Padangpariaman Smart City, Mungkinkah?
Oleh : Asrul Khairi (Tenaga Ahli TIK Dinas Kominfo Padang Pariaman)
Selama ini cenderung langkah-langkah orientasi pembangunan ibarat memadamkan api dalam sekam. Kita baru akan sibuk bertindak setelah terjadinya suatu persoalan.

Kita sadar rendahnya bahkan sangat lemahnya upaya manajemen pendeteksian persoalan. Ditambah dengan gaya pembangunan dan penanganan persoalan yang cendrung sektoral, sehingga persoalan tidak terintegrasi dan sulit dimonitor. Hal ini dikarenakan juga kurang tersedianya akses data/fakta terukur dan rendahnya pemanfaatan teknologi tepat guna untuk memberikan support pekerjaan.

Sementara zaman terus bergerak. Hidup di zaman globalisasi ibarat menaiki tangga eskalator turun di mana arus informasi berjalan cepat mengalahkan kemampuan memori otak untuk menangkap dan mecernanya. Percepatan pertumbuhan era digital akhir-akhir ini memiliki peran penting dalam menumbuh kembangkan peradaban dunia digitalisasi. Salah satunya target Smart City.

Perencanaan Smart City secara harfiahnya disebut sebagai kota pintar: adalah bagian dari agenda global sebagai respon konseptual dan praktis terhadap berbagai krisis perkotaan di dunia. Kompleknya persoalan di berbagai daerah diyakini oleh berbagai kalangan sudah berada di level “sangat mengkhawatirkan”, mengembalikan hubungan konektivitas antara manusia, manusia dengan alamnya, ruang binaan dan ruang alami yang lebih harmonis, sehingga tidak saling menyakiti.

Melalui Smart City, tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dapat dicapai secara sistematis dan bertahap dengan perspektif jangka panjang. Konsep pembangunan kota digital bukan hanya sekedar menghadirkan segala fasilitas utilitas tools teknologi, melainkan diperisapkan lebih jauh menuju kota yang ramah dan menyenangkan, kota yang terbuka memberikan ruang akses informasi publik.

Target menuju kota digital ini menjadi tantangan sendiri bagi Kabupaten Padangpariaman sebagai wilayah pesisir Sumatera yang terbentang luas membujur hingga bukit barisan. Secara demografi wilayah-wilayahnya tersebar mulai dari dataran rendah, lembah, lereng-lereng hingga mencapai ketinggian diatas 1.000 meter di atas permukaan laut (dpl).

Dalam hal regulasi, lahirnya Surat Keputusan Bupati Padangpariaman Tentang Pembentukan Dewan Smart City merupakan langkah awal bukti keseriusan pemerintah Padangpariaman menju era kota digital.

Dewan itu terdiri dari kolaborasi Organisasi Perangkat Daearah (OPD) hingga melibatkan para pakar dan akademisi. Dewan Smart City akan mengkaji desain rencana strategis jangka panjang pengembangan kawasan Smart City di Padangpariaman. Tentu saja menarik kita tunggu hasil kerja keras mereka.

Secara global Smart City memiliki 6 dimensi: Smart Goverment (pemerintahan pintar), Smart Economy (ekonomi pintar), Smart Live (hidup pintar), Smart Living (lingkungan pintar), Smart People (masyarakat pintar) dan Smart Mobility (mobilitas pintar).

PR besar percepatan hadirnya Smart City di Padangpariaman menjadi tanggung jawab Dinas Kominfo Padangpariaman selaku leading sector yang akan menahkodai target luar biasa ini. Perlahan Dinas Kominfo terus melakukan penataan dan terobosan; mulai dari langkah awal penyediaan struktur jaringan hingga ke pelosok nagari, membuat blueprint, kolaborasi lintas sektoral, menyiapkan SDM berbasis IT, merangkul akademisi, pihak peduli teknologi, hingga mendorong lahirnya regulasi yang jelas sebagai acuan payung hukum pelaksanaan.

