ini bersebab berpotensi terjadi konflik horizontal sesama masyarakat yg tidak kami inginkan kata Agusmar,selain kekeliruan tapal batas tanah ulayat.. namun hal ini selalu diulur-ulur oleh bupati ujar agusmar yg bergelar Datuak endah marajo pada usia 45 th yang batagak gala resmi medio februari 2012 lalu.

rapat akbar warga dan pemangku adat dimesjid

dalam satu kesempatan tadi agusmar menyatakan sebelum tanggal 13 september Anmaning, masyarakat tiku telah menyampaikan aspirasi melalui rapat akbar kepada pemangku adat akan menggelar aksi demonstrasi pada tanggal 12 september kekantor Bupati, Dprd, Pengadilan serta BPN yg berlokasi di lubuk basung ibukota kab Agam sebagai jawaban atas buntunya komunikasi dengan Pemkab Agam. konon menurut Agusmar masyarakat yg akan turun demo diperkirakan berjumlah 2500 orang,dan ini kehendak masyarakat sendiri, bukan saya yg memprovokatori ujarnya pada saya disekretariat FPTU. 



sementara menurut Ferry Nugrah SH pimpinan koran InvestigasiNews, Indra Catri Selaku bupati hendaknya jauh-2 hari sudah mengantisipasi potensi konflik horisontal ini "jangan sampai ini jadi kasus mesuji" ujarnya.. "pemkab punya tanggungjawab moral akan stabilitas keamanan daerahnya bersama Muspida plus, ini musti dijembatani dengan mengedepankan aspek sosial disamping proses hukum" tukuk ferry.. ferry merinci pada kasus ini ada beberapa keganjilan dalam novum yg diajukan YTM, kenapa mereka tidak membawa unsur pemangku adat Tiku UNTUK MELIHAT OBJEK PERKARA INI SECARA JERNIH? ferry menjelaskan dalam kasus ini YTM kalah ditingkat PT dan MA.





SAYA mengambil kesimpulan dalam kasus ini yg musti mengambil peran besar dalam polemik yg berpotensi konflik horisontal disamping masalah hukumnya, adalah Pemkab! sebab jika eksekusi ini sempat terjadi mau dikemanakan 400KK Tersebut? SILAHKAN BUKA UUD 1945 SEBAGAI BASIC KONSTITUSI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ..!

Catatan Oyong Liza Piliang

17 August 2012

Alasan Kenapa Musti Mengapresiasif Kinerja Denny Indrayana
                                                               image okezone.com


saya tak pernah memuji-muji pribadi pejabat dinegara ini, namun saya akan memihak jika apa yg mereka lakukan sepaham dengan nilai-2 yg saya benamkan dibatin saya. bung hatta , buya hamka , abe lincoln adalah tokoh favorit saya, dan tak bersebab entah kenapa saya juga kagum pada sosok antagonis hitler dan alcapone.

anda mungkin akan memuji sosok jokowi, dahlan iskan begitu juga saya.. namun dibalik itu semua, terbetik dibatin saya memberi apresiasif kepada denny indrayana yg sepak terjangnya terkadang kala mengundang pro dan kontra. katakanlah semenjak ia diposisi staf kepresidenan sesuai dengan basic ilmu hukum yg ia kuasai. yg kala itu heboh dengan kasus mafia perpajakan gayus tambunan. berbagai statemen negatif banyak yg dialamatkan kepadanya semasa itu oleh berbagai kalangan yg menilainya terlalu over acting.

kemudian kasus penggerebekan dilapas pekanbaru. dalam peristiwa yg sempat jadi headline beberapa hari dimedia tivi dan online yg dipolemikan malah masalah ecek-2. ikhwal kenapa ia menerobos tanpa memberitau? toh tanpa diberi tau saja petugas lapas sana masih sempat juga punya tenggang waktu memberi tau pada kolega mereka napi bandar narkoba untuk aksi cleaner..

saya putra minang yg lahir dan besar dikota pekanbaru tersebut,pafam betul saya dunia kriminal disana.. 11-12 lah kalau dibandingkan dengan kota medan. jaringan underground sangat terorganisir dikota sangat kaya tersebut , baik itu narkoba,judi, prostitusi bahkan mobil yg lewat dipersimpanganpun tak lepas dipertaruhkan lewat istilah genap-ganjil plat nomor polisinya (tebak-tebakan).. silahkan anda cek bila meragukan tulisan saya ini.

