Agar Aparatur Desa di Pariaman Tak Tersandung Tipikor



Pemerintah Kota Pariaman berikan penyuluhan hukum tindak pidana korupsi bagi aparatur desa dalam pengelolaan dana desa di Al-madinah Hotel, Senin (20/3/2017). Penyuluhan yang dibuka oleh Wakil Walikota Genius Umar itu menghadirkan narasumber ahli hukum dari Kejaksaan Negeri Pariaman dan Polres Pariaman.

Perwujudan rule of law atau penegakan hukum di daerah, ungkap Genius Umar, merupakan salah satu karakter bagi suatu pemerintahan yang bersih di suatu daerah. Implementasi yang tidak mudah di lapangan tersebut harus diatasi dengan penguatan-penguatan.

"Dana desa yang begitu besar saat ini, perlu kehati-hatian dalam pengelolaan agar aparatur desa tidak melawan hukum," ungkap Genius.

Saat ini, sebut Genius, permasalahan yang sering terjadi dalam pengelolaan dana desa, akibat penyimpangan anggaran, uang yang diterima tidak sesuai dengan yang dibelanjakan, sehingga akhirnya berhadapan dengan hukum.

Selain itu, terkait kesalahan administrasi bisa juga berujung ke ranah hukum, pungutan pajak dan setoran pajak yang tidak sesuai, penyusunan SPJ yang belum tepat, hingga keterlambatan penyusunan laporan keuangan desa.

"Oleh sebab itu diperlukan koordinasi dalam setiap mengambil kebijakan terkait pembangunan desa oleh aparat desa dengan pemerintahan yang lebih tinggi-- agar penggunaan anggaran tidak menabrak aturan yang telah ditetapkan," ucapnya.

Peran narasumber pada kegiatan itu memaparkan penggunaan anggaran dari kaca mata hukum. Setiap uang negara yang dibelanjakan harus ada pertanggungjawabannya. Sebab, jika ditemukan penyelewengan anggaran desa, pelakunya akan dijerat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

TIM
Meriah, Kantor Desa Taluak Yang Baru Diresmikan



Walikota Pariaman Mukhlis Rahman didampingi Ketua DPRD Mardison Mahyuddin resmikan penggunaan Kantor Desa Taluak yang baru, Senin (20/2) di desa setempat.

"Dengan adanya kantor desa yang representatif ini hendaknya dapat meningkatkan motivasi terhadap pelayanan kepada masyarakat," ujar Mukhlis.

Mukhlis menyatakan bahwa kian hari tugas kepala desa makin berat dalam melayani masyarakat. Kepala desa menurutnya harus memiliki inovasi dalam menjalankan roda pemerintahan desa serta membuat peraturan di desa nya masing-masing.

Dengan naiknya dana desa, sambung Mukhlis, pengelolaan anggaran oleh pihak desa harus dilakukan dengan bijaksana dan bersih secara administrasi.

"Saat ini baru Kota Pariaman di Indonesia yang diakui oleh Bank Dunia dalam penerapan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) sejak tahun 2016. Ini adalah motivasi bagi seluruh kepala desa di Kota Pariaman," ungkapnya.

Di samping itu, sambung Mukhlis, program magrib mengaji yang gencar dilaksanakan pemerintah kota, hendaknya diikuti oleh setiap desa yang ada.

Ia menambahkan, kawasan Taluak Pariaman merupakan kawasan pariwisata dengan Pantai Kata-nya yang indah. Ia berharap masyarakat dapat mengambil keuntungan dari hal tersebut sekaligus menjaganya.

Peresmian kantor ditandai dengan pengguntingan pita, kemudian dilanjutkan dengan makan bersama.

Desa yang dikepalai oleh Khairul sejak tahun 2014 itu, bersama LPM dan BPD setempat membangun kantor desa dari dana desa dengan anggaran Rp200 juta di atas tanah seluas 8x18 meter.