Percepatan di bidang infra struktur Information and Communication Technologies (ICT) yang menjadi urat nadi dari kota digital, tantangan besar bagi Dinas Kominfo membuka titik jalur infra struktur sebanyak mungkin. Dengan kontur wilayah Padangpariaman yang tergolong luas, curam dan sulit, Dinas Kominfo dituntut terus bekerja keras menghadirkan sebanyak mungkin akses aliran internet ke daerah.

Hasilnya, di semester akhir 2017 lalu, Dinas Kominfo sudah memulai sekaligus memastikan hadirnya titik akses jaringan internet di seluruh kecamatan yang ada. Akses internet yang di suplay sudah ke 17 kecamatan yang ada dengan kecepatan rata-rata 10 Mbps, melebihi kecepatan rata-rata internet global yang hanya di kisaran angka rata-rata 7 Mbps. Kerja nyata yang luar biasa.

Sedangkan untuk mempercepat teralisasinya penyebaran target akses internet di wilayah-wilayah yang lebih dalam lagi, Dinas Kominfo menggandeng kemitraan dengan salah satu vendor ternama penyedia jasa internet service profider (ISP) karena pada 2018 Dinas Kominfo akan berekspansi ke seluruh nagari, 103 nagari di anataranya sudah terakses titik jaringan internet.

Sejalan percepatan di bidang lain, sebagai tindak lanjut dari penyediaan infra struktur jaringan TIK yang berkelanjutan, Dinas Kominfo juga tengah menggagas hadirnya ruangan komando (comand center). Ruangan komando ini digadang-gadang akan menjadi ruang digital masa depan. Sebagai ruang trafik center, video converence, pengawasan bersama terpadu, guna memantau berbagai macam pergerakan aktivitas.

Mulai dari pengawasan lalu lintas dengan pengawasan CCTV di wilayah-wilayah keramaian strategis, ruang interaksi masyarakat dan layananan pengaduan via call center atau aplikasi mobile lainnya.

Hadirnya ruangan Comand Center ke depan tentu saja tidak lepas dari upaya membangun kolaborasi sistem. Berbagai elemen akan tergabung dalam satu jendela, mulai dari mengintegrasikan masing-masing SKPD, pelibatan POLRI, TNI, badan, lembaga publik lainnya hadir bersamaan dalam satu sistem pelayanan public secara digital.

Di samping itu hadirnya fasilitas video converence diharapkan dapat memangkas jarak dan waktu, sehingga dalam kondisi tertentu pimpinan bisa melaksanakan konferensi/meeting dengan berbagai OPD tanpa kendala ruang dan waktu.

Di sisi lain harapan kedepannya untuk mendukung percepatan lahirnya kota pintar secara menyeluruh, didukung dengan taman digital dengan layout Telkom conferece di setiap ruang terbuka publik. Ruang itu berfungsi sebagai imbauan dan penyebaran informasi.

Pun tidak kalah penting dari itu semua adalah perlunya sosialisasi secara aktif dan masif secara bersama-sama tentang pendayagunaan internet positif dan ekonomis.

Pernah menonton film Hollywood Minority Report yang disutradai oleh Steven Spielberg. Film ber-genre science fiction itu sukses memperlihatkan kepada penonton kecanggihan teknologi kota di masa depan. Sekarang bagaimana kalau kota masa depan yang diangkat dalam kisah fiksi itu bukan lagi mustahil. Sudah siapkah kita? (***)
Sejarah May Day dan Vakumnya Hari Buruh Indonesia di Rezim Orba
Ilustrasi Mayday. Istimewa/internet/Pelita Banten
                                 Oleh Edi Junaidi

May Day, siapa yang tidak kenal dengan ungkapan tersebut, May Day atau Hari Buruh Sedunia yang bertepatan dengan tanggal 1 Mei, merupakan sebuah hari dimana terdapat sejarah kelam kerasnya kehidupan para buruh di seluruh dunia, pada kala itu.

Sejarah May Day terjadi atas peristiwa memilukan yang terjadi pada tanggal 1 Mei 1886. Demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh sekitar 400.000 buruh Amerika yang mengusung tuntutan pengurangan jam kerja menjadi 8 jam sehari yang saat itu buruh bekerja selama 19 - 20 jam sehari. Tidak tanggung - tanggung, aksi demonstrasi berlangsung selama 4 hari, dimulai sejak 1 Mei hingga 4 Mei 1886.

