Senin Besok, PPP Kota Pariaman Buka Pendaftaran Calon Kepala Daerah
Mulyadi (kanan) dan Syafril Huda (kiri) saat jumpa pers dengan awak media. Foto: Nanda
Kampung Perak -- Dewan Pimpinan Daerah (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Pariaman akan membuka pendaftaran sekaligus penjaringan bakal calon (balon) walikota/wakil walikota Pariaman Pilkada 2018, Senin 19 Juni mendatang.

Ketua DPC PPP Kota Pariaman, Mulyadi, usai menggelar buka bersama dengan wartawan di Pariaman (16/6/2017) menjelaskan, pendaftaran dan penjaringan bakal calon di DPC PPP dilaksanakan selama 21 hari sejak  Senin, 19 Juli 2017 hingga Rabu, 12 Juli 2017.

"Pembukaan penjaringan kita buka setelah adanya instruksi dari DPP PPP pada 1 Juni 2017 silam, bahwa DPC dan DPW PPP segera membuka pendaftaran dan menjaring calon kepala daerah," kata Mulyadi.

PPP Kota Pariaman, ungkap dia, harus membangun koalisi dengan parpol lainnya. Pihaknya telah menjajaki kemungkinan membangun koalisi guna mengusung satu pasangan calon dengan sejumlah partai politik.

"Sudah ada terbangun lintas parpol di Kota Pariaman. Beberapa parpol seperti Golkar, Gerindra, Hanura, PAN pada tataran Kota Pariaman telah melakukan komunikasi politik untuk kemungkinan membentuk koalisi. Koalisi PPP pada saat Pilkada DKI Jakarta, mungkin saja juga terbentuk pada pengusungan calon walikota Pariaman,” tuturnya.

Ia mengatakan, sejumlah balon telah menjalin komunikasi dengan DPC PPP Kota Pariaman. Beberapa nama yang mencuat kepermukaan seperti Wakil Walikota Pariaman Genius Umar, Ketua DPRD Kota Pariaman Mardison Mahyuddin, tokoh perantau Azwin Amir mulai menjalin komunikasi dengan pihaknya.

Selain dari luar kader, lanjutnya, PPP juga punya tiga nama politisi yang layak maju pada Pilkada 2018 mendatang. Mantan Walikota Pariaman Mahyuddin, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Zalman Zaunit, hingga Ketua DPC PPP Kota Pariaman Mulyadi, sangat layak diusung sebagai calon.

Untuk tahap pertama, imbuh dia, DPC PPP Kota Pariaman telah melakukan survey elektabilitas calon walikota/wakil walikota Pariaman yang diinginkan oleh masyarat, namun karena sifatnya terbatas belum bisa dipublikasikan.

“Kita tidak memaksakan calon yang diusung dari dalam PPP. Kita Pilkada itu untuk menang. Kami realisitis dengan mempertimbangkan elektabilitas, kapasitas dari calon yang akan diusung. Jika elektabilitasnya berdasarkan survey rendah, tentu sulit untuk diusung,” sebutnya.

Ditegaskan Mulyadi, pendaftaran balon melalui PPP tidak dipungut biaya. Namun, dia tidak menampik jika dalam pemenangan pasangan calon yang diusung nantinya, calon ikut mendukung pembiayaan untuk menggerakkan mesin parpol demi pemenangan.

Sebagai persiapan menghadapi Pilkada, jelas Mulyadi, pengurus PPP Kota Pariaman versi Rohamrumzy telah mulai merangkul kader PPP versi Djan Faridz yang sempat dilanda kisruh.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Sumatera Barat, Syafril Huda. Ia mengatakan, jika kisruh internal PPP yang membuat balon gamang untuk diusung oleh PPP sebagai calon walikota, tidak perlu ditakutkan lagi. Usai PTUN telah memutuskan pengurus PPP yang sah adalah versi Rohmurumzy yang juga telah mengantongi SK Menkum HAM RI.

“Aturan PKPU Nomor 1 tahun 2015 mengatur bahwa parpol yang diperbolehkan mengusung calon kepala daerah adalah parpol yang diakui oleh Menkum HAM RI, yaitu kepengurusan Rohmarumzy. Sehingga calon tidak perlu khawatir harus mendapatkan rekomendasi dari dua versi pengurus yang waktu itu bersiteru,” ujarnya.

