Seluruh Sertifikat KPT Tarok City Tuntas Tahun 2018

Kayutanam --- Berbagai petinggi perguruan tinggi negeri telah meninjau calon lokasi kampusnya di Kawasan Pendidikan Terpadu (KPT) di Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, karib disebut Tarok City.

Beberapa hari lalu, Rektor Universitas Negeri Padang (UNP) Prof Ganefri bersama Kepala Subdirektorat Pinjaman dan Hibah Kemenkeu RI Zandy Akbar Rassat dan sivitas akademika UNP, datang melihat lokasi Tarok City.

Di Tarok sudah menunggu Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur bersama beberapa pimpinan OPD dan tokoh masyarakat Piaman Wiztian Yoetri yang juga komisaris PT. Semen Padang.

Setelah melihat langsung ke lokasi, Ganefri mengaku lokasi yang dilihatnya sangat representatif untuk pembangunan kampus UNP. Wajah cerah terpacak dari wajah orang nomor satu di tubuh UNP tersebut.

Ganefri menargetkan tahun depan sudah bisa memulai pembangunan kampus baru di KPT Tarok City. Untuk mewujudkan rencana tersebut, Direktorat Pinjaman dan Hibah Kementrian Keuangan RI kata dia, telah sepakat memberikan bantuan berupa pinjaman dana sebesar Rp600 miliar kepada UNP.

“Semangat kami untuk membangun kampus baru di Tarok City, akhirnya mendapat sokongan dana dari Kementrian Keuangan. Oleh karena itu, hari ini kami bersama melakukan peninjauan ke lokasi pembangunan di Tarok,” ujarnya dengan bangga.

Menurutnya, Pemkab Padangpariaman sudah menyiapkan lahan seluas 80 hingga 120 hektare untuk membangun beberapa bangunan yang rencananya akan dilengkapi sejumlah fakultas baru. Di antaranya Fakultas Kesehatan Masyarakat dengan Prodi Keperawatan dan gedung baru untuk Fakultas Pariwisata yang juga dilengkapi fasilitas hotel.

“Untuk tahap pertama memang baru ada dana Rp600 miliar berupa pinjaman dana hibah dari Kementrian Keuangan. Ke depan, kami juga mencari pinjaman ke Islamic Development Bank (IDB),” jelas mantan Koordinator Kopertis Wilayah X ini.

Selain mencari sumber-sumber tambahan dana, kata Ganefri, Pemkab Padangpariaman akan mengupayakan tanah yang akan dibangun kampus UNP ini untuk diterbitkan sertifikatnya dalam waktu dekat.

Jika urusan sertifikat tanah bisa selesai dengan cepat, otomatis pembangunan juga terealisasi secepatnya. “Besok ada prosesi serah terima terkait penyerahan asset antara Pemkab Padangpariaman dengan UNP. Dalam acara tersebut, akan dihadiri sejumlah pihak terkait,” ungkap Ganefri.

Wakil Bupati Padangpariaman Suhatri Bur menyebutkan, di kawasan Tarok City akan dibangun kampus UNP, ISI Padang Panjang, UIN Imam Bonjol, Politeknik Negeri Padang, serta sejumlah Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan rumah sakit.

“Semangat kami membangun Tarok City tahap demi tahap sudah mulai kelihatan progress-nya. Untuk pengukuran tanah sudah selesai 100 persen. Kami berterima kasih atas dukungan dari semua pihak, terutama masyarakat,” ujarnya.

Sekarang, ujar dia, Pemkab Padangpariaman sedang bekerja keras untuk segera menerbitkan sertifikat seluruh lahan yang jumlahnya seluas 697 hektare. Oleh sebab itu, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional.

“Sekarang baru 5 hektare yang sudah keluar sertifikatnya. Kami usahakan tahun depan masalah sertifikat diselesaikan,” pungkasnya. (Tim)
Ali Mukhni: Investor Jerman Akan Bangun Tarok City

Paritmalintang --- Promosi potensi investasi sedang giatnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Padangpariaman. Awal November nanti, Bupati Padangpariaman Ali Mukhni kembali diberi kepercayaan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai keynote speaker atau pembicara pada acara Gelar Potensi dan Temu Usaha (GPTU) yang akan diselenggarakan di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Sebelumnya Ali Mukhni juga menjadi keynote speaker pada acara Regional Investment Forum pertengahan Oktober lalu.

"Kita berterima kasih kepada Bapak Gubernur dan DPMPTSP Sumbar atas kepercayaannya. Insya Allah tanggal 9 November, kami ekspos investasi di Batam," kata Bupati Ali Mukhni di Parit Malintang, Kamis (26/10).