"Dengan adanya kantor baru ini, kami di pemerintahan desa, lebih dapat memberikan kontribusi yang positif bagi warga. Kami selaku aparatur desa selalu memakai prinsip pelayan masyarakat," tuturnya.

TIM
Menuju Jendela Dunia Lewat Nagari Berbasis Online
Oleh Syamsul Bachri



Berbagai daerah di Indonesia saat ini sedang berupaya keras memacu pertumbuhan perekonomian mereka, baik itu perkotaan maupun pedesaan dalam penyelasaian percepatan pembangunan .

Bukan hanya perkotaan yang jadi tulang punggung perekonomian, tapi nagari/desa sekarang sudah layak pula menancapkan tajinya sebagai tonggak pengembangan perekonomian masyarakat Indonesia.

Dengan adanya kucuran dana dari pemerintah pusat kepada nagari/desa bersumber dari APBN, kinilah saatnya nagari/desa berakserelasi. Baik dalam pembangunan sektor riil maupun dalam pengembangan teknologi dan informasi. 


Teknologi informasi sangat penting bagi nagari agar pihaknya bisa dilihat langsung oleh dunia. Nagari akan muncul di etalase yang siap diakses dari penjuru mana pun. Nagari yang merupakan paras bangsa ini perlu berkaca pada kemajuan teknologi dan informasi globalisasi kekinian.

Untuk bisa mengakses informasi di nagari sangat dibutuhkan sarana dan prasarana yang tepat. Pihak pemerintahan nagari bisa mengalokasikan dananya untuk membangun sebuah jaringan, mulai dari software/hardware hingga sumber daya manusia yang sudah dilatih sebagai admin/pengelola.

Dengan adanya akses informasi dan komunikasi tersebut, akan terbuka berbagai peluang. Masyarakat akan dengan mudah memasarkan produk lokal mereka ke jendela dunia. Masyarakat juga dapat membeli berbagai keperluan usahanya berbasis online. Nagari/desa yang memiliki sumber daya (resource) identik, seperti tembakau srintil di lereng gunung di Temanggung, menjelma menjadi sebuah pasar (market) global. Pasar yang dikendalikan langsung oleh masyarakat desa/nagari.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mendata penguna internet di Indonesia sampai saat ini sudah mencapai 83 juta orang. Capaian tersebut merupakan peringkat ke-8 dunia.

Berdasarkan barometer inilah pihak nagari/desa harus memacu diri menjadi terdepan dalam pengembangan informasi. Lapisan masyarakat tiap nagari/desa di Indonesia dalam prosentase mencukupi sudah mampu mengelola dan mengakses informasi berbasis internet.

Sebagian daerah di Indonesia sudah melakukan pengembangan pembangunan berbasis internet. Informasi dari daerah mereka lebih gampang diakses sehingga membuka peluang bagi pelaku ekonomi yang melihat potensi di daerah tersebut. Kita bisa mengambil beberapa contoh desa/nagari di Indonesia yang sangat maju pariwisata dan perdagangannya karena didukung teknologi informasi berbasis internet. Dengan membuka akses internet di nagari, dunia sudah berada dalam genggaman.

Selain itu, teknologi informasi berbasis internet tidak semata tendensi ekonomi saja oleh pihak nagari/desa. Teknologi informasi berbasis internet berbasis aplikasi juga bisa dijadikan hosting data rencana pembangunan dan laporan keuangan sehingga pemerintahan nagari menjadi lebih transparan.

Dana alokasi desa/nagari setiap tahun terus meningkat. Dengan terus dipompanya anggaran dana desa/nagari oleh pemerintah, nagari berbasis online akan bisa menampilkan perencanaan pembangunan dan penggunaan anggaran belanja nagari/desa mereka sehingga bisa diakses oleh seluruh masyarakat serta pihak pemerintahan yang lebih tinggi.

Melalui jejaring berbasis online, nagari tidak lagi terisolasi sebagai wilayah tertinggal. Barang tentu, jika digunakan secara positif, dengan akses teknologi informasi, masyarakat akan dimudahkan dalam berbagai hal. Baik tentang ilmu pengetahuan sesuai bidang yang mereka geluti, hingga saling bersosialisasi dengan sanak kerabat di perantauan.