Pada Pilkada serentak tahap III, jelas Syafril, DPP PPP memberikan kewenangan DPC untuk melakukan penjaringan dan verifikasi berkas balon. Sebelumnya pada Pilkada tahun 2015, DPC PPP hanya diberikan kewenangan sebatas pendaftaran/penjaringan saja.

Dalam penetapan pasangan calon yang diusung PPP pada Pilkada merupakan kewenangan DPP PPP, namun DPP mempertimbangan rekomendasi DPC dalam menetapkan calon.

“DPP memberikan kewenangan penuh kepada DPC PPP di kabupaten dan kota untuk melakukan penjaringan dan verifikasi berkas. Nanti keputusan siapa yang diusung ditetapkan oleh DPP, namun dipastikan memperhatikan rekomendasi dari DPC,” pungkasnya.

Nanda
KPU Pariaman Tetapkan Syarat Minimal Dukungan KTP bagi Calon Independen



Genderang Pilkada Kota Pariaman mulai ditabuh. Sejumlah partai politik (parpol) mulai melakukan ancang-ancang. Pun begitu dengan bakal calon (balon), kian gencar melakukan sosialisasi di tengah masyarakat.

Aktifitas di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman sebagai pihak penyelenggara Pilkada, juga terlihat mulai sibuk. Media centre sebagai tempat pelayanan informasi di kantor itu, berbenah pula.

Menurut Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria, Selasa (14/3/2017), di ruang kerjanya di Kantor KPU Pariaman, Desa Air Santok, Pariaman Timur, pihak KPU telah menyiapkan anggaran penyelenggaraan Pilkada
Pariaman untuk delapan (8) pasang calon walikota/wakil walikota  periode 2018-2023.

"Empat pasangan calon dari partai politik dan empat pasang calon dari perseorangan atau independen," ungkap Boedi. 


Pilkada Kota Pariaman rencananya akan digelar hari Rabu ketiga bulan Juni 2018-- masuk gelombang tiga Pilkada Serentak Indonesia. Di Sumbar, Pilkada Pariaman barengan dengan Kota Sawahlunto, Kota Padang dan Kota Padangpanjang.

Bagi pasangan calon dari kalangan perseorangan, Boedi melanjutkan, syarat minimal dukungan berupa KTP adalah jumlah DPT (daftar pemilih tetap) dikalikan 10 persen. DPT Kota Pariaman saat ini mengacu pada Pilgub Sumbar adalah sebanyak 59.054. Jika dikalikan 10% maka pasangan calon independen setidaknya wajib mengantongi sekitar 5.906 dukungan sah dari masyarakat tersebut.

"Dukungan berupa KTP itu harus per desa dan per kecamatan. Tidak boleh hanya dari satu kecamatan saja. Seminimal mungkin dari tiga kecamatan dari empat kecamatan yang ada di Kota Pariaman," sambung Boedi.

Tahapan penyerahan berkas dukungan bagi paslon independen, tutur Boedi, wajib diserahkan ke KPU bulan Desember 2017. Syarat dukungan KTP oleh calon independen yang diserahkan ke KPU akan dilakukan dalam dua tahap verifikasi, yakni verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.
 

Verifikasi faktual dilakukan ke rumah-rumah penduduk dengan tatap muka: dengan pemilik KTP yang diberkaskan oleh paslon tersebut.

"Jika ternyata berkas yang diserahkan paslon setelah diverifikasi Tim KPU kurang dari jumlah minimal yang ditentukan, maka harus diganti dua kali lipat. Misalnya dari 5.906 syarat minimal, setelah diverikisi ternyata hasilnya 5.006 yang sah, kekurangan berkas dukungan 900 lagi wajib diganti dua kali lipat, menjadi 1800, begitu bilangannya seterusnya," Boedi menjelaskan.

Surat dukungan tidak boleh ganda. Untuk itu sebaiknya kata Boedi, bagi paslon yang berniat maju secara independen hendaknya melakukan konsultasi ke KPU Kota Pariaman terlebih dahulu.

Sedangkan bagi mantan narapidana jika ingin maju Pilkada, sebut Boedi, sesuai Undang-Undang diwajibkan mengumumkan dirinya di media masa, baik cetak, online, televisi, radio dan sarana pers lainnya kepada masyarakat sebelum mendaftar dan ditetapkan sebagai calon oleh KPU.