Orang nomor satu di Padangpariaman itu akan mengekspos peluang investasi di hadapan investor dalam dan luar negeri. Ekspos disajikan dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Inggris.
 

Adapun lima peluang investasi yang dimilik Padangpariaman yaitu energi, pariwisata, industri, kakao dan Tarok City. "Hal ini tentu lebih menarik karena investasi yang ditawarkan lebih variatif," kata Ali Mukhni.

Khusus mengenai Tarok City, Ali Mukhni mengaku saat ini sedang proses penyusunan MoU dengan investor dari Jerman dalam rangka membangun pusat pelatihan bidang teknologi informasi.

"Difasilitasi oleh Bapak Gubernur, Tarok City sedang mendunia. Insya Allah Jerman berminat berinvestasi di sana," kata dia.

Terpisah, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Padangpariaman Hendra Aswara mengatakan, guna mendukung kemudahan berinvestasi di Padangpariaman, pihaknya telah membuat regulasi pemberian insentif kepada investor berupa diskon retribusi daerah.

"Kita akan wujudkan Padangpariaman ramah investasi. Ini dibuktikan lahirnya Perbup pemberian insentif kepada investor. Contohnya pengurangan retribusi IMB," kata Hendra.

Adapun persyaratan insentif antara lain nilai investasi di atas satu miliar rupiah, menyerap tenaga kerja lebih kurang 200 orang dan menumbuhkan ekonomi kreatif Padangpariaman.

"Kita optimis Padangpariaman menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Sumbar ke depan," kata alumni STPDN angkatan XI itu. (TIM)
Prinsip Dasar Konservasi Air Untuk Pembangunan Tarok City
Oleh Dr. Ir. Zahrul Umar, Dipl. H. E. (Ahli Sumber Daya Air-Utama)

~Salah satu tuntutan demo, bahwa mereka khawatir akan mengalami kekeringan dan banjir di kawasan bagian hilir rencana KPT.

~Dengan dibangunnya KPT di Korong Tarok, nantinya akan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan dari penggunaan lahan hutan ke penggunaan lahan non hutan.

~Kawasan ini sebelumnya adalah hutan sekunder dan perkebunan karet. Ekosistem hutan yang tidak terganggu berperan penting dalam konservasi air bagi kepentingan manusia.



Pembangunan Kawasan Pendidikan Terpadu (KPT) di Korong Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam yang menempati lahan seluas 697 hektare yang diperuntukkan untuk pembangunan Kampus ISI Padang Panjang, Kampus Politeknik Negeri Padang, Kampus Universitas Negeri Padang, Kampus STIT Syekh Burhanuddin, Balai Diklat Pertanahan dan Perkantoran lainnya. Diharapkan nantinya dapat menerapkan prinsip-prinsip dasar konservasi air.

Hal ini dapat menjawab aksi demo masyarakat tanggal 8 Mei 2017 ke DPRD Provinsi Sumatera Barat dimana salah satu tuntutannya, bahwa mereka khawatir akan mengalami kekeringan dan banjir di kawasan bagian hilir rencana KPT. Kekhawatiran ini dapat dimaklumi jika pembangunannya tidak dilaksanakan dengan prinsip dasar konservasi air.


Desain Tarok City


Kawasan ini sebelumnya adalah hutan sekunder dan perkebunan karet. Secara sederhana dapat dijelaskan peranan hutan dalam konservasi air. Ekosistem hutan yang tidak terganggu mempunyai peran yang sangat penting dalam konservasi air bagi kepentingan manusia, makhluk-makhluk hidup lainnya termasuk tanaman-tanaman itu sendiri.

Hujan yang turun di atas kawasan ekosistem hutan sebelum sampai ke permukaan tanah akan ditahan dan dihambat terlebih dahulu oleh daun-daunan dan ranting-ranting tanaman tinggi (intersepsi) di kawasan terserbut, sehingga permukaan tanah akan terlindung dari timpaan-timpaan butiran air hujan yang berdaya tumbuk berat.

Air hujan yang tertahan oleh dedaunan dan reranting tersebut akan sampai ke permukaan tanah sebagian besar mengalir ke bawah mengikuti batang-batang pohon, sehingga daya tumbuknya dapat dikatakan relatif sangat kecil.

Kemudian dengan adanya tanaman rendah, semak belukar dan rumput-rumputan di bawah pohon pohon tersebut---yang menutupi permukaan tanah---akan berfungsi menghilangkan daya tumbuk air yang akan menghancurkan agregat-agregat tanah menjadi pertikel-partikel yang kecil.