Sudah sepatutnya nagari menjadi pemain. Nagari harus bisa berbicara banyak dan tidak lagi menjadi penonton.

Padangpariaman merupakan kabupaten di Indonesia dengan pemerintahan terendahnya bernama nagari. Pemerintah dalam hal ini perlu memberi dorongan agar setiap nagari mereka mempunyai website masing-masing yang dibiayai oleh anggaran dana desa.

Bukan hanya sampai di situ, melalui jaringan online nagari, pemerintah pusat akan melihat kebutuhan suatu nagari. Nagari bisa melayangkan proposal online ke lembaga pemerintahan tingkat pusat untuk mendapatkan berbagai bantuan. ***
Pariaman, Daerah Pertama di Sumatera Terapkan Siskeudes




Kota Pariaman merupakan daerah pertama menerapkan system pengelolaan keuangan desa (siskeudes) berbasis aplikasi di Sumatera. Kota Pariaman secara konsisten dan terus menerus melaporkan proses akuntabilitas pengelolaan keuangan desa secara baik melalui aplikasi besutan BPKP.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Koordinator Pengawasan JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah MV Chinggih Widanarto, pada acara workshop peningkatan kapabilitas dalam rangka penyusunan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa se-Kota Pariaman di Hotel Nan Tongga, Selasa (22/11). Workshop ini merupakan yang kedua dilaksanakan di Indonesia setelah Ponorogo.

Kota Pariaman, terus dia, merupakan daerah yang pertama dan dijadikan sebagai piloting karena seluruh desanya telah menerapkan aplikasi siskeudes dan menjadi daerah kedua di Indonesia yang melaksanakan  workshop peningkatan kapabilitas dalam rangka penyusunan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

“Pengelolaan dana desa harus transparan karena Kepala Desa harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan, tidak hanya ke pemerintah, tapi juga kepada masyarakat,” jelasnya.

Selanjutnya Chinggih juga menjelaskan bahwa dengan aplikasi tersebut bisa dilihat kaitan-kaitannya, sehingga dapat meminimalisir penyimpangan-penyimpangan yang ada.

“Dengan adanya sistem ini diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat menjadi tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu,” sambungnya.

Menanggapi hal tersebut, Walikota Pariaman Mukhlis Rahman dalam sambutannya menyampaikan pihaknya sangat serius dengan pengelolaan keuangan desa.

Sistem siskeudes, kata dia, memang baru bagi Pariaman, tetapi dengan terus belajar dan tetap berkoordinasi dengan BPKP perwakilan Sumbar pihaknya dapat menselesaikannya dengan baik.

“Kepada perangkat desa untuk tetap berhati-hati dalam mengelola keuangan desa masing-masing, oleh sebab itu penyusunan keuangan desa harus transparan, akuntabel dan partisipatif. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran desa, tetapi juga berhak menuntut pertanggungjawaban atas rencana maupun pelaksanaan dana desa,” ucapnya.

Melalui pelatihan tersebut, harap Mukhlis, setiap peserta harus betul-betul mengikuti workshop secara serius karena sangat berguna dalam pelaporan keuangan bagi desanya masing-masing.

“Jangan pakai cara-cara lama dalam menggunakan anggaran desa, zaman sekarang apa yang kita buat semuanya harus terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.” Sambungnya.

Dia berharap, tidak ada lagi perangkat-perangkat desa yang bermasalah di kemudian hari karena kesalahan mengelola dan melaporkan anggaran desa.

"Oleh sebab itu dengan kegiatan ini perangkat desa dapat memahami dengan baik setiap materi yang diberikan,” pungkasnya.

Workshop diselenggarakan dengan tujuan agar semua kepala desa beserta perangkatnya mengerti dan memahami tentang akuntabilitas keuangan desa.