"Yang bersangkutan waib mengumumkan di media masa, kasusnya apa dan berapa lama hukumannya," sebut Boedi.

Bagi paslon dari partai politik, pungkas Boedi, pendaftaran dimulai bulan Februari 2018. Paslon harus didukung minimal 20 persen dari jumlah kursi di DPRD Kota Pariaman (20 kursi), atau 25 persen dari jumlah suara sah pada Pemilu Legislatif Kota Pariaman 2014.

OLP
Jelang Pilkada, PPP Pariaman Persolid Kader

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terapkan mekanisme berbeda dalam pelaksanaan Musyawarah Dewan Pengurus Anak Cabang (Musrancab) pada tahun 2017 ini. Jika sebelumnya, Musrancab, kader utusan ranting setingkat desa di Kota Pariaman dapat memilih langsung ketua DPAC tingkat kecamatan. Namun mekanisme yang terbaru berbeda. Adapun perbedaannya terletak pada utusan ranting pada Musrancab tidak langsung memilih ketua ataupun sekretaris. Peserta memilih beberapa tim formatur yang nantinya akan bermusyawarah menyusun personilia kepengurusan di tingkat kecamatan, termasuk menentukan ketua ataupun sekretaris DPAC.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang PPP Pariaman, Mulyadi menerangkan, perubahan mekanisme pemilihan pengurus DPAC itu telah diterapkan pada musyawarah cabang PPP ke IV Kota Pariaman, Januari 2017 silam.

"Penerapan mekanisme seperti ini dilakukan untuk menimimalisir timbulnya potensi dikotomi kader partai paska digelarnya musyawarah. Ada kecenderungan kader yang terpilih tidak mengikutsertakan kader yang tidak terpilih dalam kepengurusan. Inilah yang kita cegah," jelasnya usai pembukaan Musrancab DPAC PPP se Kota Pariaman di Aula PAUD Dikmas Sumatera Barat, Rawang, Pariaman, Sabtu (11/3/2017).

Dikatakan Ketua Baleg DPRD Kota Pariaman itu, kesolidan PPP sangat diuji hingga tataran paling dasar setelah terjadinya dualisme di tubuh parpol berlambang Ka'bah tersebut. Ia optimis, melalui penerapan mekanisme Musrancab sistim formatur akan meningkatkan kesolidan kader PPP hingga akar rumput.

"Kita terus tingkatkan kesolidan antar kader, dua agenda besar yang dihadapi yaitu pilkada Kota Pariaman dan pemilu legislatif tahun 2017," ulasnya.

Pada musrancab DPAC PPP se Kota Pariaman, 142 peserta yang terdiri dari 2 orang perwakilan pengurus ranting atau desa bermusyawarah menentukan tim formatur.

"Semuanya dilibatkan, tidak ada yang tidak berperan, semua ada di dalam pengurus," imbuhnya.

Ia berharap seluruh kader dan kepengurusan DPAC yang nantinya terbentuk dapat segera menjalankan program dan fungsi partai di tengah masyarakat.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Sumatera Barat, Syafril Huda menegaskan bahwa saat ini tidak lagi terjadi dualisme kepengurusan PPP.

Penegasan tersebut menjawab kebimbangan kader akan isu dualisme ditubuh PPP yang saat ini masih berkembang.

"Penegasan saya kepada seluruh kader dan masyarakat, bahwa tidak ada lagi dualisme. Kepengurusan yang sah adalah versi Rohmurumzy dan itu berlaku hingga ke akar rumput atau tingkat ranting," tegasnya.

Dijabarkannya, kepengurusan PPP versi Rohmanrumzy memiliki legalitas sesuai dengan SK Menkumham RI yang telah inkrah.

Dilanjutkannya, jika ada pihak yang mengatakan ada kepengurusan PPP selain versi Rohmarumzy, hal tersebut adalah ilegal. Dualisme yang baru-baru ini kembali muncul pra Pilkada Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

"Yang mengaku PPP versi lain kita sebut sebagai PPPP (Partai Persatuan Pembangunan Pilkada), karena muncul setelah pilkada DKI Jakarta. Kemunculan PPP versi Djan Faridz setelah digelarnya Mukhtarmar Islah, setelah PPP menolak mendukung Ahok atau Basuki Purnama Tjahaya (BTP)," ujarnya.