13451974691891503278
image inilah.com

kemudian perseteruannya dengan yusril ihza mahendra seputar polemik hukum  diantara dua profesor ini. dalam hal ini media sering menggiring opini seakan denny dan yusril punya hubungan pribadi yg tak elok alias saling adu siapa yg lebih pintar! bahkan ada yg bilang denny mau terkesan lebih dewa dari yusril dibidang ini.
saya yg juga getol dan pencandu hukum menilai ikhwal ini hal dan sesuatu yg lumrah bersebab memang produk hukum dinegara kita ini terkadang tumpang tindih.. ambil saja contoh ancaman pidana jika anda menghina presiden dalam KUHP lalu buka pula Perpu no.2 th 1998 ? pasal KUHP tersebut akan dengan sangat mudahnya dimentahkan dengan Perpu tersebut.

saya menilai denny indrayana seorang yg serius pada pekerjaannya meskipun lagak langgamnya yg acap membela presiden SBY sebagai atasannya membuat sebagian kalangan sentimen kepadanya.. ikhwal ini sayapun terkadang jengkel super juga dibuatnya.. namun disisi kinerja saya mengacungi jempol kepadanya.. mari kita kotak-kotakan dalam menilai seseorang secara pribadi.. jangan karena ia terkesan membela atasannya lalu kita melupakan jerih payahnya menertibkan pejabat lapas nakal yg suka bermain mata dengan tahanan tipikor semacam Ayin, petugas lapas yg menjadikan bandar narkoba mesin ATMnya..dan jangan pula anda mengira saya orang suruhan denny indrayana.. hahahaha .. ngaco!

catatan Oyong Liza Piliang

11 August 2012

KPK : Kami Sudah Wakafkan Nyawa


SEPAK TERJANG KPK dibawah kepemimpinan Abraham Samad yg berjalan sesuai koridor UU yg diamanatkan pada komisioner tersebut semakin tajam saja tajinya saya lihat. Kasus korupsi yg sudah menggurita dan bak beringin tua dan entah dengan upaya apa mencabut sampai keakar-akarnya.,ditengah kepesimisan publik dengan kasus Century yg tak kelar-kelar hingga kini ditangan KPK .

meskipun demikian tak menyurutkan nyali KPK dalam kasus besar lainnya.. berbagai kalangan menilai komisioner tersebut bak menantang matahari.. sah-sah saja beberapa kalangan tersebut pesimis, namun dengan kacamata tebal nan hitam pekat matahari kembar sekalipun bisa anda tantang kalau saya boleh berpendapat.

Siti Hartati Murdaya (SHM) yg tempo hari dicekal, kemaren sudah ditetapkan tersangka oleh KPK dalam kasus suap dg bupati buol yg lebih dulu ditetapkan. SHM yg oleh berbagai kalangan pengamat sempat meragukan KPK bisa menjerat wanita konglomerat yg bila masuk rumahnya saja kita bisa tersesat saking besarnya, adalah petinggi parpol Demokrat,, kini terbantah sudah.. dan 99 prosentase tersangka KPK berakhir jadi terpidana dipenjara (hasil survey)

wartawan tadi pagi menanyakan mentalitas KPK bersebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah galak-galaknya dalam memberantas korupsi. Perwira tinggi polisi serta pengusaha dari Partai Demokat pun disikat tanpa ampun. Apakah Komisioner KPK tidak takut dengan segala ancaman yang mungkin saja datang? tanya wartawan. Abraham Samad ketua KPK menjawab "Kita sudah mewakafkan diri untuk memberantas korupsi,"kepada detik.com.