Sebagai narasumber kegiatan ini langsung didatangkan dari BPKP Perwakilan Sumbar yaitu Korwas Akuntabilitas pemerintah daerah, M.V. Chinggaih Widanarto, Korwas Investigasi Bambang Ari Sentiono dan Korwas Akuntan Negara Marsudi.

Kegiatan berlangsung dari tanggal 22 hingga 24 November 2016 dengan jumlah peserta sebanyak 165 orang dari 55 desa yang ada di Kota Pariaman.

Eri/OLP

Pemko Pariaman Beri Pelatihan Aparatur Desa Kelola Pembangunan




Wakil Walikota Pariaman Genius Umar didampingi Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMDes) Lanefi, membuka pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) desa/kelurahan se-Kota Pariaman yang akan berlangsung dari tanggal 24 Oktober hingga 2 November 2016 di Aula BPKB Rawang, Senin (24/10).

Dengan diadakannya pelatihan kader desa Genius Umar berharap kualitas pembangunan di desa makin membaik sehingga mampu meningkatkan usaha ekonomi masyarakat.

"Karena ada dana Rp34 milyar untuk desa bergulir di Kota Pariaman dari APBN ditambah Rp40 milyar dari APBD Kota Pariaman," ujarnya.

Banyaknya jumlah dana desa yang akan dikelola, kata dia diharapkan kepada aparatur dan kader desa digunakan sebaik-baiknya dengan mengikut sertakan partisipasi warga dalam pembangunan.

Meski demikian, ungkap Genius pihaknya akan tetap melakukan pemantauan terhadap pembangunan yang tepat sasaran pada setiap desa melalui inspektorat kota.

Phaik
Gunakan Dana Desa Efektif dan Efisien, Desa Air Santok Wakili Kota Pariaman Tingkat Sumbar



Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar sambut kunjungan tim penilai desa/kelurahan berprestasi tingkat Sumatera Barat yang diketuai oleh Syafrizal Ucok, di Desa Air Santok, Pariaman Timur, Kamis (19/5).

Kata Genius, Desa Air Santok merupakan desa terbaik dalam penggunaan dana desa ditambah tingkat partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan.

Dia menambahkan, dengan total anggaran desa sebesar Rp1,4 milyar, desa tersebut mampu membangun dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik dengan penyerapan anggaran yang efektif dan efisien.

"Kepala desa mampu meningkatkan partisipasi masyarakatnya. Bersama masyarakat, Desa Air Santok merencanakan, memutuskan, melaksanakan dan mengawasi pekerjaannya sendiri," ungkap Genius.

Pada kesempatan itu dia juga mengabarkan kepada masyarakat tentang kebijakan kongruen atau pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dengan daerah terhadap berbagai kedinasan di Kota Pariaman, salah satunya dinas pendidikan.

Dengan beralihnya kebijakan tersebut, bersama masyarakat dia berharap semoga pemerintah provinsi mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan kebijakan yang menguntungkan kepada masyarakat, seperti sekolah gratis 12 tahun yang telah dijalankan Pemko Pariaman selama ini.

Adapun terkait penilain desa berprestasi sendiri, kata Syafrizal Ucok, telah terjadi pula indikator penilaian dibanding tahun sebelumnya sebagaimana Permendagri No. 81 tahun 2015.

Dengan keluarnya aturan tersebut, jelas dia, penilaian dilakukan dengan beberapa tahap. Dari administrasi pemerintahan, kewilayahan, kemasyarakatan, klarifikasi ke lapangan dan inovasi kepiawaian kepala desa dalam mengelola desa secara keseluruhan.

Turut hadir pada acara tersebut Wakil Ketua DPRD Kota Pariaman Syafinal Akbar, Wakil Ketua TP PKK Kota Pariaman Ny. Lucy Genius, Ketua DW Persatuan Ny. Afnee Armen, kepala SKPD, Kabag, camat, kepala desa/lurah se-Kota Pariaman, serta selaku tuan rumah Kepala Desa Air Santok, Edison dan unsur masyarakat.