Selanjutnya sebagian air ini akan mengalir ke dalam tanah (infiltrasi) melalui permukaan tanah. Air yang berinfiltrasi sebagian akan diisap oleh akar-akar tanaman dan sebagian besar akan diuapkan kembali (transpirasi). Sisa air yang masih berada di permukaan tanah akan mengalir menjadi aliran permukaan (runoff) dan sebagian akan menguap (evaporasi) dan sisanya mengalir secara lambat memasuki sungai.

Sebagian air yang berinfiltrasi ke dalam tanah akan disambut (absord) oleh humus bagi pelapukan-pelapukannya lebih lanjut dan sebagian lagi akan terus berinfiltrasi lebih dalam lagi yang disebut perkolasi---yaitu gerakan air ke bawah dari zona tak jenuh (antara permukaan tanah sampai ke permukaan air tanah) ke dalam daerah jenuh (daerah di bawah permukaan air tanah). Air yang berperkolasi ini akhirnya akan akan mencapai lapisan kulit bumi membentuk persediaan air atau kandungan air dalam tanah. Air tanah ini selanjutnya mengalir secara horizontal dengan kecepatan yang sangat lambat sehingga pada akhirnya keluar pada kaki-kaki bukit sebagai mata air dan tebing-tebing sungai yang disebut aliran dasar (base flow). Air ini bertahan dalam waktu lama yang memberikan air bersih bagi kepentingan hidup manusia terutama di musim kemarau.

Dengan dibangunnya KPT di Korong Tarok, nantinya akan mengakibatkan perubahan penggunaan lahan dari penggunaan lahan hutan ke penggunaan lahan non hutan, yang pada dasarnya mengubah kondisi daerah aliran sungai (DAS) dari daerah yang lolos air menjadi daerah yang kedap air.

Pengaruh perubahan tata guna lahan in akan terlihat terhadap peningkatan aliran permukaan (runoff) yang dinyatakan dalam koefisien C=0,10, artinya 10% dari total curah hujan akan menjadi aliran permukaan. Sebagai contoh koefisien atap bangunan mempunyai nilai C=0,75-0,95 artinya 75 sampai 95% air hujan akan menjadi aliran permukaan dan hutan, mempunyai nilai C=0,10-0,40 artinya 10 sampai 40% air hujan akan menjadi aliran permukaan.

Angka koefisien aliran permukaan ini merupakan salah satu indikator untuk menentukan apakah suatu daerha aliran sungai telah mengalami gangguan (fisik). Nilai C yang besar menunjukkan bahwa lebih banyak air hujan yang menjadi aliran permukaan.

Hal ini kurang menguntungkan dari segi perlindungan terhadap sumber daya air karena volume air yang akan menjadi air tanah menjadi sangat berkurang. Kerugian lainnya adalah dengan semakin besarnya jumlah air hujan yang menjadi aliran permukaan, maka ancaman terjadinya banjir dan erosi menjadi lebih besar. Angka C berkisar antara 0 hingga 1. Angka 0 menunjukkan bahwa semua air hujan terinsepsi dan terfiltrasi ke dalam tanah, sebaliknya untuknilai C =1 menunjukkan bahwa semua air hujan mengalir sebagai aliran permukaan. Pada DAS yang masih baik harga C mendekati nol, semakin rusak suatu DAS, harga C mendekati 1.

Mengingat bahwa air merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diupayakan agar pembangunan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kehidupan masyarakat, namun diupayakan agar memberikan dampak negatif sekecil-kecilnya terhadap lingkungan, termasuk dampaknya terhadap sumber air.

Oleh karena dalam pembangunan KPT di Tarok ini nantinya, prinsip dasar konservasi air perlu dilaksanakan. Prinsip dasar konservasi air adalah mencegah atau meminimalkan air yang hilang sebagai aliran permukaan dan menyimpannya semaksimal mungkin kedalam tubuh bumi. Atas dasar prinsip ini maka curah hujan yang berlebihan yang turun di KPT di Tarok ini tidak dibiarkan mengalir ke sungai tetapi ditampung dalam suatu wadah yang memungkinkan air kembali meresap ke dalam tanah (ground water recharge).

Beberapa cara konservasi air yang dapat diterapkan pada kawasan ini antara lain:

Konsep Sumur Resapan

Konsep sumur resapan pada hakekatnya adalah suatu system drainase di mana hujan yang jatuh di atap atau lahan kedap air ditampung pada suatu sistem resapan air. Berbeda dengan cara konvensional di mana air hujan dibuang/dialirkan secepatnya ke sungai dan terus ke laut.