Aksi 4 Mei 1886, para buruh melakukan pawai besar - besaran. Tetapi yang terjadi sungguh nahas. Polisi Amerika malah menembaki para demonstran secara membabi - buta. Para pemimpin aksi demonstrasi ditangkap dan dihukum mati. Ratusan orang tewas bersimbah darah tertembus timah panas. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa Haymarket, karena terjadi di Bundaran Lapangan Haymarket.

Sebagai penghormatan terhadap para martir atau buruh yang tewas dalam aksi demonstrasi itu, Kongres Sosialis Dunia di Paris pada Juli 1889 menetapkan tanggal 1 Mei sebagai Hari Buruh Sedunia (May Day). Hal ini memperkuat keputusan Kongres Buruh Internasional di Jenewa 1886. Sejak itulah, 1 Mei, di seluruh dunia diperingati sebagai Hari Buruh.

Nah, bagaimana di Indonesia. Hari buruh di Indonesia sendiri pertama kali diperingati pada 1920. Namun, sejak pemerintahan masa Orde Baru, hari buruh 1 Mei, tidak lagi diperingati. Hal ini lantaran aksi itu oleh Orde Baru dihubungkan dengan gerakan dan paham komunis. Semenjak peristiwa G30SPKI pada tahun 1965, aksi ini menjadi ditabukan di Indonesia.

Setelah masa Orde Baru berakhir, tanggal 1 Mei kembali menjadi peringatan hari buruh di Indonesia. Di 2013, pemerintah telah menetapkan 1 Mei sebagai Hari libur Nasional mulai 2014.

Selamat Hari Buruh Sedunia, May Day untuk kita bersama. Semoga kesejahteraan buruh di Indonesia akan semakin baik lagi ke depannya. Semoga para pengusaha dan pemerintah, dapat mewakili kaum buruh Indonesia memperoleh hak-haknya yang semakin hari tergerus dengan Tenaga Kerja Asing.

Jangan sampai kita menjadi penonton di negara kita sendiri di saat tingkat pengangguran memuncak tinggi. Ironis memang tatkala pemerintah malah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Semoga negeri gemah ripah loh jinawi ke depannya akan memberikan kesejahteraan bagi segenap warganya. (***)
Dampak Nikah Siri bagi Perempuan dan Anak
Oleh : Angga Perdana
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi UNAND angkatan 2016
Program beasiswa Kem Kominfo
~Nikah siri menjadi isu besar dan menjadi pemberitan media nasional beberapa hari belakangan.

~Terlabih dengan munculnya sebuah aplikasi kontroversial nikahsirri.com dengan motto “Mengubah Zina Jadi Ibadah”


Sesuai namanya, aplikasi itu menyediakan layanan proses nikah siri--bawah tangan--yang lebih hebatnya lagi juga menawarkan lelang perawan dan kawin kontrak yang spontan menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat termasuk pakar agama dan hukum.

Bicara legalitas hukum, nikah siri tidak tercatat secara administrasi di Kantor Urusan Agama sebagaimana lazimnya pernikahan sah yang diatur oleh negara, walaupun dalam agama konteksnya ada yang mengatakan pencatatan dari KUA bukanlah syarat sah sebuah pernikahan.

Meski secara agama dan adat istiadat nikah siri dianggap sah, namun perkawinan yang di selenggarakan di luar pengetahuan dan pengawasan pencatatan nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah di mata hukum yang berlaku di Indonesia yang tidak mengenal istilah kawin siri dan semacamnnya.

Hal ini lah yang harus diingatkan kepada kaum perempuan agar menghindari terjadinya pernikahan siri. Dampak negatif nikah bawah tangan menghantui perempuan dan keturunannya apabila suatu ketika terjadi permasalahan dalam hubungan rumah tangga pasangan nikah sirri. Hukum negara tidak akan bisa melindungi. Akan merugikan kaum perempuan, begitu juga dengan anak dari hubungan tersebut tidak akan bisa mendapatkan status hukum terhadap ayahnya sesuai undang-undang perkawian.