Andi/OLP
Alokasi Dana Nagari Padangpariaman Akan Dialokasikan ke Tanaman Kakao




Pemerintah Kabupaten Padangpariaman akan menggelar sosialisasi alokasi dana desa/nagari untuk sektor pertanian dan perkebunan dalam rangka menunjang perekonomian masyarakat.

Sosialisasi bertajuk "Efektifitas Alokasi Dana Nagari untuk Produksi Tanaman Kakao dan Pengentasan Kemiskinan," direncanakan akan dibuka oleh Gubernur Sumbar Irwan Prayitno pada tanggal 16 Mei 2016 bertempat di Aula Kantor Bupati Padangpariaman.

"Alokasi dana nagari pada sektor pertanian dan perkebunan masih minim. Artinya, kita harus ubah mindset dana nagari itu bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur saja, tetapi juga dianggarkan untuk sektor pertanian terutama kakao. Apalagi kakao sudah menjadi ikon di Padangpariaman" kata Sekda Jonpriadi, di uang rapat bupati, Kamis (12/5).

Kata dia, sesuai arahan Presiden Jokowi, dana desa harus fokus dalam pemberdayaan masyarakat serta mengurangi angka kemiskinan.

"Prospek tanaman kakao sangatlah menjanjikan apabila benar-benar dikelola secara benar. Sudah dibuktikan bahwa petani kakao bisa memiliki penghasilan yang lebih baik dan kehidupan yang layak," kata dia.

Di saat yang sama, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ali Amran mengatakan sosialisasi dimaksud akan dihadiri sebanyak 300 orang yang terdiri dari kepala SKPD, camat, walinagari, ketua Bamus, akademisi, gabungan kelompok tani dan pihak terkait lainnya.

Adapun yang menjadi narasumber yaitu Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Kadis Perkebunan Sumbar Fajaruddin dan Ketua Asosiasi Kakao Indonesia (Askindo) Zulhefi Sikumbang.

Ali Amran mengatakan sosialisasi ini juga sekaligus untuk mendukung proyek perubahan selaku peserta diklat kepemimpinan II di lembaga administrasi negara (LAN), Jawa Barat.

"Saat ini saya sedang mengikuti diklatpim II, dan sangat tertarik memmbuat inovasi dalam alokasi dana desa/nagari untuk tanaman kakao dan pengentasan kemiskinan," kata mantan Kadis Pertanian itu.


HA/OLP
Jonpriadi Minta Walinagari Prioritaskan Dana Desa Bangun Layanan Kesehatan



Sekretaris Daerah Padangpariaman, Jonpriadi, meminta Walinagari prioritaskan penggunaan dana desa untuk pembangunan dan rehabilitasi Polindes dan Poskestri sesuai dengan Peraturan Menteri Pendesaan (Permendes) Nomor 15 tahun 2015.

"Selain itu dana desa dapat digunakan untuk pembayaran honor kader di Posyandu," kata Sekda Jonpriadi pada apel gabungan ASN di Halaman Kantor Bupati di Parit Malintang, Senin (4/4).

Adanya Permendes tersebut, kata dia, maka otomatis untuk sarana pelayanan Polindes dan Poskestri serta pembayaran kader tidak ada lagi dibebankan pada Kementerian Kesehatan maupun pada Dinas Kesehatan.

Mantan Kepala Bappeda itu menambahkan bahwa saat ini telah diturunkan tim revieu dari Inspektorat dalam pengawasan penggunaan dana desa. Adanya pendampingan dari auditor tersebut diharapkan perangkat nagari bisa berkonsultasi jika ada keraguan dalam membelanjakan dana desa.

"Sesuai perintah Bapak Bupati, kita lakukan pembinaan pengelolaan dana desa secara intensif. Kita tidak ingin Walinagari berurusan dengan penegak hukum ke depannya," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, penyaluran dana desa tahap I akan dimulai pada bulan April ini. Untuk itu realisasi anggaran dana yang bersumber dari APBN/APBD tersebut  harus ada pertanggungjawabannya dan harus dibuktikan dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kesalahan menata anggaran bisa berujung masalah. Meski pengalihan anggaran tersebut bertujuan untuk kebaikan bersama, ada prosedur yang tidak bisa dilanggar. Itu yang terpenting dan harus dipahami," ucap Jonpriadi mengakhiri.