Cara konsep sumur resapan ini mengalirkan air hujan ke dalam sumur-sumur resapan yang dibuat di sekitar gedung. Sumur resapan ini merupakan sumur kosong dengan maksud agar kapasitas tampungnya cukup besar sebelum air meresap ke dalam tanah. Dengan adanya tampungan, maka air hujan mempunyai cukup waktu untuk meresap ke dalam tanah, sehingga pengisian menjadi optimal.

Cara pelaksanaannya pada bangunan-bangunan gedung adalah dengan memanfaatkan atap bangunan (gedung ruang kuliah, perkantoran, asrama, dan sabagainya) sebagai daerah tangkapan airnya (catchment area) di mana air hujan yang jatuh di atap kemudian disalurkan melalui talang untuk selanjutnya dikumpulkan dan dimasukkan kedalam sumur resapan yang lokasinya berada pada saluran keliling gedung dengan jumlah dan jaraknya sesuai dengan luas atap dan kapasitas sumur resapan.

Sedangkan untuk jalan-jalan yang ada dalam kawasan ini, digunakan luas permukaan jalan sebagai daerah tangkapan airnya dimana air hujan yang jatuh di permukaan jalan ini kemudian mengalir ke saluran samping di kedua sisi jalan. Pada saluran samping jalan, dibuat sumur resapan dengan jarak tertentu sesuai dengan luas permukaan jalan dan kapasitas tampung sumur resapan.

Konsep Kolam Resapan

Untuk meresapkan air hujan yang jatuh pada lahan-lahan terbuka seperti halaman, taman-taman pada setiap gedung dibuatkan kolam resapan, berupa kolam terbuka yang khusus untuk menampung air hujan dan meresapkannya ke dalam tanah. Dengan demikian kolam resapan ini akan mempunyai fungsi ganda yaitu konservasi air dan udara sekaligus mempunyai nilai estetika.

Konsep Bangunan Stabilisasi

Karena pembangunan KPT di Korong Tarok, Nagari Kapalo Hilalalng berada di dataran tinggi dan berbukit-bukit, tentu banyak lahan-lahan yang mempunyai kemiringan curam dan lembah lembah yang pada waktu hujan mengalirkan air permukaan atau menjadi anak-anak sungai musiman.

Pada lahan lahan seperti ini dapat dibuat banguann stabilisasi seperti chekdam atau embung. Bangunan-bangunan ini berfungsi untuk mengurangi volume dan kecepatan aliran permukaan, di samping juga untuk menambah masukan air tanah dan air bawah tanah.

Dam penghambat (chekdam) adalah bangunan yang dibangun melintang saluran/anak sungai yang berfungsi untuk mengurangi kecepatan aliran permukaan dan menahan sedimen yang dibawa oleh aliran sehingga kemiringan dasar saluran/anak sungai berkurang yang pada akhirnya menurunkan kecepatan aliran air permukaan.

Sedangkan embung adalah waduk kecil yang dibuat pada lahan yang berupa cekungan yang berfungsi untuk menampung air aliran permukaan, menampung sedimen hasil erosi dan meningkatkan jumlah air yang meresap ke dalam tanah (infiltrasi). Untuk itu diharapkan kepada konsultan perencana nantinya agar tidak memeanfaatkan lahan-lahan ini sebagai tapak bangunan ataupun menimbunnya.

Pembuatan Lubang Resapan Biopori

Lubang resapan biopori merupakan lubang berbentuk silindris berdiameter sekitar 10 cm yang digali di dalam tanah. Kedalamannya tidak melebihi muka air tanah, yaitu sekitar 100 cm dari permukaan tanah.

Lubang resapan biopori dapat meningkatkan kemampuan tahan dalam meresapkan air. Air tersebut meresap melalui biopori yang menembus dinding lubang resapan ke dalam tanah di sekitar lubang. Dengan demikian, akan menambah cadangan air tanah serta menghindari terjadinya aliran air di permukaan tanah.

Lubang resapan biopori harus ditempatkan di lokasi yang dilalui aliran air serta tidak membahayakan bagi manusia dan hewan peliharaan. Lubang resapan biopori juga dapat dibuat di dasar saluran pembuang, di dasar alur yang dibuat di sekeliling batang pohon, atau batas taman. Jumlah lubang resapan biopori pada setiap luasan lahan bias dihitung berdasarkan perbandingan antara intensitas hujan (mm/jam) x luas lahan yang kedap air (m2) dibagi dengan laju peresapan air perlubang (liter/jam).

