Memutus Mata Rantai Pecah Kongsi: Selamat Bekerja Genius-Mardison !
Mukhlis Rahman serahkan Memori Jabatan Walikota Pariaman kepada Genius Umar. Foto: OLP
Oleh: Sadri Chaniago (Dosen Jurusan Ilmu Politik FISIP UNAND/Anak Nagari IV Angkek Padusunan, Pariaman)

Pada hari Selasa (9/10), Dr. Genius Umar, M.Si dan Drs. Mardison Mahyuddin, MM telah dilantik sebagai walikota dan wakil walikota Pariaman periode 2018-2023.  Akhirnya penantian masyarakat kota Pariaman terhadap pemimpin untuk lima tahun ke depan berakhir sudah, sudah resmi dan sah secara de jure.

Bak kata para pendahulu di Minangkabau: biang lah tabuak, gantiang lah putuih, nan diama lah pacah, nan dimukasuik lah sampai. Putiak lah jadi buah, tapuang lah jadi pinyaram. Masuak lah bapalacuik, kalua lah bapahalau. Lah Lakek hitam di ateh nan putiah !

Kedua pemimpin ini adalah walikota dan wakil walikota untuk seluruh warga kota Pariaman, indak basibak jo basisiah, bukan bainggo jo babateh. Jika pada Pilkada mereka berdua adalah “milik” koalisi partai politik pengusung dan tim kampanye, maka sekarang sudah menjadi pemimpin bagi seluruh masyarakat, “pucuak bulek urek tunggang” pemerintah di kota Pariaman.

Memutus Mata Rantai “Pecah Kongsi”.

Fenomena kepemimpinan daerah di kota Pariaman selama ini menunjukan kecenderungan yang kurang elok, yaitu terjadinya “pecah kongsi” antara walikota dengan wakilnya, yang bermula dari kepemimpinan walikota Pariaman pertama sampai dengan kepemimpinan walikota sebelum Pilkada tahun 2018.

Pacah kongsi yang dimaksud di sini adalah: hubungan kerja yang kurang harmonis antara walikota dengan wakil walikota. Gejala pecah kongsi ini pertama kali terjadi ketika masa kepemimpinan Walikota Pariaman pertama (2003-2008), yaitu Nasri Nasar - Mahyuddin.

Publik tentu masih ingat bagaimana cepatnya berlalu “bulan madu” kedua pemimpin eksekutif ini, sehingga mengakibatkan “seiring, tetapi tidak sejalan.” Takdir Illahi kemudian memutuskan bahwa Nasril Nasar wafat dalam jabatan, yang kemudian digantikan oleh wakilnya Ir. Mahyuddin sebagai walikota.

Kemudian, pada era kepemimpinan walikota Mukhlis Rahman - Helmi Darlis (2008-2013) juga terjadi gejala pecah kongsi. “ka hulu indak sahantah galah, ka hilia indak sarangkuah dayuang,” begitulah kira kira cerminan hubungan kerja mereka ketika itu. 

Pada periode kedua kepemimpinan Mukhlis Rahman sebagai walikota, dengan wakilnya Genius Umar (2013-2018), ternyata juga terjadi gejala pecah kongsi di akhir jabatan mereka, sehingga “sarantak balain dagam, sabiduak indak sadayuang”.

Gejala pecah kongsi kedua pucuk pimpinan pemerintah ini bak membungkus tulang dengan daun keladi, tidak bisa ditutup tutupi dari pengetahuan publik, sehingga cukup berpengaruh dalam dinamika politik Pilkada kota Pariaman tahun 2018.

Dengan dilantiknya walikota dan wakil walikota Pariaman, merupakan momen “ombak tanang, angin salasai”, situasi yang tepat untuk memutus mata rantai gejala buruk pecah kongsi antara walikota dan wakil walikota Pariaman yang terjadi selama ini.

Walau bagaimanapun, pecah kongsi yang terjadi selama ini tentu menimbulkan efek negatif dan bersifat kontra produktif terhadap kinerja dan pencapaian visi misi pembangunan. Publik tentunya berharap, agar “kokobeh” dan sejarah nan tak elok ini tak terulang kembali.

Rekonsiliasi Politik melalui Filosofi “Batabuik”.

Penulis berkeyakinan bahwa walikota dan wakil walikota yang telah dilantik memiliki iktikad baik/goodwill untuk melakukan “rekonsiliasi politik”, sebagaimana yang tertuang dalam  filosofi politik “Batabuik”, yang merupakan nilai kearifan lokal dalam pengendalian konflik dan dinamika politik selama ini di kota Pariaman.