Seperti yang diketahui, dalam sebulan belakangan ini, KPK sudah menetapkan dua orang tersangka dalam dua kasus yang berbeda. Yang menarik, tersangka kali ini bukan orang sembarangan.Sebut saja Irjen Djoko Susilo. Djoko yang kini sudah dinonaktifkan dari Gubernur Akpol adalah jendral pertama yang dijadikan tersangka oleh KPK. Selanjutnya adalah Siti Hartati Murdaya. Pengusaha ini adalah anggota Dewan Pembina Partai Demokrat.

dan Abraham samad (AS) juga menukuk ""Kita sudah siap dengan berbagai resiko," ujar pria asal Makassar ini. ini ungkapan lain dari kami siap mengorbankan nyawa sekalipun demi memberantas korupsi dinegara ini tanpa pandang bulu.. 

betul .., mati sekarang dengan seribu tahun lagi sama juga namanya, dan sama-2 malaikat maut juga yg mencabutnya.. lanjutkan perjuanganmu KPK .. kalianlah satu-satunya lembaga pelepas dahaga ditengah padang gurun nan tandus berpasir korupsi dihamparan teriknya matahari .. kalianlah Oasenya dipadang gurun yg bernama Republik Indonesia tersebut..

catatan oyong liza piliang
Senandung Century Dibalik Jeruji Besi Antasari

                               

                                                     (foto : www.mediaindonesia.com)

Sudah 3 hari ini Metro TV – salah satu TV swasta yang rajin “menggebuki” SBY – menayangkan rekaman wawancara tim reporter mereka dengan Antasari Azhar, dari balik jeruji penjara. Wawancara eksklusif yang diperuntukkan acara “Metro Realitas” itu ditayang ulang berkali-kali dan dilengkapi dengan teks transkripsi percakapannya yang dalam rekaman terdengar kurang jelas.

Yang membuat menarik dari rekaman wawancara dengan Antasari itu adalah pengakuan AA bahwa ia pernah didatangi oleh Gubernur BI Boediono pada bulan Oktober 2008 – selang beberapa bulan sebelum Pemilu dan Pilpres 2009 – untuk membahas rencana bailout terhadap bank Indover, anak perusahaan milik Bank Indonesia yang beroperasi di Belanda. Bank yang saat itu sedang sekarat membutuhkan suntikan dana Rp. 4,7 triliun. Antasari tegas menolak rencana tersebut.

Tapi rupanya, gagal dengan usulan membailout Bank Indover, Pemerintah justru mengajukan nama Bank Century untuk di-bailout. Dalam pengakuannya, Antasari bahkan menceritakan sempat ada pertemuan lanjutan yang bertempat di ruang kerja Presiden. Antasari mengungkap : SBY memimpin rapat untuk membahas skenario pencairan dana Rp 6,7 triliun untuk Bank Century. Saat itu, sebagai Ketua KPK, Antasari diundang Presiden SBY ke Istana dalam pertemuan tertutup yang dihadiri Ketua BPK Anwar Nasution, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri, Kepala BPKP Condro Irmantoro, Menko Polhukam Widodo AS, Pelaksana Tugas Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa, serta Juru bicara Andi Mallarangeng dan Denny Indrayana.

Dalam perkembangannya kemudian, seperti kita tahu, Bank Century ternyata secara diam-diam menerima gelontoran dana sejumlah Rp. 6,7 triliun, lebih dari 10 x lipat dana yang dibutuhkan dan disetujui. Alasannya : kalau bank ini sampai collapse akan menimbulkan dampak sistemik. Padahal, sampai saat itu nama Bank Century nyaris tak terdengar, bukan sebuah bank besar yang kegoyahannya bisa menimbulkan rush. Faktanya pun Bank Century memang tak termasuk dalam daftar 15 bank yang berdampak sistemik.

Nah, implikasi dari pengakuan Antasari Azhar itu adalah : SBY tahu bahkan ikut merencanakan bailout terhadap Bank Century, padahal selama ini SBY selalu mengaku dirinya tak pernah tahu menahu akan hal tersebut karena sedang berada di Amerika untuk menghadiri KTT G-20. Padahal, Boediono dan Sri Mulyani punya akses komunikasi langsung kepada SBY, sampai-samping the acting President saat itu – Jusuf Kalla – sama sekali ditinggal dalam pembahasan bailout dengan nilai fantastis itu. Pak JK baru mendapat laporan 2 hari kemudian, pasca dana Rp, 6,7 triliun dikucurkan begitu saja.