Apel gabungan diikuti seluruh pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Padangpariaman yang rutin dilakukan satu kali setiap bulannya. Sekda Jonpriadi juga apresiasi kehadiran ASN yang sudah jauh lebih baik dari sebelumnya.


HA/OLP
Tahun 2016 55 Desa di Kota Pariaman Terima Dana 42,4 Milyar



Dengan adanya sosialisasi kebijakan transfer ke daerah dan dana desa, diharapkan para kepala desa dapat menerapkan dan membuat roadmap tentang kebijakan yang akan diambil.

"Pemerintah pusat melalui instruksi Presiden Joko Widodo mengubah paradigma tentang desa yang di masa lalu dianggap pemerintah terendah yang dalam kegiatannya hanya mendapat bantuan dana yang sangat terbatas, saat ini dirubah," kata Wakil Walikota Pariaman Genius Umar pada acara sosialisasi kebijakan transfer ke daerah dan dana desa di Balaikota Pariaman, Selasa (22/3).

Saat ini, kata dia, desa merupakan pemerintahan terdepan dalam memajukan bangsa. Oleh sebab itu pemerintah pusat kucurkan dana begitu besar untuk seluruh desa yang ada di Indonesia.

Ungkap dia, Kota Pariaman di tahun 2016 menerima dana desa dari APBN sebesar Rp34,4 milyar dan dana perimbangan desa dari APBD sebesar Rp40 milyar.

"Totalnya mencapai Rp42,4 milyar yang akan dibagi kepada 55 desa yang ada di Kota Pariaman," sebutnya.

Acara sosialisasi yang dihadiri Anggota Komisi V DPR RI, Ade Rezky Pratama dan instansi terkait dari kementerian dan provinsi itu, Genius menyebut tentang pendamping yang ditugaskan di desa dari pusat kadang tidak memahami kondisi yang ada di desa.

"Kepala desa yang di Kota Pariaman lebih pintar dan memahami apa yang harus diprioritaskan dalam menata dan membangun desannya," akunya.

Dia menyebut, Pemko Pariaman telah membuat regulasi daerah dengan 7 Perwako tentang aturan penyaluran dana desa, mengadakan pelatihan dan pembinaan kepada kepala desa, BPD dan LPM, serta pelatihan simkeudes.

Ade Rezky Pratama, pada kesempatan itu, mengatakan, sosialisasi diadakan di Kota Pariaman karena pihaknya telah menjadikan Pariaman pilot project pemerintahan desa.

"Kami menginginkan ke depan desa-desa yang ada di Kota Pariaman akan menjadi contoh bagi desa-desa yang ada di kota lainnya di indonesia," kata dia.

Dia juga mengungkap adanya ketidak seimbangan dana desa/nagari yang ada di Sumbar dengan provinsi lain.

"Karena itu kami sedang mengupayakan agar nagari yang ada mendapat dana yang seimbang dengan jumlah penduduk yang dimilikinya," kata dia.

TIM/OLP
Laporan Khusus: Kunjungan Presiden Jokowi ke Sumbar Langsung Sambangi Nagari Parit Malintang



Masyarakat Padangpariaman semula tidak mengira kedatangan rombongan Mercy plat merah bertuliskan Indonesia 1 ke daerahnya. Dari pantauan wartawan di lapangan warga di sepanjang jalan terlihat gembira dan antusias saat dikunjungi Presiden RI bersama Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta rombongan menteri kabinet kerja. Kedatangan Jokowi ke Padangpariaman tidak direncanakan sebelumnya meski dalam rilis kompas.com diperkirakan mengunjungi Sumbar pada tanggal 9 atau 10 Oktober ini.