Seperti halnya dalam budaya “tabuik”, ketika tabuik dibuang ke laut, maka segala dendam kesumat harus dihilangkan, masyarakat Piaman harus kembali “badunsanak” seperti sedia kala. Pariaman itu kotanya kecil, masyarakatnya saling “basambuik siku,” saling kenal mengenal dan memiliki berbagai irisan pertalian.

Tak kan putus air dicincang, bak pepatah orang Melayu di Semenanjung. Sesengit apapun perdebatan dan persaingan dalam “menghoyak” dan “menganjungkan” pasangan calon masing masing, ketika pilkada telah usai, seluruh komponen masyarakat harus kembali hidup normal seperti biasa, dengan menghilangkan segala sisa persaingan yang terjadi. 

Filosofi politik “batabuik” ini harus tertanam di dalam kognisi dan dipraktekan oleh segenap komponen masyarakat “Piaman.” Biduak lalu, kiambang batauik, kito baliak badunsanak, indak dibaco lai sagalo nan lamo !

Oleh karena hal yang demikian, walikota terpilih dan wakilnya dituntut mampu untuk merangkul segala komponen masyarakat Pariaman agar menjadi “sabiduak sadayuang” dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan yang telah ditetapkan.

Dengan bekal pengalaman malang melintang sebagai aparatur pemerintah dan wakil walikota, serta kualifikasi gelar akademik doktor kebijakan publik, ditambah lagi dengan legitimasi sosial sebagai pemegang gelar Rangkayo Rajo Gandam ke-VII, agaknya merupakan modal yang cukup bagi walikota untuk mewujudkan hal tersebut.

Demikian juga halnya dengan wakil walikota yang memiliki kualifikasi akademik magister, dan memiliki segudang pengalaman politik praktis di lembaga legislatif, semakin memperkuat modal kedua pemimpin ini dalam melaksanakan roda pemerintahan dan gerak pembangunan, yang tentu saja dengan merangkul dan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di tengah tengah masyarakat.

Akhirnya, penulis mengucapkan selamat bekerja dan menunaikan amanah kepada Bapak Dr. Genius Umar, M.Si Rangkayo Rajo Gandam VII, dan Bapak Drs. Mardison Mahyuddin, MM. Masyarakat menunggu implementasi visi misi yang merupakan janji politik ketika kampanye dulu. (*)
Jejak Gajah Raja Aceh di Pariaman
Oleh: Sadri Chaniago (Dosen jurusan Ilmu Politik Unand/Anak nagari IV Angkek Padusunan)


Gajah merupakan hewan yang sangat familiar dan banyak terdapat di kerajaan Aceh, sehingga Valentijn pernah mengatakan bahwa kerajaan Aceh pernah memiliki 1000 ekor gajah yang dapat digunakan dalam peperangan (M. Junus Djamil, 1958:61).
 
Dan, di antara berbagai jenis gajah yang dimiliki oleh raja Aceh tersebut, salah satunya adalah Gajah putih “Biram Sattany”, gajah yang menjadi tradisi dan simbol kebesaran bagi raja Aceh Darussalam, yang sering digambarkan sebagai gajah sakti (M. Junus Djamil, 1958:52). 

Di antara raja Aceh yang pernah menjadikan Gajah putih “Biram Sattany” ini sebagai kendaraan “dinas” kebesarannya adalah: Sulthan Alauddin Ri'ayat Syah Al-Qahhar (M. Junus Djamil, 1958:85-86), raja ke-3 yang memerintah pada tahun 1537-1571 M (Rusdi Sufi, 1995:12).
Sulthan Alauddin Ri'ayat Syah Al-Qahhar merupakan ayah dari Sultan Mughal (dikenal juga dengan nama  Moghul/Abangta Abdul Jalil/Abangta Pariaman Syah/ Sri Alam), raja muda Aceh di Pariaman yang jabatannya berakhir tahun 1579 Masehi (Amirul Hadi, 2010:50; Zakaria Ahmad, 1972: 93 ; M. Junus Djamil, 1958: 104-105).