Dilanjutkannya, PPP partai berazaskan Islam tidak mungkin mengkhianati ulama dengan mendukung BTP pada pilkada. Tidak mungkin PPP sebagai partai berazaskan Islam dan berlambang Ka'bah mendukung dan mengangkat pemimpin orang selain Islam.

"PPP adalah partai berazaskan Islam, berlambang Ka'bah, mendukung Ahok sama saja dengan menghianati ulama dan Islam," tegasnya.

Ia meminta agar kader dan simpatisan PPP di Kota Pariaman menyampaikan kepada masyarakat bahwa tidak ada dualisme di tubuh PPP.

"Kader harus tegaskan bahwa PPP solid dan tidak pecah. Bahwa ada yang mengaku dualisme dan pengurus versi diluar Rohmarumzy adalah ilegal, karena secara legal adalah versi Romi. Kita harus sampaikan kepada masyarakat," pungkasnya.

Nanda
Dari Lounching 7 Pasang Calon Wako-Wawako Hingga Debat Kandidat Oleh KPU Kota Pariaman.  Inilah Tata Caranya




Pada tanggal 16 Agustus 2013 nanti, awal pembukaan Kampanye Pilkada Kota Pariaman. Bertepatan pada tangggal itu pulalah KPU Kota Pariaman melaunching Pemilu Damai Kota Pariaman, sebagaimana yang dituturkan oleh Indra Jaya, Ketua KPU Kota Pariaman barusan kepada kami di Kantor KPU, Desa Kampung Baru, Kecamatan Pariaman Tengah.

"Pada tanggal 16 Agustus, KPU Kota Pariaman melaunching Pemilu Damai Kota Pariaman, serta pada hari itu pula awal Pembukaan Kampanye bagi tiap Pasangan Calon." Ungkap Injay, sapaan akrab Ketua KPU ini, di Ruangannya barusan.

Injay menambahkan bahwa saat Acara Lounching Pemilu Damai Kota Pariaman tersebut, seluruh Pasangan Calon (Wako-Wawako) akan di arak keliling Kota Pariaman dengan Mobil, berurutan, sesuai No urut Calon tersebut.

"Seluruh Pasangan Calon akan di arak keliling Kota Pariaman dengan Mobil sesuai dengan no urut Calon tersebut (No urut 1 paling depan, begitu seterusnya hingga no urut 7), mengitari ke-4 Kecamatan yang ada di Kota Pariaman." Imbuh Injay menjabarkan.

Selain itu KPU Kota Pariaman juga akan melakukan Debat Kandidat yang akan disiarkan oleh salah satu Televisi yang ada di Sumbar, sebagaimana yang diutarakan oleh Sekretaris KPU, Hendri Jalal, barusan.

"Kita akan bekerja sama dengan salah satu Televisi yang ada di Sumbar untuk menyiarkan Debat Kandidat Pasangan Calon Walikota Pariaman. Acaranya Bulan Agustus, jadwal tepatnya akan kita Rapatkan dulu." Buka Sekretaris baru KPU Kota Pariaman yang baru berdinas Hari ini, setelah dilantik kemarin, mengujarkan kepada kami.

Hendri menukaskan bahwa Debat Kandidat nantinya akan dilakukan 2 slot atau 2 Episode penayangan dengan Panelis Profesional.

"Nanti Debat Kandidat 2 slot siaran dengan Panelis Profesional, sekarang kita sedang melakukan penjaringan dengan 3 stasiun TV, yaitu Minang TV, Padang TV Serta TVRI. Kita akan melakukan kerjasama dengan salah satu Televisi tersebut." jabar Sekretasis KPU berusia Muda ini Menukaskan.

"Acara tersebut di wajibkan bagi seluruh pasangan Calon." Tandas Hendri menutup.

Sedangkan seluruh Dana untuk Penyelenggaran Acara Debat Kandidat tersebut, sebagaimana yang disampaikan Hendri dan dibenarkan Injay, semua berasal dari APBD Kota Pariaman, Hibah Pilkada.

Catatan Oyong Liza Piliang