KPU Tetapkan Jumlah DPT Pilkada Pariaman
Pleno penetapan DPT Pilwako Pariaman 2018. Foto/Nanda
Pariaman ----- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman tetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Walikota dan Wakil Walikota Pariaman 2018 sebanyak 59.245 pemilih.

Jumlah ini berkurang sebanyak 446 orang dibandingkan jumlah Daftar Pemilih Sementara Hasil Pemutakhiran (DPSHP) yang ditetapkan di tingkat kecamatan sebanyak 59.691 pemilih.
        
"Dari total 59.619 pemilih DPSHP tersebut, sudah termasuk 2.320 orang yang belum mempunyai KTP Elektronik (e-KTP), dengan rincian 1.916 orang sudah melakukan perekaman, termasuk sebanyak 717 pemilih pemula yang akan memasuki usia 17 tahun di tanggal 26 Juni 2018," jelas Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria usai rapat pleno penetapan DPT pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018, Kamis (20/4).
         
Menurut Boedi, jumlah DPT untuk Kota Pariaman sebanyak 59.245 orang, merupakan hasil akhir dari data yang didapat dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Pariaman, dengan mencoret data pemilih yang ada di data SIAK yang tidak kunjung merekam data.
         
Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih apabila telah melakukan perekaman data dengan menggunakan KTP elektronik di TPS sesuai alamat domisili.
         
“DPT Kota Pariaman sudah disepakati oleh Panwaslu Kota Pariaman dan Tim Paslon masing-masing kandidat. Bagi yang belum terdaftar pada DPT saat ini, jika telah merekam data atau memiliki KTP dapat menggunakan KTP untuk memilih," pungkasnya. (Nanda)
KPU Pariaman Segera Tetapkan Jadwal Debat Paslon

Pariaman ----- Pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman akan ikuti dua kali debat kandidat pada tahapan kampanye Pilkada Kota Pariaman 2018. Debat kandidat dilaksanakan pada 5 Mei dan 23 Juni 2018 mendatang.

"Tiga pasangan calon, akan menjawab sejumlah pertanyaan untuk mendalami dan memperjelas visi dan misinya secara kongkrit," jelas Ketua KPU Kota Pariaman, Boedi Satria, Selasa (27/3).

Menurutnya, dalam debat kandidat itu, paslon juga diberikan kesempatan mengajukan pertanyaan kepada paslon lain berkaitan dengan visi dan misi masing-masing.

"Nanti paslon juga bisa saling lempar pertanyaan kepada paslon lain terkait visi dan misi," ulasnya.

Menurutnya, KPU Kota Pariaman baru akan menetapkan spesifikasi kegiatan debat kandidat dalam rapat lanjutan pada Jumat 30 Maret 2018 mendatang.

"Rencananya akan disiarkan juga melalui radio ataupun media sosial lainnya. Karena pengunjung dibatasi, kami harap dengan disiarkan, pemilih dapat mengikuti debat meskipun tidak berada di lokasi acara," pungkasnya. (Nanda)
Panwaslu Pariaman Usut Dugaan Keterlibatan ASN Ikut Kampanye Paslon
Panwaslu Kota Pariaman minta kesaksian Irwan Hasan sebagai pengunggah foto ASN bersama pasangan calon ke media sosial. Foto/Nanda
Pariaman ----- Panwaslu Kota Pariaman klarifikasi laporan masyarakat atas dugaan keterlibatan oknum ASN Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman pemilik akun Facebook Ari Muanas pada kegiatan kampanye pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman, Mahyuddin-Muhammad Ridwan, Jumat (9/3) pagi.

Selain Ari Muanas, pada klarifikasi yang digelar tertutup itu, Panwaslu juga menghadirkan Irwan Hasan. Ia merupakan pengunggah foto kegiatan paslon Mahyuddin-Muhammad Ridwan yang di dalamnya diduga ada oknum ASN Kota Pariaman.

Dalam klarifikasi itu, Panwaslu juga mengundang calon wakil walikota Pariaman nomor urut I Muhammad Ridwan yang dijadwalkan hadir pukul 11.00 WIB untuk diklarifikasi. Namun hingga berita ini diturunkan, Muhammad Ridwan belum tampak hadir di kantor Panwaslu Kota Pariaman.