Sementara itu nikah siri yang kerap dilakukan dengan diam-diam, secara sosial istri akan sulit bersosialsasi dan diterima keberadaannya dalam lingkungan masyarakat. Ia cenderug dianggap sebagai satatus hubungan yang terlarang, terlebih di hampir semua derah di Indonesia memegang teguh adat istiadat yang masih kental dimana mengatur tentang sakralnya aturan pernikahan.

Penulis mencontohkan salah satu kasus nikah sirri yang dilakukan oleh seorang publik figur yang pernah melakun pernikahan siri dengan salah seorang pejabat negara di zaman orde baru Macica Mochtar.

Pengakuan Macica mochtar dalam sebuah tayangan stasiun televisi swasta nasional beberapa hari yang lalu, mulai dari prosesi ijab kabul yang diselenggrakan dengan sembunyi-sembunyi yang hanya diketahui oleh keluarga sebelah pihak, sampai dia dianugrahi keturunan dari hasil pernikahan sirinya.

Macica menilai ada kejanggalan dalam hubungan rumah tangganya, puncaknya pada usia perkawinan yang berjalan di umur lima tahun, Macica berusaha untuk melegalkan status pernikahannya secara hukum negara ke Mahkamah Konstitusi, begitu juga dengan status anak dari hasil pernikahannya. Pada akhirnya dalam pokok perkara di pengadilan, menolak gugatan Macica Mochtar untuk seluruhnya.

Mengambil pelajaran dari contoh kasus ini, tentunya semua kerugian akibat pernikahan siri akan dibebankan kepada perempuan atau istri siri dan anak-anak jika menghasilkan keturunan dari buah kawin bawah tangan itu.

Sedangkan bagi laki-laki atau suami, hampir tidak ada kerugian atau dampak yang mengkhawatirkan. Bahkan sebaliknya justru menguntungkan kaum adam itu karena bisa bebas menikah lagi karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah di mata hukum.

Oleh karena itu sebagai warganegara yang telah terikat oleh peraturan dan undang-undang kita harus mematuhi aturan yang telah ditetapkan negara. Pernikahan yang diselenggarakan dengan jalur yang sah memberikan keuntungan kepada pihak perempuan dan keturunannya sebagaimana yang telah di atur dalam UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Para Penumpang Biduk ke Hilir Pilkada Pariaman
Surat suara Pilkada Pariaman 2013. Foto: Dok Pariamantoday
Pengalaman mendewasakan. Kalimat tersebut juga berlaku dalam konteks demokrasi. Lihatlah saat awal-awal reformasi, semua orang latah berpolitik. Banyak kalangan mendirikan partai, dari hanya sekedar berpartai agar terlihat eksis, hingga yang betul-betul serius mengusung ideologis. Banyak partai itu tumbang sekali pemilu dan tidak bangkit lagi, ada juga merger dengan partai lain yang sama ideologinya.

Di telusuri ke bawah dalam konteks pileg dan pilkada langsung secara nasional, sama bunyi gendangya. Di awal pileg dan pilkada, orang nekat banyak maju. Ajang itu dianggap laga sabung ayam saja. Konteks pileg dan pilkada dianggap untung-untungan. Hasilnya, penuh rumah sakit jiwa. Banyak rumahtangga porakporanda. Tentu bagi yang kalah. Kabar hal aneh pasca kekalahan calon, menghiasi laman humaniora media massa daerah dan nasional.

Pilkada Pariaman tahun 2008, merupakan masa euforia politik praktis di Pariaman. Banyak para kandidat mengedepankan ilusional di bandingkan rasional. Dalam pentas demokrasi 2008 tersebut, lembaga survey belum dijadikan alat ukur. Modal keras hati lebih mendominasi.

Berlanjut ke Pilkada Pariaman 2013, juga tak ubah. Konstitusi menjamin siapapun boleh berpartisipasi. Alhasil ada tujuh (7) pasang calon, naik ranking jumlah peserta dari Pilkada 2008 yang hanya lima (5) pasang kontestan.

