Ketika Keluarga Besar Walikota Pariaman Pertama Bicara Pilkada
Mantan walikota Pariaman almarhum  Nasri Nasar bersma istri Ny Syafrita Nasar. Foto/Nanda
Pariaman ----- Dukungan terhadap pasangan calon walikota dan wakil walikota Pariaman nomor urut 3, Genius Umar dan Mardison Mahyuddin terus mengalir. Kali ini, keluarga besar almarhum Nasri Nasar yang merupakan mantan walikota Pariaman (kota otonom) pertama, menyatakan dukungan kepada paslon yang disingkat GEMA.

Istri almarhum Nasri Nasar, Syafrita Nasar mengatakan, dukungan tersebut didasarkan berbagai bertimbangan logis. Pilihan dukungan bukan dipengaruhi faktor pertemanan ataupun emosial hubungan tertentu. Namun, gagasan dan rekam jejak dari pasangan wakil walikota Pariaman dan ketua DPRD Kota Pariaman, tepat dijadikan alasan dukungan.

 “Kami mendukung Genius Umar dan Mardison Mahyuddin bukan pengaruh emosional hubungan kekebaratan atau berteman. Dukungan ini karena visi dan misi yang diusung keduanya saya nilai cocok dan realistis untuk diterapkan jika terpilih pada pilkada 2018 ini,” terang perempuan yang akbrab disapa Ita ini.

Sebagai istri mantan orang nomor satu di Kota Pariaman kala itu, ia mengaku memahami sedikit banyaknya tentang program pembangunan Kota Pariaman. Arah pembangunan di bidang pariwisata yang juga digagas kala itu oleh almarhum Nasri Nasar, tegas akan dilanjutkan oleh pasangan Genius dan Mardison.

“Komitmen mereka berdua jelas, bahwa program pembangunan yang telah berjalan dengan baik saat ini, akan dilanjutkan. Bahkan pada sektor-sektor yang dinilai masih kurang, malah ditingkatkan. Sektor yang belum terakomodir, akan didukung dengan program baru,” jelasnya.

Kata dia, alhamarhum Nasri Nasar merupakan walikota Pariaman pertama dalam sejarah berdirinya Kota Pariaman. Kala itu, Nasri Nasar didampingi Mahyuddin sebagai wakil walikota yang saat ini merupakan calon walikota Pariaman 2018.

“Ini soal pilihan, kami menilai bahwa Genius dan Mardison sangat layak dan potensial memajukan Kota Pariaman. Kami sudah lihat makan tangan kedua angkatan muda ini,” kata nenek yang masih energik ini.

Sementara itu, calon wakil walikota Pariaman Genius Umar menyambut baik dukungan politik yang dinyatakan keluarga besar mantan walikota Pariaman itu. Dukungan tersebut, kata dia, akan menambah semangat dan terus meningkatkan kepercayaan pihaknya untuk bergerak optimal memenangkan Pilkada 2018 ini.

Ia menilai, Nasri Nasar memiliki kontribusi besar dalam sejarah perkembangan Kota Pariaman. Sebagai walikota pertama, almarmum berhasil meletakkan pondasi arah dan pembangunan Kota Pariaman selanjutnya.

“Tugas kami adalah melanjutkan pondasi pembangunan yang dimulai almarhum. Dan yang belum ada akan kami tingkatkan dan akomodir,” sebut Genius. (Nanda)
KPU Pariaman: Wajib KTP Terdata di SIAK Bisa Masuk Daftar DPT Pilkada
KPU Pariaman dan Panwaslu hearing dengan Disdukcapil Kota Pariaman. Foto/Nanda
Air Santok ----- Koordinator Divisi Perencanaan Program dan Data Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman, Alfiandri Zaharmi mengatakan, wajib KTP yang terdata pada Sistim Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dapat didaftarkan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Wajib KTP ini tetap didaftarkan dalam DPT meskipun belum melakukan perekaman data. Penetapan DPT, dijadwalkan pada 19 April 2018 di Aula Hotel Almadinah, Kota Pariaman.

Menurut Alfiandri, sesuai dengan surat Mendagri Nomor 471.13/6398/DUKCAPIL tertanggal 6 April 2018, wajib KTP yang akan diinputkan kedalam DPT harus disertai dengan surat keterangan (suket) dari Disdukcapil Kota Pariaman yang menegaskan jika wajib KTP akan didaftarkan, benar terdata pada SIAK.