Sebelumnya, akun Facebook Irwan Hasan mengunggah foto kegiatan silaturahmi kegiatan calon wakil walikota Pariaman Muhammad Ridwan di Desa Kampung Apar Kota Pariaman pada Sabtu tanggal 18 Februari 2018 silam. Dalam unggahan foto pasangan calon tersebut diduga dihadiri oleh salah seorang oknum ASN Kota Pariaman.

Ketua Panwaslu Kota Pariaman Elmahmudi mengatakan, laporan tersebut didasari adanya foto pasangan calon bersama oknum ASN di lingkungan Pemko Pariaman bernama Ari Muanas yang diunggah melalui akun facebook Irwan Hasan pada Sabtu tanggal 18 Februari 2018 silam.

“Dalam foto tersebut, yang diduga ASN itu atau terlapor ikut menunjukkan simbol nomor satu jari menirukan simbol nomor urut salah satu pasangan pasangan calon,” jelasnya usai klarifikasi.

Usai melakukan klarifikasi, pihaknya akan melakukan kajian laporan atas dugaan keterlibatan ASN pada kampanye pasangan calon. Selanjutnya, hasil kajian dan keputusan Panwaslu Kota Pariaman akan memberikan rekomendasi kepada Pemko Pariaman untuk dilakukan tindakan, jika ditemukan keterlibatan pada kampanye paslon.

Dalam kajian berkaitan dengan permasalahan keterlibatan ASN dalam kampanye ataupun netralitas ASN, Panwaslu juga akan mengkaji dugaan keterlibatan pasangan calon yang mengajak ASN untuk ikut mendukung ataupun terlibat kampanye. Jika ada keterlibatan pasangan calon yang menarik atau mengajak ASN ikut kampanye, pasangan calon akan terkena sanksi pelanggaran pemilu.

“Adapun sanksi kepada ASN yang ikut berkampanye akan dikenakan sanksi administrasi, penundaan naik pangkat hingga pemberhentian sebagai ASN. Kami hanya melakukan kajian, yang memberikan sanksi tentu instansi terkait sesuai dengan edaran Menpan RB, edaran KASN,” ulasnya.

Sementara itu, Ari Muanas, ASN Dinas Pekerjaan Umum Kota Pariaman dalam klarifikasinya menyebut, jika foto yang diunggah melalui akun Facebook Irwan Hasan pada tanggal 18 Februari 2018 adalah memang dirinya.

Foto diambil pada saat saat kegiatan paslon walikota dan wakil walikota Pariaman Pariaman, Mahyuddin-Muhammad Ridwan di Desa Kampung Apar, Kecamatan Pariaman Selatan, Kota Pariaman.

Menurut dia, kedatangannya pada kegiatan itu, murni untuk menghargai Muhammad Ridwan sebagai teman satu sekolah, yang kebetulan berada di kampung halamannya, bukan ikut berkampanye.

Terkait dengan foto dirinya bersama paslon, Mahyuddin-Muhmmad Ridwan dengan menunjukkan simbol jari nomor urut I, merupakan refleks saat yang lain menunjukkan jari telunjuk. 

“Saya hanya menemui Ridwan saja, karena dia adalah kawan dan kebetulan dia bertamu ke kampung saya. Sebagai sahabat, saya satu sekolah jika dia main atau ada acara di kampung kita, tentu kita temui. Tidak pilkadapun, kami adalah sahabat,” katanya.

Sementara itu, pemilik akun facebook Irwan Hasan mengatakan, jika foto yang diunggah merupakan foto paslon MARI bersama masyarakat dengan menunjukkan simbol pasangan calon nomor urut I dengan simbol tari telunjuk.

Irwan mengaku tidak mengetahui, Ari Muanas ada bersama paslon tersebut merupakan salah seorang ASN di lingkungan Pemko Pariaman.

“Kita tidak tahu jika beliau adalah ASN, hanya memfoto dan kemudian saya ungggah,” pungkasnya. (Nanda)
Bawaslu: Pejabat Pendukung Paslon Wajib Ajukan Cuti Diluar Tanggungan Negara
Anggota Bawaslu Sumbar bersama jajaran Panwaslu Kota Pariaman. Foto/istimewa
Pariaman ----- Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sumatera Barat, Vifner, meminta agar kepala daerah, pejabat BUMN dan pejabat negara lainnya menyampaikan surat cuti diluar tanggungan negara jika ingin melakukan kegiatan kampanye pada Pilkada serentak 2018.