Kunjungan Jokowi ke Sumatera Barat adalah kali kedua. Pertama di tahun 2013 dia datang memberikan kuliah umum di UNAND dan UBH saat dia masih menjabat Gubernur DKI Jakarta. Kala itu dia didampingi Andrinof Chaniago dan sejumlah tokoh muda minang lainnya.
 

Kunjungan Jokowi ke Sumatera Barat kali ini adalah yang pertama dalam kapasitasnya sebagai Presiden RI.

Presiden disambut oleh Pj. Gubernur Sumbar, Reydonnyzar Moenek dan Bupati Padangpariaman Ali Mukhni di Bandara Internasional Minangkabau (BIM), Kamis (8/10). Dari BIM, Presiden Jokowi langsung menuju ke Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung dalam rangka meninjau kegiatan padat karya yang anggarannya bersumber dari alokasi dana desa.

“Kita terus dorong percepatan realisasi dana desa di daerah,” kata Jokowi.

Jokowi meyakini dana desa dapat menggerakkan ekonomi masyarakat. Untuk itu mulai dari perencanaan dan pelaksanaan harus dimatangkan.

Dana desa sebagaimana diketahui adalah bertujuan memperlaju pertumbuhan ekonomi mikro (sektor ril) agar pondasi ekonomi negara berputar di arus bawah hingga terjadi balancing antara ekonomi makro dan mikro. Sehingga output yang didapat memacu pertumbuhan ekonomi yang direncanakan oleh masyarakat, dikelola oleh masyarakat dan digunakan untuk masyarakat.

Pada kesempatan itu Jokowi memuji pencairan dana desa yang sudah 90% di Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, yang dilaporkan oleh Walinagari Samsuardi. Ia juga meminta pemerintah nagari untuk menggunakan material yang dibeli dari masyarakat sekitar.

“Saya rasa di sini (Parit Malintang) sudah bagus, pasir dan batu di beli dari tingkat lokal tujuannya agar uang yang beredar tetap di daerah setempat dan tentunya meningkatkan daya beli,” kata Jokowi.

Bupati Padangpariaman Ali Mukhni kepada Presiden melaporkan pencairan dana desa memegang prinsip kehati-hatian agar ketika dana yang didapat oleh masing-masing nagari dapat digunakan sesuai ketentuan.

Di hadapan Presiden, Ali Mukhni mengaku sempat konsultasi dan berkoordinasi dengan tiga kementerian sekaligus yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

“Semula kita memang agak lambat dalam pencairan dana desa karena prinsip kehati-hatian. Namun setelah dana sampai desa, langsung terealisasi bisa langsung 90 persen. Saya kira tercepat di Sumatera Barat,” kata Ali Mukhni saat diwawancarai wartawan.

Ali Mukhni mengaku juga memohon tambahan dana desa untuk Padangpariaman kepada Presiden Jokowi. Karena saat ini dana desa yang diterima hanya sebanyak 60 nagari. Padahal daerahnya terdiri dari 240 desa lama.

“Selayaknya Padangpariaman mendapat dana desa untuk 240 desa. Namun saat ini masih 60 nagari saja yang menerima. Kita sudah lakukan upaya untuk pemekaran nagari  namun sementara ini masih berbenturan dengan regulasi dari pemerintah pusat,” begitu sebut Ali Mukhni kepada Presiden.


Sementara itu, Walinagari Parit Malintang Samsuardi mengatakan dana desa yang diprogramkan pada pemerintahan Jokowi-JK sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya di daerahnya. Ia bersama masyarakat sepakat menggunakan dana desa untuk pembuatan laga-laga dan pembukaan jalan baru sepanjang 800 meter. Adapun pembangunan infrastruktur desa itu menurut dia menggunakan sebagian dana desa ditambah swadaya masyarakat.

“Untuk laga-laga kita butuh biaya Rp75 juta, namun kita pakai dana alokasi nagari sebesar Rp40 juta. Sisanya swadaya masyarakat. Begitu juga dengan pembukaan jalan baru kita anggarkan sebesar Rp20 juta kemudian sisanya swadaya masyarakat,” jelas Samsuardi.