Ada banyak keanehan, sebab proses bailout BC berlangsung sampai 4 tahap yaitu tahap pertama, bank yang sudah kolaps itu menerima Rp2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua pada 5 Desember 2008 sebesar Rp2,2 triliun. Tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp1,1 triliun. Tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp630 miliar. Alasannya terus digelontorkan dana adalah agar CAR (Capital Adequacy Ratio atau Rasio Kecukupan Modal) bank tersebut bisa mencapai angka 8. Padahal, sebelum menggelontorkan dana bailout, BI telah mengeluarkan kebijakan yang menurunkan batas CAR dari yang semula positif 8 menjadi 0 (nol) saja, asal tidak minus. Ini sebenarnya kebijakan akal-akalan, khusus dibuat karena kondisi CAR BC saat itu memang sudah tidak mungkin didongkrak.

Jadi, jika selama ini kelompok pro-bailout menganggap DPR mengadili kebijakan (kebijakan penurunan CAR), yang terjadi sebenarnya adalah karena pihak BI sendiri tidak konsisten dengan kebijakan tersebut. Di satu sisi BI telah menurunkan persyaratan CAR menjadi 0 (nol), tapi disisi lain terus menggelontorkan dana bailout sampai lebih dari 10x lipat dari proposal yang diajukan, dengan alasan mendongkrak CAR agar sesuai dengan persyaratan sebelum diubahnya kebijakan. Membingungkan bukan? Disinilah letak terang benderangnya akal-akalan pat gulipat ini!

Ada hal menarik bila pengakuan Antasari itu benar. SBY bukan hanya mengetahui rencana dan proses bailout BC, tetapi ia juga sangat mengerti bahwa tindakan itu berpotensi melanggar hukum. Itu sebabnya ia telah membuat langkah-langkah antisipatif dengan mengundang Ketua KPK, Jaksa Agung dan Kapolri serta Menko Polhukam bahkan Ketua BPK. Dalam pertemuan itu menurut pengakuan Antasari, ia menolak rencana bailout dan tetap akan menyidik jika Pemerintah melakukan tindakan bailout. Artinya : SBY tahu betul tindakan itu tak boleh dilakukan. Karenanya ia telah lebih dulu meredam dampaknya dengan mengundang dan melibatkan Ketua KPK. Hanya saja, selang 6 bulan kemudian Antasari dituduh dalang intelektual pembunuhan Nasruddin Zulkarnaen dan ia langsung ditahan.

Pengakuan Antasari ini sangat fatal dampaknya. Betapa tidak, selama ini SBY dan Partai Demokrat ngotot bahwa proses bailout itu sudah benar dan terlebih lagi SBY “bersih” dan tak tahu menahu soal itu karena sedang di LN. Dalam sebuah pidato pada 4 Maret 2010, sehari sesudah pengambilan keputusan Rapat Paripurna DPR tentang kasus bailout Bank Century, Istana menyatakan bahwa Presiden SBY tengah menghadiri KTT G20 di Amerika Serikat.

Terlebih, sejak terkuaknya rekaman pengakuan AA itu, politisi di DPR yang dulu masuk dalam Pansus Century, kini mulai buka mulut soal fakta lain yang selama ini tak pernah dirilis ke media. Menurut pengakuan Akbar Faisal – politisi Hanura – di Metro TV semalam, ia tahu dari Ibu Siti Fajriyah (mantan Deputy Gubernur BI saat itu), bahwa modus bank kolaps dan perlu di bailout itu selalu muncul menjelang Pemilu atau Pilpres. Ini tidak mengherankan, sebab menyedot uang dengan dalih membailout sebuah bank itu jauh lebih mudah dan lebih besar hasilnya ketimbang modus lainnya. Apalagi didramatisir seolah-olah jika tak dibailout akan sistemik dampaknya.

Kini, orang-orang dekat SBY sontak dengan kompak menolak testimoni Antasari. Andi Mallarangeng mengaku tidak pernah ada pertemuan di istana membahas masalah Century. Begitupun Denny Indrayana, yang saat itu staf ahli Presiden bidang Hukum, menyatakan bahwa testimoni Antasari soal Bank Century itu fitnah belaka. Sedangkan Andi Arief menyebut tuduhan AA itu cenderung ngawur. Ini wajar,sebab tak bisa dibayangkan jika pernyataan Antasari kemudian dikonfrontir dengan pihak-pihak lain dan ternyata benar. Artinya Presiden sudah melakukan kebohongan publik dan lebih fatal lagi jika ternyata beliau ikut menskenariokan proses bailout.