Dari hasil pengamatan sejak tahun 2015 hingga 2016, euforia pilkada sedikit mulai surut. Pertimbangan logika mulai diperturutkan. Para calon kandidat mesti punya alasan kuat dahulu, baru berani mencalonkan diri. Contoh konkrit bisa dilihat saat Pilkada Padangpariaman 2015 dihelat. Kembarannya kota Pariaman.

Masih dari pengamatan, pertimbangan rasional calon kandidat Pilkada Pariaman 2018---yang beberapa bulan lagi dihelat---hingga masuk tahapan KPU, masih bertahan. Jika dalam dua pilkada sebelumnya, banyak pasangan calon sudah mendeklarasikan diri, saat ini para bakal calon lebih banyak pasang spion. Lihat kiri-kanan-depan-belakang, sosialisasi jalan terus. Bahkan di antara mereka, telah menyiapkan anggaran 'hilang' jika suatu saat ia tidak jadi mendaftar sebagai pasangan calon ke KPU. Pagar badan bernama rasional itu, sudah terpasang erat di sabuk pinggang masing-masing nama bakal calon yang beredar hingga saat ini.

Ingin Berpasangan dengan Calon Pemenang

Setidaknya, dari bocoran hasil lembaga survey prapilkada, ada tiga nama potensial. Tiga nama tersebut sudah menjadi rahasia umum di kalangan publik Pariaman. Jika disebut juga, mereka bukan nama baru. Ia Genius Umar, Mahyuddin dan Mardison Mahyuddin. Mardison dan Mahyuddin, sedikit di bawah Genius Umar dalam peringkat survey.

Lapisan kedua dari tiga nama tersebut, hampir ada sepuluh nama. Dari sekian nama, baru Azwin Amir yang menegaskan diri sebagai chalenger/penantang bagi tiga nama populer di atas. Selain nama Azwin, selebihnya mengincar kursi wakil walikota, berharap menumpang biduk ke hilir.

Tiga nama populer itulah yang sering didatangi oleh calon penumpang biduk ke hilir. Mereka membawa pendayung dan bekal, berharap sama-sama berjuang membawa sampan ke pulau seberang yang telah tersedia satu paket kursi. Bernama walikota dan wakil walikota Pariaman.

Fenomena saat ini merupakan evolusi dari dua kontestasi pilkada sebelumnya. Para calon telah banyak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah. Pengalaman mendewasakan mereka.

Banyak kalangan menyebut Pilkada Pariaman 2018 tidak akan lebih dari tiga (3) pasangan calon. Sependapat betul saya dengan analisa tersebut. Jalur perseorangan yang disediakan oleh penyelenggara pemilu, hingga saat ini lapaknya masih kosong. Tidak ada tanda-tanda akan berpenghuni.

Syahdan, demokrasi Pariaman menapaki kedewasaan. Pun terlihat pula bagi calon pemilih. Jika dulu (dua pilkada sebelumnya) banyak berdiri posko-posko pemenangan--bahkan hingga ke tingkat dusun--saat ini posko induk pun belum terlihat. Terpacak masyarakat tak mau melarutkan diri, macam dulu. 

Penulis: Ikhlas Bakri
Editor: Ikhlas Bakri
Merah Putih di Zaman Anas Malik
Foto: Istimewa/internet
Di pelosok desa, hampir seluruh warga sibuk membenahi pagar rumahnya masing-masing. Bermodal pagar kayu dan beberapa kaleng cat, seketika pagar disulap jadi dua warna merah-putih. Bambu betung sebagai tonggak bendera juga dicat pucat. Sore harinya berkibarlah ribuan bendera merah putih di setiap halaman rumah. Esok paginya tanggal 17 Agustus.

Kenangan 30 tahun silam itu, masa Pariaman dan Padangpariaman plus Mentawai masih menyatu dalam kepemimpinan Bupati Anas Malik. Program K-3 teraplikasi penuh di tengah-tengah masyarakat. Tidak ada kambing, kerbau, jawi dan ternak lainnya lepas sembarangan. Tidak ada kambing mengacak isi pagar tetangga pemilik mereka. Tidak ada ayam melancong ke dapur. Semua ternak dikandangkan.