"Ada 907 orang wajib KTP yang belum melakukan perekaman data. Namun datanya ada pada SIAK. Sesuai dengan surat Mendagri, Disdukcapil Kota Pariaman dapat menerbitkan suket bersifat kolektif untuk kita inputkan dalam DPT," jelas Alfiandri usai rapat koordinasi terkait data pemilih Formulir AC KWK pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018, Selasa (17/4).

Menurut Alfiandri, suket itu diterbitkan hanya bagi wajib KTP berstatus pemilih pemula, yakni berusia 17 tahun pada November 2017 atau akan berusia 17 tahun pada 26 Juni 2018. Sedangkan bagi wajib KTP yang non pemilih pemula yang terdaftar pada SIAK, tidak dapat diterbitkan suketnya dan akan dicoret dari DPT.

"Wajib KTP non pemilih pemula yang datanya ada pada SIAK tetap kami hapus dari DPT. Namun jika setelah penetapan DPT mereka melakukan perekaman data, dapat mencoblos menggunakan KTP Elektronik. Selain itu, KPU juga akan mencoret data pemilih yang duplikat, pemilih pindah domisili," pungkasnya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pariaman, Syafirman melalui Adminstrator Data Base Disdukcapil Kota Pariaman, Parida, mengatakan bahwa pemilih pada Pilkada Kota Pariaman tidak banyak menggunakan suket. Pasalnya, kini masyarakat yang melakukan perekaman data, langsung mendapatkan KTP Elektroniknya.

"Penerbitan suket adalah sebagai pengganti KTP. Suket diterbitkan karena blanko KTP tidak mencukupi. Blanko saat ini telah tersedia, bagi yang telah melakukan perekam bisa menggunakan KTP untuk memilih. Namun untuk wajib KTP yang berstatus pemilih pemula dapat kita terbitkan suketnya secara kolektif untuk keperluan pendaftaran pada DPT," jelasnya.

Pihaknya, telah menurunkan 2 tim perekaman data KTP Elektronik ke desa dan kelurahan di Kota Pariaman untuk mengoptimalkan perekaman data pemilih. Tim ini pun akan terus melakukan perekaman hingga H-1 pemungutan dan penghitungan suara.

"Perekam data sebarnya tidak lama. Yang menjadi kendala adalah kesadaran masyarakat yang rendah akan pentingnya perekaman KTP Elektronik ini," pungkasnya. (Nanda)
[Opini] Pilkada: Subjek Bully di Linimasa
Oleh Oyong Liza Piliang
Pilkada Pariaman 2018 sejuk-sejuk saja di alam nyata. Beda betul di alam maya. Tiap hari ada saja perang opini antarpendukung, khususnya dari dua kandidat diunggulkan yakni Genius Mardison (Gema) versus Mahyuddin-Ridwan (Mari). Mereka paslon nomor urut 3 dan 1.

Pendukung paslon nomor urut 2 Dewi-Pabrisal lebih adem. Nyaris tanpa konflik (dunia maya) dengan dua paslon tersebut. Intensitas kampanye pendukung mereka di media sosial juga terbilang kecil jika dibandingkan dua rivalnya tersebut.

Rivalitas Gema dan Mari makin sengit saja dengan membawa-bawa sejumlah nama pejabat penting Pariaman dalam pusaran konflik. Bully-membully (penindasan) pemandangan sehari-hari di linimasa: khususnya di media sosial Facebook.

Di atas kertas dari survei beberapa lembaga, nyata memang paslon Gema dan Mari bersaing, tanpa mengabaikan paslon nomor urut 2---dengan waktu sekitar 51 hari lagi--siapa tahu bisa menjadi kuda hitam.

Yang agak unik dari pantauan kami di linimasa, aksi sindir dan kalimat satir mereka kemas pula dengan kreatif. Berupa lagu, sandiwara video dan menganonimkan nama tokoh tertentu.

Direktur Eksekutif Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny J.A. pernah menyatakan kepada media bahwa pemilihan kepala daerah serentak saat ini menuju politik yang memanfaatkan media sosial. Ibarat software dan aplikasi komputer, kata Deny, sudah terjadi pergeseran dari pilkada dan pemilu 1.0 menuju pilkada dan pemilu 2.0. Denny menyebutkan pilkada dan pemilu yang mengalami perkembangan lantaran peran media sosial sebagai media opini publik semakin intensif.