Masalahnya, siapa yang akan memverifikasi kebenaran testimoni Antasari?! Siapa yang berani membenarkan meski misalnya benar mereka turut ada di sana saat itu?! Mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji?! Mantan Kapolri Bambang Hendarso Danuri?! Mantan Menko Polhukam Widodo AS?! Kalau Hatta Rajasa sebagai besan jelas tak bisa diharapkan berpihak pada Antasari.

Tampaknya, jalan masih cukup berliku bagi Antasari untuk menguak yang sebenarnya terjadi. Posisinya saat ini yang ada di balik jeruji sedang yang dihadapinya sedang berkuasa, pun juga nama-nama yang disebut, meski tak lagi menjabat masih butuh “keamanan”. Di sisi lain, KPK jilid 3 ini punya janji akan menuntaskan kasus Century dalam tempo setahun, janji Abraham Samad. Seharusnya, testimoni Antasari ini bisa menjadi bukti baru untuk ditelusuri. Kasus Century memang benar-benar gelap. Bahkan Jusuf Kalla yang saat itu Wapres pun tak tahu banyak. Untunglah JK saat itu buru-buru memerintahkan Kapolri untuk menangkap dan menahan Robert Tantular. Kalau tidak, mungkin mereka yang menikmati dana Centuri menari-nari di atas penderitaan nasabah dan rakyat.

Apapun ujung dari cerita Antasari ini, kepercayaan terhadap Presiden SBY kini tengah mengalami ujian terberat. Percayakah anda saat ini sedang dipimpin oleh Presiden yang ikut merencanakan penggelontoran dana negara untuk sebuah bank swasta yang digarong oleh pemiliknya sendiri (Tantular bersaudara)?! Sedikitnya, terjawab teka-teki kenapa saat itu SBY ngotot sekali menggandeng Boediono sebagai Cawapres pada Pilpres 2009. Entahlah…, nyanyian dari balik jeruji besi, meski sumbang tapi perlu didengar dan ditelusuri,agar jelas dendangnya.Kami sudah bosan dengan issu Century.

catatan ira oemar freedom writers kompasianer

4 July 2012

KORUPTOR VS KPK . SAKIT VS SAKTI
  
Seseroang yang pernah dikabarkan menderita lupa ingatan berat, ternyata sanggup membacakan sendiri pledoinya (sumber : foto.detik.com)
Sudah bukan rahasia lagi, terutama sejak pasca reformasi banyak tokoh politik maupun pengusaha besar yang terlilit kasus dugaan korupsi, suap, penyalahgunaan uang negara, selalu saja berakhir dengan sakitnya sang tersangka. Entah sudah berapa banyak konlomerat hitam yang menerima dana BLBI, kemudian “berobat” ke luar negeri dan tak pernah kembali lagi. Kalau sudah demikian, polis dan aparat penegak hukum pun tak lagi bisa menyeret mereka ke meja pengadilan dengan berbagai alasan. Jangankan berhasil mengekstradisi, bahkan sekedar menemukan tempat persembunyian mereka yang aman dan nyaman pun tak bisa melacak. Padahal, ketika wartawan sebuah majalah nasional dan sebuah TV swasta nasional berhasil mewawancarai sang konglomerat tersebut di apartemen mewahnya, si cukong sehat walafiat.

Hendra Rahardja, kakak kandung Eddy Tansil pun sampai akhir hayatnya tetap tak tersentuh hukum di pelariannya di Australia. Sukses para koruptor kakap ini seolah menjadikan “sakit” sebagai alasan paling manjur. Berobat ke luar negeri kemudian menjadi trend untuk kabur secara halus. Jika tak berhasil mendapat ijin berobat ke luar negeri, maka sakit di RS Indonesia pun dibuat sedemikian parahnya, yang penting bisa mengecoh aparat penegak hukum untuk membebaskan mereka dari segala tuntutan. Menkumham Patrialis Akbar pernah menghentikan tuntutan atas kasus korupsi yang melibatkan mantan Bupati Kukar, Syaukani, dengan alasan yang bersangkutan stroke berat dan tak mungkin disembuhkan. Akhirnya, bebaslah Syaukani. Berbulan kemudian, ketika sudah kembali berada di lingkungan keluarga dan rumah mewahnya, terdengar kabar Syaukani pulih. Tapi apa daya, kasusnya sudah ditutup! Dengan kata lain : sakitnya jadi passpor kebebasannya!