Demikianlah tulisan ini sebagai saran dan mesukan untuk kebaikan pembangunan KTP di Korong Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kecamatan 2x11 Kayutanam. Mudah mudahan dengan dibuatnya bangunan yang menerapkan prinsip dasar konservasi air, kondisi air sungai akan stabil ditandai dengan fluktuasi muka air sungai di musim hujan dan musim kemarau tidak begitu besar.

Fluktuasi muka air sungai di musim hujan dan musim kemarau yang besar merupakan salah satu indikator DAS yang sudah rusak. Insya Allah kekhawatiran warga akan terjadinya banjir dan kekeringan dapat diatasi dengan diterapkannya prinsip konservasi air dalam pembangunan ini.



Walinagari Kapalo Hilalang Tantang Kontra Tarok City Adu Dokumen

Tarok --- Pemerintah Kabupaten Padangpariaman gelar zikir bersama dan tablikh akbar memperingati 8 tahun peristiwa gempa 30 September 2009 bertempat di Masjid Alhuda Tarok, Kapalo Hilalang, Kayutanam, Sabtu (30/9). Masjid tersebut juga rata dengan tanah dalam peristiwa gempa Sumbar saat itu, kontras dengan kemegahannya sekarang.

Acara dihadiri oleh Ketua Muhammadiyah Sumbar Shofwan Karim Elhussein, yang sekaligus memberikan tausiahnya. Terlihat Bupati Padangpariaman Ali Mukhni, Wabup Suhatri Bur, Dandim 0308/Pariaman Letkol Arh Hermawansyah, Walinagari Kapalo Hilalang Taufik dan unsur Forkopimda beserta jajaran OPD Padangpariaman.

Ali Mukhni berkata, peringatan gempa 30 September 2009 sengaja diperingati tiap tahun sebagai pengingat bahwa Padangpariaman merupakan daerah rawan bencana gempabumi dan mengingatkan masyarakat selalu waspada.

"Yang namanya musibah tidak pernah mengucapkan salam datangnya. Untuk itu, kita selalu sampaikan kepada masyarakat untuk selalu berdoa kepada Allah supaya kita dihindari dari bencana. Karena daerah kita tiada hari tanpa bencana," ujarnya.

Ali Mukhni juga menjelaskan tujuan diadakannya peringatan gempa itu di Tarok sebagai penghormatan bagi warga Tarok yang daerahnya selalu menjadi pembicaraan di mana mana karena adanya rencana pembangunan Tarok City.

Walinagari Kapalo Hilalang Taufik menyambut baik diselenggarakannya peringatan gempa 30 September 2009 di nagarinya. Dia juga mengajak jemaah untuk membentengi hati agar siap menerima cobaan dan bencana yang terjadi.

Selanjutnya, mantan PNS di Satpol PP Padangpariaman itu menjelaskan tentang awal rencana pembangunan Tarok City di Kapalo Hilalang. Menurutnya, masyarakat menerima dan menyambut dengan baik rencana pembanguna tersebut. Dia menyatakan bahwa secara resmi hitam di atas putih, persetujuan masyarakat dan tokoh masyarakat terhadap rencana pembangunan tersebut.

Ada tiga pernyataan yang ditandatangani oleh pemuka masyarakat terkait rencana pembangunan Tarok City. "Kami, Walinagari menganggap itu sah sebagai persetujuan dari pihak masyarakat Kapalo Hilalang. Kami terganggu dengan adanya pernyataan segelintir orang yang menolak pernyataan yang telah dibuat dinyatakan tidak sah dan tidak asli," kata Taufik.

Meski demikian, imbuh Taufik, pihaknya tidak kecewa dengan hal itu karena dengan kondisi itu pihaknya menjadi tahu siapa dan apa yang akan dilakukan terhadap orang tersebut.

Menurut Taufik, apa yang direncanakan oleh Pemkab Padangpariaman adalah tujuan yang baik dan mulia karena akan membangun fasilitas pendidikan yang akan mencerdaskan anak bangsa sesuai UUD 1945.

Taufik juga menantang orang yang tidak setuju dengan pembangunan Tarok City untuk berhadapan dengan dia guna berdiskusi dan saling memperlihatkan dokumen sah dan resmi dalam mencari mana yang benar.

