Pariaman Beri Pembekalan Pengurus Barang Milik Daerah
Suasana Bimtek pengurus barang BMD. Foto: Junaidi
Pariaman - 150 orang pengurus barang OPD, UPT dan sekolah di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman, ikuti bimbingan teknis (Bimtek) penggolongan dan kodefikasi barang milik daerah (BMD) di Balairung Rumah Dinas Walikota, Jumat (14/9).

Kepala Bagaian Aset Setdako Pariaman Hertati Taher menjelaskan, bimtek dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 14 hingga 16 September 2018, di mana setiap hari akan diberikan pengetahuan dari narasumber yang telah didatangkan.

Hertati menjelaskan, sesuai Permendagri 108 tahun 2016, BMD yang akan jatuh tempo pada 29 Desember 2019, maka penggolongan dan kodefikasi BMD harus merujuk sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan tersebut.

Aset BMD, kata dia, harus terkelola dan diinventarisasi dengan baik. Pihaknya sudah melakukan hal tersebut, di mana dalam LKPD Kota Pariaman, 80% merupakan penyajian BMD dan 20% merupakan pendapat, pembiayaan dan belanja. Dengan hal tersebut Kota Pariaman diganjar BPK opini WTP.

"2 tahun terakhir 2016 dan 2017 Kota Pariaman berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI," katanya.

Asisten Administrasi dan Umum Setdako Pariaman, Lanefi mengatakan, penyelenggaraan bimtek tersebut berguna bagi peningkatan kualitas SDM dari pengurus barang yang ada di lingkup Pemerintah Kota Pariaman.

Ia berharap dengan pembekalan wawasan pada bimtek serta pengetahuan dan ketrampilan, menghasilkan kualitas pengelola dan pengurus barang yang handal, mulai dari inventarisasi, pembukuan sampai pelaporan BMD. (Juned)
Pemko Pariaman Perkuat Manajemen Arsip Daerah
Suasana bimbingan teknis kearsipan daerah di Balaikota Pariaman. Foto/Eri Elfadri
Pariaman ----- Arsip dan kearsipan merupakan tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

"Itulah sebabnya ke depan, kearsipan perlu berpacu dengan kemajuan zaman. Kearsipan tidak mungkin tinggal diam kalau tidak ingin ketinggalan dan ditinggal oleh lintas generasi," ungkap Walikota Pariaman Mukhis Rahman pada Bimbingan Teknis Kearsipan di Aula Balaikota Pariaman, Selasa, (24/4).

Saat ini, sambung Mukhlis, pihaknya telah memasuki tahun akhir pelaksanaan RPJMD 2013-2018 di mana merupakan tata kelola pemerintahan misi ke-3. Penyelenggaraan kearsipan yang bermutu akan ikut mendukung kepentingan manajemen pemerintahan dan pembangunan.

Peran kearsipan, jelas Mukhlis, akan semakin signifikan karena semua pengelolaan badan publik harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Badan publik tersebut antara lain lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif dan ormas yang dananya sebagian atau seluruhnya bersumber dari dana publik.

Mukhlis juga mengatakan bahwa arsip jangan hanya dipandang sebagai catatan-catatan masa lampau saja, melainkan juga bagian tak terpisahkan dari manajemen organisasi. Keberhasilan pengelolaan arsip dengan sendirinya akan mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan.

Arsip sebagai organisasi secara nyata dan berkelanjutan akan memberikan dukungan kelancaran pada keseluruhan proses manajemen organisasi. Arsip harus dikelola dengan baik, dan kearsipan kedepannya harus dibenahi mulai dari tingkat desa, kecamatan sampai kota.

Mukhlis juga berharap peserta sosialisasi mengikuti materi dengan baik dan menularkan pengetahuan yang didapat kepada teman terutama kepada instansi dan masyarakat luas.

"Bimbingan Teknis ini kami pandang sebagai media yang strategis untuk memasyarakatkan bidang kearsipan di bawah payung Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012," pungkasnya. (Tim)
92 Persen Peserta Bimtek Terima Sertifikasi Kominfo RI
Foto bersama peserta bimtek
Pariaman -- Sebanyak 92 persen dari 80 peserta dinyatakan lulus dalam bimbingan teknis (bimtek) standar kompetensi kerja nasional Indonesia (SKKNI) oleh balai besar pengkajian dan pengembangan komunikasi informatika (BBPPKI) Medan, Kominfo RI.

Bimtek yang diselenggarakan dari tanggal 24 hingga 27 Juli 2017 di hotel Nantongga Pariaman itu, ditutup Kamis (27/7/2017) oleh Kepala Dinas Kominfo Kota Pariaman Yalviendri.

Peserta bimtek terdiri dari lulusan SMK, D1, D2, D3 hingga S1 ilmu komputer. Peserta bimtek yang dinyatakan lulus akan menerima sertifikat dari BBPPKI Kominfo RI.