Sejak dibentuknya KPK, modus sakit dan berobat ke LN tetap dilakukan para koruptor, tapi itu dilakukan sebelum mereka dinyatakan sebagai tersangka bahkan baru akan diperiksa sebagai saksi. Nunun Nurbaetie Daradjatun dan Muhammad Nazaruddin adalah contoh nyata. Nunun kabur ke Singapura dengan alasan berobat sejak Pebruari 2010, sedang Nazar sudah terbang ke Singapura tanggal 23 Mei 2011, persis sehari sebelum KPK menetapkan cekal atas dirinya.

1335933729717130929
Nazaruddin saat mengeluh sakit dan sidang terpaksa ditunda (sumber : merdeka.com)

Nazar saat itu dibela rekan-rekan separtainya, dengan alasan Nazar memang sudah lama sedang dalam perawatan dokter ahli jantung di Singapura. Bahkan Soetan Bathoegana sempat mendramatisir kabar Nazar bobotnya turun 18 kg! Bukan main, pasti kurus sekali seseorang yang kehilangan berat badan 18 kg dalam hitungan sebulan saja. Katanya pula, Nazar terbatuk-batuk setiap kali berbicara dan jalannya terbungkuk-bungkuk. Sungguh visualisasi seorang penderita sakit yang mengenaskan. Sedang untuk membuat alibi Nunun tampak meyakinkan, Adang menggandeng seorang dokter spesialis yang mengadakan jumpa pers tentang penyakit lupa berat yang diderita Nunun, yaitu demensia akut yang mengarah pada Alzheimer. Dengan jenis sakit seperti ini, seseorangtntu tak bisa diharapkan bisa bersaksi.

Tapi fakta kemudian menunjukkan sebaliknya. Nazar baik-baik saja dan tak sedikitpun tampak kurus ketika ia ditangkap Polisi Kolumbia pada Agustus 2011. Pun juga demikian dengan Nunun. Majalh Tempo sempat melakukan investigasi dan berhasil memotret Nunun yang sedang shopping di sebuah pusat perbelanjaan mewah di Singapura. Dikabarkan pula Nunun sering pelesir ke tempat-temoat wisata di Thailand dan Kamboja, dalam kawalan seorang mantan marinir AS. Bahkan ketika komisioner KPK menangkapnya di rumah sewaannya di kawasan mewah di Bangkok, Nunun bisa langsung mengenali Chandra Hamzah dengan lebih dulu menyapanya. Sulit dpercaya ini bisa dilakukan seorang penderita demensia alzheimer.

Setelah dipulangkan ke Indonesia, KPK kemudian membatasi akses dokter pribadi Nunun dan menggantinya dengan dokter dari Kepolisian yang ditunjuk oleh KPK. Dari hasil pemeriksaan tim dokter Kepolisian inilah kemudian terbukti sakit yang diderita Nunun CUMA vertigo biasa, sama sekali tak ada hubungannya dengan demensia dan alzheimer.Bahkan Menkes saat itu sempat memberikan pernyataan bahwa dokter “ahli” yang selama ini jasanya dipakai oleh Adang, bisa saja diberikan sanksi etik karena memberikan analisa dan diagnosa medis yang salah. Jelas saja Nunun tak bakal sembuh, lha sakitnya apa, diagnosa dokternya apa dan pengobatannya apa. Kalo Cuma sakit vertigo, tapi didiagnosa demensia, lalu tak berobat yang semestinya – malah kelayapan dan shopping – ya wajar saja kalo tak pernah sembuh.

1335933810830024984
Nunun bahkan dengan tegas dan kalimat yang tertata rapi mengcounter kesaksian Miranda (sumber : nasional.kontan.co.id)

Rupanya “pasien” KPK paling bandel memang bu Nunun. Sejak pemulangannya ke Indonesia, setiap kali diperiksa Nunun selalu mengeluh sakit. Semula pengacaranya meminta penangguhan penahanan agar Nunun bisa dirawat keluarganya. Tapi KPK bergeming. Tiap kali Nunun sakit, ia dilarang diperiksa dokter pribadi dan tempat perawatannya ditentukan : RS Polri dengan tim dokter yang ditunjuk KPK! Akhirnya, karena saking seringnya Nunun sakit – nyaris tiap kali diperiksa selalu berakhir dengan dibawa ke RS – maka KPK memutuskan membantarkan Nunun di RS Polri.