Presiden Joko Widodo pada kesempatan itu langsung melakukan peletakan batu pertama laga-laga nagari disaksikan oleh Menteri Desa Marwan Jafar, Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Kesehatan Nila Moeloek, Pj. Gubernur Sumbar Reydonnyzar Moenek dan Bupati Ali Mukhni.

Menurut rencana, mantan Gubernur DKI Jakarta itu akan kembali kunjungi Padangpariaman tepatnya di Nagari Pakandangan pada Sabtu depan tanggal 10 Oktober 2015.

“Sebelumnya kita berbangga hati dikunjungi Bapak Presiden pada kesempatan pertama ke Sumbar. Kita kuga menunggu kedatangan presiden untuk kedua kalinya sabtu lusa,” kata Bupati didampingi Kabag Humas Hendra Aswara.


TIM
Tiga Kementerian Desak Pemkab Padangpariaman Segera Cairkan Dana Desa



Dana alokasi nagari (disebut juga dana desa) untuk Kabupaten Padangpariaman segera dicairkan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Daerah Padangpariaman Jonpriadi, saat menerima kunjungan tim sosialisasi percepatan alokasi dana desa, Jum'at (2/10) di Hall Kantor Bupati IKK Parit Malintang.

Tim yang mengunjungi tersebut terdiri atas Departemen Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Dalam Negeri.

Menurut Kasubdit Informasi dan Dukungan Teknis Ditjen Pengembangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Fadliya, pemerintah pusat melihat penyaluran dana alokasi desa belum berjalan secara maksimal di berbagai daerah. Oleh karena itulah menurut dia diperlukan sosialisasi termasuk ke Kabupaten Padangpariaman yang merupakan salah satu dari kabupaten atau kota yang terlambat dalam penyaluran dana desa.

"Kami berharap setelah sosialisasi ini Pemkab Padangpariaman segera melakukan langkah langkah percepatan dalam pencairan dan penyaluran dana desa ini. Kalau belum juga di cairkan dikhawatirkan akan diberikan sanksi berupa penundaan pemberian Dana Desa, DAK (Dana Alokasi Khusus), dan DAU (Dana Alokasi Umum) ke kabupaten tersebut.

Disat yang sama, Jonpriadi yang mewakili Bupati Padangpariaman mengakui bahwa memang terjadi keterlambatan dalam merealisasikan anggaran dana desa atau nagari di Padangpariaman.

“Kita berjanji akan segera melakukan upaya percepatan dalam merealisaikan alokasi dana desa tersebut kepada nagari yang ada di Kabupaten Padangpariaman,” kata Jonpriadi dikutip wartawan.

Keterlambatan itu menurut dia terjadi disebabkan karena unsur kehati-hatian.

"Kita tidak ingin, ketika kita belum siap dengan sumber daya manusia, belum siap dengan pemahaman dan pengelolaan keuangan yang baik di nagari, dana dikucurkan dan akhirnya akan berakibat buruk bagi aparatur kita di tingkat nagari," tambah dia.

Untuk menjalani unsur kehati-hatian itulah, lanjut dia Pemkab Padangpariaman telah beberapa kali menyelenggarakan pelatihan bidang keuangan nagari bagi walinagari, sekretaris nagari dan bendahara nagari sebagai ujung tombak pengurusan administrasi keuangan nagari tersebut nantinya.

"Kami sangat berterimakasih dan memberikan apresiasi yang setingginya kepada tim yang terdiri dari tiga kementerian ini. Sehingga kami berharap, melalui sosialisasi ini diperoleh penjelasan yang selengkap-lengkapnya apa dan bagaimana kebiajakan dana desa yang menjadi amanat UU No. 6 Tahun 2014 tersebut," dia mengakhiri.

Sosialisasi itu dihadiri oleh seluruh camat dan wali nagari se-Kabupaten Padangpariaman, Unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala SKPD, Badan, Kantor dan Bagian di lingkungan pemerintah Kabupaten Padangpariaman.


HS