Sementara itu, dalam tausyiahnya, Shofwan Karim Elhussein mengajak jemaah untuk mengingat kejadian gempa sebagai ujian dan peringatan dari Allah SWT karena sayang kepada ummatnya. Kemudian, jadikan peringatan tersebut sebagai motivasi menata dan memperbaiki diri pada masa mendatang.

Ketua Pengurus Wilayah Muhammadiyah itu juga mengingatkan bahwa bertepatan pada tanggal 30 September juga diperingati tahun baru Islam 1439 Hijriah.

"Momen tahun baru ini mengingatkan kita untuk terus memperbaiki diri dengan melakukan peningkatan iman, taqwa dan pelayanan kepada masyarakat," ujarnya.

Dia juga memuji rencana pembangunan Kawasan Tarok sebagai Center Excellen Sumatera Barat. Bahkan, Shofwan pun memohon lahan untuk dapat mendirikan UMSB di Tarok. (Tim)
[Depht Report] Demo Tarok City Tak Menggentarkan Ali Mukhni

*Bupati Padangpariaman Ali Mukhni tidak akan mundur menyikapi pembangunan Tarok City meski didemo oleh kelompok yang menamakan dirinya Forum Pembela Tanah Ulayat (FTPU) Nagari Kapalo Hilalang.

*FTPU  menggelar aksi unjuk rasa di komplek Kantor DPRD Padangpariaman, Rabu (27/9) lalu.

Kapalo Hilalang --- Bupati Padangpariaman tidak gentar dengan tuntutan demonstran. Ia menilai para pendemo tidak menyimak alur demi alur yang dilalui pihaknya untuk menggarap proyek paling ambisius itu agar tidak merugikan siapapun serta tidak berbenturan dengan aturan hukum manapun.

"Satu mili pun saya tidak akan mundur dari rencana pembangunan Tarok City karena saya memiliki dokumen sah dan resmi mengenai status tanah di Tarok tersebut," tegas Ali Mukhni di Masjid Alhuda Tarok, Nagari Kapalo Hilalang, Kayutanam, saat memperingati Gempa 30 September 2009, Sabtu (30/9/2017).

Mengenai dibentuknya Tim/Pansus DPRD tentang Tarok City, Ali Mukhni menyebut hal itu menjadi kewenangan DPRD dan ia mendukung jika dianggap memang dibutuhkan.

"Namun perlu kami sampaikan bahwa tahapan, proses dan komunikasi mengenai rencana pembangunan Tarok City dengan pihak DPRD sudah kami lakukan melalui berbagai kegiatan pertemuan antara Pemerintah dan DPRD. Antara lain pertemuan saya dengan ketua DPRD dan ketua-ketua Komisi DPRD Padangpariaman tanggal 23 Oktober 2016 di Pendopo Bupati di Pariaman," kata Ali Mukhni.

Ia mengatakan, juga sudah melaksanakan rapat koordinasi dengan pimpinan DPRD, Forkompinda dan OPD terkait pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2016 dengan judul acara: Pembahasan Pembangunan Kawasan Tarok Nagari Kepala Hilalang Kecamatan 2 x 11 Kayu Tanam.

Rapat dengan Forkompinda pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2017 juga dilakukan membahas kelanjutan rencana pembangunan sarana prasarana di kawasan Tarok dengan kesimpulan rapat antara lain kesamaan persepsi tentang status tanah dimaksud.

Hasil rapat dengan Forkompinda pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2017, dengan kesimpulan rapat mempertegas status tanah dan kewenangan Bupati sesuai dengan peraturan untuk melaksanakan kewenangan dalam rangka pemanfaatan tanah negara seluas 697 hektare untuk dimanfaatkan demi kepentingan umum.

"Selanjutnya juga berkirim surat ke Kajari Pariaman tanggal 17 November 2016 perihal meminta pendapat hukum dari Kajari. Bekerjasama dengan Kajari Pariaman sebagai Pengacara Negara atas nama Bupati Padangpariaman. Serta mendampingi Tim Kajari ke Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan Kementerian Hukum dan HAM dalam rangka identifikasi dan verifikasi dan kejelasan status legalitas dari SK BPN Nomor 25-V.B-2003 tentang penegasan batalnya pemberian hak guna usaha PT. Purna Karya dan menyerahkan kepada Bupati Padangpariaman untuk menggunakan tanah tersebut sesuai aturan yang berlaku dan Kementerian ATR/BPN membenarkan SK BPN tersebut," tuturnya.

Selanjutnya, sambung Ali Mukhni, dilakukan rapat dengan Tim Kajari bersama BPN Padangpariaman membahas hasil konsultasi ke ATR/BPN dan Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya menyatakan bahwa status tanah clear dan clean tanah negara dan pendapat hukum akan dikeluarkan oleh pihak Kajari setelah adanya surat resmi dari ATR/BPN dan Kemenkumham.