Pengisahan di zaman Anas Malik itu dituturkan oleh wartawan senior Nasrun Jon hampir setiap bertemu saya. Ia merupakan pegawai Departemen Penerangan merangkap Staf Humas di masa Anas Malik menjabat Bupati Padangpariaman periode 1980 hingga 1990.

Perihal hari kemerdekaan di zaman Anas Malik, saya sendiri saksi sejarah. Rutinitas cat pagar, membuat gapura bambu bercat merah putih di persimpangan desa lengkap pula ornamen bambu runcingnya. Bahkan pemuda desa dengan bangganya berselempang kepala merah putih, macam gaya di film Rambo.

Ketika Anas Malik tidak menjabat lagi, ketika saya pulang ke kampung halaman di tahun 1994, pagar rumah yang indah di Desa Pasir Pauh (kini Pauh Barat) tiada lagi. Menjelang 17 Agustus, jangankan untuk mengecat gapura, mencari selembar bendera untuk dipasangkan di halaman rumah hampir tak bersua. Akhirnya ditemukan Ibu saya dalam sebuah koper di lipatan paling bawah. Bendera kumal itu berkibar juga akhirnya. Tahun itu merah putih terakhir Ibu yang wafat di Bukittinggi pada tahun 1995.

Kambing, jawi, kerbau, ayam, kembali ramai berbaur dengan penduduk. Halaman rumah dipenuhi kotoran kambing dan ayam. Jika pintu rumah terbuka, kambing dan ayam tiba pula di dapur. Tak jarang kambing dan ayam tertabrak mobil di depan rumah yang dilalu-lalangi oplet tambangan Pariaman-Sungai Limau-Kampung Dalam-Tiku.

Nuansa hari kemerdekaan benar-benar terasa di zaman itu. 17 Agustus disambut bak Hari Raya Idul Fitri. Acara panjat pinang pun dihimpun dari swadaya masyarakat. Tidak ada penghampangan jalan mencari dana seperti saat ini yang acap kita temui di jalan-jalan. Dalam satu kilometer terkadang terdapat dua portal, macet tidak jalan olehnya.

Mengutip pemberitaan yang pernah keluar di media massa, portal jalan meminta sumbangan di Sumatera Barat, pernah mendapat teguran dari Gubernur Gamawan Fauzi. Namun tindak lanjut persoalan itu tidak terdengar lagi hingga sekarang.

Semangat hari kemerdekaan merubah semangat swadaya masyarakat dengan maraknya portal-portal itu. Padahal jika mereka menghimpun dana dari sumbangan masyarakat saja, diyakini akan mencukupi untuk sekedar menghelat acara sekelas panjat pinang. (OLP)
Pengawasan Partisipatif Ciptakan Pilkada Pariaman Badunsanak
Artikel oleh Riky Falantino, S.Kom, MM, mantan Sekretaris Panwaslu Padangpariaman
Tahapan Pilkada Serentak Indonesia 2018 akan diikuti oleh 171 daerah. Pilkada digelar di 17 provinsi, 39 kota dan 115 kabupaten akan dimulai secara serentak pada Oktober 2017. Pilkada tahun 2018 merupakan pilkada gelombang ketiga yang diselenggarakan secara serentak.

Gelombang pertama dan kedua dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2017. Dasar hukum pelaksanaan Pilkada Serentak adalah Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Setelah itu, Undang-Undang ini pun mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, hingga akhirnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
Pelaksanaan Pilkada Serentak berangkat dari evaluasi pelaksanaan Pilkada sebelumnya.
Menurut Titi Anggraini (Perludem – Jurnal Pemilu & Demokrasi  April 2016 “Evaluasi Pilkada Serentak 2015”) ada tiga hal yang hendak dijawab dari hadirnya Pilkada Serentak, yakni menciptakan penyelenggaraan pemilu yang efisien dan efektif, memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dengan kepala daerahnya, dan menciptakan pemerintahan daerah yang efektif serta efisien dalam rangka menegaskan sistem pemerintahan presidensialisme.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemilihan, sebelum pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara serentak untuk seluruh daerah di Indonesia pada tahun 2027, pemilihan kepala daerah serentak dilaksanakan berdasarkan akhir masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Keserentakan pelaksanaan ini bukan saja berkaitan dengan hari dan tanggal pemungutan suara, tetapi juga berkaitan dengan seluruh proses tahapan penyelenggaraan.