Dari data survei Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet Indonesia (APJII) menyatakan jumlah pengguna Internet di Indonesia tahun 2016 adalah 132,7 juta user atau sekitar 51,5% dari total jumlah penduduk Indonesia sebesar 256,2 juta. Hingga 2018 telah terjadi peningkatan sangat signifikan.

Pengguna internet terbanyak ada di pulau Jawa dengan total pengguna 86.339.350 user atau sekitar 65% dari total penggunan Internet. Kemajuan internet yang semakin merambah setiap insan memacu para calon kepala daerah memutar otak untuk menggapai para pendukung mereka salah satunya dengan media sosial. Mereka membentuk tim siber yang khusus berkampanye di linimasa sekaligus mematahkan isu negatif yang disasarkan kepadanya.

Setiap pengguna internet masing-masing memiliki akun media sosial. Media sosial yang menjadi pusat berkumpulnya manusia dari segala penjuru dunia membuat jarak tidak menjadi masalah untuk menjalin hubungan termasuk untuk menyampaikan kampanye. 
Namun dalam riset tersebut, kemajuan teknologi tak jarang pula mengakibatkan perpecahan antar kubu yang satu dengan kubu yang lain. Dukungan yang diberikan masyarakat kepada calon unggulannya terkadang kelewat batas seperti memberikan berita palsu dan hoaks.

Indonesia sebagai negara yang peka terhadap media sosial dengan data yang dikumpulkan oleh Global Web Index 2015, menunjukkan bahwa pengguna Indonesia masih menjadi jawara media sosial di tahun 2014 karena tingginya angka kepemilikan akun media sosial. Hingga kini 2018 pun masih belum bergeser.

Menurut data tersebut Indonesia memimpin persentase pengguna media sosial untuk facebook, twitter, dan google+. Disebutkan bahwa 96% pengguna internet di Indonesia memiliki akun facebook, 84% memiliki akun twitter dan 83% memiliki akun google+. Tidak ada negara lain di dunia yang sedominan Indonesia untuk hal persentase kepemilikan akun media sosial terhadap jumlah pengguna internet .

Hal inilah yang menjadi tolak ukur para calon kepala daerah yang tak mau ambil pusing mengenai sosialisasi visi dan misi mereka untuk mencapai kursi nomor satu. Dengan sekali klik, visi dan misi telah sampai ke ujung Indonesia bahkan ke luar negeri: dengan sekali klik pula banyak orang terpengaruh.

Ranah politik Indonesia semakin menegangkan seiring berjalannya waktu, contohnya  pemilihan kepala daerah DKI Jakarta pada 2017 lalu. Perebutan kursi nomor satu sejakarta ini merupakan pilkada yang paling bersejarah: media sosial dipenuhi berbagai opini politik, dan sampah hoaks.

Masyarakat yang menggantungkan sumber informasinya dari layar smartphone dan layar laptop yang merupkan kalangan terdidik, terbiasa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Mereka adalah sosial influencer yang bisa mempengaruhi tidak hanya di lingkungan onlinenya saja, tapi juga di lingkungan offlinenya.

Percakapan di media sosial yang diwarnai oleh isu positif dan negatif selama masa kampanye: di antaranya kegiatan kampanye dengan menampilkan keunggulan paslon dan menindas paslon lain. Bisa berupa kalimat, meme, hingga video satir.

Untuk Pilkada Pariaman, akan sering kita melihat para pendukung mempublikasikan kegiatan calon yang didukungnya dengan capture positif. Sedangkan untuk menindas lawan politik yang didukungnya dengan menampilkan foto dibumbui capture satir dengan tujuan menggiring opini ke arah negatif. Kian masif saat diviralkan oleh sesama pasukan siber.

Para pendukung paslon di dunia maya juga saling curiga. Antar kubu saling mengklaim melakukan kampanye sehat di banding pendukung paslon lainnya. Saling tuduh dan mengklaim mereka hanya sebagai pembela calon yang didukungnya saat diserang kampanye hitam.