Ia kemudian ditabalkan menjadi Raja Aceh Darussalam yang ke-6, dengan gelar “Sri Alam” (Mohammad Said, 1981:205).  Sultan Mughal digambarkan berperangai amat kejam dan jahat, sehingga mengakibatkan para pembesar kerajaan dan rakyat Aceh melakukan huru hara dan pemberontakan terhadap kekuasaannya (M. Junus Djamil, 1958:106). Sultah Mughal akhirnya mati dibunuh pada tahun 1579 M, setelah berkuasa sebagai raja Aceh Darusssalam hanya dalam waktu 2 bulan saja (Raden Hoesein Djajadiningrat, 1983:27-28).
Dalam huru hara dan pemberontakan tersebut, Gajah Putih dan beberapa gajah lainnya menjadi tidak terurus, sehingga hilang melarikan diri ke hutan rimba (M. Junus Djamil, 1958:106)

Kemudian, Darma Wangsa Perkasa (Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam, berkuasa 1607 M - 1636 M) yang gilang gemilang membawa kerajaan Aceh Darussalam kepada masa keemasannya (Mohammad Said, 1981:244) berhasil menemukan kembali gajah putih “Biram Sattany” yang telah hilang lepas ke hutan rimba, dalam satu perburuan di lembah Seulawah di Reubée, Aceh.

Hari ini tempat itu dikenal dengan nama Gunung “Biram" (Glee Biram) di atas Lamtamot. Kemudian, Iskandar Muda Meukuta Alam yang merupakan cucu dari Sultan Sri Alam ini ( Sultan Mughal/ Sultan Moghul/Abangta Pariaman Syah) selalu menggunakan gajah putih sebagai kendaraannya dalam setiap pertempuran dengan musuh, dan dalam arak arakan kebesarannya (M. Junus Djamil, 1958:118). Kelak di kemudian hari, gajah putih ini juga telah dijadikan sebagai lambang dari Kodam Iskandar Muda, dan juga dalam  Panji Sanggamara  (M. Junus Djamil, 1958:5).

Sepertinya, jenis gajah putih raja Aceh yang bernama “Biram Sattany” inilah yang disebut-sebut pula dalam “tambo” pusaka sebuah kaum di Pariaman, di mana isi Tambo bertulisan Arab Melayu tersebut (ditulis pada tahun 1866 M), antara lain menjelaskan tentang asal muasal gelar datuak mereka yang berhubungan erat dengan gajah milik Raja Aceh. Gelar pusaka tersebut diberikan oleh raja Aceh kepada ninik moyang mereka, yang berkemungkinan peristiwa ini terjadi ketika raja Aceh tersebut berkuasa di Pariaman.

Kemudian, gajah milik raja Aceh itu pulalah agaknya yang disebut sebut dalam memori kolektif masyarakat Pariaman, berkaitan dengan riwayat terbentuknya daerah: Lambang, Air Santok, Kajai, Sungai Pasak, Sungai Sirah, Kampuang Sato, dan Gantiang Gajah Mati (Jati), dalam daerah kota Pariaman sekarang.

Menurut Letkol (purnawirawan) Syofyan Idris & Taheruddin (Bagindo Armaidi Tanjung, 2012:114,117), berdasarkan tutur lisan dari generasi sebelumnya, asal usul pembentukan nama daerah tersebut berasal dari peristiwa “perburuan gajah” raja Aceh/panglima Aceh. Apakah perburuan terhadap gajah itu disebabkan oleh terlepas dari ikatannya, atau kah karena peperangan, belum penulis temukan juga keterangan setentang hal ini.

Riwayat “gajah” sebagai penyebab nama-nama beberapa daerah tersebut sepertinya cukup masuk akal, karena secara fisik didukung oleh adanya beberapa situs “Kuburan Aceh”, yang dikatakan sebagai kuburan prajurit/orang Aceh di Air Santok dan Kampuang Kandang.  

Selain itu - seperti yang telah dijelaskan sebelumnya - kerajaan Aceh memang familiar dengan gajah, yang mereka gunakan sebagai kendaraan untuk berperang dan tunggangan para rajanya. Sementara itu di Minangkabau sendiri, nampaknya kurang lazim dikenal tentang keberadaan gajah ini, dan agak jarang disebut dalam berbagai berita tambo maupun kaba klasik yang ada.

Riwayat tentang “perburuan gajah” ini sepertinya memberikan satu petunjuk bahwa ketika Raja Muda Aceh /para panglima Aceh berkuasa di Pariaman, agaknya ia juga telah membawa gajah ke Pariaman sebagai kenderaan tunggangannya.