"Dengan adanya sertifikat tersebut akan mempermudah mencari lowongan kerja," kata Yalviendri.

Penutupan yang ikut dihadiri Ketua Panitia Penyelengara Kepala Bagian TU BBPPKI Medan Ahmad Hasyim itu, Yalviendri mengimbau bagi peserta yang belum lulus agar jangan berkecil hati.

“Sementara bagi yang belum lulus uji kompetensi diharapkan tidak berkecil hati, karena Pemko Pariaman telah MoU dengan BBPPKI tentang sinergitas dan keberlanjutan program bimtek ini. Bagi yang belum lulus dapat mengikuti bimtek ini kembali dalam jadwal yang nantinya akan diumumkan,” ucap Yalviendri.

Ia berharap dengan bimtek tersebut akan lahir ahli IT di Pariaman yang akan menumbuhkan kelompok pengguna IT. Pihaknya akan mendukung dengan penyedian sarana pendukung berupa wifi dan rest area bagi kalangan IT.

“Agar komunikasi tetap terjalin antar sesama peserta bimtek. Kami harapkan peserta membuat grup jejaring sosial sebagai media komunikasi dan diskusi peserta,” singkatnya.

Bimtek ditutup dengan foto bersama usai penyerahan sertifikat dan piagam bagi peserta bimtek yang dinyatakan lulus. (Phaik/OLP)
Kemensos RI Gelar Bimtek Kube e-Warung di Pariaman

Wakil Walikota Pariaman, Genius Umar, didampingi oleh Kepala Dinas Sosial Kota Pariaman, Afnil, membuka Bimbingan Teknik (Bimtek) e-warung dengan nara sumber Kasubdit Bantuan Stimulan Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Kementerian Sosial RI, Eti Rahmiati  di Ruang Rapat Walikota, Sabtu (13/5/2017).

Bimtek diikuti oleh 50 orang peserta yang terdiri dari 3 kelompok bersama (Kube) pengelola e-warung. Ketiga Kube tersebut ialah Kube Harapan Saiyo Kelurahan Jalan Baru, Kube Tigo Sapilin Desa Sikapak Barat dan Kube Baledang Desa Sikabu. Peserta terdiri dari kepala desa dan lurah Kube pengelola e-warung, pendamping Kube,TKSK, PKH, dan pendamping sosial.

Genius berharap agar Kube pengelola e-warung bersemangat mengangkat potensi yang ada di daerah tempat tinggalnya, dan bersemangat untuk mengangkat derajat kehidupanya dari kurang beruntung menjadi beruntung. Dari yang sekarang menerima bantuan, kedepannya akan memberikan bantuan (zakat) kepada yang lain.

"Saat ini ibu dan bapak menerima bantuan, tahun depan niatkan untuk memberikan bantuan," ucapnya.

Ia meminta kepada Kementerian Sosial RI Eti Rahmiati agar dapat memberikan program sosial lainnya yang ada di Kementerian Sosial kepada warga Kota Pariaman.

"Saat ini telah banyak program dari Kementerian Sosial yang didapat oleh Pemko Pariaman. Ke depan agar ini benar-benar menjadi perhatian kita bersama untuk menggunakan bantuan tersebut dengan baik sesuai dengan petunjuk yang diberikan, agar tidak ada masalah di kemudian hari," tutupnya.

Eti Rahmiati mengungkapkan diadakannya Bimtek untuk Kube pengelola e-warung di Kota Pariaman bertujuan agar para Kube memahami aturan dan tatacara bagaimana menggunakan bantuan tersebut dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kube pengelola e-warung agar benar-benar mengerti tentang mekanisme penggunaan bantuan ini nantinya," tutupnya.

Juned
Kominfo Kota Pariaman Ikuti Bimtek Media Centre di Palembang



Palembang -- Direktur Pengelolaan Media Publik Dirjen IKP Kemenkominfo RI, Sunaryo, membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) pengelola media center daerah wilayah barat Indonesia yang digelar di Hotel Aryaduta Palembang dari tanggal 30 Maret hingga 1 April 2017,  Jumat (31/3/2017).

Peserta Bimtek merupakan tim peliput dan penulis berita media center daerah yang menjadi binaan Ditjen IKP Kemkominfo RI.

Hadir dalam acara itu antara lain Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Kominfo Palembang, dan pengelola 66 media center daerah di wilayah barat Indonesia di mana salah satunya Koordinator dan Tim Peliput Media Center Kominfo Kota Pariaman Syamsurizal dan Zulvi Fadli.

Sunaryo mengharapkan setiap media center diharapkan dapat mempersiapkan infrastruktur, perangkat-perangkat pendukung, teknologi informatika dan sumber daya manusia yang mampu memberikan pelayanan dan menyebarluaskan informasi kepada masyarakat secara cepat, tepat, akurat dan relevan.

“Bimtek ini bertujuan meningkatkan kompetensi daerah dan pemahaman media center akan pentingnya pemanfaatan media sosial,” tambah Sunaryo.