Dalam era revolusi digital saat ini, para paslon dan tokoh sentral politik, siap-siap tebal muka dan telinga. Mereka akan terus menjadi subjek serangan kampanye oleh lawan politik di dunia maya. Olok-olok terhadap mereka baru akan mereda setelah pilkada usai dan KPU telah menentukan siapa pemenangnya. (***)
BPKP Sumbar: Pengadaan Barang dan Jasa Rawan "Dimainkan" Penyelenggara Pilkada
Foto/istimewa/internet
Pariaman ----- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Barat menyebut, pengadaan barang dan jasa rentan dimainkan oleh pengelola dana hibah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah serentak.

Praktik penyimpangan penggunaan dana beragam. Mulai dari pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi, hingga pengadaan barang dan jasa fiktif.

"Rawannya adalah pada sektor pengadaan barang dan jasa. Kadang ada yang tidak sesuai spesifikasi atau pengadaan yang fiktif," ujar Auditor Madya BPKP Sumatera Barat, Yuli Ashar saat raker pengelolaan dana hibah pilkada di Pariaman beberapa waktu yang lalu.

Menurut dia, dari evaluasi pendampingan dana hibah pilkada yang dilakukan BPKP Sumatera Barat pada pilkada sebelumnya, ditemukan kesalahan penggunaan dana hibah pada item pengadanaan barang/jasa dan perjalanan dinas.

"BPKP Sumatera Barat menenkan agar pengelola dana hibah tidak melakukan pengadaan barang atau jasa dan perjalanan dinas fiktif terkait pilkada. Persoalan perbedaan harga pada kegiatan pengadaan barang dan jasa, masih dapat diperdebatkan dan tidak menjadi persoalan. Tapi jika fiktif, jelas akan jadi temuan," ulasnya.

Menurut Yuli Ashar, pendampingan pengelolaan dan pelaporan dana hibah pilkada tidak hanya dilakukan pada penyelenggaraan pilkada tahun 2018 ini saja. Namun juga telah dilakukan pada pilkada serentak tahun sebelumnya.

"Pendampingan oleh BPKP Sumatera Barat, hanya dilakukan pada tingkat KPU kabupaten dan kota. Sedangkan bagi pengelola keuangan dana hibah di tingkat kecamatan dan desa, dapat dilakukan oleh pengelola keuangan dana hibah KPU kabupaten dan kota masing-masing," kata dia.

Kordiv BURT dan Logistik KPU Kota Pariaman Indra Jaya di Pariaman, Sabtu (7/4), mengatakan, jika pihaknya telah menandatangani MoU dengan BPKP Sumatera Barat untuk diberikan pendampingan pengelolan dan pelaporan dana hibah penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

Sementara itu, terkait dengan dana hibah, KPU Kota Pariaman telah menerima alokasi dana penyelenggaraan pilkada dari Pemko Pariaman sebesar Rp11,4 miliar. Dana itu, lanjut dia, telah dipindahkan menjadi hibah APBN rekening hibah Pilkada KPU Kota Pariaman.

"Hal tersebut memiliki implikasi kepada pengelolaan, penggunaan dan pelaporan dana hibah dari tingkat KPU, PPK mengadopsi pengelolaan dan pelaporan menggunakan sistim APBN," kata dia.

Ia menyebut, permasalahan penggunaan dana hibah terjadi pada pilkada disebabkan kesalahan pemahaman dan persepsi bahwa pengelolaannya menggunaan sistim APBD, sehingga pada saat pelaporan tidak sesuai dengan tuntutan menggunakan metode APBN.

Ia mengingatkan agar pengelola dana hibah pilkada menggunakan dana penyelenggaraan pilkada sesuai dengan peruntukan, tidak boleh fiktif.

"Sukses penyelengaraan salah satunya tidak ada pengunaan dana pilkada yang menjadi masalah di tahun berikutnya," pungkasnya. (Nanda)
2.000 Lebih Warga Pariaman Terancam Tak Bisa Menggunakan Hak Pilih

Pariaman ----- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman mencatat sebanyak 2.320 masyarakat wajib KTP belum melakukan perekaman data KTP Elektronik.

Dampaknya, masyarakat wajib KTP yang belum melakukan perekaman terancam tidak dapat menggunakan hak politik pada pemilihan walikota dan wakil walikota Pariaman 2018.

"2.320 ditemukan pemilih yang belum melakukan perekaman KTP. Itu kami ditemukan pada saat pencocokan dan penelitian yang hasilnya ditetapkan sebagai DPS," jelas koordinator divisi perencanaan dan program KPU Kota Pariaman, Alfiandri Zaharmi, Kamis (5/4).