Dari Riwayat perburuan “gajah” Aceh  ini juga, sesungguhnya memberikan sinyal bahwa daerah-daerah tersebut di atas baru dibuka ataupun terbentuk sekitar pertengahan abad 15-16 M, karena pada abad itulah Pariaman dan beberapa daerah pelabuhan di sepanjang pesisir Barat Sumatera (Singkel, Barus, Pasaman, Tiku, Pariaman, dan Padang) secara de facto dan de jure berada dalam kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam, di bawah perintah Sultan Alauddian Ri’ayat Syah Al Qahhar, (memerintah tahun 1537-1571 M) (Rusdi Sufi, 1995:12).
Ketika itu Pariaman menjelma menjadi bagian wilayah penting kekuasaan Aceh di Pantai Barat Minangkabau, dengan hasil produksi lada yang diperdagangkan ke India, Tiongkok, dan Eropa (Zakaria Ahmad, 1972:52).

Oleh karena memandang pentingnya posisi Pariaman tersebut, maka Sultan Alauddin Ri’ayat Syah Al Qahhar menempatkan anak kandungnya yang bernama Sultan Mughal sebagai raja muda atau wakil Sultan Aceh Darussalam di Pariaman (Amirul Hadi, 2010:50; Zakaria Ahmad, 1972: 93 ; M. Junus Djamil, 1958:104-105). Tugas Sultan Mughal adalah melakukan kontrol terhadap roda pemerintahan, termasuk aspek politik, administrasi, dan ekonomi (Amirul Hadi, 2010:50).  

Jabatan Sultan Mughal sebagai Raja Muda di Pariaman ini berakhir pada tahun 1579 M, karena ia “mendapat promosi” ditabalkan menjadi Sultan Aceh Darussalam yang ke-6, dengan gelar “Sultan Sri Alam”, yang menggantikan kekuasaan keponakannya yang bernama Sultan Muda (Sultan ke-5, anak dari Sultan Husein Ali Ri’ayat Syah / Sultan ke-4). (Mohammad Said, 1981:205).

Namun, Sultan Sri Alam akhirnya mati dibunuh pada tahun 1579 M itu juga, setelah berkuasa hanya dalam waktu 2 bulan saja. Ia kemudian digantikan oleh keponakannya yang bernama Zainal Abidin (Sultan ke-7, memerintah dalam waktu singkat, berakhir tahun 1579), anak dari saudaranya yang bernama Sultan Abdullah (Raja Aru) (Raden Hoesein Djajadiningrat, 1983:27-28).

Kekuasaan Aceh di Pariaman berakhir pada era pemerintahan Sulthanah (Ratu) Tajul Alam Safiatuddin Syah (1641-1675 M), di mana ketika itu hampir semua daerah di pantai barat Minangkabau terlepas dari kekuasaan kerajaan Aceh (Zakaria Ahmad, 1972: 86 : A. Hasjmy, 1977:32). Sulthanah Sri Ratu Tajul Alam Safiatuddin Johan Berdaulat ini merupakan putri dari Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam dari istrinya yang bernama Puteri Sani (Putri Sendi Ratna Indra) (A. Hasjmy, 1977:33). 

Kemudian, sejak Abad 17, wilayah pantai Barat Sumatera, yaitu: Painan, Padang, Pariaman, Tiku, Air Bangis, Natal, Tapian Na Uli (Poncan/Sibolga), Nias, Barus, Tapus, Singkel, Trumon, telah berada dalam gengaman Belanda (Mohammad Said, 1981:825).

Diakui atau pun tidak, inilah salah satu di antara berbagai jejak dan tanda Aceh Darussalam ketika berkuasa di Pariaman, yang masih bisa ditelusuri bukti-buktinya,“dicaliak tampak, di awai taraso.” “Jauhnyo bisa ditunjuk an, dakeknyo dapek dikakok kan.”

Walaupun beberapa bukti fisiknya sudah susah untuk ditemukan, namun bukti “sosial dan budaya” masih banyak berserakan dan terpakaikan oleh masyarakat Pariaman hari ini. Dengan demikian, tak salah jika para pendahulu orang Minangkabau mengatakan: Jikok habih bana coreang di batu, dalam limbago talukih Juo ! Adanya jejak dan pengaruh kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam di Pariaman ini bersesuaian dan mendukung pendapat Mohammad Said (1981:349) yang menegaskan bahwa Pariaman merupakan daerah yang terlihat jelas mendapat pengaruh dari kekuasan Aceh.

Ini juga salah satu pembuktian dari pendapat Hamka (1982:107) yang menyatakan bahwa di Pariaman  pengaruh Aceh amat nyata terasa. (*)