Dengan dibantarkan, berarti Nunun diberi kesempatan dirawat, tapi waktu perawatannya sama sekali tak mengurangi masa tahanannya. Jika KPK punya bayas waktu menahan Nunun 20 hari kemudian diperpanjang 40 hari sehingga total 60 hari, sementara yang 30 hari dihabiskan Nunun di RS, maka KPK bisa memperpanjang penahanan Nunun 30 hari lagi. Demikian pula jika kelak dijatuhkan vonis hukuman kurungan, maka masa pembantaran sama sekali tak mengurangi masa hukuman. Dengan keputusan tegas seperti ini, akhirnya ulah sakit Nunun menjadi berkurang. Masa tinggalnya di RS jadi tak terlalu lama, cukup 1 – 3 hari sudah kembali ke rutan.

Pengacara Nunun kemudian melakukan upaya lain. Mereka meminta Nunun diperiksa di tempat khusus yang nyaman. Permintaan ini sempat menyulut kontroversi di media massa pada bulan Pebruari lalu. Apakah memang dibenarkan ada hak tersangka untuk meminta di mana ia akan diperiksa. KPK lagi-lagi tak mengabulkan permintaan itu dan tetap memeriksa Nunun di ruang penyidikan Gedung KPK. Akhirnya, publik semua tahu bahwa pemeriksaan atas Nunun selesai juga. Nunun tak lagi sedikit-sedikit nyaris pingsan tiap kali diperiksa dalam waktu belum lama. Mungkin Nunun juga berpikir, kalo dirinya tetap sering sakit dan hampir pingsan tiap kali diperiksa, maka masa pemeriksaan dan penahanannya akan lama karena berkasnya tak kunjung selesai.

Kita pun akhirnya tahu, Nunun bisa menjalani persidangan dalam tempo hampir 2 bulan dengan kondisi sehat walafiat. Meski duduk di kursi pesakitan sebenarnya sangat menyiksa bagi seseorang penderita sakit, tapi fakta menunjukkan Nunun sehat setiap kali menghadiri persidangan. Bahkan ketika dikonfrontir dengan kesaksian Miranda Goeltom yang menyangkal kedekatannya dengan Nunun, tampak Nunun masih cukup kuat untuk mencecar Miranda dan memberikan pernyataan di pengadilan tentang betapa dekatnya mereka dulu. Nunun bahkan bisa dengan detil dan jelas memaparkan kejadian-kejadian dan siapa saja orang-orang yang hadir di sekitarnya, saat pesta usai pelantikan Miranda pada tahun 2004. Sungguh tak masuk akal sebenarnya untuk orang yang pernah mengaku memori ingatannya hilang. Nunun bahkan bisa tetap tenang saat Ketua Majelis Hakim menegurnya berkali-kali. Nunun juga tetap tegar mendengar sidang pembacaan tuntutan dan bisa membacakan pleidoinya sendiri pada persidangan berikutnya.



Inilah suatu bukti KPK akhirnya menang melawan tersangka yang dengan segala kecerdikannya menggunakan alasan sakit. Ketika terdakwa diputus aksesnya dengan dokter pribadi dan diganti dengan dokter yang ditunjuk KPK, pengobatan dan proses penyembuhan justru lebih terarah dan terawasi.

Begitupun Nazaruddin, berkali-kali Nazar mengaku sakit. Bahkan ketika kepergok Denny Indrayana saat sidak tengah malam, Nazar mengaku sakit dan dijenguk oleh saudara sepupunya, Nasir. Anehnya, pada pertemuan itu hadir pula mantan pengacara Mindo Rosalina dan menurut rekaman CCTV, Nazar yang mengaku sakit ternyata sanggup bertahan 1,5 jam ngobrol di luar ruangan pada malam selarut itu, dimana seharusnya seorang yang sakit justru harus istirahat. KPK mengabaikan permintaan Nazar untuk di rawat. KPK baru benar-benar memberikan kesempatan berobat jika sakitnya memang sudah terbukti. Memang demikian seharusnya, KPK tegas dan tak mudah luluh oleh keluhan sakit para tersangka korupsi.