Temuan 2.320 pemilih belum melakukan perekaman data KTP elektronik, kata Alfiandri, telah diserahkan ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman pada Selasa (3/4) silam, untuk diklarifikasi.

"Dalam kegiatan coklit tersebut, masyarakat yang terdata belum melakukan perekaman KTP diajak PPDP untuk melakukan perekaman data KTP elektronik," lanjut Alfiandri.

Ditambahkannya, masyarakat yang belum merekam KTP elektronik sebelum tanggal 17 April 2018, tidak bisa dimasukkan dalam daftar pemiih tetap pilkada 2018. Masyarakat yang melakukan perekaman KTP setelah penetapan DPT, dapat menggunakan hak pilih menggunakan KTP atau pun suket, sepanjang surat suara cadangan 2,5 persen DPT masih tersedia.

"KPU Kota Pariaman mendorong masyarakat untuk merekam KTP elektronik secepatnya, sebelum ditetapkan DPT," pungkasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pariaman, Syafirman mengatakan, pihaknya melakukan program jemput bola melakukan perekaman data KTP elektronik ke desa-desa.

"Setiap hari kami turunkan 2 tim setiap hari. Dua desa setiap hari, hingga sebelum penetapan DPT bisa direkam datanya," sebut Syafirman.

Menurut dia, hingga saat ini tercatat 2.132 wajib KTP di Kota Pariaman yang belum melakukan perekaman KTP elektronik hingga awal April 2018.

Ia mengatakan, belum maksimalnya wajib KTP melakukan perekaman data dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat.

Sedikitnya yang melakukan perekaman data KTP dikarenakan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perekaman KTP.

"Padahal perekaman KTP hanya memakan waktu 5 menit setiap orang. Dengan waktu yang singkat untuk perekaman data, diperkirakan 10 orang lebih dapat direkam tim setiap harinya dalam kegiatan perekaman KTP jemput bola masing-masing desa," kata dia.

Disdukcapil Kota Pariaman akan menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi hasil perekaman KTP elektronik kepada KPU Kota Pariaman pada 17 April 2018 sebagai bahan pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) pilkada Kota Pariaman. (Nanda)
Atasi Potensi Kecurangan di Pilkada, KPU Pariaman Optimalisasikan DPT
Koordinator Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kota Pariaman, Alfiandri Zaharmi (tengah) foto bersama dengan staf KPU Kota Pariaman. Foto/istimewa
Pariaman ----- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pariaman akan mengoptimalkan agar pemilih tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Pilkada Pariaman 2018.

Koordinator Divisi Perencanaan Program dan Data KPU Kota Pariaman, Alfiandri Zaharmi di Pariaman, Senin (2/4) mengatakan, optimalisasi data pemilih pada DPT untuk mengantisipasi membludaknya pemilih menggunakan KTP atau Surat Keterangan (suket) pengganti KTP sementara.

Membludaknya pemilih pengguna KTP atau suket, ia kuatirkan tidak dapat ditampung dengan kelebihan surat suara 2,5 persen di masing-masing TPS.

"Jika melebihi kouta surat suara cadangan, tentu pemilih yang menggunakan KTP atau suket tetap tidak bisa menggunakan hak pilihnya," katanya.

Selain itu, kata Andi, optimilisasi data pemilih tercantum dalam DPT dapat mencegah kemungkin terjadinya pemalsuan surat keterangan (suket) yang dilakukan oknum pemilih curang.

"Bisa saja ada pihak yang memalsukan suket ini, nah dengan terdaftarnya seluruh pemilih di DPT, kemungkinan kecurangan dengan munculnya pemilih siluman, sulit terjadi," ulasnya.

Menurut dia, KPU Kota Pariaman telah menetapkan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP) menjadi Daftar Pemilih Sementara (DPS) pada 16 Maret 2018 silam. Sebanyak 59.667 pemilih yang terdiri dari 29.286 pemilih laki-laki, 30.381 pemilih perempuan, tersebar di 155 TPS di Kota Pariaman.

"Masyarakat bisa akses DPS di sekretariat PPS dan titik pengumuman. Bagi yang belum terdata di DPS dan telah melakukan perekaman dapat melaporkan ke penyelenggara," pungkasnya. (Nanda)