Ia menuturkan, pada sisi sumber daya manusia, pengelola diharapkan memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mengolah data dan informasi-- yang disajikan dalam bentuk berita dan foto dengan menerapkan prinsip jurnalisme online.

"Informasi dalam bentuk berita tersebut tidak hanya disajikan yang penting saja, melainkan juga memiliki unsur menarik dan memancing rasa ingin tahu publik," ujarnya.

Dalam sharing season oleh redaktur foto infopublik.id, Agus SB, menyoroti kontribusi foto media center daerah, termasuk kategori foto yang layak dan tak layak tampil. Sedangkan redaktur rubrik nusantara di portal infopublik.id Eka Yonavilbia mengatakan, media center daerah memainkan peran sebagai ujung tombak humas pemerintah. Karena itu, ia meminta informasi yang disajikan media center daerah bersifat membangun.

Adapun narasumber dalam kegiatan itu adalah head of digital strategist and marcomm Media Indonesia Glenn Jolodoro, redaktur pemberitaan Media Indonesia Eko Suprihatno, kepala divisi artistik dan foto Media Indonesia Hariyanto, pimred Info Publik Ahmed Kurnia, redaktur berita nusantara Info Publik Eka Yunavilbia, redaktur foto Info Publik Agus S. Budiawan, tenaga ahli IT Ditjen IKP Choirul Umami.

Phaik
Agar Lebih Efektif dan Efisiennya Kinerja SKPD, Pemkab Padangpariaman Lakukan Bimtek SPIP



Pemerintah Daerah Kabupaten Padangpariaman dan jajarannya berkomitmen untuk menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP) dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Hal tersebut disampaikan Bupati yang diwakili Sekda Jonpriadi pada pembukaan Bimbingan Teknis (Bimtek) SPIP di Hotel Royal Denai, Bukittinggi, Selasa (1/12).

"SPIP sebagai proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai tujuan unit kerja yang efektif dan efisien," kata Sekda Jonpriadi didampingi Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi Hendra Aswara.

Kata dia, penerapan SPIP yang baik dan benar sangat bermanfaat untuk perbaikan pengelolaan tata pemerintahan dan dibutuhkan rencana aksi yang terukur dan utamanya ialah kepemimpinan, komitmen dan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan integritas yang kuat.

"Di Padangpariaman telah kita tindaklanjuti dengan Perbup nomor 14 Tahun 2011 tentang SPIP. Alhamdulillah hasil berbuah manis, kita raih Opini WTP dua kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan," kata dia.

Strategi dalam penerapan SPIP dikatakan Kabag Humas Hendra Aswara kepada wartawan, pertama, membuat buku peta resiko dan rencana tindak pengendalian. Kedua, membentuk satgas penerapan SPIP di masing-masing SKPD dan memfasilitasi kebutuhan satgas membuat dan menyelesaikan dokumen-dokumen. Ketiga, menyusun infrastruktur SPIP antara lain pedoman, kebijakan dan prosedur yang dimiliki dan dilanjutkan dengan implementasinya.
 

"Keempat, melaporkan penerapan SPIP pada masing-masing SKPD  secara berkala," tuturnya.

Sementara itu Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propinsi Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Bidang Akuntabilitas Pemerintahan Daerah  MV Cinggih Widanarto apresiasi Pemkab Padangpariaman yang mengagendakan Bimtek SPIP secara rutin untuk meningatkan sumber daya aparatur.

Dia mendorong pemerintah daerah membuat peta resiko masing SKPD untuk identifikasi dan deteksi dini penyelenggaraan akuntansi pemerintahan daerah berbasis akrual.

Sebut dia bahwa SPIP bertujuan untuk penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap perundangan-undangan yang berlaku

"Sesuai instruksi Bapak Presiden RI, pemerintah harus berjalan sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku," kata dia.

Inspektur Padangpariaman Dewi Roslaini menyebut bahwa Bimtek SPIP diikuti sebanyak 96 orang terdiri dari Kepala SKPD, Satgas SPIP Kabupaten dan Satgas SPIP SKPD. Bimtek dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 1 s/d 3 Desember 2015 di Hotel Royal Denai View Bukittinggi.

Bimtek itu, ucap dia juga untuk persamaan persepsi dan memperkuat koordinasi antar SKPD dalam mengefektifkan penerapan SPIP untuk mewujudkan good governance dan clean government.

"Kita sudah terapkan dan intensifkan SPIP serta membentuk satgas sejak empat  tahun lalu sebagai wujud komitmen pemerintahan berjalan efektif dan efisien," kata Dewi.

Bimtek SPIP sebut dia mendapat respon positif di kalangan Kepala SKPD untuk mempelajari dan memahami aturan dalam pelaporan keuangan daerah.

"Bimtek ini sangat penting bagi aparatur untuk mewujudan tertib SPIP, tertib keuangan dan tertib pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara," kata Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil M. Fadhly.


TIM