Ia berkata, secara komperehensif pemaparan rencana pembangunan Tarok City sudah dipaparkan pihaknya di depan ketua, wakil ketua dan anggota DPRD pada saat pembahasan KUA PPAS APBD Perubahan 2017 di Hotel Rocky Padang tanggal 12 September 2017 yang lalu.

"Mengenai status kejelasan/kebenaran kepemilikan lahan sudah clear dan clean tanah negara. Semua sudah dijelaskan dengan lugas dan didiskusikan pula," ucapnya.

Mengenai isu penolakan DPRD dalam rapat paripurna pembahasan KUA PPAS Perubahan 2017, Ali Mukhni berkata sebaliknya, hampir seluruh Fraksi menyatakan setuju rencana pembangunan kawasan Tarok City dengan syarat.

"Syaratnya adalah pihak pemerintah harus menyiapkan revisi RTRW, RDTR, AMDAL dan dokumen pendukung lainnya. Kami berjanji akan menyiapkan itu semua sebelum bulan November. Apa yang diminta oleh DPRD sudah hampir selesai mereka (dinas terkait) siapkan. Bahkan mereka juga menyiapkan dokumen serupa untuk kawasan lainnya seperti rencana pembangunan jalan tol Padang-Pekanbaru," ujarnya.

Ihwal tuntutan tanaman masyarakat yang telah rusak di kawasan 697 hektare yang belum ada ganti ruginya (kebun karet, sawit, dsb) tetapi tanah tersebut sudah diratakan, Ali Mukhni menjawab memang sulit, karena pembayaran ganti rugi tanaman milik penggarap dianggarkan di APBD Perubahan 2017.

"Sementara pihak DPRD mensyaratkan anggaran untuk di Kawasan Tarok City harus disiapkan dulu dokumen yang diminta. Namun, data pembayaran dan data pemilik sudah dicatat dan akan segera dibayarkan jika APBD Perubahan disahkan oleh DPRD," ia buka-bukaan.

Sementara itu Walinagari Kapalo Hilalang Taufik menyatakan bahwa rencana pembangunan Tarok City adalah sah dan didukung oleh masyarakat dan tokoh masyarakat Kapalo Hilalang. Persetujuan dari warga adalah sah tidak palsu.

"Bagi ada yang mengatakan palsu atau tidak sah silakan konfirmasi ke Walinagari. Persetujuan dibuat secara sah dan resmi. Kalau ingin dibatalkan harus ada kesepakatan kedua belah pihak. Sampai saat ini tidak ada rencana untuk membatalkan hal tersebut," sebutnya.

Sebagaimana kabar sebelumnya diberitakan, ratusan masyarakat yang mengaku dari Nagari Kapalo Hilalang yang menamakan diri Forum Pembela Tanah Ulayat (FTPU) Nagari Kapalo Hilalang menggelar aksi unjuk rasa di komplek Kantor DPRD Padangpariaman, Rabu (27/9) siang.

Dalam aksinya, pendemo meminta agar DPRD Padangpariaman membatalkan rencana pembangunan Tarok City. Usai menyampaikan orasi di depan kantor DPRD Padangpariaman, perwakilan demonstran melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Padangpariaman. (OLP)
Demonstran Kapalo Hilalang Minta Pemerintah Batalkan Rencana Pembangunan Tarok City

Pariaman --- Ratusan masyarakat Nagari Kapalo Hilalang yang menamakan diri Forum Pembela Tanah Ulayat (FTPU) Nagari Kapalo Hilalang menggelar aksi unjuk rasa di komplek Kantor DPRD Padangpariaman, Rabu (27/9) siang.

Dalam aksinya, pendemo meminta agar DPRD Padangpariaman membatalkan rencana pembangunan Tarok City.

Usai melakukan menyampaikan orasi di depan kantor DPRD Padangpariaman, perwakilan demonstran melakukan pertemuan dengan pimpinan dan anggota DPRD Padangpariaman.

Sekretaris FPTU Nagari Kapalo Hilalang Muhammad Ali mengatakan pembangunan kampus, rumah sakit dan balai diklat di kawasan Tarok akan merusak tatanan lingkungan. Tidak sebatas permasalahan hak kepemilikan saja yang menjadi permasalahan dan pembangunan kawasan itu. Namun rusaknya lingkungan, justru menjadi ancaman serius jika Tarok tetap dialihkan menjadi kawasan terpadu.