Pilkada Serentak 2015 dan 2017 telah berlangsung dengan aman, lancar, tertib, dan damai. Penyelenggaraannya sukses. Partisipasi pemilih memang belum memenuhi target KPU, 77,50 persen.

Partisipasi pemilih Pilkada Serentah 2015 adalah 69,14 persen dan 2017 sebesar 74,20 persen. Partisipasi ini masuk kategori moderat atau sedang. Gelombang ketiga Pilkada Serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018. Pilkada serentak gelombang ketiga itu dilaksanakan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akhir masa jabatan (AMJ) 2018 dan 2019.

Pada Pilkada Serentak ketiga ini, di Provinsi Sumatera Barat akan dilaksanakan pemilihan walikota dan wakil walikota di empat kota, yakni Kota Pariaman, Kota Padang, Kota Padang Panjang dan Kota Sawahlunto.

Harapan kita bersama bahwa Pilkada Serentak 2018 dapat mengulangi kisah sukses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2015 dan 2017. Tentunya sejumlah perbaikan perlu dilakukan. Suksesnya pelaksanaan Pilkada tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara (KPU dan Bawaslu), juga sangat ditentukan oleh partisipasi dari masyarakat.

Menurut Gunawan Suswantoro (Sekjen Bawaslu RI –Buku Pengawasan Pemilu Partisipstif “Gerakan Masyarakat Sipil Untuk Demokrasi Indonesia ” 2015), pada era yang “tunggang langgang” ini, sebuah lembaga tak dapat berdiri sendiri dalam menjalankan fungsi pengawasan. 

Partisipasi publik sungguh menjadi faktor penting bagi kesuksesan pemilu di era keterbukaan sekarang ini. “Pengawasan Pemilu Partisipatif “ yang diwujudkan dalam Gerakan Sejuta Relawan Pengawas Pemilu (GSRPP ). Hasilnya, gerakan tersebut  dapat mendorong partisipasi publik dalam penyelenggaraan Pemilu 2014 yang lalu.

Pengalaman penulis pada Pilkada serentak 2015, perlu adanya dukungan pengawasan pemilu partisipatif dari seluruh masyarakat.  Pada pengawasan Pilkada serentak 2015, penulis (Panwaslih Padangpariaman) membuat sebuah kegiatan pengawasan partisipatif dengan nama “Deklarasi Pengawasan Partisipatif“ yang melibatkan kepala daerah, KPU, Panwaslih, Kapolres, Kejaksaan, tokoh agama, tokoh pemuda dan PWI sebagai perwakilan media.

Cara-cara seperti ini sangat besar sekali perannya dalam menciptakan Pemilu yang Badunsanak di Ranah Minang ini, khususnya di Pariaman. Untuk mengharapkan agar peran masyarakat besar, ajaklah dalam sebuah iven/kegiatan atau "dibaok sato". Janganlah mereka merasa ditinggalkan atau tidak dilibatkan dalam setiap kegiatan tersebut. Peran alim ulama, niniak mamak dan cadiak pandai (tigo tali sapilin) di Ranah Minang ini sangatlah besar dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan di daerah.

Di samping itu nilai-nilai sosial (kearifan lokal) suatu daerah sangat menentukan juga peran dan suksesnya suatu pesta atau iven yang diadakan di daerah tersebut. Kalau di Pariaman ibarat “Batabuik” (even budaya di Pariaman), sangatlah ribut dan konflik antara kedua kelompok anak nagari (Pasa dan Subarang) di saat berlangsungnya Pesta Budaya Tabuik itu. 


Tetapi setelah Tabuik itu dibuang ke laut, semua kelompok yang berseberangan kembali rukun dan damai seperti semula. Dalam setiap pesta demokrasi pun, baik itu Pilkada maupun Pemilihan Legislatif di Pariaman tercermin nilai-nilai tersebut.  Nilai-nilai ini lah yang perlu didorong dalam setiap iven atau Pilkada di Pariaman. “ Biduak lalu  kiambang batauik “

***