Muhammad Zuhrizul Yakin Popularitas Prabowo-Sandi Dongkrak Elektabilitas PAN di Sumbar


Pariaman - Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pariaman yakini tren kuatnya dukungan masyarakat Sumatera Barat terhadap pasangan capres cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno berpotensi dongkrak elektabilitas calon anggota legislatif yang diusung PAN.

“Saat ini Prabowo dan Sandi sangat mendapatkan tempat dan dukungan dari masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Pariaman. Apalagi didukung oleh ulama. Dengan tren positif terhadap capres dan cawapres ini, tentu ada efeknya bagi calon PAN yang menjadi salah satu partai pengusung Prabowo-Sandi,” kata caleg DPR RI PAN Dapil Sumbar II, Muhammad Zuhrizul di Pariaman, Rabu (19/9).

Apalagi imbuhnya, hasil ijtima ulama Indonesia di Jakarta beberapa hari yang lalu juga memutuskan mendukung Prabowo-Sandi pada pilpres 2019. Kuatnya dukungan masyarakat terhadap Prabowo-Sandi bisa dijadikan capres dan cawapres yang disingkat PAS itu sebagai “vote getter” atau pengumpul suara.

Langkah ini bisa dilakukan dengan menambahkan gambar Prabowo-Sandi pada spanduk atau baliho yang dibuat calon PAN. Sebaliknya, sosialisasi yang dilakukan oleh caleg juga dapat menambah elektabilitas Prabowo-Sandi.

“Caleg-caleg PAN sembari bersosialisasi bisa menyampaikan profilnya Pak Prabowo dan Pak Sandi, saya rasa ini juga efektif memperluas dukungan terhadap capres dan cawapres yang kami usung,” pungkasnya. (Nanda)
PAN Kota Pariaman Ingatkan Caleg Jangan Terjebak Politik Uang
Foto: Nanda
Pariaman - DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Pariaman ingatkan calon anggota DPRD Kota Pariaman yang diusung berhati-hati saat menyumbang selama masa kampanye agar para calon dari PAN tidak terjebak praktik politik uang atau “money politic” pada pemilu serentak tahun 2019.

Ketua DPD PAN Kota Pariaman Priyaldi mengatakan, caleg tidak dilarang menyumbang dalam bentuk uang ataupun barang selama tahapan pemilu asal tidak termuat unsur kampanye. Hal ini disampaikan karena masuknya tahapan kampanye pada 23 September 2018 setelah dilakukan penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPRD Kota Pariaman oleh KPU.

“Sebenarnya tidak ada larangan memberikan sumbangan baik itu barang ataupun uang. Namun sumbangan yang diberikan oleh caleg tidak boleh terdapat adanya unsur ajakan, seruan atau imbauan untuk memilih atau mensosialisasikan calon saat memberikan sumbangan,” jelasnya saat memimpin rapat koordinas teknis dengan 20 orang caleg PAN Kota Pariaman, Rabu (19/9) siang.

Menurut Priyaldi, pemberian sumbangan dengan disertai unsur kampanye tidak hanya akan terkena sanksi adminsitratif, namun calon yang terbukti melakukan praktik itu juga terancam hukuman pidana.

“Makanya ini penting kita sampaikan sebagai pembekalan agar calon tidak ada yang tersangkut saat memberikan sumbangan. Niatnya baik, tapi karena ada unsur kampanyenya lalu terkena sanksi,” kata dia.

Dikatakannya, masih ada caleg yang belum memahami batasan-batasan memberikan sumbangan yang bisa membuat calon dinilai melakukan politik uang. Selama ini, defenisi politik uang cenderung dimaknai sebagai pemberian uang saat beberapa saat sebelum tahapan pungut-hitung atau yang dikenal dengan “serangan fajar”.

“Dengan kerangka pemahaman yang telah disampaikan, kita berharap tidak ada calon yang diusung PAN melakukan tindakan yang dinilai sebagai politik uang,” pungkasnya. (Nanda)
KPU Pariaman Segera Hapus Data Pemilih Ganda Pemilu 2019
Komisioner KPU Kota Pariaman Alfiandri Zaharmi. Foto: Nanda
Pariaman - KPU Kota Pariaman menghapus 11 data pemilih ganda hasil pencermatan Data Pemilih Tetap (DPT) pemilu serentak tahun 2019 tingkat Kota Pariaman. 

Kuantitas data ganda ini lebih sedikit dibandingkan data ganda hasil penyisiran yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Pariaman. Dari hasil pencermatan DPT, Bawaslu Kota Pariaman menemukan setidaknya ada 12 pemilih pemilu 2019 tingkat Pariaman terindikasi ganda.

"Data pemilih ganda yang ditemukan oleh Bawaslu telah kami lakukan pengecekan lapangan, dan kami hanya menemukan 11 data pemilih ganda. Dari jenis kegandaan ada yang ganda NIK, NKK, dan tidak KTP Elektronik," ujar Komisioner KPU Pariaman Alfiandri Zaharmi, di Pariaman, Rabu (12/9).

Alfiandri mengatakan jika pihaknya akan menghapus data pemilih ganda pada saat rapat pleno penetapan DPT menjadi DPTHP esok hari.

Ketua Bawaslu Kota Pariaman Riswan mengatakan, kegandaan data pemilih di Pariaman beragam. Terdiri dari kesamanaan Nomok Induk Kependudukan (NIK), kesamaan nama namun Nomor Kartu Keluarga (NKK) berbeda. Adapun jenis kegandaan lain yang ditemukan yakni kesamaan nama dan alamat, namun NIK yang berbeda.

Terkait berbedanya hasil pencermatan data pemilih ganda pada DPT antara KPU Kota Pariaman dan Bawaslu, Riswan meminta agar KPU Kota Pariaman menjelaskan hasil pencermatan atau pengecekan data pemilih sebelum dilakukan penetapan DPTHP.

Di samping itu Riswan juga mengajak parpol ikut melakukan pencermatan data pemilih untuk kevalidan data pemilih pemilu serentak tahun 2019. Dengan adanya masukan hasil pencermatan dari parpol, data pemilih akan jauh dari masalah di kemudian hari.

"Parpol dapat menyampaikan hasil pencermatannnya juga agar data pemilih makin baik ke depan," pungkasnya. (Nanda)