Surat cuti diluar tanggungan negara itu kata dia, harus disampaikan oleh kepala daerah, pejabat negara lainnya kepada KPU kabupaten dan kota yang ingin mengikuti kegiatan kampanye.

"Paling lambat 3 hari sebelum melakukan kampanye," jelasnya di Pariaman usai menjadi narasumber Bimtek Panwascam se Kota Pariaman, Kamis (8/3) siang.

Ia menegaskan, meskipun diperbolehkan ikut berkampanye, kepala daerah, pejabat negara ataupun BUMN dilarang keras menggunakan fasilitas negara, program dan kewenangan terkait dengan jabatannya sebagai pejabat negara.

"Inilah salah satu yang kami awasi, manakala ada kepala daerah ataupun pejabat negara lainnya terlibat kampanye. Sesuai aturan, dilarang keras menggunakan fasilitas negara yang melekat padanya, termasuk mobil dinas, bahkan ajudan juga tidak boleh," terangnya.

Ia menyebut, dukungan kepala daerah ataupun pejabat negara lainnya rawan terjadinya pelanggaran. Kewenangan dan fasilitas negara yang melekat pada pejabat negara, tanpa disadari ikut tereksploitasi, saat kegiatan kampanye paslon.

"Kadang-kadang ini yang lupa. Alat kampanye mobil dinas masih digunakan, ajudan kadang masih mendampingi, ini yang kadang lupa. Jika ada kepala daerah atau pejabat negara yang terlibat kampanye, hal tersebut tentu akan kita awasi," lanjut dia.

Sementara, Ketua Panwaslu Kota Pariaman, Elmahmudi mengatakan hingga saat ini belum ada pejabat negara, BUMD, BUMN melakukan koordinasi terkait penyampaan cuti kegiatan kampanye.

"Hingga saat ini belum ada informasi ada pejabat negara yang akan terlibat kampanye. Jika memang ada, harus disampaikan ke KPU," terangnya.

Hingga saat ini, pihaknya juga belum menerima laporan adanya pejabat negara, BUMN yang melakukan kampanye.

"Makanya kami awasi. Jika ada yang melakukan kampanye, tanpa ada surat cuti dan penggunaan fasilitas negara itu adalah sebuah pelanggaran. Namun sampai kini belum ada laporan ataupun temuan," pungkasnya.

Sebelumnya, anggota DPR RI asal daerah pemilihan Sumatera Barat II, John Kenedy Azis juga meminta agar kepala daerah tidak ikut menjadi juru kampanye pada Pilkada serentak 2018. Meskipun diakomodir oleh aturan dengan mengajukan cuti diluar tanggungan negara, secara etika menurut John tidaklah elok.

Menurut dia, kepada daerah merupakan simbol daerah. Dengan dukungan yang diberikan terhadap salah satu paslon, akan diartikan jika pemerintah daerah tidak netral dan berpihak. (Nanda)
Ungkap Makna Salam GEMA OK3, Jempol MARI dan DePe
Tiga Paslon berlaga di Pilkada Pariaman 2018. Foto/Nanda/istimewa
Pariaman ----- Berbagai pola sosialisasi dilakukan paslon kepada masyarakat. Tiga pasangan calon yang berlaga di Pilwako Pariaman 2018 menunjukan simbol nomor urutnya masing-masing. 

Pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman Genius Umar dan Mardison Mahyuddin perkenalkan arti salam GEMA OK3.
 

Salam terbentuk dari kelingking, jari manis dan jari tengah disusun membentuk angka 3 romawi, sedangkan jari telunjuk dan jempol disatukan membentuk angka 0 (nol).

"Jadilah salam GEMA OK3 (oke pakai angka tiga pengganti huruf e)," kata calon Wakil Walikota Mardison Mahyuddin usai menghadiri undangan pesta pernikahan di Pariaman, Selasa (6/3) siang.

Menurutnya, salam GEMA mirip dengan salam Oke Oce, yang dipopulerkan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno pada Pilgub DKI Jakarta 2017 silam. Bedanya, kata Mardison, GEMA OK3 terkandung sejumlah makna.

"Oke, yang dimaknai sebagai pernyataan setuju. Setuju melanjutkan pembangan bersama Genius dan Mardison, setuju memilih Genius dan Mardison dan setuju membangun Kota Pariaman bersama," ujar Mardison.