Menurutnya, Korong Tarok dengan kontur tanah berbukit dan hutan, merupakan daerah resapan sekaligus sumber air di Kabupaten Padangpariaman dan Kota Pariaman. Pengalihan fungsi daerah resapan air menjadi kawasan yang dibetonisasi akan merusak fungsinya.

“Dapat dibayangkan jika kawasan Tarok sudah rusak dan tidak dapat lagi menyuplai kebutuhan air bagi masyarakat Padangpariaman dan Kota Pariaman. Tidak hanya itu, jika tidak ada resapan air, maka daerah di bawahnya akan mudah terkena banjir,” jelasnya.

Sementara itu, tokoh masyarakat Pariaman yang juga mantan Ketua DPRD Padangpariaman Zulbahri, meminta agar pemerintah Padangpariaman berhenti mengklaim jika tanah kawasan Tarok seluas 697 hektare merupakan tanah milik negara.

Sebagai salah seorang yang terlibat dalam pengurusan pengembalian tanah ulayat kepada masyarakat nagari Kapalo Hilalang, pengacara kondang Pariaman itu mengaku tahu persis sejarah status kepemilikan tanah itu.

Dimulai penguasaan tanah oleh Belanda dengan sistim kontrak hingga kembali diserahkan kepada masyarakat Nagari Kapalo Hilalang oleh pihak Korem 032/Wirabraja.

“Klaim Bupati Padangpariaman atas kawasan Tarok seluas 697 hektare itu tidak benar. Lahan Tarok yang merupakan tanah masyarakat dikontrak oleh Belanda waktu itu. Usai Belanda meninggalkan Indonesia, tanah tersebut dikelola oleh Korem 032/Wirabraja dan telah dikembalikan kepada masyarakat pasca reformasi,” jelasnya.

Ketua DPRD Padangpariaman, Faisal Arifin menegaskan bahwa Pemkab Padangpariaman tidak boleh melakukan pematokan, pengkavlingan lahan kawasan Tarok sebelum diterbitnya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan Tarok.

Selain itu, kata dia, DPRD Padangpariaman juga tidak akan menyetujui alokasi anggaran pembangunan pengerjaan kawasan Tarok pada APBD P tahun 2017 ataupun APBD tahun 2018 mendatang, sebelum keluarnya RDTR tersebut.

“Nanti kita lihat dulu, berdasarkan RDTR kawasan Tarok ini boleh dijadikan kawasan apa, apakah perkebunan atau bisa dibangun kawasan pendidikan,” ulasnya.

Sementara itu, anggota komisi II DPRD Padangpariaman fraksi PKS Jon Hendri mengatakan, fraksi PKS DPRD Padangpariaman sepakat agar DPRD Padangpariaman membentuk Pansus kawasan Tarok.

Ia dan fraksi PKS di Padangpariaman menolak pengganggaran pembukaan jalan menuju akses kawasan Tarok pada APBD Perubahan tahun 2017.

“Menyetujui anggaran tersebut, sama saja dengan memberikan jalan untuk menuju kawasan Tarok, sedangkan kita belum mengizinkan Tarok untuk diolah,” ujarnya.

Politisi asal Sungai Geringging itu mengungkapkan, berdasarkan legal opinion Kejaksaan Negeri Pariaman bab G poin Nomor 6, disampaikan bahwa didasari kajian hukum Kejari Pariaman, kawasan Tarok tidak termuat dalam RT/RT Padangpariaman periode 2010-2030.
Jika tetap melakukan pembangunan dikawasan Tarok, pemerintah harus merevisi dan dimasukkan dan dilanjutkan dengan revisi RPJMD dan menerbitkan RDTR.

“Penerbitan RDTR itu bisa bertahun-tahun, sedangkan saat ini lahan masyarakat sudah digledor. Ini langkah yang tidak tepat,” tegasnya.

Massa akhirnya membubarkan diri setelah mendapat ketegasan dari DPRD Padangpariaman agar pengolahan dan pengavlingan lahan dikawasan Tarok dihentikan sebelum terbitnya RDTR.

Demo hari itu melibatkan ratusan masyarakat dan dijaga puluhan polisi. Demo tersebut juga menyebabkan aktivitas belajar mengajar di SMP Negeri 1 Pariaman terpaksa diliburkan.

"Hari Selasa kemarin guru umumkan di lokal bahwa hari ini libur karena ada demo," ujar Nes, salah seorang siswi di sekolah unggul itu. (Nanda/OLP)