Kini, Angelina Sondakh pun mulai sakit. Sejak 2 hari pasca penahanannya di rutan KPK, Angie sudah mengeluh sakit sinusitisnya kambuh. Sinusitis yang konon menurut pengacaranya sudah diderita sejak kecil dulu. Ini memang agak aneh, sebab sinusitis penyakit yang sangat mengganggu meski tak tergolong penyakir pencabut nyawa seperti jantung, kanker dan stroke. Aneh, karena Angie berasal dari keluarga berada, berpendidikan tinggi, yang tentunya paham akan keutamaan kesehatan. Jadi rasanya sulit diterima akal jika sakit sinusistis yang sudah diidap sejak kecil tak kunjung diobati. Alasan tak punya biaya tentu tak masuk akal. Sebab operasi sinusitis tergolong operasi kecil yang biayanya tak terlalu besar dan waktu operasinya pun singkat.

13359340771659292297
Angie usai menjalani pemeriksaan di RS THT kemarin sore, masih tetap tampak segar dan cantik (sumber : foto.okezone.com)

Menurut keterangan pengacaranya pada acara ILC di TV One semalam, sebenarnya KPK sudah akan membawa Angie ke RS Abdi Waluya sejak pertama Angie mengeluh sakit. Tapi Angie yang menolak dan meminta agar dokter ahli THT yang katanya “langganan”nya itu yang didatangkan ke KPK. Kali ini KPK yang menolak. Akhirnya, kemarin ketika sakit Angie sudah sedikti parah, KPK membawa Angie ke RS THT yang ditunjuk KPK. Sampai di sini sebenarnya langkah KPK sudah tepat. Apa yang KPK lakukan pada Angie sama dengan apa yang mereka lakukan pada Nunun. KPK menolak tersangka punya akses dengan dokter pribadinya, yang bukan tak mungkin justru memberikan analisa medis yang tidak tepat. Lebih baik KPK menunjuk dokter ahli dan RS lain yang profesional dan independen, sehingga validitas pemeriksaannya lebih bisa dipercaya KPK.

Dalam wawancara yang dilakukan Metro TV kemarin petang dan pada acara ILC di TV One semalam, Nasrullah, pengacara Angie, tampak berusaha menggiring opini publik dengan berkali-kali mengatakan Angie “didzholimi”. Bahkan di acara ILC, tampak dia berusaha memprovokasi para lawyer untuk berbuat sesuatu bagi Angie. Nasrullah menjadikan anak Angie, Keanu yang berumur 2 tahun 8 bulan, sebagai alasan untuk mengasihani Angie. Hmm.., Prita Mulyasari yang berseteru dengan RS OMNI Internasional karena tuduhan pencemaran nama baik saja, saat itu tetap ditahan oleh Kejaksaan meski Prita saat itu sedang menyusui bayinya.

Jadi, menghadapi taktik klasik para pelaku korupsi dengan menggunakan alasan sakit, sebaiknya KPK tetap berpegang teguh pada ketegasannya. Modus sakit ini memang makin hari makin beragam dan canggih. Seyogyanya para pimpinan KPK tetap menjalankan aturan baku dan tidak memberikan kesempatan istimewa pada tersangka untuk lolos dari jerat hukum atau sekedar meringankan hukumannya, dengan berbagai alasan sakit. KPK sudah cukup bertanggung jawab dengan memberikan pengobatan kepada tahanan yang sakit, ketika pengobatan itu memang benar-benar diperlukan. Bukan saat tersangka membutuhkan kelonggaran untuk keluar dari ruang tahanan atau menghindari proses pemeriksaan.

Langkah bijak KPK untuk menutup akses dokter pribadi, juga sesuatu yang tepat. Bukankah tahanan biasa – non koruptor – kalau sakit juga diobati oleh dokter rutan dan tak bisa meminta didatangkan dokter pribadi? Jadi, kenapa koruptor harus punya hak-hak istimewa? Bukankah korupsi adalah extra ordinary crime? Maka seharusnya penahanannya pun harus ekstra ketat dan tak perlu ada kelonggaran kalau tak ingin kecolongan. Selamat bekerja KPK, jangan kalah dengan taktik sakit ala koruptor!

catatan ira oemar freedom writers kompasianer