Menurut dia, salam GEMA OK3 sekaligus sandi dan simbol politik. Simbol yang sederhana, ia nilai efektif untuk mensosialisasilkan paslon oleh tim dan relawan mereka.

"Kita cukup salam GEMA OK3, masyarakat sudah ngerti dan membalas dengan salam yang sama. Ini semacam sandi juga lah," imbuhnya.

Sedangkan pasangan nomor urut 1 Mahyuddin-Ridwan mengusung tema MARI. Frasa Mari acap disebutkan dalam berbagai kalimat.

Selain itu, untuk nomor urut pasangan MARI mempopulerkannya dengan acung jempol sebagai kode nomor urut satu (1).

Untuk pasangan nomor urut 2 Dewi-Pabrisal, belum banyak mempopulerkan nomor urut. Namun dari pantauan sejauh ini di media sosial, pasangan nomor urut 2 tersebut lebih populer disebut DePe. (Nanda/OLP)
Mardison, Tak Perlu Jadi Calon Dulu Baru Minum Teh Talua di Lapau
Mardison jauh hari sebelum Pilkada telah turun menjemput aspirasi masyarakat. Foto/istimewa/Nanda
Pariaman ----- Calon Wakil Walikota Pariaman Mardison Mahyuddin temui masyarakat dari rumah ke rumah selama tahapan kampanye Pilwako Pariaman. Ia melakukan kampanye dialogis dengan masyarakat.

"Kunjungan tersebut sekaligus menjemput aspirasi atau keinginan warga terhadap arah pembangunan Pariaman ke depan," kata Mardison di Pariaman, Sabtu (3/3).

Aktivitas tersebut dilakukan semenjak pagi hingga siang hari. Usainya, cawako yang beberapa waktu lalu dilantik menjadi Ketua DPD Partai Golkar Pariaman untuk ketiga kalinya itu, melanjutkan sosialisasinya menghadiri pertemuan dengan warga, sesuai jadwal yang disusun oleh tim kampanye.

Menurut Mardison, metode sosialisasi langsung ke masyarakat cukup efektif selama tahapan kampanye. Bahkan, kampanye dialogis seperti itu telah ia terapkan saat kampenye pemilu legislatif 2014 silam.

"Kampanye pileg 2014 juga dan masa reses anggota DPRD lebih sering," kata Mardison.

Seperti biasa saat menjadi Ketua DPRD, ngopi di lapau masih jadi kebiasannya sebagaimana warga Pariaman lainnya. Hampir semua warung kopi di Kota Pariaman telah ia singgahi.

"Tak harus menunggu Pilkada dulu minum teh talua ke lapau. Saya tetap ngumpul dan ngopi di lapau sesering yang saya mau," ungkapnya.

Meski sosialisasi dari rumah ke rumah, kata Mardison, bukan berarti masyarakat yang dikunjungi sedikit. Ia berkata, bermula dari satu tokoh masyarakat yang dikunjungi, tokoh tersebut kerap memberitahukan ke tetangga lainnya, acara pun jadi ramai.

"Misal saya bertemu dengan satu orang tokoh masyarakat, lalu tetangga lain ditelpon dan berkumpul akhirnya jadi ramai juga. Jangankan mengeluarkan biaya, malah kita yang dihidangkan minum dan makan," sebutnya.

Dalam sosialisasi langsung, tidak banyak yang ia bahas. Selain menyampaikan gagasan, visi, misi dan program unggulan pasangan Genius Umar dan Mardison Mahyuddin, pada pertemuan itu, Mardison juga langsung mengklarifikasi isu kampanye hitam yang diarahkan kepada paslon nomor urut 3 itu.

"Bagusnya lagi, masyarakat antusias bertanya soal isu kampanye hitam terhadap kami. Tentu saja ini adalah momen untuk mengklarifikasi dan meluruskannya," ulas Mardison.

Selain didampingi beberapa orang tim, dalam sosialisasi tersebut, pastinya Mardison didampingi petugas pengamanan melekat Polres Pariaman.

Sebagai peserta Pilkada yang telah ditetapkan oleh KPU, satu orang personil Polres Pariaman wajib ditempatkan secara melekat melakukan pengamanan terhadap calon peserta Pilkada. (Nanda)